laporan kinerja - itjen.kemdikbud.go.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JAKARTA, JANUARI 2021

LAPORAN KINERJAINSPEKTORAT INVESTIGASI

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI ………………….…………………………………………………………………………. i BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. GAMBARAN UMUM .................................................................................... 1 B. DASAR HUKUM ........................................................................................ 3 C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI ............................... 3 D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ....................................................... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA........................................................... . 5 A. Rencana Kinerja Tahunan ......................................................................... 5 B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI ITJEN KEMENDIKBUD .............................................................................. 9 A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud Tahun 2020 ... 9 B. Realisasi Anggaran ................................................................................. 15 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 20 A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020 ............................ 20 B. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi …………………………………………….. 20

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Investigasi berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020.

Inspektorat Investigasi pada tahun 2020 menetapkan satu sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN dan empat indikator kinerja kegiatan yang terlampir dalam perjanjian Kinerja Tahun 2020. Secara umum Inspektorat Investigasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut secara teknis diantaranya untuk jadwal pelaksanaan Program dan kegiatan belum konsisten. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat II pada Tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud dalam Laporan kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV Tahun 2019 serta memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait khususnya internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekaligus menjadi sumber informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2021

Inspektur Investigasi,

Bernard Purba NIP. 196305221988021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2020

Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran

sebesar Rp. 6.108.207.000.00 (Enam milyar seratus delapan juta dua ratus

tujuh ribu rupiah), Sampai dengan akhir Desember 2020 secara kumulatif telah

terserap sebesar Rp. 5.914.046.428.00 (Lima milyar Sembilan ratus empat

belas juta empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau

(96.82 %) sehingga sisa anggaran yang masih tersedia sebesar Rp.

194.160.572.00 (Seratus sembilan puluh empat juta serratus enam puluh ribu

lima ratus tujuh pulug dua rupiah) atau (3.18 %).

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap 4 (empat) IKK pencapaian

sasaran, diperoleh nilai

pencapaian sasaran dengan

indikator “Persentase Satker

yang dibina dalam

pencegahan

frud/kecurangan”,

“Presentase penanganan

pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti”, “Persentase

penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi “ dan “Persentase investigasi

kasus/pengaduan yang terbukti “ dengan nilai capaian keuangan sebesar

96.82 % sedangkan nilai capaian fisik sebesar 83.50 %.

Terdapat beberapa perubahan jadwal pelaksanaan program dari Januari

sampai dengan Desember tahun anggaran 2020, sehubungan dengan adanya

wabah Corona Virus Diseases 19 (Covid 19). Hal ini tidak sesuai dari yang

telah ditentukan pada awal tahun dan menyebabkan pelaksanaan

program selanjutnya tertunda. Akan tetapi pada secara garis besar

seluruh rencana kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilaksanakan. Atas hal

tersebut Inspektorat Investigasi diharapkan agar terus berupaya melakukan

intensifikasi perencanaan dan pelaksanaan program, dengan melakukan

koordinasi secara terus menerus antar Inspektorat dan Bagian, sehingga

pelaksanaan program dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

INSPEKTORAT INVESTIGASI 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47-60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke

dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung

jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pengawasan intern

dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya.

Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkat

efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama

organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah proses

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan

intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbud yang menjamin ketercapaian tujuan

utama Kemendikbud yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal

31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga

negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan

pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan

Permendiknas Nomor 65 Tahun 2008. Berdirinya Inspektorat Investigasi

dilatarbelakangi kepedulian Kemendikbud atas terjadinya berbagai

kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan

Kemendikbud. Disamping itu, pembentukan Inspektorat Investigasi merupakan upaya


Kemendikbud dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 642,

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai,

dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Sejak September 2018 Inspektur Investigasi di pimpin oleh Drs. Bernard

Purba, M.Ak beliau sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kelompok Auditor di

Inspektorat Investigasi. SDM Inspektorat Investigasi terdiri 1 (satu) pejabat struktural,

34 pejabat fungsional dan 8 (delaapan) staf dan mempunyai wilayah kerja seluruh

satker maupun bidang.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud ini memuat

laporan kinerja yang telah dicapai pada tahun anggaran 2020, capaian kinerja yang

diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan

yang dilaksanakan, sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra)

Itjen Kemendikbud 2020-2024.

B. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Itjen

Kemendikbud Triwulan IV tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


C. TUGAS DAN FUNSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 pada Pasal 642 Inspektorat Investigasi mempunyai :

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi :

Pasal 643 Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis audit investigasi;

b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi;

c. pelaksanaan penemuan fakta (Fact Finding) atas pengaduan masyarakat/pegawai,

dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. pelaksanaan audit investigasi atas pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan

korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan investigasi;

f. penyusunan laporan hasil audit investigasi; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi.

Dalam hal ini Inspektorat Investigasi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1: Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi

PENYUSUN PROGRAM & ANGGARAN

KOORDINATOR INSP INVESTIGASI

TR

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PENGADMINISTRASI UMUM

PENATA DOKUMEN KEUANGAN

PENGADMINISTRASI HASIL PENGAWASAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INVESTIGASI

KELOMPOK I

KELOMPOK II

KELOMPOK III

KELOMPOK IV

KELOMPOK V (P2O)

INSPEKTUR INVESTIGASI


D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

1. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbud yang berhubungan

dengan hajat orang banyak berbasis WBS, Posko Pengaduan dan Pengaduan

Masyarakat berbasis elektronik.

2. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di

lingkungan Kemendikbud (Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi

Implementasi Anti Fraud, Aplikasi Anti Fraud).

3. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Investigasi ltjen

Kemendikbud disusun sebagai pemenuhan kelengkapan kriteria Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem tersebut merupakan sistem yang sangat luas

cakupannya, terpadu, dan komprehensif dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kemendikbud

yang kemudian diformulasikan menjadi Renstra Itjen Kemendikbud.

A. Rencana Kinerja Tahunan Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis

melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi, maka dibuatlah

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Tahun 2020. Dimana rencana kinerja

tersebut merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan

terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga

sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,

Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang

telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan

dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen Kemendikbud.

Untuk Rencana Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020, mengacu pada

Renstra Kemendikbud 2020-2024. Inspektorat Investigasi akan berusaha untuk

mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan pada Tahun 2020. Berikut merupakan table Rencana

Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud Tahun 2020 yang

terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program.

Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud

Tahun 2020.


Tabel 2.2: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi Tahun 2020

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target PAGU AWAL

Meningkatkan

efektifitas

pencegahan dan

penindakan praktik

KKN

1. Persentase satker yang dibina

dalam pencegahan

Fraud/kecurangan

20%

878,848,000

Pelaksanaan Pencegahan KKN

(Kampanye Membudayakan Anti

Fraud)

341,536,000

(Fasilitasi Strategi Anti Fraud) 537,312,000

2. Persentase penanganan

pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti Pelaksanaan audit

investigasi dan penanganan

pengaduan 85%

4,395,989,000

(Audit khusus) 4,054,251,000

(Penanganan Pengaduan) 341,738,000

3. Persentase penyelesaian

rekomendasi hasil audit Investigasi

Pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan lainnya

72%

455,519,000

( Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut

Hasil Audit Khusus/Investigatif) 393,669,000

(Kompilasi Fasilitasi Konsultasi

Tindak

Lanjut Hasil Audit Khusus)

61,850,000

4 Persentasi investigasi

kasus/pengaduan yang terbukti

Dukungan operasional pengawasan

internal

75%

159,500,000

(Kompilasi lha khusus) 49,700,000

(PKS) 54,900,000

(Gelar Kasus) 54,900,000


B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel,

serta berorientasi pada hasil, Inspektur Investigasi sebagai pejabat penanggungjawab

program dan kegiatan, pada Tahun 2020 telah berjanji kinerja dengan Inspektur Jenderal

(Irjen). Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020–2024 yang telah

ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula

direncanakan dan tertuang pada RKT dengan yang diperjanjikan kinerja. Inspektorat

Investigasi akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024

pada setiap tahunnya, dengan menetapkan Empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

yang akan dicapai pada Tahun 2020, yaitu:

1. Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan frud/kecurangan. Tahun 2020

memiliki target kinerja 20 % didukung dengan anggaran sebesar Rp. 878.848.000

pada awal Tahun 2020, adanya refocusing pada semester 2 Tahun 2020 membuat

anggaran bertambah menjadi Rp. 1.598.200.000, target indikator kinerja tersebut

didukung oleh output/kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi

Strategi Anti Fraud.

2. Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Tahun 2020

memiliki target kinerja 85 % didukung dengan anggaran Rp 4,395,989,000 pada awal

Tahun 2020, adanya refocusing pada semester 2 Tahun 2020 membuat anggaran

berkurang menjadi Rp 2,882,606,000, target indikator kinerja tersebut didukung oleh

output/kegiatan Audit Khusus dan Penanganan Pengaduan.

3. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi. Tahun 2020 memiliki

target kinerja 72 % didukung dengan anggaran Rp. 455,519,000 pada awal Tahun

2020, adanya refocusing pada semester 2 Tahun 2020 membuat anggaran bertambah

menjadi Rp 823.520.000, target indikator kinerja tersebut didukung oleh

output/kegiatan Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan

Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.

4. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Tahun 2020 memiliki target

kinerja 75 % didukung dengan anggaran Rp 159,500,000 pada awal Tahun 2020,

adanya refocusing pada semester 2 Tahun 2020 membuat anggaran bertambah

menjadi Rp 495.360.000, target indikator kinerja tersebut didukung oleh

output/kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Evaluasi

Kegiatan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT INVESTIGASI ITJEN KEMENDIKBUD

A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam format Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) Menguatnya mutu audit investigasi yang disertai dengan

tindaklanjut dan pembinaan satuan kerja, nilai capaian dari masing-masing kegiatan

dapat diuraikan sebagai berikut :

Inspektorat Investigasi mempunyai 4 (Empat) IKK sebagai berikut:

a. IKK pertama, Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan frud/kecurangan. IKK

ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang kedua, yaitu Persentase satker yang

menerapkan strategi anti Fraud;

b. IKK kedua, Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. IKK

ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ketiga, yaitu Persentase penanganan

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;

c. IKK ketiga, Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi. IKK ini

mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ketiga, yaitu Persentase penanganan


d. IKK keempat, Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. IKK ini

mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ketiga, yaitu Persentase penanganan


Selama tahun 2020, terdapat perubahan baik dalam pengalokasian anggaran,

maupun program kegiatan Inspektorat Investigasi. Perubahan tersebut perlu

dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penambahan jenis kegiatan pengawasan,

metode pengawasan serta hal-hal lainnya demi tercapainya sasaran kegiatan

Inspektorat Investigasi. Penjelasan tentang penetapan kinerja yang menginformasikan

target sasaran kegiatan serta realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat

Investigasi selama Tahun 2020, secara lengkap tertuang dalam tabel berikut ini.


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik

KKN

Persentase satker yang dibina dalam pencegahan Fraud/kecurangan

20% 1,598,200,000 30% 1,558,106,000

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

85% 2,638,296,000 80.82% 2,550,585,428

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi

72% 823,520,000 76 % 781,730,000

Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti

75% 534,060,000 76.19% 523,610,000

Sampai dengan akhir Tahun 2020 Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing

kegiatan pada IKK Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud.

1. IKK pertama yaitu Persentase satker yang dibina dalam pencegahan

Fraud/kecurangan. Dalam IKK Pertama ini kegiatan yang dilaksanakan untuk

pemenuhan capaian ini yaitu Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi

Implementasi Strategi Anti Fraud yang dilakukan secara daring, Inspektorat

Investigasi pada Tahun 2020 ini secara berkelanjutan bekerjasama dengan satker

baik tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota maupun Pendididikan Tinggi.

a. Kampanye Membudayakan Anti Fraud.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan rencana sebanyak 1 (satu) volume

kegiatan dengan 12 (dua belas) frek serta mengundang sebanyak 108 satker


bidang pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas) yang dilaksanakan periode

September s.d Oktober 2020.

b. Fasilitasi Implementasi Strategi Anti Fraud

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan rencana sebanyak 1 (satu) volume

kegiatan dengan 4 (empat) frek serta mengundang sebanyak 36 satker bidang

pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas) yang dilaksanakan periode 30

November s.d 4 Desember 2020.

2. IKK kedua yaitu Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. Dalam IKK kedua ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan

capaian ini yaitu Audit Khusus dan Penanganan Pengaduan.

a. Audit Khusus

Kegiatan audit khusus dilakukan oleh auditor Inspektorat Investigasi ketika

terdapat pengaduan masyaratkat, instruksi langsung dari pimpinan atau pun

permohonan khusus dari satker/instansi daerah/masyarakat.

Kegiatan ini pada Tahun 2020 direncanakan sebanyak 70 frek, sampai dengan

akhir Desember Tahun 2020 pencapaian untuk kegiatan ini sebesar 57 Frek atau

81.43 %, ketidaktercapaian frek ini dikarenakan dalam rangka pencegahan

pandemic Covid-19.

b. Penanganan Pengaduan

Kegiatan ini pada Tahun 2020 dilaksanakan berupa klarifikasi surat pengaduan,

Inspeksi Mendadak dan Rapat Dinas (pembahasan pengaduan yang datang dari

masyarakat atau permintaan audit dari Unit Utama dll).

Kegiatan ini pada Tahun 2020 terlaksana Inspeksi Mendadak sebanyak 2 Frek,

Rapat Dinas sebanyak 4 Kegiatan. Kegiatan ini tidak sesuai dengan perencanaan

awal dikarenakan dalam rangka pencegahan pandemic Covid-19 sehingga

pengaduan masyarakat setelah telaah yang dilakukan oleh auditor dan

Inspektur Investigasi diteruskan pada instansi terkait .

3. IKK ketiga yaitu Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi.

Dalam IKK ketiga ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.


a. Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif

Kegiatan Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif

hingga Desember 2020 telah dilaksanakan sebanyak 2 Frek, frekuensi 1 tanggal

4 s.d 6 Maret 2020 dan frekuensi 2 tanggal 24 s.d. 26 November 2020 dengan

tujuan :

a. Melakukan koreksi atas bukti-bukti hasil audit yang telah ditindaklanjuti,

b. Melakukan kegiatan konsultasi atas penyelesaian tindak lanjut yang harus

dilakukan. Konsultasi dilakukan guna:

1) Membahas sampai sejauh mana tindak lanjut telah dilakukan.

2) Mengetahui kendala/hambatan hasil audit yang belum ditindaklanjuti.

3) Memberi penjelasan bagaimana rekomendasi harus ditindaklanjuti, baik itu

berupa pemberian sanksi disiplin pegawai, tuntutan ganti rugi, atau

pelimpahan kepada aparat penegak hukum.

4) Melakukan koreksi atas penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan, jika

ditemukan penyimpangan atas tindak lanjut yang dilakukan.

5) Menyusun action plan atau kesepakatan penyelesaian tindak lanjut bagi yang

belum.

6) Menetapkan batas waktu penyelesaian sebagai batas waktu pelimpahan ke

Aparat Penegak hukum setempat jika tidak diselesaikan. Hal ini terutama

terhadap kasus tindak pidana korupsi.

7) Mengadministrasikan penyelesaian tindak lanjut atas hasil audit.

Kegiatan Fasilitasi Konsultansi Tinjut Hasil Audit Khusus telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) frek kegiatan dari 2 (dua) frek yang direncanakan pada :

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU KEGIATAN JUMLAH ORANG

TERLIBAT

1 Fasilitasi Konsultansi Tinjut Hasil Audit Khusus 7 Kab/Kota 4 s.d 6 Maret 2020 50 Orang

2 Fasilitasi Konsultansi Tinjut Hasil Audit Khusus 27 satker secara daring 24 s.d. 26 November 2020

50 Orang

100 Orang

b. Kompilasi Fasilitasi Konsultansi Penyelesaian Tinjut Hasil Audit Khusus

Kegiatan Kompilasi Klinik Penyelesaian Tinjut Hasil Audit Khusus telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dari 2 (dua) kali kali yang direncanakan pada :


TERLIBAT

1 Kompilasi Klinik Penyelesaian Tinjut Hasil Audit Kota Bogor 13 s.d 15 Agustus 2020 45 Orang

2 Kompilasi Klinik Penyelesaian Tinjut Hasil Audit Kota Bogor 10 s.d 12 Desember 2020

45 Orang

90 Orang


4. IKK keempat yaitu Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Dalam

IKK ketiga ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu

Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Evaluasi Kegiatan.

a. Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus

Kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif hingga Desember 2020

telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Diikuti sebanyak 125 orang dan

diselenggarakan Fullday Provinsi DKI Jakarta dan Fullboard Provinsi Jawa Barat.

b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Kegitan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) hingga Desember 2020 telah dilaksanakan

sebanyak 6 frekuensi (1 Metode tatap muka 5 dengan metode daring). Kegiatan ini

telah diikuti oleh 286 orang peserta. Sedangkan untuk tempat pelaksanaan kegiatan

ini adalah di Ruang Sidang Lantai IV Itjen Kemendikbud.


TERLIBAT

1 Pelatihan Kantor Sendiri Rusid Lt 4 Itjen Kemendikbud 9 Januari 40 Orang

2 Pelatihan Kantor Sendiri Daring ZM 11 Mei 40 Orang





240 Orang

c. Gelar Kasus

Kegiatan Gelar Kasus Atas Hasil Audit telah dilaksanakan sebanyak 4 (Empat) kali kegiatan dari 12 (Dua belas) kegiatan ini tidak tercapai karena dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.

Kegiatan Gelar Kasus Hasil Audit Khusus Inspektorat Investigasi hingga November 2020 telah dilaksanakan sebanyak 4 Kali dengan total jumlah peserta 150 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang antai IV Itjen Kemendikbud.


Tujuan kegiatan gelar kasus ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas audit, mengingat kualitas audit tidak ditentukan oleh hasil tetapi oleh proses. Disamping itu, guna memperoleh masukan-masukan konstruktif atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan dan rekomendasi atas hasil audit tersebut. Sedangkan yang dijadikan materi pada kegiatan gelar kasus ini adalah kasus-kasus yang telah dilakukan audit khusus sebelumnya dengan metode presentasi dan diskusi (tanya jawab) antar auditor di Inspektorat Investigasi.


TERLIBAT

1 Gelar Kasus Rusid Lt IV Itjen Kemendikbud

3 Februari 2020 45 Orang


28 Februari 2020 45 Orang


16 Maret 2020 45 Orang


11 Juli 2020 45 Orang

Jumlah 180 0rang

d. Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat Investigasi

kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat Investigasi bertujuan untuk

mempertimbangkan sesuatu kegiatan, hal atau gejala dengan mempertimbangkan

beragam faktor pelaksanaan program, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17

s.d 19 Desember 2020. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat

Investigasi telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dari 1 (satu) kali

kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada :


TERLIBAT

1 Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat Investigasi

Kota Bandung, Jawa Barat 17 s.d 19 Desember

2020 60 orang

Jumlah 60 orang


B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini dapat dilihat Rencana dan Realisasi daya serap anggaran secara rinci per kegiatan dari Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud tahun anggaran 2020. Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai

pencapaian sasaran dengan indikator “Persentase Satker yang dibina dalam

pencegahan frud/kecurangan”, “Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti”, “Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi “ dan

“Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti “ dengan nilai capaian

keuangan sebesar 96.82 % sedangkan nilai capaian fisik sebesar 83.50 %. Nilai

capaian perhitungan ini termasuk Piagam Kinerja Kasubag TU Inspektorat Investigasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2020 Inspektorat

Investigasi Itjen Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp. 6.108.207.000.00, Sampai dengan akhir Desember 2020 secara kumulatif telah

terserap sebesar Rp. 5.914.046.428.00 (96.82 %), sehingga sisa anggaran yang masih

tersedia sebesar Rp. 194.160.572.00 (3.18 %). Daya serap anggaran tersebut

tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel Daya serap anggaran Inspektorat Investigasi Triwulan IV tahun 2019

No. Sumber Dana Alokasi Realisasi Persentase Sisa (3-4) Persentase

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Pegawai - - -

2 Belanja Modal - - -

3 Belanja Barang Jasa 6.108.207.000 5.914.046.428 96,82% 194.160.572 3,18%

4 Belanja Bansos .

TOTAL 6.108.207.000 5.914.046.428 96,82% 194.160.572 3,18%

Daya Serap Inspektorat Investigasi Itjen Kemdikbud

s.d Desember 2020


Tabel 3.2: Rencana dan Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2020

NO KEGIATAN PAGU REALISASI SALDO

PENGUATAN AUDIT INVESTIGASI 6.108.207.000 5.914.046.428 194.160.572

I Pelaksanaan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan

2.882.606.000 2.786.295.428 96.310.572

Audit Khusus 2.414.115.000 2.411.109.028 3.005.972

Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif

244.310.000 235.710.000 8.600.000

II Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lainnya

1.113.270.000 1.069.630.000 43.640.000

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10.750.000 9.500.000 1.250.000

Gelar Kasus 14.600.000 14.000.000 600.000

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif

591.520.000 556.980.000 34.540.000

Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus

232.000.000 224.750.000 7.250.000

Evaluasi Kegiatan Tahun 2020 264.400.000 264.400.000 0

III Pelaksanaan Pencegahan KKN 1.598.200.000 1.558.106.000 40.094.000

Kampanye Membudayakan Anti Fraud 1.123.430.000 1.105.106.000 18.324.000

Fasilitasi Strategi Anti Fraud 474.770.000 453.000.000 21.770.000

IV Penatausahaan Inspektorat 514.131.000 500.015.000 14.116.000


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam format

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Audit Investigasi, nilai capaian dari masing-

masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3: Nilai Capaian Kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2020

No. Uraian Kegiatan Realisasi

Fisik Keuangan

I Pelaksanaan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan 79,73% 96,66%

Audit Khusus 79,17% 99,88%

Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif 100,00% 96,48%

II Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lainnya 87,50% 96,08%

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 100,00% 88,37%

Gelar Kasus 66,67% 95,89%

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif 100,00% 94,16%

Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus 100,00% 96,88%

Evaluasi Kegiatan Tahun 2020 100,00% 100,00%

III Pelaksanaan Pencegahan KKN 100,00% 97,49%

Kampanye Membudayakan Anti Fraud 100,00% 98,37%

Fasilitasi Strategi Anti Fraud 100,00% 95,41%

IV Penatausahaan Inspektorat 100,00% 97,25%


Tabel 3.4: Analisis Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV tahun 2020

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target Realisasi

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

Meningkatnya efektifitas

pencegahan dan penindakan Praktik

KKN

Persentase satker yang dibina dalam pencegahan Fraud/kecurangan

20% 1,598,200,000 30% 1,558,106,000

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

85% 2,638,296,000 80.82% 2,550,585,428

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi

72% 823,520,000 76% 781,730,000

Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti

75% 534,060,000 76.19% 523,610,000

1. IKK pertama yaitu Persentase satker yang dibina dalam pencegahan

Fraud/kecurangan. Dalam IKK Pertama ini kegiatan yang dilaksanakan untuk

pemenuhan capaian ini yaitu Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi

Implementasi Strategi Anti Fraud yang dilakukan secara daring, Target pada tahun

2020 pada IKK pertama ini sebesar 20 % dan pencapaiannya sampai dengan

Desember 2020 sebesar 30 %, pencapaian ini melebihi target karena pada kegiatan

untuk pencapaian ini satker yang dibina dalam pencegahan Fraud/kecurangan

sebanyak 108 dari target satker 70.

2. IKK kedua yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. Dalam IKK kedua ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan

capaian ini yaitu Audit Khusus dan Penanganan Pengaduan. Target pada tahun 2020

pada IKK Kedua ini sebesar 85 % dan pencapaiannya sampai dengan Desember

2020 sebesar 80.82 % pencapaian ini belum memenuhi target karena pelaksanaan

Audit Khusus dari Target 72 Frek tercapai 57 Frek ketidaktercapaian ini disebabkan

adanya pencegahan Pandemi Covid 19 dimana seluruh auditor dan pegawai

diwajibkan melakukan WFH pada Triwulan II sampai dengan Triwulan III 2020

sehingga pada periode ini tidak ada penugasan Audit Khusus sesuai jadwal.


Penanganan Pengaduan pada tahun 2020 dilakukan melalui Inspeksi mendadak,

Rapat Dinas dan Klarifikasi, Inspeksi mendadak di tahun 2020 telah dilakukan

sebanyak 2 penugasan, Rapat Dinas sebanyak 5 kali dilakukan sebelum

diberlakukannya WFH dalam rangka pencegahan Covid 19, pengaduan masyarkat

yang diterima melalui surat, email, web pengaduan, dan lain lain banyak dilakukan

dengan cara telaah surat pengaduan oleh auditor kemudian mengirim surat

permintaan klarifikasi dari Satker atau Dinas Pendidikan Kab/Kota.

3. IKK Ketiga yaitu Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi.

Dalam IKK kedua ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus. Target pada IKK Ketiga ini

pada tahun 2020 sebesar 72 % pencapaian sampai dengan Desember 2020 sebesar

76 %, pencapaian ini melebihi target karena pada tahun 2020 akumulasi

rekomendasi hasil audit khusus sebesar 638 kemudian setelah dilaksanakan kegiatan

Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut sebanayak 2 Frek rekomendasi yang telah

dilaksanakan oleh Satker dan Dinas Pendidikan Kab/Kota sebesar 487 rekomendasi.

4. IKK Keempat yaitu Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Dalam

IKK Keempat ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian yaitu

Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Evaluasi Kegiatan.

Target pada tahun 2020 sebesar 75 % pencapaian pada tahun 2020 sebesar

76.19 %.


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2020, Inspektorat Investigasi telah menunjukkan kinerja yang baik karena dapat memenuhi:

1. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan untuk tahun 2020

dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 83.50 %, berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

2. Capaian IKK dst

B. Kendala, Hambatan, dan Pemecahannya

Adapun kendala yang dihadapi sehingga masih terdapat program kegiatan yang

belum dapat terlaksana secara maksimal antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19,

membuat penjadwalan ulang kegiatan.

2. Adanya perubahan pagu anggaran dan revisi anggaran yang sangat dinamis.

3. Kegiatan Kampanye membudayakan anti Fraud, Fasilitasi Implementasi

Strategi Anti Fraud dan Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus

teknis pelaksanaannya dirubah karena dalam rangka pencegahan pandemi

Covid 19.

4. Belum terjadi sinergi pelaksanaan program antar Inspektorat dan Sekretariat di

lingkungan Itjen Kemendikbud.

5. Pemanfaatan IT dalam proses audit dan kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti

Fraud yang belum dikuasai oleh sebagian auditor.

C. Cara Mengatasi

Untuk mengatasi terkait adanya kendala tersebut maka inspektorat investigasi

melakukan:

1. Melakukan refocusing anggaran tahun 2020 sesuai arahan Inspektur Jenderal

Kemendikbud dan merevisi jadwal kegiatan

2. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-

kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan


revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal

kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi.

3. Merubah kegiatan secara daring dengan mengedepankan penyampaian

substansi yang komprehensif kepada peserta.

4. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat dengan Inspektorat, agar

dapat terjalin kerjasama yang baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan

Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemanfaatan hasil pelaksanaan

program untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam

merumuskan program.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan kegiatan

yang akan dilakukan Tahun 2021 antara lain :

1. Percepatan respon terhadap pengaduan masyarakat, saber pungli dan permintaan

pemeriksaan oleh Institusi/Lembaga.

2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan melalui program fasilitasi tindak lanjut hasil audit

investigasi yang masih belum dapat terselesaikan akan diupayakan secepatnya.

3. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbud yang berhubungan

dengan harkat orang banyak berbasis E-report dan WBS (Mei-Agust 2019).

4. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di

lingkungan Kemendikbud (kontrol Fraud/kontrol risiko) dengan mengundang Unit

Utama di lingkungan Kemendikbud (Akhir Desember 2020).

5. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal

(Februari-Desember 2021).

6. Implementasi strategi anti Fraud kampanye dan desiminasi (Oktober dan November

2021; aplikasi (web anti Fraud) - Juli 2021).

7. Meningkatkan kapasitas auditor investigasi melalui sertifikasi profesi.

Laporan ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud. Selanjutnya disampaikan

kepada Inspektur Jenderal Kemendikbud dan pihak-pihak terkait untuk dapat

dipergunakan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh

Inspektorat Investigasi adalah mengintensifkan sumber daya auditor yang ada serta

melakukan koordinasi dengan Inspektorat I s.d IV. Serta mengoptimalkan mekanisme

kerja dalam penugasan auditor untuk tidak terjadinya penugasaan ganda.


Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud tahun 2020 ini

disusun. Harapan kami, laporan ini dapat dijadikan bahan masukan/kajian/telaahan.

Khususnya mengenai akuntabilitas kinerja bagi pimpinan Inspektorat Jenderal

Kemendikbud dalam mengambil kebijakan di masa mendatang dan terutama dalam

perbaikan kinerja Tahun 2020.


LAMPIRAN


Fisik % Keuangan % Fisik % Keuangan %

PENGUATAN AUDIT INVESTIGASI6,108,207,000 103 0.0% - 0.0% 86 83.50% 5,914,046,428 96.82% 194,160,572

1996.001Pelaksanaan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan2,882,606,000 74 0.0% - 0.0% 59 79.73% 2,786,295,428 96.66% 96,310,572

051,A Audit Khusus 2,414,115,000 72 57 79.17% 2,411,109,028 99.88% 3,005,972

051,C Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif244,310,000 2 2 100.00% 235,710,000 96.48% 8,600,000

1996.002Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lainnya1,113,270,000 16 0.0% - 0.0% 14 87.50% 1,069,630,000 96.08% 43,640,000

052,APelatihan Kantor Sendiri

(PKS)10,750,000 5 0.0% - 0.0% 5 100.00% 9,500,000 88.37% 1,250,000

052,B Gelar Kasus 14,600,000 6 0.0% - 0.0% 4 66.67% 14,000,000 95.89% 600,000

052,C Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif591,520,000 2 0.0% - 0.0% 2 100.00% 556,980,000 94.16% 34,540,000

052,D

Kompilasi Fasilitasi

Konsultasi Tindak Lanjut

Hasil Audit Khusus

232,000,000 2 0.0% - 0.0% 2 100.00% 224,750,000 96.88% 7,250,000

052.EEvaluasi Kegiatan Tahun

2020264,400,000 1 0.0% - 0.0% 1 100.00% 264,400,000 100.00% -

053 Pelaksanaan Pencegahan KKN 1,598,200,000 7 0.0% - 0.0% 7 100.00% 1,558,106,000 97.49% 40,094,000

053,A

Kampanye Membudayakan

Anti Fraud 1,123,430,000

6

0.0% - 0.0%

6 100.00% 1,105,106,000 98.37% 18,324,000

053,B

Fasilitasi Strategi Anti

Fraud 474,770,000 1

0.0% - 0.0%1 100.00% 453,000,000 95.41% 21,770,000

054 Penatausahaan Inspektorat 514,131,000 6 0.0% - 0.0% 6 100.00% 500,015,000 97.25% 14,116,000

Sub A Penatausahaan Inspektorat 514,131,000 6 0.0% - 0.0% 6 100.00% 500,015,000 97.25% 14,116,000

Daya Serap Inspektorat Investigasi Kemendikbud

Januari s.d Desember 2020

No. Nama Kegiatan Alokasi PaguTarget 2020 Realisasi s.d Desember 2020

Sisa Anggaran

Per 31 Desember 2020

laporan kinerja - itjen.kemdikbud.go.id

Documents