laporan akuntabilitas kinerja -...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

TAHUN 2011

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 i

KATA PENGANTAR

Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) sebagai salah satu unit kerja/organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

LAKIP Pusluhtan Tahun 2011 ini disusun guna memberikan pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011.

Tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan Pusluhtan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi digambarkan dalam kesatuan bab dalam format laporan yang berisi: Ringkasan Eksekutif; Bab I. Pendahuluan (A. Latar Belakang, B. Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja, D. Lingkungan Strategi Organisasi); Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (A. Rencana Strategis, B. Rencana Kinerja Tahunan, C. Penetapan Kinerja); Bab III. Akuntabilitas Kinerja (A. Hasil Pengukuran Kinerja, B. Analisis Pencapaian Kinerja, C. Evaluasi Kinerja, D. Kinerja Analisis Efisiensi Capaian Indikator); Bab IV. Penutup.

Hasil pengukuran kinerja Pusluhtan, Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan 88,51% (berhasil) dan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 88,04% (berhasil).

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Pusluhtan Tahun 2011 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran-saran dari berbagai pihak terkait untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Februari 2012

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Dr. Ir. MOMON RUSMONO, MS NIP. 19610524.198603.1.003

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Tahun 2011 merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi Pusluhtan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dasar hukum pembentukan Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Adapun fungsi Pusluhtan adalah: (1) pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; (2) penataan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, dan (3) pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani.

Visi Pusluhtan adalah menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif inovatip dan berwawasan global.

Adapun misi Pusluhtan adalah : (1) mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (2) mengembangkan kelembagaan dan pertanian yang profesional; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan usahatani yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pusluhtan adalah: (1) Mengembangkan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (2) Mengembangkan metoda, materi, sarana prasarana dan pembiayaan sesuai programa penyuluhan pertanian; (3) Menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal; (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) Menata dan mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (6) Menata dan mengembangkan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.

Sasaran strategis yang ingin dicapai: (1) Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; (2) Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian; (3) Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani), dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan; (4) Tersedianya meteri-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik; (5) Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan; (6) Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan; (7) Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta); (8) Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 iii

THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompentensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta; (9) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani); (10) Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani); (11) Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis; dan (12) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani.

Arah kebijakan Pusluhtan adalah: (1) Penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; (2) Pemantapan programa penyuluhan pertanian diarahkan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (3) Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan pemajuan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (4) Pengembangan kelembagaan penyuluhan diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis; (5) Pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat Polivalen di tingkat desa dan Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat; (6) Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung kebijakan satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta; (7) Pemantapan penyuluhan pertanian ditujukan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengubah pola pikir dari sistem usaha tani tradisional ke arah yang lebih modern, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani.

Program Pusluhtan Tahun 2010 – 2014 meliputi: (1) Pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; (2) Pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; (3) Pemberdayaan kelembagaan petani dan usaha tani.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan 88,51% (berhasil) dan Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 88,04% (berhasil).

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ ii

DAFTAR ISI ………………. ........................................................................ iii

DAFTAR TABEL ……………………… ....................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi................................................................... 1

C. Organisasi dan Tata Kerja ...................................................... 4

D. Lingkungan Strategis Organisasi............................................ 4

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. 6

A. Rencana Strategis (Renstra) .................................................. 6

A.1 Visi ................................................................................. 6

A.2 Misi ................................................................................ 6

A.3 Tujuan ............................................................................ 6

A.4 Sasaran .......................................................................... 7

A.5 Kebijakan ....................................................................... 11

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ........................................... 11

C. Penetapan Kinerja .................................................................. 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 16

A. Hasil Pengukuran Kinerja ....................................................... 16

B. Analisis Pencapaian Kinerja ................................................... 18

C. Evaluasi Kinerja...................................................................... 18

D. Kinerja Analisis Efisiensi Capaian Indikator ........................... 18

BAB IV. PENUTUP ... .................................................................................. 20

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Pusluhtan selama Tahun 2010-2014 ............................................................................... 8 Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian .................... 12 Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011 ............ 14 Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011 ........................................................................................ 16

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 vi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jumlah Aparatur Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011

2. Dukungan Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011

LAPORAN LAKIP PUSLUHTAN 2011 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan ini menyangkut aspek perencanaan kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen, kerjasama dan anggaran. Adapun pemerintah pusat memiliki peranan dalam: (1) menyusun kebijakan nasional penyuluhan pertanian; (2) merumuskan pedoman, norma dan peraturan-peraturan di bidang penyuluhan pertanian; (3) merumuskan standar minimal, akreditasi ketenagaan dan kelembagaan, sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian; dan (4) mengembangkan kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.

Namun demikian peta kewenangan dan tanggung jawab di antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian telah berubah dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pada tanggal 15 November 2006. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat mempunyai tugas: (1) menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; (2) menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan; (3) melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan; (4) melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan (5) melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

B. Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian (Pusbangluhtan) adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Selanjutnya rincian tugas pekerjaan Unit Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Tugas pokok Pusluhtan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan


pelaporan pelaksanaan kegiatan, sedang fungsi Pusluhtan adalah sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;

2. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

3. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

4. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Uraian mengenai tugas dan fungsi masing-masing bidang/sub bidang lingkup Pusluhtan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagai berikut:

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

1. Bidang Program dan Informasi;

2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana daan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan

2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan materi di bidang penyuluhan pertanian.

Bidang Program dan Informasi terdiri atas:

1. Subbidang Program dan Kerjasama; dan 2. Subbidang Informasi dan Materi.

Subbidang Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian.

Subbidang Informasi dan Materi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan materi di bidang penyuluhan pertanian.


Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; dan

2. penyiapan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas:

1. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan 2. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan.

Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Subbidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani; dan

2. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani terdiri atas:

1. Subbidang Kelembagaan Petani; dan 2. Subbidang Usahatani.

Subbidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani.

Subbidang Usahatani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas:

1. melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

2. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Pusluhtan dipimpin oleh satu Kepala Pusat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Sub Bidang dan Kelompok Penyuluh Pertanian dengan total jumlah pegawai 91 orang. Adapun struktur organisasi sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pusluhtan sebagai berikut.

2.

3.

4.

5.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Pusluhtan terdiri dari strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal yaitu kekuatan (strength) yang dimiliki Pusat Penyuluhan Pertanian yang dalam pelaksanaannya pengembangan SDM Pertanian meliputi :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu: (a) Bidang Program dan Informasi; (b) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan (c) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani; dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian Kepala Bidang pada Pusat Penyuluhan Pertanian didukung oleh 6 (enam) Sub Bidang yaitu: (a) Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan; (b) Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan; (c) Kasubbid Kelembagaan Petani; (d) Kasubbid Usahatani; (e) Kasubbid Program dan Kerjasama; dan (f) Kasubbid Informasi dan Materi;

2. Jumlah aparatur Pertanian di Pusluhtan sebanyak 85 orang dengan komposisi: SLTA kebawah sebanyak 19 orang (22,35 %) dan lulusan

KAPUSLUHTAN

Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan

Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan

Kasubbid Kelembagaan

Petani

Kasubbid Usahatani

Kasubbid Program dan Kerjasama

Kasubbid Informasi dan

Materi

Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Petani

dan Usahatani

Kabid Program dan Informasi

Kelompok Penyuluh


D1 sebanyak 1 orang(1,17 %), dan S3 ke bawah sebanyak 65 orang (76,47 %). Secara rinci disajikan pada Lampiran 1;

3. Dukungan anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Per Desember 2011 disajikan pada Lampiran 2.

Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan (weaknesses) dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yang dirasakan hingga saat ini :

1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas;

2. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan pihak terkait;

3. Dukungan sarana dan prasarana belum optimal.

Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu peluang (opportunities) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Keberadaan lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti: Bakorluh, Bapelluh, Dinas Pertanian, Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), dan Kelompoktani (Poktan);

2. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Honorer, Penyuluh Swadaya, dan Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP);

3. Dukungan atau sharing pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluha dan pengembangan SDM pertanian;

4. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (FEATI).

Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu tantangan (threats) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah, terutama dari segi pendidikan formal;

2. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian;

3. Lemahnya aksesbilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi;

4. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 24 tahun 2010, nomenklatur Badan Pengembangan SDM Pertanian berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Mengacu pada peraturan tersebut, struktur organisasi kelembagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian di tingkat pusat berubah menjadi Pusat Penyuluhan Pertanian dengan fungsi: 1) pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; 2) penataan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan 3) pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani.

Sesuai fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan Pertanian periode 2010-2014 adalah ”Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan misi sebagai berikut.

a. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

b. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional;

c. Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Mengembangkan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

b. Mengembangkan metoda, materi, sarana prasarana dan pembiayaan sesuai programa penyuluhan pertanian;


c. Menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal;

d. Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. Menata dan mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri;

f. Menata dan mengembangkan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian dalam kurun waktu 2010 – 2014 adalah:

a. Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian;

b. Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian;

c. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani), dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan;

d. Tersedianya meteri-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik;

e. Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan;

f. Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;

g. Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta);

h. Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompentensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta;

i. Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani);

j. Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani);

k. Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis;

l. Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani.


Rincian sasaran strategis dan indikator Sasaran Pusat Penyuluhan Pertanian selama tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Pusat Penyuluhan Pertanian Selama Tahun 2010 - 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

1. Tersedianya program penyuluhan pertanian

1. Jumlah Programa penyuluhan Pertanian Nasional

1 programa

1 programa

1 programa

1 programa

1 programa

2. Jumlah pedoman penyelenggaraan penyuluhan yang tersusun

5 pedoman

5 pedoman

5 pedoman

5 pedoman

5 pedoman

2. Terfasilitasinya peraturan perundang-undangan

1. Jumlah Turunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari UU No. 16/2006

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

-

3. Terfasilitasinya pertemuan rencana kegiatan penyelenggaraaan penyuluhan pertanian

1. Jumlah laporan hasil pertemuan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

4. Tersusunnya data dan profil kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian serta kelembagaan petani

1. Jumlah data profil kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2. Jumlah data dan profil kelembagaan petani dan usahatani

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

5. Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan kab/kota dan kecamatan/ desa

1. Jumlah laporan hasil pertemuan komisi penyuluhan pertanian tingkat nasional


2. Jumlah laporan hasil pertemuan koordinasi pimpinan kelembagaan penyuluhan


3. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di kecamatan


4. Jumlah laporan hasil pemberdayaan 522 BPP Model




5. Jumlah laporan hasil pemberdayaan penyuluhan di 28.304 posluhdes dan pengembangan manajemen 18.304 posluhdes


6. Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani

1. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani (gapoktan)


2. Jumlah laporan hasil pertemuan gapoktan dalam peningkatan kualitas manajemen kelembagaan petani


7. Terfasilitasinya pemberdayaan THL-TB Penyuluhan Pertanian

1. Jumlah laporan hasil Pengawalan dan pendampingan THL-TB Penyuluhan Pertanian di setiap provinsi


8. Terfasilitasinya pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian

1. Jumlah laporan hasil pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian


9. Tersedianya pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian

1. Jumlah pedoman pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2. Jumlah pedoman pembinaan perkembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3. Jumlah rencana kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen



10. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan melalui cyber extension

1. Jumlah pelaksanaan Apresiasi Sistem Informasi penyuluhan pertanian

3 kali (33 prov)

3 kali (33 prov)

3 kali (33 prov)

3 kali (33 prov)

3 kali (33 prov)

11. Terfasilitasinya pembinaan karier bagi penyuluh pertanian, petani, penyuluh swadaya, dan staf

1. Jumlah staf yang mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme staf

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

2. Jumlah Penyuluh Pertanian yang menjadi Teladan Nasional

33 orang 33 orang 33 orang 33 orang 33 orang

3. Jumlah peserta pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya


4. Jumlah Petani dan Kelembagaan Tani yang Berprestasi


5. Jumlah Penyuluh Swadaya yang Berprestasi Tingkat Nasional

33 0rang 33 orang 33 0rang 33 0rang 33 0rang

12. Terfasilitasinya penyelenggaraan PENAS XIII

1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan PENAS XIII

- 1 laporan - - -

13. Terfasilitasinya pembinaan wilayah kerja penyuluh pusat dan gapoktan

1. Jumlah laporan hasil pembinaan wilayah kerja penyuluh pusat


2. Jumlah laporan hasil pengawalan/pendampingan gapoktan PUAP pada 33 provinsi


14. Terfasilitasinya pemberian penghargaan petani dan kelompoktani

1. Jumlah petani dan kelembagaan petani yang berprestasi


15. Tersedianya materi-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik

1. Jumlah materi penyuluhan pertanian untuk 7 subsektor dalam bentuk tercetak

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

2. Jumlah materi cyber extension dari sektor pertanian

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

3. Jumlah majalah penyuluh pertanian semi ilmiah populer

10.000 eks

10.000 eks

10.000 eks

10.000 eks

10.000 eks


5. Kebijakan

a. Penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian;

b. Pemantapan programa penyuluhan pertanian diarahkan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

c. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan pemajuan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

d. Pengembangan kelembagaan penyuluhan diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis;

e. Pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat Polivalen di tingkat desa dan Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat;

f. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung kebijakan satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta;

g. Pemantapan penyuluhan pertanian ditujukan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengubah pola pikir dari sistem usaha tani tradisional ke arah yang lebih modern, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan/program pada Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, format RKT mengalami penyederhanaan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/2003). Unsur RKT hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu: (1) sasaran strategis, yaitu sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra); (2) Indikator Kinerja; dan 93) Target dari indikator kinerja pada tahun 2011. Secara menyeluruh, muatan yang terkandung dalam RKT disajikan pada Tabel 2 berikut.


Tabel 2.

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian

Unit Eselon II : Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


1. Jumlah Programa penyuluhan Pertanian Nasional;

2. Jumlah pedoman penyelenggaraan penyuluhan yang tersusun.

1 programa

5 pedoman


1. Jumlah Turunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari UU No. 16/2006.

2 dokumen


1. Jumlah laporan hasil pertemuan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2 laporan


1. Jumlah data profil kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;


1 dokumen

4 dokumen


1. Jumlah laporan hasil pertemuan komisi penyuluhan pertanian tingkat nasional;

2. Jumlah laporan hasil pertemuan koordinasi pimpinan kelembagaan penyuluhan;

3. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di kecamatan;

4. Jumlah laporan hasil pemberdayaan 522 BPP Model;

5. Jumlah laporan hasil pemberdayaan penyuluhan di 28.304 posluhdes dan pengembangan manajemen 18.304 posluhdes.

4 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2 laporan


1. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani (gapoktan).

1 laporan


1 laporan



1 laporan



1 laporan


1. Jumlah pedoman pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani yang tersusun;

2. Jumlah pedoman pembinaan perkembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;

3. Jumlah rencana kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha yang tersusun.

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

10. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan melalui cyber


3 kali (33 prov)



extension


1. Jumlah staf yang mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme staf ;

2. Jumlah Penyuluh Pertanian yang menjadi Teladan Nasional;

3. Jumlah peserta pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya;

4. Jumlah Petani dan Kelembagaan Tani yang Berprestasi;

5. Jumlah Penyuluh Swadaya yang Berprestasi Tingkat Nasional.

100 orang

33 orang

66 orang

33 orang

33 orang



1 laporan


1. Jumlah laporan hasil pembinaan wilayah kerja penyuluh pusat;

2. Jumlah laporan hasil pengawalan/pendampingan gapoktan PUAP pada 33 provinsi.

1 laporan

1 laporan



33 orang


1. Jumlah materi penyuluhan pertanian untuk 7 subsektor dalam bentuk tercetak;

2. Jumlah materi cyber extension dari sektor pertanian;

3. Jumlah majalah penyuluh pertanian semi ilmiah populer.

7 dokumen

6 dokumen

10.000 eks

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Badan dan Pusat Penyuluhan untuk mewujudkan kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat 2 (dua), yaitu: (1) Pernyataan Penetapan kinerja; (2) Lampiran Formulir Penetapan Kinerja. Penetapan disusun setelah DIPA diterbitkan dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dengan rincian pada Tabel 3 sebagai berikut.


Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011

Unit Eselon I : Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun : 2011




1 programa


5 pedoman

2. Terfasilitasinya peraturan perundaang-undangan


2 dokumen



2 laporan



1 dokumen


4 dokumen



4 laporan


1 laporan

Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di kecamatan

1 laporan


1 laporan


2 laporan



1 laporan


1 laporan



1 laporan



1 laporan



1 dokumen


1 dokumen

3. Jumlah rencana kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha yang tersusun

1 dokumen



3 kali (33 prov)





100 orang


33 orang


66 orang


33 orang


33 orang



1 laporan



1 laporan


1 laporan



33 orang



7 dokumen


6 dokumen


10.000 eks

Jumlah Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 47.567.648.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.

Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2011

Unit Eselon II : Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Tersedianya program penyuluhan pertania n


1 programa 1 programa 100,00


5 pedoman 5 pedoman 100,00



2 dokumen 2 dokumen 100,00



2 laporan 2 laporan 100,00











3. Jumlah laporan hasil pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di kecamatan
























3. Jumlah rencana kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha yang tersusun




3 kali

(33 prov)

3 kali

(33 prov)

100,00



100 orang 100 orang 100,00


33 orang 33 orang 100,00


























10.000 eks 20.000 eks 200,00

Jumlah Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2011: Rp. 47.567.648.000,-

Realisasi Anggaran TA.2011: Rp. 42.766.442.769,- (89,91%). B. Analisis Pencapaian Kinerja

Penilaian terhadap penilaian kinerja menggunakan kriteria yaitu: (1) nilai >85-100 adalah memuaskan; (2) nilai >75-85 adalah sangat baik; (3) nilai >65-75 adalah baik, perlu sedikit perbaikan; (4) nilai >50-65 adalah cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar; (5) nilai >30-50 adalah agak kurang, perlu banyak perbaikan; dan (6) nilai 0-30 adalah kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Secara keseluruhan penilaian terhadap penilaian kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian adalah 87,76% adalah sangat baik.

C. Evaluasi Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 tercatat berkisar antara 75,00% - 85,00% dengan rata-rata 87,76% dan pada tahun 2010, nilai pencapaian kinerja sasaran Pusat Penyuluhan Pertanian tersebut mencapai kisaran 85,00%-100,00% dengan rata-rata 99,69%. Capaian pada tahun terakhir (2011) menunjukkan jarak yang tidak terlalu jauh antara realisasi tahun 2010 dan 2011 yaitu 11,93%. Hal ini mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar.

D. Kinerja Analisis Efisiensi Capaian Indikator

Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 87,76% berbanding 89,91%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 2,15%. Nilai angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh tersebut kedalam kategori efisien.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 meliputi :


1. Terlambatnya penerbitan DIPA tahun 2011;

2. Terlambatnya SK Satker P2K;

3. Kualitas/Jumlah maupun kualitas Pusat Penyuluhan belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di Provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota);

4. Masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011;

5. Terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran tersedia tidak cukup;

6. Kurang seimbangnya antara peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan;

7. Sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya penggantian petugas atau pejabat penanggungjawab Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di daerah.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antara unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.


BAB IV

PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Pusat Penyuluhan Pertanian selama tahun 2011. Pada tahun 2011, sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian terangkum kedalam 15 sasaran strategis yang dipayungi Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

Kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 secara global mencapai 87,76% dengan kisaran 85,00% - 100,00%, sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 89,91%. Hasil analisis efesiensi capaian indikator Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 menunjukan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 2,15%.Diisi lain mencapai realisasi serapan anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 sebesar 89,91%.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 diantaranya: 1) terlambatnya penerbitan SK KPA Satker Pusat, sehingga awal pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan; 2) kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksanaan belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Perbantuan di Kabupaten/Kota), 3) masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011; dan 4) terdapatnya wilayah kerja masih sulit dijangkau oleh alat transportasi darat sehingga memerluhan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, kurang seimbangnya antara peningkatan kuantitas dan kualitas serana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan, serta sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pengantian petugas atau pejabat di Daerah.

laporan akuntabilitas kinerja -...

Documents