DOSEN PENGAMPU : Prof. D

PEMBINAAN PROFES

UNIVERSITAS PEND

MAK

SUPERVISI PE

DOSEN PENGAMPU : Prof. D

PEMBINAAN PROFES

OKETANG

(NIM.

PENDIDIKSEKOLAH PA

UNIVERSITAS PEND20

DOSEN PENGAMPU : Prof. D

PEMBINAAN PROFES

r. H. DJAM’AN SATORI, M.A

IONALISME GURU IPA

IDIKAN INDONESIA

ALAH

NDIDIKAN IPA

r. H. DJAM’AN SATORI, M.A

IONALISME GURU IPA

lehWIYONO

0908074)

AN IPA (S-3)SCASARJANAIDIKAN INDONESIA09

r. H. DJAM’AN SATORI, M.A

IONALISME GURU IPA

1

2

PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU IPAOleh : Ketang Wiyono

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan Pemerintah untuk

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban

amanat tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan

lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar nasional pendidikan yang harus

menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaran

pendidikan nasional. Delapan standar nasional pendidikan yang dimaksud

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan,

khususnya guru. Guru sebagai tenaga profesional bertugas mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

3

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan tujuan

pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani,

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kualifikasi akademik untuk guru adalah

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang

dibuktikan dengan ijazah yang mencerminkan kemampuan akademik yang

relevan dengan bidang tugas guru. Kompetensi guru adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi Guru TK/RA, Guru SD/MI,Guru

SMP/MTs, Guru SMA/MA dan Guru SMK/MAK untuk kelompok mata pelajaran

normatif dan adaptif.

Pencapaian standar kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi guru

dibuktikan melalui sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui program

sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi adalah proses untuk mengukur dan

menilai pencapaian kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang dicapai

oleh seorang guru. Guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi yang memenuhi standar akan mampu mewujudkan pendidikan

nasional yang bermutu. Oleh karena itu, program sertifikasi merupakan salah satu

program utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mutu Pendidikan Nasional

Mutu pendidikan nasional yang tercermin dalam kompetensi lulusan

satuan-satuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti proses, isi,

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Mutu pendidikan dicerminkan oleh

kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi pendidikan.

Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus didukung oleh isi

4

dan proses pendidikan yang juga memenuhi standar. Perwujudan proses

pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh kinerja pendidik dan tenaga

kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan,

ketersediaan dana, dan sistem penilaian yang valid, obyektif dan tegas. Oleh

karena itu perwujudan pendidikan nasional yang bermutu harus didukung oleh isi

dan proses pendidikan yang memenuhi standar, pendidik dan tenaga kependidikan

yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi agar berkinerja

optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang memenuhi

standar.

Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, selain

ditentukan oleh kualifikasi akademik dan kompetensi juga ditentukan oleh

kesejahteraan, karena kesejahteraan yang memadai akan memberi motivasi

kepada guru agar melakukan tugas profesionalnya secara sungguh-sungguh.

Kesungguhan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan sangat

menentukan perwujudan pendidikan nasional yang bermutu, karena selain

berfungsi sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, guru juga berfungsi sebagai

pembimbing kegiatan belajar peserta didik dan sekaligus sebagai teladan bagi

peserta didiknya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain ditentukan

oleh kinerja guru, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional juga akan sangat

ditentukan oleh pelaksanaan penilaian yang valid, obyektf dan tegas, baik

penilaian oleh guru dan satuan pendidikan maupun penilaian oleh pemerintah.

Khusus penilaian oleh guru dan satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, karena selain bertujuan untuk

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara

berkesinambungan, juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta

didik dalam rangka memelihara kontinuitas proses belajar peserta didik.

Sertifikasi Profesi Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Jika kita mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelas bahwa undang-undang tersebut

berintikan peningkatan kesejahteraan guru yang ditandai oleh adanya tunjangan

5

khusus, tunjangan fungsional dan tunjangan profesi pendidik. Namun harus

disadari bahwa peningkatan kesejahteraan guru yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

bukan merupakan tujuan, tetapi lebih sebagai instrumen untuk meningkatkan

kinerja guru agar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Peningkatan kesejahteraan bagi guru yang telah memenuhi standar

kualifikasi akademik dan kompetensi akan berfungsi meningkatkan kinerja, tetapi

peningkatan kesejahteraan bagi guru yang kualifikasi akademik dan

kompetensinya belum memenuhi standar sulit diharapkan untuk berdampak

terhadap peningkatan kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, khusus

untuk tunjangan profesi pendidik hanya akan diterima oleh guru profesional yang

ditandai dengan kepemilikan sertifikat profesi guru melalui program sertifikasi.

Melalui program sertifikasi guru, akan terbentuk guru profesional, yaitu guru yang

minimal telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dan

kepada mereka akan diberi tunjangan profesi pendidik yang besarnya sama

dengan satu kali gaji pokok, dan selanjutnya diharapkan bahwa mereka akan

berkinerja optimal dan pada gilirannya akan mewujudkan pendidikan nasional

yang bermutu.

Sebaliknya kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang belum

memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, sulit untuk mewujudkan

kinerja yang optimal dan selanjutnya juga tidak akan berdampak terhadap

peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu memberikan tunjangan

profesi pendidik sebagai salah satu komponen kesejahteraan kepada semua guru

tanpa sertifikasi tidak akan berdampak terhadap peningkatan kinerja guru dan

dengan sendirinya juga tidak akan berdampak terhadap peningkatan mutu

pendidikan nasional.

Dari uraian tersebut jelas bahwa sertifikasi akan berdampak terhadap

peningkatan kinerja guru dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan mutu

pendidikan nasional apabila sertifikasi dapat dilakukan secara obyektif dan valid.

Artinya sertifikat profesi guru hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi

standar kualifikasi akademik dan benar-benar telah memiliki standar kompetensi

6

atau kompetensi minimal yang disyaratkan, dan hal ini hanya akan terwujud

apabila program sertifikasi dilakukan secara obyektif dan valid. Selain itu,

sertifikasi juga harus berkeadilan, dalam arti prioritas kesempatan untuk

mengikuti sertifikasi berdasarkan atas berbagai faktor yang merupakan indikator

kualitas dan prestasi guru di lapangan, seperti kesenioran (usia, kualifikasi

akademik, pengalaman akademik,kepangkatan), prestasi kerja sehari-hari yang

dinilai oleh atasan dan teman sejawat, dan kinerja profesional yang diperlihatkan

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian mudah dipahami bahwa

program sertifikasi yang dilaksanakan secara obyektif, valid dan berkeadilan akan

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru dan selanjutnya akan

berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Guru Sebagai Jabatan Profesional

Dalam rangka pencapaian hasil dan proses pembelajaran seperti yang

diharapkan, maka upaya pertama yang harus dilakukan adalah memposisikan guru

sebagai pekerja yang profesional, mengapa demikian?. Sebab banyak orang

termasuk guru sendiri yang meragukan bahwa jabatan guru merupakan jabatan

profesional. Ada yang beranggapan bahwa setiap orang bisa menjadi guru. Si A,

si B, atau siapa saja, walaupun mereka tidak memahami ilmu keguruan dapat saja

dianggap sebagai guru, asalkan paham materi pelajaran yang akan diajarkannya.

Apakah pandangan seperti itu benar?. Apabila mengajar dianggap hanya sebagai

proses penyampaian materi pelajaran, pendapat semacam itu ada benarnya.

Konsep mengajar yang demikian, tentunya sangat sederhana, yaitu asal paham

informasi yang akan diajarkannya kepada siswa, maka ia dapat menjadi guru.

Tetapi mengajar tidak sesederhana itu bukan?. Mengajar tidak sekedar

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku

siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu dalam poses

mengajar terdapat kegiatan membimbing, melatih keterampilan intelektual,

keterampilan psikomotorik, dan memotivasi siswa agar memiliki kemampuan

inovatif dan kreatif. Oleh karena itu seorang guru perlu memiliki kemampuan

merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang

7

dianggap cocok dengan materi pembelajaran, termasuk di dalamnya

memanfaatkan bebagai sumber dan media pembelajaran untuk menjamin

efektifitas pembejaran. Dengan demikian, seorang guru perlu memiliki

kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang

lain yang bukan guru. “A teacher is person charged with the responbility of

helping others to learn and to behave in new different ways” (Cooper, 1990).

Itulah sebabnya guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan

kemampuan khusus hasil dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Untuk meyakinkan bahwa guru

sebagai pekerjaan profesional, marilah kita tinjau ciri-ciri pokok dari pekerjaan

profesional :

(a) Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam

yang hanya diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai,

sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya. Seorang

dokter, psikolog, saintis, ekonom, dan berbagai profesi lainnya dihasilkan

dari lembaga-lembaga pendidikan yang relevan dengan profesi tersebut,

(b) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang

spesifik sesuai dengan jenis profesinya,

(c) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar

belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga

semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai profesinya,

semakin tinggi pula tingkat keahliannya.

Dari ketiga ciri perkerjaan profesional yang disebutkan di atas, lalu apa

ciri-ciri guru yang profesional dan apa saja yang harus dibekali oleh Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk menghasilkan calon-calon guru yang

profesional? Berikut marilah kita simak ciri-ciri guru yang profesional. Ada tujuh

komponen yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai

guru yang profesional, yaitu :

a. Guru sebagai sumber belajar; Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan

erat dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Guru yang

8

profesional manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik,

sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya.

Apapun yang ditanyakan siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang

diajarkannya, ia akan bisa menjawab dengan penuh keyakinan. Sebagai

sumber belajar, guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak

dibandingkan dengan siswanya. Guru harus mampu menunjukkan sumber

belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan

belajar di atas rata-rata siswa lainnya. Guru harus mampu melalukan

pemetaan materi pelajaran, misalnya dengan menentukan materi inti (core),

yang wajib dipelajari siswa, mana materi tambahan, dan mana materi yang

diingat kembali karena pernah di bahas.

b. Guru sebagai fasilitator; Sebagai fasilitator guru guru berperan dalam

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses

pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator, ada

beberapa hal yang harus dipahami guru. Pertama, guru perlu memahami

bebagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media

tersebut. Pemahaman terhadap media penting, belum tentu suatu media cocok

digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Kedua, guru perlu

mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan

merancang media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang guru profesional. Dengan merancang media yang cocok akan

memudahkan proses pembelajaran, yang pada gilirannya tujuan pembelajaran

akan tercapai secara optimal. Ketiga, guru dituntut untuk mampu

mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan sebagai

sumber belajar, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan

tehnolgi informasi menuntut setiap guru untuk dapat mengikuti

perkembangan teknologi mutakhir. Melalui teknologi informasi

memungkinkan setiap guru bisa menggunakan berbagai pilihan media yang

dianggap cocok. Keempat, sebagai fasilitator guru dituntut agar mempunyai

kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini

sangat penting, kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat memudahkan

9

siswa menangkap pesan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar

mereka.

c. Guru sebagai pengelola; Sebagai pengelola pembelajaran (learning

manager), guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang

memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan

kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk

terjadinya proses belajar seluruh siswa. Sebagai menager guru memiliki

empat fungsi umum. Pertama, merencanakan tujuan belajar. Fungsi

perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting bagi seorang manajer.

Kegiatan dalam melaksanakan fungsi perencanaan diantaranya

memperkirakan tuntutan dan kebutuhan, menentukan tujuan, menulis silabus,

menentukan topik yang akan dipelajari, mengalokasikan waktu, serta

menentukan sumber yang diperlukan. Melalui fungsi ini guru berusaha

menjembatani jurang dimana murid berada dan kemana mereka harus pergi.

Keputusan semacam ini menuntut kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif.

Kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan

tujuan belajar. Fungsi pengorganisasian melibatkan penciptaan secara sengaja

suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif serta melakukan pendelegasian

tanggung jawab dalam rangka mewujutkan tujuan program pembelajaran

yang telah direncanakan. Ketiga memimpin yang meliputi memotivasi,

mendorong, dan menstimulasi siswa. Fungsi memimpin adalah fungsi yang

bersifat pribadi yang melibatkan gaya tertentu. Tugas memimpin adalah

berhubungan dengan membimbing, mendorong, dan mengawasi siswa

sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keempat

mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya

atau belum dalam rangka pencapaiaan tujuan. Fungsi mengawasi bertujuan

untuk mengusahakan peristiwaperistiwa yang sesuai dengan rencana yang

telah disusun. Dalam batas-batas tertentu fungsi pengawasan melibatkan

pengambilan pengawasan yang terstruktur, walaupun proses tersebut sangat

kompleks.

10

d. Guru sebagai demonstrator; Peran guru sebagai demonstrator adalah peran

guru agar dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat

membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang

disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator. Pertama, sebagai

demonstrator berarti guru harus menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam setiap

aspek kehidupan, dan guru merupakan sosok ideal yang dapat diteladani

siswa. Kedua, sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan

bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan

dihayati oleh setiap siswa.

e. Guru sebagai pembimbing; Seorang guru dan siswa seperti halnya petani

dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya

cepat tumbuh dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan

berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada

waktunya untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah menjaga agar

tanamannya itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama dan penyakit

yang bisa menyebabkan tanaman tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan

sehat, hingga tanaman menghasilkan buah. Demikian juga halnya seorang

guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswanya jadi “ini” atau jadi “itu”.

Siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Tugas

guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh

dan berkembang sesuai dengan potensinya. Agar guru dapat berperan sebagai

pembimbing, ada dua hal yang harus dimiliki. Pertama, guru harus

memahami anak didik yang sedang dibimbingnya. Misalnya memahami

tentang gaya dan kebiasaan belajarnya, memahami potensi dan bakatnya.

Kedua, guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik

merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, maupun

merencanakan proses pembelajaran. Proses bimbingan akan dapat dilakukan

dengan baik, manakala sebelumnya guru merencanakan hendak dibawa

kemana siswanya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya.

f. Guru sebagai motivator; Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan

salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang

11

kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan. Tetapi

disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk belajar. Oleh karena itu untuk

memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif untuk dapat

membangkitkan motivasi belajar siswa. Beberapa hal yang patut diperhatikan

agar dapat membangkitkan motivasi belajar adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai,

2. membangkitkan minat siswa,

3. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,

4. Memberi pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa,

5. Memberikan penilaian yang positif,

6. Memberi komentar tentang hasil pekerjaan siswa, dan

7. menciptakan persaingan dan kerjasama.

g. Guru sebagai evaluator; Sebagai evaluator, guru berperan untuk

mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang

telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir

pembelajaran (berupa nilai atau angka-angka) tetapi juga dilakukan terhadap

proses, kinerja, dan skill siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang

bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa memegang peranan penting.

Sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang

diajarkannya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga

mereka layak diberikan program pembelajaran baru; atau malah sebaliknya

siswa belum bisa mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu

diberikan remedial. Sering guru beranggapan bahwa evaluasi sama dengan

melakukan “tes”, artinya guru telah melakukan evaluasi manakala ia telah

melakukan tes. Hal ini tentu kurang tepat, sebab evaluasi adalah suatu proses

untuk menentukan nilai atau makna tertentu pada sesuatu yang dievaluasi.

Dengan demikian tes hanya salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

menentukan makna tersebut. Kelemahan yang sering terjadi dengan

pelaksanaan eveluasi selama ini adalah guru dalam menentukan keberhasilan

siswa terbatas hanya pada hasil tes yang dilakukan secara tertulis. Akibatnya

sasaran pembelajaran hanya terbatas pada kemampuan siswa untuk mengisi

12

soalsoal yang biasa keluar dalam tes. Oleh karena itu evaluasi semestinya

juga dilakukan terhadap proses pembelajaran. Hal ini sangat penting sebab

evaluasi terhadap proses pembelajaran pada dasarnya evaluasi terhadap

keterampilan intelektual secara nyata.

Untuk menghasilkan guru-guru yang profesional merupakan suatu tugas

berat yang harus diemban oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK) sebagai lembaga yang perperan dalam mempersiapkan tenaga guru,

dalam hal ini dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli (dosen) yang profesional juga.

Dalam mempersiapkan calon guru yang profesional ke depan disarankan bahwa

kegiatan perkuliahan yang membekali para calon guru, harus menunjukkan

beberapa kriteria pembelajaran yang relevan bagi profesi guru, yaitu (1) Calon

guru perlu dipersiapkan untuk mengajar dengan strategi yang tepat, mampu

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil

pembelajaran, (2) Perkuliahan lebih efektif bila ditanamkan pengalaman belajar

seperti menggali dan mengolah informasi, bukan memberi informasi, (3) Para

dosen perlu mengembangkan ketrampilan bertanya yang dirancang untuk

membantu para calon guru untuk berpikir kritis mengenai materi yang dipelajari,

dan membangkitkan kemampuan calon guru untuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, (4) strategi perkuliahan bagi calon guru perlu diarahkan untuk

membangun kesadaran terhadap kesulitan-kesulitan konsepsi, melatih

keterampilan, dan menumbuhkan sikap ingin tahu.

Kita harus menyadari bahwa apapun yang diperoleh dan dialami oleh

calon guru selama dipersiapkan di Lembaga pendidikan guru (pre-service)

cenderung akan berbekas dan akan ditiru dalam menjalankan tugasnya sebagai

seorang guru kelak. Pembekalan kompetensi dan profesionalisme guru pada

tingkat pre-service (di LPTK) merupakan sebagai landasan yang harus dimiliki

oleh seorang guru. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, profesi guru perlu terus ditingkakan melalui kegiaan pembinaan profesi

yang dilaksanakan oleh berbagai unsur pada berbagai tingkatan. Semua unsur

13

yang terlibat pembinaan bermuara pada kompetensi guru dalam kapasitasnya

sebagai pengelola/pelaksana proses pembelajaran.

Unsur Pembina profesional guru berasal dari tingkat pemerintahan pusat

(Depdiknas), pemerintahan daerah (Dinas), dan tingkatan sekolah. Selain unsur

yang berasal dari kelembagaan pemerintah, terdapat pula yang berasal dari

organisasi profesi seperti PGRI, ISPI, dan sebaginya. Landasan hukum pembinaan

profesional guru terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun

2003 pasal 39 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU guru dan dosen.

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan tersebut, pelaksana

pembinaan profesional guru dijabarkan ke dalam bentuk kelembagaan Pemerintah

Pusat. Pembinaan profesional pada tingkat Pemerintah Daerah dilaksanaan oleh

lembaga/organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Dinas Pendidikan

Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yakni Pengawas dan Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP). Secara struktural MGMP tersebut terbagi dalam

berbagai tingkatan yang didasarkan pada jenjang pendidikan/sekolah dan jenis

mata pelajaran/bidang studi. Berdasarkan jenjang pendidikan terdapat MGMP

SMP dan MGMP SMA, sedangkan berdasarkan jenis mata pelajaran untuk

jenjang SMP contohnya adalah MGMP Sains/Pengetahuan Alam, MGMP

Matematika, MGMP Bahasa Inggris dan sebagainya. Untuk jenjang SMA antara

lain MGMP Biologi, MGMP Fisika, MGMP Kimia, MGMP Matematika,

MGMP Bahasa Indonesia dan sebagainya. Untuk setiap jenjang dan jenis, secara

hierarki MGPM dibagi ke dalam MGMP Pusat, MGMP Wilayah dan MGMP

Sekolah. Di tingkat Sekolah Dasar bentuk organisasi yang mengarah ke

pembinaan profesional guru adalah Kelompok Kerja Guru (KKG). Pembinaan

profesional guru pada tingkat sekolah tempat guru melaksanakan tugas dilakukan

oleh Kepala Sekolah dan MGMP sekolah. MGMP Sekolah dalam melakukan

pembinaan profesional dilaksanakan dalam bentuk pertemuan periodik untuk

mendiskusikan peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala Sekolah melakukan

pembinaan profesional secara internal dalam bentuk supervisi akademis dan non

akademis kepada para guru. Mekanisme Pembinaan Profesional Guru untuk

14

memecahkan permasalahan belum terpenuhinya sebagian aspek persyaratan

keprofesionalan guru, diperlukan suatu sistem pembinaan profesional guru secara

berkesinambungan. Dalam pasal 39 ayat (2) UU SISDIKNAS dinyatakan bahwa

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

msyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tersuratnya sebutan

profesional untuk tenaga pendidik (guru), menuntut harus dipenuhinya berbagai

persyaratan profesional oleh guru. Surya (2005) merekomendasikan hal yang

harus dilaksanakan dalam rangka mereposisi jabatan guru menjadi jabatan

profesional sebagai berikut:

1. Pemerintah harus ada kemauan dan komitmen politik untuk menempatkan

posisi guru dalam keseluruhan pendidikan nasional dan memberikan

penghargaan sesuai dengan hak dan martabatnya. Penataan kembali berbagai

perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan,

agar lebih sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dalam penataan ini dapat

dilakukan perbaikan perundang-undangan yang telah ada, dan menghasilkan

produk baru termasuk undangundang khusus tentang guru.

2. Mewujudkan suatu sistem manajemen guru dan tenaga kependidikan lainnya

dalam satu institusi yang meiliki kewenangan nasional secara terpadu yang

sistematik, sinergik, dan simbiotik. Seluruh aspek manajemen guru yang

mencakup antara lain rekrutmen, pendidikan, penempatan, pembinaan, dan

pengembangan berada dalam satu sistem pengelolaan tunggal yang

profesional dan proporsional. Pengelolaan yang lebih bersifat birokratis harus

digeser menjadi pengelolaan yang lebih bersifat “pemberdayaan” dengan

suatu mobilitas yang terbuka baik secara vertikal maupun horizontal sesuai

dengan kesempatan dan kompetensinya serta memperhitungkan berbagai

variabel individual.

3. Pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan guru yang lebih fungsional

untuk lebih menjamin dihasilkan kualitas profesional guru dan tenaga

kependidikan lainnya. Dilihat dari posisi dan perannya, guru memerlukan

15

kompetensi pribadi dan profesi agar mampu mampu melaksanakan proses

pendidikan secara mendasar. Oleh karena itu pendidikan dan latihan guru

hendaknya lebih berorientasi pada pembentukan dan pemberdayaan

kepribadian guru profesional, lingkungan kehidupan pendidikan, dinamika

adaptasi yang tinggi, pengembangan dedikasi kependidikan, dsb. Pendidikan

guru pada masa kini harus menggunakan strategi yang lebih mengarah pada

pembentukan kepribadian dan kompetensi, memiliki keterkaitan dengan

lingkungan dan kebutuhan.

4. Pengembangan satu sistem remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) bagi para

guru secara adil, bernilai ekonomis, serta memiliki daya tarik sedemikian rupa

sehingga merangsang para guru melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi

dan memberikan kepuasan lahir batin. Sejalan dengan rekomendasi

UNESCO/ILO, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan guru

Indonesia, sistem penggajian guru harus dibangun sebagai satu kulminasi

kesatuan berbagai variabel yang saling terkait yaitu: (1) jenjang pendidikan

tempat guru bertugas, (2) tingkat pendidikan, (3) pengalaman/masa kerja, (4)

beban kerja, (5) kreativitas, (6) lokasi atau lingkungan kerja, (7) kepangkatan.

Rekomendasi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam usaha mereposisi guru ke

posisi jabatan profesional harus dilakukan melalui manajemen terpadu yang

melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan berbagai variabel yang

berpengaruh, serta dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut,

maka dalam membina profesionalisme guru IPA juga harus dilakukan secara

terpadu dengan melibatkan berbagai komponen baik komponen struktural maupun

non-struktural dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Arah pembinaan guru IPA

ditekankan kepada pencapaian kemampuan dan keterampilan melaksanakan

pembelajaran IPA yang meliputi penggunaan: 1) open-ended inquiry, 2)

collaborative learning, 3) active participation during lecture, 4) in cooperation of

relevan material and 5) integration of the laboratory experiences with the lectur

material (Wagner, 2001).

Komponen-komponen tersebut merupakan indikator keprofesionalan guru

yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembinaan. Membina

16

profesionalisme guru berarti praktek profesional dari supervisor dan organisasi

profesi untuk membantu guru dalam mencapai indikator tersebut di atas. Guru

yang menunjukkan indikator seperti di tersebut di atas dalam melaksanakan

pembelajaran diharapkan akan menjadi jaminan mutu pendidikan (science

education quality assurance). Manejemen pembinaan profesional guru dilakukan

dengan pendekatan TQM yang mendudukan setiap orang sebagai manajer dalam

posisinya dan semua komponen terlibat di dalamnya (Sallis, 1993). Berdasarkan

prinsip TQM, dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru diarahkan harus

terjadi tarnsformasi budaya dari budaya tradisional ke budaya mutu (cultural

change), serta proses perbaikan/peningkatan dilaksanakan secara

berkesinambungan (continuous improvement).

Sebagai contoh program penataran guru untuk kemampuan guru dalam

menguasai bahan ajar (content) seharusnya dilaksanakan secara terencana dengan

tujuan yang jelas dan metode sesuai. Apabila kegiatan penataran ini dilakukan

asal tugas penyelenggaraan selesai tidak akan berdampak pada peningkatan

kemampuan guru-guru tersebut. Dalam kaitan ini budaya “asal selesai”

seharusnya diubah kepada budaya “penyelenggaraan berkualitas” untuk membina

profesionalisme guru telah tersedia berbagai lembaga atau organisasi profesi baik

di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga/organisasi tersebut dipersiapkan Pusat

dan Daerah untuk membantu para guru dalam meningkatkan kemampuan dan

keterampilan mengajar. Komponen-komponen tersebut dapat dibagai menjadi dua

kategori yaitu, kategori struktural dan kategori non-struktural. Komponen

Pembina yang termasuk kategori struktural antara lain Kepala Sekolah, Pengawas,

LPMP, P4TK. Sedangkan yang termasuk kategori non-struktural antara lain

MGMP, KKG, PGRI, dan lain-lain.

17

PROGRAM PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU IPA

A. TINGKAT PUSAT

Program pembinaan profesionalisme guru ditingkat pusat dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional yang memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan;

3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut PMPTK memiliki Visi : terwujudnya

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Bermartabat

dan Misi : meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui

kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi untuk membangun suasana belajar dan

proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Program pembinaan profesionalisme guru ditingkat pusat dijabarkan oleh

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan IPA

(P4TK IPA) yang memiliki fungsi :

1. merencanakan program pengembangan penataran guru;

2. melaksanakan teknis pendidikan untuk meningkatkan mutu kompetensi guru;

3. melaksanakan pengembangan penataran guru;

4. melaksanakan peningkatan cara penyajian dan materi penataran;

5. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penataran guru;

6. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga P4TK IPA.

18

Dalam melaksanakan fungsinya P4TK IPA memiliki Visi : Terwujud Pendidik

dan Tenaga Kependidikan IPA yang Profesional, Bermartabat dan Berwawasan

Global dan Misi : (1) pengembangan model-model diklat berbasisi Riset dan

Kepakaran bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (2) pengembangan Bahan

dan Media Diklat Berbasis Riset dan Kepakaran bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan IPA; (3) penyelenggaraan layanan diklat secara prima bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA.; (4) sosialisasi Produk-produk inovasi

Pendidikan IPA melalui Forum Nasional dan Internasional; (5) pengembangan

Jejaring Kerja dalam upaya peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan IPA secara Nasional dan Internasional; (6) pengembangan kualitas

dan Kuantitas SDM P4TK IPA; (7) Peningkatan sarana dan prasarana P4TK

IPA; (8) Pelaksanaan dalam Ketatausahaan dan Rumah tangga Lembaga.

B. TINGKAT PROVINSI

Program pembinaan profesionalisme guru ditingkat Provinsi dilaksanakan

oleh LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang berada dibawah

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Departemen Pendidikan Nasional yang berada di Provinsi. LPMP dikembangkan

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal

4 Juli 2003. Adapun Tugas Pokok LPMP adalah melaksanakan Penjaminan Mutu

Pendidikan Dasar dan Menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional dan

memiliki fungsi :

1. Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah

2. Perancangan model-model pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan

provinsi dan standar mutu nasional

3. Fasilitasi lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil

belajar

4. Fasilitasi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan

5. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik

dan tenaga kependidikan

6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan

19

7. Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan

dan kerumahtanggaan lembaga

C. TINGKAT KABUPATEN

Program pembinaan profesionalisme guru ditingkat Kabupaten

dilaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA (MGMP-IPA) Tingkat

Kabupaten. Keterlibatan guru dalam penyusunan KTSP telah menuntut kreativitas

berpikir guru mata pelajaran dalam menyusun kurikulum (silabus dan rencana

pembelajarn) meliputi; pengembangan tujuan, materi, metode dan evaluasi,

pembelajaran yang cocok, untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial dan

budaya lingkungan sekolah masing-masing. Selama ini fungsi kegiatan MGMP-

IPA dipandang kurang efektif dan dianggap hanya buang-buang waktu.

Pandangan ini dipertegas dengan adanya beberapa kasus disuatu sekolah bahwa

seorang guru tidak diizinkan atau dipersulit untuk mengikuti kegiatan MGMP-

IPA, karena pihak sekolah menganggap MGMP-IPA tidak penting, hanya

pemborosan biaya dan mengganggu kegiatan belajar siswa di sekolah. Dipihak

lain dana bantuan pemerintah sangat terbatas untuk membiayai kegiatan MGMP-

IPA.

Pandangan semacam itu bukan hanya bahan evaluasi bagi pihak sekolah

dan pemerintah dalam mendorong dan menyuntikkan dana lebih besar lagi guna

meningkatkan fungsi dan efektivitas kegiatan MGMP-IPA, namun harus menjadi

bahan pemikiran adalah mengapa selama ini MGMP-IPA dianggap kegiatan

buang-buang waktu dan pemborosan dana. Kenyataan ini tentu harus diselesaikan

dengan menggiring MGMP-IPA menjadi sebuah kegiatan kelompok profesional

yang menyikapi permasalahan-permasalahan pendidikan secara khusus dalam

kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran dan secara umum permasalahan

pendidikan yang ada di masyarakat. Untuk menuju ke arah sana hendaknya

kegiatan MGMP-IPA tidak dilakukan secara monoton sebagai pertemuan

menyusun silabus dan skenario pembelajaran, karena kegiatan semacam ini dapat

dilakukan oleh guru masing-masing di sekolah. Lebih penting dalam setiap

pertemuan guru harus mendapatkan suatu hal yang baru tentang pendidikan,

20

khususnya dalam mata pelajaran yang digeluti. Hal-hal baru tersebut di zaman

sekarang tidak sulit dicari, dengan mengakses internet banyak sekali bahan-bahan

yang dapat didiskusikan dalam setiap pertemuan MGMP-IPA. Guna mengatur

semua itu, setiap guru anggota MGMP-IPA dapat ditugaskan untuk presentasi

hasil penelitian, makalah, artikel, pengalaman mengajar dalam menerapkan suatu

metode tertentu, pengembangan materi yang sudah dilakukan oleh guru mata

pelajaran di sekolahnya masing-masing,

METODE PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU IPA

1. Kunjungan Kelas/Observasi Kelas

Kunjungan kelas atau observasi kelas merupakan teknik yang sangat

efektif untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung.

Dengan metode ini dapat diketahui berbagai aspek profesional yang berkaitan

dengan pembalajaran. Teknik ini dapat juga dikembangkan sebagai bentuk

teaching audit. Kunjungan kelas dapat dilakukan oleh guru senior (guru inti),

kepala sekolah ataupun juga pengawas sekolah. Setelah kunjungan kelas dapat

ditindaklanjuti dengan pertemuan pribadi (pertemuan empat mata) untuk

membahas masalah-masalah yang ditemukan di kelas serta mencari solusi terbaik

dari masalah tersebut.

2. Rapat Dewan Guru

Rapat dewan guru merupakan salah satu bagian dari teknik pembinaan

profesionalisme guru. Dengan rapat dewan guru dapat diketahui permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh semua guru sehingga akan memudahkan guru

IPA dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya. Dalam rapat dewan

guru juga dapat dipakai sebagai ajang tukar pikiran terutama bagi guru mata

pelajaran yang serumpun (guru Fisika, guru Kimia, Guru Biologi dan juga guru

Matematika) serta membahas keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata

pelajaran lainnya.

21

3. Studi Banding (Kunjungan lintas sekolah/daerah)

Studi banding sangat tepat dilakukan guru dalam rangka untuk mengetahui

metode dan teknik pembelajaran guru IPA di sekolah lain. Selain itu juga dapat

mengetahui kegiatan-kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar

diantaranya pengelolaan laboratorium IPA dan perpustakaan.

4. Pengawas Guru Mata Pelajaran

Dalam rangka pembinaan profesionalisme guru secara formal dilakukan

oleh pengawas sekolah (pengawas mata pelajaran). Untuk menjadi pengawas mata

pelajaran hendaknya memiliki latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan

mata pelajaran yang akan menjadi bidang pembinaannya. Ada beberapa tugas

pengawas guru IPA sebagai bagian pembinaan prosesioanlisme guru antara lain :

(1) mengupayakan agar guru IPA lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat

dalam mengajar; (2) mengupayakan agar sistem pengajaran ditata sehingga

prinsip belajar tuntas tercapai; (3) mengupayakan agar dalam menjalankan

tugasnya guru tidak mendapatkan tekanan; (4) membuat kesepakatan dengan guru

IPA dan kepala sekolah tentang targer out put yang harus dicapai; dan (5)

melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik terhadap keberhasilan

mengajar guru.

4. Buletin Pendidikan IPA

Buletin Pendidikan IPA sebagai salah satu sarana informasi bagi

pengembangan pengetahuan guru-guru IPA. Melalui buletin/jurnal pendidikan

IPA guru dapat memperoleh informasi-informasi terbaru hasil penelitian tentang

mata pelajaran IPA. Guru juga dapat mempublikasikan hasil-hasil karyanya

kedalam buletin agar dapat dibaca dan dikritisi oleh pihak-pihak yang kompeten.

5. Pemanfaatan ICT

IPA adalah mata pelajaran yang erat kaitannya dengan perkembangan

IPTEK, sehingga guru IPA-pun harus melek teknologi. Pada masa kini guru IPA

22

hendaknya memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya, karena jika tidak

maka guru akan ketinggalan informasi dibandingkan siswa yang sangat familier

dengan informasi dan teknologi. Untuk mendukung pengembangan profesiolisme

guru sebaiknya guru IPA juga harus memiliki : e-mail, facebook, blog dan

lainnya. Guru juga dapat bergabung dengan komunitas sokoguru, HFI atau

lainnya. Dalam hal menambah wawasan guru IPA juga memanfaatkan sumber-

sumber online antara lain: www.e-dukasi.net, www.colorado.edu, www.windows.

ucar.edu, planetary.org, spaceweather.com, howstuffworks.com.

6. Penataran/Pelatihan Pendidikan IPA

Penataran atau pelatihan pendidikan IPA biasanya dilakukan sebagai

upaya penyegaran bagi guru-guru IPA yang dalam pelaksanaannya dapat

mengkombinasikan antara materi akademis dengan pengalaman lapangan.

Penataran adalah cara efektif untuk mensosialisasikan dan menerapkan hasil

inovasi baru dalam pendidikan IPA.

7. MGMP Pendidikan IPA

MGMP IPA adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru IPA

di sanggar ataupun di masing-masing sekolah yang terdidiri dari dua unsur yaitu

musyawarah dan guru mata pelajaran (IPA). MGMP IPA berfungsi sebagai sarana

komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. Wadah komunikasi ini sangat

diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan profesionalisme guru

IPA.

8. Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas adalah bagian penting dalam upaya pembinaan

profesinal guru IPA. Penelitian Tindakan Kelas berorientasi pada pemecahan

masalah pembelajaran yang menggunakan siklus-siklus berspiral dari identifikasi

masalah, analisis masalah (pemilihan masalah yang urgen), perumusan masalah

yang layak untuk ditindaki. Setelah itu, dapat dirumuskan hipotesis tindakan,

diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan tindakan, pengumpulan data yang

23

sistematik, analisis, evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, dari hasil refleksi akan

ditentukan apakah perlu dilakukan tindakan dalam siklus berikutnya. Pada

umumnya rencana kedua tidak sama dengan rencana tindakan pertama atau

dilakukan penyempurnaan rencana sebelumnya berdasarkan hasil refleksi siklus

sebelumnya. Akhirnya penentuan kembali masalah pembelajaran. Tujuan

penelitian tindakan kelas bukanlah untuk menemukan pengetahuan baru yang

dapat diberlakukan secara meluas. Tujuan penelitian tindakan adalah untuk

memperbaiki praksis secara langsung, di sini dan sekarang (Raka Joni,1998).

9. Peran LPTK

Tuntutan terhadap lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin

dirasakan mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja.

Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang

memungkinkan peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing)

membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga

pendidikan akan semakin berat. Pengertian ”mutu” terkadang sudah direduksi

dengan berkiblat kepada orientasi terhadap kekuatan dominan tertentu, karena

adanya persaingan tersebut. Mereka yang hadir di kemudian, dituntut bersaing

dengan mereka yang terlebih dahulu ada bahkan sudah lebih maju. Apa mungkin?

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang

semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi LPTK untuk mengupayakan

cara-cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik

lainnya, yang antara lain dicapai melalui revitalisasi peran ilmu pendidikan dalam

rangka peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK pada akhirnya juga

akan meningkatkan profesioanalisme guru yang notabene adalah out put dari

LPTK tersebut.

24

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka

meningkatkan profesioanlisme guru mata pelajaran IPA ada beberapa hal yang

perlu kita perhatikan antara lain :

1. Bahwa guru adalah pekerjaan profesional yang harus disadari oleh guru itu

sendiri.

2. Pekerjaan profesional harus ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang

sesuai dan menekankan pada keahlian pada bidang tertentu.

3. Guru perlu diberi kebebasan dalam mengelola proses belajar mengajar dan

harus bebas dari tekanan dan kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

4. Guru perlu diberi kebebasan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat

meningkatkan profesionalisme-nya seperti MGMP, seminar, dan lainnya.

5. Dalam rangka peningkatan profesionalisme, guru IPA harus melek teknologi

(technology literacy).

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, J.M. (1990). Classroom Teaching Skills. Lexinton: D.C. Heath andCompany.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang StandarKualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi Guru TK/RA,Guru SD/MI,Guru SMP/MTs, Guru SMA/MA dan Guru SMK/MAKuntuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan

Raka Joni, T. (1998). Penelitian Tindakan Kelas. Bagian Kedua : ProsedurPelaksanaan. Jakarta : Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah,Ditjen Dikti.

Sallis, E. (1993).Total Quality Management in Education. London: Kogan PageLimited

Satori, D. (1983).Pelayanan Profesional Bagi Guru-guru. Bandung: PustakaMartiana

25

Satori, D. (2001).Pengawasan Pendidikan Di Sekolah. Bandung: Makalah tidakdipublikasikan, Bandung.

Surya, M. (2005). Profesi Guru Dalam Kenyataan dan Harapan. MakalahSemiloka Nasional Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.Bandung: FIP-UPI

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. Sistem PendidikanNasional. Jakarta: CV Cemerlang

Wagner, E. (2001).Development and Evaluation of a Standards-Based Approachto Instruction in General Chemistry. Elektronic Journal of ScienceEducation Vol. 6 No.1