BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan Makalah

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab.Untuk mengemban fungsi

tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini, ternyata

masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang

akan datang, Program pemerataan dan peningkatan kulitas pendidikan yang selama ini menjadi

fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia

ini.

Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar dari sistem

pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih

berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat komplek, selain itu

pula bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai

sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.

Dalam menghadapi globalisasi, maka proses pendidikan haruslah dapat meningkatkan

kemampuan berkompetisi, kerjasama, inovatif, dan meningkatkan kualitas. Oleh sebab itu

pembaruan paradigma pendidikan nasional harus dapat mengembangkan tingkah laku yang

menjawab tantangan internal dan global. Paradigma tersebut haruslah mengarah kepada

lahirnya generasi bangsa Indonesia yang sesuai dengan tujuan nasional pendidikan di

Indonesia.

1

Perkembangan Paradigma pendidikan di Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh

pemikir-pemikir dan tokoh pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Bapak Pendidikan

Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Paradigma Pendidikan di Indonesia pra Ki Hajar Dewantara

dipengaruhi sepenuhnya oleh Belanda. Semua konsep dan urutan jenjang pendidikan adalah

adopsi dari negeri Belanda.

Program sekolah yang dilaksanakan pada masa Belanda setidaknya ada 4 tingkatan yaitu:

1) Sekolah Rendah Setingkat SD; 2) Sekolah Menengah Setingkat SMP/SMA; 3) Sekolah

Menengah Setingkat SMP/SMK; 4) Pendidikan Tinggi. Keseluruhan paradigma pendidikan

pada masa penjajahan Belanda adalah hanya politik etis, merupakan rangkaian kompromi

antara usaha pemerintah untuk memberikan pendidikan minimal bagi pribumi dan tuntutan

yang terus menerus dari pihak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan

orang Belanda. sehingga tidak sistematis.

Paradigma Pendidikan Indonesia berubah setelah lahirnya konsep pendidikan Taman Siswa

yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Sebagai tokoh pendidikan pada

masanya, visi Ki Hajar Dewantara terpusat pada upaya pengembangan aspek-aspek

kemanusiaan generasi Indonesia (tubuh, pikiran dan badan) secara utuh berdasarkan kekhasan

kultural Indonesia. Berdasarkan konsep itu, paradigma yang dipandangnya cocok untuk

menerapkan visi itu adalah pola “mengasuh”. Maka, pendidikan adalah upaya mengasuh, dan

pendidik adalah “pengasuh”.

Perubahan paradigm pendidikan di Indonesia berlanjut pada masa pasca Ki Hajar

Dewantara. Secara konstitusi, Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur semua pola-pola

pendidikan di Indonesia melalui serangkaian kajian dan penelitian terbaru yang dianggap

mampu menjawab tantangan perkembangan global.

B. Masalah

Paradigma pendidikan Indonesia saat ini tentunya tidak serta merta terpisah dan terlepas

dari paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dan

dipelajari perkembangan paradigm pendidikan di Indonesia ini dan implementasinya dalam

bentuk kelembagaan pengelolaan pendidikan di Indonesia pada masa kini.

2

C. Tujuan Penulisan Makalah

Penulisan makalah ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui paradigm pendidikan Ki Hajar Dewantara

2. Untuk mengetahui paradigm pendidikan yang tertuang dalam Sistem Pendidikan

Nasional

3. Untuk mengetahui kelembagaan pengelolaan pendidikan nasional saat ini sesuai

sisdiknas

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Paradigma Pendidikan

Kata 'Paradigma" dalam bahasa Inggris adalah "paradigm" yang berarti "model" (Echols dan

Shadily, 1992:417). Sedangkan Barker menyatakan bahwa kata "paradigma" berasal dari bahasa

Yunani yaitu "Paradeigma", yang juga berarti model, pola, dan contoh. (Barker, 1999:38).

Dengan demikian paradigma merupakan sebuah model atau pola yang terskema dari

beberapa unsur yang tersistematis baik secara filosofis, ideologis, untuk dijadikan acuan visi hidup

baik secara personal maupun kolektif untuk masa depan.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, tampaklah bahwa paradigma adalah cara dan pola

yang mendasari pemahaman, penilaian, peraturan, dan pedoman dalam mengerjakan sesuatu. Bila

dihubungkan dengan paradigma pendidikan, maka dapatlah dipahami bahwa model atau pola

pendidikan yang diterapkan di Indonesia dengan sistematika implementasinya yang terstruktur

dilandasi dengan filosofi dan ideology.

B. Paradigma Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara

Tokoh pemuka Indonesia sendiri yang merintis suatu sistem persekolahan tersendiri, yang

secara teknis bersifat modern seperti sekolah-sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda, namun

dalam semangat dan isi pelajaran sangat berjiwa ketimuran dengan membawa cita-cita kemandirian

bangsa. Tokoh pertama adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat, atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar

Dewantara, yang mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lengkapnya

nama perguruan itu adalah “Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa”. Sebagai tokoh

pergerakan nasional, Ki Hajar Dewantara tidak ragu mencantumkan kata “nationaal” pada nama

perguruannya, dan dengan itu yang dimaksudkannya tentulah kenasionalan Indonesia yang bersatu

untuk mengupayakan kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan.

4

Falsafah pendidikan yang dikembangkannya bertolak dari penekanan kepada pembentukan

kemandirian dalam hubungan yang berkomunikasi hangat antara guru dan murid. Falsafah

pendidikannya yang terkenal yang diungkapkan dalam bahasa Jawa berbunyai: “ing ngarsa sung

tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, sebagai pedoman perilaku bagi guru yang

artinya: “di depan memberi teladan, di tengah menyemangati, dan mengiringkan dari belakang

sambil memberi kekuatan”.

Tokoh ini mendorong Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi

pekerti (kekuatan batin karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh

dipisah– pisahkan, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup,kehidupan dan

penghidupan anak–anak didik selaras dengan dunianya.

Dalam kerangka konsep Ki Hajar Dewantara pendidikan yang humanis menekankan

pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi,

lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang, menyangkut daya cipta (kognitif), daya

rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Pesan mengenai ekstensi pendidikan yang siap bahkan

untuk jangkauan masa depan sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara (1889-1959) (terlahir:

Raden mas Soewardi Soerjaningrat), hampir seabad yang lalu: “pendidikan hendaknya membantu

peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan

hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang

kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-

masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri,

mengembangkan harga diri; Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian

merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan

bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Yang dimaksud dengan

manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala

aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang.

Menurut Ki Hadjar, yang dimaksud dengan metode pendidikan adalah alat-alat yang pokok

atau cara-caranya mendidik. Ia berpendapat, bahwa cara atau metode dalam mendidik anak-anak itu

amat banyak, akan tetapi pada inti pokoknya dapat dibagi menjadi lima macam metode,

diantaranya:

a) metode memberi contoh (voorbeeld)

b) metode pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming)5

c) metode pengajaran (leering, wulang-wuruk)

d) metode perintah, paksaan dan hukuman (regeering en tucht)

e) metode laku (zelfbeheercshing, zelfdiscipline)

f) metode pengalaman lahir dan batih (nglakoni, ngrasa, beleving).

Metode atau cara-cara itu tidak perlu dilakukan semuanya, bahkan ada kaum pendidik yang

tidak mufakat adanya salah satu bagian dari pada yang termaktub itu. Misalnya pendidik-pendidik

dari fihak pengikut faham ”pendidikan bebas”, mereka tidak suka memakai cara atau metode

perintah, paksaan dan hukuman. Begitu juga Ki Hadjar Dewantara, ia sangat menentang konsepsi

pendidikan yang menghendaki tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Hal ini tercermin

dalam konsepsinya yang menentang konsepsi pendidikan yang bersyaratkan ”paksaan, hukuman,

ketertiban” (regering–tucht-orde) yang dianggap memperkosa kehidupan anak dan bertentangan

dengan pendidikan merdeka. Berdasarkan konsepsi inilah Ki Hadjar menanamkan jiwa merdeka di

sanubari bangsa Indonesia melalui pendidikan.

Sedangkan metode-metode lainnya, yang digagas Ki Hadjar dalam proses pendidikannya,

adalah:

1) Metode keterampilan (Pekerjaan Tangan). Taman Indrya mulai zaman Belanda, dalam segala

pelajaran dan kesibukannya, serta pemberian kesenangan kepada anak-anak, selalu dicari

hubungan dan kesesuaian dengan alam anak-anak rakyat sendiri. Misalnya anak-anak

dipelajari membuat segala pekerjaan tangan dengan daun-daunan, rumput, lidi, dan lainnya

(seperti membuat topi, mahkota, wayang, bungkus ketupat, barang-barang hiasan, dan lain-

lain); mengutas bermacam-macam kembang hingga menjadi gelang, kalung dan hiasan-hiasan

pakaian lainnya dengan serba indah. Maksud daripada metode tersebut adalah agar anak-anak

jangan sampai hidup berpisahan dengan masyarakatnya. Di samping itu, anak-anak diberi juga

pekerjaan tangan yang menggunakan alat-alat modern.

2) Metode seni suara, tari, dan drama, dalam kelangsungan penerapan metode ini, Ki Hadjar

Dewantara mulai mengarang buku yang diberi judul metode “Nyanyi Jawa” (sari swara),

untuk perguruannya Tamansiswa pada tahun 1930. Metode ini, ia tidak diberi nama metode

Dewantara, akan tetapi diberi nama metode “sari swara”.

3) Metode ”Asah, Asih, Asuh” (care and dedication based on love), metode ini sesuai dengan

sistem pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara, yaitu ”sistem among”.

6

4) Metode ”Tri-Kon” (Kontinu, Konvergen, Konsentris). Pendidikan Ki Hadjar tidak bersifat statis

dan konservatif. hal ini dapat dilihat dari teorinya tentang kebudayaan yaitu teori ”Tri-Kon”:

(a) Kontinu, maksudnya Kontinu dengan apa yang telah silam, (b) Konvergen, dengan

jalannya kebudayaan-kebudayaan lainnya, dan (c) Konsentris, dalam peraturan yang besar,

yaitu bersatu namun tetap mempunyai sifat kepribadian.

5) Metode ”Tri-Nga”, yang terdiri dari ngerti (mengetahui), ngrasa (memahami) dan nglakoni

(melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan

pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkatkan

pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk

melaksanakan apa yang dipelajarinya.

6) Metode ”Tri Pusat Pendidikan (Tri Senta Pendidikan)”, menurut Ki Hadjar Dewantara metode

atau proses ”memanusiakan” manusia tersebut harus dilaksanakan di tiga lembaga yaitu

lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat yang disebut dengan ”Tri Pusat Pendidikan” atau

”Tri Sentra Pendidikan”. Ki Gunawan menjelaskan bahwasannya dengan pandanagn seperti itu

Ki Hadjar tidak memandang sekolah atau perguruan sebagai lembaga yang mempunyai

otoritas mutlak dalam pendidikan seorang anak. Ki Hadjar justru memandang pendidkan

sebagai proses yang melibatkan unsur-unsur lain di luar perguruan menurut kapasitasnya

masing-masing.

7) Metode natur dan evolusi, Ki Hadjar memberikan komentar bahwa sesungguhnya metode

pendidikan Taman Kanak-kanak yang dikemukakan oleh Frobel dan Montesori sebenarnya

sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu metode Natur dan Evolusi (kodrat iradat),

atau metode kaki among nini among, yaitu metode mong siswa

Implementasi paradigm pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui lembaga Taman Siswa nya adalah

jenjang-jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Indriya (taman Kanak-kanak)

2. Taman Muda (Sekolah Dasar)

3. Taman Dewasa (Sekolah Menengah Pertama)

4. Taman Madya (Sekolah Menengah Atas)

5. Taman Karya Madya (Sekolah Menengah Kejuruan)

6. Taman Guru (Sekolah Pendidikan Guru)7

7. Sarjanawiyata (Perguruan Tinggi)

C. Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional

adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional.

Dasar Sistem Pendidikan Nasional yaitu Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945

pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, maka diberlakukan UU No.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pembaruan sistem pendidikan nasional menurut

UU No. 20 tahun 2003 mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan formal dan

pendidikan non-formal.

Visi pendidikan nasional adalah memberdayakan semua warga negara Indonesia, sehingga dapat

berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam

menjawab tantangan zaman.

Misi pendidikan nasional adalah:

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu

bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini

sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

- Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral.

8

- Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan

standar nasional dan global.

- Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan

prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk

mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Strategi pendidikan nasional adalah:

- Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

- Pengembangan dan pelaksanaan kurkulum berbasis kompetensi.

- Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

- Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.

- Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.

- Penyediaan sarana belajar yang mendidik.

- Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.

- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.

- Pelaksanaan wajib belajar.

- Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.

- Pemberdayaan peran masyarakat.

- Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat.

- Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kelembagaan pendidikan

dapat dilihat dari segi jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat

saling melengkapi dan memperkaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dengan 9

sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Jenis pendidikan

mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

D. Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan

Kelembagaan pendidikan di Indonesia sebagaimana di atur dalam UU No. 20 tahun

2003 sebagai berikut;

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan

menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri

atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah

Menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang

sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem

terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau

universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program

akademik, profesi, dan/atau vokasi.

10

4. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal

berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian

profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,

pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok

belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang

sejenis. (Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal

setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

5. Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk

kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sebagaimana diakui sama dengan

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar

nasional pendidikan.

6. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan

anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau

11

informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman

Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain

(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia

dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh lingkungan.

7. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh

departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi

pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah

nondepartemen.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

8. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat

dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal,

dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman,

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

9. Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada

kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau

reguler.

12

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang

didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu

lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

10. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil

atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam,

bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

13

BAB III

PENUTUP

Sistem pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling

bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapakan berdasarkan atas kebutuhan yang telah

ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau

bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan terebut. Pendidikan merupakan suatu

sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola

pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas.

Paradigma baru pendidikan Indonesia berorientasi pada landasan dan azas pendidikan

Indonesia. Lima landasan pendidikan yang diacu adalah: landasan filosofis, landasan sosiologis,

landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Sedangkan asas

pendidikan yang diacu adalah asas Tut Wuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas

kemandirian dalam belajar. Landasan dan azas pendidikan tersebut, diharapkan dapat melahirkan

paradigma demokratisasi pembelajaran, paradigma pendidikan antarbudaya tingkat internasional

dan nasional, paradigma polarisasi, sistematisasi, proliferasi sistem delivery, politisasi pendidikan,

dan paradigma pemberdayaan pendidikan berbasis masyarakat.

14

DAFTAR RUJUKAN

Rahardjo, Suparto. 2009. Ki Hajar Dewantara, Biografi Singkat 1889-1959.Jogjakarta:Garasi

Samho, B., Oscar Y. 2010. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Tantangan-Tantangan Implementasinya Di Indonesia Dewasa Ini. (Online). download.portalgaruda.org/article.php?article=47313&val=3914&title= diakses pada tanggal 17 Mei 2015

Tilaar, H.A.R., Prof. Dr. M.Sc. Ed.1999. Pendidikan Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Universitas Padjajaran (Online), (http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf), diakses 17 Mei 2015.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Kelima.. 2010. Malang: Universitas Negeri Malang.

PERKEMBANGAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI INDONESIA

15

MAKALAH

Matakuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran

Dosen Pengampu :

Dr. Hadi Suwono, M. Si

Oleh:

Kelompok 2

Zuhrotul Millah NIM. 1403418086

Tito Wahyu Anggoro NIM. 1403418086

Muhammad Shobirin NIM. 140341808629

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2015

DAFTAR ISI

16

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan Makalah 1

B. Masalah 2

C. Tujuan Penulisan 3

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Paradigma Pendidikan 4

B. Paradigma Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara 4

C. Sistem Pendidikan Nasional 8

D. Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan 10

BAB III PENUTUP 14

DAFTAR RUJUKAN 15

17