DEMOKRASI INDONESIA

Oleh:

Hawin Marlistya P. (110210152001)

Insani Mahardika (110210152007)

DEM

OK

RA

SI

IND

ON

ES

IA

Demokrasi

Demokrasi Menurut UUD 1945

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi

demos = rakyat cratos/cratein = kekuasaan atau pemerintahan

Suatu bentuk pemerintahan negara yang kekuasaannya dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat.

(Abraham Lincoln) Abraham Lincoln(1809-1865)

“menegakkan kembali asas-asas negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara Institusional”

Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara (the founding father), telah menetapkan NKRI sebagai negara yang menganut paham demokrasi.

Seiring perjalanan waktu, paham demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan yang menyebabkan di amandemennya UUD 1945 seperti saat ini.

SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia

Masa Revolusi ( 1945 – 1950 )

Masa Orde Lama

Masa Demokrasi

Liberal (1950 – 1959)

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Masa Orde Baru (1966 –

1998)

Masa Reformasi {1998 –

Sekarang)

Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi ( 1945 – 1950 )

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik.

Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

Dominannya partai politik Landasan sosial ekonomi

yang masih lemah Tidak mampunya

konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:Dominasi PresidenTerbatasnya peran partai

politikBerkembangnya pengaruh PKI

Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan

tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pengakuan HAM yang terbatas Tumbuhnya KKN yang merajalela

* Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 –

Sekarang).

*Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

*Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesiabentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensiil. Namun, dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila.

Demokrasi Liberal, kondisi ini ditunjukkan adanya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Selain itu, terjadi penyalahgunaan konstitusi Republik Indonesia Serikat

dan UUDS

Demokrasi Terpimpin, kecenderungan sistem pemerintahan kearah otoriter dimana presidan merupakan seorang yang

memiliki kuasa penuh untuk mengambil keputusan.

Demokrasi Pancasila telah Terlaksana namun Belum Optimal masih banyak ketakutan yang terdapat

dalam tubuh masyarakat terhadap pemerintah

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemen yang lebih diutamakan.

Dampak Kurang Optimalnya Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Terjadi banyak penyelewengan kekuasaan

Masyarakat semakin jauh dari hak sebagai pemilik kekuasaan tertinggi

Mulai memudarnya kepercayaan terhadap pemerintah

Banyak terjadi kasus yang berbau SARA

Program kerja pemerintah tidak bisa optimal dijalankan

Harus ada sosialisasi terhadap

masyarakat untuk sadar demokrasi

Dibentuknya agen mediasi yang mampu

mempertemukan antara

dewan perwakilan dan

masyarakat

Membubarkan kelompok organisasi

yang cenderung

menimbulkan konflik berbau

SARA

Pendidikan Demokrasi

harus diwajibkan

untuk dipelajari di berbagai

jenjang pendidikan

Memberikan pelindungan

dan sikap terbuka

terhadap masyarakat

Upaya yang Harus Dilakukan agar Demokrasi Berjalan Optimal