Download - MAKALAH SISTEM POLITIK
Makalah
MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Abdul Majid
10561 2012 02
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2011
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas terselesainya makalah ini, selawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi.Muhammad Swa.
Makalah ini kami susun dengan tujuan agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, guna menambah wawasan bagi rerkan-rekan sehingga kita semua mampu untuk berfikir agar menjadi lebih maju.
Terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini, masih jauh dari ke sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.
Penulis
BAB I
SISTEM POLITIK INDONESIA
1. A. SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.
1. B. PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
v Masa prakolonial
v Masa kolonial (penjajahan)
v Masa Demokrasi Liberal
v Masa Demokrasi terpimpin
v Masa Demokrasi Pancasila
v Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai
Kapabilitas Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
Masa prakolonial (Kerajaan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
Kapabilitas – SDA melimpah
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
Gaya politik – kerajaan
Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
Partisipasi massa – sangat rendah
Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
Masa kolonial (penjajahan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
Keterlibatan militer – sangat besar
Aparat negara – loyal kepada penjajah
Stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
Masa Demokrasi Liberal
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
Gaya politik – ideologis
Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
Masa Demokrasi terpimpin
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
Gaya politik – ideolog, nasakom
Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
Partisipasi massa – dibatasi
Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
Aparat negara – loyal kepada negara
Masa Demokrasi Pancasila
Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
Kapabilitas – sistem terbuka
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – nampak
Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
Stabilitas stabil
Masa Reformasi
Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
Gaya politik – pragmatik
Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
Partisipasi massa – tinggi
Keterlibatan militer – dibatasi
Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
BAB II
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian.
Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik.
1. KRITIK DAN SARAN
Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “ SISTEM POLITIK INDONESI ”.
Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami.
Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/i berfikir aktif dan kreatif.
DAFTAR PUSTAKA
Mata Kuliah yang disajikan oleh Penulis, mengasisteni Dr. Fisher Zulkarnaen, M.Sc. Berisi ringkasan materi dan informasi nilai yang diperoleh mahasiswa.
Name: Uwes Fatoni
Location: Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Staf Pengajar Fakultas Dakwah UIN SGD Bandung sejak tahun 2002. di kutip dan di edit seperlunya dari internet pada tanggal 12 Desember 2008.