Gagasan demokrasiGagasan demokrasiGagasan di balik sila keempat Pancasila ini adalah Gagasan di balik sila keempat Pancasila ini adalah demokrasi atau kesamaan hak untuk berpartisipasi demokrasi atau kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam memilih penyelenggara negara yang dalam memilih penyelenggara negara yang mengurus kepentingan publik suatu negara. mengurus kepentingan publik suatu negara. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah menerapkan sistem politik demokrasi. Ini telah menerapkan sistem politik demokrasi. Ini ditunjuk oleh dikeluarkannya maklumat X oleh Hatta ditunjuk oleh dikeluarkannya maklumat X oleh Hatta dan terselenggarakannya pemilu pada tahun 1955 dan terselenggarakannya pemilu pada tahun 1955 yang demokratis. Kendati demikian, praksis yang demokratis. Kendati demikian, praksis demokrasi di Indonesia, sejak Orde Lama belum demokrasi di Indonesia, sejak Orde Lama belum menunjukkan adanya korelasi yang sepadan antara menunjukkan adanya korelasi yang sepadan antara gagasan ideal dari sila keempat Pancasila itu gagasan ideal dari sila keempat Pancasila itu dengan praksis demokrasi dalam berbagai aspek dengan praksis demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. kehidupan di Indonesia.

Masa Orde LamaMasa Orde Lama:: Presiden Soekarno menerapkan sistem politik Presiden Soekarno menerapkan sistem politik

Demokrasi Terpimpin, yang menurut Moh. Hatta Demokrasi Terpimpin, yang menurut Moh. Hatta lebih merupakan sistem politik otoriter ketimbang lebih merupakan sistem politik otoriter ketimbang demokrasi. Sistem pemerintahan Demokrasi demokrasi. Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini menyimpang karena menafikan Terpimpin ini menyimpang karena menafikan prinsip tegas nilai yang diusung sila keempat prinsip tegas nilai yang diusung sila keempat Pancasila. Pancasila.

Bung Karno membuat UU tanpa persetujuan DPR Bung Karno membuat UU tanpa persetujuan DPR dan membubarkan DPR karena tidak menyetujui dan membubarkan DPR karena tidak menyetujui APBN yang diajukannya. APBN yang diajukannya.

MPRS kala itu mengangkat Soekarno sebagai MPRS kala itu mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Presiden seumur hidup.

Masa ORBAMasa ORBA Praksis demokrasi Pancasila bersifat “militeristik”.Praksis demokrasi Pancasila bersifat “militeristik”. Pancasila menjadi kekuatan represif pemerintah untuk Pancasila menjadi kekuatan represif pemerintah untuk

menerapkan kebijakan-kebijakan yang menindas hak-hak menerapkan kebijakan-kebijakan yang menindas hak-hak demokratisasi rakyat Indonesia. demokratisasi rakyat Indonesia.

Pemerintah membatasi/menolak kebebasan pers, Pemerintah membatasi/menolak kebebasan pers, kebebasan informasi, kebebasan berkumpul dan kebebasan informasi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan untuk membentuk partai politik dan berserikat, kebebasan untuk membentuk partai politik dan serikat buruh, serta peningkatan kadar perwakilan dalam serikat buruh, serta peningkatan kadar perwakilan dalam MPR, pengefektifan fungsi legislatif dan kontrol DPR, MPR, pengefektifan fungsi legislatif dan kontrol DPR, penghapusan larangan kegiatan politik di tingkat desa dan penghapusan larangan kegiatan politik di tingkat desa dan masyarakat luas, hak unjuk rasa, pembersihan pemilihan masyarakat luas, hak unjuk rasa, pembersihan pemilihan umum dari pembatasan dan penyelewengan, realisasi umum dari pembatasan dan penyelewengan, realisasi negara hukum, jaminan terhadap HAM, dan lain-lain.negara hukum, jaminan terhadap HAM, dan lain-lain.

Masa ReformasiMasa Reformasi Meminjam istilah Ikrar Nusa Bhakti, praksis Meminjam istilah Ikrar Nusa Bhakti, praksis

demokrasi di Indonesia bagaikan demokrasi di Indonesia bagaikan “demokrasi di ujung tanduk”. Artinya, situasi “demokrasi di ujung tanduk”. Artinya, situasi negeri ini benar-benar carut marutnegeri ini benar-benar carut marut.. Pemilihan presiden langsung dalam dua Pemilihan presiden langsung dalam dua putaran pada 2004 ternyata belum putaran pada 2004 ternyata belum menghasilkan sebuah pemerintahan yang menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel. profesional, efektif, efisien, dan kredibel.

Tanda-Tanda Carutnya demokrasi kitaTanda-Tanda Carutnya demokrasi kita

kasus kasus pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik PILKADA,PILKADA, Pemilu Pemilu calegcaleg

kasus penutupan sejumlah rumah ibadah jemaat kasus penutupan sejumlah rumah ibadah jemaat Kristiani di Bandung, perusakan tempat pendidikan Kristiani di Bandung, perusakan tempat pendidikan dan ibadah kelompok Ahmadiyah di Parung, Bogor dan ibadah kelompok Ahmadiyah di Parung, Bogor atau upaya menutup kantor jaringan Islam liberal di atau upaya menutup kantor jaringan Islam liberal di Utan Kayu, Jakarta, dll.Utan Kayu, Jakarta, dll.

Dalam beberapa kasus tersebut, aparat keamanan Dalam beberapa kasus tersebut, aparat keamanan negara tampaknya tidak berupaya keras untuk negara tampaknya tidak berupaya keras untuk mengatasinya. Padahal, kasus-kasus itu dapat mengatasinya. Padahal, kasus-kasus itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan hak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang secara signifikan asasi manusia (HAM) yang secara signifikan mengganggu upaya membangun mengganggu upaya membangun civil society civil society dalam dalam semangat demokrasi. semangat demokrasi.

Relevansi DemokrasiRelevansi Demokrasi

Walaupun diskursus demokrasi Indonesia masih Walaupun diskursus demokrasi Indonesia masih berantakan, tapi Indonesia tetap butuh demokrasi. berantakan, tapi Indonesia tetap butuh demokrasi. Sistem politik demokrasi masih tetap relevan dan Sistem politik demokrasi masih tetap relevan dan menjadi sistem yang primadona bagi negara-menjadi sistem yang primadona bagi negara-negara modern dewasa ini. negara modern dewasa ini. Mengapa? Atau Mengapa? Atau mengapa negara ideal itu harus demokratis? mengapa negara ideal itu harus demokratis? Intinya adalah karena rakyat berdaulat atas dirinya Intinya adalah karena rakyat berdaulat atas dirinya sendiri.sendiri.

Paham dan Konsep DemokrasiPaham dan Konsep Demokrasi

Logika Kesamaan PolitikLogika Kesamaan Politik => Setiap orang punya hak untuk terlibat => Setiap orang punya hak untuk terlibat

aktif (melalui pikiran, perasaan, kehendak, aktif (melalui pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani) dalam proses pemerintahan dan hati nurani) dalam proses pemerintahan kelompok, bangsa, dan negaranya. Paham kelompok, bangsa, dan negaranya. Paham ini tumbuh berdasarkan kesadaran bahwa ini tumbuh berdasarkan kesadaran bahwa semua orang sama derajatnya di hadapan semua orang sama derajatnya di hadapan Allah.Allah.

Paham Kedaulatan RakyatPaham Kedaulatan Rakyat

Paham ini secara eksplisit di dasarkan pada Paham ini secara eksplisit di dasarkan pada gagasan bahwa, “kekuasaan di tangan gagasan bahwa, “kekuasaan di tangan rakyat”. Penekanan paham ini adalah rakyat”. Penekanan paham ini adalah bahwa kekuasaan tidak sentralis atau bahwa kekuasaan tidak sentralis atau terletak pada tangan penguasa tunggal, terletak pada tangan penguasa tunggal, melainkan di tangan rakyat. melainkan di tangan rakyat.

Paham Kebebasan dan KemerdekaanPaham Kebebasan dan Kemerdekaan

Paham ini di kota-kota kaya Italia Utara dan Paham ini di kota-kota kaya Italia Utara dan Tengah pada akhir abad ke-11 dengan mengacu Tengah pada akhir abad ke-11 dengan mengacu pada Tradisi Republikan. Dalam tradisi republikan, pada Tradisi Republikan. Dalam tradisi republikan, nilai yang dikedepankan dalam sistem nilai yang dikedepankan dalam sistem pemerintahannya adalah kebebasan dan pemerintahannya adalah kebebasan dan kemerdekaan. kemerdekaan. Inti gagasan republik adalah bahwa Inti gagasan republik adalah bahwa warga kota baru menjadi manusia dalam arti warga kota baru menjadi manusia dalam arti seutuhnya apabila mereka berpartisipasi dalam seutuhnya apabila mereka berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan bersamakehidupan kenegaraan bersama. .

Paham Pemerintahan dan PerwakilanPaham Pemerintahan dan Perwakilan

Dua hal mencolok yang membuat model Dua hal mencolok yang membuat model demokrasi Yunani kuno dan Italia (Utara dan demokrasi Yunani kuno dan Italia (Utara dan tengah) kurang bisa diterapkan di Indonesia. tengah) kurang bisa diterapkan di Indonesia.

1.1. PPemerintahan demokratis hanya terwujud dalam emerintahan demokratis hanya terwujud dalam kerangka negara kota dan bukan dalam sebuah kerangka negara kota dan bukan dalam sebuah negara teritorial besar. negara teritorial besar.

2.2. DDemokrasi bersifat cukup langsung di mana emokrasi bersifat cukup langsung di mana majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain terus-menerus berhubungan langsung dengan terus-menerus berhubungan langsung dengan rakyat yang telah menetapkan mereka. rakyat yang telah menetapkan mereka.

Dalam sistem tradisi Dalam sistem tradisi demokrasi representatif demokrasi representatif iniini, sorang raja memanggil kaum bangsawan, , sorang raja memanggil kaum bangsawan, Gereja dan wakil-wakil kota penting untuk Gereja dan wakil-wakil kota penting untuk bertemu dan membahas hal-hal kenegaraan bertemu dan membahas hal-hal kenegaraan seperti keuangan, perang atau suksesi raja. seperti keuangan, perang atau suksesi raja. Di Jerman, kaisar dipilih oleh para raja dan Di Jerman, kaisar dipilih oleh para raja dan pangeran. Di Inggris dan Prancis, khususnya pangeran. Di Inggris dan Prancis, khususnya sejak abad pertengahan, keputusan penting sejak abad pertengahan, keputusan penting raja harus disetujui oleh parlemen. raja harus disetujui oleh parlemen.

DDemokrasi representatif itu baru menjadi cita-cita emokrasi representatif itu baru menjadi cita-cita pemikiran politik berkat dua peristiwa dahsyat, yakni: pemikiran politik berkat dua peristiwa dahsyat, yakni: Revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang Revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang menghasilkan United States of America pada tahun menghasilkan United States of America pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dua 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dua peristiwa itu membuka celah baru ke arah demokrasi peristiwa itu membuka celah baru ke arah demokrasi di Eropa. Selanjutnya, cita-cita demokratis itu diberi di Eropa. Selanjutnya, cita-cita demokratis itu diberi pendasaran ideologis baru oleh paham kehendak pendasaran ideologis baru oleh paham kehendak umum Rousseau yang kelihatannya begitu utopis, umum Rousseau yang kelihatannya begitu utopis, dan sekarang dapat “kawin” dengan paham John dan sekarang dapat “kawin” dengan paham John Locke tentang pemerintahan yang terbatas dan Locke tentang pemerintahan yang terbatas dan terkontrol. Gagasan pemilihan umum dan Dewan terkontrol. Gagasan pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadikan cita-cita demokratis Perwakilan Rakyat menjadikan cita-cita demokratis dan republikan itu nyata dan operasional. dan republikan itu nyata dan operasional.

Legitimasi DemokrasiLegitimasi Demokrasi

Istilah Legitimasi Demokrasi sebetulnya lebih Istilah Legitimasi Demokrasi sebetulnya lebih menyoal perihal apa alasan mendasar yang menyoal perihal apa alasan mendasar yang membuat sahnya suatu praktik sistem demokrasi. membuat sahnya suatu praktik sistem demokrasi. Alasan itu bisa ditemukan secara implisit dan Alasan itu bisa ditemukan secara implisit dan eksplisit dalam ungkapan ini: “Tidak ada orang eksplisit dalam ungkapan ini: “Tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja berhak atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah rakyat” atau “Dengan sendirinya, memerintah rakyat” atau “Dengan sendirinya, orang berhak mengurus dirinya sendiri. Kalau ia orang berhak mengurus dirinya sendiri. Kalau ia mau diurus oleh orang lain, maka orang tersebut mau diurus oleh orang lain, maka orang tersebut harus diberi tugas oleh yang bersangkutan. harus diberi tugas oleh yang bersangkutan.

Genealogi Genealogi Konsep demokrasiKonsep demokrasi secara konseptual berasal dari tradisi secara konseptual berasal dari tradisi

pemerintahan kota Yunani 2.500 tahun silam, pemerintahan kota Yunani 2.500 tahun silam, yakni kota Athenayakni kota Athena..

Kleistenes adalah orang yang sering ditunjuk Kleistenes adalah orang yang sering ditunjuk sebagai cikal-bakal lahirnya paham demokrasi itu. sebagai cikal-bakal lahirnya paham demokrasi itu.

Pada tahun 508 SM, Pada tahun 508 SM, KleistenesKleistenes mengadakan mengadakan beberapa pembaruan sistem kota Athena. beberapa pembaruan sistem kota Athena. Bentuk Bentuk pemerintahan baru itu kemudian dinamakan pemerintahan baru itu kemudian dinamakan demokratiademokratia, pemerintahan (oleh) rakyat. , pemerintahan (oleh) rakyat.

Pada awalnya, Kleistenes membagi para warga Pada awalnya, Kleistenes membagi para warga negara Athena ke dalam 10 “suku” yang masing-negara Athena ke dalam 10 “suku” yang masing-masing terdiri atas beberapa masing terdiri atas beberapa demesdemes. . Setiap Setiap demesdemes mengirim 500 orang wakilnya sebagai mengirim 500 orang wakilnya sebagai anggota majelis selama satu tahun. anggota majelis selama satu tahun.

Anggota majelis boleh menjabat maksimal dua kali Anggota majelis boleh menjabat maksimal dua kali selama hidupnya. Majelis yang berjumlah 500 itu selama hidupnya. Majelis yang berjumlah 500 itu harus mengambil keputusan mengenai semua harus mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota dan masalah yang menyangkut kehidupan kota dan daerah Athena. Sistem politik daerah Athena. Sistem politik DemokratiaDemokratia ini diambil ini diambil alih oleh cukup banyak alih oleh cukup banyak polis polis Yunani lain, meskipun Yunani lain, meskipun dengan beberapa interupsi, tapi sistem ini tetap dengan beberapa interupsi, tapi sistem ini tetap bertahan di Athena sampai ditindas oleh Iskandar bertahan di Athena sampai ditindas oleh Iskandar Agung pada tahun 322 SM. Istilah “demokrasi” Agung pada tahun 322 SM. Istilah “demokrasi” (demokratia)(demokratia) sendiri pertama kali dipakai oleh sendiri pertama kali dipakai oleh sejarawan Herodot (490-420 SM), sebagai sebutan sejarawan Herodot (490-420 SM), sebagai sebutan untuk bentuk kenegaraan hasil pembaruan-untuk bentuk kenegaraan hasil pembaruan-pembaruan Kleistenes di Athena ipembaruan Kleistenes di Athena itu.tu.

THOMAS HOBES (1588-1679) FILSUF Inggris.THOMAS HOBES (1588-1679) FILSUF Inggris.

Mengembangkan teorinya dlm buku Leviathan (terbit th Mengembangkan teorinya dlm buku Leviathan (terbit th 1651) berdasarkan situasi kontradiktoris di Inggris. Dua 1651) berdasarkan situasi kontradiktoris di Inggris. Dua kesimpulan:kesimpulan:

pertamapertama. tidak mungkin menata masyarakat berdasarkan . tidak mungkin menata masyarakat berdasarkan prinsip2 normatif sebab prinsip2 itu hanya dikemukakan prinsip2 normatif sebab prinsip2 itu hanya dikemukakan sbg kedok emosi-emosi dan nafsu2 yg plng rendah. Maka sbg kedok emosi-emosi dan nafsu2 yg plng rendah. Maka dlm relasi sosial berlaku hukum “survival of the fittest”, dlm relasi sosial berlaku hukum “survival of the fittest”, homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. homo homini lupus, bellum omnium contra omnes.

Kedua, Kedua, utk mengatasi relasi utk mengatasi relasi masyarakat yg rusak di atas masyarakat yg rusak di atas ke arah perdamaian, pengaruh emosi dan nafsu yg ke arah perdamaian, pengaruh emosi dan nafsu yg destruktif ditata dan diatasi dg prjanjian yg menghasilkan destruktif ditata dan diatasi dg prjanjian yg menghasilkan negara. Dlm perjanjian itu, individu menyerahkan hak-negara. Dlm perjanjian itu, individu menyerahkan hak-haknya kpd negara. Kendati demikian, Relasi negara dan haknya kpd negara. Kendati demikian, Relasi negara dan individu tetaplah tdk sepadan sebab negara tampilkan diri individu tetaplah tdk sepadan sebab negara tampilkan diri bagaikan raksasa. Bukan negara rechstaat melainkan bagaikan raksasa. Bukan negara rechstaat melainkan machstaat. machstaat.

Kelemahan Teori HobbesKelemahan Teori Hobbes

1.1. Penguasa yg tegas akan terus mendapat Penguasa yg tegas akan terus mendapat perlawanan rakyatperlawanan rakyat

2.2. Pandangan Hobbes terlalu deterministik Pandangan Hobbes terlalu deterministik dan pesimistik thdp manusia. Ia menolak dan pesimistik thdp manusia. Ia menolak kreativitas dan kebebasan manusiakreativitas dan kebebasan manusia

3.3. Bila sistem lemah masyarakat kembali Bila sistem lemah masyarakat kembali tidak taat (anarkis, destruktif)tidak taat (anarkis, destruktif)

4.4. Hobbes melupakan manusia sbg makhluk Hobbes melupakan manusia sbg makhluk sosialsosial

John Locke (1632-1704 paham John Locke (1632-1704 paham negara liberal, Inggris)negara liberal, Inggris)

Manusia memiliki keadaan alamiah (state of Manusia memiliki keadaan alamiah (state of nature). Yg dikedepankan adalah hak utk nature). Yg dikedepankan adalah hak utk menentukan, mempertahankan diri dan hak menentukan, mempertahankan diri dan hak utk menghukum org yg melanggar hukum utk menghukum org yg melanggar hukum kodrat. kodrat.

Kekuasaan bukan dari Allah, melainkan dari Kekuasaan bukan dari Allah, melainkan dari para warga. Maka perlu diawasi dan para warga. Maka perlu diawasi dan dibatasi oleh badan legislatif, eksekutif dan dibatasi oleh badan legislatif, eksekutif dan federatif.federatif.

Kelemahan dan Keunggulan Paham LockeKelemahan dan Keunggulan Paham Locke

Kelemahan:Kelemahan:

1.1. Gagal menyelesaikan konflik agama dan negaraGagal menyelesaikan konflik agama dan negara

2.2. Fungsi moral negara sbg penjaga hak milik Fungsi moral negara sbg penjaga hak milik perorangan lebih dipandang memihak pada yg perorangan lebih dipandang memihak pada yg kaya (K. Marx) kaya (K. Marx)

KeunggulanKeunggulan

1.1. Negara memperhatikan semua org dlm Negara memperhatikan semua org dlm pemenuhan hakpemenuhan hak

2.2. Semua org saling menjaga hak sesamaSemua org saling menjaga hak sesama

3.3. Konstitusi sbg jaminanKonstitusi sbg jaminan

Montesquieu (1687-1755)Montesquieu (1687-1755)

Seorang ahli hukum. Bekerja sebagai hakim, filsuf, Seorang ahli hukum. Bekerja sebagai hakim, filsuf, pengarang umum dan penulis politik.pengarang umum dan penulis politik.

Pandangannya dipengaruhi John Locke: ttg Pandangannya dipengaruhi John Locke: ttg pentingnya legislatif dan yudikatifpentingnya legislatif dan yudikatif

Perbedaan: yudikatifPerbedaan: yudikatif Alasannya agar jangan ada lembaga yg terlalu Alasannya agar jangan ada lembaga yg terlalu

kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakatkuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat model ini berdampak besar pada teori konstitusi model ini berdampak besar pada teori konstitusi

politik di Barat.politik di Barat.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Filsuf kelahiran Geneva, SwissFilsuf kelahiran Geneva, Swiss Baginya: kemajuan dalam kesenian dan ilmu Baginya: kemajuan dalam kesenian dan ilmu

pengetahuan tidak memajukan moralitas, pengetahuan tidak memajukan moralitas, melainkan merusak kemurnian moral manusiamelainkan merusak kemurnian moral manusia

Hal ini karena prancis pada masa itu menjadi Hal ini karena prancis pada masa itu menjadi puncak peradaban tp sekaligus puncak puncak peradaban tp sekaligus puncak kemerosotan moral (korupsi)kemerosotan moral (korupsi)

Louis XIV “L’ ETAT C’EST MOI”Louis XIV “L’ ETAT C’EST MOI” Usul: Retour a la natour/back to the natureUsul: Retour a la natour/back to the nature Kekuasaan raja dan bangsawan digantikan Kekuasaan raja dan bangsawan digantikan

dengan “kehendak umum rakyat”dengan “kehendak umum rakyat” Ia menolak sistim perwakilan rakyatIa menolak sistim perwakilan rakyat

Keunggulan dan Kelemahan J.J RousseauKeunggulan dan Kelemahan J.J Rousseau

Kunggulan:Kunggulan:Kehendak umum (Res Publica)Kehendak umum (Res Publica)

Kelemahan:Kelemahan:

Pengawasan/sistem kontrol lemah. DenganPengawasan/sistem kontrol lemah. Dengan

kehendak umum, minoritas diabaikankehendak umum, minoritas diabaikan

Lima Gugus DemokrasiLima Gugus Demokrasi

Pandangan tokoh-tokoh demokrasi di atas, baik Pandangan tokoh-tokoh demokrasi di atas, baik secara implisit maupun eksplisit, sangat mewarnai secara implisit maupun eksplisit, sangat mewarnai wacana demokrasi modern, terutama menyangkut wacana demokrasi modern, terutama menyangkut lima gugus ciri hakikinyalima gugus ciri hakikinya, yakni, yakni::

negara hukum, negara hukum, pemerintahan yang di bawah kontrol nyata pemerintahan yang di bawah kontrol nyata

masyarakat, masyarakat, pemilihan umum yang bebas, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Corak demokrasi dalam PraksisCorak demokrasi dalam Praksis RELATIFRELATIF Negara dituntut utk menerapkan sistem politik demokrasi sejauh Negara dituntut utk menerapkan sistem politik demokrasi sejauh

memungkinkan/ kalau sudah dpt memenuhi kebutuhan paling dasar memungkinkan/ kalau sudah dpt memenuhi kebutuhan paling dasar dari warga dari warga

Krn yg lebih ptng dr Demokrasi adlh: negara melindungi nilai-nilai dan Krn yg lebih ptng dr Demokrasi adlh: negara melindungi nilai-nilai dan hak-hak masyarakat yg paling dasar hak-hak masyarakat yg paling dasar

KONTEKSTUALKONTEKSTUAL=> Pelaksanaan Demokrasi selaras dg konteks sosial, kulural, religius => Pelaksanaan Demokrasi selaras dg konteks sosial, kulural, religius

dan politik: memperhatikan realitas masydan politik: memperhatikan realitas masy Demokrasi bukan teori kaku dogmatisDemokrasi bukan teori kaku dogmatis Tuntutan pelaksanaan demokrasi yg secara berlebihan dapat berisiko Tuntutan pelaksanaan demokrasi yg secara berlebihan dapat berisiko

deblacklashdeblacklash yg melahirkan anti-demokrasi. yg melahirkan anti-demokrasi.

DINAMISDINAMIS Demokrasi tdk bsa dinilai hitam putihDemokrasi tdk bsa dinilai hitam putih Demokrasi tdk prnh selesai, tdk ada demokrasi maksimalDemokrasi tdk prnh selesai, tdk ada demokrasi maksimal Krn masyrkt terus berubahKrn masyrkt terus berubah

Dinamika Demokrasi di IndonesiaDinamika Demokrasi di Indonesia

Kompleksitas diskursus demokrasi di Kompleksitas diskursus demokrasi di Indonesia Indonesia tak terlepas dari pandangan tak terlepas dari pandangan para para tokoh demokrasi seperti Hatta tokoh demokrasi seperti Hatta dan Soepomo. Terlepas dari kekhasan dan Soepomo. Terlepas dari kekhasan kultural Indonesia, pandangan-kultural Indonesia, pandangan-pandangan Hatta dan Soepomo itu pandangan Hatta dan Soepomo itu mendapat pengaruh juga dari sistem mendapat pengaruh juga dari sistem demokrasi di negara-negara Eropa. demokrasi di negara-negara Eropa.

Pemikiran Moh. HattaPemikiran Moh. Hatta BBerangkat dari paham kerakyatanerangkat dari paham kerakyatan => => Paham Paham

kerakyatan dalam demokrasi Eropa bisa ditemukan kerakyatan dalam demokrasi Eropa bisa ditemukan dalam sistem kemasyarakatan tradisional, yakni desa-dalam sistem kemasyarakatan tradisional, yakni desa-desa (dalam wujud musyawarah dan mufakat).desa (dalam wujud musyawarah dan mufakat).

Demokrasi Bung Hatta bernuansa kerakyatan yang Demokrasi Bung Hatta bernuansa kerakyatan yang kuat, yang tidak terjadi pada sistem politik saja, kuat, yang tidak terjadi pada sistem politik saja, melainkan juga sistem ekonomimelainkan juga sistem ekonomi

Karena itulah Bung Hatta dikenal sebagai orang yang Karena itulah Bung Hatta dikenal sebagai orang yang anti-feodalisme. Ia menentang keras kekuasaan politik anti-feodalisme. Ia menentang keras kekuasaan politik dan ekonomi negara Indonesia merdeka jatuh ke dan ekonomi negara Indonesia merdeka jatuh ke tangan para ningrat atau bangsawan.tangan para ningrat atau bangsawan.

““Kalau Indonesia sampai merdeka…kekuasaan….jatuh Kalau Indonesia sampai merdeka…kekuasaan….jatuh kedalam tangan kaum ningrat…Dan dalam Indonesia kedalam tangan kaum ningrat…Dan dalam Indonesia merdeka seperti itu, tidak berarti rakyat merdeka” dan, merdeka seperti itu, tidak berarti rakyat merdeka” dan, “akan tinggal tertindas, karena kekuasaan tentu jatuh ke “akan tinggal tertindas, karena kekuasaan tentu jatuh ke dalam tangan kaum ningrat”. dalam tangan kaum ningrat”.

Sistem demokrasi yang diusulkan oleh Bung Sistem demokrasi yang diusulkan oleh Bung Hatta mendapat inspirasi dari sistem demokrasi Hatta mendapat inspirasi dari sistem demokrasi Barat. Namun, tidak berarti bahwa Hatta Barat. Namun, tidak berarti bahwa Hatta berhasrat kuat menerapkan sistem demokrasi berhasrat kuat menerapkan sistem demokrasi Barat dalam masyarakat Indonesia, sebab dia Barat dalam masyarakat Indonesia, sebab dia tetap tidak setuju dengan pola sistem demokrasi tetap tidak setuju dengan pola sistem demokrasi Barat, yang menurutnya sangat individualistis Barat, yang menurutnya sangat individualistis karena dasar pemikirannya adalah liberalisme. karena dasar pemikirannya adalah liberalisme. Model demokrasi Barat itu hanya terjadi dalam Model demokrasi Barat itu hanya terjadi dalam bidang politik, sementara dalam bidang ekonomi bidang politik, sementara dalam bidang ekonomi tidak, karena perekonomian negara-negara tidak, karena perekonomian negara-negara Barat dikuasai oleh Kapitalisme, atau kelompok Barat dikuasai oleh Kapitalisme, atau kelompok minoritas elit, dan bukan milik dan untuk minoritas elit, dan bukan milik dan untuk segenap rakyat.segenap rakyat.

Pemikiran Mr. SoepomoPemikiran Mr. Soepomo

Soepomo beranjak dari kata “persatuan” Soepomo beranjak dari kata “persatuan” untuk menjelaskan sistem demokrasi dalam untuk menjelaskan sistem demokrasi dalam negara Indonesia merdekanegara Indonesia merdeka

sistem sistem demokrasi demokrasi Indonesia harus Indonesia harus mengekspresikan “semangat kebatinan mengekspresikan “semangat kebatinan bangsa Indonesia”, yakni semangat bangsa Indonesia”, yakni semangat persatuan hidup antara satu golongan persatuan hidup antara satu golongan dengan golongan lainnya, antara dunia luar dengan golongan lainnya, antara dunia luar dan dunia batin, antara pemimpin dan dan dunia batin, antara pemimpin dan rakyatnya.rakyatnya.

Menurut SoepomoMenurut Soepomo Setiap anggota adalah bagian dari golongan. Setiap anggota adalah bagian dari golongan. Setiap golongan adalah bagian dari sebuah Setiap golongan adalah bagian dari sebuah

bangsa. bangsa. Setiap unsur tersebut pribadi anggota dan Setiap unsur tersebut pribadi anggota dan

golongan mempunyai hak dan kewajibannya yang golongan mempunyai hak dan kewajibannya yang khas dalam masyarakat. Kewajiban tersebut harus khas dalam masyarakat. Kewajiban tersebut harus dipahami dengan benar sesuai dengan posisi dipahami dengan benar sesuai dengan posisi yang dimiliki masing-masing. yang dimiliki masing-masing.

Paham ini dikenal dengan “Paham Integralistik”Paham ini dikenal dengan “Paham Integralistik”

Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memang tidak luput dari Demokrasi Pancasila memang tidak luput dari pengaruh gagasan para pemikir politik Barat pada pengaruh gagasan para pemikir politik Barat pada umumnya. Namun, para tokoh demokrasi umumnya. Namun, para tokoh demokrasi Indonesia tidak mengadopsi begitu saja sistem Indonesia tidak mengadopsi begitu saja sistem demokrasi negara Eropa dan Amerika. Dalam demokrasi negara Eropa dan Amerika. Dalam pandangannya tentang demokrasi, Hatta, pandangannya tentang demokrasi, Hatta, Soepomo, Soekarno menekankan secara Soepomo, Soekarno menekankan secara signifikan “kekhasan kultur” suku-suku bangsa di signifikan “kekhasan kultur” suku-suku bangsa di Indonesia. Kekhasan kultural Indonesia inilah Indonesia. Kekhasan kultural Indonesia inilah yang disebut sebagai sistem demokrasi Pancasila. yang disebut sebagai sistem demokrasi Pancasila.

Dari segi nama dan ide, demokrasi Pancasila Dari segi nama dan ide, demokrasi Pancasila memang sudah ada sejak tahun 1968. Dari memang sudah ada sejak tahun 1968. Dari segi aplikasi politisnya, sebetulnya sudah segi aplikasi politisnya, sebetulnya sudah bergulir dalam pengalaman sejarah bergulir dalam pengalaman sejarah Indonesia memperjuangkan kemerdekaanIndonesia memperjuangkan kemerdekaan--nya, terutama sejak jaman Kebangkitan nya, terutama sejak jaman Kebangkitan Nasional 1908. Sementara dari segi yuridis, Nasional 1908. Sementara dari segi yuridis, paham demokrasi Pancasila itu sudah paham demokrasi Pancasila itu sudah tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, tentang kebebasan berserikat dan berkumpul tentang kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Sementara untuk mengeluarkan pendapat. Sementara masa reformasi, perjuangan demokrasi masa reformasi, perjuangan demokrasi Indonesia belum selesai. Indonesia belum selesai.

Tantangan DemokrasiTantangan Demokrasi Gelombang Demokrasi di DuniaGelombang Demokrasi di Dunia

1.1. Daniel BellDaniel Bell Pada milenium ketiga ini ‘ideologi telah berakhir’ Pada milenium ketiga ini ‘ideologi telah berakhir’

matinya ideologi. matinya ideologi. Why ? Why ? ada 2 alasan ada 2 alasan1)1) Ideololgi tidak lagi merupakan ideologi tertutup tp Ideololgi tidak lagi merupakan ideologi tertutup tp

telah berinteraksi dengan berbagai ideologi laintelah berinteraksi dengan berbagai ideologi lain2)2) Ideologi merupakan suatu sistem kepercayaan yg Ideologi merupakan suatu sistem kepercayaan yg

berusaha untuk menerjemahkan gagasan ke berusaha untuk menerjemahkan gagasan ke dalam kenyatan sosial.dalam kenyatan sosial.

Matinya ideologi: terjadi manakala tindakan Matinya ideologi: terjadi manakala tindakan dilakukan hanya didasari oleh kebutuhan dan dilakukan hanya didasari oleh kebutuhan dan kepentingan sesaat atau kelompok tertentukepentingan sesaat atau kelompok tertentu

2. 2. Francis FukuyamaFrancis FukuyamaPada milenium ketiga ini ideologi Pada milenium ketiga ini ideologi

mencapai kesempurnaannya yakni mencapai kesempurnaannya yakni ideologi dekorasi liberal.ideologi dekorasi liberal.

Yang sungguh berakhir adalah sejarah: Yang sungguh berakhir adalah sejarah: prinsip-prinsip utama yg terkait dng prinsip-prinsip utama yg terkait dng hubungan sosial-politik telah tercapai hubungan sosial-politik telah tercapai dalam dan melalui demokrasi liberaldalam dan melalui demokrasi liberal

Demokrasi liberal Demokrasi liberal dianggap sebagai dianggap sebagai prinsip politik terakhir?prinsip politik terakhir?

Karena demokrasi liberal Karena demokrasi liberal menggantikan keinginan rasional menggantikan keinginan rasional mns : ingin diakui (mns : ingin diakui (recognizedrecognized) yg ) yg disebut harga diridisebut harga diri

Samuel P. Samuel P. HuntingtonHuntington

Perbedaan budaya akan membawa pada Perbedaan budaya akan membawa pada benturan peradabanbenturan peradaban

Pada abad 21 konflik peradaban akan Pada abad 21 konflik peradaban akan menggantikan konflik idelologismenggantikan konflik idelologis

Benturan peradaban terjadi karena 3 hal Benturan peradaban terjadi karena 3 hal pokok:pokok:

1)1) Hegemoni (arogansi barat)Hegemoni (arogansi barat)2)2) Intoleransi IslamIntoleransi Islam3)3) Fanatisme Konfusianisme Fanatisme Konfusianisme

Implikasi Gelombang Demokrasi Dunia Bagi IndonesiaImplikasi Gelombang Demokrasi Dunia Bagi Indonesia Pancasila ditengah kisaran arus demokrasi Pancasila ditengah kisaran arus demokrasi

liberal tetap kita tempatkan sbg kekuatan liberal tetap kita tempatkan sbg kekuatan integerasi.integerasi.

Pancasila tiadak menyidakan ‘cetak biru’ Pancasila tiadak menyidakan ‘cetak biru’ dalam prakisnya tp merupakan ‘orientasi’ dalam prakisnya tp merupakan ‘orientasi’ praksis demokrasi khas Indonesia yg setiap praksis demokrasi khas Indonesia yg setiap kali tetap membutuhkan interpretasi.kali tetap membutuhkan interpretasi.

Praksis Demokrasi Indonesia sejatinya: Praksis Demokrasi Indonesia sejatinya: PANCASILAPANCASILA

Pancasila pada dasarnya merupakan ideologi Pancasila pada dasarnya merupakan ideologi yang terbuka dan membuka diri untuk dialog yang terbuka dan membuka diri untuk dialog antarbudaya atau antarperadabanantarbudaya atau antarperadaban

Ini membutuhkan proses panjang apalagi Ini membutuhkan proses panjang apalagi hendak menjadikan PS sebagai Pandangan hendak menjadikan PS sebagai Pandangan HidupHidup

Persoalan Paradigma Demokrasi IndonesiaPersoalan Paradigma Demokrasi Indonesia

DemokrasiDemokrasi sistem & etos politik sistem & etos politik Sebagai sistem politis, demokrasi adalah sebuah Sebagai sistem politis, demokrasi adalah sebuah

mekanisme politis untuk pengambilan keputusan publik mekanisme politis untuk pengambilan keputusan publik yang mewujudkan kepentingan umum.yang mewujudkan kepentingan umum.

Sementara sebagai etos politis, demokrasi adalah energi Sementara sebagai etos politis, demokrasi adalah energi atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk menjalankan demokrasi. menjalankan demokrasi.

DDalam hal ini, baik sebagai sistem maupun etos politis, alam hal ini, baik sebagai sistem maupun etos politis,

keduanya harus ditampilkan secara serentak dalam keduanya harus ditampilkan secara serentak dalam partisipasi demokratis. Artinya, mekanisme demokrasi tidak partisipasi demokratis. Artinya, mekanisme demokrasi tidak mungkin terjadi tanpa energi demokrasi yang mungkin terjadi tanpa energi demokrasi yang mendorongnya, dan energi demokrasi mendapat saluran mendorongnya, dan energi demokrasi mendapat saluran realisasinya dalam mekanisme demokrasi yang ada. realisasinya dalam mekanisme demokrasi yang ada.

Macam2 Persoalan Paradigma DemokrasiMacam2 Persoalan Paradigma Demokrasi

a.a. FeodalismeFeodalisme/neofeodalisme: Berbagai /neofeodalisme: Berbagai tindakan yg melecehkan persamaan di hdpn tindakan yg melecehkan persamaan di hdpn hukum, privilese, KKN, etnosentrismehukum, privilese, KKN, etnosentrisme

b.b. NeoliberalismeNeoliberalisme: Terjadi ketika hukum pasar : Terjadi ketika hukum pasar menentukan, kapitalisme dan modal lebih menentukan, kapitalisme dan modal lebih berkuasa dari urusan politikberkuasa dari urusan politik

c.c. TeknokratismeTeknokratisme: tampak dlm pembangunan : tampak dlm pembangunan yg tanpa mengindahkan sosio-kultural, yg tanpa mengindahkan sosio-kultural, ekologi dsb..ekologi dsb..

d.d. Fundamentalisme AgamaFundamentalisme Agama: terjadi ketika : terjadi ketika pandangan ttg hidup yg baik dari suatu pandangan ttg hidup yg baik dari suatu agama dipaksakan berlaku utk semua agamaagama dipaksakan berlaku utk semua agama

e.e. PrimordialismePrimordialisme: kecenderungan utk : kecenderungan utk mensubordinatif pihak lain, tertutup pd pihak mensubordinatif pihak lain, tertutup pd pihak lain.lain.

Akar Persoalan-Persoalan Partisipasi Demokratis (Pancasila)Akar Persoalan-Persoalan Partisipasi Demokratis (Pancasila)

a.a. Ketidaksamaan Ketidaksamaan StrStruukkturaltural: ada yg diidtimewakan : ada yg diidtimewakan di hadapan hukum sementara yg lain tdk. Ini bisa di hadapan hukum sementara yg lain tdk. Ini bisa diatasi dg penegakan HAM, negara hukum diatasi dg penegakan HAM, negara hukum demokratis, demokratis, civil societycivil society, pemilu yg fair, , pemilu yg fair, menghargai pluralisme menghargai pluralisme

b.b. Lemahnya otonomi individu sementara terlalu Lemahnya otonomi individu sementara terlalu kuatnya tendensi kolektivitas dalam kebudayaankuatnya tendensi kolektivitas dalam kebudayaan. . Ketidakberdayaan individu memunculkan frustrasi Ketidakberdayaan individu memunculkan frustrasi sosial belaka. Strategi utk atasi ini: membangun sosial belaka. Strategi utk atasi ini: membangun otonomi individu menuju kedewasaan (Theodore otonomi individu menuju kedewasaan (Theodore W. Adorno).W. Adorno).

c.c. Pemikiran otoritas, Pemikiran otoritas, cara berpikir indonesia cara berpikir indonesia: : ABS. Ruang publik hy mungkin berjalan secr ABS. Ruang publik hy mungkin berjalan secr bertanggungjawab manakala ada kebebasan bertanggungjawab manakala ada kebebasan berpikir sendiri.berpikir sendiri.

Demokrasi Sebagai Proses PembelajaranDemokrasi Sebagai Proses Pembelajaran Intinya adalah pemberdayaan rakyat dalam Intinya adalah pemberdayaan rakyat dalam

menentukan dan mengambil keputusan yang menentukan dan mengambil keputusan yang konstruktif bagi kepentingan publik. konstruktif bagi kepentingan publik. Pemberdayaan rakyat ini menyangkut persoalan Pemberdayaan rakyat ini menyangkut persoalan mendasar, yakni bagaimana mewujudkan mendasar, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa merendahkan kesejahteraan bersama tanpa merendahkan martabat kemanusiaan orang lain. martabat kemanusiaan orang lain.

Dalam konteks itu, demokrasi tampak sebagai Dalam konteks itu, demokrasi tampak sebagai ”means” (cara) bagaimana mengupayakan ”means” (cara) bagaimana mengupayakan penyelenggaraan kepentingan publik demi penyelenggaraan kepentingan publik demi kesejahteraan bersama dalam suatu komunitas. kesejahteraan bersama dalam suatu komunitas.

Demokrasi sebagai ”means” (cara) untuk mengorganisir Demokrasi sebagai ”means” (cara) untuk mengorganisir kehidupan bersama dalam komunitas sosial selalu diwarnai kehidupan bersama dalam komunitas sosial selalu diwarnai oleh lima gugus cirinya, yakni negara hukum, pemerintahan oleh lima gugus cirinya, yakni negara hukum, pemerintahan yang di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-yang bebas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis secara eksplisithak demokratis secara eksplisit..

Dalam konteks itu, demokrasi adalah paradigma hidup sosial Dalam konteks itu, demokrasi adalah paradigma hidup sosial yang pada prinsip menghargai perbedaan (ras, gender, yang pada prinsip menghargai perbedaan (ras, gender, kepercayaan, budaya, etnis, dan lain-lain). Perbedaan selalu kepercayaan, budaya, etnis, dan lain-lain). Perbedaan selalu dipahami dan disikapi dengan wajar sebagai fakta sosial yang dipahami dan disikapi dengan wajar sebagai fakta sosial yang mengusung nilai-nilai berupa kesetaraan hak, keadilan, mengusung nilai-nilai berupa kesetaraan hak, keadilan, kebenaran, kebebasan, tanggungjawab, dan kejujuran. kebenaran, kebebasan, tanggungjawab, dan kejujuran. Konstelasi perubahan masyarakat dalam proses Konstelasi perubahan masyarakat dalam proses berdemokrasi pun dimaknai sebagai proses belajar hidup berdemokrasi pun dimaknai sebagai proses belajar hidup bersama (bersama (learning to live togetherlearning to live together). Perspektif ). Perspektif learning to live learning to live togethertogether ini menuntut para rakyat untuk memiliki rasa ini menuntut para rakyat untuk memiliki rasa tanggungjawab dan solidaritas sosial satu terhadap yang tanggungjawab dan solidaritas sosial satu terhadap yang lainnya. lainnya.