laporan kinerja pejabat sekretaris bappeda badan ... pejabat.pdf · keamanan dan kebersihan bappeda...

Laporan Kinerja Esselon III 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SEKRETARIS BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada

atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap

yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain

untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk

menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sekretaris Bappeda

terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Sekretaris Bappeda yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila

ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan

koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja

dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Periumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatanbappeda yang

selanjunya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundng-

undangan;

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan

masyarakat;

d. Pengelolaaan urusan rumah tangga;


e. Penolaaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pembinaan dan

peningkatan karier pegawai;

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengaendalian intern,

h. Penyusunan rencan kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan bappeda

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana,

j. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tatalaksana,

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bapped,

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lepala bappeda

Struktur Organisasi Sekretariat Bappeda terdiri dari:

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses

penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tri Bulan

IV Tahun 2018.


BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan

akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu

Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya

Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPD pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

1 2 3 4 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Aparatur Perencana Daerah

Persentase TK

pemenuhan terhadap

kebutuhan Administrasi

Perkantoran , dan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100%

2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta

akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA

Persentase sistem

pelaporan capaian

kinerja yang tepat

waktu

100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.438.054.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 745.371.000,- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp. 43.000.000,- Jumah Rp. 2.226.425.000,-


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri

Bulan II, Tahun 2018 :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja BAPPEDA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik Aparatur Perencana Daerah Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran , dan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100 100% 100%

Meningkatnya efektivitas dan

efisiensi serta akuntabilitas kinerja

aparatur BAPPEDA

Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

100 100% 100%

2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2018

No Sasaran/

Program Indikator Kinerja

Anggaran Kinerja Efisiensi

Pagu Realisasi Cap Target Realisasi Cap

1 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran

1.578.726.000 1.473.336.455

93,32

100% 100 % 100 % 105.389.545

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur

516.806.000 630.213.772 2,80 % 100% 100 % 100 % 156.592.228

3 Peningkatan Pengemb. Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja Keuangan

Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

43.000.000 10.719.000 4,01 % 100% 100 % 100 % 6.649.496


C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Badan Perencanan

Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Bappeda dalam rangka mewujudkan target

kinerja yang telah diperjanjikan,

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang belum mencapai angka

100%, realisasi anggaran pada Tri Bullan IV Tahun Anggaran 2018.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

No Program Kegiatan Pagu

Anggaran

Realisasi %

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Aministrasi

dan Operasional

Perkantoran

1.578.726.000 1.473.336.455

93,32

2 Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan /

Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

208.288.000

133.190.000

63,95

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

308.518.000

227.023.772 73,59

3 Program

Peningkatan

Pengemabangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja

Dan Keuangan

Penyusunan laporan

Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja

OPD/LAKIP

5.000.000 2.619.000 52,38

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

2.000.000 1.845.000 92,25

Penyusunan Rencana

Kerja

2.000.000 1975.000. 98.75

Penyusunan rencana

kerja dan anggaran

(RKA) SKPD

34.000.000 29.911.504 87,98


D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua

Sub Bagian dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time

Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar

penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan serta

melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, sesuai ketentuan

serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Sub Bagian untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi

sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 Program yang ditetapkan, 3

target kinerja dimana target tersebut belum berhasil diwujudkan dengan baik.

Dsebabkan realisasi anggaran 2018 masih pada Tri Bulan IV

Lumajang, 14 Januari 2019

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA

Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda

NIP. 196311116 199003 1 006

SEKRETARIS BAPPEDA

ENIK KUSTANING ROHMI, SH. MM Pembina

NIP. 19631220 198903 2 003

Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan

Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.


menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub

Bagian Umum dan Kepegawian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,

uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.






Sub Bagian Umum dan Kepegawian fungsi:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melakukan administrasi kepegawaian;

c. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan

keprotokolan;

e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;

f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit;


g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;

h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;

j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai peran penting dalam

penyusunan Renacana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan

pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat,

pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan

di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

pada Tri Bulan IV Tahun 2018


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani

antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan

menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3

(tiga) Indikator Sasaran Strategis yaitu terpenuhinya kebutuhan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan

kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda.

B. CAPAIAN KINERJA


Bulan IV Tahun 2018 :

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Pelayanan dan Admnistrasi Perkantoran

Jumlah layanan 5

2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Jumlah layanan 11

3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jangka Waktu Layanan 12

4 Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda

Jumlah Aparatur 42

KEGIATAN ANGGARAN

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Rp. 1.578.726.000

2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarpras Aparatur Rp. 208.288.000

3. Pemeliharaan Rutin.Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 308.518.000

Rp. 2.095.532.000


Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian Tri Bulan IV Tahun 2018


Terpenuhinya

kebutuhan dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana kantor

Jumlah layanan

11 11 100%

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah waktu layanan

12 12 100%

Terpenuhinya

pengelolaan

kepegawaian dan

peningkatan kapasitas

SDM Bappeda

Jumlah Aparatur

49 49 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan Program Tri Bulan IV Tahun 2018

No Sasaran/

Program

Indikator

Kinerja


Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Cap

1 Program

Pelayanaan

Administrasi

Perjakantoran

dan Keuangan

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran

1.578.726.000 1.473.336.455

93,32

4 4 100% 105.389.545

2 Progran

Peningkatan

Sarana

Prasaranan

Aparatur

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur

208.288.000

133.190.000

63,95

1 100 100% 75.098.000

308.518.000

227.023.772 73,59 1 100 100% 81494.228









Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja,

baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan

Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawian dalam rangka

mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan

berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus

(sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak

mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman

evaluasi yang mana di dalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai

Berikut:


Anggaran

Realisasi %

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.578.726.000 1.473.336.455

93,32

2.

ProgramPeningkatan Sarana dan Prasaran AParatur

• Pembangunan/Pengadaaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

208.288.000

133.190.000

63,95

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Srana dan Prasarana Aparatur

308.518.000

227.023.772 73,59




Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul

yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan

penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan

monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas

Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi



Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

.............................................................................................................


BAB III PENUTUP





2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategik

yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum mencapa seratus

persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV


Mengetahui,

SEKRETARIS BAPPEDA

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina

NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE. Penata

NIP. 19790526 201101 2 005

Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Keuangan




Bagian Keuangan merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.






Sub Bagian Keuangan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai

pedoman kerja ;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/

belanja ;

c. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;

d. penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan lain-lain) ;


e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian

tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;

f. penyusunan laporan kegiatan Sub. Bagian Keuangan ;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan

proses penerapan penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program,

penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban

di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

pada Tri Bulan IV Tahun 2018.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani Kepala


akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu

penyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan

pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan

sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Tabel 1

PERJANJIAN KINERJA

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun

1

2 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD 1

3 Terlaksananya verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan SKPD

Jumlah Kegiatan SKPD 41

KEGIATAN ANGGARAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 2.000.000,-

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Rp. 34.000.000,-

Rp. 36.000.000,-


B. CAPAIAN KINERJA


Bulan IV Tahun 2018:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun

1 1 100%

Terlaksananya Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 1 100%

Terlaksananya verifikasi

dan pertanggungjawaban

keuangan SKPD

Jumlah Kegiatan SKPD

41 41 100%

Tabel 2.2


No Sasaran/

Program

Indikator

Kinerja


Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja

Dan Keuangan

persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

2.000.000 1975.000. 98.75% 4 4 100% 25.000

34.000.000 29.911.504 87,98% 1 100 100% 4.088.496











Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,


Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Keuangan dalam rangka mewujudkan

target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai

bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai

permintaan).




Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Keuangan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:


Anggaran

Realisasi %

1

Program Peningkatan

Pengemabangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja Dan

Keuangan

Penyusunan laporn Akhir

Keuangan Tahun

2.000.000 1975.000. 98.75%

2 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Rencanan

Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD Daerah

34.000.000 29.911.504 87,98%



Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul

yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran, agar penerapan


monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi

atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.





Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP





2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategik

yang ditetapkan, 3 (tiga) target kinerja realisasi anggaran belum mencapa seratus

persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV.


Mengetahui,

SEKRETARIS BAPPEDA


NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG KEUANGAN

VITA KRISTIYANTI, SE. Penata Tk. I

NIP. 19800917 200501 2 011

Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Penyusunan

Program terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.



Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program merupakan

salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila

ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang.





Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Sub Bagian Penyusunan Program fungsi:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

c. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Bappeda;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;


f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana

Stategi/Restra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain).

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai peran penting dalam

mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang pada Tri bulan IV Tahun 2018


BAB II





akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu

Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya

Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPD pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksanan penyusunani Renstra, Renja, PK dan LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan

4

2 Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Proqram/Keqiatan SKPD


1

Kegaitan Anggaran

1. Penyusunan Rencana Kerja ` Rp. 2.000.000,- 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Rp. 5.000.000,-

Kinerja SKPD/ LAKIP ` Rp. 7.000.000,- B. CAPAIAN KINERJA


Bulan IV tahun 2018:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program


Terlaksananya

penyusunan Renstra,

Renja, PK dan LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan 4 4 100%

Terlaksananya

Pengendalian dan

evaluasi Proqram/

Kegiatan SKPD


1 1 100%


Tabel 2.2


No Sasaran/

Program Indikator Kinerja


Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja

Dan Keuangan

persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

5.000.000 2.619.000 52,38% 4 4 100% 2.381.000

persentase

sistem

pelaporan

capaian kinerja

yang tepat

waktu

2.000.000 1.845.000 92,25% 1 100 100% 155.000










Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,


Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Penyusunan Program dalam rangka

mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan

berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus

(sesuai permintaan).





Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai

Berikut:


Anggaran

Realisasi %

1 Program Peningkatan

Pengemabangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja Dan

Keuangan

1. Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

5.000.000 2.619.000 52,38

2. Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 1.845.000 92.25



Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time Scedul

yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar penerapan


monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi

atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.





Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP





2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target sasaran

strategik yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum

mencapa seratus persen disebabkan pada saat ini masih Tri bulan IV


Mengetahui,

SEKRETARIS BAPPEDA


NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG SUNGRAM

SUKARDI, S, AP. Penata

NIP. 1967199403 1 002

Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,

secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang

akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Prasarana terhadap

pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.


menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang

Fisik dan Prasarana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Bidang Fisik

dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di

bidang Fisik dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan

Prasarana mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana ;

b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang Fisik dan Prasarana

Wilayah;

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bappeda;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Fisik dan Prasarana terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

3. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana, terdapat 2 target kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana, yaitu :

Tabel 1

Bidang Fisik dan Prasarana

NO. SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

- Persentase dokumen perencanaan FISPRA yang dimanfaatkan OPD

100%

2 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

- Persentase dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi FISPRA yang dimanfaatkan OPD

100%

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumberdaya Alam Rp 2.189.250.000

Program Fasilitasi dan Koordinasi

Prasarana Wilayah dan Sumberdaya

Alam Rp 721.460.000

Jumlah Total Rp 2.910.710.000

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/program Bidang Fisik dan Prasarana,

serta target kinerja yang dicapai pada Tri Bulan IV tahun 2018.


Tabel 2 Realisasi Program Bidang Fisik dan Prasarana

Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018

NO. SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumberdaya

Alam

Persentase dokumen

perencanaan FISPRA yang

dimanfaatkan OPD

100% 100 % 100%

2 Terlaksananya Fasilitasi dan

Koordinasi Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam

Persentase dokumen hasil

fasilitasi dan koordinasi FISPRA

yang dimanfaatkan OPD

100% 100% 100%

No Program Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi Tribulan 4

(Rp.)

%

1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

2.189.250.000,- 2.189.250.000,- 1.992.442.975,- 91,01

2 Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

721.460.000,- 721.460.000,- 624.882.620,- 86,61

Total 2.910.710.000,- 2.910.710.000,- 2.617.325.595,- 89,92

Cost per outcome Bidang Fisik dan Prasarana

Tribulan ke 4, Tahun 2018

No. Program

Anggaran Kinerja Efisien

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) %

Target Realisasi Capaian

(%)

1. Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam

2.189.250.000 1.992.442.975 91,01 100% 100 % 100%

2. Program Fasilitasi dan

Koordinasi Prasarana

Wilayah dan Sumberdaya

Alam

721.460.000 624.882.620 86,61 100% 100% 100%


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana sudah

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi

dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur serta

pihak ketiga telah dilaksanakan dengan baik.



Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang terkait

dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana baik

Perangkat Daerah yang menjadi ranah koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga. Serta mengefektifkan

proses monitoring dan evaluasi untuk mengawal pencapaian sasaran di Bidang Fisik

dan Prasarana.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 4 Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana telah di

laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Fisik dan Prasarana telah sesuai dengan yang

ditargetkan dalam perjanjian kinerja dan akan terus di tingkatkan pencapaiannya

melalui koordinasi yang intensif dengan pihak yang terkait.



KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19631116 199003 1 006

KABID FISIK DAN PRASARANA

BAPPEDA KAB. LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina

NIP. 19670325 199312 2 001


LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN PERHUBUNGAN


BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Prasarana terhadap




Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.


dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan


bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan


a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana

b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang

fisik dan prasarana wilayah

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah


diambil kepada Kepala Bappeda



Bidang Fisik dan Prasarana berubah menjadi 3 sub bidang, yaitu :



3. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.

Tugas Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan adalah :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pekerjaan umum

dan perhubungan

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pekerjaan

umum dan perhubungan dengan instansi terkait.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan

pekerjaan umum dan perhubungan.

5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana.


BAB II




Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan

Perhubungan, ada 3 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :

1. Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana induk Infrastruktur.

2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana.

3. Tersusunnya Masterplan Smart City

Tabel 1

Rencana Capaian Kinerja tahun 2018

Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana induk Infrastruktur

jumlah dokumen masterplan/rencana induk

1 dok

2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana

persentase kegiatan hasil monev yang dilaksanakan OPD

100%

3 Tersusunnya Masterplan Smart City

jumlah dokumen masterplan smart city

1 dok

Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana

induk Infrastruktur Rp 486.340.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 15.000.000

Penyusunan Masterplan Smart City

Rp 350.000.000

Jumlah Total Rp 851.340.000

B. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2018, Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan juga

mengkoordinasikan 3 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung tupoksinya. Berikut


adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri Bulan IV Tahun

2018.

Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan

Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan


NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Tersusunnya Kajian/Masterplan/Rencana

induk Infrastruktur

jumlah dokumen

masterplan/rencana induk 1 dok 1 dok 100%

2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Bidang Fisik dan Prasarana

persentase kegiatan hasil

monev yang dilaksanakan OPD 100% 100% 100%

3 Tersusunnya Masterplan Smart City jumlah dokumen masterplan

smart city 1 dok 1 dok 100%

No. Program Kegiatan

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Target

Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi

Tribulan 4

(Rp.)

%

1 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya Alam

Penyusunan

Kajian/Masterplan/ Rencana

Induk Infrastruktur

486.340.000,- 486.340.000,- 463.697.200,- 95,34

2 Program Fasilitasi dan


Wilayah dan

Sumberdaya Alam

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

15.000.000,- 15.000.000,- 10.085.000,- 67,23

3 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya Alam

Penyusunan Masterplan

Smart City

350.000.000,- 350.000.000,- 328.283.000,- 93,80

Total 851.340.000,- 851.340.000,- 802.065.200,- 94,21

Cost per outcome Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan

Tribulan ke 4, Tahun 2018

N

o. Program Kegiatan


Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) %

Target Realisasi Capaian

(%)


Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Penyusunan

Kajian/

Masterplan/

Rencana Induk

Infrastruktur

486.340.000 463.697.200 95,34 1 dok 1 dok 100

2. Program Fasilitasi dan


Wilayah dan

Sumberdaya Alam

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

15.000.000 10.085.000 67,23 100% 100% 100



Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Penyusunan

Masterplan

Smart City

350.000.000 328.283.000 93,80 1 dok 1 dok 100


Secara tupoksi, semua kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah

dilaksanakan oleh Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan. Kegiatan

Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana Induk Infrastruktur telah menghasilkan

dokumen masterplan infrastruktur Kabupaten Lumajang , dengan serapan anggaran

sebesar 95,34%. Kegiatan Penyusunan Masterplan Smart City telah menghasilkan

dokumen masterplan smart city Kabupaten Lumajang, dengan serapan anggaran

sebesar 93,80%. Kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana telah

terserap 67,23% dari target anggaran yang ditetapkan, disebabkan karena

keterbatasan waktu untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Masterplan infrastruktur Kabupaten Lumajang diharap dapat menjadi data

baseline ketersediaan infrastruktur sebagai dasar perencanaan pemenuhan

infrastruktur di Kab. Lumajang, masterplan smart city diharap dapat menjadi acuan

implementasi smart city di Kab. Lumajang tahun 2019-2020, proses monitoring dan

evaluasi ke depannya perlu diagendakan setiap triwulan agar target yang telah

ditetapkan dapat dikawal realisasinya.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain …………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

.................................................................................................................


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sarana, Prasarana dan

Perhubungan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD

terkait baik tingkat Kabupaten dan pihak ketiga telah berjalan cukup baik.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan sudah cukup maksimal, namun perlu proses

monitoring dan evaluasi yang rutin.

Lumajang, Januari 2019

Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana


NIP. 19670325 199312 2 001

Kasubid Sarana, Prasarana dan

Perhubungan

FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST. Penata

NIP. 19850331 200903 1 004


LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENGAIRAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Pasarana terhadap pencapaian

kinerja yang telah diperjanjikan.



Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.


dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan


bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan


a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana

b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang

fisik dan prasarana wilayah

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah


diambil kepada Kepala Bappeda



Bidang Fisik dan Prasarana berubah menjadi 3 sub bidang, yaitu :


2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan


Tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan adalah :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengairan

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan urusan

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan energi dan

sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan dengan instansi terkait.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

urusan energi dan sumber daya alam, lingkugan hidup dan pengairan.


diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.


BAB II




Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan, ada 4 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :

1. Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2. Tersusunnya Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan

3. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca

4. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP

Tabel 1


Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan


1 2 3 4

1 Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah dokumen hasil KLHS 4 dok

2 Tersusunnya Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan

Jumlah dokumen rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan

1 dok

3 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilaksanakan OPD

100%

4 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi IPDMIP yang dilaksanakan OPD

100%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rp 578.110.000,-

Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan Rp 238.000.000,-

Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Rp 69.550.000,-

Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP Rp 244.620.000,-

Jumlah Total Rp 1.130.280.000,-

B. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2018, Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengairan juga mengkoordinasikan 4 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung

tupoksinya. Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan

pada Tri Bulan IV Tahun 2018.



Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan


NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Tersusunnya Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah dokumen hasil KLHS 4 dok 4 dok 100%

2 Tersusunnya Penyusunan rencana

pembangunan SDA, LH dan

Pengairan

Jumlah dokumen rencana

pembangunan SDA, LH dan

Pengairan

1 dok 1 dok 100%


Koordinasi Tim Koordinasi

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi Tim Koordinasi

Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca yang dilaksanakan OPD

100% 100% 100%


Koordinasi IPDMIP

Persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi IPDMIP yang

dilaksanakan OPD

100% 100% 100%

No Program Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi

Tribulan 4

(Rp.)

%

1 Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

578.110.000,- 578.110.000,- 529.715.055,- 91,63

2 Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Penyusunan

rencana

pembangunan SDA,

LH dan Pengairan

238.000.000,- 238.000.000,- 214.224.450,- 90,01

3 Program Fasilitasi

dan Koordinasi

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Fasilitasi dan

Koordinasi Tim

Koordinasi

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

69.550.000,- 69.550.000,- 50.730.000,- 72,94

4 Program Fasilitasi

dan Koordinasi

Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya

Alam

Fasilitasi dan

Koordinasi IPDMIP

244.620.000,- 244.620.000,- 204.732.570,- 83,69

Total 1.130.280.000,- 1.130.280.000,- 999.402.075,- 88,42


Cost per outcome Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,

dan Pengairan Tribulan ke 4, Tahun 2018

No. Program Kegiatan


Pagu Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Target Realisasi Capaian

(%)

1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

578.110.000 529.715.055 91,63 4 dok 4 dok 100%

2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Penyusunan rencana pembangunan SDA, LH dan Pengairan

268.000.000 214.224.450 90,01 1 dok 1 dok 100%

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

28.000.000 50.730.000 72,94 100% 100% 100%

4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP

294.620.000 204.732.570 83,69 100% 100% 100%


Secara tupoksi, semua kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah

dilaksanakan oleh Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.

Kegiatan Penyusunan KLHS masih jauh dari target yang ditetapkan, karena

menyesuaikan dengan schedule penyusunan RTRW dan RPJMD di Bulan Juli 2018.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP terkendala dalam pencairan karena

miskomunikasi dengan perbendaharaan BPKD yang berimbas keterlambatan

pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sudah dilaksanakan meski ada hambatan

kesulitan dalam mencari pihak ketiga yang bersedia melaksanakan terkait keterbatasa

anggaran.Kegiatan penyusunan KLHS secara prinsip sudah dilaksanakan tingal

proses validasi yang menunggu jadwal dari Dinas LH provinsi yang akan dilanjutkan

di tahun 2019. Kegiatan penyusunan rencana pembangunan SDA dalam bentuk


penyusunan Neraca sumber daya air sudah selesai yang dapat digunakan acuan

untuk kegiatan penyusunan RTRW dan KLHS


Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan sudah dilaksanakan.Kegiatan Penyusunan KLHS masih

diperlukan kegiatan lanjutan berupa validasi dokumen menunggu jadwal dari Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kegiatan penyusunan RAD pengurangan

emisi Gas Rumah Kaca akan terus dilanjutkan di tahun 2019 dan dilakukan

Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan (PEP) nya. Kegiatan IPDMIP akan terus

berlanjut dan selalu berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Pertanian dan BPKD


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP


berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi

koordinasi dengan SKPD terkait baik tingkat Kabupaten maupun provinsi telah

berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan belum maksimal, terkendala proses pencairan

anggaran untuk IPDMIP dan keterlamatan juklak dari pusat membuat program

ini belum maksimal serta pelaksanaan di tahun pertama yang perlu adaptasi dan

dukungan Sumber daya manusia yang terbatas. Untuk kegiatan KLHS masih

diperlukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah provinsi jawa Timur.


Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana


NIP. 19670325 199312 2 001

Kasubid Sumber Daya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan

PUGUH BUDI LASWONO, ST., MT. Penata

NIP. 19780508 200903 1 005

Laporan Kinerja Sub Bid Pertanian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERTANIAN


BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Pertanian terhadap pencapaian




Bidang Pertanian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.


Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Pertanian mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;

2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan;

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,


4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan ;



diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II




Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Pertanian adalah dengan menyatakan

menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Indikator

Sasaran Strategis yaitu tersusunnya Review Masterplan Seroja dengan indikator

kinerja jumlah dokumen hasil review dan terlaksananya penyusunan Kajian

pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian dengan indikator jumlah

dokumen hasil kajian

Tabel .1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Tersusunnya Review Masterplan

Agropolitan Seroja

Jumlah dokumen

masterplan review

1

2 Terlaksananya Kajian

Pengembangan Wisata Edukatif

Berbasis Pertanian

Jumlah dokumen hasil kajian 1

KEGIATAN ANGGARAN

1 Review Masterplan Agropolitan Seroja 200.000.000

2 Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis

Pertanian

122.500.000

Jumlah Total 622.500.000


B. CAPAIAN KINERJA



Tabel 2

Capaian Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan IV Tahun 2018


Terlaksananya

Penyusunan Review

Masterplan

Agropolitan Seroja

Jumlah dokumen

masterplan hasil review

100,00% 100,00% 100,%

Terlaksananya

Penyusunan Kajian

Pengembangan

Wisata Edukatif

Berbasis Pertanian

Jumlah dokumen hasil

kajian

100,00% 100,00% 100,00%


Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pertanian sebagaimana

telah tertulis dan dalam dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah

dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten

maupun provinsi terus dilaksanakan. Selain itu penyiapan bahan perencanaan sub

bidang pertanian telah terlaksana dengan baik di tribulan IV .

Sedangkan terkait kegiatan, pada kegiatan Kajian Pengembangan Wisata

Edukatif Berbasis Pertanian telah terlaksana seluruhnya dengan telah diserahkannya

dokumen hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Jember selaku pelaksana. Untuk realisasi anggaran pada tribulan

IV tercapai 96,89% atau Rp. 118.695.000,- dari target Rp. 122.500.000,- sisa

anggaran tidak terserap sebesar Rp. 3.805.000,- merupakan efisiensi karena seluruh

target kegiatan telah tercapai 100 persen.

Kegiatan Review Agropolitan Seroja telah terlaksana seluruhnya dengan telah

diserahkannya dokumen hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Jember selaku pelaksana. Untuk realisasi anggaran

pada tribulan IV tercapai 94,58% atau Rp. 189.159.000,- dari target Rp. 200.000.000,-


sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 10.841.00,- merupakan efisiensi karena

seluruh target kegiatan telah tercapai 100 persen.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Pertanian pada Bidang

Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai

Berikut:

Tabel 3

Realisasi Anggaran Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan IV Tahun 2018


Anggaran Realisasi % Sisa Ket

1.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Review

Masterplan

Agropolitan

Seroja

200.000.000 189.159.000

94,58

10.841.000 Sisa dari belanja

honor, lembur,

dekorasi, honor

narasumber,

fotokopi, makan

minum rapat dan

perjalanan

2.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kajian

Pengembangan

Wisata Edukatif

Berbasis

Pertanian

122.500.000

118.695.000

96,89

3.805.000 Sisa dari belanja

dekorasi, fotokopi,

makan minum

rapat dan

perjalanan

TOTAL 322.500.000 307.851.000 95,46 14.646.000


Dengan telah terlaksananya kegiatan Review Masterplan Agropolitan Seroja dan

Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian akan ditindaklanjuti dan

telah dianggarkan pada tahun 2019 dengan sosialisasi pada organisasi perangkat

daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dijadikan acuan atau bahan

pertimbangan perencanaan program kegiatan yang akan datang.



Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pertanian pada Tribulan IV Tahun 2018 dapat

disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:




2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target sasaran strategik yang

ditetapkan dan 2 (dua) target kinerja realisasi anggaran belum mencapai seratus

persen pada Tri bulan IV


Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH

MAMI WOROARIJATI, MP Pembina

NIP. 19720729 199901 2 001

KASUBID PERTANIAN

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata

NIP. 19720701 199803 1 006

Laporan Kinerja Sub Bid PPDU 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap


Dalam Laporan Kinerja Tribulan Ke 4Tahun 2018 ini disajikan beberapa

kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan

pencapaian kinerja Bidang Ekonomi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang g Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.


Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam

melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Ekonomi terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pertanian;

2. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia

Usaha adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

pengembangan Dunia Usaha;

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,

Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha;


3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Perindustrian,


4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan

Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia

Usaha;

5. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.


BAB II




Kepala Bidang Ekonomi dengan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Pengembangan Dunia Usaha, terdapat 3 target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu

terlaksananya kegiatan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang, terlaksananya

Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten dan terlaksananya

kegiatan Kajian Potesi PAD Kabupaten Lumajang.

Tabel 1

Perjanjian Kinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

No

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1 Tersusunnya Kajian Potensi Investasi

Kab. Lumajang Jumlah dokumen hasil kajian 1

2 Terlaksananya Koordinasi Rencana

Induk Pembangunan Industri

Kabupaten

Jumlah Koordinasi yang

dilaksanakan 1

3 Terlaksananya Kajian Potesi PAD

Kabupaten Lumajang Jumlah dokumen hasil kajian 1

No Kegiatan Angaran

1 Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang 200.000.000,-

2 Terlaksananya Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten

50.000.000,-

3 Terlaksananya Kajian Potesi PAD Kabupaten Lumajang 343.960.000,-

Jumlah 593.960.000,-


B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang perindustrian,

perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta target kinerja yang harus

dicapai pada tahun 2018.

Tabel 2


Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

No

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Ket.

1 Tersusunnya Kajian Potensi

Investasi Kab. Lumajang

Jumlah dokumen

hasil kajian 100% 100% 100%

2 Terlaksananya Koordinasi

Rencana Induk

Pembangunan Industri

Kabupaten

Jumlah

Koordinasi yang

dilaksanakan

100% 100% 100%

3 Terlaksananya Kajian

Potesi PAD Kabupaten

Lumajang

Jumlah dokumen

hasil kajian 100% 100% 100%

Rata rata 100%



Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2018

No Program Kegiatan Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) Ket. Capaian

Sisa (Rp.000)

1

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Penyusunan Kajian

Potensi Investasi

Kabupaten

Lumajang

200.000.000,- 196.650.000,- 98,33% 3.350.000,-

2.

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Ekonomi

Koordinasi Rencana

Induk Pembangunan

Industri Kabupaten

50.000.000,- 29.875.000,- 59,75% 20.125.000,-

3

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Penyusunan Kajian

Potensi Pendapatan

Asli daerah (PAD)

Kabupaten

Lumajang

343.960.000,- 292.998.000,- 85,18% 50.962.000,-

Total 593.960.000,- 519.523.000,- 87,46% 74.473.000,-


Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Pengembangan Dunia Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja

yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten

maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada Tribulan Ke 4 tahun 2018, capaian

kinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

mencapai 87,46% dari yang ditargetkan pada tribulan 1,2, 3 dan 4. Kegiatan

Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang

dan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang di kerjasamakan

dengan pihak ke 3 yaitu Universitas Brawijaya. Kedua kegiatan tersebut sudah

selesai di laksanakan dan sudah di presentasikan di hadapan OPD terkait.Pada

kegiatan Penyusunan Kajian Potensi PAD, juga ada kegiatan Penyusunan Kajian

Potensi Pajak Pasir, yag nerupakan kegiatan hasil PAK tahun 2018. Kegiatan ini

dilakukan dengan penunjukan langsung pihak ketiga. Hasil ke tiga kajian tersebut

diharapkan bisa menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan bidangekonomi di

Kabupaten Lumajang. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi RPIK sudah selesai

dilaksanakan dan mencapai target yang direncanakan, yaitu tersosialisasikannya

RPIK kepada seluruh Perangkat daerah di Kabupaten Lumajang dan pada

pengusaha di Kabupaten Lumajang. DIharapkan dengan adanya informasi tersebut


ada gambaran tentang bagaimana perencanaan pembangunan industri di

Kabupaten Lumajang. Secara keuangan, total anggaran yang terealisasi sebesar

Rp. 519.523.000,- dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 593.960.000,-.


Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, perlu di dorong untuk segera

dilaksanakan sesuai time schedule yang direncanakan.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP


1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan

dan Pengembangan Dunia Usaha telah di laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan Ke 4 masih sudah sesuai

dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


Mengetahui, Kepala Bidang Ekonomi

MAMI WOROARIJATI, MP, Pembina

NIP. 19720729 199901 2 001

Kasubid Perindustrian, Perdagangan Dan PDU

AL IMRON, S.Sos Penata

NIP. 19751104 200604 1 024

Laporan Kinerja Sub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO


BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro




Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82

Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta

tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Ekonomi Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang

Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Koperasi

dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Koperasi

dan Usaha Mikro dan pariwisata;

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Koperasi dan

Usaha Mikro dan pariwisata dengan instansi terkait;

4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan Koperasi dan

Usaha Mikro dan pariwisata;



diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II




Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Koperasi dan Usaha Mikro adalah dengan

menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua)

Indikator Sasaran Strategis yaitu terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dengan

Dunia Usaha / Lembaga dan terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

Tabel .1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan pelaporan

Jumlah OPD yang di

monitoring dan Evaluasi

1

2 Terlaksananya Fasilitasi

Kerjasama dengan Dunia Usaha /

Lembaga

Jumlah Fasilitasi kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga

1

KEGIATAN ANGGARAN

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000

2 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga 77.700.000

Jumlah Total 147.700.000

B. CAPAIAN KINERJA




Tabel 2

Capaian Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan IV

Tahun 2018


Terlaksananya

Fasilitasi Kerjasama

dengan Dunia Usaha

/ Lembaga

Jumlah Fasilitasi

kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

100.00% 81.81 % 81.81%

terlaksananya

Monitoring, Evaluasi

dan pelaporan

Jumlah OPD yang di

monitoring dan Evaluasi

100.00% 90.02 % 90.02%


Secara tupoksi, semua ke 2 kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah

dilaksanakan oleh Sub Bidang koperasi dan usaha mikro. Kegiatan Fasilitasi

kerjasama dengan dunia usaha telah mencapai target 81.81% di akhir kegiatan ,

karena kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber di tingkat propinsi dan

terhenti sementara karena proses pilkada sebagai antisipasi kegiatan yang bermuatan

kampanye karena peserta adalah seluruh pengusaha di Kab.Lumajang, Capaian

kurang maksimal. Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi telah tercapai

90.02% dari target di akhir kegiatan.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai Berikut:


Tabel 3

Realisasi Anggaran Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan IV

Tahun 2018


Anggaran Realisasi % Sisa Ket

1.

Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang

Ekonomi

Fasilitasi

Kerjasama

dengan

Dunia Usaha/

Lembaga

77.700.000 57.363.000

73.83

20.337.000 Js. Infrastuktur

narsum

.9.150.000,mamin

rapat 8.600.000

2.

Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang

Ekonomi

Monitoring

,Evaluasi dan

Pelaporan

70.000.000

50.411.000

72.02 19.589.000 Mamin rapat

8.325.000,

perjalanan dinas

dalam

daerah.8.850.000

TOTAL 147.700.000,- 107.774.000,- 72.96 22.326.000


Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sudah

dilaksanakan.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP


berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Koperasi dan usaha mikro

telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD terkait baik

tingkat Kabupaten maupun provinsi telah berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan kurang maksimal, terkendala jadwal

narasumber dengan pihak ke tiga.


Mengetahui, Kepala Bidang Ekonomi


NIP. 19720729 199901 2 001

Kasubid Koperasi dan Usaha Mikro

M. ALBARUDI, SE Penata Muda Tk. I

NIP. 19780818 201101 1 005

Laporan Kinerja Bidang Ekonomi 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG EKONOMI


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap




Ekonomi.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Investasi/ Penanaman

Modal, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi ;

b. Pengkoordinasian dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi kecil menengah, perdagangan, koperasi dan

penanaman modal serta investasi ;

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan industri ;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Ekonomi

e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Badan.


Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang ekonomi terdiri 3 sub bidang, yaitu sub

bidang pertanian, sub bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan

Dunia Usaha dan sub bidang Koperasi dan Usaha Mikro

a. Sub Bidang Pertanian.

Sub bidang pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi

dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;

• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan

pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;

• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,


• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan ;

• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

adalah membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan

kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang

ekonomi khususnya di sub bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal

dan pengembangan dunia usaha dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

pengembangan Dunia Usaha;

• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,


• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan


Usaha;


• Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan


Usaha;

• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;

• pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah membantu Kepala Bidang

Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub

bidang koperasi dan usaha mikro dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan

koperasi, usaha mikro dan pariwisata;

• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan koperasi,

usaha mikro dan pariwisata;

• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan koperasi,

usaha mikro dan pariwisata;

• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Ekonomi,

terdapat 6 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu :

Tabel 1

Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Tribulan IV tahun 2018

SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

100,00% 95,88% 95,88%

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

persentase dokumen hasil failitasi dan koordinasi pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

100,00% 90,37% 90,37%

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Ekonomi, serta target

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.


Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan Bidang Ekonomi

Sampai Tribulan ke 4 Tahun 2018


(Rp.)

Target s/d

Tribulan 4.

(Rp.)

Realisasi s/d

Tribulan 2

(Rp.)

%

1 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian

122.500.000,- 122.500.000,- 118.695.000,- 96,89

2 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Review

Masterplan

Agropolitan

Seroja

200.000.000,- 200.000.000,- 189.159.000,- 94,58

3 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Penyusunan

Kajian Potensi

Investasi

Kabupaten

Lumajang

200.000.000,- 200.000.000,- 196.650.000,- 98,33

4 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Penyusunan

Kajian Potensi

Pendapatan Asli

daerah (PAD)

Kabupaten

Lumajang

343.960.000,- 343.960.000,- 292.998.000,- 85,18

5 Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang

Ekonomi

Fasilitasi

Kerjasama

dengan Dunia

Usaha

77.700.000,- 77.700.000,- 57.363.000,- 73,83

6 Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang

Ekonomi

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

70.000.000,- 70.000.000,- 50.411.000,- 72,02

7. Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang

Ekonomi

Koordinasi

Rencana Induk

Pembangunan

Industri

Kabupaten

50.000.000,- 50.000.000,- 29.875.000,- 59,75

Total 1.064.160.000,- 1.064.160.000,- 935.151.000,- 87,88,-


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi sudah dilaksanakan sesuai

dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi

terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.


Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke 4 tahun 2018, capaian

target kinerja keuangan Bidang Ekonomi mencapai 87,88% atau sebesar Rp.

935.151.000,- dari anggaran Rp. 1.064.160.000,-.


Semua kegiatan pada tahun yang akan datang mulai awal pelaksanaan, dan

perlu terus di kawal agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tribulan 4 tahun anggaran 2018 ini akan menjadi bahan evaluasi

untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 agar bisa berjalan lebih baik lagi dan

sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan ke 4 Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi telah di laksanakan

dengan baik;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Ekonomi sudah sesuai dengan yang

ditargetkan dalam perjanjian kinerja.



KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19631116 199003 1 006

KABID EKONOMI



NIP. 19720729 199901 2 001

Laporan Kinerja Kepala Bidang Sosbud 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA PEJABAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA


BAB I

PENDAHULUAN




untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya terhadap pencapaian




Sosial Budaya.



Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sosial dan

Budaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai

fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;

b. Pengkoordinasian dan Pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang

Sosial dan Budaya;

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi Bidang Sosial Budaya;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Sosial Budaya;

e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan

Perencanaaan Pembangunan Daerah;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya terdiri 3 sub bidang,

antara lain:

a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.


BAB II




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Sosial Budaya

dengan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Sumber

Daya Aparatur dengan terdapat 6 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN ANGGARAN SETELAH PAK

1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 211.500.000

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 560.000.000

3 Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya Rp 212.750.000

Rp 984.250.000

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Sosial Budaya, serta

target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018.


1 2 3 4

1 Terlaksananya

Perencanaan Sosial

dan Budaya

Persentase dokumen

perencanaan dokumen

sosbud yang dimanfaatkan

OPD

- 62 OPD

- 3 Dokumen Inkesos

2 Terlaksananya

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 1 Dokumen RPJMD

- 1 Dokumen

- RPJPD

3 Terlaksananya

Fasilitasi dan

Koordinasi Sosial dan

Budaya

Persentase hasil fasilitasi

dan koordinasi yang

dimanfaatkan OPD

- 8 Dokumen Kab Sehat

- 21 OPD Kec

- 100% RAD Germas

- 7 Rakor TKPKD


Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Subbid Kesmas Bidang Sosial Budaya

Sampai Tribulan IV Tahun 2018

NO SASARAN/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Persentase dokumen

perencanaan dokumen

sosbud yang

dimanfaatkan OPD

- 62 OPD

- 3 Dokumen

Inkesos

- 62 OPD

- 3 Dokumen

Inkesos

100%

2 Terlaksananya

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase kesesuaian

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 1 Dok

RPJMD

- 1 Dok

RPJPD

- 1 Dok RPJMD

- 1 Dok RPJPD

100%

3 Terlaksananya

Fasilitasi dan

Koordinasi

Sosial dan

Budaya

Persentase hasil fasilitasi

dan koordinasi yang

dimanfaatkan OPD

- 8 Dok. Kab.

Sehat

- 100% RAD

Germas

- 21 OPD Kec.

- 7 Rakor

TKPKD

- 8 Dok.Kab.

Sehat

- 100% RAD

Germas

- 7 OPD Kec.

- 7 Rakor

TKPKD

83,32%

2.2.Cost per outcome Bidang Sosial Budaya Bappeda

Tri Bulan IV-Tahun 2018

No Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Anggaran Setelah PAK Kinerja Efisien

Pagu Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Target Realisa

si Capaian

1 Program

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Persentase

dokumen

perencanaan

dokumen

sosbud yang

dimanfaatkan

OPD

211.500.000 205.745.000 97,28 - 62 OPD

- 3 Dok

Inkesos

- 62 OPD

- 3 Dok

Inkesos

100

%

2 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

hasil fasilitasi

dan

koordinasi

yang

560.000.000 527.418.000 94,18 - 1 Dok

RPJMD

- 1 Dok

RPJPD

- 1 Dok

RPJMD

- 1 Dok

RPJPD

100

%


dimanfaatkan

OPD

3 Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Sosial dan

Budaya

Persentase

kesesuaian

Dokumen

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

212.750.000 200.382.900 94,19 - 8 Dok.

Kab.

Sehat

- 100%

RAD

Germas

- 21 OPD

Kec

- 7 Rakor

TKPKD

- 8 Dok.

Kab.

Sehat

- 100%

RAD

Germas

- 7 OPD

Kec.

- 7 Rakor

TKPKD

83,32

%


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya sudah dilaksanakan

sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan

instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus

dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan IV tahun 2018, capaian

kinerja keuangan Bidang Sosial Budaya mencapai 94,85% anggaran terserap dari

total anggaran sebesar Rp.984.250.000, sedangkan capaian kinerja bidang Sosial

Budaya mencapai 94,43% dari total 3 Program kerja yang dilaksanakan.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sosial Budaya pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:


Setelah PAK (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1. Perencanaan Sosial

dan Budaya

Fasilitasi dan Koordinasi

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

50.000.000 46.745.000 93,49

2. Perencanaan Sosial

dan Budaya

Pengembangan Indikator

Kesejahteraan Sosial

161.500.000 159.000.000 98,45

3. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Rancangan

RPJMD

440.000.000 422.728.000 96,07


4. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Review Dokumen RPJPD 120.000.000 104.690.000 87,24

5. Fasilitasi dan

Koordinasi Sosial

dan Budaya


Forum Lumajang Sehat

128.750.000 125.983.500 97,85

6. Fasilitasi dan

Koordinasi Sosial

dan Budaya


Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

47.500.000 44.900.000 94,53

7. Fasilitasi dan

Koordinasi Sosial

dan Budaya


Program

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

26.500.000 25.750.000 97,17

8. Program Fasilitasi

dan Koordinasi

Sosial dan Budaya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

10.000.000 3.749.400 37,49


Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen

perencanaan secara swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara

administrasi keuangan. Sehingga target kinerja Bidang dan target kinerja keuangan

akan selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, secara kualitas pekerjaan

sudah sesuai dengan MOU yang dilakukan. Perlu untuk menjaga konsistensi kualitas

dan ketepatan waktu pekerjaan dan ketaatan dalam pencairan anggaran. Sehingga

perlu di dorong untuk segera melakukan permintaan pencairan dana sesuai time

schedule yang direncanakan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………….........……

………………………………………………………………………........……….


BAB III

PENUTUP


1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya telah dilaksanakan

dengan baik sampai dengan tribulan IV tahun 2018;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Sosial Budaya sudah cukup baik dengan

capaian kinerja bidang Sosial Budaya mencapai 94,43% dari total 3 Program kerja

yang dilaksanakan sedangkan capaian kinerja keuangan Bidang Sosial Budaya

mencapai 94,85% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp.984.250.000.


Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. NUGROHO DWI ATMOKO

Pembina Utama Muda

NIP. 19631116 199003 1 006

KABID SOSIAL BUDAYA


ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19750313 200212 1 005

Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


BAB I

PENDAHULUAN







Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi,

baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian

kinerja Bidang Sosial Budaya.



Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Kesejahteraan

Masyarakat.

Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang

Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Kesejahteraan Masyarakat,

pemberdayaan masyarakat dan desa yang kaitannya dengan peningkatan derajat

Kesejahteraan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Fungsinya :

• penyusunan program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;

• mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi terkait;

• melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;


• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya;

• pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sosial Budaya.


BAB II




Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Kesejahteraan Masyarakat, antara lain:


SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2018


1 2 3 4

1 Tersusunnya dokumen

Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen perencanaan

RPJMD

1 Dok

2 Terlaksananya Review dokumen

RPJPD

Jumlah dokumen Review RPJPD 1 Dok


Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil monev 21 OPD


Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Pemberdayaaan

masyarakat

Jumlah rakor penanggulangan

kemiskinan yang terlaksana

fasilitasi kerjasama

7 Rakor

5 Terlaksananya Pengembangan

Indikator Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen pengembangan

Indikator Kesejahteraan Sosial

3

Dokumen


Penyusunan Rancangan RPJMD Rp 440.000.000

Review Dokumen RPJPD Rp 120.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 10.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp 26.500.000

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Rp 161.500.000



B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang

harus di penuhi oleh Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018

2.1. Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya

Sampai Tribulan IV Tahun 2018

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR


1 2 3 4 5 6

1 Tersusunnya dokumen

Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen

perencanaan RPJMD

1 Dok 1 Dok 100%

2 Terlaksananya Review

dokumen RPJPD

Jumlah dokumen

Review RPJPD

1 Dok 1 Dok 100%


Evaluasi dan Pelaporan

jumlah laporan hasil

monev

21 OPD 7 OPD 33.3%


Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pemberdayaaan Masyarakat

Jumlah rakor

penanggulangan

kemiskinan yang

terlaksana fasilitasi

kerjasama

7 Rakor 7 Rakor 100%

5 Terlaksananya

Pengembangan Indikator


Jumlah dokumen

pengembangan

Indikator


3

Dokumen

3 Dokumen 100%

2.2. Cost per outcome Subbid Kesmas Bidang Sosial Budaya Bappeda

Tri Bulan IV, Tahun 2018

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja

Efe

sien

Pagu

Anggaran

Setelah PAK

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) % Target Realisasi

Capai

an

1 Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang Sosial

Budaya

Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan

10.000.000 3.749.400 37,49 21

OPD

7 OPD 33.3

%


No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja Efe

sien Pagu

Anggaran

Setelah PAK

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) %

Targ

et

Realis

asi

Capai

an

2 Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Pengembangan

Indikator

Kesejahteraan

Sosial

161.500.000 159.000.000 98,45 3

Dok

ume

n

3

Dokum

en

100%

3 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan

Rancangan

RPJMD

440.000.000 422.728.000 96,07 1

Dok

1 Dok 100%

4 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Review Dokumen

RPJPD

120.000.000 104.690.000 87,24 1

Dok

1 Dok 100%

5 Fasilitasi dan

Koordinasi

Bidang Sosial

Budaya

Fasilitasi dan

Koordinasi

Gerakan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

26.500.000 25.750.000 97,17 7

Rakor

7

Rakor

100%


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah

ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan

bahan perencanaan sub bidang Kesejahteraan Masyarakat telah terlaksana dengan

baik di tribulan IV dengan capaian kinerja sebesar 86,66%. Pada kegiatan monitoring

evaluasi dan pelaporan penyerapan anggaran hanya 37,49% dikarenakan kegiatan

monev yang sedianya dijadwalkan sesuai time schedule pelaksanaannya bergabung

dengan OPD lain terkait kegiatan yang akan dimonev, akan tetapi secara keseluruhan

pada sub bidang Kesejahteraan Masyarakat nilai penyerapan anggaran rata-rata

sebesar 80,65% dari total anggaran sebesar Rp.758.000.000.



Fungsi dan tugas Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk menyiapkan

bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan. Hal ini di maksudkan

agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien

secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa

mendukung fungsi Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat secara maksimal.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

………………………………………………………….....………….........

………………………………………………………….....………….........

………………………………………………………….....………….........


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dapat

disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait tugas lain yang mempunyai anggaran, capaian kinerja sub bidang

kesejahteraan masyarakat rata-rata sebesar 86,66% dari 5 kegiatan yang

dilaksanakan. Sedangkan nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 80,65%

dari total anggaran sebesar Rp.758.000.000.


Mengetahui,

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si,

Penata Tingkat I

NIP. 19750313 200212 1 005

KASUBID KESEJAHTE

GURUH EKO YULIANTO, S,Sos.

Penata

NIP. 19790707 200801 1 021

Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA


BAB I

PENDAHULUAN







Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi,

baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian

kinerja Bidang Sosial Budaya.



Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya

Manusia.

Tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia adalah membantu Bidang Sosial

Budaya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,

penelitian dan pengembangan bidang keagamaan, urusan pendidikan dan

kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan

sipil, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

pemuda dan olahraga.

Fungsinya:

• penyusunan Program Kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia ;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang keagamaan,

urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,

kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;


• mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang keagamaan,



perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olehraga dengan instansi

terkait;

• melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang keagamaan,



perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;

• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya ;

• pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sosial Budaya.


BAB II




Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Sumber Daya Manusia, antara lain:


SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG



1 2 3 4

1 Terlaksananya Penguatan

Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak

Jumlah OPD yang

menerapkan PPRG

62 OPD


Koordinasi Forum Lumajang Sehat

Jumlah dokumen tatanan

kabupaten sehat

8 Dok

Kab.

Sehat


Koordinasi Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

Persentase kegiatan rencana

aksi daerah yang terlaksana

100%

RAD

Germas


1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Rp 50.000.000

2 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang

Sehat

Rp 128.750.000

3 Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

Rp 47.500.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di

penuhi oleh Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Tri Bulan IV tahun 2018.


2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang SDM Sosial Budaya

Tribulan IV, Tahun 2018

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR


1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

Jumlah OPD

yang

menerapkan

PPRG

62 OPD 62 OPD 100%


Koordinasi Forum Lumajang

Sehat

Jumlah

dokumen

tatanan

kabupaten

sehat

8 Dok

Kabupaten

Sehat

8 Dok

Kabupaten

Sehat

100%


Koordinasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

persentase

kegiatan

rencana aksi

daerah yang

terlaksana

100%

RAD

Germas

100%

RAD

Germas

100%

2.2 Cost per outcome Subbid SDM Bidang Sosial Budaya Bappeda

Tri Bulan IV, Tahun 2018

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja

Efis

ien

Pagu

Anggaran

Setelah

PAK (Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capai

an % Target Realisasi Capaian

1 Fasilitasi

dan

Koordinasi

Bidang

Sosial

Budaya

Fasilitasi

dan

Koordinasi

FLS

128.750.000 125.983.500 97,85 8

dokum

en

8

dokumen

100%

2 Fasilitasi

dan

Koordinasi

Bidang

Sosial

Budaya

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Gerakan

Masyarakat

Hidup Sehat

47.500.000 44.900.000 94,52 100% 100% 100%


3 Perencan

aan Sosial

dan

Budaya

Penguatan

Kelembaga

an

Pengarusut

amaan

Gender dan

Anak

50.000.000 46.745.000 93,49 62

OPD

62 OPD 100%


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah

ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan

bahan perencanaan sub bidang Sumber Daya Manusia telah terlaksana dengan baik

di tribulan IV. Sedangkan terkait kegiatan, semua kegiatan sudah dilaksanakan

penyerapan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan rata-rata capaian

anggaran sebesar 95,28% dari total anggaran sebesar Rp.226.250.000.


Fungsi dan tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan

bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini di maksudkan agar

perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara

anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa

mendukung fungsi Sub bidang Sumber Daya Manusia secara maksimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2018 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia sudah melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait tugas lain yang mempunyai anggaran, nilai penyerapannya cukup baik

karena secara time schedule tepat waktu dengan rata-rata capaian kinerja sebesar

100% dan rata-rata capaian anggaran sebesar 95,28% dari total anggaran sebesar

Rp.226.250.000.


Mengetahui,

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si,

Penata Tingkat I

NIP. 19750313 200212 1 005

KASUBID SUMBER DAYA MANUSIA,

Dra. ANISAH UTAMI

Penata Tingkat I

NIP. 19621014 199403 2 004

Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG DATA DAN EVALUASI


BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik

pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim

dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),kemampuan

memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang

mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan

harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini

sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor

publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya

pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di

dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja

yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat

dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Data dan

Evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi

dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang evaluasi dan pelaporan;

• menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi

terkait;

• melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

• menyusun bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Bidang Data dan Evaluasi;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data

dan Evaluasi dan Kasubid Evaluasi dan Pelaporan, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN




1 2 3 4


Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi

Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas

Pembantuan

Jumlah Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan

Dana Alokasi Khusus, Dana

Dekonsentrasi, dan Tugas

Pembantuan

4 kali, 1

dokumen

laporan

2 Terlaksananya Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang

tersusun

4 jenis

dokumen


Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

persentase kesesuaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah

62 OPD

KEGIATAN ANGGARAN

1

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana

Alokasi Khusus, Dana Dekosentrasi dan Tugas

Pembantuan Rp 40.000.000

2

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Rp 170.000.000

3

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rp 45.000.000



B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub

Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tri Bulan IV tahun 2018

Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Data dan Evaluasi


NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan

Dana Alokasi Khusus, Dana

Dekonsentrasi, dan Tugas

Pembantuan

Jumlah Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pelaporan Dana

Alokasi Khusus, Dana

Dekonsentrasi, dan

Tugas Pembantuan

4 kali, 1

dokumen

laporan

3 kali 100%

2 Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ) yang tersusun

4 jenis

dokumen

2 dok. LKPJ

2 dok. LKPJ-

AMJ

100%

3 Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

persentase kesesuaian

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

68 OPD 68 OPD 100 %

2.2 Cost per outcome Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Data dan Evaluasi Bappeda Tri

Bulan IV, Tahun 2018

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja efisien

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Cap

aia

n %

Target Realis

asi

Ca

pai

an

1 Program

Pengemban

gan

Data/Inform

asi

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pelaporan Dana

Alokasi Khusus, Dana

Dekosentrasi dan

Tugas Pembantuan

40.000.000 32.450.000 81,

12

%

4 kali, 1

dokumen

laporan

4 kali 10

0%

2 Program

Perencanaa

n

Pembangun

an Daerah

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

170.000.000 142.112.000 83,

6

%

4 jenis

dokumen

2 dok.

LKPJ

2 dok.

LKPJ-

AMJ

10

0%

3

Program

Penelitian

dan

Pengemban

gan Wilayah

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi

Pengendalian dan

Pelaporan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

45.000.000 33.008.000 73,

35

%

68 OPD 62

OPD

10

0

%



Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah ditandatangani

telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang

Evaluasi dan Pelaporan telah terlaksana dengan baik di tribulan IV.

Sedangkan terkait kegiatan, sudah dilaksanakan penyerapan pada kegiatan Penyusunan

LKPJ (LPKJ dan LKPJ AMJ), sedangkan untuk kegiatan monev DAK dan monev pembangunan

mengikuti pelaporan tribulanan di tahap pelaksanaan pembangunan dan proses pelaksanaan DAK

sudah terselesaikan.


Fungsi dan tugas Sub bidang sub bidang Evaluasi dan Pelaporan untuk menyiapkan bahan

perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan

yang di buat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan

tambahan yang dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang sub bidang Evaluasi

dan Pelaporan secara maksimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang sub bidang Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2018 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut :

1. Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait target di tribulan terakhir tahun 2018, sub bidang Evaluasi dan Pelaporan telah

berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan dan menuntaskan kegiatan yang belum

terselesaikan di tribulan sebelumnya.


Mengetahui,

KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

MOCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM

Pembina

NIP. 19661227 199503 1 004

KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN,

EBARA PRASETYO BUDI SANTOSO, S.SI

Penata

NIP. 19810524 201001 1 015

Laporan Kinerja Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018

LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG TRIBULAN IV TAHUN 2018


BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas

terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, dalam Laporan Kinerja ini

disajikan beberapa kondisi yang menggambarkan pencapaian kinerja Bidang Data

dan Evaluasi.

Bidang Data dan Evaluasi merupakan salah satu bidang di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, pengendalian perencanaan, monitoring

dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten

Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang

Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan

pembangunan;

2. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil

perencanaan pembangunan;

3. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas

program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral;

5. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program

pembangunan daerah;


6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang data dan evaluasi, membawahi :

a. Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas membantu Bidang Data

dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian bidang pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan

Informasi mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data dan Informasi serta

penelitian dan pengembangan;

2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub bidang

data dan informasi serta penelitian dan pengembangan;

3) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

4) Penyiapan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data

hasil pelaksanaan rencana pembangunan;

5) Penyelenggaraan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna

pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

6) Penyiapan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik hasil-

hasil pembangunan;

7) Penyiapan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data

hasil pembangunan;

8) Penyusunan bahan kajian teknis di bidang data dan informasi;

9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Data

dan Informasi;


10) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan

Evaluasi;

11) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Data dan Evaluasi.

b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu

Bidang Data dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian bidang penyusunan perencanaan dan pengendalian

perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan

dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program kerja Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub bidang

Perencanaan dan Pengendalian;

3) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

4) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah;

5) Penyiapan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana

pembangunan periode berikutnya;

6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang

Perencanaan dan Pengendalian;

7) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan

Evaluasi.

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh



c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang Data

dan Evaluasi dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalianbidang analisis,evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan

pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

b. Penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan Sub Bidang

Evaluasi dan Pelaporan;

c. Penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan dengan instansi terkait;

d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan daerah;

e. Penyusunan bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang

Evaluasi dan Pelaporan;

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan

Evaluasi.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA




akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja yang

ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagaimana perjanjian kinerja berikut :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA BIDANG DATA DAN EVALUASI SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


NO. SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi

Persentase Pengembangan Data/Informasi yang dapat dimanfaatkan

100%

2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

80%

3 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan

100%

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 729.500.000

2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 720.500.000

3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 195.000.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Data dan Evaluasi

NO. SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi

Persentase Pengembangan Data/Informasi yang dapat dimanfaatkan

100% 100% 100%

2 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

80% 80% 100%

3 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang menjadi acuan kebijakan

100% 100% 100%




dalam Perpres Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang lebih lanjut diatur dengan Permenpan Nomor 53/2015 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja, maka Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Bidang Data

dan Evaluasi setiap tahun berupaya mewujudkan target kinerja yang telah

diperjanjikan. Secara umum kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Bidang Data

dan Informasi berjalan sesuai target dan on schcedule..

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Data dan Evaluasi pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sampai 31 Desember 2018

sebagai berikut:

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 729.500.000 715.026.875 98,02

a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

125.000.000 121.325.000 97,06


b Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

40.000.000 32.450.000 81,13

c Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik

Daerah

564.500.000 561.251.875 99,42

2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

720.500.000 621.169.450 86,21

b Penyusunan Rancangan RKPD 72.500.000 45.086.250 62,19

c Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 353.000.000 326.260.200 92,42

d Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban (LKPJ)

170.000.000 142.112.000 83,60

e Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

45.000.000 33.008.000 73,35

f Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

80.000.000 74.703.000 93,38

3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH

195.000.000 177.054.000 90,80

a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000 177.054.000 90,80


1. memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada semua Sub Bidang

sebagai upaya pencapaian target realisasasi sesuai dengan Time Scedule

sebagai acuan dala penyerapan Anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun

2019;

2. Penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan

serta melakukan monitoring, sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama

Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang.



Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas

sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan



Demikian laporan kinerja Bidang Data dan Evaluasi kami buat untuk

menjadikan periksa.



KABUPATEN LUMAJANG


NIP. 19631116 199403 1 006

KABID DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KAB. LUMAJANG

MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. Pembina

NIP. 19661227 199303 1 004

Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tribulan IV Tahun 2018

LAPORAN KINERJA KEPALA SUB BIDANG

DATA DAN INFORMASI PADA BIDANG DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG

TRIBULAN IV TAHUN 2018


BAB I

PENDAHULUAN


atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan

sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini

disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan,

juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sub Bidang

Data dan Informasi pada Bidang Data dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja

yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 ini disajikan beberapa

kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan

pencapaian kinerja sub Bidang Data dan Informasi pada Bidang Data dan

Evaluasi. Sub Bidang Data dan Informasi merupakan salah satu bidang yang

ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang dengan tugas dan fungsi :

a. Menyusun program kerja Sub. Bidang Data dan Informasi serta

penelitian dan pengembangan;

b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan sub

bidang data dan informasi serta penelitian dan pengembangan;

c. Menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan

data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;

d. Menyelenggarakan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna

pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik

hasil-hasil pembangunan;

f. Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi

data hasil pembangunan;

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan

yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan

Evaluasi.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.


BAB II




Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan

menjanjikan akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagaimana perjanjian kinerja berikut :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


NO. SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET


Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah Aplikasi SIPPD yang update 1 Aplikasi

2 Tersusunnya dan Pengumpulan

Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen statistik per

tahun yang tersusun 6 dok

3 Tersusunnya Kajian Disparitas

Antar Wilayah

Jumlah Dokumen Kajian Disparitas

Antar Wilayah yang tersusun 1 dok

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 689.500.000

a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

125.000.000

b Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daerah 564.500.000

2 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 195.000.000

a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas target kinerja yang dihasilkan pada tahun

2018 :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja sub Bidang Data dan Informasi Pada Bidang Data dan Evaluasi

NO SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN


Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah Aplikasi SIPPD

yang update

1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

2 Tersusunnya dan Pengumpulan

Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen statistik

per tahun yang tersusun

6 dok 6 dok 100%

3 Tersusunnya Kajian Disparitas

Antar Wilayah

Jumlah Dokumen Kajian

Disparitas Antar Wilayah

yang tersusun

1 dok 1 dok 100%


Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang, maupun Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Sub

Bidang Data dan Evaluasi dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah

diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik

yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Secara umum kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Bidang Data dan

Informasi berjalan sesuai target dan on schcedule. Daftar Realisasi Program

dan Kegiatan sub Bidang Data dan Informasi pada Bidang Data dan Evaluasi

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sampai

31 Desember 2018 sebagai berikut:


NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 689.500.000 682.576.875 99,00

a Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

125.000.000 121.325.000 97,06

b Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daerah 564.500.000 561.251.875 99,42

2 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 195.000.000 177.054.000 90,80

a Kajian Disparitas Antar Wilayah 195.000.000 177.054.000 90,80


1. Melakukan pelatihan dan pembinaan aplikasi Musrenbang online

sampai dengan level pemerintahan desa dan tenaga

pendamping fraksi DPRD;

2. Integrasi sistem aplikasi musrenbang dengan SIMDA;

3. Koordinasi dengan BPS terkait Penyusunan kajian disparitas

wilayah dan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah;


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas

sebagai berikut:


Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, ada beberapa yang belum

berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidak berhasilan tersebut lebih

disebabkan pada realisasi anggaran sub Bidang Data dan Informasi pada

Bidang Data dan Evaluasi yang merupakan efisiensi akibat perubahan

kebijakan oleh pemerintah Pusat.


Mengetahui, KABID DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KAB. LUMAJANG

MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. Pembina

NIP. 19661227 199303 1 004

KASUBID DATA DAN INFORMASI


EKO SUPRIYONO, S.Si. Penata

NIP. 19830224 200903 1 005

Laporan Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG DATA DAN EVALUASI


BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini merupakan kewajiban untuk

mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (Good Governance). Aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan

pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan

akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk

menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok

pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Setiap aparat harus bertanggungjawab (responsible)

atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-

tugasnya dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran

yang dapat dipercaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah membantu Bidang Data dan

Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Bidang Perencanaan dan

Pengendalian;

• menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;

• melaksanakan koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan

dengan instansi terkait;

• menyiapkan bahan analisa hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan;

• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Bidang Data dan Evaluasi;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data

dan Evaluasi dan Kasubid Perencanaan dan Pengendalian, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN




1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyusunan Rancangan

RKPD

Jumlah dokumen RKPD yang

tersusun

2 dokumen

2 Terlaksananya Musrenbang RKPD Jumlah Kegiatan Musrenbang

RKPD yang terlaksana

4 tahapan

3 Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS yang

tersusun

4 dokumen

KEGIATAN ANGGARAN

1 Penyusunan Rancangan RKPD Rp 383.000.000

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 362.000.000

3

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rp 80.000.000



B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub

Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Tri Bulan IV tahun 2018

Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bidang Data dan Evaluasi


NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6


Rancangan RKPD

Jumlah dokumen

RKPD yang tersusun

2

dokumen

2 dokumen 100%

2 Terlaksananya Musrenbang

RKPD

Jumlah Kegiatan

Musrenbang RKPD

yang terlaksana

4 tahapan 4 tahapan 100%


KUA-PPAS

Jumlah dokumen KUA-

PPAS yang tersusun

4

dokumen

4 dokumen 100 %

2.2 Cost per outcome Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bidang Data dan Evaluasi

Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2018

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja efisie

n

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Cap

aia

n %

Target Realis

asi

Capa

ian

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan

Rancangan RKPD

72.500.000

45.086.250 62,

18

%

2

dokumen

2

doku

men

100

%

72.50

0.000

2 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

353.000.000 326.260.200 92,

43

%

4

tahapan

4

tahap

an

100

%

35.30

0.000

3 Program

Penelitian dan

Pengembangan

Wilayah

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan

Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

80.000.000 74.703.000 93,

38

%

4

dokumen

4

doku

men

100

%

80.00

0.000


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah ditandatangani

telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang

Perencanaan dan Pengendalian telah terlaksana dengan baik di tribulan IV


Sedangkan terkait kegiatan, sudah dilaksanakan penyerapan pada semua kegiatan, baik pada

kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan KUA-PPAS(buku Proses Cetak), dan

Penyusunan Rancangan RKPD(buku Proses Cetak).


Fungsi dan tugas Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian untuk menyiapkan bahan

perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan

yang di buat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan

tambahan yang dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Perencanaan dan

Pengendalian secara maksimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2018 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut :

1. Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait target di tribulan terakhir tahun 2018, Sub bidang Perencanaan dan Pengendalian

akan berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan dan menuntaskan kegiatan yang belum

terselesaikan di tribulan sebelumnya.


Mengetahui,

KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

MOCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM

Pembina

NIP. 19661227 199503 1 004

KASUBID

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN,

JOKO SAMBANG, S.Pd,. MM.

Pembina

NIP. 19710407 199802 1 003

laporan kinerja pejabat sekretaris bappeda badan ... pejabat.pdf · keamanan dan kebersihan bappeda...

Documents