lakip tahun 2018 - pangkal pinang

018 LAKIP DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

i

LAKIP TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

& TENAGA KERJA


i

Hal

Daftar Isi ............................................................................................................. i

Kata Pengantar ................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang .................................................................... 1

B. Dasar Hukum ....................................................................... 2

C. Struktur Organisasi .............................................................. 4

D. Tugas dan Fungsi ................................................................. 6

E. Sumber Daya Manusia ....................................................... 26

F. Sarana Prasarana ................................................................ 27

G. Sumber Pendanaan ............................................................ 28

H. Isu Strategis ....................................................................... 28

I. Sistematika Laporan .......................................................... 29

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................ 30

A. Perencanaan Strategis ........................................................... 30

B. Perjanjian Kinerja ................................................................ 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 40

A. Pengukuran Kinerja................................................................ 40

B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja .............................. 40

C. Realisasi Anggaran ............................................................... 47

D. Strategi Pemecahan Masalah ................................................. 48

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI


ii


1

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&NAKER) Kota Pangkalpinang Tahun 2018

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah menetapkan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun

2017–2018. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun

menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2018 merupakan

tahun kedua penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja periode 2017 – 2018.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2018 memiliki dua

fungsi utama. Pertama merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada Walikota. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN


2

Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);


3

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;


Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor

04);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);


4

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana

Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur

Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana

Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Secara garis besar Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah

sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

Bagan I

Struktur Organisasi


5

BIDANG

PENANAMAN MODAL

SEKSI

PERENCAAN DEREGULASIPENANAMAN MODAL

SEKSI

PEMBERDAYAAN USAHA DAN

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

SEKSI

PROMOSI PENANAMANMODAL

BIDANG

PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

SEKSI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI

INFORMASI, PENGADUAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

SEKSI

PENGOLAHAN DATA , PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

BIDANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

SEKSI

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I

SEKSI

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II

SEKSI

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL TERTENTUUPT

BIDANG

KETENAGAKERJAAN

SEKSI

PERLUASAN , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN

SEKSI

SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUB BAGIAN

PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA

KOTA PANGKALPINANG


6

D. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang merupakan

unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota

Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Lembaga

Teknis Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas koordinasi dan menyelenggarakan

pelayanan urusan pemerintahan bidang perizinan, penanaman modal dan

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan

fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota

Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota

Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja;

4) Penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan

mendistribusikannya kepada bawahan;

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

6) Pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk


7

dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan


2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,

hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan

sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja; dan

5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.


8

Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtangggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan

informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan

naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan

pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan

pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti,

disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan

daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja;

e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada

publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian

konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan

dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.


9

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian

Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan


b. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

c. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan

tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis,

Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kesekretariatan) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu


10

dan Tenaga Kerja;

b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan

Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah

Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang

Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah

Kota

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan

penanaman modal;

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di

bidang penanaman modal;

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang

penanaman modal;

4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di

bidang penanaman modal ; dan

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penanaman

Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;

b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;

c. Seksi Promosi Penanaman Modal.


11

Tugas dan Fungsi masing masing kepala Seksi sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai

tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan

pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi

Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana

umum, rencana stratagis dan pengembangan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha ;

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana

umum, rencana stratagis dan pengembangan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan wilayah ;

c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

sektor usaha ;

d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

wilayah ;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Deregulasi

Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal ; dan

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi

Daerah;

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan

evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan

Potensi Daerah.


12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi :

a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai

dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar

bidang-bidang usaha unggulan/prioritas

b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup mutlak

untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan bidang bidang

usaha unggulan prioritas ;

c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana

penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya ;

d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil

penanaman modal daerah ;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan

Pengembangan Potensi Daerah kepada Kepala Bidang Penanaman

Modal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman


dengan tugas dan fungsinya

c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di

Promosi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Promosi

Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;

b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam bentuk

media cetak dan elektronik;

c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik di

dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha

dan lokakarya;

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal

kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan


13

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman



d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian


1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan

pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan

layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang






4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas



5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di

bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan

peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang

Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Adapun tugas masing masing Kepala Seksi Sebagai Berikut :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian bertugas melakukan

koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup

Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan Kepala Seksi

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam

pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas

pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-undangan ;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah ;

d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan

kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah ;

e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan

sektor usaha dan wilayah ;

f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal

lingkup daerah ;

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan

Pengendalian kepada Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman




15

2. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan


evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan

Layanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan

Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan,

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. merencanakan, mengidentifikasikan, memfasilitasi, memberikan

layanan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi

layanan perizinan dan non perizinan;

c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan

mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan,

informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;

d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, mendokumentasikan

dan mengarsipkan laporan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;

e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan penyusun

peningkatan layanan yang meliputi pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan

MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang

meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar

layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan

perizinan dan non perizinan ;

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan

dan Peningkatan Layanan kepada Kepala Bidang Pengawasan

dan Pengendalian; dan





16

3. Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi


evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem

Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data,

Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non

perizinan serta penanaman modal;

b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta

penanaman modal;

c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan

penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan serta

penanaman modal ;

d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

perizinan dan non perizinan serta penanaman modal ;

e. melakukan pemeliharaan sisteminformasi dan jaringan perizinan

dan non perizinan serta penanaman modal;

f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan

prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan

dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan

non perizinan serta penanaman modal ;

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, Pelaporan

dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian; dan




e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.


17

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang




4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain

dibidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan pelayanan

perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing kepala seksi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai


pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk

melaksanakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan I ;

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan I ;

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;

d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan

non perizinan I.


18

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan I ;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan I;

g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

I ;

h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan I ;

i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan I ;

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan I ;

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I ;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman



2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai


pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk

melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

mempunyai fungsi :


perizinan II ;


perizinan II ;

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

II;


19


non perizinan II.


perizinan II ;


perizinan II;

g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan II ;


perizinan II ;


perizinan dan non perizinan II ;


dan non perizinan II ;

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II ;


Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan; dan




3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai


pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk

melaksanakan tugas, Kepala Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan III mempunyai fungsi :


perizinan III;


perizinan III;


20

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

III;


non perizinan III.


perizinan III ;


perizinan III;

g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

III;


perizinan III ;


perizinan dan non perizinan II ;


dan non perizinan III ;

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III ;


Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan; dan




f. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang

Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah

Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan


1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);


21

2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga

pelatihan kerja swasta;

4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan

kecil;

7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota

8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam

pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar

kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta


12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja

swasta;

13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme

bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;

15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen

ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;

17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna

penempatan;

18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga

kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah

kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;


22

21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja

bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;

22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah

kota;

23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan

ruang lingkup operasi daerah kota;

24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan;pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan

Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan

25) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi

perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga)

Seksi meliputi :

a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas ;

b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;

c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun tugas masing-masing kepala seksi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi, Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas


evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan

Produktivitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

mempunyai fungsi :

a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan

pengantar kerja dan petugas antar kerja;

b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi

pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan

kerja;


23

c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan

kerja;

d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga

penempatan tenaga kerja swasta;

e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin

lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan

tenaga kerja swasta;

g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan

penerbitan perpanjangan IMTA;

h. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;

i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait

penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar

negeri kepada masyarakat;

j. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi

syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat

dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

l. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga

penempatan tenaga kerja swasta;

m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin

lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan

tenaga kerja swasta;

o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen

ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

q. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan

penandatanganan perjanjian kerja;

r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian

permasalahan TKI pra dan purna penempatan;


24

s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian

permasalahan TKI pra dan purna penempatan;

t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan

pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan

kepulangan TKI;

v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan

TKI;

w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;

x. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;

y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;

z. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang

menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja

kepada masyarakat;

aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasaran pengembangan dan


bb. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan

kesempatan kerja;

cc. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang

akan disebarluaskan;

dd. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja

kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

ee. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia

lembaga pelatihan kerja swasta;

ff. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;

gg. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan

kerja swasta;

hh. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan

kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja

swasta;

ii. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin

lembaga pelatihan kerja swasta;


25

jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga

pelatihan kerja swasta;

kk. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;

ll. menyiapkan pelaksaanaan analisis kebutuhan pelatihan:

mm. menyiapkan program pelatihan;

nn. menyiapkan sarana dan prasarana;

oo. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;

pp. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;

qq. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan

kerja;

rr. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian

informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

ss. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi

kerja;

tt. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi

pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja;

uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;

vv. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas;

ww. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran

produktivitas;

xx. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas

yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;

zz. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan

aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;

2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan

pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Untuk

melaksanakan tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

mempunyai fungsi :


26

a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian

perselisihan hubungan industrial; dan

c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan

penyelesaian perselihan hubungan industrial, mogok kerja dan

penutupan perusahaan.

3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;

b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di

perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;

c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di\

kabupaten/kota;

d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan

sosial tenaga kerja;

f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan

sektoral; dan

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial

tenaga kerja.

E. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebanyak 60

orang, terdiri dari 40 PNS (18 laki-laki dan 22 perempuan) dan 20 non PNS ( 12 laki-


27

laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling

banyak berpendidikan Strata 1 sejumlah 26 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah

16 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian sampai dengan bulan

Desember tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat

Pendidikan

PNS Non PNS Jumlah

L P L P

1 SMP Sederajat - - - - 0

2 SMA Sederajat 5 3 5 3 16

3 D3 2 5 2 - 9

4 S1 3 13 5 5 26

5 S2 7 1 - - 8

6 S3 1 - - - 1

F. Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang

dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup

terpenuhi, misalnya saja setiap bidang telah memiliki komputer sebagai alat bantu

kerja yang utama, hanya beberapa pegawai yang belum memiliki komputer untuk per

individunya. Kebutuhan akan listrik, telepon dan internet pun telah terpenuhi. Selain

itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga

telah memiliki website yang dapat digunakan sebagai media informasi publik. Hanya

saja untuk bangunan kantor belum optimal, dikarenakan belum memiliki gedung

sendiri, yang semestinya dapat mengakomodir seluruh peralatan dan perlengkapan

kantor, arsip dinas serta sumber daya manusianya.


28

G. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja mendapat alokasi dana dari APBD Kota Pangkalpinang sebesar

sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Pagu Anggaran Tahun 2018

NO Uraian

Anggaran

sebelum

Perubahan (Rp)

Anggaran

sesudah

Perubahan (Rp)

Bertambah/

berkurang

%

1. Hasil retribusi

daerah

5.695.329.366,00 3.259.089.366,00 (2.436.240.000,00) (42,78)

2. Lain-lain PAD

yang sah

0 2.464.100,00 2.464.100,00 0

3. Belanja pegawai 4.504.852.902,30 5.007.101.930,30 502.249.028,00

4. Belanja barang

dan jasa

848.893.000,00 1.087.141.500,00 238.248.500,00 28,07

5. Belanja modal 90.500.000,00 90.500.000,00 0 0

H. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Kepala Organisasi

Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja

yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati/Walikota menyusun

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja

yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selama Tahun 2018.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dalam penerbitan perizinan;


29

2. Belum tersedianya dokumen rencana umum penanaman modal;

3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

I. Sistematika Pelaporan

Dengan mempedomani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika

penyajian LAKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. TUGAS DAN FUNGSI

E. SUMBER DAYA MANUSIA

F. SARANA PRASARANA

G. SUMBER PENDANAAN

H. ISU STRATEGIS

I. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANANAAN STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

B. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

C. REALISASI ANGGARAN

D. SRATEGI PEMECAHAN MASALAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN


30

A. Perencanaan Strategis

1. Visi Dan Misi

Visi juga diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan atau gambaran citra

masa depan yang ingin dicapai agar cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh

organisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dinamika lingkungan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas

Menuju Pangkalpinang Sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”

Penjabaran makna dari Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Pelayanan Perizinan, yaitu pelayanan perizinan yang baik dan sesuai atau

melebihi standar pelayanan yang ditetapkan;

Tenaga Kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki kapasitas dan

profesional serta penempatan yang sesuai dengan pendidikan serta keahliannya;

Kota Investasi, Yaitu Kota yang kondusif dalam kegiata usaha dan

keberlangsungan usaha yang dapat akan didukung oleh pelaksanaan pelayanan

perizinan yang prima;

Berwawasan Lingkungan, yaitu Kota yang dalam pelaksanaan pembangunan

selalu memperhatikan daya dukung lingkungan;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang

terpercaya dalam pelayanan perizinan dapat diukur melalui :

a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA


31

b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan

yang tidak berbelit, jelas atau transparan

c. Kejelasan Petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan;

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

e. Tanggung Jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan kewenangan dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan

yang dimiliki petugas dalam memberikan /menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat;

g. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

i. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati;

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang telah

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

m. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan

yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman

kepada penerima layanan;

n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga


32

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari

masyarakat atas pelayanan yang dberikan aparatur, perlu disediakan akses

kepada masyarakat untuk memberikan informasi

saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi, Misi Menjelaskan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana

melakukannya. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh komponen dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program

serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang, Maka Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merumuskan pernyataan Misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan

perizinan;

2. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja;

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga

kerja.

2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada

Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi

NO Misi Tujuan

1. Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan

perizinan dan iklim investasi yang

kondusif


33


Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan

produktifitas tenaga kerja serta

kesempatan kerja


Masyarakat

Meningkatnya sistem pengawasan dan

hubungan industrial sesuai norma dan

peraturan ketenagakerjaan

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi,

misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah

dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah

seperti dijelaskan pada tabel 2.2 Berikut:

Tabel 2.2

Target Capaian Sasaran Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target

Kinerja

Tahun

2017 2018

MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

1.

Meningkatnya

akuntabilitas dan

kualitas pelayanan

publik

Indeks kepuasan

masyarakat

IKM 75 80

Nila investasi

Milyar 107 116

Jumlah calon wirausaha

baru

Orang 40 40

2. Meningkatkan

penempatan tenaga

kerja

Jumlah lowongan

pekerjaan baru

Lowongan 159 160

Persentase pencari kerja

terdaftar yang

ditempatkan

%

50

70


34

3. Meningkatnya

perlindungan

ketenagakerjaan

Persentase kasus yang

diselesaikan melalui

perjanjian bersama

%

100

100

3. Penetapan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017-2018 tersebut

diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Strategi dan arah kebijakan

merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana

Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien.

Menyusun potensi peluang investasi;

Mempromosikan potensi dan peluang investasi;

Membuat Standar pelayanan perizinan dan Standar Operasional Prosedur;

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan

perizinan;

Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan;

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber daya Aparatur;

Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan

remaja lulus sekolah;

Menigkatkan peran aktif Perusahaan maupun sektor usaha lainnya dalam

memberikan data akurat serta sosialisasi lowongan kerja dan penempatan

tenaga kerja;

Meningkatkan dan mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan menekan angka kecelakaan kerja;

Peningkatan Fasilitasi penyeselesaian hubungan indutrial dan peningkatan

peran jamsostek.

4. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas.

Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai

berikut:


35

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator tersedianya jasa komunikasi dan listrik

Biaya Rp. 91.439.000,00

1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator tersedianya jasa administrasi keuangan

Biaya Rp. 27.258.000,00

1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator tercapainya kebersihan kantor

Biaya Rp. 39.815.000,00

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Indikator terpeliharanya peralatan kerja/ kantor

Biaya Rp. 18.150.000,00

1.5 Penyediaan alat tulis kantor

Indikator kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

Biaya Rp. 21.900.000,00

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator memudahkan pelaksanaan tugas administrasi

Biaya Rp. 16.620.000,00

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Indikator tersedianya komponen listrik

Biaya Rp. 5.300.000,00

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator peralatan dan perlengkapan kantor

Biaya Rp. 88.000.000,00

1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Indikator peralatan rumah tangga

Biaya Rp. 4.660.000,00

1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator tersedianya bahan bacaan

Biaya Rp. 5.400.000,00

1.11 Penyediaan makanan dan minuman

Indikator tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat


36

Biaya Rp. 3.960.000,00

1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Indikator meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan OPD

Biaya Rp. 308.915.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai

berikut :

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Indikator terpelihara gedung kantor

Biaya Rp. 40.495.000,00

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator terpeliharanya unit kendaraan dinas

Biaya Rp. 73.448.500,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator tersedianya pakaian seragam pelayanan

Biaya Rp. 56.000.000,00

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Perangkat Daerah

Indikator tersusunnya lakip, LPPD dan LKPJ

Biaya Rp. 4.500.000,00

4.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Indikator tersusunnya laporan keuangan semesteran

Biaya Rp. 4.500.000,00

4.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Biaya Rp. 4.500.000,00


37

4.4 Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)

Indikator tersusunnya RKT,RKA dan DPA

Biaya Rp. 4.500.000,00

5. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya, dengan kegiatan sebagai

berikut :

5.1 Optimalisasi Penerimaan PAD

Indikator terselenggaranya Pelayanan Perizinan

Biaya Rp. 416.927.000,00

6. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan

sebagai berikut :

6.1 Monitoring Peningkatan Keterampilan pencari kerja melalui LLS/LLP

Indikator data pencari kerja yang terampil melalui LLS/ LLP

Biaya Rp. 32.000.000,00

6.2 Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA

Indikator data dan informasi penempatan tenaga kerja AKL,

AKAD dan TKA

Biaya Rp. 33.000.000

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan

sebagai berikut :

7.1 Penyusunan laporan potensi dan peluang investasi

Indikator tersedianya informasi potensi dan peluang investasi

daerah

Biaya Rp. 65.000.000,00

7.2 Penyusunan rencana umum penanaman modal

Indikator tersusunnya dokumen rencana umum penanaman

modal

Biaya Rp. 70.000.000,00

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan

sebagai berikut :


38

8.1 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Indikator jumlah website yang tersedia/ dipelihara

Biaya Rp. 17.908.000,0

8.2 Sistem Informasi Perizinan Terpadu

Indikator tersedianya SIM Perizinan

Biaya Rp. 17.798.000,0

8.3 Survey indeks pelayanan perizinan

Indikator tersedianya data IKM Perizinan

Biaya Rp. 35.000.000,0

8.4 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Indikator tersedianya buku standar pelayanan perizinan

Biaya Rp. 30.000.000,0

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

9.1 Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online , entri data Pencari Kerja

Indikator Data Informasi Pencari Kerja di Kota Pangkalpinang

Biaya Rp. 164.230.000

10. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

10.1 Fasilitas Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial

Indikator terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan

industrial antar pekerja dan perusahaan

Biaya Rp. 54.107.000,00

10.2 Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Indikator adanya Kerjasama antara Pengusaha dan pekerja

Biaya Rp. 72.871.000,00

Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan

dengan total biaya yakni sebesar Rp. 6.184.743.430,306, sedangkan di tahun 2017,


39

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

melaksanakan 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan total

biaya yakni sebesar Rp. 5.218.451.578.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen

tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan

anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT,

IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), seperti tercantum pada lampiran

laporan ini.


40

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator dan capaian

kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian

pengukuran kinerja berisi indicator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target

masing-masing kegiatan dan sasaran. Penetapan indicator kinerja didasarkan pada

kelompok : masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat dan dampak. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indicator

ditetapkan dalam bentuk : rupiah, persen, bulan, jenis dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan,

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dituangkan dalam rencana kinerja tahun

2018.

B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi ini

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan di

pelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan

datang.

Adapun evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pada

masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik

Pencapaian sasaran 1 meliputi 3 (tiga) indikator seperti pada tabel di bawah ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


41

Tabel 3.1

Analisis pencapaian Sasaran 1

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Jumlah calon wirausaha baru

Orang 40 40 100% 40 0 0

2. Indeks

kepuasan masyarakat

IKM 75 82,91 110% 80 84,36 105

%

3.

Nilai investasi

Milyar

107

880.24

1.353.

176 M

822%

116

1.951.

236.55

0.933 T

168

2%

Dari tiga target indikator kinerja di atas, indikator jumlah calon wirausaha

baru pada tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak mendapat alokasi dana dari

APBN, sehingga tidak dapat melaksanakan program pembentukan calon wirausaha

baru.

Untuk indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari jawaban-jawaban responden

terhadap pertanyaan pada kuisioner yang telah disebarkan. Pertanyaan tersebut

tentang kepuasan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mengurus

perizinan, yang terdiri dari unsur persyaratan; unsur prosedur; unsur waktu pelayanan;

unsur biaya/ tarif; unsur produk spesifikasi jenis pelayanan; unsur kompetensi

pelaksana; unsur perilaku pelaksana; unsur penanganan, pengaduan, saran dan

masukan; dan unsur sarana dan prasarana.

Sedangkan nilai investasi seperti tabel di atas berasal dari SIUP (Surat Izin

Usaha Perdagangan). Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1, target nilai investasi

dari tahun 2017 ke 2018 meningkat, begitu pula realisasi nilai investasi dari tahun 2017

hanya Rp.880.241.353.176 lalu di tahun 2018 menjadi Rp.1.951.236.550.933. Hal ini

dapat disebabkan karena kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan sejak 2017

lebih optimal, sehingga menarik para pemohon untuk mengurus SIUP.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran satu

adalah:


42

Tabel 3.2

Program, kegiatan dan penganggaran sasaran 1

No. Program Kegiatan Anggaran

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp) Output yang

dihasilkan

1. Pembentukan

calon

wirausaha baru

- - - -

2.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

91,439,000.00

56.901.844,00

tersedianya jasa

komunikasi dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

27,258,000.00

25.810.000,00

tersedianya jasa administrasi

keuangan

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

39,815,000.00

38.943.536,00 tercapainya kebersihan

kantor

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

18,150,000.00

15.250.000,00

terpeliharanya

peralatan kerja/ kantor

Penyediaan alat tulis kantor

21,900,000.00

19.470.000,00

kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas

kantor

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

6,620,000.00

16.055.000,00

memudahkan

pelaksanaan tugas

administrasi

Penyediaan

komponen instalasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

5,300,000.00

5.265.000,00

tersedianya

komponen listrik

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

88,000,000.00

75.983.000,00

peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

4,660,000.00

4.245.227,00 peralatan rumah

tangga

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

5,400,000.00

4.800.000,00 tersedianya

bahan bacaan

Penyediaan makanan dan

minuman

3,960,000.00

-

tersedianya

makanan dan

minuman harian dan rapat

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

308,915,000.00

305.292.102,00

meningkatnya

kualitas pelaksanaan

kegiatan OPD

Program

Peningkatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

40,495,000,00

34.028.536,00

terpelihara

gedung kantor


43

Sarana dan

Prasarana Aparatur

gedung/kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

73,448,500,00

56.894.976,00

Terpeliharanya

unit kendaraan

dinas

Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

56.000.000,00

54.800.000,00

Tersedianya

pakaian seragam pelayanan

Program Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

Perangkat

Daerah

4,500,000.00

3.465.000,00

tersusunnya

lakip, LPPD dan LKPJ

Penyusunan pelaporan

keuangan

semesteran

4,500,000.00

4,500,000.00

tersusunnya

laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir

tahun

4,500,000.00

4,500,000.00

tersusunnya

laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan

RENJA (RKT,

RKA dan DPA)

4,500,000.00

3.970.000

Tersusunnya

RKT,RKA dan

DPA

Program Peningkatan

PAD dan

Pendapatan lainnya

Optimalisasi Penerimaan PAD

416,927,000.00

381.521.756,00

Terselenggaranya Pelayanan

Perizinan

Program

Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Pengembangan

System

Informasi Penanaman

Modal

17,908,000.00

17.600.000,00

jumlah website

yang tersedia/ dipelihara

Sistem Informasi

Perizinan Terpadu

17,798,000.00

17.426.000,00 Tersedianya SIM

Perizinan

Survey indeks

pelayanan perizinan

35,000,000.00

34.941.000,00 Tersedianya data

IKM Perizinan

Peningkatan

kualitas

pelayanan perizinan

30,000,000.00

29.161.600,00

Tersedianya

buku standar

pelayanan perizinan

Program

Peningkatan

Promosi dan Kerja sama

Investasi

Penyusunan

laporan potensi

dan peluang

investasi

65,000,000.00

64.293.268,00

tersedianya

informasi potensi

dan peluang

investasi daerah


44

Penyusunan

rencana umum penanaman

modal

70,000,000.00

65.042.500,00

tersusunnya

rencana umum penanaman

modal

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran satu di tahun 2018 berjalan

dengan cukup baik. Dari 26 kegiatan di atas, hanya satu kegiatan yang anggarannya

tidak dicairkan, yaitu kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Hal ini terjadi

dikarenakan ketidaksiapan panitia pelaksana kegiatan sehingga berdampak tidak

tersedianya dokumen guna pengusulan pencairan anggaran kegiatan tersebut.

Sasaran 2:

Meningkatkan penempatan tenaga kerja

Pencapaian sasaran 2 meliputi 2 (dua) indikator seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3


No Indikator

Kinerja Satuan



1. Jumlah

lowongan

pekerjaan baru

Lowong

an

159

419

263%

160

493

308

%

2. Persentase

pencari kerja

terdaftar yang

ditempatkan

%

50

36,57

73%

70

73,91

105%

Terdapat peningkatan jumlah lowongan pekerjaan baru dari tahun 2017

sampai 2018, yaitu 419 di tahun 2017 dan 493 di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh

banyaknya perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga adanya

peningkatan jumlah lowongan pekerjaan.

Sedangkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun

2017 belum memenuhi target kinerja sebesar 50%, hanya terealisasi sebesar 36,57%.

Di tahun 2018, terdapat peningkatan yaitu dengan target sebesar 73% dan terealisasi

sebesar 73,91%. Faktor pendorong peningkatan pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan antara lain adalah peningkatan kualitas dari si pencari kerja itu sendiri

sehingga banyak pencari kerja yang lulus dalam seleksi CPNS, baik itu di


45

Kementerian/ Lembaga/ Pemda serta perusahaan swasta lainnya, terutama perusahaan

baru yang bergerak di bidang perhotelan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencari kerja terdaftar

yang ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah

pencari kerja yang mendaftar dikali seratus.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran dua

adalah:

Tabel 3.4



Perubahan

(Rp)


dihasilkan

1.

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Aplikasi IPK

dan Bursa

Kerja Online , entri data

Pencari Kerja

164,230,000,00

63.348.141,00

Data

Informasi

Pencari Kerja di Kota

Pangkalpinang

Program Peningkatan

kualitas dan

produktivitas tenaga kerja

Monitoring

Penempatan tenaga AKL,

AKAD dan

TKA

33,000,000,00

5.725.000,00

data dan informasi

penempatan

tenaga kerja AKL, AKAD

dan TKA

2. Program Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Aplikasi IPK dan Bursa

Kerja Online ,

entri data Pencari Kerja

164,230,000,00

63.348.141,00

Data Informasi

Pencari Kerja

di Kota Pangkalpinang

Monitoring

Peningkatan Keterampilan

pencari kerja

melalui LLS/LLP

32,000,00000

23.079.368,00

data pencari

kerja yang

terampil melalui LLS/

LLP

Realisasi keuangan kegiatan Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan

TKA hanya sebesar 17,35% dikarenakan dalam penentuan rencana penarikan dana

yang kurang efektif dan belum optimal dalam penentuan indikator kegiatan serta

target kinerja kegiatan.

Kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data Pencari Kerja hanya

sebesar 38,57% dikarenakan tidak dilaksanakannya ISO dan pelatihan pegawai.


46

Sasaran 3:

Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan

Pencapaian sasaran 3 meliputi 1 (satu) indikator seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5


No Indikator

Kinerja Satuan



1. Persentase kasus yang

diselesaikan

melalui perjanjian

bersama

%

100%

43%

43%

100%

42%

42

%

Indikator persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pada

tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 43% dan pada tahun 2018 hanya 42%. Hal

tersebut dapat disebabkan oleh penentuan target kinerja yang terlampau tinggi,

sementara yang diharapkan adalah kasus perselisihan akan menurun setiap tahunnya.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk mencapai sasaran satu

adalah:

Tabel 3.6



Perubahan

(Rp)


dihasilkan

1. Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Fasilitas

Prosedur

Penyelesaian

Hubungan Industrial

54,107,000.00

38.909.468,00

terciptanya

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial

antar pekerja

dan perusahaan

Rakor

Lembaga

Kerjasama

(LKS) Tripartit

72,871,000.00

33.473.300,00

Adanya

Kerjasama

antara Pengusaha

dan pekerja

Realisasi keuangan kegiatan Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit hanya

sebesar 45,94%, hal itu disebabkan karena survey/ reaksi cepat dilaksanakan. Survey/

reaksi cepat dapat dilaksanakan bila terjadi mogok kerja di lingkungan perusahaan.


47

C. Realisasi Anggaran

NO Uraian Anggaran sesudah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp)

%

1. Hasil retribusi

daerah

3.259.089.366,00 4.088.302.000,00 125,46

2. Lain-lain PAD yang

sah

2.464.100,00 3.630.180,00 147,32

3. Belanja pegawai 5.007.101.930,30 4.640.947.581,30 92,69

4. Belanja barang dan

jasa

1.087.141.500,00 869.513.346,00 79,98

5. Belanja modal 90.500.000,00 78.468.227,00 86,71

Realisasi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.088.302.000,00 didapatkan dari

retribusi IMB (izin mendirikan bangunan) Rp. 4.049.438.000,00; retribusi izin

gangguan sebesar Rp. 2.912.000,00; retribusi izin trayek Rp. 18.480.000,00 serta

retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebsesar Rp.

17.472.000,00.

Lain-lain PAD yang sah didapatkan dari pendapatan denda retribusi IMB dan

denda retribusi izin gangguan yaitu sebesar Rp.3.343.460,00 dan Rp.286.720,00.

Realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp.4.640.947.581,30 yaitu 92,69%

dari anggaran sebesar Rp.5.007.101.930,30. Belanja pegawai ini terdiri dari

Rp.2.404.353.064,00 belanja gaji dan tunjangan; belanja tambahan penghasilan PNS

sebesar Rp.1.525.000.000,00; belanja insentif pemungutan retribusi daerah Rp.

154.880.468,30; honorarium PNS Rp.154.665.000,00; serta honor Non PNS sebesar

Rp.402.049.049,00.

Untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 869.513.346,00 terdiri dari Rp.

64.199.000,00 belanja bahan pakai habis; Rp. 61.701.844,00 belanja jasa kantor;

Rp.47.212.842,00 belanja perawatan kendaraan bermotor; Rp.126.799.650,00 belanja

cetak dan penggandaan; Rp. 13.118.000,00 belanja makanan dan minuman;

Rp.6.400.000,00 belanja pakaian dinas dan atributnya; Rp.29.500.000,00 belanja

pakaian kerja; Rp.18.900.000,00 belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;

Rp.437.932.010,00 belanja perjalanan dinas; Rp.47.500.000,00 belanja pemeliharaan

serta Rp.16.250.000,00 belanja jasa narasumber/ tenaga ahli/ instruktur.

Belanja modal yang terealisasi sebesar Rp.78.468.227,00 terdiri dari belanja

modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor Rp.5.850.000,00; belanja modal

peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga Rp.33.705.227,00 dan belanja

modal peralatan dan mesin-pengadaan komputer Rp.38.913.000,00.


48

D. Strategi Pemecahan Masalah

Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan yang

diharapkan, sedangkan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah adalah proses

pencarian jalan keluar bagi si masalah tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan di bab satu, Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memiliki beberapa permasalahan

dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal dan tenaga kerja yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dalam penerbitan perizinan;

2. Belum tersedianya dokumen rencana umum penanaman modal;

3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Berbagai cara telah diupayakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Misalnya saja mengusulkan sejumlah anggaran

untuk mengakomodir kebutuhan dinas, seperti gedung, peralatan dan perlengkapan

kantor serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Di tahun 2018, kebutuhan yang dapat

dipenuhi hanya beberapa peralatan dan perlengkapan kantor, itu pun belum seluruh

perangkat komputer yang dapat disediakan, dengan harapan bila dapat terpenuhi kelak

dapat menunjang penyelenggaraan online system submission.

Anggaran di tahun 2018 belum mencukupi untuk dapat meningkatkan kualitas

SDM yang ada, begitu pula dengan gedung. Saat ini, sekretariat dan beberapa bidang

masih terpisah dengan bidang ketenagakerjaan dikarenakan belum memiliki bangunan

sendiri. Di masa yang akan datang, diharapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja benar-benar bisa dijadikan satu pintu, sehingga

nantinya pelayanan perizinan di Kota Pangkalpinang menjadi hanya satu pintu yaitu

di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk menjawab permasalahan nomor dua, di tahun 2018 telah disusun

rencana umum penanaman modal kota, yang merupakan dokumen perencanaan

penanaman modal di daerah yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan

penanaman modal dengan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal

sebagaimana amanat peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal nomor 9

tahun 2012.


49

Dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2018 adalah sebesar

92,33%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang realisasi kinerjanya belum

memenuhi target yang telah ditentukan, diantaranya adalah :

1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Dari target

berjumlah 6 jenis, hanya 5 jenis yang terealisasi dikarenakan pakaian

rompi pelayanan tidak diambil karena surat izin gangguan sudah dicabut

sehingga tidak ada lagi petugas survey izin tersebut;

2. Kegiatan Monitoring Penempatan tenaga AKL, AKAD dan TKA yang

pelaksanaannya hanya terealisasi 5 bulan dari 12 bulan. Hal ini disebabkan

karena tidak efektif dan efisien dalam pengaturan anggaran kas

pelaksanaan kegiatan, belum optimal dalam penentuan indikator kegiatan

serta target kinerja kegiatan;

3. Pada kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entri data Pencari

Kerja, perencanaan kegiatannya belum optimal sehingga ISO dan

pelatihan bagi pegawai tidak dilaksanakan;

4. Target kinerja pada kegiatan Fasilitas Prosedur Penyelesaian Hubungan

Industrial terlalu tinggi yaitu 100 kasus, sementara yang terealisasi hanya

42 kasus;

5. Penentuan target kinerja kegiatan Rakor Lembaga Kerjasama (LKS)

Tripartit kurang tepat.

Keberhasilan dalam pencapaian target berawal dari perencanaan yang matang,

adanya komitmen, kerja sama dan partisipasi dari sesama pegawai, pimpinan maupun

Pemerintah. Untuk realisasi kinerja yang belum tercapai, harus ditindaklanjuti agar di

masa yang akan datang tidak terulang lagi.

BAB IV

PENUTUP


50

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

lakip tahun 2018 - pangkal pinang

Documents