HAK ASASI MANUSIA(HAM)

SISTEM PEMERINTAHAN +BENTUK NEGARA

Asas Pokok DemokrasiSyarat Penyelenggaraan

Pemerintah Yg Baik (GOOD GOVERNANT)

POKOK –POKOK BAHASAN POKOK –POKOK BAHASAN TENTANG HAMTENTANG HAM

• HAK DAN KEWAJIBAN ?

• MUNCULNYA HAK DAN KEWAJIBAN

• PENGERTIAN HAM

• RUANG LINGKUP + BIDANG HAM

• HAM MENURUT UUD 1945

• HAM DI INDONESIA > DILIHAT DARI SEJARAH KONSTITUSI

TIMBULNYA HAK DAN TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBANKEWAJIBAN

• Dilatar belakangi /berkaitan dengan kedudukan dan fungsi manusia sebagai :

ZOON POLITICON (ARISTOTELES) : manusia tidak dapat berdiri sendiri /punya sifat tergantung

MAKLUK SOSIAL : manusia berbuat sesuai engan nilai-nilai/norma-norma dalam masyarakat

MAKLUK PRIBADI CIPTAAN TUHAN YME :manusia berusaha bagaimana melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

MAKHLUK POLITIK : manusia sadar akan hak dan kewajibannya.

• Dalam menjalankan Kedudukan Dan fungsi> punya Kepentingan dlm berkomunikasi/berinteraksi >

SEJALAN BERTENTANGAN>KEKACAUAN>MASALAH

• MASALAH : Kepentingan Berbeda Menyangkut hidup dan kehidupan > ada

kesadaran sebagai hak yang harus dipertahankan / dituntut

Mempertahankan hak bertentangan dengan melaksanakan kewajiban

• PENYELESAIAN : Harus ada keseimbangan antara hak dan

kewajiban Dibuat petunjuk hidup / norma / aturan

beserta sangsinya (misal norma adat, kebiasaan,agama,kesusilaan,dan hukum)

TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN

PENGERTIANHAK : Kekuasaan / wewenang yang secarasyah dimiliki seseorang ( atas nama pribadi,orang lain atau atas harta benda diluar dirinya)KEWAJIBAN : suatu tugas yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan danmembela hak.

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Pengertian Sejarah Singkat Timbulnya HAM HAM di Indonesia

• Ib 00/1/10

PENGERTIAN HAM ???PENGERTIAN HAM ???

PENGERTIAN SECARA UMUM1. Hak dasar yang dimiliki manusia sesuai kodrat,

melekat pada diri pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan YME dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

HAM meliputi: Hak Hidup (Hak Mutlak) Hak Kemerdekaan / Kebebasan Hak Milik Hak Dasar Lain

2. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrati yang merupakan anugerah Tuhan kepada manusia sejak lahir, oleh karenanya hak ini tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia. Dengan menghilangkan hak ini atas diri seseorang maka sama halnya dengan menghilangkan kemanusiaannya.

MENURUT PARA AHLI1. Menurut G.J Wolhoff:

HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut olh siapapun juga karena bila dicabut hilang juga.

2. Menurut Laboratorium IKIP Malang : Yang dimaksud HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, seperti misalnya: hak hidup, hak untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia, hak kebebasan dan keamanan.

3. Menurut Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto:Yang dimaksud HAM ialah hak-hak yang dimiliki menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya, semua orang sejak lahir bebas serta mempunyai hak sama menurut hukum.

RUANG LINGKUP HAMRUANG LINGKUP HAM• Yang dimaksud dalam lingkup Hak Asasi Manusia

meliputi:1. Hak untuk hidup

2. Hak untuk kemerdekaan hidup

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

4. Hak untuk berpikir mengeluarkan pendapat

5. Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran

6. Hak untuk menganut aliran kepercayaan atau agama.

7. Hak untuk memperoleh pekerjaan

8. Hak untuk memiliki sesuatu

9. Hak untuk memperoleh nama baik.

Jika memperhatikan bidangnya, maka Hak Asasi Manusiameliputi:1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights):2. Hak kemerdekaan atau kebebasan berkumpul untuk

memeluk agama/ menganut aliran kepercayaan, hak kebebasan berkumpul, berserikat, hak untuk menyatakan pendapat dan bergerak.

3. Hak asasi bidang ekonomi (property Rights)4. Hak untuk memiliki sesuatu menjual dan membeli benda-

benda miliknya dan memanfaatkannya, hak dan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan sebagainya.

5. Hak asasi bidang hukum dan pemberitahuan (Rights of Legal Quality).Hak ini termasuk pula perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan hukum (Prosedural Rights).

6. Hak asasi bidang politik (political Rights) yakni sebagai wujud adanya hak untuk diakui sebagai warga Negara yang sederajat. Misalnya: hak pilih (memilih dan dipilih dalam Pemilu).

MENGAPA HAM PERLU MENGAPA HAM PERLU DITEGAKKAN ?DITEGAKKAN ?

1. Sebagai penghargaan terhadap kodrat manusia yang pada hakikatnya sama antara yang satu dengan yang lain (jiwa, raga, akal, rasa, kemauan/keinginan maupun kekuatan untuk hidup).

2. Demi ketertiban, ketenangan, perdamaian dan jaminan keadilan serta kepastian hukum.

3. Melindungi hak warga negara atas kesewenang-wenangan penguasa negara.

PELANGGARAN HAM

HAM DITEGAKKAN

PERBEDAAN (DISKRIMINASI) DALAM PELAKSANAAN HAM

Penghargaan terhadap kodrat ManusiaMelindungi hak Warga Negara

Dari kesewsewenangan Penguasa5K : Keamanan, Kedamaian, Ketentraman, keadilan,

Dan Kesejanteraan

HAM DI INDONESIAHAM DI INDONESIA

Dapat dilihat di sejarah berlakunya UUD Sejak 1945 (sejak merdeka) – sekarang telah

berlaku 3 UUD dalam 4 Periode yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 >UUD 1945.

2. Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950

> UUD RIS.3. Peride 17 Agustus 1950- 05 Juli 1959 >UUDS

1950.4. Periode 05 Juli 1959- Sekarang >UUD 1945.

PENJELASANPENJELASAN1. > Belum diamandemen. Butir-butir HAM hanya

tercantum beberapa saja (pasal 27-31).

> Pada awal Orba tujuan dari pemerintah melaksanakan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 dan berusaha melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang HAM dengan bentuk MPRS 1968 yang menyusun Rancangan Piagam HAM dan Hak Kewajiban Warga Negara tetapi gagal dan MPRS dibubarkan.

2.&3 > Hampir secara bulat mencantumkan isi Deklarasi HAM dari PBB.

4. > UUD 1945 diamandemen 4x hasilnya ada BAB XA mengatur khusus tentang HAM.

DEMOKRASI

POKOK BAHASAN TENTANG POKOK BAHASAN TENTANG DEMOKRASIDEMOKRASI

• ARTI KATA (ETIMOLOGI) DEMOKRASI• ALIRAN DEMOKRASI• BENTUK DEMOKRASI• PERKEMBANGAN PENGERTIAN DEMOKRASI

> SISTEM PEMERINTAHAN :Asas Pokok DemokrasiSyarat Penyelenggaraan Pemerintah

Yang Demokratis (Yang Baik)>GOOD GOVERNANT

• RULE OF LAW ?• MENGAPA HAM DAN DEMOKASI PERLU

DITEGAKKAN ?• KELEMAHAN DEMOKRASI• BAGAIMANA CARA MENGATASI KELEMAHAN

TERSEBUT ?• MODEL DEMOKRASI YANG COCOK UNTUK

INDONESIA :

Perkembanagan Demokrasi Di Indionesia (Pengalaman Indonesia)>Model Sistem

Demokrasi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASIDEMOKRASI

Pengertian Demokrasi– Arti Kata (Secara Etimologi/Yunani) >

Demos : Rakyat

Kratos : Kekuasaan– Konsep Dasar :

Rakyat Yang Berkuasa (Government Of Rule By The People)

Pemerintah Dari Rakyat , Oleh Rakyat Dan, Untuk Rakyat.

Perkembangan Demokrasi Aliran Demokrasi :

Berkembang sejak setelah PD II lahir di Eropa

1. Demokrasi Konstitusional :ada 2 (dua)Ciri-ciri :

Negara Hukum Kekuasaan Pemerintah Terbatas Tunduk pada Rule Of Law

Negara yang menganut : India, Indonesia, Pakistan

2. Demokrasi KomunismeCiri-ciri : (Bertentangan dengan

makna Demokrasi yang sebenarnya)

Kekuasaan Pemerintah Tidak terbatas Bersifat Totaliter

Negara yang menganut : Cina,Korea Utara…..

Bentuk Demokrasi :1. Demokrasi Langsung

Ciri-ciri : Berkembang di Yunani Kuno pada abad 6M-3

SM dalam negara Kota (Polis) Pemilu Langsung/tanpa perwakilan

2. Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan)a. Arti Sempit > Sistem Pemerintahanb. Arti Luas > Sistem Pemerintahan + Pengakuan

HAM dalam segala aspek kehidupan (Ekonomi, Politik, Sosbud dll)

Ciri-ciri : Ada dalam negara modern. Melalui Perwakilan Berkembang di Eropa pada abad 15-16 M Terwujud konkrit abad 19 M Ditandai adanya penegakan HAM

RULE OF LAWRULE OF LAW

• Komisi Internasional Ahli Hukum dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (yang baik/GOOD GOVERNANT) di bawah Rule Of Law sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.5. Kebebasan berserikat dan beroposisi.6. Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)

RULE OF LAWRULE OF LAW

• Persamaan dengan semakin meningkatnya kesadaran mengenai Hak Asasi Manusia meka pada abad 20 lahir konsep Rule Of Law yang terdiri dari:1.Supremacy of Law

– Artinya tidak ada lagi kekuasaan sewenang-wenang, semua harus tunduk dan patuh Undang-undang yang tinggi, yang kuasa, yang sipreme adalah undang-undang. Undang-undang dalam hal ini adalah hukum, hukum yang netral ialah hukum yang netral ialah Souvereinteit Van Het yang maksudnya ialah bahwa baik yang memerintah atau yang diperintah harus tunduk dan patuh terhadap hukum atau Undang-undang.

2. Equality Before LawArtinya: Persamaan hukum, tidak ada diskriminasi dalam hukum, naik penguasa maupun warga negara biasa.

3. Konstitusi berdasarkan hak-hak dasar (grounndecht) Artinya konstitusi yang memperhatikan dan mengatur serta menjamin hak-hak dasar manusia/ warga negara.

ASAS-ASAS DEMOKRASIASAS-ASAS DEMOKRASI1. Adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam

bidang pemerintahan.• Partisipasi itu dapat berbentuk suatu pemilihan

umum (pemilu) yang bebas untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga negara.

• Pemilihan ini hanya dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang bebas, sehingga terdapatlah kebebasan menyatakan pendapat.

2. Adanya pengakuan akan hakikat dan martabat manusia.

• Bentuk pengakuan ini berwujud adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melindungi hak asasi manusia (HAM) demi kepentingan bersama.

KELEMAHAN SISTEM DEMOKRASIKELEMAHAN SISTEM DEMOKRASI

1. Jika terdapat sesorang yang berambisi dan tidak bertanggung jawab.

2. Mudah terjadi ketidakstabilan (menghambat jalannya pemerintahan) kalau kurang tepat penerapannya.

3. Dengan alasan menghormati demokrasi, sampai-sampai kepentingan rakyat/ masyarakat diabaikan.

SOLUSI MENGATASI SOLUSI MENGATASI KELEMAHAN DEMOKRASIKELEMAHAN DEMOKRASI

Demokrasi sebagai suatu sistempemerintahan untuk mengatasi berbagai

kelemahan yang ada maka dalampelaksanaannya harus menampakkan

adanya asas yaitu :• Memperhatikan HAM sebagai suatu penghargaan

terhadap hakikat dan martabat manusia itu sendiri untuk kepentingan bersama

• Harus membuktikan adanya dukungan dari rakyat.• Kepemimpinan yang demokratis artinya

kepemimpinan yang lebih memperhatikan yang dipimpin secara bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.

MODEL DEMOKRASI APAKAH YANG COCOK MODEL DEMOKRASI APAKAH YANG COCOK DENGAN INDONESIA ?DENGAN INDONESIA ?

• Dr. Branko Pribicivics dalam suatu ceramahnya di Jakarta yang berjudul "Contitutional Law" pada tahun 1972, yang menyatakan bahwa: "tidak ada suatu model demokrasi yang cocok untuk semua negeri di dunia ini, mereka harus menciptakan seuatu sistem tersendiri dengan melihat pengalaman dari bangsa-bangsa lain. Disamping itu begaimanapun juga kondisi dari masyarakatnya sendiri, merupakan faktor yang menentukan".

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIAINDONESIA

Dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kurun waktuyaitu :

1. Kurun waktu 1945-1959>D. LIBERAL /PARLEMENTER

2. Kurun waktu 1959-1965>D.TERPIMPIN

3. Kurun waktu 1966-1998(ORBA)>D.PANCASILA

4. Kurun waktu 1998-Sekarang(REFORMASI)>?

KURUN WAKTU 1945-1959KURUN WAKTU 1945-1959

• Demokrasi liberal di Amerika misalnya, memang telah menampakkan kebolehannya yakni keberhasilannya dalam membawa Amerika menjadi suatu negara maju dengan warga negara yang sepenuhnya sadar akan hak dan kewajibannya serta dijunjung tingginya HAM.

• Tetapi demokrasi liberal bagi Indonesia dalam kurun waktu tersebut ternyata belum bisa memberikan atau menjamin terciptanya suatu sistem pemerintahan yang cukup mapan. Hal ini tebukti dengan jatuh bangunnya kabinet, sehingga sangat menghambat jalannya pemerintahan.

• Dan mereka yang duduk dalam mesin politik resmi (pemerintahan) lebih cenderung mengutamakan kepentingan rakyat. Maka berakhirlah demokrasi liberal ketika muncul Dekrit Presiden.

KURUN WAKTU 1959-1966KURUN WAKTU 1959-1966• Melalui keterangan pemerintah di depan DPR (2 Maret

1959), yang berjudul: "pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945", merupakan sinyalemen bakal digantinya demokrasi liberal menjadi demokrasi tertpimpin. Dan ternyata setelah munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959 secara resmi sistem demokrasi liberal mengalami perubahan menjadi "demokrasi terpimpin".

• Secara konseptual mungkin memang baik karena diharapkan dipimpin oleh: "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", tetapi dalam pelaksanaannya ternyata lebih ditonjolkan keterpimpinannya pada kepemimpinan nasional (berada di satu tangan). Hal ini sudah barang tentu sangat rawan terjadinya penyimpangan. Maka berakhir jugalah demokrasi terpimpin sejak supersemar lahir. Jadi presiden RI pertama praktis memegang kekuasaan sekitar 21 tahun.

KURUN WAKTU 1966-1998KURUN WAKTU 1966-1998• Semenjak supersemar, presiden I sudah tidak lagi

menjalankan kekuasaannya tetapi dijalankan oleh seorang pejabat presiden (Soeharto) yang ternyata dikemudian hari beliau diangkat sebagai presiden RI yang kedua. Dengan digantikannya pimpinan nasional, praktis sistem demokrasi diubah dengan nam "Demokrasi Pancasila".

• Melalui demokrasi pencasila ini presiden RI yang kedua mampu mempertahankan kekuasaannya dalam kurun waktu yang cukup lama (32 tahun), dan baru bersedia meletakkan jabatannya setelah mahasiswa menuntut reformasi total karena telah banyak dijumpai praktek-prektek ketidak adilan (mafia peradilan/hukum), rakyat dicekam ketakutan menghadapi penguasa yang selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/ kekuatan militer dengan alasan keamanan sehingga selalu terjadi pelanggaran HAM, Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) merajalela, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat kacau dengan bobroknya perekonomian serta pengekangan terhadap hak-hak politik masyarakat ditambah lagi dengan lemahnya wakil rakyat yang ada di DPR, dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN SEMENTARAKESIMPULAN SEMENTARA1. sistem demokrasi tetap merupakan suatu sistem

pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem yang lainnya (ingat Cyclus Polybios), karena apapun yang terjadi rakyat/warganegara sebagai salah satu unsur keberadaan suatu negara harus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga harus tetap diikutsertakan dalam bidang pemerintahan.

2. Pendapat Dr. Branko Pribicivics sangat bisa diterima dan patut disetujui karenanya model demokrasi yang paling cocok harus dicari dan ditemukan di dalam masyarakat sendiri, dengan melihat/memperhatikan pengalaman bangsa lain dan bukan meniru model demokrasi negara lain.

3. Bangsa Indonesia yang lahir sejak 1945 hingga kini telah pengalaman 3 buah model demokrasi berakhir dengan sangat mengecewakan.

SALAHKAH INDONESIA MEMILIH SALAHKAH INDONESIA MEMILIH MODEL DEMOKRASI ???MODEL DEMOKRASI ???

• Jawabannya adalah "tidak salah"• Sebab apapun namanya, apakah demokrasi ini,

demokrasi itu, asal masih menggunakan sistem demokrasi adalah masih baik (bandingkan dengan model pemerintahan monarchi ataupun oligarchi).

• Tentu kita sangat setuju dan sependapat bahwa yang paling salah adalah terletak pada para pelakunya atau yang menjalankan sistem itu (ingat: demokrasi hanya merupakan suatu alat (ibarat sebuah kendaraan), hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional.

• Berdasarkan pengalaman Indonesia yang sangat mahal itu, dapatlah diidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalannya bukan bertumpu pada nama demokrasinya, tetapi lebih mengarah kepada penyelenggaraannya.....

FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MODEL FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MODEL DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI

INDONESIAINDONESIA1. Ketika Diberlakukan Demokrasi Liberal

Yang menyebab : Budaya politik bangsa Indonesia masih bersifat

parokial yang sangat kuat diwarnai oleh ikatan-ikatan primordial (dan mungkin sampai sekarang), sehingga wawasan pemikirannya cenderung bersifat lokal/regional, belum menjangkau nasional.

Penerapan multi partai sejak dikeluarkannya maklumat wakil presiden nomor X bukan merupakan indikator demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendangan bahwa kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didukung banyak partai, adalah merupakan pandangan yang kurang pas. (Amerika sukses hanya dengan 2 partai)......

Akibat dari adanya multi partai (meskipun hal ini sah menurut UU/UUD), ternyata menjadikan bangsa Indonesia terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok/partai dan saling berebut kekuasaan. Terbukti dengan diabaikannya integritas bangsa (persatuan dan kesatuan bangsa), dan mereka lebih memilih kesibukan untuk mementingkan kepentingan golongannya/ partainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa (nasionalisme) pada saat itun nampaknya sedang meluntur, sebab tidak lagi didorong oleh keinginan yang luhur sebagaimana pernah diungkapkan oleh bangsa Indonesia sendiri pada alinea III pembukaan UUD 1945.

2. Ketika Diberlakukan Demokrasi TerpimpinYang menyebab :

• Budaya politik bangsa Indonesia yang masih bersifat parokial yang sangat kuat diwarnai oleh ikatan-ikatan primordial masih terus mengakar ditubuh bangsa Indonesia, ditambah dengan pola yang dianutnya Paternalistik.

• Pola berpikir/bertindak untuk suatu kepentingan yang cenderung bersifat "golongan", ditubuh bangsa Indonesia masih terus mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara (Incl. Di dalam praktek penyelenggaraan negara). Hal ini terbukti dengan semakin rawannya kondisi sosial, politik, ekonomi pada waktu itu.

• Pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah ermunculan, sehingga kondisi politik kurang stabil dan upaya mengisi kemerdekaan dengan pembangunan semesta berencana sulit terlaksana.

• Pola pikir parternalistik merupakan pemicu utama penyelewengan demokrasi terpimpin sehingga terkesan pemerintahan berada di satu tangan, apalagi dengan munculnya ketetapan MPR yang mengangkat presiden seumur hidup.

• Timbullah keinginan-keinginan (hasrat) seorang/beberapa orang/ segolongan orang/ masyarakat untuk mengakhiri suatu pemerintahan lama dengan menggantikannya dengan yang baru, yang ternyata prosesnya memakan korban yang sangat mahal.

2. Ketika Diberlakukan Demokrasi PancasilaYang menyebab :

– Budaya politik bangsa Indonesia yang masih bersifat parokial dan sangat kuatnya ikatan primordial serta pola budaya paternalistik yang terkondisi subur di lingkungan masyarakat Indonesia dan didukung dengan konsep Orde Baru yang terkesan status dan fungsi pimpinan nasional sangat sentral (meski bukan demokrasi terpimpin), sampai kedudukan/fungsi dan peranan MPR/DPR terkesan pula tak berdaya (1969-1998).

– Pola berpikir/bertindak untuk suatu kepentingan yang cenderung bersifat "golongan", di tubuh bangsa Indonesia justru semakin menguat meski telah diadakan penyederhanaan sistem..........

kepartaian. Khususnya dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan telah terjadi praktek-praktek ketidak adilan (mafia peradilan/hukum), rakyat dicekam ketakutan menghadapi penguasa yang selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/ kekuatan militer dengan alasan keamanan sehingga selalu terjadi pelanggaran HAM, Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) merajalela, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat kacau dengan bobroknya perekonomian serta pengekangan terhadap hak-hak politik masyarakat ditambah lagi dengan lemahnya wakil rakyat yang ada di DPR, dan masih banyak lagi.

– Pola pikir parternalistik merupakan pemicu utama penyelewengan Demokrasi Pancasila sehingga terkesan pemerintahan berada di...

satu tangan, apalagi dengan munculnya sidang-sidang umum MPR-RI selama 7 kali (1996-1998) yang tidak mampu memilih mandataris yang tepat kecuali membuat pembaharuan ketetapan MPR setiap lima tahun sekali dengan mengesahkan orang yang sama sebagai Presiden.

– Sikap masyarakat yang diam, patuh dan taat bukan karena kesadarannya sebagai warganegara yang baik dan loyal serta bertanggungjawab, malainkan hanya karena takut dan ketakutan itu telah dipendamnya selama 32 tahun, sehingga sama sekali masyarakat tidak berpartisi dalam kehidupan politik tetapi selalu dimobilisir (terpaksa) oleh kekuatan suatu rejim yang berkuasa.

– Krisis ekonomi memuncak dan timbullah tuntutan dari masyarakat (dimotori masyarakat kampus) yang menghendaki suatu "reformasi total" (jangka pendek bidang politik, hukum dan ekonomi) dan tuntutan akan hak-hak rakyat dan penegakan HAM yang selama ini dilanggar.

KESIMPULAN AKHIRKESIMPULAN AKHIR1. Kegagalan demokrasi di Indonesia (dahulu

maupun sekarang) karena tidak/belum ditegakkannya hak asasi manusia (HAM).

2. Sehingga hak-hak politik warganegara sebagaimana yang digariskan secara tegas dalam konstitusi, telah "dipasung" dengan berbagai upaya baik malalui kekerasan yakni pendekatan kekuasaan/militer maupun melalui upaya yang halus yakni lewat peraturan perundangan.

3. Hal ini menunjukkan bahwa UUD tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia, ini berarti pula suatu bentuk penyelewengan.

4. pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dirasakan rakyat kurang menjamin keabsahannya, terlalu banyak rekayasa, tidak jujur dan tidak adil....

5. tertutupnya saluran bagi penyaluran tuntutan aspirasi masyarakat (meski banyak kotak pos pengaduan yang dibuka).

6. kesalahan utama terletak pada penyelenggaraan negara, dan bukan pada nama demokrasinya atau bukan pula pada warganegaranya.

7. hak dan kewajiban warganegara akan benar-benar efektif apabila penyelenggara negara (pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya dan aparatnya baik dari pusat maupun daerah) menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan.

8. Hak asasi manusia di Indonesia perlu ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam suatu peraturan perundangan yang setingkat dengan UUD (suplemen UUD) atau serendah-rendahnya ketetapan MRR, sehingga secara yuridis memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam pelaksanaannya.(SUDAH TERCAPAI)

KONSEP DEMOKRASI PANCASILAKONSEP DEMOKRASI PANCASILA1. Pengertian:• Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham

demokrasi yang bersumber kepada pandangan hidup/filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila.

• Dengan demikian Demokrasi Pancasila dapat diberikan pengertian sebagai suatu sistem pemerintahan yang norma dasar dan asas-asasnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yang dijiwai Pancasila.

2. Tujuan:• pada hakikatnya demokrasi adalah bukan suatu tujuan,

malainkan hanya merupakan suatu sarana/alat bagi bangsa/ negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya, sebagaimana secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (alinea IV) ...

• Jadi tujuan Demokrasi Pancasila adalah identik dengan tujuan bangsa Indonesia (alineaIV/UUD 1945). ...kemudian....dst

3. Norma dasar dan asas:• Norma dasar Demokrasi Pancasila, tedapat pada

pembukaan UUD 1945: "....yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada .....dst"

• Yang pelaksanaannya mengacu pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945: "kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

• Sedangkan asasnya terdapat dalam: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan".

4. Prinsip:• Prinsip Demokrasi Pancasila, bahwa rakyat

merupakan...

subjek demokrasi berhak ikut secara efektif dalam menentukan dan melaksanakan keinginan dengan turut serta menetapkan tujuan negara

• Dalam pelaksanaannya, prinsip Demokrasi Pancasila lebih menekankan pada:– Mendahulukan kepentingan rakyat.– Mengutamakan kepentingan bersama di

atas kepentingan golongan/ perorangan.– Kebenaran dan keadilan.– Kejujuran dan etikad baik.– Rasa tanggung jawab yang besar.

CATATAN PEKULIAHAN :CATATAN PEKULIAHAN :

1.1. Kelas IC IKP SELESAI Bahan Kelas IC IKP SELESAI Bahan Sudah,Tgs Sudah.Sudah,Tgs Sudah.

2.2. Kelas IA IKP SELESAI Bahan Kelas IA IKP SELESAI Bahan Sudah,Tgs Sudah.Sudah,Tgs Sudah.