konsep perencanaan terpadu berbasis kawasan - …...pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum...

KONSEP

PERENCANAAN

TERPADU BERBASIS

KAWASAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelatihan

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)

Surabaya, 9 September 2019

1

OUTLINE 1. Urgensi Keterpaduan

Perencanaan

2. Aspek Normatif

3. Hirarki Kawasan

Permukiman

4. Komponen PSU

5. Konsep Keterpaduan

PSU

6. Kerangka Pelaksanaan

Keterpaduan

7. Perencanaan Kawasan

Permukiman

8. Instrumen Keterpaduan

9. Catatan Penutup 2

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN

PENDANAAN & LAHAN

BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?

Pembangunan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum

Perumahan yang dilakukan

oleh pemerintah,

pemerintah Daerah,

dan/atau setiap orang

wajib dilakukan sesuai

dengan rencana, rancangan

dan perizinan

Perencanaan harus memenuhi persyaratan:

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;

b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pembangunan

Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum

Perumahan didukung

dengan pengadaan

lahan dan diserahkan

pengelolaannya

kepada pemerintah

daerah

PELAKU PEMBANGUNAN

PRODUK PERENCANAAN

KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 3

ASPEK NORMATIF

UU 28/2002 Bangunan Gedung

UU 38/2004 Jalan

UU 11/1974 Pengairan

UU 18/2008 Pengelolaan Sampah

UU 20/2011 Rumah Susun

UU 26/2007

Penataan Ruang

UU 23/2014

Pemerintahan Daerah

UU 32/2009

Lingkungan Hidup

SEKTOR

TATANAN

KEPEMERINTAHAN

KEWILAYAHAN LINGKUNGAN

HIDUP

UU No.1

Tahun 2011 Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

UUD 1945

pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran

rakyat.”


ASPEK NORMATIF

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

• Penetapan sistem pengembangan

infrastruktur secara nasional.

• Penyelenggaraan infrastruktur permukiman

di KSN

Penyelenggaraan

infrastruktur permukiman di

KSP

Penyelenggaraan infrastruktur

Permukiman di Kab/Kota

PERMUKIMAN


• Penetapan sistem kawasan

permukiman.

• Penataan peningkatan kualitas

kawasan permukiman kumuh dengan

luas 15 ha atau lebih.

Penataan peningkatan kualitas

kawasan permukiman kumuh

dengan luas 10-15 ha.

Penataan peningkatan kualitas

kawasan permukiman kumuh

dengan luas dibawah 10 ha.

KAWASAN PERMUKIMAN


Penyelenggaraan PSU di lingkungan

hunian dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan PSU

permukiman.

Penyelenggaraan PSU perumahan.

PSU


Rumah

Perumahan

Permukiman

Lingkungan Hunian

KAWASAN PERMUKIMAN

DIIKAT OLEH

KETERPADUAN

INFRASTRUKTUR

DIDUKUNG DENGAN

TEMPAT KEGIATAN

PENDUKUNG

(PEMERINTAHAN,

SOSIAL BUDAYA DAN

EKONOMI)

ILUSTRASI KONSTRUKSI

RUANG

KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN

6


PERUMAHAN

PERMUKIMAN

LINGKUNGAN

HUNIAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

RUMAH

DIDUKUNG DENGAN

TEMPAT KEGIATAN

PENDUKUNG

(PEMERINTAHAN,

SOSIAL BUDAYA

DAN EKONOMI)

DIIKAT OLEH

KETERPADUAN

INFRASTRUKTUR


ILUSTRASI

KONSTRUKSI

RUANG 7

LINGKUNGAN HIDUP

KAWASAN PERMUKIMAN

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Permukiman

Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan

Lingkungan Tempat Tinggal

(Lingkungan Hunian)

Tempat Kegiatan

Permukiman

Permukiman

Satuan Perumahan

Pusat Kegiatan Fungsi Lain

Kelompok Rumah

PSU

KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN

PERMUKIMAN PERUMAHAN RUMAH




(KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan.

(LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas

lebih dari satu satuan permukiman.

(P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai

penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

(SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

(R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya


KOMPONEN PSU

PRASARANA

JARINGAN JALAN ●

JARINGAN DRAINASE ●

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ●

SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

● SISTEM SANITASI

● SISTEM PROTEKSI

KEBAKARAN

SARANA

PEMERINTAHAN ●

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

● KEBUDAYAAN DAN

REKREASI ●

PERIBADATAN ●

KESEHATAN ●

RUANG TERBUKA HIJAU ●

PERDAGANGAN DAN NIAGA

UTILITAS

JARINGAN ENERGI ●

JARINGAN TELEKOMUNIKASI

● JARINGAN GAS

Pemenuhan oleh

Ditjen Cipta Karya Pemenuhan oleh

Ditjen Cipta Karya


KONSEP KETERPADUAN PSU

KETERPADUAN

PSU PKP

PENGIKAT

SATU KESATUAN SISTEM

MEMPERHATIKAN RENCANA

PENYEDIAAN TANAH

MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN

PELAYANAN SESUAI

STANDAR TEKNIS

KETENTUAN PEMBANGUNAN

DALAM KETERPADUAN PSU

Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya berdasarkan RTRW.

Dilakukan oleh Pemerintah,

pemda, dan/atau setiap orang

Sesuai rencana & izin yang

dikeluarkan oleh Pemda

Kerjasama pembangunan sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

TINDAK LANJUT AMANAT

PERATURAN

PASAL 90 AYAT (4):

Ketentuan mengenai pedoman

keterpaduan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum perumahan dan

Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai

hierarki Perumahan dan Kawasan

Permukiman diatur dalam Peraturan

Menteri.


Pasal 90

Ayat (1)

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan

sebagai pengikat satu kesatuan sistem

perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai

dengan hierarkinya berdasarkan RTRW

Ayat (2)


Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan

rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)


Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud Rada ayat (l) dilakukan dengan

memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan standar teknis yang berlaku.

Ayat (4)

Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan

prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan

dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan

Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan

Menteri

STANDAR TEKNIS & PELAYANAN MINIMAL PSU MENGACU PADA KEBUTUHAN LAYANAN/POPULASI, LUAS WILAYAH, DAN KESESUAIAN JARINGAN EKSISTING

STANDAR TEKNIS & PELAYANAN PSU MENGACU HIRARKI SISTEM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERDIRI DARI:

RUMAH ● SATUAN ● SATUAN ● LINGKUNGAN ● KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN HUNIAN PERMUKIMAN

Sumber:

PP No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman


JENIS DAN HIRARKI PSU

12

KONSEP KETERPADUAN PSU

Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan; 1

a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb

b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb

Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; 2 a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaanAntar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air

baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan)

b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan)

Sinkronisasi Program dan anggaran 3

a) Penyiapan program akurat.Penyiapan anggaran prioritas.

b) Penyiapan anggaran prioritas.


PENATAAN RUANG

PENYELENGGARAAN PKP

KAWASAN PERMUKIMAN

LINGKUNGAN HUNIAN

PERMUKIMAN

PERUMAHAN

DIPERLUKAN KETERPADUAN PSU SEBAGAI

PENGIKATPERMUKIMAN

MENTERI PUPR

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

TERKOORDINASI &

TERPADU

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

RUMAH

& PSU

KESEPAKATAN & KONSENSUS

HIRARKI


JENIS DAN HIRARKI PSU

14

ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA


STANDAR TEKNIS PELAYANAN

UTILITAS

UMUM

Jaringan Gas

SNI 03-1733-2004 tentang Tata

cara perencanaan lingkungan

perumahan di perkotaan

Jarigan Telekomunikasi




Jaringan Listrik


Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan

PRASARANA

Sistem Penyediaan Air

Minum

Sistem Pengelolaan Air

Limbah

Permen PU No.04/PRT/M/2017

Tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik


Tentang Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum

Jaringan Drainase


Tentang Penyelenggaraan Sistem

Drainase Perkotaan

Jaringan Jalan


Tentang Persyaratan Teknis Jalan

dan Kriteria Perencanaan Teknis

Jalan

Sistem Pengelolaan

Persampahan


tentang penyelenggaraan Prasarana

dan sarana persampahan dalam

penanganan sampah rumah tangga

dan Sampah sejenis rumah tangga

Sistem Proteksi

Kebakaran


Tentang Tentang Persyaratan

Teknis Sistem Proteksi

Kebakaran pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan

SARANA

Sarana Peribadatan

Sarana Kesehatan







Sarana Pendidikan




Sarana Pemerintahan




Sarana Ruang Terbuka

Hijau




Sarana Perdagangan




Sarana Kebudayaan





Kolektor/Lokal

KAWASAN

PERMUKIMAN

LINGKUNGAN

HUNIAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

LINGKUNGAN

HUNIAN

Arteri

Sekunder

Arteri Sekunder

Arteri Sekunder

Arteri Sekunder Arteri

Sekunder

Kolektor Sekunder

Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder

PERMUKIMAN PERMUKIMAN Lokal

Sekunder

PERUMAHAN

Lokal Sekunder

Lingkungan

Sekunder PERUMAHAN

Arteri Sekunder

Lokal Sekunder

Kolektor Sekunder

Lokal Sekunder

Lokal Sekunder

Lingkungan Sekunder

Lingkungan Sekunder

Sumber:

Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

HIRARKI PSU PRASARANA JALAN


Skema Keterpaduan Jaringan Air Minum

Sumber:

Peraturan Pemerintah No: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Unit Air Baku

Unit Produksi

Unit Distribusi

Unit Pelayanan

• Sambungan Langsung

• Hidran Umum

Masyarakat/Pengguna

Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak

Penampung Air

Hujan

Terminal Air Bangunan

Penangkap

Air

SPAM JP

SPAM BJP

HIRARKI PSU PRASARANA AIR MINUM


HIRARKI SISTEM DRAINASE

PERKOTAAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN

A

C

B

A Penanganan dilakukan oleh Ditjen SDA

B Penanganan oleh Kab/Kota apabila di dalam daerah Kab/Kota, Penanganan oleh Provinsi apabila lintas Kab/Kota dengan pembinaan oleh Ditjen. SDA, Penanganan oleh Ditjen SDA jika kepentingan strategis nasional

C Penanganan oleh Kab/Kota dengan pembinaan Ditjen CK Penanganan juga dapat dilakukan oleh Ditjen CK untuk kepentingan strategis nasional

Sungai

Kolam Retensi

Kolam Retensi

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman

Drainase Lingkungan

Sistem Drainase Kota

Escape Route

B


Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sub-Sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-Sistem Pengolahan Setempat

INDIVIDUAL TRUK TINJA

Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penangkap Lemak, Pipa Persil,

Bak Kontrol, dan Lubang Inspeksi

IPLT

IPALD Skala Perkotaan

(> 20.000 jiwa)

IPALD Skala Permukiman

(50 – 20.000 jiwa)

IPALD Skala Kws Tertentu

SKALA

INDIVIDUAL

KOMUNAL (2-10 KK/

10-50 Jiwa)

SKALA KOMUNAL

MCK

Sub-Sistem

Pengumpulan

Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Sub-Sistem Pelayanan

Pipa Retikulasi, Pipa Induk, Prasarana

dan Sarana Pelengkap

(manhole, stasiun pompa dll)

Peng- olahan Lumpur

HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK


HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PEMILAHAN DAN

PEWADAHAN

TEMPAT PENAMPUNGAN

B3

TPS 3R

RESIDU

Kertas dll

Organik

Bahan Beracun Berbahaya

Gelas dll

Residu

SUMBER SAMPAH

TPST, RDF, dan WtE

Teknologi yang digunakan, adalah: - Teknologi non termal termasuk: anaerobic digestion, fermentasi, dan Mechanical Biological Treatment (MBT). - Teknologi termal termasuk: insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dll

30% pengurangan

70% penanganan

TPS 3R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle, berbasis masyarakat TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi

TPA SAMPAH

21

Skema Sistim Pemadam Kebakaran

Sumber:

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen

Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan

Pos Pemadam

Kebakaran

Perumahan

Permukiman

Sektor Pemadam

Kebakaran Lingkungan Hunian

Wilayah Pemadam

Kebakaran Kawasan Permukiman

HIRARKI PSU PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN



RUMAH ● PERUMAHAN ● PERMUKIMAN ● LINGKUNGAN HUNIAN ● KAW. PERMUKIMAN

Jumlah Jiwa

Terlayani 1-5 <2.500 2.500 – 30.000 30.000 – 120.000 >120.000

Jaringan

Energi SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI

Jaringan

Telekomunikasi SAMBUNGAN RUMAH STO STO

KANTOR CABANG

POS/TELEKOMUNIKASI

KANTOR PUSAT

POS/TELEKOMUNIKASI

Jaringan Gas SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI

HIRARKI PSU

Sumber:

SNI 173.3 Tentang Jaringan Utilitas

HIRARKI PSU KETERPADUAN JARINGAN UTILITAS

23

KETERATURAN BANGUNAN KEPADATAN BANGUNAN

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tampak Atas Tampak Samping

Luas lantai dasar

Luas kapling

Lantai dasar

Lantai 2

Luas lahan

Luas Total Lantai = Luas

Lantai Dasar + Luas

Lantai 2

Keterangan:

KDB : Luas Lantai Dasar per Luas Kapling / persil

KLB : Luas Total Lantai per Luas Kapling / persil

Kepadatan Bangunan dalam

Perumahan / Permukiman

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

• Harus ada Pengendalian Dampak Lingkungan

Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi

bangunan gedung yang dapat menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan yaitu

AMDAL dan UKL/UPL.

• Pembangunan bangunan gedung di atas

dan/atau di bawah tanah, air dan/atau

prasarana/sarana umum yang dibangun dengan

memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak

bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan

faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan

kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki

perizinan.


BANGUNAN GEDUNG

24

KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM

PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN

KUALITAS PERMUKAAN JALAN, MENGACU DAN MENYESUAIKAN DENGAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN

Jalan Aspal dan Beton/Penmac

KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM

PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN

Jalan Dengan Perkerasan




PRASARANA JALAN

25

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN

JARINGAN PERPIPAAN (SPAM)

KOMPONEN SPAM

• Unit air baku dengan kapasitas Rencana

130% dari kebutuhan rata-rata

• Unit produksi dengan kapasitas rencana

120% dari kebutuhan rata-rata

• Unit distribusi dengan kapasitas rencana

115% - 300% dari kebutuhan rata-rata

• Unit pelayanan dengan komponen

Keterangan:

A. Sumber Air

B. IPA

C. Reservoir

D. Hidran Umum

E. Jaringan Perpipaan

Keterangan:

A. Area Tempat Cuci Rumah

B. Mesin Pompa Air

B.1 Pipa Hisap Air Bersih

C. Mesin Pompa Saringan

& 1 Pipa Saringan

Keterangan:

A. Atap Rumah

A.1 Talang Air Hujan

B. Bak Penampungan Air Hujan

B.1 Pipa Buangan Air Hujan

C. Bak Penyaring Air Hujan

D. Bak Pengendap Air Hujan

E. Mesin Pompa Air Hujan

F. Tandon Air / Profil Tank

G. Pipa Distribusi

H. Pagar Pengaman

SUMUR DANGKAL /

SUMUR DALAM

PENAMPUNGAN

AIR HUJAN (PAH)

Keterangan:

A. Pipa dari Mata Air

B. Bak Penampungan

C. Bak Kontrol

D. Pipa Peluap

E. Pipa Distribusi

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN

PERPIPAAN (SPAMBJP)

PERLINDUNGAN

MATA AIR

Keterangan:

A. Wadah Sarut dari Fiber

B. Sumber Air

C. Pipa Saringan

D. Mata Kran

E. Area Cuci Rumah

SARINGAN RUMAH

TANGGA (SARUT)

DESTILATOR SURYA

ATAP KACA

Keterangan:

A. Atap Kaca / Konsensor Kaca

B. Pipa dari sumber air

C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air

F. Konstruksi bersi siku

IPAL SEDERHANA




PENYEDIAAN AIR MINUM

26

SARANA DAN PRASARANA DRAINASE

LINGKUNGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BIOFILTER PENAMPUNGAN AIR HUJAN WETLAND CONSTRUCTED

SUMUR RESAPAN BIOREMEDIASI KOLAM RETENSI

Penanganan Sampah/Air Limbah dari sumbernyadikawasan tangkapan

(catchment area) dgn program3-R dan Sanimas

Sampah bertebarandisaluran dan

menumpuk dihilir

Penanganan sampah/ air limbahdari sumbernya dikawasan

tangkapan (catchment area) dengan program 3-R dan Sanimas

Sampah yang tertangkapdibawa ke TPA atau

diolah/dibakar ditempat

Bioremediasiuntuk

perbaikankualitas air

Kualitas air lebih baik

LOKASI TRASH RAKE

1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,

2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),

3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.

Laut/Danau/

Kolam Retensi

/Bozem

Muara

Penanganan Sampah/Air Limbah dari sumbernyadikawasan tangkapan

(catchment area) dgn program3-R dan Sanimas

Sampah bertebarandisaluran dan

menumpuk dihilir

Penanganan sampah/ air limbahdari sumbernya dikawasan

tangkapan (catchment area) dengan program 3-R dan Sanimas

Sampah yang tertangkapdibawa ke TPA atau

diolah/dibakar ditempat

Bioremediasiuntuk

perbaikankualitas air

Kualitas air lebih baik

LOKASI TRASH RAKE

1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,

2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),

3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.

Laut/Danau/

Kolam Retensi

/Bozem

Muara

SUMBER : Agus maryono 27

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPALD-Terpusat

SPALD-Setempat

PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Rumah

Kloset leher angsa

dan kamar mandi

WC Umum

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Cubluk yang Terhubung

dengan Kloset untuk area

dengan kepadatan

penduduk < 25 jiwa per Ha

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pengolahan Limbah

Fabrikasi

Tangki Septik

Biofilter

PRASARANA DAN SARANA

AIR LIMBAH DOMESTIK

28

PRASARANA DAN SARANA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PEWADAHAN

PENGANGKUTAN

PEMROSESAN AKHIR

PENGOLAHAN SAMPAH

Triseda Pick up Gerobak

Organik B3 Residu Plastik Kertas

Compactor Truck

Dump Truck

Arm Roll Truck

PENGUMPULAN

TPA Sistem Sanitary Landfill

Fasilitas : 1. Pre processing 2. Pemilahan 3. Pengolahan fisik 4. Komposting/ RDF

TPST (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU)

Fasilitas : 1. Pengumpulan dan pemilahan 2. Pengolahan sampah anorganik 3. Komposting 4. Penanganan residu

TPS 3R (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH Reduce Reuse Recycle)

SPA (STASIUN PERALIHAN ANTARA)

Fasilitas : 1. Area transfer 2. Unit pemilahan 3. Unit pereduksi volume 29

JALAN LINGKUNGAN HARUS BEBAS HAMBATAN DARI

APAPUN YANG MEMPERSULIT KELUAR MASUKNYA

PEMADAM KEBAKARAN

PASOKAN AIR YANG DIPEROLEH DARI SUMBER ALAM MAPUPUN BUATAN

Iustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran Iustrasi Jalan Lingkungan Yang Dilalui Kendaraan

Pemadam Kebakaran

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


PROTEKSI KEBAKARAN

30

KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN

DIT. PENGEMBANGAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

SESDITJEN

DIT. KIP

DIRJEN CIPTA KARYA

SUBDIT. STANDARDISASI

DAN KELEMBAGAAN

SUBDIT. PERENCANAAN

TEKNIS

SUBDIT. KAWASAN

PERMUKIMAN

WILAYAH I

SUBDIT. KAWASAN

PERMUKIMAN

WILAYAH III

SUBDIT. KAWASAN

PERMUKIMAN

WILAYAH II

SUB.BAGIAN TATA USAHA

PENYUSUNAN

KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

PERUMUSAN NORMA

DAN STANDAR TEKNIS

PENYELENGGARAAN

PKP

PEMROGRAMAN DAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN KEGIATAN/

PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN/SERAH TERIMA

PEMANFAATAN DAN

PEMELIHARAAN

PENYUSUNAN PERENCANAAN

KETERPADUAN PRASARANA

PERMUKIMAN

UPT/BALAI

PROSES/INPUT

PELAPORAN

DIT. BPB

DIT. PLP

DIT. SPAM

PUSAT PSPOP

BP SPAM

ARAHAN DAN KEBIJAKAN

STRATEGIS

PEMANTAUAN, PENGAWASAN,

PENGENDALIAN TEKNIS, DAN

EVALUASI

PELAKSANA

PEMBANGUNAN

PENGELOLAA

N SDM, BMN,

LHP, &

ADVOKASI

HUKUM

WASDAL &

MONEV

BIMBINGAN

TEKNIS DAN

SUPERVISI

PROSES PENYELENGGARAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BIDANG CIPTA KARYA

PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN

PERMUKIMAN

MENYUSUN

RENCANA

PEMBANGUNAN,

PEMANTAUAN

DAN EVALUASI,

FASILITASI

PENGADAAN

LAHAN


PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN

UU Sektor

Penyiapan NSPM sektor RKP/RP3

Pedoman teknis

Bantuan teknis

RENSTRA

SEKTOR

(PUPR)

RPJPN

RPJMN

RTRWN/RTWP

Urban System

(Fungsi dan Skala)

JAKSTRANAS Pembangunan Kota &

JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

NASIONAL

&

PROVINSI

KOTA/

KABUPATEN

DED & Konstruksi

Kawasan/

Lingkungan Hunian/

Perumahan

PSU (Prasarana,

Sarana, Utilitas)

Green City

Smart City

Urban Transportation

TURBIN

RTRWK /

RDTR

Permukiman

(liveable, green,

smart)

Berkembang &

Kompak/ Efisien

Sesuai karakter

Sesuai fungsi

dalam wilayah

nasional

UU 25/2004

SPPN

NAWACITA

UU 1/2011 PKP

PP 14/2016 PPKP

UU 26/2007

PENATAAN RUANG

JAKSTRANAS bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Arahan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman Dalam Sistem Pembangunan

Nasional

NSPM

Jalan/

Drainase

NSPM

SPAM

NSPM

DLL

NSPM Air

Baku

NSPM Urban

Transport

NSPM Solid

waste/

Sewage

NSPM

Bangunan

Gedung

Green City

NSPM

Smart City

RKP

RP3


INSTRUMEN KETERPADUAN

WPS

RTRW

Nasional RPJP/

RPJMN

RTRW

Provinsi RPJPD/

RPJMND

RTRW

Kab/Kota RPJPD/

RPJMND

RENCANA RINCI

TATA RUANG

RENCANA RINCI

TATA RUANG

RENCANA RINCI

TATA RUANG

RENSTRA

PUPR

SUMBER

DAYA AIR

JALAN DAN

JEMBATAN PERUMAHAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

RKP

RP3

SSK | RISPAM | RP2KPKP

SPKP

RPIP



SPKP RPIP

PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA

MENENGAH

Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi &

penyelarasan dari berbagai dokumen terkait

pengembangan permukiman yang telah ada baik di

Pusat maupun daerah

PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan

prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan

program prioritas nasional yang masuk dalam sistem

penganggaran

Dokumen perencanaan pembangunan

infrastruktur, yang didalamnya memuat

Rencana Program Investasi Jangka Menengah

(RPIJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun

sebagai output akhir. Yang memuat Arahan

kebijakan dan rencana strategis bidang

permukiman, Profil bidang permukiman

kabupaten/kota, Strategi penyelenggaraan

kawasan permukiman dan RPIJM.

Dokumen tindak lanjut SPKP pada skala kawasan dan/atau

antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya

adalah:

• hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif SPKP yang siap

untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR,

serta

• kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED,

Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang

memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan

pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.


STRATEGI PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

34



SPKP ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA

STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN

PROFIL BIDANG PERMUKIMAN

KABUPATEN/KOTA

STRATEGI PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERMUKIMAN

RPIJM

RPIP Identifikasi:

• Kondisi fisik kawasan

• Potensi dan permasalahan

Konsep Pengembangan Kawasan Pilihan Prasarana

Demand Supply

Kebutuhan Prasarana

(Keseimbangan dan

Keterpaduan)

Rencana Kawasan:

• Rencana Penanganan

• Sisten desain

• Peta Rencana

Rencana Program/ Kegiatan:

1. Volume

2. Waktu/Pentahapan

3. Biaya

1. Kebijakan

2. Fisik

3. Sosial

4. Ekonomi

5. Lingkungan

35

CATATAN PENUTUP


1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara terpadu antar sektor, berbasis tata ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Aspek regulasi penting sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.

3. Untuk mewujudkan tujuan dari keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan kolaborasi dan dukungan stakeholder baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.

36

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

konsep perencanaan terpadu berbasis kawasan - …...pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum...

Documents