DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 2

B. RUMUSAN MASALAH 3

C. TUJUAN 3

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN ………………………………………………………………….4B. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENDIDIKAN……………………………………………………. 4C. VISI DAN MISI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL………………………………………………. 5D. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL…………………………………....5E. KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN……………………………………………....6F. SARANA PENUNJANG KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN…………....7G. JALUR PENDIDIKAN………………………………………………………………………………………....8H. JENJANG PENDIDIKAN……………………………………………………………………………………11I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN………………………………………………………………...11J. EVALUASI PENDIDIKAN………………………………………………………………………………….12K. SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SAAT

INI……………………………………………………..12L. SISTEM PENDIDIKAN YANG SEHARUSNYA BERJALAN……………………………………..13

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN…………………………………………………………………………………………………...15B. SARAN……………………………………………………………………………………………………………..15

DAFTAR RUJUKAN ………………………………………………………………………………………………..………17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab.Untuk

mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Indonesia  yang telah di bangun sejak dulu sampai

sekarang ini, ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan

tantangan global untuk masa yang akan datang, Program pemerataan dan

peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih

menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar

dari sistem pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya, dunia

pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang

mendasar dan bersifat komplek, selain itu pula bangsa Indonesia ini  masih

menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang

pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun

SDM yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya

bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, di butuhkanya partisipasi yang strategis

dari berbagai komponen yaitu : Pendidikan awal di keluarga , Kontrol efektif dari

1

masyarakat, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan pendidikan yang khas

dan berkualitas oleh Negara.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa yang di maksud dengan sistem pendidikan nasional?

2. Apa saja tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional?

3. Apa saja visi dan misi dari sistem pendidikan nasional?

4. Bagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan?

5. Komponen apa saja yang menyusun sistem pendidikan?

6. Sarana apa saja yang menunjang sistem pendidikan?

7. Apa saja jalur pendidikan nasional?

8. Apa saja jenjang pendidikan nasional?

9. Bagaimana standar nasional pendidikan?

10. Bagaimana cara evaluasi pendidikan?

11. Bagaimana sistem pendidikan nasional yang berlangsung saat ini?

12. Bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional?

C. TUJUAN

1. Mengetahui pengertian Sistem Pendidikan Nasional

2. Mengetahui tujuan dan fungsi dari sistem pendiikan nasional

3. Mengetahui visi dan misi dari sistem pendidikan nasional

4. Mengetahui prinsip penyelenggaraan pendidikan

5. Mengetahui komponen penyusun sistem pendidikan

6. Mengetahui sarana penunjang sistem pendidikan

7. Mengetahui jalur pendidikan nasional

8. Mengetahui jenjang pendidikan nasional

9. Mengetahi standar nasional pendidikan

10. Mengetahui cara evaluasi pendidikan

11. Mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang berlangsung saat ini

12. Mengetahui upaya-upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang ditetapkan pada

tanggal 11 Juni 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan

perubahan zaman. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional

adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (pasal 1 ayat 3 ). Jadi dengan

demikian, sistem pendidikan nasiona1 dapat dianggap sebagai jaringan satuan-

satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENDIDIKAN

 1.Tujuan sistem pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis  serta bertanggung jawab

3

2. Fungsi sistem pendidikan nasional

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka

upaya mewujudkan tujuan nasional.

C. VISI DAN MISI  SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1.Visi

Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu  terwujudnya sistem

pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia

yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan  zaman yang

selalu berubah. 

      2. Misi

Dengan adanya visi pendidikan nasionaltentu akanada misi dari

pendidikan nasional tersebut yaitu :

a. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperolel pendidikan

yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh

sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan

kepribadian yang bermoral.

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pegalaman, siakap dan

nilai berdasarkan standar nasional dan global

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

4

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan

sistem terbuka dan multimakna.

a. Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian

program lintas satuan dan jalur pendidikan

b. Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan

berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan

kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup

E. KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN

Pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk

membentuk sejumlah kemampuan manusia Indonesia dari berbagai tingkat usia

dan golongan yang meliputi: kemampaun kepribadian dan moralitas, kemampuan

inte1ektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional,

kemampuan jasmani dan kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk mewujudkan

tujuan yang beraneka ragam tersebut diperlukan satuan-satuan dan jalur-jalur pen-

didikan yang merupakan komponen-komponen sistem pendidikan nasional.

Komponen-komponen sistem pendidikan nasional tersebut dapat dibagi dalam dua

go1ongan besar yaitu satuan pendidikan sekolah dan satuan pendidikan luar

sekolah.

1. Satuan Pendidikan Sekolah

Satuan Pendidikan Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan

yang bersifat formal, berjenjang dan berkesinambungan. Berdasarkan jenjang dan

sifatnya, pendidikan sekolah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Dilihat dari Jenjangnya

Pendidikan sekolah dapat dibagi menjadi Pendidikan Dasar, Pendidikan

Menengah dan Pendidikan Tinggi.

1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah.

2) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

5

3)  Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

b. Dilihat dari sifatnya

Pendidikan sekolah dapat diklasifikasikan lagi menjadi pendidikan

umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,

pendjdikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

2. Satuan pendidikan luar sekolah

Satuan pendidikan luar sekolah terdiri dari pendidikan dalam keluarga,

pendidikan melalui kelompok-kelompok belajar, kursus-kursus, dan satuan-satuan

pendidikan lain yang sejenis.

F. SARANA PENUNJANG KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENDIDI-

KAN

Keberhasilan komponen-komponen sistem pendidikan dalam

menunaikan fungsinya juga tergantung pada adanya beberapa sarana penunjang

yang ikut membantu berfungsinya komponen-kornponen atau satuan-satuan

pendidikan tersebut. Beberapa di antara sarana penunjang dalam sistem

pendidikan kita ada1ah: kurikulum, tenaga kependidikan, sumberdaya pendidikan

dan pengelolaan .

1. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu ( UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 ). Kurikulum disusun sebagai alat

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasiona1.Kuriku1um pada semua jenjang

dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan

satuan pendidikan, potensi, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun

sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik

Indonesia dengan memperhatikan : peningkatan iman dan taqwa; peningkatan

akhlak mulia; peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik;

keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan

6

nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni; agama; dinamika perkembangan global; persatuan nasional dan nilai-nilai

kebangsaan. (UU No. 20 thn 2003 pasal 36).

2. Tenaga Pendidik

Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak usaha perwujudan tujuan

pendidikan.Tugas pokok mereka adalah menyelenggarakan ke-giatan mengajar,

melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pe1ayanan

teknis dalam bidang pendidikan. Mereka terdiri dari tenaga-tenaga pendidik,

pengelola satuan pendidikan, penilik, penga-was, peneliti dan pengembang dalam

bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Mereka

seharusnya merupakan orang-orang yang profesional yang menguasai tugasnya

dan memiliki dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Sumber Daya Pendidikan

Berhasilnya suatu satuan pendidikan dalam menunaikan fungsinya perlu

ditunjang dengan penyediaan sumberdaya pendidikan yang meliputi: gedung dan

perlengkapannya, sumber belajar seperti buku-buku dan alat-alat bantu mengajar

dan dana yang memadai.

G. JALUR PENDIDIKAN

 Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan

tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.Jalur pendidikan terdiri

atas:

1. pendidikan formal

2. nonformal

3. Informal

1.      Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas:

a. pendidikan dasar

b.  pendidikan menengah

7

c. pendidikan tinggi

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi

setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar

tanpa memungut biaya.

Pendidikan dasar berbentuk:

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat; serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau

bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.Pendidikan

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah

kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk:

1.    Sekolah Menengah Atas (SMA),

2.    Madrasah Aliyah (MA),

3.    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan

4.    Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk:

1.    akademi

2.    politeknik

8

3.    sekolah tinggi

4.    institut

5.    universitas

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat.Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan

program akademik, profesi, dan vokasi.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Pendidikan nonformal

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.Pendidikan

nonformal sendiri berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional.jalur pendidikan yang

terstruktur dan berjenjang

Pendidikan nonformal meliputi:

1.    pendidikan kecakapan hidup,

2.    pendidikan anak usia dini,

4.    pendidikan pemberdayaan perempuan,

6.    pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1.    lembaga kursus,

2.    lembaga pelatihan,

3.    kelompok belajar,

4.    pusat kegiatan belajar masyarakat, dan

5.    majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

9

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga

yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada

standar nasional pendidikan.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan.Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal

setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

H. JENJANG PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan adalah tahapan  pendidikan berkelanjutan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (UU RI.No. 20 tahun 2003 Bab I,

Pasal 1 ayat 8). Jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1.    Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah.

2.    Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

3.    Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

I. STÁNDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

10

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana

dan berkala.   

2. Stándar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan

kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, dan pembiayaan.

3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan

pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

J. EVALUASI PENDIDIKAN

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara

nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan terhadap peserta

didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk

semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Khusus untuk evaluasi hasil belajar

peserta didik yang dilakukan oleh pendidik yang berguna untuk memantau proses,

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

K. SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI

Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini  masih cenderung

mengeksploitasi peserta didik, indikator yang digunakanpun cenderung

menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara secara nilai dirapot maupun

ijazah tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun

bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.

Sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana sistem pendidikan di

Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap

lingkungan hidup yang krisis sumber – sumber kehidupan, serta mendorong

terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus

lebih ditunjukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya

11

alam serta kepentingan – kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem

sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa indonesia.

Peserta didik harus mampu menghadapi tantangan global. Namun dari

pernyataan tersebut hanyalah harapan belaka yang belum terelaliasir. Hal ini

ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran intelektual di Indonesia

merupakan pekerjaan rumah bagi para pelaku pendidikan di Indonesia, apalagi

peserta didik yang hanya mengenyam di bangku pendidikan sekolah dasar (SD).

Bahkan masyarakat yang hidup di wilayah perdalaman Indonesia yang sulit

terjangkau transportasi seperti suku dayak dalam tidak tersentuh pendidikan

nasional. Mereka hanya belajar dari alam sehingga pendidikan yang didapat juga

sangat terbatas. Jadi tidak mungkin peserta didik mampu menghadapi tantangan

gobal.

Begitu pula, sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah para peserta

didik hanya duduk, mendengar ceramah dari guru, dan membuat informasi

menumpuk dalam benak siswa tetapi tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan

segala yg tersimpan dalam otaknya. Kejadian seperti ini terus berlanjut hingga di

Perguruan Tinggi (PT) lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para

mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan. Hampir semua PT

menerapkan sistem pembelajaran yang kurang efektif. Para mahasiswa

diupayakan cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata pada kenyataan

di lapangan tidak demikian.

Persaingan produk dunia sedemikian beratnya, industri masa depan adalah

industri yg terus menerus menciptakan kreasi dan nilai plus produk. Sementara

siswa tidak didik untuk berkompetisi di dalam aktivitas produk, tetapi

malahdigalakkan kompetisi test tertulis angka dan kalimat-kalimat.Siswa kita

hanya terlatih berkompetisi cerdas cermat, tetapi kompetisi kreasi anak sekolah

amat jarang.

L. SISTEM PENDIDIKAN YANG SEHARUSNYA BERJALAN

Pada dasarnya sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah

pendidikan itu sendiri, tapi kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini

terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadan.Indikasi itu muncul bukan hanya

12

karena sistem pendidikan yang ada saat ini tidak baik,melainkan oknum-oknum

yang menjalankan sistem tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama

baiknya.

Jadi seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu bersifat objektif dalam

berbagai aspek (dalam hal ini adalah sistem pendidikan di Indonesia). Kemudian

setelah sistem itu dibuat secara objektif , orang-orang  yang menjalankan sistem

itu haruslah berkualitas sehingga terciptalah sebuah sistem yang berjalan dengan

baik dan kemudian menciptakan kondisi yang baik pula.

13

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang

mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan

bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan

sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa,meskipun secara garis besar

ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga

sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara

geografis, demokrafis, histories, dan kultural berciri khas.

Kegagalan sistem pendidikan Indonesia yang pertama diakibatkan oleh

proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan penghafalan. Para siswa

maupun mahasiswa hanya diharapkan dapat menguasai materi yang

keberhasilannya diukur dengan kemampuan anak menjawab soal ujian terutama

dengan pilihan berganda. Karena orientasinya hanya semata-mata memperoleh

nilai bagus, maka bagaimana mata pelajaran dapat berdampak pada perubahan

perilaku siswa tidak pernah diperhatikan. Penyebab kedua, sistem pendidikan

Indonesia yang belum merata antara peserta didik yang tinggal di kota dengan

peserta didik yang tinggal di pedesaan (wilayah pendalaman Indonesia).

B. SARAN

Mengingat sistem pendidikan di Indonesia yang semakin terpuruk dan

banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, seharusnya pemerintah harus

tanggap terhadap hal tersebut, seperti menambah anggaran pendidikan dalam

APBN, meningkatkan kesejahteraan Guru, menambah infrastruktur sekolah,

14

mencanangkan wajib belajar 12 tahun, serta memperbaiki sistem pendidikan yang

terkesan carut-marut yang pada akhirnya semakin membingungkan peserta didik.

Perbaikan mutu pendidikan juga sangat diperlukan, karena di era

globalisasi seperti sekarang ini yang menuntut kemajuan pendidikan di negara

kita. Sistem pendidikan yang tangguh juga sangat diperlukan untuk memajukan

peserta didik yang tangguh pula. Peran besar pemerintah juga sangat diperlukan

untuk memajukan mutu pendidikan di pedalaman indonesia, yang sekarang

terkesan diabaikan. Pada intinya, semuanya dimulai dari perbaikan sistem

pendidikan, mutu pendidikan serta anggaran pendidikan yang maksimal.

 

15

DAFTAR RUJUKAN

Anonim. 2010. Sistem Pendidikan Nasional, (Online), (http://www.tugaskuliah.info/2010/03/bahan-makalah-pengantar-pendidikan.html), diakses 19 Oktober 2011.

Anonim. 2011. Sistem Pendidikan, (Online), (http://www.anakciremai.com/2011/07/landasan-hukum-tentang-sistem.html), diakses 19 Oktober 2011.

Anonim. 2011. Sistem Pendidikan Nasional, (Online), (http://intl.feedfury.com/content/16330924-sistem-pendidikan-nasional.html), diakses 19 Oktober 2011.

Depdikbud. 1989. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka.

Hartoto. 2008. Pengertian Pendidikan, (Online), (http://fatamorghana.wordpress.com/2008/07/11/bab-ii-pengertian-dan-unsur-unsur-pendidikan/), diakses 19 Oktober 2011.

Nawawi, Hadari. 1983. Perundang-Undangan Pendidikan. Jakarta: Ghalia.Suprapto. 2010. UU No. 20 Tahun 2003, (Online),

(http//www.slideshre.net/suprapto/uu-no-20-tahun-2003), diakses 19 Oktober 2011.

Tirtarahardja, Umar dan La sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

16