laporan akuntabilitas kinerja kementerian …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip kementan...

KEMENTERIAN PERTANIAN2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2010

Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 i

KATA PENGANTAR

Pembangunan pertanian tahun 2010 merupakan tahun transisipelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanianperiode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014. KementerianPertanian pada tahun 2010 telah menetapkan 4 (empat) sasaranutama (target sukses), yaitu: (1) Tercapainya swasembada danswasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan deversifikasi pangan,(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan

(4) Peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran tersebut diupayakanpencapaiannya melalui 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program PeningkatanKetahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu;(1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program PenyelenggaraanPemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program PendidikanMenengah.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, makapelaksanaan pembangunan pertanian dan sistem pengelolaan keuangan negara yangberbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawabsesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Selanjutnya sejalandengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas InstansiPemerintah, maka hasil capaian kinerja dan sasaran perlu dipertanggungjawabkansepenuhnya kepada publik melalui LAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui buku LAKIP Kementerian Pertaniantahun 2010 ini, Kementerian Pertanian berusaha memaparkan akuntabilitas kinerjaKementerian Pertanian selama tahun 2010 dalam rangka pencapaian sasaran, yangdilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2010.Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapatkendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dansegera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian kedepan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebihditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimalmungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja KementerianPertanian yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2010adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukunganpemangku kepentingan di pusat dan di daerah, baik institusi pemerintah, swasta,maupun petani. Besar harapan kami LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2010 inidapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakansebagaimana mestinya.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 ii

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras,cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas danfungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian kedepan.

Jakarta, Maret 2011Menteri Pertanian,

SUSWONO


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu padaketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2010 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana StrategisKementerian Pertanian periode 2010-2014, serta merupakan tahun transisi daripelaksanaan Rencana Strategis periode 2005-2009 ke Rencana Strategis periode2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjutidengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (PK).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkupKementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin olehMenteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KementerianPertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahannegara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Pertanian dibantu oleh beberapaeselon I, yaitu: (1) Wakil Menteri Pertanian; (2) Sekretariat Jenderal; (3) DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;(5) Direktorat Jenderal Hortikultura; (6) Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian danPengembangan Pertanian; (11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SumberdayaManusia Pertanian; (12) Badan Ketahanan Pangan; (13) Badan Karantina Pertanian;(14) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (15) Staf Ahli Bidang Kebijakan PembangunanPertanian; (16) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (17) Staf Ahli Bidang Inovasidan Teknologi; (18) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapaEselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat KerjasamaLuar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (3) Pusat PerlindunganVarietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (4) Pusat Perpustakaan dan PenyebaranTeknologi Pertanian; dan (5) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dalam mewujudkan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), KementerianPertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul BerkelanjutanYang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, NilaiTambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi,yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dansumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;(2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutanpeningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;(3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untukmendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif,


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 iv

inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untukmenghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangansegar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi;(6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;(7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi seara vertikal dan horizontal gunamenumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan;(8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdayalokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional(9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditaspertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja danpelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasissumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan;(3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan;(4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan(5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun(2010-2014) adalah: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan,meliputi: (a) Swasembada kedelai: produksi 2.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikanrata-rata 20,05 persen per tahun); Gula: produksi 5.700 ribu ton di tahun 2014(kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun); Daging sapi: produksi 550 ribu ton di tahun2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun); dan (b) Swasembada Berkelanjutanmeliputi: Padi: produksi 75.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22 persenper tahun); dan Jagung 29.000 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02 persenper tahun); (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi: Konsumsi beras menurunsekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun, yang secara paralel juga dibarengi denganpeningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran; SkorPola Pangan harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014); dan Peningkatankeamanan pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olehankaret pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); Meningkatnya produk olahan yangdiperdagangkan dari 20 persen (2010) menjadi 50 persen (2014), Pengembangantepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor pada 2014;Memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalamnegeri (2014); Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,3 miliar (2010)menjadi US$ 54,5 miliar (2014); dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata lajupeningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanianmenyusun arah dan kebijakan 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkankegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lainbantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang PengelolaanTanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yangberorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), SarjanaMembangun Desa (SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmentenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian diperdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gulakonsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaianswasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi sususegar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 v

kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastrukturpertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaanlahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;(9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaanmasyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11)Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah; (12)Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yangintensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasankomoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasiusahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi dipasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio energi berbasis bahan bakulokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaandan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunanlumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga disentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hamapenyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan danpendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaanpertanian: (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi(kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yangberorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaanyang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produkpertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkankeseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakanmakro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarifperdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan HargaEceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani danpertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yangakuntabel dan good governance.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama pembangunan pertanian, yaitu:(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis,dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan 4 (empat) programpenunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan(4) Program Pendidikan Menengah.

Kegiatan utama dalam mewujudkan sasaran tersebut sebanyak 26 kegiatan, terdiri dari(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebanyak 12 kegiatan utama, (2) ProgramPengembangan Agribisnis sebanyak 5 kegiatan utama (3) Program PeningkatanKesejahteraan Petani sebanyak 5 kegiatan utama, (4) Program PeningkatanPengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara sebanyak 1 kegiatan utama,(5) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dilaksanakan oleh12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dimana kegiatannya lebih bersifat fasilitasidan administrasi dalam pelaksanaan mendukung manajemen pembangunan pertanian;(6) Program Pendidikan Tinggi sebanyak 1 kegiatan, dan (7) Program PendidikanMenengah sebanyak 1 kegiatan.

Nilai pencapaian sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010 rata-rata mencapai101,08 persen, antara lain: (1) Sasaran pencapaian swasembada dan swasembadaberkelanjutan (a) swasembada dengan target kedelai 1.300 ribu ton biji kering realisasimencapai 908 ribu ton biji kering atau 69,85 persen; gula target 2.996 ribu ton denganrealisasi mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00 persen; dan daging dengan target 412ribu ton karkas, realisasi mencapai 440 ribu ton karkas atau 106,80 persen dan (b)swasembada berkelanjutan dengan padi dengan target 66.680 ribu ton GKG, realisasi


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 vi

mencapai 66.411 ribu ton GKG atau 99,60 persen; dan jagung target 19.800 ribu tonpipilan kering, realisasi mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen. (2)Peningkatan diversifikasi pangan, antara lain; persentase penurunan konsumsi beraspertahun target 1,50 persen realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen;persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan daritarget yang ditetapkan sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewanimenunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61,realisasinya 7,23 atau 156,83 persen; persentase konsumsi buah-buahanmenunjukkan hasil yang sangat signifikan dari target 2,98 realisasinya mencapai 20.94,atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan dari target2,45. (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor antara lain: Sertifikasiproduk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukansertifikat wajib) dengan target 25 sertifikasi, realisasi 10 sertifikasi atau 40,00 persen,Peningkatan produk olahan yang diperdagangkan dengan target 20 persen, realiasasi19 persen atau 95 persen; Peningkatan substitusi tepung gandum/terigu dengan target5 persen, realisasi 4 persen atau 80,00 persen; Pemenuhan sarana pengolahan kakaofermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri, dengan target 20 persen,realisasi 20 persen, atau 100 persen; dan Peningkatan surplus neraca perdagangandengan target 6,04 persen, realisasi 51,85 persen, atau 858,44 persen; (4) Peningkatankesejahteraan petani dengan target pendapatan per kapita per tahun Rp. 5,34 juta, danperkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) target tahun 2010 sebesar 105, realisasisebesar 103.01, atau 98,10 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan indeks hargayang diterima petani lebih besar jika dibandingkan dengan indeks harga yangdikeluarkan petani. Di samping itu, dukungan manajemen pembangunan pertanian dari4 (empat) program penunjang yang sasaran hanya sebatas keluaran/output bersifatfasilitasi, yaitu: (1) Program Penyelenggaraan Akuntabilitas Aparatur Negara 92,84persen; (2) Program Penyelenggaran Kepemerintahan Yang Baik 95,11 persen; dan (3)Program Pendidikan Tinggi mencapai 100 persen, dan (4) Program PendidikanMenengah mencapai 100 persen.

Evaluasi kinerja sasaran strategis tahun 2010 sebagai berikut:

Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 908 ributon biji kering, atau mencapai 69,85 persen terhadap target 1.300 ribu ton biji kering(cukup berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai93,19 persen. Faktor penyebab rendahnya capaian produksi kedelai tahun 2010disebabkan perubahan iklim ekstrim basah sepanjang tahun, serangan organismepengganggu tumbuhan (OPT), serta harga yang tidak kompetitif.

Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan), mencapai2.390 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen terhadap target2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009)mencapai 102,67 persen.

Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton karkas, atau 106,80 persen dari target412 ribu ton karkas (sangat berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009)mencapai 107,32 persen.

Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 66.411 ributon Gabah Kering Giling (GKG) atau mencapai 99,60 persen terhadap target 66.680ribu ton GKG (berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai103,14 persen.

Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan Angka Ramalan I tahun 2011 (ARAM-I

2011), BPS, mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering, atau mencapai 92,75 persen


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 vii

terhadap target 19.800 ribu ton pipilan kering (berhasil). Dibandingkan produksi tahun

sebelumnya (2009) mencapai 104,77 persen.

Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA018) sebesarRp.8,95 triliun yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diIndonesia yang meliputi 1.791 satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31Desember 2010 mencapai Rp. 8.03,- triliun atau 89,67 persen.

Pembangunan pertanian pada tahun 2010 mengalami kemajuan, namun masih ditemuikendala/hambatan, meliputi aspek: a) Administrasi dan Manajemen; b) Sumber DayaManusia; dan c) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagaiupaya, antara lain: a) perbaikan sistem perencanaan kinerja, b) pembinaan danpelatihan kepada petugas dan petani, c) peningkatan penggunaan sumberdaya lokal,dan d) koordinasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Prestasi yang patut diapresiasi karena pada tahun 2010 Kementerian Pertanian

berhasil mempertahankan swasembada padi dan jagung sebagai bagian dari sasaran

swasembada berkelanjutan dan swasembada gula konsumsi.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ix

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................................. ix

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................................. 1

1.3 Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian........................ 2

1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian............................................. 11

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 12

2.1. Perencanaan Strategik 2010-2014 .............................................................. 12

2.1.1 Visi .................................................................................................... 12

2.1.2 Misi ................................................................................................... 12

2.1.3 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 13

2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ............................................ 14

2.1.5 Program dan Kegiatan ...................................................................... 15

2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 .......................................................... 16

2.2.1 Sasaran Peningkatan Swasembada dan Swasembada

Berkelanjutan ................................................................................... 16

2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan....................................... 17

2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor .......... 17

2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani .................................... 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN............................... 21

3.1. Kreteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................................... 21

3.2. Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010............................ 21

3.3 Evaluasi Kinerja .......................................................................................... 22

3.3.1 Produksi Kedelai ............................................................................... 22

3.3.2 Produksi Gula ................................................................................... 23

3.3.3 Produksi Daging Sapi........................................................................ 24

3.3.4 Produksi Padi.................................................................................... 24

3.3.5 Produksi Jagung ............................................................................... 25

Sasaran 1 Tercapainya Swasembada dan Swasembada

Berkelanjutan.................................................................................... 22

Sasaran 2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan ................................. 30

Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor...... 34

Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani................................ 42

3.4 Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya ............................................... 44

3.4.1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur

Negara (Internal) .............................................................................. 44


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 ix

3.4.2 Beberapa Kegiatan Yang Belum Dapat Dilaksanakan Sesuai

Target Yang Telah Ditetapkan .......................................................... 45

3.4.3 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan ......................................................................................... 45

3.4.4 Pendidikan Tinggi ............................................................................. 45

3.4.5 Pendidikan Menengah ...................................................................... 46

3.5 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 46

3.6 Hambatan dan Kendala .............................................................................. 46

3.7 Upaya dan Tindak Lanjut ............................................................................ 48

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................... 49


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010 ................ 21Tabel 2. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... 22Tabel 3. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 205-2010 .......................................... 23Tabel 4. Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010..................................... 24Tabel 5. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010......................................... 24Tabel 6. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... 25Tabel 7. Penurunan/Peningkatan Konsumsi 2010 terhadap 2009 ..................................... 30Tabel 8. Daftar Gapoktan/Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik.......... 34Tabel 9. Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian .......................................... 37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun2011-2014........................................................................................................... 23

Grafik 2. Keragaan Produksi Gula Jagung Tahun 2005-2010 dan Sasaran ProduksiTahun 2011-2014................................................................................................ 23

Grafik 3. Keragaan Produksi Daging Sapi Tahun 2005-2010 dan Sasaran ProduksiTahun 2011-2014................................................................................................ 24

Grafik 4. Keragaan produksi Padi tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi tahun 2011-2014.................................................................................................................... 25

Grafik 5. Keragaan produksi Jagung Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksitahun 2011-2014 ................................................................................................. 25

Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009 ........................................... 31Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010............................................ 37


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kapala LAN RI Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara proses penerapan SAKIP dilakukan melalui empat fase; (a) menyusun Rencana

Strategis, (b) merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), (c) menyusun Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), dan (d) menetapkan Penetapan Kinerja (PK). Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui

pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji tingkat capaian kinerja

dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan dengan

kinerja sebelumnya dan lebih luas lagi memperhatikan standar kinerja yang berlaku di

negara lain, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan permasalahan serta langkah-

langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka perbaikan

kinerja.

Penerapan SAKIP tahun 2010 di samping merupakan kelanjutan tahun-tahun

sebelumnya, juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian

berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2010-2014 dan tahun

transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014.

Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal hingga dapat dijadikan

salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah

untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

transparan, akuntabel dan bersih dari pratek-pratek penyimpangan.

SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan

pemerintahan, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu

dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait

di lingkup Kementerian Pertanian dalam pengimplementasian sistem ini agar dapat

diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan

permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat diakumulasikan

menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian

Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Pertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup

Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh

Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang

pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kementerian Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian;

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Pertanian di daerah; dan

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit

Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah

Menteri Pertanian (Lampiran I.1), terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;

2. Sekretariat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

5. Direktorat Jenderal Hortikultura;

6. Direktorat Jenderal Perkebunan;

7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

9. Inspektorat Jenderal;

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

12. Badan Ketahanan Pangan;

13. Badan Karantina Pertanian;

14. Staf Ahli Bidang Lingkungan;

15. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;

16. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;

17. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;

18. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

19. Pusat Kerjasama Luar Negeri;



20. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;

22. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan

23. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi:

1. Wakil Menteri Pertanian;

Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam

memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf

Ahli atau Staf Khusus;

b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi

pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat

dibidang pertanian;

c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai

hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan

pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan

d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.

2. Sekretariat Jenderal;

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit Organisasi di

lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi

Kementerian Pertanian;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan

hubungan masyarakat;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.



3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,

pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,

pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan,

air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air

irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan

pascapanen tanaman pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan

pascapanen tanaman pangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,

budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

5. Direktorat Jenderal Hortikultura;

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen

hortikultura;




pascapanen hortikultura;


budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura;


perlindungan dan pascapanen hortikultura;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

6. Direktorat Jenderal Perkebunan;

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen

perkebunan;


pascapanen perkebunan;


budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;


perlindungan dan pascapanen perkebunan;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan

kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan,

budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan.



8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian


a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,

pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,

pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan

standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil

pertanian;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi,

pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian.

9. Inspektorat Jenderal;

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Pertanian;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap

kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri

Pertanian;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;

dan

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan

pengembangan pertanian;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;



c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pertanian; dan

d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian


a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan

dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi

sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan

pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. Pelaksanaan administrasi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pertanian.

12. Badan Ketahanan Pangan;

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,

pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan

fungsi:

a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan

kerawanan pangan;

b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;

c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;

d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pengawasan keamanan pangan segar; dan

e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

13. Badan Karantina Pertanian;

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan

pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian




a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan

keamanan hayati;

c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan

d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

14. Staf Ahli Menteri Pertanian

Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian

terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;

b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;

c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;

d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;

e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah:

a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada

Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan;

b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan

pembangunan pertanian;

c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan

telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional;

d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan

kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Inovasi dan Teknologi; dan

e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan

kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Investasi Pertanian.

15. Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama

bilateral di bidang pertanian;

b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama

regional di bidang pertanian;

c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama

multilateral di bidang pertanian;



d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.

16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan

informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem

Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, anggaran;

b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;

c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;

d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian

Pertanian; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem

Informasi Pertanian.

17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan

perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama;

b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas

tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman;

c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin,

rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;

d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak,

serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan

perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian.

18. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian;

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu

pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat

Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;



c. Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian;

d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;

e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil

penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;

f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan

Penyebaran Teknologi Pertanian.

19. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;

d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijkan

pertanian;

e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian

serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

f. Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan

pertanian; dan

g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian.

Bila dibandingkan antara organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61 tahun 2010 dengan organisasi dan tata

laksana Kementerian Pertanian sebelumnya, maka terdapat penambahan tugas dan

fungsi Wakil Menteri Pertanian, dan adanya pergesaran kegiatan antar Eselon I.

Namun demikian secara keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi

tanggungjawab Kementerian Pertanian sudah tertampung seluruhnya dan telah dibagi

habis ke semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.



1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2010 di Pusat dan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) sebanyak 22.281 orang yang tersebar di 12 Unit Kerja Eselon I dan UPT

di bawah binaan masing-masing Eselon I. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri

dari: S3 sebanyak 462 orang, S2 sebanyak 2.962 orang, S1/D4 sebanyak 6.304 orang,

Sarjana Muda/D3 sebanyak 1.203 orang, SLTA sebanyak 9.476 orang, SLTP

sebanyak 670 orang, dan SD sebanyak 1.204 orang. Jika dibandingkan dengan tahun

2009 dengan jumlah pegawai 20.192 orang, maka jumlah pegawai tahun 2010

mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen atau 2.089 orang. Kenaikan ini pada tahun

2010 dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai

Kementerian Pertanian tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran Tabel I.2



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik 2010-2014

2.1.1 Visi

Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul

Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian

Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan hal tersebut misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan

sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem

agribisnis.

2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan

peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.

3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk

mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.

4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan

iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing

tinggi.

5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH) dikonsumsi.

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna

menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di

perdesaan.

8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal

untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas

pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian

yang amanah dan profesional.



2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan

yang akan dicapai adalah:

1. Mewujdkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis

sumberdaya lokal.

2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.

3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.

4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai

Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

a. Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1.300 ribu ton biji kering

(2010) menjadi 2.700 ribu ton biji kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata

20,05 persen per tahun); produksi Gula naik dari 2.990 ribu ton (2010) menjadi

5.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun);

produksi Daging sapi naik dari 412 ribu ton (2010) menjadi 546 ribu ton karkas

di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun).

b. Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi Padi naik dari 66.680 ribu ton

GKG (2010) menjadi 75.700 ribu ton GKG di tahun 2014 (kenaikan rata-rata

3,22 persen per tahun); dan prduksi Jagung naik dari 19.800 ribu ton (2010)

menjadi 29.000 ribu ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02

persen per tahun).

2. Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi:

a. Konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun,

dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani; buah-buahan

dan sayuran;

b. Skor Pola Pangan Harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014)

3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:

a. Terfasilitasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan

olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib);

b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20 persen (2010)

menjadi 50 persen (2014).

c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/

terigu impor pada 2014.

d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri

coklat dalam negeri (2014).

e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,30 miliar (2010) menjadi

US$ 54,50 miliar (2014).



4. Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:

a. Pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014.

b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian

menyusun arah dan kebijakan, yaitu:

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat

baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk,

alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah

Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya;

2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan

masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa

(SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga

pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di

perdesaan;

3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi

melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;

4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;

5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi

komoditas impor;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan

pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan

usahatani;

7. Jaminan penguasaan lahan produktif;

8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;

9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;

10. Perberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan

pendampingan;

11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;

12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang

intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;

13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau

horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi

masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;

14. Pengembangan bio energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi

kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;

15. Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat

untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;



16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan

dan hewan secara terpadu;

17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;

18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian:

19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal)

dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi

kebutuhan petani;

20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani

untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka

lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan

ekonomi desa-kota;

21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani

seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan

Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk

bersubsidi;

22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat

generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan

23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel

dan good governance.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian

periode 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke

Renstra periode 2010-2014. Pada tahun 2010 pelaksanaan program dan anggaran

pembangunan pertanian mengacu pada Renstra periode 2005-2009, yang terdiri dari 3

(tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program

Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta

4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan

Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program

Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Sedangkan program

pembangunan pertanian dalam Renstra periode 2010-2014 terdiri dari 12 program

sesuai dengan jumlah Eselon I yang ada di Kementerian Pertanian. Untuk itu karena

tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana Renstra periode 2010-2014 baru

ditetapkan tahun 2010, dan pada saat penetapan Renstra periode 2010-2014 tersebut

DIPA Kementerian Pertanian tahun 2010 sudah terbit, maka penyusunan LAKIP

Kementerian Pertanian Tahun 2010 mengacu pada program pembangunan pertanian

yang ada pada Renstra periode 2005-2009. Walaupun demikian, sasaran yang ingin

dicapai pada tahun 2010 tetap mengacu pada sasaran Renstra periode 2010-2014. Hal

ini dapat diselaraskan, karena apabila dibandingkan antara sasaran dan program

pembangunan pertanian yang ada pada Renstra periode 2005-2009 dengan yang ada

pada Renstra periode 2010-2014 secara substansi tidak ada perbedaan yang cukup

signifikan, kecuali pada nomenklatur dan pengelompokan kegiatan.



2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010

Dalam rangka mewujudkan ke empat sasaran Kementerian Pertanian, telah

dilaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program

Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah.

Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam 26 Kegiatan Utama/Strategis

Kementerian Pertanian yang berada pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Rincian Kegiatan dan Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Swasembada: sasaran produksi kedelai 1.300 ribu ton biji kering, produksi gula 2.996

ribu ton GKP, dan sasaran produksi daging sapi 412 ribu ton karkas. Swasembada

berkelanjutan: sasaran produksi padi 66.680 ribu ton GKG, dan jagung 19.800 ribu ton

pipilan kering. Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan:

1. Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Sasarannya

menurunnya tingkat kehilangan hasil produksi padi 0,2 - 5 persen per tahun,

kelembagaan pasar sebanyak 186 unit, dan pelayanan pasar 200 kab, serta

kerjasama Kementerian Pertanian sebanyak 16 MoU.

2. Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian. Sasarannya meningkatnya

Perluasan Areal Tanam dan Sarana dan Prasarana Pertanian (cetak sawah 12.125

ha, optimalisasi lahan 12.125 ha, SRI, 9.790 ha, JUT 485 km, JADPROD 470 km,

JITUT 470 km, TAM 5.920 ha, JITUT 57.264 ha, JIDES 45.102 ha, pupuk 200

paket, dan sertifikasi lahan petani 68.500 persil).

3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan,

Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan. Sasarannya terkendalinya

serangan OPT Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Penyakit Peternakan. Indikator

sasarannya yaitu:

a. Terkendalinya serangan OPT dan dampak fenomena iklim pada tanaman

pangan di 34 balai, 33 prov, 1 tahun koordinasi pestisida, 311 unit SL-PHT dan

200 unit SL-Iklim.

b. Penanggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong,

c. Pengendalian masuk dan menyebarnya HPT hewan karantina dan OPT

karantina (HPHK dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

4. Pengembangan Pembibitan Sapi. Sasaran berkembangnya pembibitan sapi

melalui kelompok (sapi/kerbau dengan sasaran 22 paket); Peningkatan Perbibitan

sapi perah dengan sasaran 10 klp; dan Fasilitas UPT Perbibitan dengan sasaran 8

kelompok)

5. Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan

Perbenihan dengan sasaran meluasnya penggunaan benih varietas unggul

bermutu.

6. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen. Sasarannya meningkatnya kegiatan

mekanisasi produksi komoditas pertanian pra dan pasca panen melalui kelompok



7. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta

Pengembangan Kawasan. Sasarannya meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman

pangan sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Indikator sasarannya:

a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan 30

Provinsi dan 377 Kab/Kota.

b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan

memanfaatkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai dengan agroklimat

daerah setempat.

c. Produksi semen beku 4 juta dosis, 850.000 liter, 200 ULIB; Pengawalan satker

SLPTT dengan sasaran 400 satker.

8. Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian. Indikator sasarannya meningkatnya

inovasi dan deseminasi teknologi pertanian. Indikator sasarannya:

a. Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan

produk olahan.

b. Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian.

c. Rekomendasi kebijakan pertanian.

d. Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman,

alsintan dan produk olahan.

2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan

Peningkatan diversifikasi pangan dengan sasaran menurunnya konsumsi beras

sekurang-kurangnya 1,5 persen per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-

umbian, pangan hewan, buah-buahan dan sayuran; Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

ditargetkan 86,40; Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan:

9. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Indikator sasarannya

meningkatnya pemantapan Distribusi dan Harga Pangan.

10. Restrukturisasi Perunggasan. Indikator sasarannya tertatanya pengembangan

Perunggasan di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal.

11. Diversifikasi Pangan. Indikator sasarannya meningkatnya pemantapan

Keanekaragam Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar di 2.000 Desa

pada 200 Kab/Kota.

12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, 1.750 dan persentase KK miskin yang

ditanggani sebanyak 50 persen

2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor

Sasaran kegiatan meliputi: target sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi,

dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib) sebanyak 25 sertifikasi,

peningkatan produk olahan yang diperdagangkan sebesar 20 persen, peningkatan

subsitusi tepung gandum/terigu sebesar 5 persen, pemenuhan sarana pengolahan

kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 20 persen dan

peningkatan surplus neraca perdagangan sebesar 6,04 persen. Pencapaian sasaran

tersebut dilaksanakan melalui kegiatana:

13. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu. Indikator sasarannya

berkembangnya agroindustri Perdesaan/Terpadu bidang usaha Peternakan dan

Hortikultura dan Pengolahan Hasil Pertanian.



14. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas. Sasarannya meningkatnya

penggunaan pupuk anorganik dan populasi ternak serta fasilitasi peningkatan

produksi perkebunan.

15. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan

Komersial (Bahan Baku Bio Energi). Sasarannya terlaksanannya pengembangan

dan manajemen perkebunan.

16. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan. Sasarannya

Berkembangnya Pertanian Organik yang berwawasan lingkungan dan aman

konsumsi.

17. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada

Petani/Pelaku Agribisnis. Sasarannya meningkatnya prestasi kerja, eksibisi,

pemberian penghargaan kelompok tani, ternak, hortikultura dan promosi bidang

pertanian.

2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sasaran kegiatan meliputi: peningkatan pendapatan per kapita pertanian; dan

peningkatan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

Namun karena pada saat penyusunan LAKIP ini informasi PDB petani per kapita belum

tersedia, maka indikator sasaran yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Indikator NTP ini sesuai dengan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam SK Mentan Nomor:

1185/Kpts/OT.140/3/2010 bahwa target NTP tsebesar 105. Pencapaian sasaran

tersebut dicapai melalui:

18. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sasarannya

berkembangnya agribinsis perdesaan melalui kelompok. Indikator Sasaran yaitu:

a. Meningkatnya dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan melalui

Gapoktan dengan sasaran 10.000 desa

b. Terbentuknya jaringan kerja usaha antar pemerintah, petani dan stakeholder

dengan sasaran 33 Prov, 20.812 orang mitra tani pendamping.

19. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 dan Pemuda

Membangun Desa (PMD). Sasarannya berkembangnya bidang usaha tanaman

pangan, hortukulutra, peternakan, perkebunan, dan jaringan kerja usaha melalui

LM3 dan PMD. Indikator sasaran yaitu:

a. Meningkatnya pendapatan LM3 dan Kelompok tani UPJA sebanyak 250 LM3

dan 476 PMD

b. Penguatan Kelembagaan Peternakan 755 LM3

c. Berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran di 200 LM3

d. Terbentuknya jaringan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholder

33 LM3, 2.400 orang, 3.4000 eksemplar informasi PUAP.

e. Berkembangnya agribisnis hortikultura di 400 LM3.

20. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan

Kewirausahaan Agribisnis. Sasarannya terselenggaranya SL-Hama Terpadu

Perkebunan, SL-GAP Hortikultura, Diklat kewirausahaan dan pembekalan THL TB

PP. Indikator sasaran yaitu:

a. Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu (perkebunan di 79

KT).



b. Terlatihnya aparatur dan non aparatur sesuai dengan kebutuhan petugas.

c. Tertatanya kegiatan kelembagaan, ketenaga kerjaan dan pembiayaan 7 Balai, 2

SPP, 557 Mahasiswa, 2.100 Siswa, 8 SKKNI, 2 LSP, 2 LDP, 3.395 orang

d. Pelaksanaan SL-GAP Hortikultura 91 paket.

21. Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian, dan

Pengembangan Kelompok Tani. Sasarannya terfasilitasinya penyuluh,

pemberdayaan petani, pelaku agribisnis di kawasan FEATI. Indikator Sasaran

yaitu:

a. Meningkatnya kegiatan kelembagaan, ketenagakerjaan dan pembiayaan 27.393

PNS, 19.170 THL TBPP, 3.942 BPP, 33 prov, 473 kab, 21 satker

b. Meningkatnya sarana dan prasarana FEATI 18 prov, 68 kab.

22. Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, Monitoring, dan

Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta

Pengarusutamaan Gender dan Penyelesaian masalah-masalah mendesak dan

bencana alam. Sasarannya meningkatnya dukungan manajemen dalam

pelaksanaan pembangunan pertanian. Indikator sasaran yaitu:

a. Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan, serta tertib administrasi dan layanan sebanyak 80 dok, 41 Unit.

b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian,

berkembangnya SDM aparatur pertanian, dan meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian dan publik sebanyak 42 dok.

c. Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis dan tertib

administrasi serta lembaga sebanyak 4 paket, 45 dok, 5 keg, dan 122 unit.

d. Meningkatnya pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Agribisnis,

meluasnya informasi program pembangunan pertanian secara cepat dan akurat,

meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana, serta meningkatnya fasilitasi

hubungan antar lembaga Kementerian/Lembaga, pertemuan Bakohumas serta

fasilitasi pemangku kepentingan dan pemberian bantuan hukum sebanyak 407

dok, 42 unit.

e. Meningkatnya hubungan dan kualitas rumusan perencanaan kerjasama

internasional di bidang pertanian.

f. Meningkatnya : kualitas, validitasi, metode pengumpulan data dan pelaporan

data elektronik, serta pelaksanaan program dan kerja dalam pengelolaan data

dan informasi pertanian.

g. Meningkatkan pelayanan perizinan, dan promosi investasi pertanian serta

meningkatnya kualitas PNBP dan penatausahaan anggaran

h. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan meningkatkan

pelayanan perizinan.

i. Meningkatnya kinerja satuan kerja dan petugas lapangan

j. Terlaksananya penerapan dan pemantapan good governance, penyelesaian

daerah konflik, bencana alam.

k. Terfasilitasinya daerah perbatasan/pemanfaatan lahan gambut/Inpres untuk

pengembangan peternakan.

l. Tersusunnya kebijakan dan program dan data base

m. Terpantaunya program dan kegiatan Ditjen Peternakan.

n. Meningkatnya kualitas laporan, koordinasi, penyusunan program, anggaran,

sosialisasi, monev.



o. Terfasilitasinya kegiatan READ

p. Tersusunnya rumusan draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas didukung beberapa program seperti

program Penerapan Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas

Aparatur, dan Pendidikan Tinggi dan Menengah. Adapun bentuk fasilitasi dari program-

program tersebut adalah:

23. Pembayaran Gaji, pemeliharaan pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan,

penyelenggaraan operasional dan pelayanan publik serta birokrasi pada 12 Eselon

I lingkup Kementerian Pertanian. Sasarannya meningkatnya pelayanan aparatur,

kelancaran administrasi dan pelayanan publik kepada semua pihak.

24. Penyelesaian Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (internal). Indikator

sasarannya terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan internal.

25. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator

sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan,

penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi sebanyak 300

Mahasiswa.

26. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator

sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan,

penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan menengah di 12 provinsi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2010 ditetapkan

berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil

(capaian>100 persen), (2) berhasil (capaian 80-100 persen), (3) cukup berhasil

(capaian 60-79 persen), dan (4) kurang berhasil (capaian <60 persen) terhadap

sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010

Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan

Menteri Pertanian Nomor:1185/Kpts/OT.140/3/2010. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kementerian Pertanian dalam tahun 2010 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

1. Tercapainyaswasembada danswasembadaberkelanjutan

Swasembada :

Jumlah Produksi Kedelai 1.300 ribu ton 908 ribu ton 69,85 %Jumlah Produksi Gula 2.996 ribu ton 2.390 ribu ton 80,00 %Jumlah Produksi Daging Sapi 412 ribu ton 440 ribu ton 106,80 %Swasembada berkelanjutan:Jumlah Produksi Padi 66.680 ribu ton 66.411 ribu ton 99,60 %Jumlah Produksi Jagung 19.800 ribu ton 18.364 ribu ton 92,75 %

2. Meningkatnyadiversifikasi pangan

Persentase penurunan konsumsiberas pertahun

1,5 % 1,43 % 95,33 %

Persentase peningkatan konsumsi :- Umbi-umbian, 3,64 (3,40) 0- Pangan hewani, 4,61 7,23 156,83- Buah-buahan dan 2,98 20,94 702,68

- Sayuran. 2,45 (0,94) 0Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 86,40 80,60 93.29 %

3. Meningkatnya nilaitambah, daya saing danekspor

Jumlah sertifikasi produk pertanianorganik, kakao fermentasi, danbahan olahan karet (pember-lakuansertifikasi wajib)

25 sertifikasi 10 sertifikasi 40 %

Persentase peningkatan produkolahan yang diperdagangkan

20,00 % 19,00 % 95,00 %

Persentase peningkatan substitusitepung gandum/terigu

5,00 % 4,00 % 80,00 %

Persentase pemenuhan semuasarana pengolahan kakaofermentasi bermutu untuk industricoklat dalam negeri

20,00 % 20,00 % 100,00 %

Persentase peningkatan surplusneraca perdagangan

6,04 % 51,85 % 858,44 %

4. Meningkatnyakesejahteraan petani

Nilai Tukar Petani (NTP) 105 103,01 98,10 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran/14 Indikator Kinerja Utama

tersebut diantaranya sebanyak 2 Sasaran/Indikator Kinerja Utama sangat berhasil,

9 berhasil, dan 3 cukup berhasil/ kurang berhasil.



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2010

Sasaran 1 Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Kementeraian Pertanian pada tahun 2010 menetapkan lima komoditas pangan utama

(padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi) sebagai wujud dari sasaran Peningkatan

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 908 ribu ton

biji kering atau 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering (cukup berhasil),

dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 93,19 persen.

2. Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan),

mencapai 2.390 ribu ton gula kristal putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen

terhadap target 2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi

tahun sebelumnya (2009) mencapai 91,22 persen.

3. Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton, atau mencapai 106,80

persen terhadap target 412 ribu ton (sangat berhasil). Apabila dibandingkan

produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 106,80 persen.

Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan adalah:

1. Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 66.411 ribu ton

gabah kering giling (GKG) atau 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG

(berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 103,14

persen.

2. Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 18.364 ribu

ton pipilan kering atau 92,75 persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering

(berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 104,17

persen.

3.3.1 Produksi Kedelai

Produksi kedelai selama 6 tahun terakhir 2005 sampai 2010 mengalami fluktuasi.

Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 sebesar 908 ribu ton biji kering atau 69,85

persen dari target, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2009 mengalami

penurunan sebesar 66 ribu ton biji kering atau 6,78 persen. Keragaan produksi Kedelai,

seperti pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 2. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010

TahunSasaran

(ribu ton)

Capaian Produksi

(ribu ton)

Persen terhadap

Sasaran

1. 2005 777 808 103,99

2. 2006 827 748 90,45

3. 2007 950 593 62,42

4. 2008 1.300 776 59,69

5. 2009 1.800 974 54,11

6. 2010* 1.300 908 69,85

*Angka Sementara 2010, BPS



Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi

Tahun 2011-2014

3.3.2. Produksi Gula

Produksi gula selama 6 tahun terakhir (2005 sampai 2010) menunjukkan trend

meningkat. Produksi gula pada tahun 2010 baru mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00

persen dari target. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2009 mengalami

penurunan sebesar 460 ribu ton (16,14 persen). Angka tersebut belum bisa

menggambarkan produksi gula tahun 2010 secara keseluruhan karena masih dalam

perhitungan. Keragaan produksi gula, seperti pada tabel dan grafik berikut:

Tabel.3. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2010

No. TahunSasaran

(ton)

Capaian Produksi

(ton)

Persen terhadap

Sasaran

1. 2005 2.242 2.242 100,00

2. 2006 2.267 2.307 101,76

3. 2007 2.660 2.448 92,03

4. 2008 2.740 2.801 102,23

5. 2009 3.350 2.850 85,07

6. 2010* 2.996 2.390 80,00

*) Angka Taksasi, Ditjen Perkebunan.

Grafik 2. Keragaan Produksi Gula tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi

Tahun 2011-2014



3.3.3 Produksi Daging Sapi

Produksi daging sapi selama 6 tahun terakhir (2005-2010) menunjukan trend kenaikan

yang cukup menggembirakan. Produksi daging sapi dua tahun terakhir 2009-2010

relatif sama berkisar 440 ribu ton karkas. Bila dibandingkan dengan target maka

capaian produksi daging sapi tahun 2010 mencapai 106,80 persen bila dibandingkan

dengan target. Keragaan produksi daging sapi seperti pada tabel dan grafik berikut:

Tabel.4. Keragaan Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010

No. TahunSasaran

(ribu ton karkas)

Capaian Produksi

(ribu ton karkas)

Persen terhadap

Sasaran

1. 2005 392 359 91,58

2. 2006 404 396 98,02

3. 2007 416 418 100,48

4. 2008 428 421 98,36

5. 2009 441 440 99,77

6. 2010* 412 440 106,80

*Angka Sementara 2010, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Grafik 3. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi

Tahun 2011-2014

3.3.4. Produksi Padi

Capaian produksi padi selama 6 (enam) tahun terakhir rata-rata menunjukkan trend

yang meningkat setiap tahunnya. Keragaan produksi padi, secara rinci seperti pada

tabel berikut:

Tabel. 5. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010

No. TahunSasaran

(ribu ton)Capaian Produksi

(ribu ton)Persen terhadap Sasaran

1. 2005 55.030 54.151 98,4

2. 2006 55.720 54.455 97,72

3. 2007 58.180 57.157 98,25

4. 2008 60.500 60.326 99,72

5. 2009 63.530 64.398 101,37

6. 2010* 66.680 66.411 99,60




Dari tabel di atas, menunjukkan produksi padi tahun 2010 mencapai 66.411 ribu ton

GKG atau 99,60 persen. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mengalami

kenaikan sebesar 2.013 ribu ton GKG atau 3,03 persen. Keberhasilan ini dapat

mempertahankan status Indonesia dalam swasembada beras sejak tahun 2007 dan

terhindar dari krisis pangan seperti yang terjadi di negara lain. Lebih rinci dapat dilihat

pada grafik berikut ini.

Grafik 4. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan sasaran produksi Tahun 2011-2014

3.3.5. Produksi Jagung

Produksi jagung selama 2005 sampai 2010 menunjukan trend kenaikan, produksi

jagung pada tahun 2010 mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen.

Kondisi ini bila kita bandingkan dengan capaian produksi jagung tahun 2009 mengalami

kenaikan sebesar 735 ribu ton atau 4,67 persen. Keragaan produksi jagung, secara

rinci seperti pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 6. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010

No. TahunSasaran(ribu ton)

Capaian Produksi(ribu ton)

Persen terhadapSasaran

1. 2005 12.000 12.524 104,332. 2006 12.440 11.609 93,333. 2007 13.530 13.288 97,784. 2008 16.200 16.317 100,745. 2009 19.490 17.629 90,456. 2010* 19.800 18.364 92,75


Grafik 5. Keragaan produksi Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi

tahun 2011-2014



Faktor Pendukung Pencapaian Sasaran Swasembada dan Swasembada

Berkelanjutan, antara lain:

a. Pencapaian produksi padi tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi sebanyak 107.164 unit (2,394 juta ha),

Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 371 unit dan

Sekolah Lapangan Iklim sebanyak 200 unit, serta adanya dukungan dari program

bantuan benih (BLBU) padi sebanyak 74.839 ton seluas 3,202 juta ha dari anggaran

subsidi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim

basah sepanjang tahun yang menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal,

meluasnya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana banjir di

beberapa daerah yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

b. Pencapaian produksi jagung tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan


Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) jagung sebanyak 9.951 unit (149 ribu ha),

serta adanya dukungan dari program bantuan benih benih (BLBU) jagung hibrida

sebanyak 13.351 ton seluas 895 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor

penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun yang

menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal.

c. Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan


Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai sebanyak 18.631 unit (186 ribu ha),

serta adanya dukungan dari program bantuan benih (BLBU) kedelai sebanyak

19.781 ton seluas 507 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat

disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun sehingga

mengurangi luas pertanaman/panen yang hanya mencapai 672 ribu ha atau 76,89

persen dari target 874 ribu ha serta meningkatnya gangguan organisme pengganggu

tumbuhan (OPT), dan produktivitas hanya mencapai 13,46 ku/ha atau 90,34 persen

dari target 14,90 ku/ha.

d. Capaian produksi tahun 2010 tersebut, juga dipengaruhi oleh serapan penyaluran

pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik) mencapai 7.358.000 ton atau

77,61 persen dari target 9.480.749 ton. Tidak tercapainya target penyaluran pupuk

bersubsidi antara lain dipengaruhi karena adanya kenaikan HET yang relatif cukup

tinggi, dengan kisaran kenaikan antara 25 persen- 45 persen.

Sasaran tersebut di atas, diwujudkan melalui Kegiatan utama Program Peningkatan

Ketahanan Pangan sebanyak 8 kegiatan. Adapun hasil pengukuran pencapaian

sasaran rata-rata mencapai 96,87 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun

2010 nilai kelompok kinerja (Tabel III.6 Lampiran), adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengukuran pencapaian indikator sasaran menurunnya tingkat kehilangan hasil

pertanian dan meningkatnya daya saing pasar domestik sebanyak 10 indikator sasaran,

realisasinya mencapai 90,87 persen. Indikator sasaran berupa penurunan losses padi

0,5 persen per tahun dan meningkatnya rendemen beras 10 persen per tahun,

tersedianya jagung pakan untuk subsidi impor di 21 kabupaten/ kota, beroperasinya

pasar tani sebanyak 32 unit, beroperasinya pasar lelang sebanyak 5 unit,



beroperasinya Sub Terminal Agribisnis (STA) secara optimal sebanyak 11 unit,

beroperasinya pasar ternak sebanyak 25 pasar ternak, terlaksananya pemantauan dan

stabilisasi harga untuk 4 komoditi, beroperasinya pelayanan informasi pasar secara

optimal di 180 kabupaten/ kota, beroperasinya kemitraan yang telah difasilitasi

sebanyak 18 unit. Ada 1 indikator yang belum dimanfaatkan yaitu dryer dengan tungku

sekam sebanyak 6 unit, power threser 200 unit dan UPH kopi dan sagu 4 unit.

2. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur

Pengukuran pencapaian indikator sasaran peningkatan penyediaan dan perbaikan

sarana dan prasarana pertanian mencapai 110,58 persen. Indikator sasaran tersebut

antara lain: lahan kering dari target 1.050 ha terealisasi 1.077,5 ha (102,62 persen);

Optimalisasi lahan seluas 9.790 ha terealisasi 9.434 ha (96,36 persen), Jalan usaha

tani sepanjang sepanjang 485 km terelisasi 483 km atau (99,59 persen) dari target,

Jalan produksi sepanjang 470 km, (99,79 persen) dari target sepanjang 469 km, JITUT

terealisasi 57.525 ha (100,46 persen) dari target seluas 57.264 ha, pengembangan

JIDES target seluas 45.102 ha terealisasi 44.225 ha (98,06), pengembangan TAM

dengan target seluas 5.920 ha terealisasi 6.030 ha (101,86 persen), APPO/Rumah

Kompos dari target 200 paket terealisasi 235 paket (117,50 persen), sertifikasi lahan

petani dengan target seluas 65.500 persil terealisasi 72.600 persil (105,99 persen).

Realisasi anggaran mencapai Rp.299,79 miliar atau 92,30 persen dari target Rp.324,87

miliar. Ouput kegiatan ini tersebar di 33 provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk

penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian sebagian besar pencapaiannya diatas

100 persen, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan penyediaan dan perbaikan

infrastruktur pertanian di lapangan bersifat padat karya yang banyak melibatkan petani

dan masyarakat.

3. Pengendalian Orgnisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan,

Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran terkendalinya serangan OPT pertanian

mencapai 94,98 persen. Indikator sasaran tersebut antara lain: Dampak dari Fenomena

Iklim mencapai 100 persen dari target, hasilnya adalah meningkatnya pengendalian

OPT hortikultura, meningkatnya penerapan terknologi pengendalian OPT dengan nilai

capaian 85,71 persen, terdistribusi vaksin Anthrax 250.000 dosis, memfasilitasi

peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dan mengurangi luas serangan OPT di

2 provinsi mencapai 99,75 persen, pengendalian masuk dan menyebarnya Hama dan

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(OPTK).

4. Pengembangan Pembibitan Sapi

Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pembibitan sapi melaluikelompok rata-rata mencapai 91,04 persen. Indikator ini berupa pengembanganpembibitan sapi potong, kerbau, sapi perah dan unggas. Nilai capaian rata-rata Inputdana yang terealisasi sebesar Rp 211,14 miliar (80.29 persen) dari total Rp 262,98miliar dengan dukungan sumberdaya manusia Ditjen peternakan dan kesehatan hewan,unsur daerah, pakar/ahli. Output rata-rata mencapai 91,04 persen, berupa: 1)PPeennggeemmbbaannggaann PPeemmbbiibbiittaann SSaappii PPoottoonngg tahun 2010 realisasinya sebanyak 820 ekor;2) Pengembangan Perbibitan Kerbau tahun 2010, terealisasi sebanyak 150 ekor; 3)PPeennggeemmbbaannggaann PPeemmbbiibbiittaann SSaappii MMeellaalluuii KKrreeddiitt UUssaahhaa PPeemmbbiibbiittaann SSaappii ((KKUUPPSS)).. PPaaddaa22001100 tteerrddaappaatt 9933 ppeellaakkuu uussaahhaa ((7777 kkeelloommppookk//ggaabbuunnggaann kkeelloommppookk,, 1100 kkooppeerraassii ddaann 66



ppeerruussaahhaaaann)) tteellaahh rreeaalliissaassii KKUUPPSS ddeennggaann ttoottaall ppllaaffoonn kkrreeddiitt sseebbeessaarr 225500,,4411 mmiilliiaarrrruuppiiaahh uunnttuukk ppeennggaaddaaaann ssaappii bbeettiinnaa sseebbaannyyaakk 1188..449977 eekkoorr;; 44)) tteerrllaakkssaannaannyyaa lloommbbaaddaann KKoonntteess TTeerrnnaakk ddii PPrroovviinnssii JJaawwaa TTeennggaahh;; 55)) Pengembangan pembibitan sapi perahpada tahun 2010 realisasinya sebanyak 123 ekor; 6) LLookkaassii kkeeggiiaattaann uujjii zzuurriiaatt aaddaallaahh ::JJaawwaa BBaarraatt ((44 KKaabbuuppaatteenn,, 55 KKooppeerraassii)),, JJaawwaa TTeennggaahh ((33 KKaabbuuppaatteenn,, 77 KKooppeerraassii)),, DDIIYY ((11KKaabbuuppaatteenn,, 33 KKooppeerraassii)),, JJaawwaa TTiimmuurr ((66 KKaabbuuppaatteenn,, 1155 KKooppeerraassii)),, BBBBPPTTUU SSaappii PPeerraahhBBaattuurrrraaddeenn,, PPTT.. GGrreeeennffiieellddss,, PPTT.. NNaakkssaattrraa KKeejjoorraa,, PPTT.. TTaauurruuss DDaaiirryy FFaarrmm,, ddaann PPoonnppeessMMaa’’hhaadd AAll--ZZaayyttuunn.. TTaahhuunn 22001100 ppeellaakkssaannaaaann kkeeggiiaattaann uujjii zzuurriiaatt ssaappii ppeerraahh nnaassiioonnaallmmeemmaassuukkii ttaahhuunn kkee VVIIII,, ppaaddaa ttaahhaapp iinnii ddiillaakkuukkaann IInnsseemmiinnaassii BBuuaattaann ((IIBB)) ppaaddaa DDCC((DDaauugghhtteerr CCooww)) sseerrttaa ppeenngguukkuurraann pprroodduukkssii ssuussuu,, yyaanngg mmeerruuppaakkaann ppeerriiooddee kkrriittiiss,,kkaarreennaa kkeebbuuttuuhhaann DDCC ppeerr CCaalloonn PPeejjaannttaann UUnngggguull ((CCPPUU)) aakkaann mmeenneennttuukkaannkkeebbeerrhhaassiillaann uujjii zzuurriiaatt ssaappii ppeerraahh;; ddaann 77)) PPeennggeemmbbaannggaann ppeemmbbiibbiittaann ssaappii ppoottoonnggmmeellaalluuii ddaannaa AAPPBBNN--PP sseebbaannyyaakk 336699 kkeelloommppookk..

5. Bantuan Benih/Bibit, Sarana produksi Pertanian dan penguatan

Kelembagaan Perbenihan

Pengukuran pencapaian indikatror sasaran meluasnya penggunaan benih varietas

unggul bermutu mencapai 90,33 persen. Indikator sasaran ini meningkatnya fungsi

kelembagaan, pembinaan penangkar, dan koordinasi pengawasalan perbenihan di 33

provinsi. Sasaran tersebut diwujudkan oleh kegiatan Bantuan Benih/Bibit, Sarana

Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan tanaman pangan. Nilai

capaian indikator input dana 77,94 persen, indikator output 58,54 persen -100 persen,

indikator outcome 100 persen.

6. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen

Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya kegiatan mekanisasi produksi

komoditas pertanian 100 persen. Indikator sasaran tersebut, yaitu: terlaksananya

kegiatan UPJA center, Penguatan UPJA, dan terlaksananya koordinasi dan

pengawasan, meningkatnya pengetahuan petugas dan petani dalam penerapan

budidaya tanaman hortikultura sesuai GAP dan SOP, meningkatnya penerapan

GAP/SOP hortikultura, meningkatnya pengembangan kawasan sentra hortikultura,

tersedianya laporan tentang penggunaan anggaran APBN yang digunakan untuk

pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah dengan nilai capaian 95,75 persen,

meningkatnya usaha pasca panen dan meningkatnya layanan pengujian mutu alsintan

mencapai 74,00 persen. Indikator sasaran adalah alsintan yang siap diedarkan dan

termanfaatkan RMU di 28 Kabupaten.

7. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian Serta

Pengembangan Kawasan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi,produktivitas, dan mutu produk pertanian

serta pengembangan kawasan, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya pertanian sesuai

agroklimat setempat. Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta

pengembangan kawasan mencapai 100 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:

meningkatkan kemampuan kelompok budidaya tanaman pangan dan meningkanya



pendapatan dan kesejahteraan petani padi, terdistribusinya semen beku 4,06 juta dosis,

pengadaan N2 cair 850 ribu liter, Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 200 unit.

8. Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian

Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya inovasi dan diseminasi

teknologi pertanian mencapai rata-rata 119,03 persen. Nilai capaian indikator

sasaran/outcome berkisar 75 persen hingga 151,52 persen. Indikator sasaran/outcome

ini berupa (1) Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan,

dan produk olahan sebanyak 66 teknologi dengan capaian 151,52 persen; (2) Inovasi

teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian sebanyak 68 teknologi dengan capaian

120,59 persen; (3) Rekomendasi kebijakan pertanian sebanyak 60 rekomendasi

dengan capaian 105,00 persen; dan (4) Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit,

pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan sebanyak 32 teknologi

dengan capaian 75 persen.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah mencapai hasil/outcome adalah:

(1) Dimanfaatkannya 22 VUB padi sawah, padi hibrida, padi gogo, padi rawa, jagung,

kedelai, kacang tanah, dan ubijalar oleh pengguna dan diperbanyak oleh UPBS; (2)

Tersedianya benih sumber dari 6 komoditas untuk diperbanyak oleh UPBS untuk

memenuhi kebutuhan pengguna; (3) Tersedianya 67 inovasi pertanian unggulan

spesifik agroekosistem sebagai bahan diseminasi; (4) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi

kebijakan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani oleh stakeholder; (5)

Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan

pertanian oleh stakeholders; (6) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan optimalisasi

sumberdaya pertanian di lahan kering oleh stakeholders; (7) Dimanfaatkannya 1

rekomendasi kebijakan tentang investasi pertanian oleh stakeholders; (8)

Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan Untuk Mengakselerasi Pembangungan

Pertanian di Daerah oleh stakeholders; (9) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan

tentang akselerasi inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan oleh stakeholders;

(10) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan kinerja program PUAP dan List Desa

Penerima PUAP 2010 oleh stakeholders; (11) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi

kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh stakeholders; (12)

Dimanfaatkannya 4 rekomendasi kebijakan tanggapan terhadap isu-isu aktual

pembangunan pertanian selama tahun 2010 oleh stakeholders; (13) Dimanfaatkannya

25 rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif spesifik wilayah, regional dan

nasional; (14) Tersebarluaskannya 228 inovasi pertanian melalui berbagai media

diseminasi di BBP2TP dan 32 provinsi/BPTP; (15) Terimplementasikannya 2 model

FMA dan model VCA di 18 provinsi; (16) Penguatan 3 jenis kelembagaan (Gapoktan,

Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani), keuangan/LKM, dan Pengembangan

Usaha Agribisnis di 32 provinsi; (17) Tersebarluaskannya 3 teknologi benih sumber

padi, jagung, kedelai, dan sayuran; dan (18) Dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian

yang sudah dipatenkan oleh 11 stakeholders.



Sasaran 2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan

Indikator kinerja Peningkatan Diversifikasi Pangan dapat dilihat dari persentase

penurunan konsumsi beras, peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani,

buah-buah dan sayuran serta skor Pola Pangan Harapan (PPH).

1. Prosentase penurunan konsumsi beras per tahun

Konsumsi beras tahun 2010 mengalami penurunan dari target 1,5 persen

mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen (berhasil) terhadap tahun 2009 yaitu

dari 102,22 kg/kap/tahun menjadi 100,76 kg/kap/tahun. Ini mengindikasikan bahwa

diversifikasi pangan, terutama dari beras ke non beras terlaksana dengan baik.

2. Prosentase peningkatan umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran:

a. Konsumsi umbi-umbian tahun 2010 ditargetkan 3,64 persen, tetapi pada tahun

2010 konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan (kurang

berhasil).

b. Konsumsi pangan hewani mengalami peningkatan yang sangat signifikan

dimana target peningkatan tahun 2010 sebesar 4,61 persen dan realisasinya

7,23 persen dengan capaian 156,83 persen (sangat berhasil).

c. Konsumsi buah-buahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana

target peningkatan tahun 2010 sebesar 2,98 persen dan realisasinya 20,94

persen dengan capaian 702,68 persen (sangat berhasil) dan

d. Konsumsi sayuran tahun 2010 target 2,45 persen, tetapi pada tahun 2010

konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan (kurang berhasil).

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Target PPH pada tahun 2010 sebesar 86,40, dengan capaian 80,60 atau 93,29

persen dari target (berhasil), bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami

kenaikan sebesar 2,28 persen .

Faktor Pendukung Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan

Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya pendapatan penduduk yang menyebabkan

pengalihan konsumsi pangan dari beras dan umbi-umbian ke buah-buahan dan pangan

hewani (Tabel 7). Hal ini juga ditunjukkan dari peningkatan konsumsi protein dari 59,17

gram pada tahun 2009 menjadi 59,98 gram pada tahun 2010 atau naik sebesar 1,37

persen

Tabel. 7. Perubahan Pola Konsumsi Pangan Tahun 2010 terhadap 2009

Konsumsi 2009 (Kg) 2010 (Kg) Perubahan (persen)

Beras 102,22 100,76 -1,43

Umbi-umbian 14,7 14,2 -3,4

Hewani 42,9 46 7,23

Buah 23,07 27,9 20,94

Sayur 49,75 49,28 -0,94



Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009

Faktor Pendukung Keberhasilan Peningkatan Diversifikasi Pangan, antara lain:

a. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Peningkatan diversifikasi pangan tersebut di dukung dengan pelaksanaan kegiatan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Salah satu indikator

sasaran dari kegiatan tersebut diatas, yaitu: (1) Jumlah desa yang menerapkan pola

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 18.33 desa terdiri

dari: 1.810 desa untuk pengembangan kelompok wanita pemanfaatan pekarangan,

1.950 desa pelaksana kegiatan P2KP bagi anak SD/MI, dan 1.680 desa pelaksana

kegiatan usaha mikro kecil bidang pangan untuk kegiatan penepungan; (2) Jumlah

perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi

penganekaragaman konsumsi pangan sebanyak 17 perguruan tinggi atau 89,47

persen; (3) Jumlah OKKPD yang telah memberikan sertifikat PRIMA di 10 provinsi

sebanyak 10 OKKPD atau 100 persen; (4) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang

telah menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar sebanyak 33 provinsi

dan 30 kabupaten/kota atau terealisasi 100 persen; dan (5) Jumlah provinsi yang telah

menindaklanjuti hasil analisis konsumsi pangan sebanyak 33 provinsi.

Indikator kinerja sasaran telah terealisasi rata-rata 96,03 persen, dengan sebagian

besar indikator kinerja sasaran terealisasi 100 persen kecuali pada indikator kinerja

sasaran ”Jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman” yang terealisasi 90,67 persen, dan ”Jumlah perguruan tinggi yang

sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan”

yang terealisasi 17 perguruan tinggi atau 89,47 persen.

b. Produksi Tanaman Pangan

Produksi komoditas tanaman pangan dalam rangka mendukung diversifikasi pangan

meliputi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Berdasarkan Aram III BPS,

produksi kacang tanah tahun 2010 mencapai 780 ribu ton biji kering atau 88,44 persen

dari target 882 ribu ton, kacang hijau 324 ribu ton biji kering atau 90,00 persen dari

target 360 ribu ton, ubi kayu 23.093 ribu ton umbi basah atau 103,80 persen dari target

22,248 juta ton dan ubi jalar 2.06 ribu ton umbi basah atau 103,00 persen dari target

2.000 ribu ton. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009, semuanya mengalami

peningkatan: kacang tanah mencapai 100,26 persen, kacang hijau 103,18 persen, ubi

kayu 104,78 persen dan ubi jalar 100,10 persen lebih rinci dapat dilihat pada

(Lampiran Tabel III.1).



Pencapaian produksi kacang tanah tahun 2010 didukung antara lain melalui kegiatan

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah

Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) sebanyak 4.612 unit (46 ribu ha),

serta adanya dukungan program bantuan benih (BLBU) sebanyak 7.257 ton seluas 61

ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya luas

tanam/panen yang hanya mencapai 92,19 persen dari target 679 tibu ha akibat

kompetisi dengan tanaman padi dan peningkatan produktivitasnya tidak optimal karena

iklim basah yang ekstrim sepanjang tahun yang mengakibatkan pengisian polong tidak

sempurna. Pencapaian produksi kacang hijau tahun 2010 didukung antara lain dari

hasil kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu. Sedangkan faktor penghambat antara

lain menurunnya luas tanam/panen yang hanya mencapai 87,16 persen dari target 327

ribu ha akibat persaingan dengan komoditas lain.

c. Produksi Peternakan

Produksi telur (ayam buras, ayam ras, dan itik) tahun 2010 mencapai 1.372 ribu ton

atau 91,00 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 1.507 ribu ton. Jika dibandingkan

dengan tahun 2009 naik sebesar 5,50 persen dari angka sementara tahun 2009

sebesar 1.300 ribu ton; 5) Produksi susu tahun 2010 mencapai 923 ribu ton 126,80

persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 728 ton. Jika dibandingkan dengan tahun

2009 mengalami kenaikan 11,60 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar 827

ribu ton (Lampiran Tabel III.2)

Populasi: 1) Sapi Potong pada tahun 2010 mencapai 13.633.000 ekor atau 106 persen

dari sasaran tahun 2010 sebesar 12.795.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2009

naik 6,80 persen. Populasi Sapi Perah mencapai 495.000 ekor atau 116,74 persen dari

sasaran tahun 2010 sebesar 424.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009

mengalami kenaikan sebesar 4,20 persen dari angka sementara sebesar 475.000 ekor;

2) Populasi Kerbau mencapai 16.641.000 ekor atau 103,29 persen dari sasaran tahun

2010 sebesar 16.111.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 angka

sementara naik 3,90 persen; 3) Populasi Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras,

Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik capaiannya berkisar antara 90,50

persen hingga 136,40 persen dari sasaran tahun 2010. Jika dibandingkan dengan

tahun 2009 kenaikannya berkisar 2,50 persen hingga 21,80 persen, kecuali Ayam Ras

Petelur mengalami penurunan 6,80 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar

1.111.418.000 ekor (Lampiran Tabel III.3).

d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah desa yang memasuki tahap dan prosentase KK miskin yang tertangani dari total

KK miskin dilokasi desa pelaksana realisasinya rata-rata mencapai 56,97 persen.

Ouput/keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelaksana Demapan di 350 Kab. Nilai

capaian rata-rata indikator Input mencapai 100 persen, Output mencapai 113,94 persen

dan Outcome mencapai 56,97 persen karena beberapa desa masih dalam proses.

e. Produksi Hortikultura

Secara keseluruhan pencapaian produksi tahun 2010 menunjukkan keberhasilan

dengan nilai 105,89 persen, adalah sebagai berikut:



a. Buah mencapai 19.380,075 ribu ton atau 102 dari target 18.853,058 ribu ton. Jika

dibandingkan dengan angka ATAP tahun 2009 naik 3,89 persen dari 18.653,900

ribu ton;

b. Sayuran mencapai 10.989,737 ribu ton atau 104,05 persen dari target 10.561,813

ribu ton. Jika dibandingkan ATAP 2009 naik 3,77 persen dari 10.589,820 ribu ton

(Lampiran Tabel III.5)

Capaian-capaian peningkatan diversifikasi pangan tersebut di atas, didukung oleh

kegiatan utama sebanyak 3 kegiatan, yaitu:

1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Pengukuran pencapaian sasaran dilihat melalui meningkatnya pemantapan

distribusi dan harga pangan. Indikator sasaran sebanyak 3 indikator berupa Jumlah

LDPM yang melakukan fungsi cadangan pangan, jumlah LDPM yang melakukan

fungsi usaha, dan jumlah provinsi yang menyediakan informasi pasokan dan harga

pangan dengan rata-rata indikator mencapai 93,95 persen. Nilai capaian rata-rata

indikator Input mencapai 98,43 persen, Output rata-rata 95,39 persen, dan

Outcome mencapai 93,95 persen.

2. Restrukturisasi Perunggasan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran tertatanya pengembangan perunggasan

di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal mencapai 100 persen.

Indikator sasaran berupa meningkatnya kelompok peternak unggas di perdesaan

yang menerapkan sistem GFP, tertatanya pemeliharaan unggas di pemukiman,

dan terpenuhinya kebutuhan pakan unggas dari pakan lokal. NNiillaaii ccaappaaiiaann rraattaa--rraattaa

iinnddiikkaattoorr IInnppuutt:: ddaannaa yyaanngg tteerreeaalliissaassii sseebbeessaarr RRpp 2200,,9933 mmiilliiaarr ((8866,,8877 ppeerrsseenn)) ddaarrii

ttoottaall RRpp 2244,,0099 mmiilliiaarr ddeennggaann dduukkuunnggaann ssuummbbeerrddaayyaa mmaannuussiiaa DDiittjjeenn ppeetteerrnnaakkaann

ddaann kkeesseehhaattaann hheewwaann,, uunnssuurr ddaaeerraahh,, ppaakkaarr//aahhllii.. Output: pengembangan unggas di

perdesaan melalui VPF sebanyak 55 klp, penataan unggas di pemukiman 9 lokasi,

dan pengembangan pakan lokal 8 klp.

3. Diversifikasi Pangan

Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya penanganan penganekaragaman

konsumsi pangan dan keamanan pangan yang indikator sasaran 6 buah berupa

jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang

dan aman, jumlah Perguruan Tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan

diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan, jumlah OKKPD yang telah

memberikan sertifikat PRIMA, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yg telah

menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar, dan jumlah provinsi

yang telah menindaklanjuti hasil analisis. Konsumsi pangan dengan rata-rata

indikator mencapai 97,39 persen. Output/keluaran kegiatan ini berupa jumlah

kelompok wanita tani yang diberi sosialisasi melalui SL-pekarangan di 200 desa;

jumlah SD/MI yang diberi sosialisasi komsumsi beragam, berimbang, dan aman di

200 desa dll. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 92,66 persen dan

Output rata-rata 65,60 persen, dimana rendahnya capaian indikator keluaran ini

dikarenakan ada provinsi/kabupaten yang belum melaksanakan penanganan

pangan segar. Outcome kegiatan ini mencapai 97,82 persen.



Sasaran 3 Meningkatnya Nilai tambah, Daya Saing dan Ekspor

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. yaitu:

1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan

karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai 10 sertifikasi atau 40 persen dari

target sebanyak 25 sertifikasi (kurang berhasil).

2. Persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan mencapai 19 persen

atau 95 persen dari target sebesar 20 persen (berhasil).

3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu mencapai 4 persen atau 80

persen dari target sebesar 5 persen (berhasil).

4. Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri

coklat dalam negeri mencapai 20 persen atau 100 persen dari target 20 persen

(berhasil).

5. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 51,85 persen atau

858,44 persen dari target sebesar 6,04 persen (sangat berhasil).

Faktor pendukung keberhasilan sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saingdan Ekspor

Pengukuran pencapaian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun

2010 didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

a. Sertifikasi Pangan Organik, Pemberlakukan Sertifikasi Wajib Kakao danSarana Pengolahan Kakao Fermentasi

Untuk sertifikasi produk pertanian organik, telah dilakukan fasilitasi kepada 25

gapoktan/ pelaku usaha yang melakukan usaha pertanian organik di 6 provinsi. Dari 25

gapoktan/ pelaku usaha tersebut 10 gapoktan/ pelaku usaha telah memperoleh

sertifikasi organik, 4 gapoktan/ pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan 11 gapoktan/

pelaku usaha masih dalam penerapan sistem pangan organik, sehingga pencapaian

target hanya sebesar 40 persen. Daftar gapoktan/ pelaku usaha yang telah mendapat

sertifikasi organik adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Gapoktan/ Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik

No Gapoktan/ Pelaku Usaha Produk Organik

1. Gapoktan Tranggulasi di Kab. Semarang Sayuran organik

2. Gapoktan Beras Green Grow di Kab. Semarang Beras organik

3. Gapoktan Tambak Sirang di Kab. Banjar Padi siam organik

4. Gapoktan Padi Babirik di Kab. Hulu Sungai Utara Padi organik

5. Gapoktan Tanuse di Kab. Malang Sayuran organik

6. Gapoktan Lila Cita Karya di Kab. Buleleng Anggur organik

7. Gapktan Beras Merah di Kab. Tabanan Beras merah organik

8. Subak Selat di Kab. Gianyar Beras organik

9. Ir. Dadan Hidayat, MSi di Kab. Bandung Barat Sayuran organik

10. Gapoktan Tunas Baru di Kab. Barito Kuala Jeruk organik



b. Pengembangan Produk Olahan

Untuk meningkatkan daya saing produk telah dilakukan berbagai upaya di dalam negeri

antara lain perbaikan mutu produk, pengorganisasian pelaku usaha, pemetaan produksi

komoditi prioritas (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur),

peningkatan SDM (peningkatan pengetahuan tentang ekspor bagi Gapoktan dan

pengelolalan system rantai dingin), Pengembangan kemitraan antara eksportir dengan

Kelompok Tani dan Gapoktan, fasilitasi Cold Storage ( 8 Provinsi: Aceh, Sumut, Kepri,

Jabar, Jateng, Jateng, Sulsel, Sulut).

c. Agroindustri Aneka Tepung Lokal (Singkong dan Sagu)

Impor tepung gandum yang cukup tinggi (sekitar 5 juta ton/ tahun) mengindikasikan

bahwa keamanan pangan kita dapat terganggu setiap saat. Sementara itu potensi

bahan baku tepung seperti singkong, ubi jalar, sagu dan lainnya cukup tersedia di

dalam negeri.

Pemerintah dalam kebijakannya mengharapkan pada akhir tahun 2014 kemandirian

tepung nasional serta substitusi 20 persen tepung impor (atau sekitar 240 ribu ton)

dapat dicapai. Upaya pencapaian substitusi tepung impor ini dilakukan tidak hanya oleh

pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Pertanian akan mengimplementasikan kebijakan pengembangan tepung-tepungan

berbasis sumber daya lokal, yang ditargetkan bisa mensubstitusi 5 persen per tahun

impor gandum/ terigu, pemenuhan ini tentunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas

produksi yang ada dan atau pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung (pabrik

baru). Beberapa komoditas yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku produk

tepung-tepungan adalah ubi kayu, gandum lokal, ubi jalar, ganyong, garut dan lain-lain.

Pada tahun 2010 telah dilakukan fasilitasi peralatan pengolahan tepung-tepungan (sagu

dan singkong) sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/ kota dengan kapasitas 2 ton per hari.

Dari pembangunan UPH ini dihasilkan tambahan sekitar 9.000 ton, sehingga dari target

substitusi impor gandum 5 persen per tahun dapat tercapai sebesar 4 persen per tahun.

d. Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi

Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara

tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulai dari pembinaan

budidaya tanaman, penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan

fermentasi biji kakao serta penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan

standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323 – 2010 Biji Kakao. Jika diberlakukan SNI

wajib kakao fermentasi, maka kakao unfermentasi tidak diterima di pasar dalam negeri

maupun ekspor.

Saat ini kebijakan/ peraturan yang menetapkan pemberlakuan SNI wajib biji kakao

fermentasi masih dalam tahap persiapan. Jika kebijakan tersebut ditetapkan pada tahun

2011 maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk pemberlakuannya,

mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/ petani kakao di Indonesia belum siap

melakukan fermentasi biji kakao. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan untuk

mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta



penerapan SNI 2323 – 2010 biji kakao secara benar, konsisten dan berkelanjutan, pada

tahun 2010 telah dilakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sarana dan

prasarana pengolahan kakao fermentasi di 28 kabupetan/ kota. Kegiatan yang

dilakukan berupa pendampingan oleh site manajer, fasilitasi peralatan/ sarana

penglohan kakao fermentasi (box fermentasi, mesin pemecah buah, mesin pemisah

lendir dan nipe, mesin sortasi biji, alat pengukur kadar air), fasilitasi bangunan UPH

kakao dan Pengembangan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Sampai dengan tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao

fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan kakao

fermentasi pada tahun 2010 adalah 20 persen dari 140 unit tersebut, sehingga faslitasi

yang telah dilakukan sebanyak 28 unit pada tahun 2010 telah memenuhi target

tersebut.

e. Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor)

Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk

pertanian ke berbagai Negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan

program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai Negara

dan forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan

pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain

Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak Atsiri), dan Komoditi

Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka).

Peningkatan neraca nilai perdagangan produk pertanian tahun 2009 dibandingkan

tahun 2010 (periode Januari - Nopember) mencapai 51,85 persen yaitu dari US$

10.796 M pada tahun 2009 menjadi US$ 16.394 M pada tahun 2010, sedangkan target

yang akan dicapai sebesar 6,04 persen per tahun. Tingginya capaian target tersebut

disebabkan meningkatnya harga produk pertanian di pasaran dunia akibat menurunnya

supply produksi produk pertanian terutama untuk komoditi strategis seperti kopi, karet,

kakao, dll. Menurunnya produksi produk pertanian tersebut dipengauruhi perubahan

iklim yang tidak menentu saat ini. Sumbangan terbesar dari peningkatan ini adalah oleh

peningkatan nilai ekspor produk perkebunan yaitu sebesar 47,13 persen, dan kemudian

berturut-turut adalah tanaman pangan 42,31 persen, peternakan 20,87 persen dan

hortikultura 1,59 persen (Lampiran Tabel III.7).

Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa,

Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah

dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi,

China, Korea, India, dan Eropa Timur.

Khusus untuk peningkatan ekspor buah dan sayur telah dilakukan percepatan melalui

kerjasama dengan Singapura dan China sejak tahun 2009. Peningkatan kerjasama

perdagangan buah dan sayur ke Singapura telah menjadi komitmen Kedua Pemimpin

Negara yang tertuang dalam kesepakatan pada saat kunjungan Presiden RI tanggal

17–19 Mei 2010 ke Singapura. Peningkatan kontribusi sayur dan buah Indonesia di

pasar Singapura meningkat dari 6,1 persen pada tahun 2009 menjadi 10 persen pada

tahun 2010. Dalam pencapaian target tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara



lain: Pembentukan Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia ke Singapura pada

bulan November 2009; pembentukan Task Force Peningkatan Ekspor Sayur dan Buah

antara Indonesia dan Singapura pada bulan Januari 2010; Pembentukan Working

Group on Agribusiness, Penandatanganan MoU antara Eksportir Indonesia dengan

Gabungan Supermarket di Singapura dan Asosiasi Industri Makanan Singapura;

Kegiatan Promosi dan Public Awareness kepada konsumen Singapura melalui 6 Media

cetak dan 1 media TV Singapura pada bulan September 2010; Penetapan Key

Performance Indicators Working Group on Agribusiness antara lain peningkatan volume

ekspor sebesar 20 persen per tahun untuk Sayur (dari 29.089 ton tahun 2009) dan

Buah (dari 2.283 ton tahun 2009) dari Indonesia ke Singapura.

Peningkatan akses pasar buah-buahan ke China telah dilakukan melalui penyelesaian

kesepakatan Protokol Karantina untuk buah Salak dan Manggis, serta akan

diselesaikan untuk 10 jenis buah-buahan lainnya dalam waktu dekat. Selain kegiatan

promosi dalam berbagai event di China, juga telah dilakukan kerjasama antara eksportir

Indonesia dengan importir China yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan

ditanda tangani pada saat kegiatan Indonesian Tropical Fruit Festival pada arena

Shanghai World Expo tanggal 2 Oktober 2010 yang lalu.

Tabel 9. Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian

KementanVolume (Kg) Pert.

(persen)

Nilai (USD) Pert.

(persen)2009 2010 2009 2010

Ekspor 25.313.891.608 25.810.560.542 2 19.765.248.230 28.728.635.189 45

Impor 12.349.653.442 14.822.521.792 20 8.968.783.548 12.334.457.340 38

Neraca 12.964.238.166 10.988.038.750 (15) 10.796.464.682 16.394.177.849 52

Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010

Di samping itu, juga diwujudkan oleh Kegiatan utama Program Pengembangan

Agribisnis sebanyak 5 kegiatan. Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran rata-

rata mencapai 97,83 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai

kelompok kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu.

Indikator sasaran adalah berkembangnya agroindustri perdesaan. PPeenngguukkuurraann

ppeennccaappaaiiaann iinnddiikkaattoorr ssaassaarraann mmeennccaappaaii 8866,,6644 ppeerrsseenn.. IInnddiikkaattoorr ssaassaarraann tteerrsseebbuutt

bbeerruuppaa:: terlaksananya kegiatan UPJA unggas sebanyak 26 kelompok, tersedianya



peralatan IB 200 paket, terlaksananya unit pelaksana P2SDS di 18 provinsi,

tersedianya kendaraan roda 2 bagi inseminator 300 unit, pengembangan produksi

pakan skala kecil 10 kelompok, pengembangan ternak sapi perah sebanyak 15

kelompok, pemberdayaan kelompok peternak kelinci sebanyak 9 klp, pemberdayaan

kelompok peternak puyuh 11 klp, pemberdayaan kelompok peternak babi ramah

lingkungan 5 klp, optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi birahi sebanyak 9.000

akseptor, diterapkannya jaminan mutu dan keamanan pangan di 33 provinsi, standar

secara handal oleh pembina dan pelaku usaha sebanyak 100 orang, dihasilkannya

pengawas mutu kakao yang kompeten sebanyak 103 orang,dihasilkannya pengawas

mutu bokar yang kompeten sebanyak 69 orang, dihasilkannya auditor internal

laboratorium yang kompeten 25 orang, tersedianya SDM pendamping di 33 provinsi,

terukurnya rendemen TBS kelapa sawit untuk menyempurnakan Permentan penetapan

harga TBS kelapa sawit produksi perkebun 9 dokumen, terbangunnya agroindustri

tepung singkong dan sagu di 13 kabupaten/ kota, serta beroperasinya, terbangunnya

agroindustri beras untuk ekspor di 6 kabupaten/ kota dan beroperasinya, kemampuan

kabupaten/ kota untuk memproduksi karet bokar bersih di 15 kabupaten/ kota,

kemampuan kabupaten/ kota memproduksi kopi kualitas ekspor di 16 kabupaten/ kota,

terbangunnya agroindustri mete dan minyak atsiri di 16 kabupaten/ kota dan

beroperasinya/terbangunnya agroindustri susu di 16 kabupaten/ kota dan

beroperasinya/terbangunnya agroindustri hortikultura di 12 kabupaten/ kota dengan

capaian 100 persen, beroperasinya grading packaging secara optimal di 6

kabupaten/kota, beroperasinya PPTSK secara optimal di 37 kabupaten/ kota,

terbangunnya agroindustri gula merah di 1 kabupaten dan beroperasinya.

meningkatnya produksi dan laju pertumbuhan produksi tercapai 95,75 persen dari

target.

2. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas.

Indikator sasarannya adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik, populasiternak, dan fasilitasi produksi perkebunan. Pengukuran pencapaian indikator sasaranmeningkatnya penggunaan pupuk organik dan non organik, pupulasi ternak, fasilitasiproduk perkebunan mencapai 91,56 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:penggunaan pupuk organik, dan terkawalnya pengadaan RP3O di 33 provinsi, jjuummllaahhkkeelloommppookk ppeennggeemmbbaannggaann iinntteeggrraassii ttaannaammaann--tteerrnnaakk,, jjuummllaahh kkeelloommppookk ppeennggeemmbbaannggttaannaammaann--uunnggggaass,, jjuummllaahh BBaattaammaass,, jjuummllaahh ddeemmpplloott bbiiooggaass bbaabbii//uunnggggaass ddaann jjuummllaahhkkeelloommppookk ppuuppuukk oorrggaanniikk kkoottoorraann hheewwaann..

3. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan PerkebunanKomersial (Bahan Baku Bio Energi)

Indikator sasaran yang ditetapkan subsektor Perkebunan melaksanakan 13 (tiga belas)

fokus kegiatan utama. Indikator sasaran mencapai 77,46 persen, yang terdiri dari:

a. Revitalisasi Perkebunan untuk kelapa sawit seluas 125.000 ha, Karet 10.000 ha,

dan kakao untuk tahun 2010 tidak ditargetkan, sehingga total pengembangan

revitalisasi untuk melaksanakan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi seluas

135.000 ha. Realisasi untuk kelapa sawit seluas 26.332 ha (21,07 persen) dengan

jumlah petani 12.126 KK dan untuk karet seluas 1.886 ha (18,86 persen) dengan

jumlah petani 1.046 KK. Sedangkan untuk kakao yang tidak ditargetkan ternyata

dapat dilaksanakan dengan realisasi seluas 128 ha dengan jumlah petani 94 KK.



Sehingga total realisasi Revitalisasi Perkebunan seluas 28.346 ha atau mencapai

20,99 persen.

b. Akselerasi peningkatan produksi gula sebesar 2.996 ribu ton dan dapat terealisasi

sebesar 2.390 ribu ton atau mencapai 80,00 persen.

c. Meningkatkan produksi tanaman kapas di dalam negeri agar kebutuhan bahan

baku serat (khususnya kapas) pada industri TPT nasional yang terus meningkat

dari tahun ke tahun semakin terpenuhi, meningkatkan ekspor sekaligus devisa dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkapasan baik di hulu, intermediate

maupun di hilir. Namun untuk tahun 2010 sasaran produksi yang akan dicapai

tersebut masih rendah yang terealisasi sebesar 3.779 ton atau mencapai 14,01

persen.

d. Kelapa Sawit-Ternak, Kopi-Ternak, Tebu- Ternak, dan Kakao-Ternak yang

dilaksanakan sebanyak 27 paket di 16 Provinsi 24 Kabupaten dan realisasi fisik

rata-rata hampir 100 persen. Usaha budidaya tanaman perkebunan secara melekat

dihadapkan pada fluktuasi harga jual. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut

maka dikembangkan cabang usahatani ternak, dengan memanfaatkan potensi

hasil samping dan limbah yang tersedia yaitu hasil samping dari tanaman untuk

pakan ternak, dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai pupuk dan biogas,

meningkatkan pendapatan petani dan mempertangguh usahatani perkebunan

rakyat. Serta kegiatan ini sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging

tahun 2010, kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan wilayah. Sehingga

sasaran untuk mendukung swasembada daging dapat tercapai.

e. Pengembangan DME berbasis jarak pagar dimulai dengan memfasilitasi

pembangunan kebun induk, pengembangan tanaman, pengadaan UPH dan

kompor serta pembangunan rumah Unit Pengolahan Hasil (UPH) di 13 provinsi.

Namun demikian di dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan benih unggul,

maka pengembangan tanaman tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tahun

2010 telah dilaksanakan pengembangan jarak pagar seluas 534 ha yang tersebar

di 7 Provinsi 7 Kabupaten telah terealisasi fisiknya sebesar 86,90 persen dan

pengadaan sarana kompor 375 unit dengan realisasi fisik 62,20 persen; Sehingga

sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman jarak pagar di areal perkebunan

sebesar 15 ribu ton baru tercapai sebesar 7,5 ribu ton atau mencapai 50,00 persen.

f. Pengembangan Kelapa Terpadu (Kelapa Dalam), untuk meningkatkan

produktivitas usaha tani kelapa secara berkelanjutan. Indonesia dengan kondisi

alam dan iklim yang mendukung mempunyai potensi dalam pengembangan

komoditas kelapa. Berdasarkan data yang ada, tingkat produktivitasnya mengalami

penurunan yang diakibatkan karena pohon kelapa sudah berumur sangat tua.

Untuk itu kegiatan yang dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan

Pengembangan Kelapa Terpadu, pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan yang

meliputi : (a) Rehabilitasi bangunan untuk 10 unit dengan realisasi fisik mencapai

41,90 persen, (b) Peremajaan kelapa terpadu seluas 37.074 ha dengan realisasi

fisik mencapai 89,50 persen, (c) Pengembangan kelapa di wilayah PLG seluas

800 ha dengan realisasi fisik 89 persen, (d) Pembinaan dan pengawalan kelapa

terpadu sebanyak 76 kegiatan dengan realisasi fisik telah mencapai 100 persen,

dan (e) Penguatan kelembagaan petani kelapa terpadu dengan realisasi fisik



sebesar 100 persen. Sehingga diharapkan dengan program tersebut dapat

membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus menyerap

tenaga kerja di perdesaan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman

kelapa yang ditargetkan sebesar 3.266.447 ton telah tercapai 100 persen.

g. Pengembangan Komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan dengan.

sasaran untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor yang ditargetkan seperti:

(a) Kelapa Sawit sebesar 23.109 ribu ton tercapai 19.760 ribu ton atau 85,51

persen; (b) Jambu Mete sebesar 145.000 ton tercapai 100 persen, (c) Karet

sebesar 2.681 ribu ton tercapai 2.592 ribu ton (96,68 persen); (d) Kakao sebesar

988.000 ton tercapai 845.000 ton atau 85,53 persen, dan (e) Kopi Robusta sebesar

698.000 ton tercapai 479.000 ton atau 68,62 persen. Sehingga sasaran

pengembangan komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan yang

rarat-rata mencapai 87,27 persen.

h. Pengembangan Teh Rakyat dan Rempah seluas 5.568 ha di 7 Provinsi tersebar

di 14 Kabupaten. Sasaran yang dicapai untuk pengembangan Teh Rakyat dan

Rempah adalah: (a) Terfasilitasinya peningkatan produksi Teh yang ditargetkan

sebesar 168.000 ton dengan realisasi sebesar 150.342 ton atau 89,49 persen; (b)

Terfasilitasinya peningkatan produksi Lada yang ditargetkan sebesar 82.930 ton

telah terealisasi sebesar 84.218 ton atau 101,55 persen; (c) Terfasilitasinya

peningkatan produksi Cengkeh yang ditargetkan sebesar 77.520 ton telah

terealisasi sebesar 88.033 ton atau 105,82 persen; (d) Terfasilitasinya peningkatan

produksi Pala yang ditargetkan sebesar 11.893 ton telah terealisasi sebesar 11.893

ton atau 100 persen. Sehingga capaian sasaran pengembangan Teh Rakyat dan

Rempah dengan rata-rata yang mencapai 99,22 persen.

i. Pengembangan Kopi Specialty seluas 5.323 ha di 12 Provinsi. Sasaran

pengembangan Kopi Specialty adalah untuk meningkatkan produksi ekspor Kopi

yang ditargetkan sebesar 698.000 ton dan telah tercapai sebesar 479.000 ton atau

mencapai 68,62 persen.

j. Pengembangan Komoditas Spesifik (Kina, Nilam, Rami, Pinang, Gambir) seluas

388 ha di 7 Provinsi 5 Kabupaten. Sasaran yang telah tercapai dari komoditi

spesifik yaitu : (a) Kina dengan target 76 persen dan terealisasi 76 persen atau

tercapai 100 persen; (b) Nilam dengan target 76 persen dan terealisasi 50 persen

atau tercapai 65,79 persen; (c) Rami dengan target 76 persen dan terealisasi 15

persen atau tercapai 20 persen; (d) Pinang dengan target 76 persen dan terealisasi

76 persen atau tercapai 100 persen; dan (e) Gambir dengan target 76 persen dan

terealisasi 76 persen atau tercapai 100 persen, sehingga rata-rata capaian sasaran

produksi komoditi spesifik sebesar 77,16.

Namun untuk pengembangan Nilam dan Rami yang produktivitasnya masih

rendah, dengan harga yang berlaku, dan usaha tani Rami tidak mampu bersaing

dengan komoditas alternatifnya. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan

oleh penggunaan bahan tanaman yang kurang baik mutunya (klon tidak murni dan

bibit dari segala sumber, yaitu berupa rizoma, bonggol, maupun batang), pemilihan

daerah tidak selektif dan pupuk belum sesuai. Sebagai bahan pembuatan tekstil

hubungan serat rami dengan serat kapas bersifat substitusi. Artinya agar dapat



menggantikan serat kapas, serat rami harus mempunyai keunggulan kompetitif

baik harga maupun mutu.

k. Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan di 32 Provinsi berupa pembangunan,

pemurnian dan pemeliharaan kebun benih, kebun induk, kebun entres, dan blok

penghasil tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT), penguatan kelembagaan

perbenihan yang kegiatannya meliputi : a) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk,

Penilaian dan Penetapan BPT dan PIT Kelapa b) Fasilitasi Pembangunan Kebun

Entres Karet c) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete dengan kebun

sumber benih Jambu mete , d) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jarak Pagar,

dimana luas Kebun Induk jarak pagar, e) Fasilitasi Penyediaan Benih Kelapa

Sawit, f) Fasilitasi Penyediaan Benih Kemiri Sunan yang berasal dari BPT pohon

induk kemiri sunan, g) Pembangunan Kebun Koleksi Nasional Sumber Daya

Genetik Kelapa Sawit, Fasilitasi Penyediaan Benih Kakao Somatic Embryogenesis

(SE), h) Fasilitasi Penyediaan Benih Kopi, i) Fasilitasi Penyediaan benih untuk

Komoditi Spesifik, j) Penguatan Kelembagaan Perbenihan

Dari uraian kegiatan Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan tersebut untuk

mencapai sasaran dalam mendukung penyediaan benih tanaman perkebunan yang

bermutu dengan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat yang

ditargetkan sebesar 45 persen dan dapat terealisasi dengan sasaran fisik yang

mencapai 35 persen atau tercapai 77,78 persen.

l. Revitalisasi Perlindungan Perkebunan. sasaran yang dicapai adalah

memfasilitasi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 72,50

persen dari potensi produksi dan realisasi fisik yang dicapai sebesar 72,20 persen

atau mencapai 99,59 persen.

m. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pengembangannya

mulai tahun 2009. Gernas Kakao yang direncanakan selama 3 tahun (2009-2011)

dengan nilai anggaran yang ditetapkan sebesar 3 trilyun rupiah dengan

pembebanan anggaran pada BA 999 dari Kementerian Keuangan. Disamping

Gernas kakao, terdapat juga pengembangan yang dilakukan secara reguler melalui

dana Tugas Pembantuan dengan kegiatan Revitalisasi dan Non Revitalisasi.

Produksi komoditas perkebunan umumnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan

produksi didorong oleh produk CPO kelapa sawit sebesar 19.760.010 ton, karet

kering sebesar 2.591.940 ton, kopra kelapa sebesar 3.266.450 ton, biji kakao

kering sebesar 844.630 ton dan biji kopi berasan sebesar 698.000 ton, gula tebu

sebesar 2.694.230 ton. Komoditas yang produksinya meningkat sangat nyata

selama pelaksanaan RPJM pertama adalah jarak pagar dan kapas dengan laju

pertumbuhan per tahun masing-masing mencapai 295,54 persen dan 67,05

persen. Komoditas lain yang produksinya meningkat cukup tinggi adalah kelapa

sawit (11,96 persen), karet (3,07 persen), tebu (4,49 persen), kopi (1,77 persen),

jambu mete (1,63 persen), kelapa (1,07 persen), lada (1,55 persen), dan cengkeh

(9,68 persen). Namun demikian masih terdapat komoditas yang rata-rata

produksinya mengalami penurunan, yaitu tembakau dan teh dengan laju

penurunan per tahun mencapai 3,15 persen dan 1,81 persen meskipun kemudian

cenderung naik kembali.



4. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan

Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pertanian organik dan

Pertanian berkelanjutan mencapai 63,27 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:

jaminan mutu serta sertifikasi produk pertanian mencapai 63,27 persen. Indikator

sasaran berupa tersedianya inspektor keamanan pangan yang kompeten 26 orang dan

inspektor pangan organik yang kompeten 24 orang, sertifikasi organik untuk 10

gapoktan, terbentuk dan terverifikasinya OKKPD 14 lembaga, ditetapkannya SNI

produk pertanian oleh BSN sebanyak 17 dokumen, diterapkannya sistem jaminan mutu

oleh 70 poktan/ gapoktan, dilaksanakannya pedoman kerjasama dan harmonisasi SAP

2 kesepakatan, ditetapkannya standar mutu harmonisasi sebanyak 9 standar,

beroperasinya usaha pengolahan kompos dan biogas sebanyak 21 poktan;

perumusan/revisi SNI, fasilitasi pengembangan hortikultura organik dan pengembangan

hortikultura di DAS.

5. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan KepadaPetani/Pelaku Agribisnis.

Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya prestasi kerja para petugas,

petani, peternak, promosi, mencapai 95 persen. Indikator sasaran berupa: penilaian

petani/pelaku agribisnis di 33 Provinsi, terlaksananya lomba kelompok ternak dan

petugas, pemasyarakatan produk buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, pekan Flori

dan Flora Nasional, partisipasi pemasyarakatan tanaman hias dan hortikultura,

meningkatnya jaringan bisnis/networking antara pelaku usaha agribisnis Indonesia

dengan pelaku usaha luar negeri dalam 6 event pameran/misi dagang internasional di 6

negara, terciptanya dukungan 2 negara terhadap citra positif persawitan Indonesia

dalam event green campaign, tercapainya 25 dokumen kesepakatan/kebijakan baru

dalam rangka memperlancar akses pasar ekspor, perlindungan produk pertanian dalam

negeri, keseimbangan supplay demand dan peningkatan daya saing, tersedianya 3

jenis kebijakan (Tarif Bea Masuk, Biaya Keluar dan PPN) yang melindungi kepentingan

pelaku usaha produk pertanian dalam negeri, termanfaatkannya 3 dokumen bahan

rekomendasi kebijakan dan informasi peluang pasar oleh instansi pembina, pelaku

usaha dan stakkeholder, terbinanya 6 komoditas strategis dalam memanfaatkan

peluang pasar ekspor dan kesepakatan dengan negara mitra ekspor; tersedianya 1 unit

cool storage sebagai sarana pemasaran mendukung ekspor; terbinanya SDM di 3

provinsi wilayah sentra produksi di bidang pemasaran ekspor; meningkatnya

stakkeholder yang memanfaatkan informasi pengembangan pasar ekspor di 33

provinsi; terjadinya transaksi dari 3 event promosi dalam negeri sebesar Rp. 46,8 miliar;

meningkatnya kinerja, prestasi pribadi dan kinerja 24 poktan/ pelaku usaha/ lembaga

penerima penghargaan ketahanan pangan bidang PPHP.

Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Target Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2010 sebesar 105, jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2010 sebesar 103,01 atau 98,10 persen. Apabila dibandingkan dengan

capain NTP 2009 sebesar 101,20 mengalami peningkatan sebesar 1,79 persen. Hal ini

menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari indeks harga yang



dibayarkan petani. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang

sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan

salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP

disebut salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani

Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran kegiatan pendukung peningkatan

kesejahteraan petani rata-rata mencapai 100,58 persen dari target. Sampai dengan

Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,58 persen. Indikator tersebut

berupa: berkembanya usaha agribinis di perdesaan melalui Gapoktan sebanyak 10.000

desa/Gapoktan realisasinya mencapai 8.587 desa/Gapoktan atau 85,87 persen dari

target, berkembangnya penyuluhan di lokasi PUAP, dan meningkatnya kapasitas

kemampuan pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia mitra tani PUAP

rata-rata mencapai 100 persen dari target.

b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 danPenggerak Membangun Desa (PMD)

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,09 persen. Indikator tersebut

berupa: berkembangnya usaha tani di lingkungan LM3, tersalurnya bantuan modal

usaha LM3 dan PMD. Sasaran ini diwujudkan oleh kegiatan Penguatan Kelembagaan

Ekonomi Petani melalui LM3 dan PMD; kegiatan LM3 tanaman pangan sebanyak 589

paket, SMD sebanyak 700 paket, penyelamatan sapi betina produktif 125 kelompok,

pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis hortikultura kepada LM3 di 434

ponpes.

c. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian danKewirausahaan Agribisnis

Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 108,54 persen. Indikator sasaran

ini berupa: meningkatnya kesadaran kelompok tani alumni SL-PHT dalam mengurangi

luas serangan OPT pada tanaman perkebunan mencapai 59,38 dari target. Revitalisasi

Perlindungan Perkebunan untuk melaksanakan pengendalian OPT dan non OPT

seluas 8.332 ha, pengendalian kebakaran dan gangguan usaha perkebunan (GUP),

SL-PHT perkebunan di 19 Provinsi. jumlah petani peserta SL-PHT pada tahun 2010

sejumlah 78 kelompok tani atau sejumlah 1.950 orang/petani dan telah menyelesaikan

pelatihan/capaian fisiknya 84 persen, terfasilitasinya PIA di UPT Pelatihan,

terfasilitasinya peningkatan kapasitas kompetensi Widyaiswara, terfasilitasinya

peningkatan kapasitas pengelola P4S, terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur,

terselenggaranya pelatihan bagi non-aparatur, terselenggaranya kerjasama pelatihan

luar negeri bagi negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Pasifik dan Afrika,

terstandardisasi & terakreditasinya jenis profesi SDM pertanian, meningkatnya kualitas

lembaga pendidikan, meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur, terlaksananya

kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri, terevaluasinya pelaksanaan retooling di

bidang kelapa sawit, tersusunnya SKKNI bidang pertanian, terfasilitasinya sertifikasi

penyuluh pertanian, terfasilitasinya pembentukan LSP/LDP, meningkatnya kompetensi

Bahasa inggris guru dan dosen, peningkatan keterampilan dasar teknis instruksional



dosen STPP, pengembangan Assesor Kompetensi bersertifikat, terbina dan

terakreditasinya P4S, dan terfasilitasinya kelembagaan P4S, tersalurnya bantuan

modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik menjadi wirausahawan muda, tersalurnya

fasilitasi bagi SPP untuk pendampingan wirausahawan muda pertanian,

terselenggaranya Diklat Fungsional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian,

terlaksananya magang dan SL penerapan GAP/SOP oleh petani dan kelompok tani

hortikultura di 20 provinsi.

d. Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian danPengembangan Kelompok Tani

Pengukuran pencapaian indikator sasaran 100 persen. Indikator sasaran berupa:

pembinaan dan penyuluhan pertanian, tumbuhnya usaha agribisnis dan kelembagaan

petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA), tumbuhnya

penyuluh swadaya, tumbuhnya kepengurusan FMA, terfasilitasinya kemitraan petani

dengan perusahaan/swasta, terbangunnya gedung BPP baru, terehabilitasinya gedung

BPP lama, tersedianya perlengkapan kantor untuk BPP, tersusunnya pedoman FMA,

pedoman pembentukan kelembagaan tani, kurikulum pelatihan agribisnis dan pedoman

Monev FEATI, terbimbing dan terbinanya pelaksanaan FEATI, dan terselenggaranya

rencana aksi anti korupsi di lokasi FEATI. Nilai capaian rata-rata indikator Input

mencapai 86,75 persen, Output rata-rata mencapai 100,68 persen dan Outcome rata-

rata mencapai 100 persen.

3.4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Di samping sasaran strategis Kementerian Pertanian masih ada dukungan sasaran

operasional yang berisifat manajemen pembangunan pertanian, yaitu: Kebijakan,

Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi, Pengembangan

Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarustamaan gender dan

Penyelesaiaan masalah-masalah mendesak dan bencana Alam. Pengukuran

pencapaian indikator sasaran mencapai 95,60 persen. Indikator tersebut berupa:

Keuangan, Kepegawaian, Monev, Pengembangan Data Statistik dan Informasi

Kerjasama serta Pengarustamaan Gender dan Penyelesaian Masalah-Malasah

mendesak dan Bencana Alam bidang Peternakan, bidang Tanaman Pangan,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dukungan manajemen SDM Pertanian di

Kawasan FEATI, dukungan manajemen Perkebunan.

Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi melalui program penunjang Kepemerintahan

Yang Baik. Program ini telah menghantarkan Kementerian Pertanian menurunkan

Kerugian Negara (KN) dari Rp. 46,5 Miliar menjadi Rp. 27,3 Miliar atau 41,29 persen.

Selain itu berdasarkan survei integritas yang telah dilakukan oleh KPK tahun 2010,

Kementerian Pertanian menduduki peringkat pertama (score 7,63 dari skala 10)

sebagai Lembaga Publik yang memiliki integritas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

pencegahan KKN dan penegakan Good Governence and Clean Governence di

lingkungan Kementerian Pertanian sudah pada jalur yang tepat (on the right track).

3.4.1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara(Internal)

Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran berkisar 41,96 hingga 100 persen dari

taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai



berikut. Pengukuran pencapaian sasaran secara umum pencapaian hasil kegiatan telah

mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Beberapa kegiatan

yang mencapai target antara lain audit kinerja terhadap 405 Satker atau 105,47 persen

dari target sebanyak 384 Satker; pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap 4

kegiatan atau 200 persen dari target sebayak 2 kegiatan; evaluasi terhadap LAKIP

Eselon I sebanyak 12 LAKIP atau 100 persen dari target 12 LAKIP; evaluasi

program/kegiatan strategik terhadap 4 kegiatan atau 100 persen dari target sebanyak 4

kegiatan; reviu laporan keuangan sebanyak 2 laporan atau 100 persen dari target

sebanyak 2 laporan; dan pengawalan program/kegiatan strategis sebanyak 4 laporan

atau 100 persen dari target. Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran

Rp.27.174.687.720 dengan realisasi Rp.21.693.372.216 atau 79,82 persen.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Penyelenggaraan

Pengawasan dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) akuntabilitas tahun 2010

rata-rata mencapai 92,84 persen. Sasaran ini hanya bersifat keluaran, karena hasil

pemeriksaan dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan manajemen.

3.4.2 Beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai target.

Audit anggaran bantuan luar negeri (BLN) terhadap 17 Satker atau 70,83 persen dari

target sebanyak 24 Satker; audit khusus/investigasi terhadap 14 kasus pengaduan atau

38,89 persen dari target sebanyak 36 kasus; monitoring penyelesaian TLKN pada 31

Provinsi atau 96.88 persen dari target; dan pengawalan dan pendampingan proses

pengadaan barang dan jasa sebanyak 8 kegiatan atau 66,67 persen dari target

sebanyak 12 kegiatan.

Secara umum outcome maupun benefit dari kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan

dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal

adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit yang dapat digunakan untuk melakukan

perbaikan manajemen dari satker yang diperiksa. Salah satu indikator kinerja yang

digunakan adalah semakin menurunnya saldo nilai kerugian negara yang ditemukan

dalam audit sebagai tindak lanjut terhadap berbagai saran dalam laporan hasil

pemeriksaan baik yang menyangkut temuan administrasi maupun temuan kerugian

negara.

3.4.3 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja ini karena sifatnya hanya

fasilitasi dan monitoring, maka tidak disajikan secara rinci, karena hanya bersifat

fasilitasi sarana dan prasarana penunjang.

3.4.4 Pendidikan Tinggi

Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan tinggi pertanian di

STPP sebanyak 557 orang lulusan STPP atau 100 persen dari target, dan lulusan

retooling sebanyak 687 orang atau 100 persen dari target. Pengukuran kinerja kegiatan:

Input berupa dana Rp.19.844.600.000 terealiasi Rp.16.757.711.400 atau sebesar 84,44

persen, Output rata-rata 100 persen.



3.4.5 Pendidikan Menengah

Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan menengah

sebanyak 5.000 orang atau 100 persen dari target. Nilai capaian kinerja kegiatan: Input

berupa dana sebesar Rp.55.113.000.000 terealisasi Rp.46.440.913.700 atau 84,26

persen, Output rata-rata 100 persen.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2010 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Kementerian Pertanian

sebesar Rp. 8,95 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 (tujuh)

Program Pembangunan Pertanian dimana sebesar 20 persen berada di pusat dan 80

persen dialokasikan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Alokasi anggaran

tersebut telah memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah. Alokasi anggaran di

pusat sebagian besar dimanfaatkan langsung oleh petani di seluruh Indonesia seperti

untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan, sedangkan ke daerah

disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk

membiayai kegiatan operasional dan fisik. Secara total sampai dengan Desember 2010

realisasi penyerapannya mencapai Rp. 8,03 triliun atau 89,69 persen. Penyerapan

anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan

31 Desember 2010 seperti (Tabel III.10 Lampiran).

3.6. Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian tahun 2010 masih banyak ditemui

hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/

ditanggunglangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

1. Cakupan tugas, komoditas dan tanggung jawab dalam pembangunan pertanian

sangat besar, serta keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Pembangunan Pertanian

yang terintegrasi dalam suatu kawasan telah dicoba untuk di wujudkan dengan

berbagai kegiatan, namun demikian besarnya wilayah kerja yang secara geografis

terpisah-pisah dalam kepulauan dan memiliki beragam agroklimat dan agro

ekosistem secara teknis membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.

2. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok (SCM) dan pasar yang

berkeadilan di tingkat lapangan khususnya produk pertanian masih jauh dari

harapan. Petani dan produsen masih merasa kesulitan dalam mendapatkan

keuntungan yang proporsional dan pada umumnya mengalami kesulitan dalam

memecahkan permasalahan ini meskipun telah diinisiasi dengan pengaktifan

berbagai kelembagaan dan kelompok-kelompok usaha dalam membantu

menciptakan pasar yang adil.

3. Perhatian penggunaan sarana produksi lebih ditekankan pada aspek input produksi

(benih, pupuk dan pestisida), sementara pengembangan sarana peralatan dan

mesin produksi, penggunaan sarana modern masih terbatas. Dilain pihak

penerapan usahatani sesuai dengan norma dan aturan baku (GAP dan SOP)

belum memadai. Kemampuan institusi perbenihan (pemerintah, swasta maupun

penangkar) untuk menyediakan benih bermutu varietas unggul masih terbatas.

Selain itu insentif bagi pelaku usaha perbenihan (penangkar, produsen dan grower)



kurang memadai. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penggunaan/peredaran

benih asalan dan benih impor ilegal.

4. Permasalahan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian di daerah

yang masih rendah serta terbatasnya jumlah tenaga/petugas yang benar-benar

menguasai dibidang teknis, menyebabkan sebagian kegiatan mengalami

keterlambatan dan bahkan ada yang tidak dapat melaksanakan.

5. Masalah Administrasi dan Manajemen, antara lain:

a. Proses pencairan dana yang dibintang memerlukan waktu penyelesaian yang

lama.

b. Kebijakan anggaran nasional mengharuskan dilakukan revisi.

c. Belum lancarnya arus pelaporan dari satker lingkup Kementan dan pelaksanaan

kegiatan belum konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga

banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan akhir;

6. Masalah Kelembagaan dan SDM antara lain:

a. Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah, petani belum terlibat langsung

dalam kegiatan agribisnis secara utuh serta wawasan dan kemampuan SDM

kewirausahaan petani/kelompok juga masih lemah. Kegiatan usaha kelompok

juga berdasarkan hamparan dengan usaha campuran, belum menurut kelompok

komoditas, di samping kelompok yang ada masih berorientasi pada produksi.

b. Petugas pengelola keuangan yang telah mendapat pelatihan, dimutasikan ke

unit kerja lain.

c. Sumberdaya manusia pertanian baik kuantitas maupun kualitasnya masih

terbatas.

d. Penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah

berimplikasi kepada pelaksanaan kegiatan di daerah.

7. Masalah Teknis, antara lain:

a. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga mengakibatkan lemahnya posisi

tawar petani dan rendahnya akses petani ke sumber daya.

b. Terbatasnya akses modal petani untuk usaha pertanian.

c. Petani belum mengadopsi teknologi pertanian secara optimal.

d. Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat dari (1) keterbatasan sarana

dan prasarana pertanian, (2) serangan OPT, dan (3) dampak anomali iklim.

e. Ketergantungan bahan baku dan sarana produksi pertanian yang bersumber

dari impor.



3.7. Upaya dan Tindaklanjut.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan utama, akan ditempuh berbagai upaya,

antara lain:

1. Menerbitkan Pedum, juknis, SK Pengelola Keuangan, serta mengoptimalkan

pemanfaatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Ditjen

Perbendaharaan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berbagai perangkat aturan tersebut diupayakan untuk diselesaikan lebih awal dan

dikirim ke daerah tepat waktu, serta terlebih dahulu dilakukan sosialiasi.

2. Meningkatkan koordinasi di tingkat Pusat dengan melakukan pengembangan

jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral seperti:

Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, dan

lingkup Kementerian Pertanian. Koordinasi dilakukan dalam rangka penjabaran

tugas pokok dan fungsi unit kerja secara lebih jelas dan tegas antara tugas

pembinaan (steering), pengawasan (controling), dan pelaksanaan (rowing).

Peningkatan koordinasi antara Pusat dan Daerah melalui pertemuan-pertemuan di

pusat dan regional.

3. Upaya-upaya percepatan kegiatan melalui: (a) penetapan calon petani/calon lokasi

(CP/CL) lebih awal (T-1), (b) menggerakkan petugas lapangan untuk proaktif

mendampingi petani, (c) persiapan tender lebih awal, (d) penetapan pengelolaan

keuangan dilakukan lebih awal, dan (e) peningkatan monitoring dan evaluasi

dilapangan. Hal ini dalam rangka mencari jalan keluar yang tepat dalam

menyelesaikan permasalahan di daerah secara cepat dan tepat.

4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Prov/Kab/Kota) terkait

pergantian pejabat pengelola keuangan di daerah agar apabila terjadi pergantian

pejabat pengelola keuangan, harus dibarengi dengan penetapan pejabat yang

baru, hal ini dilakukan agar program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal

palang yang telah ditetapkan oleh daerah.

5. Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang realiasinya rendah

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta menghimpun

permasalahan, kendala dan hambatan yang timbul serta mencarikan jalan

keluarnya.

6. Perbaikan sistem perencanaan kinerja, dan perencanaan anggaran secara selektif.

7. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani serta

meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pelaku usaha di daerah.

8. Penerapan Good Agriculture Pratices (GAP), dan Perencanaan berbasis kinerja.

9. Meningkatkan penggunaan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan.



BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang

dilakukan Kementerian Pertanian dalam mendorong terwujudnya penguatan

akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Menteri Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud

pertanggungjawaban oleh Menteri Pertanian kepada Presiden RI dan masyarakat.

Kementerian Pertanian pada tahun 2010 telah menetapkan empat sasaran strategis,

yaitu: (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan

Diversifiaksi Pangan, (3) Peningkatan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, dan (4)

Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah melaksanakan

3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan

Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,

(3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Program

tersebut diimplementasikan ke dalam 26 kegiatan utama.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran: (1) Peningkatan Swasembada :

(a) kedelai mencapai 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering, (b) gula

mencapai 80,00 persen dari target 2.996 ribu ton, dan (c) daging sapi mencapai 106,80

persen dari target 412 ribu ton karkas, serta Swasembada Berkelanjutan: (d) padi

mencapai 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG, (e) jagung mencapai 92,75

persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering; (2) Peningkatan diversifikasi pangan,

antara lain; persentase penurunan konsumsi beras pertahun target 1,50 persen

realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen; persentase peningkatan

konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan

sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewani menunjukkan peningkatan yang

signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61, realisasinya 7,23 atau 156,83 persen;

persentase konsumsi buah-buahan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari

target 2,98 realisasinya mencapai 20,94, atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran

belum menunjukkan peningkatan dari target 2,45 capaiannya. (3) Peningkatan Daya

Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, yaitu: (a) Jumlah sertifikasi produk pertanian organik,

kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai

40 persen dari target 25 sertifikasi, (b) Persentase peningkatan produk olahan yang

diperdagangkan mencapai 95 persen dari target sebesar 20 persen, (c) Persentase

peningkatan substitusi tepung gandum/ terigu mencapai 80 persen dari target 5

persen, (d) Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu

untuk industri coklat dalam negeri mencapai 100 persen dari target 20 persen dan (c)

Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 858,44 persen dari

target 6,04 persen; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani dimana Nilai Tukar



Petani (NTP) mencapai 103,01 (98,10 persen) dari target NTP 2010 sebesar 105, hal

ini menunjukan kesejahteraan petani cenderung meningkat, walaupun laju

pertumbuhannya belum sesuai target.

Keberhasilan tersebut berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan nasional

(khususnya melalui penyediaan dan diversifikasi pangan), meningkatkan nilai tambah,

daya saing dan ekspor pertanian nasional serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat khususnya petani.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010

STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTORAT

JENDERAL

SEKRETARIAT

JENDERAL

DIREKTORAT

JENDERAL

PRASARANA DAN

SARANA

PERTANIAN

DIREKTORAT

JENDERAL

TANAMAN

PANGAN

DIREKTORAT

JENDERAL

HORTIKULTURA

DIREKTORAT

JENDERAL

PERKEBUNAN

DIREKTORAT

JENDERAL

PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

DIREKTORAT

JENDERAL

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL

PERTANIAN

BADAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN

DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA PERTANIAN

BADAN KETAHANAN

PANGAN

BADAN KARANTINA

PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN

WAKIL MENTERI

STAF AHLI

1. Bidang Lingkungan;2. Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;

3. Bidang Kerja Sama Internasional;4. Bidang Inovasi dan Teknologi;

5. Bdang Investasi Pertanian.


DIPA REALISASI %(1) (2) (3) (4) (5)01 SEKRETARIAT JENDERAL 1,475,369,329,000 1.255.954.884.644 85,12

02 INSPEKTORAT JENDERAL 66,097,200,000 54.228.210.400 82,04

03 DITJEN TANAMAN PANGAN 1,059,094,135,000 954.024.529.123 90,07

04 DITJEN HORTIKULTURA 418,949,550,000 387.978.800.337 92,60

05 DITJEN PERKEBUNAN 454,116,000,000 406.385.165.291 89,48

06 DITJEN PETERNAKAN 1,141,507,952,000 1.045.310.547.264 91,57

07 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 373,008,800,000 335.179.114.110 89,85

08 DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 926,834,418,000 820.479.227.062 88,52

09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 944,665,073,000 886.347.227.578 93,82

10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 1,247,591,158,000 1.092.432.585.352 87,56

11 BADAN KETAHANAN PANGAN 397,683,500,000 365.193.918.643 91,83

12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 448,006,857,000 424.773.729.055 94,81

8.952.923.972.000 8.028.287.938.859 89,67

TABEL III.10 REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

T O T A L

J U M L A H

ES1 U R A I A N



Jumlah

e d c b a Jml d c b a Jml d c b a Jml d c b a Jml Seluruhnya

1 Sekretariat Jenderal 4 10 8 39 82 143 142 96 407 231 876 63 62 40 57 222 1 6 0 3 10 1.251

2 Inspektorat Jenderal 0 5 38 23 23 89 29 29 69 43 170 4 19 10 19 52 0 3 0 0 3 314

3 Ditjen Tanaman Pangan 1 4 5 29 48 87 69 57 202 194 522 40 68 89 329 526 6 29 0 5 40 1.175

4 Ditjen Hortikultura 0 4 3 24 27 58 40 34 96 78 248 13 24 28 43 108 5 7 3 0 15 429

5 Ditjen Peternakan & Keswan 2 1 21 69 150 243 126 239 622 264 1.251 113 219 70 318 720 55 78 5 19 157 2.371

6 Ditjen Perkebunan 1 6 8 39 68 122 104 79 291 473 947 17 61 521 81 680 3 12 0 5 20 1.769

7 Ditjen Prasara & Sarana Pertanian0 2 3 15 19 39 33 25 69 52 179 14 17 27 18 76 2 0 0 0 2 296

8 Ditjen P2HP 0 5 5 26 40 76 48 54 71 47 220 21 26 24 9 80 2 1 0 0 3 379

9 Badan Litbang Pertanian 117 103 135 279 477 1.111 782 827 1.445 1.269 4.323 456 480 283 1.191 2.410 95 304 26 244 669 8.513

10 Badan Penyuluhan & PSDMP 5 10 29 86 184 314 201 195 370 381 1.147 84 105 146 490 825 44 96 30 81 251 2.537

11 Badan Ketahanan Pangan 1 4 1 16 19 41 33 34 136 51 254 9 12 9 19 49 0 2 0 1 3 347

12 Badan Karantina Pertanian 0 1 6 35 118 160 214 492 591 363 1.660 44 384 207 404 1.039 5 31 0 5 41 2.900

Jumlah 131 155 262 680 1.255 2.483 1.821 2.161 4.369 3.446 11.797 878 1.477 1.454 2.978 6.787 218 569 64 363 1.214 22.281

TABEL III.11. a. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIANMENURUT GOLONGAN/RUANG PER DESEMBER 2010

NO. UNIT ESELONGol.IV Gol.III Gol.II Gol.I



S3 S2 S1/D4 D3/SM SLTA SLTP SD

1 Sekretariat Jenderal 16 158 446 58 545 17 11 1.251

2 Inspektorat Jenderal 1 109 121 11 60 7 5 314

3 Ditjen Tanaman Pangan 3 71 374 49 616 32 30 1.175

4 Ditjen Hortikultura 7 69 160 13 151 12 17 429

5 Ditjen Peternakan 20 428 412 150 1.033 125 203 2.371

6 Ditjen Perkebunan 3 123 496 76 1.020 25 26 1.769

7 Ditjen PLA 1 40 126 12 105 7 5 296

8 Ditjen P2HP 8 72 171 17 106 3 2 379

9 Badan Litbang Pertanian 375 1.114 2.237 427 3.389 310 661 8.513

10 Badan Peng. SDMP 17 301 767 150 989 104 209 2.537

11 Badan Ketahanan Pangan 6 46 143 12 128 2 10 347

12 Badan Karantina Pertanian 5 431 851 228 1.334 26 25 2.900

TOTAL 462 2.962 6.304 1.203 9.476 670 1.204 22.281

TABEL. III.11.b DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010

TINGKAT PENDIDIKANNO. UNIT ESELON JUMLAH


L P

1 Sekretariat Jenderal 793 458 1.251

2 Inspektorat Jenderal 202 112 314

3 Ditjen Tanaman Pangan 735 440 1.175

4 Ditjen Hortikultura 265 164 429

5 Ditjen Peternakan 1.659 712 2.371

6 Ditjen Perkebunan 1.116 653 1.769

7 Ditjen PLA 185 111 296

8 Ditjen P2HP 202 177 379

9 Badan Litbang Pertanian 5.961 2.552 8.513

10 Badan Peng. SDMP 1.777 760 2.537

11 Badan Ketahanan Pangan 190 157 347

12 Badan Karantina Pertanian 1.882 1.018 2.900

14.967 7.314 22.281TOTAL

JUMLAH

TABEL III.iii8.e. VALIDASI AKHIR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN

KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010

JENIS KELAMINNO. UNIT ESELON

laporan akuntabilitas kinerja kementerian …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip kementan...

Documents