demokrasi insyallah

5/24/2018 DEMOKRASI insyallah

1/17

DEMOKRASIBy : D3 TL 2B

Alief Geigy Gumilang

Putri Rizki Kusumaningrum

Wasito Trio Pamungkas


2/17

Demokrasi konstitusional

Demokrasi parlementer

Demokrasi terpimpin

Demokrasi pancasila

Demokrasi Rakyat

Macam- macam demokrasi


3/17

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asaskekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat,

yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkankebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia danberkesinambungan

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukanoleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak,tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukandengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangatkekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Demokrasi Pancasila


4/17

pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan

adanya penghargaan atas HAM serta perlindunganhak minoritas.

demokrasi Pancasila merupakan kompetisiberbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

ide-ide yang paling baik akan diterima, bukanberdasarkan suara terbanyak.

Ciri demokrasi Pancasila


5/17

Pemilihan Umum(Pemilu) adalah proses memilih

orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu Pemilu merupakan salah satu usaha untuk

memengaruhi rakyat secara persuasif (tidakmemaksa) dengan melakukan

kegiatan retorika, public relations, komunikasimassa, lobby dan lain-lain

PEMILU ( Pemilihan Umum )


6/17

Pemilu merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi,

oleh karena itu pemilu adalah gerbang perubahan untukmengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memilikikemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untukperbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. KarenaPemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita

patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalamseluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakatperlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suarayang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai pentingbagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.

Pemilu dan Demokrasi


7/17

SUDAH EFEKTIFKAH PEMILUSEKARANG INI ?


8/17

Sistem pemilu yang dianut dan diterapkan di

Indonesia saat ini telah memperlihatkan dampaknegatif yang sangat signifikan. Memang, sistempemilu sekarang ini sangat bebas dan terbuka, namunsusungguhnya berorientasi pada budaya

transaksional. Karena itu, muncul pendapat untukmengubah sistem pemilu agar lebih sehat lagi.


9/17

Pelanggaran Administrasi

Tindak Pidana Pemilu

Macam-Macam Pelanggaran PemiluMenurut UU No. 10 Tahun 2008


10/17

Pelanggaran AdministrasiPasal 248 UU Pilleg dan Pasal 191 UU Pilpres, mendefinisikan perbuatan yangtermasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadapketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana

pemilu dan ketentuan lain yang diatur Peraturan KPU. Dengan demikianmaka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagaitindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya ; tidak memenuhisyarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye,tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilumelanggar kewajiban dan larangan.

Tindak Pidana PemiluPasal 252 UU Pilleg dan Pasal 195 UU Pilpres, mengatur tentang tindakpidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsurpidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemiludiancam dengan sanksi pidana.

Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengajamenghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikanhak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya,maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembagapenegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.


11/17

Sebenarnya di Indonesia sudah ada pasal-pasal yangmengatur tentang pelaksanaan pemilu dan juga sanksiapabila terjadi pelanggaran. Tetapi pada praktiknyapelanggaran tetap saja dilakukan, contohnya banyak sekali

kasus money politic yang tidak berujung keadilanya. Hal initerjadi dikarenakan lemahnya pengawasan, pemilih yangtidak bijaksana, serta kesalahan sistem.


12/17

Kinerja dari Banwaslu atau Badan Pengawas Pemilu

perlu di pertanyakan apakah kinerja yang telahmereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur atausudah sesuai dengan amanah yang di percayai rakyatkepada mereka agar mengawasi Pemilu sesuai

dengan aturan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masihbanyak penegak hukum yang melanggar hukum,sungguh permasalahan itu sangat memukul bangsaIndonesia.

Pengawasan


13/17

Pemilih di Indonesia kini adalah pemilih intelektual dan

pemilih transaksional Pemilih intelektual

Pemilih yang memilih berdasarkan pemikiranya tentang visidan misi ataupun ketertarikanya dengan calon pemimpintertentu dalam sisi memabangun daerah.

Pemilih transaksionalPemilih yang memilih pemimpinya dengan maksud atauembel-embel materi atau uang, dalam praktiknya disebutmoney politik

Pemilih


14/17

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan suara

terbanyak berbasis individu sebagai pemenang bagicaleg yang akan terpilih nantinya. Hal ini akanmembuat caleg akan bersikap pragmatis hanya untuksekadar memenangkan pemilu tanpa melihat

kepentingan rakyat. Selain itu, Ini jelas bertentangandengan UUD 1945 pasal 22 ayat 3 yang lebihmenekankan pada kepartaian, dan bukannya personalcaleg.

Sistem Pemilu


15/17

Hal-hal yang telah disebutkan tadi menunjukan

ketidakefektifan pemilu apabila ketiga hal utama tersebuttidak segera dibenahi. Selain itu faktor-faktor tersebut jugabisa mencederai nilai-nilai demokrasi, dimana suara yangharusnya diberikan rakyat tapi dengan fakta-fakta tersebutsuara justru dapat dengan mudah dibeli oleh calon

pemimpin bangsa.


16/17

Oleh karena itu yang pertama kali perlu dirubah adalah sistem daripemilu itu sendiri, karena baik buruknya pelaksanaan tergantung darisistem, sistem semestinya dikembalikan sesuai dengan UU 1945 yanglebih menekankan pada kepartaian, dan untuk mengimbanginya perluditambah peraturan untuk verifikasi parpol yang harus diperketat,hingga hanya ada 2-3 parpol saja dalam setiap gelaran pemilu. Hal iniuntuk memudahkan masyarakat dalam memilih, sehingga masyarakatdapat mengenal calon pemimpinya. Setelah itu perlu adanyapengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari pihak yangberwenang, agar pemilu berjalan pada rel peraturan yang berlaku.Karena dengan efektifnya sebuah pemilu maka akan menghasilkanpemerintahan yang efektif dan lebih baik pula


17/17

TERIMA KASIH

demokrasi insyallah

Documents