BAB IPENDAHULUAN

Perkembangan istilah ”demokrasi” sebagai sistem politik negara, merupakan suatu bentuk tandingan bagi bentuk pemerintahan lama yang bersifat totaliter atau otokratis dan yang otoriter. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemerintahan demokrasi dihasilkan oleh ahli-ahli politik/ketatanegaraan sebagai jawaban atau jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang dialami oleh masyarakat selama ini telah ”dipaksa” menerima nilai-nilai dan sikap dan perilaku budaya yang otoriter (monarkhi/feodalis). Dalam banyak pengalaman negara yang menerapkan sistem politik otoriter, rakyat hanya dijadikan obyek pelaksanaan kekuasaan yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat banyak.

Dewasa ini, hampir semua negara-negara di dunia menamakan sistem politiknya dengan “negara demokrasi”. Namun demikian tidak semua negara mampu menterjemahkan kata demokrasi yang sejalan dengan kata perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak tanpa mengabaikan hak golongan kecil, agar tidak timbul diktatur mayoritas. Demokrasi sebagai bagian budaya dari sistem politik suatu negara akan menjadi kuat, jika bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.

Kata demokrasi akan selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga dalam perkembangannya, ada yang menggantikan istilah demokrasi dengan republiken atau partisipatori untuk menekankan peranan warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan untuk menyarankan agar peranan tersebut diperkuat. Dan dalam perkembangannya, untuk lebih memperkuat peranan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang lain, maka timbul istilah : demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan dan bahkan demokrasi menjadi sikap hidup, sehingga akan mencakup segala bidang kehidupan.

Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, perlu kita pahami bahwa istilah demokrasi bertolak dari suatu pola pikir bahwa manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan. Keinginan, aspirasi, dan pendapat individu dihargai, dan mereka diberikan hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, harapan dan pendapatnya. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Kebebasan dan keadilan ini melandasi keinginan ide atau gagasan dalam budaya demokrasi suatu bangsa.

BAB IIPEMBAHASAN

1. Pengertian DemokrasiIstilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani

“demokratia” terdiri dari dua kata, demos = rakyat dan kratos/kratein = kekuatan/pemerintahan. Secara harafiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Dalam konteks budaya demokrasi, maka rakyat berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi anutan atau dipedomani akan mampu diterapkan dalam praktik-praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, akan tetapi mampu diterjemahkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pandangan-pandangan tentang pengertian demokrasi telah banyak dikaji oleh para ahli meskipun terdapat perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan prinsip yaitu sebagai berikut :a. Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16)

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.b. Giovanni Sartori

Memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

c. International Commision of Jurist (ICJ)Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

d. Diamond dan LipsetMendefiniskan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yaitu :1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu

dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa;

2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan;

3. Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam

organisasi yang cukup untuk menjamin integratis kompetisi dan partisipasi politik

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa di dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi maka negara/pemerintah senantiasa harus mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Jadi, tiap-tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, dan sedapat mungkin berusaha memenuhi segala keinginan rakyat.

2. Bentuk-Bentuk Demokrasi1. Menurut Torres

Demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang pertama ialah, formal democracy dan kedua, substansive democracy, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat demokrasi dengan menerapkan system presidensial, atau system parlementer.

Sistem presidensial         : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandate secara langsung dari rakyat. Dalam system ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu presiden ialah kepala eksekutif dan sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden sebagai penguasa sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden sebagai penguasa sekaligus sebagaisymbol kepemimpinan Negara. Sistem seperti ini di sebagaimana diterapkan di Negara Amerika dan Indonesia.

Sistem parlementer        : Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri.Adapun kepala Negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada di tangan seorang presiden misalnya di India. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa system demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi Negara.

a. Demokrasi Perwakilan Liberal.Prinsip demokrasi ini didasarkan pada filsafat kenegaraan bahwa manusia

adalah mahluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam system dalam system demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.Menurut Held (2004: 10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema kesinambungan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Dalam demokrasi ini kelembagaan Negara melindungiserta menjamin atas kebebasan secara individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara

individual baik didalam kehidupan politik, ekonomi, social, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.

Konsekuensi dari implementasi system dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yangtidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara, bahkan berbagai kebijakan dalam Negarasangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.

b. Demokrasi Satu Partai dan KomunismeDemokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara

komunis seperti, Rusia,Cina,Vietnam,dan lainya, kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberalakan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai Negara. Dinamika pemerintahan Negara yang menganut sitem partai tunggal cenderung statis (non kompetitif) karena di haruskan menerima pimpinan dari partai dominant. Dalam system ini tidak ditoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan, maka pengertian demokrasi secara filosofi menjadisemakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasan ditangan rakyat.

2. Menurut Eric HiariejDalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah

dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/ assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut

a. Demokrasi LangsungPraktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang

berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga desa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama. Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah, semacam systemself-government, pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama. Sistem kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW,dll), referendumKelebihan Dan Kekurangan Demokrasi LangsungKelebihan :1. Menjamin kendali warga negara terhadap kekuasaan politik 2. Mendorong warganegara meningkatkan kapasitas pribadinya; misalnya

meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan pengetahuan pribadi dll3. Membuat warga negara tidak tergantung pada politisi yang memiliki

kepentingan sempit

4. Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat Masyarakat lebih dekat dengan (konflik) politik dan karenanya berpotensi melahirkan kehidupan bersama yangtidak stabil

Kekurangan :1. Sulit dioperasikan pada masyarakat yang berukuran besar 2. Menyita terlalu banyak waktu yang diperlukan warga negara untuk melakukan

hal-hal lain; dan karenanya bisa menimbulkan apatisme.3. Sulit menghindari bias kelompok dominan

b. Demokrasi PerwakilanPraktik demokrasi yang paling lebih belakangan sebagai jawaban terhadap

beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara. Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas (partisipasi warga hanya dalam waktu yangsingkat) dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung (masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri), tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas namamasyarakat. Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas, demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil yang dipilih membangun danmempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintahSistem kelembagaan:1. Para wakil rakyat yang dipilh: parlemen para pejabat Negara yang dipilih:

kepala pemerintahan dan pembantu-pembantunya, judikatif, dll.2. Pemilihan umum yang adil, bebas dan berkala3. Media massa yang membuka kesempatan bagi kebebasan berpendapat dan

kebebasanmendapatkan informasi dan pengetahuan4. Sistem asosiasi yang bersifat otonom: partai politik, organisasi massa, dll. Hak

pilih bagi semua orang dewasa dan hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Bentuk Demokrasi PerwakilanKELEBIHAN :1. Lebih mudah diterapkan dalam amsyarakat yang lebih kompleks Jarak yang

jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan

2. Mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat, merumuskan dan melaksankan kebijakan bersama

3. Memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan berada di tangan-tangan yang lebih terlatihuntuk itu

Kekurangan :1. Mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan

dengankepentingan masyarakat.

2. Demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapidemokrasi langsung.

3. Cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari (konflik) politik; dan karenanya mendorong komporm  

c. Demokrasi Permusyawaratan1. Bentuk demokrasi paling kontemporer; dipraktikan pada masyarakat yang

kompleksdan berukuran besar, bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek partisipasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan.

2. Memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat:kedaulatan: kedaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan, mendiskusikan dan mendebatkan isu-isu bersama atau dalam

3. Menentukan apa yang pantas dianggap isu bersama, demokratis tidaknya sebuahkebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan perdebatan (baca: permusyawaratan) yang melibatkan masyarakat luas.

4. Ada pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. Tapi pemisahanyang lebih penting adalah antara Negara dan masyarakat sipil. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat sipil merupakan tempat berlangsungnya “permusyawaratan”

5. Selain itu ada juga pemisahan antara wilayah public dan wilayah privat. Wilayah public adalah wilayah “permusyawaratan; wilayah privat adalah wilayah tenpat seseorang memikirkan apa isu yang penting dan kenapa isu itu perlu dibicarakan, didiskusikan dan didebatkan secara publik.

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Bentuk Demokrasi PermusyawaratanKelebihan :1. Memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk terlibat dalam

proses pembuatan kebijakan; tanpa mendekatkan mereka dengan (konflik) politik Mendorong warganegara untuk selalu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan selalumemperkaya diri dengan pengetahuan tentang perkembangan masyaraktnya

2. Mendorong warganegara untuk selalu memikirkan kepentingan bersama Memerlukan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan sarana komunikasi yang modern

Kekurangan :Dalam praktiknya permusyawaratan sulit menghindari kecenderungan

elitisme. Sulit mengharapkan setiap warga negara memiliki kepedulian politik yang sama dansetara.

Jenis-jenis Pemerintahan Demokrasi di DuniaSecara resmi, demokrasi sudah dijadikan dasar bagi kebanyakan

pemerintahan negara-negara di dunia. Namun dalam perwujudannya, terdapat

bermacam-macam jenis demokrasi menurut kondisi dalam negeri negara yang bersangkutan. Jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia saat ini adalah:

1. Demokrasi Presidentil.Demokrasi presidetil disebut juga sebagai demokrasi presidensial. Dalam

demokrasi presidensial, orang-orang yang menjalankan pemerintahan (para menteri dalam susunan kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada presiden karena yang memilih menteri-menteri itu adalah presiden.

Negara yang menganut sistem demokrasi presidensial antara lain negara Pakistan pada masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun 1960. Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga sekarang juga menjalankan demokrasi presidentil.

2. Demokrasi Parlementer.Dalam demokrasi parlementer, orang-orang yang menjalankan

pemerintahan (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen dan kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet bertanggungjawab kepada badan legislatif. Kabinet harus mendapat kepercayaan dari DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

Negara yang menjalankan demokrasi parlementer dalam pemerintahan mereka antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (tahun 1950 sampai 1959).

3. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan.Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan hampir sepenuhnya

diterapkan di negara Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada setiap badan dibatasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Antar lembaga negara bekerja dengan saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif rakyat.Referendum adalah pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana

pemberlakukan undang-undang. Sistem demokrasi melalui referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap wilayah administratif di Swiss disebut sebagai kanton.

Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang masing-masing kanton memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktek demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif.

Referendum obligator atau referendum wajib adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan untuk suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undang-undang lain yang dianggap penting. Sedangkan referendum fakultatif adalah pemungutan suara rakyat mengenai rencana undang-undang yang tidak diharuskan, kecuali jika pada masa tertentu setelah rencana undang-undang itu diumumkan sejumlah rakyat meminta diadakan referendum kembali.

Demokrasi KomunisDemokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama

pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yangrasional dan nyata.

Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Awalnya komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkanburuh. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialismesebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasidemokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut antiliberalisme.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.

Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang dalam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.

Berikut ini adalah persamaan Indonesia dengan negara komunis pada umumnya.3. Sistem pemerintahan dengan Single Party.

4. Mengharamkan kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk membentuk partai baru, pooling apalagi referendum.

5. Menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaan sang Single Party.

6. Memiliki backing dari pihak militer yang sangat kuat dan selalu berusaha ikut campur dalam urusan pemerintahan.

7. Komunis: tidak boleh beragama, Indonesia: boleh beragama (tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama),

8. Paling jago kalau disuruh propaganda.Contohnya ngomong terus dari pagi sampai paginya lagi. Seluruh siaran TV diharuskan menyiarkan Laporan Khusus, Sidang Umum, Rapat Paripurna, Penjelasan Menteri Penerangan dan lain sebagainya yang tidak berisi dan sekali lagi hanya Propaganda dan janji muluk-muluk.

Selain itu, Komunis murni melarang :1) adanya kepercayaan kepada Tuhan YME,2) membenci kelompok intelektual dan cendekiawan,3) mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh dan petani.

Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis). Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi di Amerika Serikat.

A. Asas Demokrasi LiberalKapitalisme yang menjadi ideologi dalam pemerintahan demokrasi liberal

berdiri atas akidah sekulerisme. Akidah sekulerisme adalah memisahkan agama dari kehidupan(pemerintahan dan politik). Atas asas tersebut mereka menganggap bahwa pembuat aturan/hukum di masyarakat adalah manusia, bukan yang lainnya.Rakyat dalam demokrasi liberal dianggap sebagai sumber hukum. Kemudian rakyat jugalah yang membuat perundang-undangan untuk kepentingan mereka sendiri.

B.  Konsep Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal memiliki konsep-konsep yang sangat menonjol

diantaranya dalah :1) Individualisme.

Demokrasi Liberal yang ideologinya adalah kapitalisme memandang bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. Ideologi kapitalisme ini tidak memprioritaskan pandangannya ke masyarakat sebagai satu kesatuan utuh.

Pemerintah selaku pelaksana amanah kekuasaan dari rakyat harus bisa menjamin seriap individu agar bisa menyalurkan seluruh kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani. Setiap individu dalam demokrasi liberal bisa memaksimalkan keinginan dan kemauannya secara bebas tanpa batasan apapun.

2) Kebebasan.Kebebasan atau liberalisme menjadi hal yang sangat pokok dalam

demokrasi liberal. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan ketentraman bagi setiap rakyat di lingkungan khusus maupun umum. Hak Asasi Manusia juga harus dijaga dari gangguan pihak manapun.

Kebebasan berakidah (bebas memilih agama dan keyakinan sesuai dengan kehendak) dan kebebasan ekonomi adalah 2 kebebasan yang dibangga-banggakan dalam demokrasi liberal. Setiap individu berhak untuk berpidah-pindah agama. Dalam roda perekonomian setiap individu berhak mengelola semua kepemilikan, bahkan sumber air atau sumberdaya alam berhak dikelola atau dimonopoli oleh individu.

3) Kesetaraan.Demokrasi liberal yang memiliki akidah sekulerisme memandang bahwa

setiap manusia memiliki kesetaraan dalam semua hal, baik mengenai hak dan kewajiban. Kesetaraan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat atau yang lainnya.

C. Komponen Khusus Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal memiliki beberapa komponen khusus sebagai berikut:1. Kontrol terhadap negara, keputusan-keputusan dan alokasi-alokasi sumber

dayanya dilakukan secara faktual maupun teoritik oleh para pejabat publik yang terpilih. Dalam hal ini kekuasaan militer berada di bawah subordinasi para pejabat sipil yang terpilih.

2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional dan faktual, oleh kekuasaan otonom institusi-institusi pemerintahan lain (seperti peradilan independen, parlemen dan mekanisme-mekanisme akuntabilitas horizontal lainnya).

3. Selain hasil pemilu tidak dapat diprediksi, suara oposisi yang signifikan dan peluang bagi setiap partai untuk memerintah, demokrasi liberal juga mengakui hak kelompok yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalisme untuk membentuk partai dan mengakui pemilu.

4. Demokrasi liberal tidak melarang kelompok-kelompok minoritas kultural, etnik, agama dan lainnya untuk mengungkapkan kepentingannya dalam proses politik atau untuk berbicara dengan bahasanya dan mempraktikkan budayanya.

5. Di luar pemilu dan partai, warga negara mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai mereka, termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen.

6. Demokrasi liberal menyediakan sumber-sumber informasi alternatif (termasuk media independen) agar warga negara memiliki akses yang tidak terkekang secara politik.

7. Setiap individu juga memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan menyampaikan petisi.

8. Setiap warga negara memiliki kedaulatan yang setara di hadapan hukum (walaupun bisa dipastikan setiap warga negara tidak memiliki kedudukan yang setara dari segi pemilikan sumber-sumber daya politik).

9. Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan yang independen dan tidak diskriminatif, yang keputusan-keputusannya ditegakkan dan dihormati pusat-pusat kekuasaan lainnya.

10. Rule of law melindungi warga negara terhadap penahanan yang tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepantasnya dalam kehidupan pribadi baik oleh negara maupun oleh kekuatan terorganisasi non-negara dan anti negara.

Penerapan Demokrasi Liberal di Negara MajuDemokrasi telah diterapkan di negara-negara Eropa sejak awal abad 18. Di

antara negara-negara terebut adalah Perancis, Inggris, dan Jerman. Sehingga dapat kita ketahui dalam sejarah bahwa ketiga negara itulah (selain amerika) yang menjadi pelopor diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi liberal di negara-negara di seluruh dunia.

Di awal penerapan, demokrasi liberal mendapatkan sambutan positif dan optimis dari seluruh kalangan masyarakat baik dari yang kaya maupun yang miskin. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan demokrasi liberal ternyata justru membuat para pemilik modal semakin memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini dikarenakan tidak setiap orang bisa mendapat jabatan di pemerintah, hanya orang yang kaya atau disokong dana saja yang bisa melakukan kampanye dan kegiatan politik.

Mereka para kapitalis akhirnya menjadi pemerintah di sistem pemerintahan demokrasi liberal sebagai alat untuk mencari kekayaan. Para politisi dan kapitalis saling bekerjasama untuk melancarkan kepentingannya masing-masing. Sehingga politik dalam negeri negara-negara maju tersebut kental akan nuansa ekonomi dan manfaat serta keuntungan.

Demokrasi di Amerika Serikat

A. Sejarah Demokrasi di Amerika SerikatAkar sosial demokrasi AS berasal dari rasa kesataraan para kaum imigran

Eropa di pesisir New England. Dalam perkembangan sejarahnya, Amerika Serikat merupakan negara yang terbentuk dari kumpulan imigran dari Eropa yang lari dari kekuasaan feodal. Menurut Tocqueville (dalam Stone dan Menhell, 2005), dalam sistem feodal sebelumnya semua anggota masyarakat diikat oleh jejaring yang sudah baku, dalam sistem baru Amerika Serikat, Individualisme menjadi pilihan. Dalam sistem baru ini, para individu menjadi diri yang bebas, komunalisme berganti dengan Individualisme. Persamaan menjadi basis dari sistem masyarakat di Amerika serikat.

Anglo-Amerika adalah bangsa pertama yang cukup senang untuk menyingkirkan kekuasaan absolut, mereka mendapatkan kesempatan ini berkat keadaan, asal ususl, kecerdasan dan perasaan moral mereka, yang menjaga kedaulatan rakyat.

Demokrasi Amerika Serikat menganut sistem pluralisme. Teori pluralisme menyatakan bahwa sistem politik Amerika Serikat tersusun atas sejumlah kekuatan yang masing-masing berdiri sebagai sebuah kelompok. Model demokrasi pluralis (pluralist model of democracy) bahkan menafsirkan istilah demokrasi sebagai ‘pemerintahan oleh orang banyak’ (government by the people), dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemerintahan yang beroperasi atas dasar kepentingan-kepentingan setiap warganya.

Hal ini memang ditopang oleh Konstitusi Amerika yang menjadi legitimasi dari pluralisme. Empat gagasan politik yang menjadi pilar Konstitusi 1787 adalah:

1. Republikanisme yang bersumber dari pemikiran Aristoteles yang ingin memadukan sistem demokrasi langsung ala Yunani dengan sistem oligarki,

bahwa pemerintahan Amerika merupakan kumpulan individu terpilih yang oleh rakyat diserahi kedaulatan dan kekuasaan untuk mengatur demi kebaikan dan kepentingan bersama.

2. Federalisme yang bersumber dari pemikiran para founding fathers Amerika yang membagi kekuasaan secara vertikal dari pemerintahan pusat/federal, negara bagian, dan lokal.

3. Separation of powers yang bersumber dari pemikiran John Locke dan Charles-Louis de Secondat Montesquieu bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan untuk setiap tingkat pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal) dipecah lagi menjadi beberapa cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

4. Checks and balances yang bersumber dari pemikiran Henry St. John Bolingbroke dan William Blackstone. bahwa masing-masing cabang dan tingkat pemerintahan diwajibkan untuk senantiasa saling mengawasi dan mengontrol.

B. Ciri-Ciri Demokrasi Amerika1. Warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan.

Ciri-ciri utama masyarakat AS adalah negara dimana warga negaranya suka berkumpul hal inilah yang menjadikan Amerika disebut sebagai negara yang memiliki tatanan sosial yang bersifat demokratis. Orang-orang Amerika Serikat dari segala usia kondisi, dan kecenderuangan senantiasa membentuk perkumpulan. Perkumpulan bukan hanya perkumpulan serikat pegawai, namun juga perkumpulan agama, dan komunitas hiburan. Orang Amerika membentuk perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun geraja dan lain lain.

2. Agama berbaur dengan kebiasaan bangsa.Mengingat masyarakat Amerika sering berkumpul dan salah satunya adalah berkumpul dalam aktivitas keagamaan, hal ini menurut Tocqueville dalam menunjukkan bahwa Amerika merupakan negara yang agamis. Agamalah yang melahirkan masyarakat Anglo-Amerika. Dengan demikian, di Amerika Serikat agama berbaur dengan kebiasaan bangsa itu dan bersatu dengan rasa patriotisme.

3. Aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup.Menurut Tocqueville di Amerika Serikat, aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup masyarakatnya. Sehingga tingkatan dan perbedaan status sejak lahir secara logis menjadi tidak ada, sehingga posisi individu sama dengan individu lainnya. Hal ini mengakibatkan negara cenderung membentuk sebuah tirani baru, yaitu tirani mayoritas. Dalam sistem masyarakat di AS menurut Tocqueville, unsur-unsur aristokrasi selalu lemah saat kelahiran manusia di sana. Sebaliknya, prinsip demokrasi telah memperoleh begitu banyak kekuatan seiring dengan perkembangan waktu, peristiwa dan produk hukum.

4. Yang kuat yang menjadi pemimpin.Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, masyarakat aristrokrasi senantiasa berisi sejumlah kecil warga yang kuat dan kaya, dan masing-masing mampu merampungkan pekerjaan besar sendirian. Dalam masyarakat aristokrasi, orang tak perlu bergabung untuk bisa bertindak karena mereka sangat terikat bersama. Setiap warga yang kaya dan kuat senantiasa berpeluang menjadi pemimpin perkumpulan wajib, dimana para anggotanya dituntut patuh dengan keputusan yang dirancang.

Hal ini berbeda dengan prinsip tatanan sosial warga AS. Menurut Tocqueville di negara demokratis, semua warganya independen dan lemah. Mereka nyaris tidak dapat berbuat apapun sendirian, dan tiada seorang pun yang dapat menuntut sesamanya untuk mengulurkan bantuan. Dengan demikian, tidak ada perintah untuk membantu sesama. Negara demoraktis harus dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang mempunya prinsip empati dan saling membantu dengan sukarela. Hal ini lebih lanjut akan menjadi masalah besar sekaligus tantangan besar bagi setiap negara demokrasi, yang mana nantinya akan menjadikan negara tersebut Individualis atau corperatif.

5. Individulais sangat kuat.Dengan demikian, dalam kehidupan sosialnya, Amerika Serikat memperlihatkan fenomena yang paling luar biasa. Orang hidup disana dinilai berdasarkan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran. Lebih lanjut dalam hal ini, sistem persamaan dalam konteks masyarakat komersial cenderung membuat individu hanya mencari kebahagiaan sesaat, bersaing mencari kebahagiaan sesaat, dan bersaing mencari keuntungannya sendiri. Masyarakat akan berisi manusia tanpa keagungan aristrokrasi. Yang terpenting adalah perdamaian dan kesejahteraan dan sebuah siituasi di mana anggota-anggotanya dapat bekerja dengan tenang mencari hidup dan kebahagiaan.

Dengan plus dan minus yang dimiliki oleh negara yang menganut sistem demokrasi, budi pekerti masyarakat Amerika Serikat adalah menjadi sebab nyata yang menjadikan satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh AS mampu mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

C. Hukum Demokrasi di Amerika SerikatAdanya demokrasi di Amerika Serikat selain menyebabkan rakyat lebih

mementingkan kesenangan sesaat, selain itu orang juga enggan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, namun memperlihatkan rasa iba akan sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum yang ada. Amerika serikat

pada abad ke 19 hampir menghapuskan semua hukuman berat penuh dari kitab pidana mereka. Berkaitan dengan hal hukum tersebut, dikarenakan warga AS dalam hak istimewa tidak lebih unggul dari pada warga lainnya, akan berdampak pada anggapan setiap individu warga negara bahwa mereka tidak harus mematuhi atau menghormati warga negara yang lain, mereka hanya bersatu dalam urusan pengadilan, pemerintahan, dan urusan urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama.

Orang Amerika yang begitu bersemangat untuk berkumpul dalam rapat politik dan sidang pengadilan, sebaliknya dapat memisahkan diri dari lingkaran-lingkaran kecil untuk menikmati kehidupan pribadinya. Setiap orang mengakui bahwa setiap warga negara adalah sederajat, namun mereka hanya sedikit saja rela untuk menerima teman sebagai tamu.

D. Keuntungan Demokrasi di AmerikaDemokrasi Amerika memiliki keuntungan-keuntungan yang menyebabkan

Amerika Serikat menjadi negara demokrasi yang maju, yaitu berasal dari 3 fator. Faktor tersebut adalah :

a. faktor geografi,b. sistem politik dan,c. faktor adat-istiadat.Dalam masalah geografi, Amerika adalah benua baru yang menjanjikan

kecukupan dan kemakmuran dari para penduduknya. Penduduk Amerika tidak khawatir dengan adanya tekanan berarti dari bangsa lain.

Sistem Amerika Serikat menganut sistem federasi, dimana keputusan-keputusan tidak diambil oleh pemerintah pusat namun terdesentralisasi kepada pemerintah lokal, sehingga warga negara menjadi terakomodasi dan dapat memenuhi keinginannya melalui penyampaian pada pemerintah federal masing-masing negara bagain. Sistem ini pulalah yang mendorong semangat partisipatoris di AS. Tocqueville mengamati bahwa masyarakat AS terlibat pada acara-cara sosial, perkumpulan-perkumpulan keagamaan dan politik. Semangat seperti tersebut diatas merupakan alat counter-balance yang positif terhadap kecenderungan negatif yang melekat pada demokrasi dan sistem persamaan.

Akibat tidak langsung dari sistem desentralisasi dan federasi adalah adanya sistem politik yang berbentuk Uni. Di AS, kepentingan warga negara mendapatkan perhatian dalam bentuk Uni, sehingga warga negara menjadi terikat kepadanya. Subjek dari Uni bukanlah negara-negara bagian, melainkan dari warga negara biasa. Terlepas dari keuntungan yang dimiliki oleh Uni yang bersatu dalam sistem federal, menurut Tocqueville, konstitusi AS memiliki masalah dikarenakan rumitnya perangkat yang digunakan.

E. Masalah dalam Tatanan Demokratis Amerika Serikat

Amerika adalah negara dimana prinsip kesetaraan dalam hak lahir dan kepemilikan bergabung dengan paham dan tujuan warga negara AS yaitu kebebasan. Ketika setiap masyarakat tidak berbeda satu sama lain, tiada seorangpun yang dapat menjalankan tirani, manusia akan bebas secara sempurna. Menuju keadaan ideal inilah negara demokratis terarah. Oleh karena itu, kesetaraan akan mencapai tingkat terjauh, nantinya akan dikacaukan dengan kebebasan. Menurut Tocqueville menyatakan bahwa, pada prinsipnya, kesetaraan dan kebebasan adalah dua prinsip yang berbeda. Dan inilan yaang menurut Tocqueville menjadi masalah bagi negara demokratis. Individualisme Amerika akan membawa negara tersebut kejurang kebebasan yang nantinya menjadikan antar warga negara menjadi tidak setara, dalam hal ekonomi, pendidikan dan partisipasi politik. Meskipun dalam hal ini, negara demokratis terlebih AS, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap warga negaranya.

Diantara negara demokratis dimana setiap warga negara setara, tak ada ikatan ikatan nyata yang menghubungkan orang bersama, atau membuat orang diam diposisi mereka. Tidak ada individu yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah, tidak ada individu yang menuntut untuk patuh. Namun setiap orang yang merasa memiliki pendidikan dan sumber daya, mungkin memilih jalannya sendiri dan bergerak terpisah dari sesamanya.