laporan unit belajar lbm 4 blok 8

8/10/2019 Laporan UNIT BELAJAR LBM 4 Blok 8

1/28

LAPORAN

SGD 6 BLOK 9

OROFACIAL PAIN

Anggota Kelompok :

1. Apriana Nofita Sari 31101300341

2. Ega Rochmawati 31101300346

3. Farida Musyfa 31101300350

4. Isma Susanti 31101300354

5. Junizaf Iqbal 31101300356

6. Rizal Saeful Drajat 31101300365

7. Thaufiqkitri 31101300391

8. Tia Lovita 31101300392

9. Tiara Bistya Astari 31101300393

10.Tri Anggasari 31101300394

11.

Wilda Noor Izzati Muslim 31101300396

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2014


2/28

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN TUTORIAL

SGD 6 BLOK 8 LBM 4

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

Telah Disetujui oleh :

Semarang, 8 Juli 2014

Tutor

drg. Gustina Pasca


3/28

iii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali

yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan semesta alam atas segala berkat,

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga kami dapat

menyelesaikan laporan SGD dengan judul Persetujuan Tindakan Medik.

Dalam penyusunannya, kami memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena

itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing SGD

Fakultas Kedokteran Gigi Unissula serta teman-teman yang turut berperan dalam pembuatan

laporan ini secara langsung maupun tidak langsung. Dari sanalah semua kesuksesan ini

berawal, semoga semua ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada

langkah yang lebih baik lagi.

Meskipun kami berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan,

namun kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kamimenerima kritik dan

saran yang membangun agar laporan ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata kami berharapagar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Jazakumullah khairan katsiran wa jazzakumullah ahsanal jaza.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 8 Juli 2014

Penyusun


4/28

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................................ i

LEMBAR PERSETUJUAN................................................................................................ ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI......................................................................................................................... iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

B.

Skenario ..................................................................................................................... 2

C.

Identifikasi Masalah ................................................................................................... 2

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori................................................................................................................. 3

B. Kerangka Konsep ....................................................................................................... 22

BAB III : Penutup

A. Kesimpulan ................................................................................................................ 23

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... v


5/28

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif

antaradokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa

yang tidak akan dilakukan terhadap pasien. Informed consent dilihatdari aspek hukum

bukanlah sebagai perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan

sepihak atas layanan yang ditawarkan pihak lain. Atau Informed Consent adalah

persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya

setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan

dilakukan terhadap pasien tersebut. Tujuan Informed Consent adalah memberikan

perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap

suatu kegagalan dan bersifat negative.

Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang berhak

(yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada

dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi

informasi secukupnya

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45

serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent

adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga

terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter,

dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang mempunyai hak dan

kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek hukum yakni sesuatu yang

bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan

hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak

saja maupun oleh dua pihak.

Dalam masalah informed consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis,

disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga

tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana

maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080


6/28

2

Pasien berusia 18 tahun datang ke Praktek Drg. A dengan keluhan gusinya

bengkak dan sering berdarah. Kemudian Drg. A melakukan pemeriksaan dan

dicurigai adanya keganasan. Sehingga Drg. A menyarankan untuk dibawa ke Drg.

B yang lebih kompeten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan

diberikan surat pengantat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Drg. B, kasus

pasien perlu dilakukan tindakan medis sehingga Drg. B menyiapkan prosedur

sebelum dilakukan tindakan medis.

Diskusikan skenario tersebut dengan menggunakan seven jumps!

Untuk itu,Contoh sebagai calon doktergigi,perlu untuk mengetahui tentang aspek

hukum informed consent. Selain itu perlu pula mengetahui isi dari informed consent serta

format informed consent yang sah secara hukum.

B. Skenario

Judul : Pasien harus di rujuk nich...

C. Identifikasi Masalah

1. Jelaskan pengertian, fungsi dan komponen dari inform consent!

2. Jelaskan pengertian, fungsi, macam, dan komponen dari surat rujukan!

3.

Jelaskan dasar hukum dari inform consent dan surat rujukan!

4.

Jelaskan siapa saja yang berhak memberikan surat pengantar ke dokter yang

lebih kompeten (menurut hukum)!
http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8883521558896358080


7/28

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.LANDASAN TEORI

1. Informed Consent

Secara harfiah Informed Consent merupakan padanan kata dari: Informed

artinya telah diberikan penjelasan/informasi ,dan Consent artinya persetetujuan yang

diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu.

Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah

mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti

persetujuan atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian suatu

persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian informed

consent dapat didefinisikan sebagaipersetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau

keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan

terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.

Menurut D. Veronika Komalawati, SH , informed consent dirumuskan

sebagai suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan

dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya

medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai

segala resiko yang mungkin terjadi.

Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang

berhak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan

kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut

diberi informasi secukupnya.

Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat seorang klien untuk

menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap, termasuk

risiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut, telah diberikan oleh

dokter. Oleh karena itu, persetujuan tindakan adalah pertukaran antara klien dan

dokter. Biasanya, klien menandatangani formulir yang disediakan oleh institusi.

Formulir itu adalah suatu catatan mengenai persetujuan tindakan, bukan persetujuan

tindakan itu sendiri.

Mendapatkan persetujuan tindakan untuk terapi medis dan bedah spesifik

adalah tanggung jawab dokter. Meskipun tanggung jawab ini didelegasikan kepada

perawat di beberapa institusi dn tidak terdapat hukum yang melarang perawat untuk


8/28

4

menjadi bagian dalam proses pemberian informasi tersebut, praktik tersebut sangat

tidak dianjurkan (Aiken dan Catalano, 1994, hlm. 104).

2. Tujuan Informed Consent

Di Indonesia informed Consent tentu memiliki maksud tujuan diatur terlihat

dari arti pentinganya perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien untuk menentukan

nasib sendiri (hak informasi tentang penyakitnya, hak untuk menerima/menolak

rencana perawatan). Juga merupakan suatu tindakan konkrit atas penghormatan

kalangan kesehatan terhadap hak perorangan. mengingat perlu dan pentinya

pembatasan Otorisasi Tenaga kesehatan terhadap pasien juga merupakan hal yang bisa

dilepaskan.

Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan

medis (pasien), maka pelaksanaan informed consent, bertujuan : Melindungi

pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis yang

dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis

yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi

pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan

biaya tinggi atau over utilization yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan

medisnya;

Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari

tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak

terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin

dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan

standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak

dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena kelalaian

(negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang sebenarnya tidak akan

dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.

Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia

2. promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri

3. untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati

pasien

4. menghindari penipuan dan misleading oleh dokter

5. mendorong diambil keputusan yang lebih rasional


9/28

5

6. mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan

7. sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan

kesehatan.

Pada prinsipnya iformed consent deberikan di setiap pengobatan oleh dokter.

Akan tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat terasa

dalam kasus-kasus sebagai berikut :

1. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi

2. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai

teknologi baru yang sepenuhnya belum dpahami efek sampingnya.

3. dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan

banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.

4. dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien

5. dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga melakukan

riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang

cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed

consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan

nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua

informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat.

Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan

guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik

yang kuat. Menurut American College of Physicians Ethics Manual, pasien harus

mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan.

Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent

menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang

diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien.

3. Fungsi Pemberian Informed Consent

Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia

Penghormatan terhadap hak otonomi perorangan yaitu hak untuk menentukan

nasibnya sendiri

Proteksi terhadap pasien sebagai subjek penerima pelayanan kesehatan (health

care receiver = HCR)


10/28

6

Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien

Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter

Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional

Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan

Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk melakukan introspeksi

terhadap diri sendiri.

4. Ruang Lingkup Informed Consent

Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada

pengetahuan medis pasien saat itu. Jika memungkinkan, pasien juga diberitahu

mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam pengobatan pasien.Di Florida dinyatakan bahwa setiap orang dewasa yang kompeten memiliki hak

dasar menentukan tindakan medis atas dirinya termasuk pelaksanaan dan penghentian

pengobatan yang bersifat memperpanjang nyawa. Beberapa pengadilan membolehkan

dokter untuk tidak memberitahukan diagnosis pada beberapa keadaan. Dalam

mempertimbangkan perlu tidaknya mengungkapkan diagnosis penyakit yang berat,

faktor emosional pasien harus dipertimbangkan terutama kemungkinan bahwa

pengungkapan tersebut dapat mengancam kemungkinan pulihnya pasien.

Pasien memiliki hak atas informasi tentang kecurigaan dokter akan adanya

penyakit tertentu walaupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan inkonklusif. Hak-

hak pasien dalam pemberian inform consentadalah:

Hak atas informasi

Informasi yang diberikan meliputi diagnosis penyakit yang diderita,

tindakan medik apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit

sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya,

alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan.

Hak atas persetujuan (Consent)

Consent merupakan suatu tindakan atau aksi beralasan yg diberikan

tanpa paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan cukup

tentang keputusan yang ia berikan ,dimana orang tersebut secara

hukum mampu memberikan consent. Kriteria consent yang syah yaitu

tertulis, ditandatangani oleh klien atau orang yang betanggung jawab,

hanya ada salah satu prosedur yang tepat dilakukan, memenuhi


11/28

7

beberapa elemen penting, penjelasan tentang kondisi, prosedur dan

konsekuensinya. Hak persetujuan atas dasar informasi (Informed

Consent).

a) Hak atas rahasia medis

b) Hak atas pendapat kedua (Second opinion)

c)

Hak untuk melihat rekam medik

d) Hak perlindungan bagi orang yg tidak berdaya (lansia, gangguann mental,

anak dan remaja di bawah umur)

e) Hak pasien dalam penelitian

f) Hak pasien membuat keputusan sendiri untuk berpartisipasi, mendapatkan

informasi yang lengkap, menghentikan partisipasi dalam penelitian tanpa

sangsi, bebas bahaya, percakapan tentang sumber pribadi dan hak

terhindar dari pelayanan orang yang tidak kompeten.

g) Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang

berlaku di rumah sakit

h) Hak memperoleh pelayanan yg adil dan manusiawi

i) Hak memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai

dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi

j)

Hak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

sesuai dengan peraturan yg berlaku di rumah sakit

k)

Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan

mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri

sesudah memperoleh informasi yg jelas tentang penyakitnya

l)

Hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

m)Hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya

selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya

n)

Hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di

rumah sakit

o) Hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit

terhadap dirinya

p) Hak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual

q) Hak didampingi perawat atau keluarga pada saat diperiksa dokter

5.

Bentuk-Bentuk Informed Consent


12/28

8

Ada dua bentuk persetujuan tindak medik yang sesuai dengan peraturan

berlaku antara lain:

1. Tersirat ( Implied Consent) dimana persetujuan tindakan medik

dianggap telah diberikan kepada pihak pasien Persetujuan Tersirat ( Implied

Consent) Tanpa pernyataan yang tegas, hanya dengan isyarat yang diterima

tenaga kesehatan berdasarkan sikap dan tindakan pasien. Dalam kondisi

normal : umumnya merupakan tindakan yang sudah diketahui umum/biasa.

Dalam kondisi darurat : pasien tak mungkin diajak komunikasi, keluarga tak

ditempat ( Permenkes 585/1989, Pasal 11) merupakan Presumed consent.

2. Dinyatakan ( Expressed Consent) merupakan persetujuan dinyatakan

dengan lisan atau tulisan. Pada tindakan yang melebihi prosedur yang umum

/biasa dilakukan ; pemeriksaan genital / rectal atau lisan. Tindakan invasif/

berisiko; pembedahan untuk terapi/diagnosis dengan tertulis

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan

medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan

tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis

yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes

No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No.

319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung

resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah

sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang

perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi

informed consent);

2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis

yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan

oleh pihak pasien;

3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat,

misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung

menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan

dilakukan terhadap dirinya.

6. Unsur Informed Consent

Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3

(tiga) unsure sebagai berikut :


13/28

9

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter

2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

7. Komponen-komponen Informed Consent

1) Threshold elements

Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh

karena sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang

yang kompeten (cakap). Kompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk

membuat keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan

sebenarnya merupakan suaut kontinuum, dari sama sekali tidak memiliki

kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh diantaranya terdapat

berbagai tingkat kompetensi membuat keputusan tertentu.

Secara hukum seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah

dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah

pengampuan. Dewasa diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun atau

telah pernah menikah. Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak

kompeten adalah apabila mempunyai penyakit mental sedemikian rupa

sehingga kemampuan membuat keputusan menjadi terganggu.

2) Information elements

Terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan)

danunderstanding (pemahaman). Elemen ini berdasarkan pemahaman yang

adekuat membawa konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan

informasi (disclosure) sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai

pemahaman yang adekuat. Dalam hal ini, seberapa baik informasi harus

diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 3 standar, yaitu :

Standar Praktik Profesi

Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan

informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas

tenga medis. Dalam standar ini ada kemungkinan bakebiasaan tersebut di atas

tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat, misalnya resiko yang tidak

bermakna (menurut medis) tidak diinformasikan, padahal mungkin bermakna

dari sisi sosial pasien.

Standar Subyektif


14/28

10

Bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh

pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk

pasien tersebut dalam membuat keputusan. Kesulitannya adalah mustahil

(dalam hal waktu/kesempatan) bagi profesional medis memahami nilai-nilai

yang secara individual dianut oleh pasien.

Standar pada reasonable person

Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya,

yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah

memenuhi kebutuhan umumnya orang awam.

3) Consent elements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan,

kebebasan) dan authorization (persetujuan). Kesukarelaan mengharuskan tidak

ada tipuan, misrepresentasi ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas dari

tekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah-olah akan

dibiarkan apabila tidak menyetujui tawarannya

8. Halhal yang dapat di informasikan

Hasil Pemeriksaan

Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Misalnya perubahan keganasan pada hasil Pap smear. Apabila infomasi sudah

diberikan, maka keputusan selanjutnya berada di tangan pasien.

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertai upaya

antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut. Reaksi alergi

idiosinkratik dan kematian yang tak terduga akibat pengobatan selama ini jarang

diungkapkan dokter. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kemungkinan tersebut

juga harus diberitahu pada pasien.

Jika seorang dokter mengetahui bahwa tindakan pengobatannya berisiko dan

terdapat alternatif pengobatan lain yang lebih aman, ia harus memberitahukannya

pada pasien. Jika seorang dokter tidak yakin pada kemampuannya untuk

melakukan suatu prosedur terapi dan terdapat dokter lain yang dapat

melakukannya, ia wajib memberitahukan pada pasien.

Alternatif


15/28

11

Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan

terapi. Ia harus dapat menjelaskan prosedur, manfaat, kerugian dan bahaya yang

ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. Sebagai contoh adalah terapi

hipertiroidisme. Terdapat tiga pilihan terapi yaitu obat, iodium radioaktif, dan

subtotal tiroidektomi. Dokter harus menjelaskan prosedur, keberhasilan dan

kerugian serta komplikasi yang mungkin timbul.

Rujukan atau konsultasi

Dokter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia menyadari bahwa kemampuan

dan pengetahuan yang ia miliki kurang untuk melaksanakan terapi pada pasien-

pasien tertentu. Pengadilan menyatakan bahwa dokter harus merujuk saat ia

merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena keterbatasan kemampuannya

dan ia mengetahui adanya dokter lain yang dapat menangani pasien tersebut lebih

baik darinya.

Prognosis

Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi, sekuele,

ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk tidak

mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien juga berhak

mengetahui apa yang diharapkan dari dan apa yang terjadi dengan mereka. Semua

ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan yang dapat diduga oleh dokter.

Kejadian yang jarang atau tidak biasa bukan merupakan bagian dari informed

consent.

9. Aspek Hukum Informed Consent

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter,

dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang mempunyai hak dan

kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek hukum yakni sesuatu

yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi

perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang

dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.

Dalam masalah informed consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan

medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi

dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata,

hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.


16/28

12

Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur

yang digunakan adalah kesalahan kecil (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan

kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan

pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara

umum berlaku pada barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti

rugi.

Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolak ukur yang dipergunakan adalah

kesalahan berat (culpa lata). Oleh karena itu, adanya kesalahan kecil (ringan) pada

pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk

menjatuhkan sanksi pidana.

Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana

jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa

tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu

memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat

dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan

harus menghormatinya;

Aspek Hukum Pidana, informed consent mutlak harus dipenuhi dengan

adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang

penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology

invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak

pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak

pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.

Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari

bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan

hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak

mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan

oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-

yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam

lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.


17/28

13

Adanya kewajiban dari pihak pemberi informasi dalam menyampaikan sebuah

persetujuan tindak medik yang akan dilakukan atau setelah dilakukan. Tentunya tenaga

kesehatan harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/ keluarga

diminta atau tidak diminta. Informasi tersebut: harus dengan jelas yang berkaitan

dengan penyakit pasien ; prosedur diagnostik, tindakan/terapi, alternatif terapi

dan pembiayaanserta resiko yang mungkin timbul dari proses tersebut dan harus

dijelaskan selengkap-lengkapnya, kecuali dipandang merugikan pasien atau pasien

menolak untuk diberikan informasi. Informasi itu juga sewajarnya diberikan oleh

tenaga kesehatan yang melakukan tindakan atau tenaga kesehatan lain yang diberi

wewenang, dan bila dipandang perlu informasi bisa diberikan pada pihak keluarga

pasien.

Persetujuan dari pasien dari merupakan hal yang harus sangat diperhatikan,

pasien tepat tidak dibawah tekanan hubungan tenaga pasien. Sebelum dan

sesudahnya telah mendapatkan informasi lengkap, dan pihak yang membuat

persetujuan adalah mereka pasien dewasa (lebih dari 21 tahun atau sudah menikah )

atau dapat diwakilkan pihak Keluarga/ Wali/ induk semang.

Syarat sahnya persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis

terhadap pasien, sejatinya pasien diberikan secara bebas, diberikan oleh orang yang

sanggup membuat perjanjian.Telah mendapatkan penjelasan dan memahaminya,

Mengenai susuatu hal yang khas dari persetujuan ini, tindakan dilakukan pada situasi

yang sama.

Tetapi penolakan (informed refusal) bisa juga dilakukan oleh pasien, karena

merupakan hak pasien/ keluarga pasien dan tiada satupun tenaga kesehatan yang bisa

memaksa sekalipun berbahaya bagi pasien maka sebaiknya pihak rumah sakit/ dokter

meminta pasien/ kel menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik

tersebut di lembaran khusus.

10. Sanksi Hukum terhadap Informed Consent

1. Sanksi pidana

Apabila seorang tenaga kesehatan menorehkan benda tajam tanpa persetujuan

pasien dipersamakan dengan adanya penganiayaan yang dapat dijerat Pasal

351 KUHP

2. Sanksi perdata

Tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang mengakibatkan kerugian dapat

digugat dengan 1365, 1367, 1370, 1371 KUHPer


18/28

14

3. Sanksi administratif

Pasal 13 Pertindik mengatur bahwa :

Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien

atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin

praktik.

11. Hal-hal yang Mempengaruhi Proses Informed Consent

Bagi pasien

a) Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu teknis

b) Perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian, atau tidak ada

waktu untuk tanya jawab

c) Pasien sedang dalam keadaan stress emosional sehingga tidak mampu

mencerna informasi

d) Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk.

Bagi petugas kesehatan

a) Pasien tidak mau diberitahu.

b) Pasien tak mampu memahami.

c) Resiko terlalu umum atau terlalu jarang terjadi.

d) Situasi gawat darurat atau waktu yang sempit.

12.

Kualitas Informasi yang di berikan

Kualitas informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, selera,

dan iman seseorang mengolah stimulus menjadi informasi. Burch (1986:5)

mengatakan bahwa sebuah informasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh

kecermatan (accuracy), tepat waktu (timeliness) dan relevansinya (relevancy).

Keakuratan informasi adalah bila informasi tersebut terbebas dari bias. Informasi

dikatakan tepat waktu bila dihasilkan pada saat diperlukan. Adapun relevansi suatu

informasi berhubungan dengan kepentingan pengambilan keputusan yang telah

direncanakan.

Informasi yang tidak adekuat sering menimbulkan masalah dalam

menginterpretasikan perawatan klien di Rumah Sakit seperti kecemasan pada keluarga

menolak dilakukan tindakan medik atau tindakan keperawatan invasif.

Adekuatnya informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat dalam

menyampaikan pesan melalui komunikasi terapeutik, pengetahuan dan pemahaman


19/28

15

dasar tentang penyakit. Dalam melaksanakan tindakan invasif hal-hal yang perlu

diinformasikan adalah:

o Alasan dilakukan tindakan tersebut.

o Manfaat atau kegunaannya.

o Langkah-langkah yang akan dilakukan.

o Persiapan yang akan dibutuhkan.

o Cara perawatan setelah pemasangan alat tersebut.

Dengan telah dijelaskannya kegunaan dari pemasangan alat tersebut oleh

perawat diharapkan akan meningkatkan kerja sama perawat dan orang tua yang pada

gilirannya diharapkan akan menurunkan tingkat kecemasan orang

tua(Setiawan,1992,Sachari, 1996, Whaley and Wongs, 1999).

Penerimaan informasi bagi seseorang dipengaruhi oleh:

1) Tingkat pendidikan

Semakin tinggi pendidikan orang tua akan semakin luas wawasan

pengetahuan dan akan semakin mudah untuk menerima dan

mengangkat informasi yang disampaikan. Tingkat pendidikan ini akan

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, penerimaan informasi

oleh petugas kesehatan serta menentukan penilaian objektif dan

kognitif terhadap pengalaman prioritas yang lain (Andrew, MC. Ghie,

1999).

2) Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang telah dihayati (Purwardaminta, 1991).

Pengalama baik bersifat efektif dan kognitif akan mempengaruhi

seseorang dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya,

pengalaman juga dapat terjadi setelah melakukan penginderaan

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca

indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba,

sebagian besar pengethuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Andrew, MC. Ghie, 1999).

3) Nilai sosial dan budaya

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang mendasari perilaku seseorang

yang ditinjau dari segi nilai-nilai, kemanusiaan pengaruh dari individu

lain dan sebagainya. Sistem nilai yang dianut oleh sesorang akan dapat

mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan yang diambil untuk


20/28

16

mencapai tujuan. Dalam pembangunan kesehatan, aspek tingkah laku

yang didasari oleh faktor sosial budaya perlu mendapat perhatian,

karena umumnya program kesehatan lebih berhasil apabila intensitas

tingkah laku sosial budaya individu ataupun masyarakat tidak begitu

kuat (Azwar, 1996).

13.Surat Rujukan

Surat rujukan adalah surat pengantar tenaga medis dalam hal ini ditujukan

kepada dokter maupun dokter gigi secara tertulis yang bertujuan sebagai advice

(petunjuk pengobatan) maupun pengobatan secara lebih lanjut kepada tenaga medis

yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Dalam dunia kedokteran gigi, surat rujukan

biasanya diberikan oleh dokter gigi umum kepada dokter yang lebih berkompeten atau

dokter spesialis, contohnya diagnosa sementara dokter gigi umum adalah tumor maka

sebaiknya pasien segera dirujuk kepada dokter gigi yang lebih berkompeten, yaitu

dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ataupun dokter gigi yang ingin mengetahui kadar

gula darah dan tekanan darah pasien dapat memberikan surat rujukan kepada dokter

umum ataupun dokter spesialis penyakit dalam

14.Unsur-unsur apa saja yang ada dalam surat rujukan medik

1. Kop surat (nama instansi kesehatan dan alamat yang merujuk

2. Badan surat (tujuan rujukan, asal rujukan, nomer rujukan, perihal rujukan, tanggal

dibuat rujukan, isi rujukan)

3. Penutup

15.Manfaat rujukan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (bila sistemnya berjalan sesuai

dengan yang seharusnya)

2. Kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien akan terpenuhi (terbentuk team work)

16.

Masalah dalam rujukan

1. Rasa kurang percaya pasien terhadap dokter (bila rujukan/konsultasi inisiatif dokter)

2. Rasa kurang senang pada diri dokter (bila rujukan/ konsultasi atas permintaan pasien)

3. Bila tidak ada jawaban dari konsultasi

4. Bila tidak sependapat dengan saran/tindakan dokter konsultan

5. Bila ada pembatas (sikap/ perilaku,biaya, transportasi)

6. Apabila pasien tidak bersedia untuk dikonsultasikan dan ataupun dirujuk.

17.

Tata Laksana Konsultasi dan Rujukan


21/28

17

Dasarnya adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi yg telah disepakati bersama,

dan sistem kesehatan terutama sub sistem pembiayaan kesehatan yang

berlaku.Konsultasi (McWhinney, 1981):

a. Penjelasan lengkap kepada pasien alasan untuk konsultasi

b. Berkomunikasi secara langsung dengan dokter konsultan (surat, formulir

khusus, catatan di rekam medis, formal/ informal lewat telefon)

c. Keterangan lengkap tentang pasien

d. Konsultan bersedia memberikan konsultasi

18.Tata cara rujukan

Pasien harus dijelaskan selengkap mungkin alasan akan dilakukan konsultasi dan

rujukan.

Penjelasan ini sangat perlu, terutama jika menyangkut hal-hal yang peka, seperti

dokter ahli tertentu.

Dokter yang melakukan konsultasi harus melakukan komunikasi langsung dengan

dokter yang dimintai konsultasi. Biasanya berupa surat atau bentuk tertulis yang

memuat informasi secara lengkap tentang identitas, riwayat penyakit dan penanganan

yang dilakukan oleh dokter keluarga.

Keterangan yang disampaikan tentang pasien yang dikonsultasikan harus selengkap

mungkin. Tujuan konsultasi pun harus jelas, apakah hanya untuk memastikan

diagnosis, menginterpretasikan hasil pemeriksaaan khusus, memintakan nasihat

pengobatan atau yang lainnya.

Sesuai dengan kode etik profesi, seyogianya dokter dimintakan konsultasi wajib

memberikan bantuan profesional yang diperlukan. Apabila merasa diluar keahliannya,

harus menasihatkan agar berkonsultasi ke dokter ahli lain yang lebih seuai.

Terbatas hanya pada masalah penyakit yang dirujuk saja

Tetap berkomunikasi antara dokter konsultan dan dokter yg meminta rujukan

Perlu disepakati pembagian wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak

19.Pembagian wewenang & tanggungjawab

1. Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderitasepenuhnya

kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu

tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya.

2. Collateral referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan

penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja


22/28

18

3. Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita

sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya

4. Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita

epenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka waktu pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan tidak ikut campur.

20.Jenis Rujukan

1. Rujukan secara konseptual terdiri atas:

Rujukan upaya kesehatan perorangan yang pada dasarnya menyangkut masalah

medik perorangan yang antara lain meliputi:

a. Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasional

dan lain-lain.

b.

Rujukan bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih

lengkap.

c. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain dengan mendatangkan atau mengirim

tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk melakukan tindakan, memberi

pelayanan, ahli pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas

pelayanan.

2.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya menyangkut masalah kesehatan

masyarakat yang meluas meliputi:

a. Rujukan sarana berupa antara lain bantuan laboratorium dan teknologi kesehatan.

b.

Rujukan tenaga dalam bentuk antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyidikan

sebab dan asal usul penyakit atau kejadian luar biasa suatu penyakit serta

penanggulangannya pada bencana alam, gangguan kamtibmas, dan lain-lain.

c.

Rujukan operasional berupa antara lain bantuan obat, vaksin, pangan pada saat

terjadi bencana, pemeriksaan bahan (spesimen) bila terjadi keracunan masal,

pemeriksaan air minum penduduk, dan sebagainya.

3.

Rujukan Terencana

Menyiapkan dan merencanakan rujukan ke rumah sakit jauh-jauh hari bagi ibu

risiko tinggi/Risti. Sejak awal kehamilan diberi KIE. Ada 2 macam rujukan terencana

yaitu :

a. Rujukan Dini Berencana (RDB) untuk ibu dengan APGO dan AGO ibu Risti

masih sehat belum inpartu, belum ada komplikasi persalinan, ibu berjalan sendiri

dengan suami, ke RS naik kendaraan umum dengan tenang, santai, mudah, murah,

dan tidak membutuhkan alat ataupun obat.


23/28

19

b. Rujukan Dalam Rahim (RDR) : di dalam RDB terdapat pengertian RDR atau

Rujukan In Utero bagi janin ada masalah, janin risiko tinggi masih sehat misalnya

kehamilan dengan riwayat obstetrik jelek pada ibu diabetes mellitus, partus

prematurus iminens. Bagi janin, selama pengiriman rahim ibu merupakan alat

transportasi dan inkubator alami yang aman, nyaman, hangat, steril, murah, mudah,

memberi nutrisi dan O2, tetap pada hubungan fisik dan psikis dalam lindungan

ibunya.

Pada jam-jam krisis pertama bayi langsung mendapatkan perawatan

spesialistik dari dokter spesialis anak. Manfaat RDB/RDR: pratindakan diberi KIE,

tidak membutuhkan stabilisasi, menggunakan prosedur, alat, obat standar (obat

generik), lama rawat inap pendek dengan biaya efisien dan efektif terkendali, pasca

tindakan perawatan dilanjutkan di puskesmas.

4.Rujukan Tepat Waktu/RTW untuk ibu dengan gawat darurat-obstetrik, pada

kelompok FR III AGDO perdarahan antepartum dan preeklampsi berat /eklampsia

dan ibu dengan komplikasi persalinan dini yang dapat terjadi pada semua ibu hamil

dengan atau tanpa FR. Ibu GDO membutuhkan RTW dalam menyelaatkan ibu atau

BBL.

5.

Menurut tata hubungannya, sistem rujukan terdiri dari : rujukan internal dan rujukan

eksternal.

a. Rujukan Internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di

dalam institusi tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu)

ke puskesmas induk

b. Rujukan Eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang

pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas

rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah).

6.

Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari : rujukan Medik dan

rujukan Kesehatan.

a. Rujukan Medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya

penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien

puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus)

ke rumah sakit umum daerah.

b. Rujukan Kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan

upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (pojok


24/28

20

gizi puskesmas), atau pasien dengan masalah kesehatan kerja ke klinik sanitasi

puskesmas (pos Unit Kesehatan Kerja).

21.Jenjang Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan maka jenjang pelayanan kesehatan

dibedakan atas lima, yaitu:

1.

Tingkat rumah tangga

Pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh keluarga sendiri.

2. Tingkat masyarakat

Kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri, misalnya: posyandu,

polindes, POD, saka bakti husada, dan lain-lain.

3. Fasilitas pelayanan tingkat pertama

Upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan puskesmas dan unit fungsional

dibawahnya, praktek dokter swasta, bidan swasta, dokter keluarga dan lain-lain.

4. Fasilitas pelayanan tingkat kedua

Upaya kesehatan tingkat kedua (rujukan spesial) oleh balai: balai pengobatan penyakit

paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan kerja

masyarakat (BKKM), balai kesehatan olah raga masyarakat (BKOM), sentra

pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional (SP3T), rumah sakit kabupaten

atau kota, rumah sakit swasta, klinik swasta, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan

lain-lain.

5.

Fasilitas pelayanan tingkat ketiga

Upaya kesehatan tingkat ketiga (rujukan spesialis lanjutan atau konsultan) oleh rumah

sakit provinsi atau pusat atau pendidikan, dinas kesehatan provinsi dan departemen

kesehatan.

22. Jalur Rujukan

Jalur rujukan terdiri dari dua jalur, yakni:

1.

Rujukan upaya kesehatan perorangan

1) Antara masyarakat dengan puskesmas

2) Antara puskesmas pembantu atau bidan di desa dengan puskesmas

3) Intern petugas puskesmas atau puskesmas rawat inap

4) Antar puskesmas atau puskesmas dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan

lainnya.

2.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

1) Dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau kota


25/28

21

2) Dari puskesmas ke instansi lain yang lebih kompeten baik intrasektoral maupun

lintas sektoral

Bila rujukan ditingkat kabupaten atau kota masih belum mampu mananggulangi, bisa

diteruskan ke provinsi atau pusat (Trihono, 2005).


26/28

22

B. Kerangka Knsep

Mampu Tidak mampu

Informed Consent

Tindakan

Surat rujukan

Tindakan

Kasus Medis


27/28

23

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia perkembangan informed consent secara yuridis formal, ditandai

dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang informed consent

melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi

dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik atau

Informed Consent. Serta dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Informed Consent yang diperoleh dengan tata cara yang tidak benar tidak dapat di

anggap sebagai penemu hak otonomi pasien, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan

melanggar hukum namun demikian pelaksanaan informed Consennt di indonesia hanya

dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai dalam budaya setempat yang sangat bervariasi.

B. Saran

Dalam Hal ini semoga dapat membatu pengetahuan dan menambah ilmu

pengetahuan kita dalam kesehatan , dan yang terpenting adalah dalam hal ini Pemerintah

Bertanggung jawab merencanakan , mengatur, menyelenggarakan dan membina Serta

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

masayarakat. Juga sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya, terhadap Informed Consent agar kelak tidak terjadi perselisihan


28/28

DAFTAR PUSTAKA

Budi Sampurna, Zulhasmar Syamsu, Tjetjep Dwijdja Siswaja. 2005.Bioetik dan Hukum

Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum. Penerbit Pustaka

Dwipar.

J. Guwandi. Informed consent Consent. FKUI. Jakarta. 2004.

M.jusuf H & Amri Amir. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. EGC. Jakarta. 1999.

Yuningsih, Yuyun dkk. 2008. Praktik Keperawatan Profesional Konsep & Perspektif, Ed. 4 .

Jakarta : EGC

Anies. 2006. Kedokteran Keluarga & Pelayanan Kedokteran yang Bermutu.Semarang

laporan unit belajar lbm 4 blok 8

Documents