LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA)

PROVINSI JAWA TENGAH

PENGARUH KELUARGA BERENCANA BAGI PEMBANGUNAN

(ANALISA PERAN BAPPEDA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DALAM MEWUJUDKAN JAWA TENGAH BERDIKARI)

Disusun oleh

Nama : Fredy Bagus Kusumaning Yandi

NIM : 8111411292

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan telah disahkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dan jurusan Ilmu Hukum

Hari : .................................................Tanggal : .................................................

Dosen Pembimbing Pembimbing Lapangan

Rahayu Fery   Anitasari , S.H.,M.Kn Ir. ArifNIP.

Mengetahui, Mengetahui,Dekan/Pembantu Dekan Bid. Akademik Pimpinan/Ketua Institusi Mitra

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si Bapak??NIP. 196711161993091001

Abstrak

Fredy Bagus Kusumaning Yandi

PENGARUH KELUARGA BERENCANA BAGI PEMBANGUNAN

(ANALISA PERAN BAPPEDA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DALAM MEWUJUDKAN JAWA TENGAH BERDIKARI)

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu HukumUniversitas Negeri Semarang

2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kewenangan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip good governance dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip Keluarga Berencana (KB) dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan pengkajian yang dilakukan penulis hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dalam memantau pelaksanaan KB di Kabupaten atau Kota khusunya di Provinsi Jawa Tengah . Jenis dan sumber bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu premis mayor yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum dalam pelaksanaan kewenangan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan suatu daerah terkait prinsip pelaksanaan KB, serta faktor pendukung dan penghambat penerapannya dalam perencanaan pembangunan di tiap Kabupaten atau Kota . Sehingga dari kedua hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) telah sesuai dengan prinsip good governance namun belum maksimal. Hal ini diamini oleh Pak Arif Selaku Bagian Dub KB. Beliau menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah adalah rendah namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditinjau kembali. Dan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan Keluarga Berencana (KB) dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah Sumber Daya Manusia itu sendiri. Faktor Pendukung itu antara lain peran aktif dari BAPPEDA untuk mensosialisasikan pentingnya KB yang relatif tinggi dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu pertama dalam pemenuhan asas partisipasi atau keingin tahuan, kehadiran masyarakat Musyawarah dalam upaya pelaksanaan KB masih rendah. Kedua, dalam pemenuhan asas transparansi, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan dan hanya sebagian masyarakat yang dapat mengerti tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah

Kata kunci : Keluarga Berencana, Pembangunan, BAPPEDA, Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga praktik kerja lapangan yang dilaksanakan

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal hingga dalam penyusunan laporan praktik kerja

lapangan ini. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban penulis selama melaksanakan

kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Tengah di Jalan Pemuda nomor 127-133 Semarang.

Selama menjalani praktik kerja lapangan, penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya

pelaksanaan KB dan pengaruhnya bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu kemudian

penulis menyusun laporannya dengan judul “Pengaruh Keluarga Berencana Bagi

Pembangunan (Analisa Peran Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam

Mewujudkan Jawa Tengah Berdikari)”

” Data laporan ini diambil dari Praktik Kerja Lapangan di Badan Perencanaan da

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 35 hari, mulai dari 17 Juli sampai 28

Agustus 2014. Tujuan dibuatnya Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk memenuhi

persyaratan salah satu nilai kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang.

Dalam pembuatan laporan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk

menyajikan data yang selengkap-lengkapnya. Hal ini dimaksudkan agar laporan ini dapat

berguna bagi semua pihak yang terlibat khususnya bagi penulis sendiri untuk bekal di masa yang

akan datang.

Tersusunnya laporan ini berkat bantuan berbagai pihak yang telah membantu, baik

berupa dorongan semangat maupun materiil. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;

2. Drs. Sartono Sahlan, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si selaku Pembantu Dekan bidang akademik;

4. Dr. Rini  Fidiyani, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Gugus Kerjasama, PKL dan KKL

Fakultas Hukum Unnes 2013;

5. Rahayu Fery Anitasari , S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan;

6. Ir. Arif.,M.H pembimbing lapangan mitra di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;

7. Orang tua yang telah memberikan dukungan materiil maupun immateriil dan semangat

yang tidak ternilai selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, khususnya kepada

Faikar Aufa, Arif Budiprasetyo sebagai kelompok PKL di Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Bidang Kependudukan dan Keluarga

Berencana;

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih kurang sempurna dan terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukkan, baik saran

maupun kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini bisa bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... ii

ABSTRAK................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR................................................................................. iv

DAFTAR ISI................................................................................................ vi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. vii

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN..................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang................................................................................ 1

1.2 Tujuan Dan Manfaat Laporan......................................................... 8

1.3 Tempat Pelaksanaan........................................................................ 9

1.3 Pengumpulan Data.......................................................................... 9

BAB II PAPARAN LAPORAN

2.1 Pekerjaan / Kegiatan....................................................................... 12

2.2 Analisis Hasil Pekerjaan................................................................. 26

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan......................................................................................... 50

3.2 Saran............................................................................................... 51

DAFTAR PUSTAKA ……………….………………………….………… 52

LAMPIRAN …………………………………………………………….... 53

ARTI LAMBANG

Logo :

Arti Lambang:

Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah

Negara yakni Pancasila.

Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.

Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik dan Nilai-nilai

Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah.

Gunung Kembar mempunyai arti idiil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah.

Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau

menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam

kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah.

Bambu Runcing melambangkan Kepahlawanan dan Keksatriaan Rakyat Jawa Tengah.

Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga "Nur Cahaya"

melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Rakyat Jawa Tengah.

Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran Rakyat JawaTengah.

Umbul-umbul Merah Putih melambangkan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa

Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha

Esa.

Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting

Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angka yang

mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat "17 Agustus 1945" yang wajib kita

agungkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah kurikuler yang wajib diambil dan

diikuti oleh tiap mahasiswa non kependidikan di lingkungan Univeristas Negeri Semarang.

Praktik Kerja Lapangan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni PKL reguler, mandiri dan

khusus. Di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pelaksanaan PKL reguler dan

mandiri dilaksanakan secara terjadwal dan serentak yang disusun oleh Tim Gugus Bidang

PKL. Kedua jenis PKL ini dilakukan hanya pada 1 (satu) lokasi institusi mitra selama 35

(empat puluh) hari kalender. Sedangkan PKL khusus dilaksanakan sesuai jadwal yang

ditentukan oleh institusi mitra atau difasilitasi oleh universitas melalui kerjasama. PKL

diikuti oleh tiap mahasiswa Fakultas Hukum semester VI (enam) atau mahasiswa yang

belum mengikutinya dan dilaksanakan di waktu liburan semester, yaitu waktu di antara

setelah semester VI (enam) berakhir menyongsong semester VII (tujuh).

Dalam implementasinya, kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan PKL merupakan

tanggung jawab bersama antara Universitas Negeri Semarang dengan institusi mitra PKL

yang terkait. Tujuan Penerjunan mahasiswa PKL oleh pihak universitas sebagai lembaga

pendidik antara lain agar mahasiswa dapat mengaplikasikan kemahiran teoritik dilokasi PKL

agar mengerti dan beradaptasi terhadap tuntutan dunia kerja. Selain itu juga mahasiswa agar

lebih mampu mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, sehingga yang bersangkutan

memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Dalam interaksi

sosialnya mahasiswa dituntut agar dapat menjalin interaksi, komunikasi dan koordinasi

dengan sesama mahasiswa, dosen pembimbing lapangan Fakultas Hukum maupun pihak

institusi mitra selaku lokasi PKL.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis memilih Badan Perencanaan dan Pembanguan

Daerah Provinsi Jawa Tengah (disingkat BAPPEDA Jateng) sebagai institusi mitra PKL

untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan

kosnsumen. Selama mengikuti kegiatan atau pekerjaan di Bappeda Jateng, penulis tertarik

untuk membuat laporan PKL ini dengan judul Pengaruh Keluarga Berencana Bagi

Pembangunan (Analisa Peran Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam

Mewujudkan Jawa Tengah Berdikari)”.

Penyusunan laporan PKL ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan

kepentingan akademis. Penulisan laporan ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan

dunia usaha yang saat ini begitu cepat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan

kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang

dan/ atau jasa. Perdagangan ini secara nyata mempengaruhi perekonomian baik secara

nasional maupun secara internasional. Dalam perkembangan ekonomi nasional sendiri telah

menghasilkan adanya diversifikasi produk barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh

masyarakat. Selain itu adanya faktor pendukung seperti kemajuan ilmu pengetahuan,

kecanggihan teknologi teknologi serta perkembangan komunikasi dan informatika juga turut

mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang/ jasa.

Awal mula dari provinsi yakni dari kata provincia diberikan maksud administrasi wilayah

oleh orang-orang Romawi ketika mereka membagi kekaisaran mereka menjadi provinciae

tetapi dari banyak segi, provinsi-provinsi ini lebih serupa dengan wilayah kekuasaan modern

yang dieksploitasikan tanpa hak-hak yang sama. Secara ironi, hak-hak yang sama telah

diberikan sejak semula ke coloniae yang merupakan petempatan-petempatan lokal yang

lebih kecil, dan yang sering didirikan oleh para mantan prajurit.

Provinsi-provinsi secara resmi dikelompokkan menjadi tujuh unit geografis. Provinsi

adalah nama untuk sebuah entitas subnegara. Kata "Provinsi" telah diakui dalam bahasa

Inggris sejak sekitar 1330, dan berasal dari kata Prancis Lama, provinsi (abad ke-13). Kata

Prancis itu berasal pula dari bahasa Latin, provincia, yang berarti "wilayah di bawah

penguasaan Romawi". Provincia adalah kata majemuk yang berasal dari pro-("atas nama")

dan vincere ("menguasai") - dengan kata yang lain, sebuah provinsi adalah sebuah wilayah

atau fungsi yang dikuasai oleh seorang majistret Romawi atas nama kerajaannya.

Provinsi (bahasa Indonesia: provinsi atau Propinsi) adalah tingkat tertinggi dari badan

pemerintah regional daerah di Indonesia. Setiap provinsi memiliki pemerintah lokal sendiri,

dipimpin oleh seorang gubernur, dan memiliki tubuh legislatif sendiri. Gubernur dan

anggota perwakilan lokal dipilih oleh suara terbanyak untuk lima tahun. Dengan Timor

Leste memperoleh kemerdekaan, Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi, tujuh di antaranya

telah diciptakan sejak tahun 1999 (Maluku Utara, Papua Barat, Banten, Kepulauan Bangka-

Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat) dan lima provinsi telah menerima

status khusus: Aceh, untuk penggunaan hukum Syariah sebagai hukum daerah provinsi;

daerah Istimewa Yogyakarta, karena diatur dalam sistem monarki kuno; Papua, untuk

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; Papua Barat, untuk pemberian implementasi

pembangunan berkelanjutan; dan Jakarta Daerah khusus Ibukota. Provinsi dibagi lagi

menjadi kabupaten (Bahasa Indonesia: kabupaten) dan kota-kota.

Didalam proses pelaksanaan pembangunan dan perencanaan suatu daerah maka perlu

melewati proses proses tertentu seperti perumusan kebijakan, perencaan teknis,

pengendalian dan pengimplemnentasi serta evaluasianya. Maka dibutuhkan sebuah badan

atau lembaga teknis yang menjadi wadah untuk menampung proses proses tersebut.

Lembaga teknis daerah sendiri adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat

berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah

dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga

teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas

melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan

dinas faerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan

pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan,

kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis

daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.Dalam hal ini adalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau yang biasa sering disebut BAPPEDA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah merupakan landasan hukum terbentuknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7 Tahun 2008 dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk dan berkedudukan sebagai unsur penunjang

pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Berdassrkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dijabarkan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah

membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik ;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat,

perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah

serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kab/kota;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik;

e. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melingkupi..

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAPPEDA dalam pelaksanaan program keluarga berencana bagi

pembangunan mewujudkan Jawa Tengah Berdikari?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan program keluarga berencana bagi pembangunan

mewujudkan Jawa Tengah Berdikari?

1.2 Tujuan dan Manfaat Laporan

Dalam praktik kerja lapangan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah, terdapat beberapa tujuan adanya penyusunan laporan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kenapa banyak Pelaku Usaha dan Konsumen yang memilih

menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dibanding jalur non litigasi yang cepat

dan biaya ringah.

2. Untuk mengetahui peran Yayasan Lembaga Pembelaan & Perlindungan Konsumen

Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa konsumen pada jalur litigasi.

Sedangkan manfaat adanya laporan ini antara lain :

1. Manfaat secara akademik

a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam hal teori maupun dalam tataran

praktik dilapangan, khususnya dalam pelaksanaan program keluarga berencana;

b. Dapat mengembangkan kajian ilmiah baru terkait dengan program keluarga

berencana

c. Sebagai bahan rujukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat bagi mahasiswa

a. Mampu menyusun laporan praktik kerja lapangan dengan baik sesuai dengan

bidang hukum;

b. Mampu mengaplikasikan keahlian di bidang hukum dan menganalisis suatu

permasalahan.

3. Manfaat praktis institusi Mitra PKL

a. Dapat membantu menyelesaikan tugas instansi

b.

1.3 Tempat Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Jawa

Tengah Jalan Pemuda No 127 - 133 Semarang.

1.4 Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, dan mempelajari, serta

memehami data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks

otoritatif, literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus,

ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat. Dalam penulisan laporan

akhir PKL ini sebagai sumber landasan hukumnya, penulis menggunakan Undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30

tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat. Selain itu juga menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan

dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen. Bahan

pendukung lain yang dijadikan sumber data atau informasi ialah Laporan Yayasan

Lembaga Pembelaan & Perlindungan Konsumen Jawa Tengah periode bulan Juli

2014 hingga Agustus 2014

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya suatu peraturan dan kebijakan, dokumen yang berbentuk

gambar misalnya misalnya foto, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni

yang dapat berupa gambar, patung, maupun film, dan lain-lain. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013 : 82). Dokumen yang penulis gunakan adalah

dokumen yang berasal dari Yayasan Pembelaan & Perlindungan (YLPPK) Jawa

Tengah.

BAB II

PAPARAN LAPORAN

2.1 Pekerjaan atau Kegiatan

A. Pekerjaan Umum

Pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Perencanaan dan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, kami ditempatkan dalam 2 (dua) tim dengan 2

(dua) orang pembimbing lapangan, yakni Bapak Agung Koenmarjono, S.H di Bidang

Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa dan Ir. Arief Boedijanto, M.Si di Bidang

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kantor Badan Perencanaan dan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini ternyata masih satu Kantor dengan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Jawa Tengah, yakni diJalan

Pemuda Nomor 127-133, Semarang. Walaupun terdapat kesatuan kantor dan personil

staff antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Tengah namun secara struktur

organisasi, tugas, fungsi dan kinerja kedua lembaga tersebut jelas berbeda akan tetapi

keduanya saling berkaitan karena kemiskinan juga salah satu factor berhasilnya suatu

pembangunan di suatu daerah

Pelaksanaan penerjunan praktik kerja lapangan di BAPPEDA Provinsi

Jawa Tengah dimulai pada tanggal 17 Juli 2014 dengan diawali upacara penerjuanan

di Fakultas Hukum Unnes. Namun dari pihak BAPPEDA mengalami penundaan dari

jadwal yang semestinya, yakni yang mulannya terjun pada tanggal 17 Juli 2014 ,

namun pihak BAPPEDA meminta penerjunan menjadi tanggal 21 Juli 2014 dengan

diantar dosen pembimbing PKL dari pihak Unnes yang dalam hal ini selaku dosen

pembimbing PKL kami adalah Ibu Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn

kemudian dengan koordinasi dengan ,pihak BAPPEDA, sebelum

ditempatkan di bagian masing masing, kami diberi orientasi di Perpustakaan

BAPPEDA di lantai 1. Kegiatan minggu pertama di awali dengan pembentukan

grup diskusi dengan materi yang telah diberikan pada koordinator perpustakaan

BAPPEDA Jawa Tengah yakni Bapak Tri Aji Subiarto. Materi diskusi ini antara

lain pemahaman secara menyeluruh latar belakang sejarah dan Profil BAPPEDA

Jawa Tengah,

pemahaman mengenai Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BAPPEDA Provinsi

Jawa Tengah, pemahaman mengenai perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pelaksanaan dan evaluasi teknis dari suatu perencanaan. Hasil dari orientasi di

perpustakaan tersebut kemudian dijadikan materi bekal pada saat penempatan di

sub.bidang masing-masing.

Pada minggu II (kedua), yakni pada tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan 01

Agustus 2014 kami bertiga ditempatkan, 2 orang di bagian Penduduk dan

Keluarga Berencana dan 1 orang di Pemberdes.

LAMPIRAN LAMPIRAN