1

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAFTAR ISI 1 PENDAHULUAN

A. B. C. D. E.

DEFINISI LAKIP FUNGSI LAKIP TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN YANG BAIK 1. 2. 3. KETENTUAN UMUM KETENTUAN KHUSUS FORMAT LAKIP 1) PENGANTAR 2) IKHTISAR EKSEKUTIF 3) BAB I PENDAAHULUAN 4) BAB II RENCANA STRATEGIS LIPI TAHUN 2005-2009 5) BAB III KINERJA LIPI 6) BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI 7) BAB V PENUTUP 8) LAMPIRAN 4. KERANGKA EVALUASI PENGUKURAN KINERJA 5. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT) 6. PENETAPAN KINERJA 7. HUBUNGAN ANTAR FORMULIR 8. INDIKATOR KINERJA

1 1 2 3 3 4 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 17 18 19 21

LAMPIRAN

2

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan recana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. A. DEFINISI LAKIP LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menetukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan. B. FUNGSI LAKIP LAKIP dapat berfungsi sebagai : a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi. b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat.

c. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudankewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya/pemberi wewenang,

3

yang

akhirnya

bermuara

kepada

Presiden

untuk

selajutnya

menjadi

pertanggungjawaban kepada masyaratakat (public accountability).

d. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip goodgovernance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapainnya berkaitan dengan mandat yang yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manjerialnya;

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arahperbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan peperundangundangan yang berlaku, dalam rangka pelaksnaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas. Kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilainilai akuntabilitas di lingkungn instansi tersebut;4

c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

d. Mendorong

instansi

pemerintah

untuk

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peratueran perundang-undangan yang berlaku, kebijakan ynag transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat; e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, lingkungannya. D. KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK Laporan akan dikatakan bermanfaat apabila telah dapat menyajikan informasi yang kredibel kepada penggunanya. Dengan informasi yang kredibel tersebut, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusannya yang terbaik. Terdapat empat karakrteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai yakni : Dapat dipahami, Relevan, Handal, dan Dapat diperbandingkan. efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan

E. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN YANG BAIKPenyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:

1. Prinsip

lingkungan

pertanggungjawaban.

Hal-hal

yang

dilaporkan

harus

proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip pengecualian/prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting danrelevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip perbandingan. Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang5

dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit/instansi lain.

4. Prisip akuntabilitas. Mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah halhal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan rencana.

5. Prisip manfaat, yaitu menfaat laporan harus lebih besar dari pada biayapenyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 1. KETENTUAN UMUM

1.

Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

3.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

4.5.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

6

jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. 7. 8. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /APBN atau APBD.

9.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

10.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Akuntabilitas pemerintah Kinerja untuk adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

11.

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 12. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah Unit instansi pemerintah Pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. 13. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah Pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.

14.

Entitas

Akuntabilitas dan

Kinerja

Kementerian data

Negara/Lembaga tingkat

adalah

kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, negara/lembaga. pelaporan kinerja kementerian

7

15.16.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengolahan keuangan kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transsaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

17.

Pengukuran Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambunganuntuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuanyang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untukmemberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi Pembandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan : - Kinerja nyata yang direncanakan - Kinerja tahun-tahun sebelumnya POSISI PENGUKURAN KINERJA DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan Strategis (Renstra, Renja) Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (LAKIP) Pelaporan Kinerja (LAKIP)8

Pengukuran Kinerja (instrument : IK)

2. KETENTUAN KHUSUS 1. Evaluasi terhadap kinerja di masing-masing satuan kerja dan kedeputian dilakukan secara berjenjang, dari tingkat satuan kerja sampai pada tingkat kedeputian/LIPI. Ketua PME agar melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di setiap satuan kerja, dan hasil dari evaluasi tersebut disampaikan ke Inspektorat LIPI dengan mengisi format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), serta menguraikan capaian yang strategis dari output yang dihasilkan.

2.

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah dibuat Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI. RKT dan PK yang dimaksud adalah RKT yang telah dikirim ke Kementerian PAN pada awal pelaksanaan anggaran PK (bulan Maret 2009).

3.

Masing-masing kedeputian/PME kedeputian agar menentukan capaian kinerja strategis yang telah dicapai oleh Satuan kerja, baik itu berupa output maupun outcome yang dapat menentukan keberhasilan program/sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRALIPI. (dijelaskan di dalam BAB.III Format LAKIP).

4.

Kegiatan lain yang tidak masuk ke dalam capaian strategis (BAB. III dalam format LAKIP) dimasukan kedalam BAB. IV mengenai Evaluasi Kinerja, dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalannya, gunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai lampirannya. format

5.

Evaluasi kedua akan dilakukan di Inspektorat-LIPI bersama-sama dengan Ketua PME masing masing Kedeputian, serta beberapa peneliti senior, yaitu mengevaluasi hasil kinerja di tiap-tiap satuan kerja dengan cara mengukur, menganalisa, mengidentifikasi serta mengklasifikasi semua kegiatan ke dalam sasaran/program yang telah ditetapkan dalam RKT/RENSTRA.

9

3. FORMAT LAKIP 1) PENGANTAR Bagian ini menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh satuan kerja, kemudian dasar hukum kewajiban pembuatan lakip, kemudian

dikemukakan pula capaian-capaian yang telah berhasil dan bila perlu dibndingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya agar ada korelasi darii tiap-tiap capaian. 2) IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini disajikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sejauhmana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Satker tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Menyajikan pula kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam kurun waktu 1 tahun. Menguraikan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendal-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang. Menguraikan pula secara ringkas mengenai beberapa capaian kinerja dari indikator kinerja utama yang dapat menggambarkan antara realisasi dan target (alangkah baiknya dalam bentuk tabel).

3) BAB I PENDAHULUANPada Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar belakang, Tugas dan Fungsi Instansi, Struktur Organisasi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Sistematik Penyajian. 3.1 Latar Belakang Menjelaskan 3.2 mengenai kedudukan satker dan peraturan yang mewajibkan membuat lakip sebagai pertanggungjawaban instansi. Tugas dan fungsi instansi Menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi dan tata cara kerja. 3.3 Struktur Organisasi

10

Menguraikan dan menjelaskan struktur organisasi serta tatacara kerja instasnsi tersebut dalam sebuah bagan dan menuraikan tugas dan kewnangannya. 3.4. Sistematik penyajian LAKIP Bagian ini menjelaskan sistematik penyajian laporan kinerja dalam kurun satu tahun, yang terdiri dari Pendahuluan, Kebijakan-kebijakan yang akan dicapai, rencana strategik atau rencana kinerja (menyajikan gambaran secara singkat mengenai sasaran utama yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan dan dikaitkan dengan capaian visi dan misi instansi) alangkah baiknya diuraikan satu persatu dimulai dari arah kebijakan, program utamanya, program turunannya serta kegiatan pokok. 3.5. Rencana Kinerja Adalah rencana kegiatan per-tahun yang direncanakan 3.6. Penetapan Kinerja Pernyataan/perjanjian mengenai pelaksanaan DIPA

4) BAB II RENCANA STRATEGIS LIPI TAHUN 2005-2009Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Muatan Renstra

4.1. Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran)

4.2. Renstra mempertimbangkan kondisi saat ini (Nilai-nilai luhur, analisisdan Misi organisasi) 4.3. Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program) 4.4. Memuat ukuran keberhasilan (Indikator kinerja) 4.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2009

4.6. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2009.

11

FORMULIR RENCANA STRATEJIK RENCANA STRATEJIK TAHUN : INSTANSI VISI MISI : : : FORM RS* TUJUAN URAIAN 1 SASARAN URAIAN 2 INDIKATOR 3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN 4 PROGRAM 5 KETERANGAN S/D

6

5) BAB III KINERJA LIPI Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja masukan, indikator keluaran dan indikator outcome (hasil). Juga menguraikan mengenai hasil capaian kinerja yang strategis dari berbagai output atau outcome yang dihasilkan dari masingmasing satuan kerja. Capaian kinerja kemudian diukur dengan menggunakan indikator tersebut, dimana hasil pengukuran tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

6) BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASIPada bagian ini diuraikan dan dijelaskan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dialami dan langkan yang telah diambil. Sebaiknya untuk tiap program dibuat dalam bentuk tabel. Analisis capaian kinerja yang akan dilakukan disajikan dalam tabel pula Penjelasan mengenai

dengan menyebutkan target serta realisasinya, kemudian menjelaskan keberhasilan serta kegagalan program tersebut. yang menunjang sasaran atau program tersebut.12

pencapaian sasaran atau program harus disertakan pula kegiatan-kegiatan

Dalam uraian lain disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi.

PROGRAM

RPJM 8 PROGRAM

RENSTRA LIPI 2005 2009 5 PROGRAM1. Tematik 2. Kompetitif 3. Penugasan Khusus 4. Kelembagaan 5. Peningkatan Individu

KNRT 6 PROGRAM

1. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 2. Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan 3. Penelitian dan Pengembangan Iptek 4. Difusi dan Pemanfaatan Iptek 5. Penguatan Kelembagaan 6. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 8. Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara

1. Ketahanan Pangan 2. Energi Baru dan Terbarukan 3. Transportasi 4. Informasi dan Komunikasi 5. Teknologi Pertahanan 6. Kesehatan dan obat-obatan

7) PENUTUP Dibagian penutup dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahannya. 8) LAMPIRAN Formulir rencana Strategis; Fromulir Rencana Kinerja Tahunan; Formulir Penetapan Kinerja (PK), PKK dan PPS.

13

4. KERANGKA EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi TahapII

Program/SasaranINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

FORMAT PPS OUTCOMES TAHUN I, II, III, IV

IDENTIFIKASI/ KLASIFIKASI KE DALAM SASARAN

DI UKUR/ ANALISA INDIKATOR KINERJA

EVALUASI

Evaluasi Tahap I

Program/SasaranFormat PKK Capaian inerja K ( ) Ouput

OUTPUT GROUP

OUTPUT GROUP

TEMATIK

KOMPETITIF

PENUGASA N KHUSUS

PENGEMBANGAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN KEMAMPUAN INDIVIDU

Kegiatan

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub Output

Sub. Bagian

14

Penjelasan Evaluasi I :

1) Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim PME dan Kepala Satuan Kerja di masingmasing satuan kerja di bawah kedeputian yang berkaitan.

2) Evaluasi dilakukan dengan mempergunakan kriteria penilaian dari KementerianPAN untuk seluruh kegiatan dengan menggunakan fromat terlampir. 3) Evaluasi dilakukan terhadap rencana kinerja tahunan yang telah disusun/ditetapkan terlebih dahulu 4) Evaluasi kinerja menggunakan indikator yang telah ditetapkan di masing-masing kegiatan. 5) Hasil evaluasi dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Penjelasan Evaluasi II : 1) Evaluasi kinerja tahap II dilakukan setelah semua data hasil evaluasi kinerja satker telah disampaikan ke Inspektorat (minggu pertama bulan Februari). 2) Tim penyusun LAKIP LIPI (SK Kepala LIPI) melakukan evaluasi dari semua capaian kinerja yang telah dikirim, kemudian akan dilakukan evaluasi ke dalam capaian sasaran/program.

3) Tim Penyusun LAKIP dalam mengevaluasi kinerja harus mengacu pada Renstraserta Rencana Kerja Tahunan, hasil evaluasi tersebut dituangjan ke dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Formulir PKK Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun ........ Instansi : Kegiatan Rencana Program Uraian Indikator Kinerja 3 Satuan Tingkat Capaian (Target) 5 Realisasi Persentase Pencapaian Target 6 7 8 Keterangan

1

2

4

15

Cara Pengisian : Tahun Instansi Kolom 1 : ditulis dengan tahun rencana kinerja : ditulis nama instansi yang bersangkutan : ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan. tahun Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sasaran yang akan dicapai pada yang bersangkutan.program dimaksud sebagaimana ditulis dalam Rencana Kinerja Tahunan dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Kolom 2 : ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis pada kolom 1 yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Nama kegiatan yang ditulis pada kolom ini harus sesuai dengan kegiatan yang ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Kolom 3 : ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, keluaran, dan hasil. Misal : Diklat TOT Widyaiswara Masukan : Dana : Rp.350 juta SDM : 150 Widyaiswara, 5 penyelenggara, 40 pengajar. Keluaran : jumlah peserta diklat 150 orang Hasil : presentase peserta diklat yang lulus memuaskan 20% Kolom 4 Kolom 5 : ditulis dari setiap indikator kinerja kegiatan : ditulis rencana tingkat capaian (target) untuk setiap indikator kinerja yang ditetapkan, sebagaimana ditulis dalam Rencana Kinerja Tahunan. Kolom 6 : ditulis realisasi dan masing-masing indikator kinerja. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masing-masing indikator kinerja dimaksud di atas, perlu dilakukan dokumentasi mutasi dari awal sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan. Data tersebut dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu internal dan eksternal. Kolom 7 : ditulis persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing ditetapkan16

indikator

kinerja

kegiatan

sebagaimana

melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud. Penghitungan Dalam kondisi: persetase pencapain rencana tingkat capaian (kolom 7) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yangsemakin baik maka gunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian2) Semakin tinggi

Realisasi = Rencana X 100%

realisasi

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

[Rencana-(Realisas-Rencana)] = Rencana X 100%

Kolom 8

: Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkait dengan realisasi dan pencapaian target. Formulir PPS Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun ........

Instansi : Rencana Sasaran Indikator Sasaran 2 Tingkat Capaian (Target) 3 Realisasi Persentase Pencapaian Target 4 5 6 Keterangan

1

17

Cara Pengisian : Tahun Instansi Kolom 1 : ditulis dengan tahun pengukuran pencapaian sasaran : ditulis nama instansi yang bersangkutan : ditulis uraian sasaran yang ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Kolom 2 : ditulis indikator sasaran untuk tahun yang bersangkutan : indikator ini, sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana Kinerja tahunan dan Penetapan Kinerja. keluaran, dan hasil. Misal : Presentase sebanyak 20% Jika organisasi telah menetapkan baik indikator output maupun outcome pada form Penetapan Kinerja, maka dalam pengukuran kinerja sasaran harus diperoleh data capaian kedua indikator tersebut. Kolom 3 : ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran sebagaimana tertulis pada molom 2. Rencana tingkat capaian (target) ini sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan dan Penetapan Kinerja. Kolom 4 Kolom 5 : ditulis realisasi dari masing-masing rencana tingkat capaian (target) setiap indikator sasaran sebagaimana tertulis pada kolom 3. : ditulis dengan persentase pencapaian rencana tingkat capaian yang dihitung dengan rumus : peningkatan widyaiswara yang berkualitas

1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencanatingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi = Rencana X 100%

18

2) Semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaianKolom 6

[Rencana-(Realisas-Rencana)] = Rencana X 100%

: Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, indikator pencapaian sasaran, rencana tingkat capaian dan realisasinya.

5. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT) Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN . INSTANSI : FORM RKTSASARAN INDIKATOR KINERJA 2PROGRAM

URAIAN

TARGET 3

URAIAN 5

1

4

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 6 7

KET TARGET 8 9

19

6. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mereprensatasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement) Penetapan Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgetingprocess) selesai

Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report)

DASAR HUKUM PENETAPAN KINERJA o o Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi; SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA TAHUN. IK OUTPUT URAIAN 3 TARGET 4 IK OUTCOME URAIAN 5 TARGET 6

PROGRAM UTAMA 1

SASARAN 2

ANGGARAN 7

20

7. HUBUNGAN ANTAR FORMULIR FORMULIR RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN . INSTANSI : FORM RKT* SASARAN INDIKATOR KINERJA 2 KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN SAT TARGET KINERJA 3 4 5 6 7 8 KET

URAIAN 1

9

FORMULIR RS VS RKT

21

FORMULIR PK PERJANJIAN KINERJA TAHUN.. INSTANSI : SASARAN INDIKATOR KINERJA 2 PROGRAM 4 ANGGARAN 5 FORM PK KET 6

URAIAN 1

TARGET 3

FORMULIR RKT VS PK

22

8. INDIKATOR KINERJA Mengukur kinerja berarti melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah itu berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja tersebut adalah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu. Artinya, indikator kinerja tersebut dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dengan indicator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menyatakan mengenai suatu kondisi, maka indicator kinerja merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Contoh membedakan alat untuk mengukur kinerja (indikator) dengan kinerja yang akan diukur (kinerja). Meningkatnya disiplin pegawai merupakan contoh kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator kinerja. Indikator yang seharusnya digunakan adalah indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin atau rata-rata hari kehadiran pegawai dalam satu hari Meningkatnya disiplin pegawai merupakan contoh kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator kinerja. Indikator yang seharusnya digunakan adalah indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin atau rata-rata hari kehadiran pegawai dalam satu hari23

LAMPIRAN 1 CONTOH PENETAPAN SASARAN DAN INDIKATOR UNIT KERJA (RENSTRA) No Unit Kerja 1. Dinas Perkebunan Sasaran Meningkatnya jumlah produksi sektor perkebunan Indikator Kinerja - Luas tanaman karet - Luas tanaman kelapa sawit - Jumlah bantuan pemeliharan kebun karet 2. Dinas Tanaman 3. Pangan Dinas Peternakan 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Pendapatan 6. Daerah Dinas Kesehatan Tersedianya benih padi Peningkatan jumlah populasi ternak Terpiliharanya kawasan hutan Meningkatnya penerimaan PAD Meningkatnya kesehatan masyarakat - Jumlah masyarakat yang berobat - Jumlah pemantauan status gizi - Perbaikan gizi ibu hamil - RSUD yang telah direhab. - Pembangunan Puskesmas - Rumah yang telah disemprot bandiocarb - Balita yang mendapat imunisasi - Jumlah inseminasi buatan - Jumlah sarana keswan, kesmavet dan klinik hewan - Pengamanan illegal logging - Jumlah pembinaan dan pengendalian kerusakan hutan - PAD % Rp Org Org Org Unit Unit Keg/kali Keg/kali Ekor Unit Kali - Luas kebun kakao terpelihara - Luas lahan yang disempurnakan Ha Satuan Ha

24

LAMPIRAN 2 CONTOH INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN/ SASARAN ORGANISASI (DI DALAM RENSTRA) Contoh beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sasaran dikaitkan dengan tujuan : Tujuan Meningkatnya Kehidupan Ekonomi Masyarakat Sasaran Berkembangnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perkebunan. o o Indikator Sasaran Persentase peningkatan pendapatan petani , peternak dan peternak ikan Persentase kenaikan jumlah produksi hasil pertanian. Persentase kenaikan produksi perikanan.

o Persentase peningkatanBerkembangnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pariwisata. o o o pendapatan petani perkebunan. Persentase kenaikan tingkat hunian hotel. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Banyaknya wisatawan manca negara. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Industri. Lamanya wisatawan tinggal Persentase peningkatan pendapatan pengrajin/ pengusaha koperasi.

Persentase kenaikan jumlah produksi hasil kerajinan. Persentase peningkatan volume instansi dibidang industri.

o Persentase peningkatan volumeperdagangan antar daerah danpeningkatan volume usaha koperasi.

Terwujudnya

Meningkatnya

Terselenggaranya LPJ tepat25

Pemerintahan yang Berwibawa, Profesional dan Akuntabel

profesionalisme aparatur dan akuntabilitas instansi pemerintah. Terselenggaranya sistem pengawasan fungsional yang antisipatif dan responsif terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya pelayanan dan penyebaran pendidikan masyarakat.

waktu.

Implementasi pembinaan karir pegawai berbasis reward and punishment pada semua instansi. Berkurangnya kasus pelanggaran disiplin pegawai Meningkatnya kemampuan teknis dan akademis aparatur. Terlaksananya pelayanan aparatur kepada masyarakat sesuai SPM. Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu.

o Rasio laporan pemeriksaan khususyang dilimpahkan kepada Kejaksaan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan.

o Meningkatnya jumlah tindaklanjuthasil pengawasan. o Persentase lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Penguasaan IPTEK

Persentase peningkatan jumlah pelajar yang memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan laboratorium.

Terlaksananya pengkajian dan Meningkatnya Derajat Kesehatan penelitian IPTEK Meningkatnya derajat dan cakupan pelayanan kesehatan

Persentase pemanfaatan bantuan pendidikan. Tingkat kepuasan masyarakat dibidang pelayanan penddikan Implementasi hasil penelitian dan pengkajian. Tingkat kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penurunan angka kematian bayi26

Masyarakat

dan balita per 10.000 penduduk.

Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 penduduk kecepatan pelayanan perijinan bidang kesehatan. Jumlah penderita penyakit menular di daerah endemis. Prevalensi gizi balita. Persentase bergizi baik. Persentase peredaran obat dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan anak balita yang

Persentase rumah sakit. Rasio

pasien

rujukan

ke

kepala

keluarga

yang

menggunakan air bersih. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Kecepatan pelayanan perijinan

bidang kesehatan

27

LAMPIRAN 3 CONTOH INDIKATOR KINERJA BEBERAPA BIDANG/SEKTOR/SUB SEKTOR Sasaran Bidang Sosial dengan Indikator Kinerja : No Sasaran/Indikator Kinerja 1. Kependudukan - Tingkat Pertumbuhan Penduduk - Komposisi Penduduk a. Menurut kelompok umur b. Menurut jenis kelamin 2. - Tingkat Kelahiran dan Kematian Meningkatkan Mutu Pendidikan - Angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah - Tingkat melek huruf/buta huruf. 3. - Tingkat Pendidikan Ketenagakerjaan - Tingkat pertumbuhan angkatan kerja Proporsi penduduk yang bekerja lapangan usaha. - Tingkat angka pegangguran/bukan angka kerja - Distribusi kegiatan utama penduduk - Distribusi lapangan usaha penduduk 4. - Penduduk usia kerja Kesehatan - Angka kmatian bayi dan balita - Tingkat harapan hidup. 5. - Angka kesakitan Kemiskinan - Distribusi pendapatan per kapita - Pengeluran per kapita % % Orang Rp Rp Orang/% Orang/% % % % % % menurut % % % % % % Satuan

28

LAMPIRAN 4 JADWAL PEMBUATAN LAKIP DAN PENGIRIMAN LAKIP 2009 No 1 2 3 4 5 Uraian Pekerjaan I Pengiriman Format LAKIP Pengumpulan data dari sarker Pengumpulan data dari Kedeputian Pertemuan tim pembuat LAKIP Pertemuan Tim LAKIP dengan PME tiap Kedeputian di 6 Jakarta Konsinyasi pembuatan LAKIP/ 7 Tim dan PME Pengiriman ke MenPan Januari 2009 II III IV Februari 2009 II III IV Maret 2009 II III IV

I

I

Data yang disampaikan

1. Laporan LAKIP Tahun 2009 2. Data SDM Tahun 2009 3. Laporan Triwulan Tahun 20094. Indikator Kinerja Tahun 2009

5. Penetapan Kinerja Tahun 2009 6. RKT Tahun 2009.

29

LAMPIRAN 5 10. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (CRITERIA-REFERENCED EVALUATION) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT No. Komponen/Sub Komponen/Kriteria 1 2 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) I. 1. 2. Dokumen Renstra Kementerian/Departemen/LPND Cukup jelas telah memiliki dokumen Renstra Unit kerja telah memiliki dokumen Renstra Renstra telah memuat Visi, Misi, Tujuan, 4. Sasaran, dan Program Renstra Kementerian/Departemen/ LPND telah dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur 5. (Indikator Kinerja) Tujuan dan sasaran telah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ 6. Departemen/LPND. Tujuan dan sasaran Kementerian/ Departemen/LPND telah 7. 8. berorientasi hasil. Terdapat Indikator Outcome Renstra telah selaras dengan RPJMN Ya, apabila minimal 60% tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menggambarkan outcome atau output yang berkualitas.Ya, apabila minimal 60% dari Indikator kinerja outcome telah mencerminkan core business.

Penjelasan 3

Nilai 4

Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I mandiri telah memiliki Renstra Ya, apabila Renstra menggambarkan saat ini, arah yang dituju, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apabila minimal 60% sasaran telah memiliki indikator kinerja.

Kementerian/Departemen/LPND dan minimal 30% dari seluruh unit kerja 3.

Kementerian/Departemen/LPND posisi Kementerian/Departemen/ LPND

Ya, apabila minimal 60% tugas dan fungsi organisasi

Kementerian/Departemen/LPND telah tergambar dalam tujuan dan sasaran

Ya, apabila Renstra telah memuat atau diinginkan dalam RPJMN, sesuai dengan30

Kementerian/Departemen/LPND mengacu kepada kondisi-kondisi yang

9.

Renstra unit kerja telah selaras dengan Renstra

tugas dan fungsi (bidang) organisasi. Ya, apabila tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja unit kerja ditetapkan dalam indicator dan target organisasi. Ya, apabila > 70% unit eselon I memiliki > 60% sasaran terkait dengan program prioritas/unggulan instansi telah berkualitas outcome yang secara logis mengarah dapat outcome yang jelas. Ya, apabila >70% unit eselon I memiliki >60% sasaran dalam Renstra terkait tugas pokok dan fungsi serta kewenangan instansi. Ya, apabila >70% unit eselon I memiliki >60% tujuan dan sasaran dalam Renstra telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat menggambarkan sebagai suatu ukuran kinerja. Ya, apabila minimal 60% sasaran yang ada di RKT adalah sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan beserta indikatornya. Ya, apabila minimal 60% sasaran tahun ybs di Renstra telah tersedia anggarannya dalam (dijadikan acuan dalam menyusun

Kementerian/Departemen/LPND rangka mewujudkan tujuan, sasaran, 10. Sasaran dalam Renstra unit kerja telah berorientasi hasil (outcome), bukan proses

11

Sasaran dalam Renstra unit kerja telah selaras dengan bidang kewenangan unit kerja.

12

Sasaran dalam Renstra unit kerja telah dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur (indicator kinerja)

13

Dokumen Renstra Kementerian/ Departemen/LPND telah digunakan untuk penyusunan RKT.

14

Dokumen Renstra Kementerian/ Departemen/LPND telah digunakan untuk penyusunan

II. 1. 2. 3.

RENJA-KL/RKA-KL. anggaran) RKA-KL Dokumen RKT (10%) Kementerian/Departemen/LPND Cukup jelas telah memiliki dokumen RKTUnit kerja Kementerian/ Dep/LPND telah memiliki dokumen RKT

Cukup jelas Ya, apabila sasaran yang ada di RKT adalah sasaran yang tepat. Ya, apabila minimal 60% sasaran yang ditetapkan telah menggambarkan outcome atau output yang berkualitas31

RKT Kementerian/Departemen/ LPND merupakan penjabaran dari Renstra Sasaran Kementerian/ Departemen/LPND telah berorientasi hasil

4.

5.

Sasaran Kementerian/ Departemen/LPND telah dilengkapi dengan indicator kinerja outcome. Sasaran Kementerian/ Departemen/LPND telah dilengkapi dengan target kinerja outcome. Sasaran Kementerian/ Departemen/LPND telah dilengkapi dengan target kinerja output. Kegiatan Kementerian/ Departemen/LPND telah dilengkapi dengan indicator kinerja dan target. Kegiatan Kementerian/ Departemen/LPND telah mendukung pencapaian sasaran. Dokumen RKT Kementerian/ Departemen/LPND telah digunakan untuk menyusun anggaran Kementerian/

Ya, apabila minimal 60% sasaran yang ditetapkan telah dilengkapi dengan indikator kinerja outcome. Ya, apabila minimal 90% sasaran yang berorientasi outcome telah memiliki target kinerja. Ya, apabila 90% sasaran yang berorientasi output telah memiliki target kinerja Ya, apabila minimal 90% kegiatan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan indicator kinerja dan target. Ya, apabila minimal 60% kegiatan di RKT merupakan strategi pencapaian sasaran.

6.

7.

8.

9.

10.

Ya, apabila minimal 60% sasaran di rencana kinerja telah diusulkan anggarannya dalam (dijadikan acuan dalam menyusun anggaran) RKA-KL.

III. 1.

Departemen/LPND (RKA-KL) Dokumen Penetapan Kinerja (10%) Unit kerja Kementerian/ Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I Departemen/LPND telah dan minimal 30% dari seluruh unit kerja mandiri telah memiliki PK. Cukup jelas memiliki dokumen PK. Dokumen penetapan kinerja yang telah ditandatangani telah dikomunikasikan/sosialisasikan kepada anggota organisasi. Dokumen penetapan kinerja telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten.

2.

3.

Ya, apabila dokumen penetapan kinerja telah disampaikan kepada pihak yang berkompeten sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 2004 dan SE Menpan No.31 Tahun 2004.32

4.

Dokumen penetapan kinerja disusun segera setelah anggaran disetujui. PK telah memuat indicator kinerja output penting. PK telah memuat indicator kinerja outcome PK telah dilengkapi dengan target kinerja.

Cukup jelas

5. 6. 7.

Ya, apabila minimal 60% sasaran diwakili oleh output yang berkualitas. Ya, apabila minimal 60% indikator outcome sesuai kriteria. Ya, apabila minimal 90% indicator kinerja yang ditetapkan telah dilengkapi dengan target. Ya, apabila minimal 60% sasaran yang ada di PK merupakan sasaran yang ditetapkan dalam RKT. Ya, apabila dokumen PK telah telah dijabarkan dalam rencana kegiatan/action plan. Ya, apabila target kinerja dalam PK menjadi acuan capaian kinerja dalam LAKIP.

8.

PK telah setara dengan RKT.

9.

Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

10.

B. PENGUKURAN KINERJA (20%) I 1. Indikator Kinerja (12%) Kementrian/Departemen/LPND telah memiliki indicator kinerja utama sebagai ukuran kinerja Kementrian/Departemen/LPND 2. secara formal. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indikator kinerja telah relevan 3. telah relevan dengan sasaran yang akan diukur. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indikator kinerja telah menggambarkan hasil. 4. telah menggambarkan outcome atau output yang berkualitas. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indicator kinerja telah dapat diukur secara obyektif.33

Ya, apabila telah ditetapkan dalam suatu keputusan pimpinan

telah dapat diukur secara obyektif .

5.

Jumlah indicator kinerja telah cukup untuk mengukur kinerja

Menurut judgement evaluator, namun indicator kinerja harus menggambarkan outcome. Ya, apabila >60% indicator kinerja sasaran ada dalam dokumen perencanaan (Renstra/RKT/PK) telah dilengkapi dengan jelas bagaimana cara mengukurnya, sehingga jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur indicator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama. Ya, apabila IKU yang telah ditetapkan telah dapat mengukur sasaran-sasaran (hasil-hasil yang akan dicapai) yang telah ditetapkan dalam Renstra/RKT. Ya, apabila IKU yang telah ditetapkan telah dapat mengukur sasaran-sasaran (hasil-hasil yang akan dicapai) yang telah ditetapkan dalam Renstra/RKT. Ya, jika IKU digunakan dalam perencanaan jangka menengah (Renstra), perencanaan tahunan (RKT/PK). Ya, jika IKU digunakan dalam dokumen usulan anggaran. Ya, jika target pencapaian IKU telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang akan diukur. Cukup jelas.

6.

Indikator kinerja pencapaian sasaran organisasi yang ditetapkan telah dapat diukur secara obyektif.

7.

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Departemen/kementerian telah cukup untuk mengukur kinerja Departemen/ Kementerian IKU untuk unit kerja telah cukup untuk mengukur kinerja unit kerja.

8.

9.

IKU telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja.

10. 11.

IKU telah dimanfaatkan dalam penganggaran. IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja.

12.

IKU telah disosialisasikan dan dikomunikasikan dilakukan kepada anggota organisasi. Pengukuran Knerja (8%) Terdapat pengukuran atas indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat system pengumpulan data kinerja.

II. 1.

Ya, apabila minimal 90% target-target kinerja dalam perencanaan kinerja telah diukur capaiannya. Ya, apabila Kementerian/department/LPND telah memiliki pedoman pengumpulan dati34

2.

3.

Sistem pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.

kinerja dan telah diterapkan. Ya, apabila angka hasil pengukuran dapat ditelusuri kepada sistem pengumpulan data kinerja. Ya, apabila sekurang-kurangnya terdapat perbandingan antara target dan realisasi dan salah satu perbandingan dengan realisasi tahun lalu atau perbandingan dengan standar. Ya, apabila Departemen/ Kementerian/LPND telah memiliki pencatatan pengumpulan data kinerja secara berkala. Ya, apabila seluruh data indikator kinerja output dan minimal 60% data indicator kinerja outcome yang telah ditetapkan dapat dikumpulkan. Ya, apabila angka hasil pengukuran dapat ditelusuri ke sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja dengan jelas. Ya, apabila terdapat laporan atas kemajuan kinerja (hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala/periodik). Laporan Kemajuan kinerja berupa tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja. Cukup jelas

4.

Pengukuran kinerja mencakup berbagai pembandingan data kinerja.

5.

Departemen/Kementerian telah memiliki system pengumpulan data kinerja.

6.

Sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat mengumpulkan data indikator kinerja. Sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat diandalkan.

7.

8.

Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

9.

Hasi lpengukuran kinerja telah dapat digunakan untuk penyusunan laporan kinerja.

C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. 1. Pemenuhan Pelaporan (3%) Departemen/Kementerian/LPND Cukup jelas telah menyusun laporan35

2.

akuntabilitas LAKIP Kementerian/ Departemen /LPND telah disampaikan tepat waktu.

Ya, apabila LAKIP Kementerian/ Departemen/ LPND disampaikan ke Kementerian PAN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I dan minimal 30% dari seluruh unit kerja

3.

LAKIP unit kerja telah dibuat.

II 1.

mandiri telah menyusun LAKIP. Penyajian Informasi Kinerja (9%) LAKIP Ya, apabila LAKIP menyajikan secara Kementerian/Departemen /LPND bukan merupakan kompilasi dari unit kerja. LAKIP menyajikan informasi kinerja Kementerian/ Departemen /LPND. komprehensif kinerja organisasi, dan bukan semata-mata gabungan LAKIP dari eselon I dan II. Ya, apabila LAKIP menyajikan keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis sesuai dengan core business atau tugas dan fungsi organisasi. Ya, apabila LAKIP telah menyajikan uraian hasil evaluasi dan analisis atas dasar pengukuran yang telah dilakukan. Ya, apabila ada penjelasan yang cukup, terutama jika target tidak tercapai.

2.

3.

LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Kementerian/ Departemen/LPND. LAKIP telah berisikan penjelasan mengenai efektivitas pencapaian target kinerja Kementerian/ Departmen/LPND Terdapat pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Terdapat pembandingan data kinerja yang memadai antara capaian tahun ini dengan dengan capaian tahun sebelumnya. Terdapat pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun

4.

5.

Ya, apabila LAKIP menyajikan pembandingan realisasi sasaran tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Cukup jelas.

6.

7.

Cukup jelas.

36

ini dengan rencana sampai 8. dengan tahun ini. Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 9. kinerja. Terdapat mekanisme verifikasi data internal. 10. Laporan akuntabilitas kinerja disusun dari hasil pengukuran kinerja. III. 1. Ya, apabila dalam LAKIP terdapat informasi tentang tingkat capaian anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Ya, apabila informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP telah melalui mekanisme verifikasi data internal. Ya, apabila informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP merupakan hasil dari pengukuran kinerja.

Pemanfaatan Informasi Kinerja (3%) Informasi yang disajikan telah Ya, apabila terdapat usaha-usaha digunakan dalam perbaikan perencanaan Kementerian/ Departemen/LPND. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Kementerian/ Departemen/LPND. perbaikan Renstra, seperti sasaran dan indikatornya, dan perbaikan Rencana Kinerja Tahunan. Cukup jelas.

2.

3.

Ya, apabila terdapat usaha-usaha dalam rangka peningkatan hasil.

D. EVALUASI KINERJA I. 1. 2. Pelaksanaan Evaluasi (6%) Terdapat pedoman evaluasi kinerja. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta 3. hambatannya. Evaluasi program telah dilakukan

Cukup jelas. Ya, apabila minimal dalam LAKIP terdapat informasi mengenai kemajuan tentang pencapaian kinerja secara kumulatif dan hambatan yang dihadapi. Ya, apabila evaluasi program telah mencakup penilaian atas efektivitas37

program terutama pencapaian hasil 4. Evaluasi atas LAKIP unit kerja telah dilakukan. 5. Terdapat penilaian atas kinerja unit kerja. (outcome) program. Ya, apabila Inspektorat atau tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja. Ya, apabila hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang dilakukan Inspektorat atau tim yang dibentuk digunakan untuk menilai kinerja unit kerja. II. 1. Pemanfaatan Evaluasi (4%) Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak2. pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja. 3. Terdapat mekanisme dan prosedur tertulis mengenai pemantauan tindaklanjut atas 4. hasil evaluasi. Mekanisme dan prosedur tertulis mengenai pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi telah diterapkan/dilaksanakan secara memadai. E. PENCAPAIAN KINERJA (20%) I. Capaian Output (10%) 1. Indikator kinerja output tepat 2. Target output penting dapat 3. 4. 5. dicapai. Penetapan target tepat. Informasi mengenai kinerja output dapat diandalkan. Kinerja output selaras dengan outcome yang ingin dicapai. II. 1. Capaian Outcome (10%) Indikator kinerja outcome tepat. Cukup jelas. Ya, apabila >80% rekomendasi/saran hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara nyata oleh unit kerja yang dievaluasi. Cukup jelas Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Apabila terdapat data yang akurat tentang output yang ditetapkan/dicapai. Apabila output yang dihasilkan terkait langsung dengan outcome yang telah ditetapkan. Cukup jelas.38

2. 3. 4. 5.

Target outcome dapat dicapai. Penetapan target tepat. Informasi mengenai kinerja outcome dapat diandalkan. Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai

Cukup jelas. Cukup jelas. Terdapat data yang akurat tentang outcome yang ditetapkan/dicapai. Terdapat kesesuaian antara outcome yang dicapai dengan outcome pada RKP/

dalam RKP/RPJM RPJM HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)

39