penataan ruang kawasan reklamasi pantai

i BACK Daftar

RSNI 2005

Daftar isi

Daftar isi .......................................................................................................................................i

Prakata........................................................................................................................................ ii

Pendahuluan .............................................................................................................................. iii

1 Ruang lingkup........................................................................................................................1

2 Acuan normatif ......................................................................................................................1

3 Istilah dan definisi ..................................................................................................................1

4 Ketentuan ..............................................................................................................................4

5 Peran masyarakat................................................................................................................26

6 Tata cara pelaksanaan ........................................................................................................27

Lampiran A ................................................................................................................................29

Lampiran B ................................................................................................................................30

Lampiran C................................................................................................................................31

Lampiran D................................................................................................................................32

Bibliografi...................................................................................................................................33

ii BACK Daftar

RSNI 2005

Prakata

Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standarisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun 2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai BSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan dan pedoman yang telah ada untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai, sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai yang sesuai dengan RTRW-nya masing-masing.

iii BACK Daftar

RSNI 2005

Pendahuluan

Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui reklamasi pantai. Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud. Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatu pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ini disusun dalam rangka melengkapi norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) bidang penataan ruang yang sudah ada. Pedoman ini menjelaskan lebih lanjut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan khususnya kawasan-kawasan yang berada di tepi pantai. Pedoman ini digunakan pada ketiga tahapan penataan ruang baik perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Pedoman ini mencakup antara lain ketentuan tentang persyaratan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi : a) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota : sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan

ruang di daerah; b) Stakeholder lain: sebagai acuan dalam menentukan lokasi dan besaran kegiatan

pemanfaatan ruang termasuk investasi.

1 dari 34 BACK Daftar

RSNI 2005

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai 1 Ruang lingkup Pedoman ini mencakup ketentuan tentang persyaratan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini diperuntukkan bagi penyusunan penataan ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, baik yang akan maupun yang sudah direklamasi. Deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai ditunjukkan pada Lampiran A, sedangkan definisi potongan pantai ditunjukkan pada Lampiran B. 2 Acuan normatif SNI 03-6981-2004, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. Undang-Undang R.I No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan. 3 Istilah dan definisi 3.1 abrasi pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan 3.2 backshore bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air 3.3 dune bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagai proteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi 3.4 elemen-elemen pantai potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh : pasir, hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan, matahari, langit dan panorama


RSNI 2005

3.5 garis pantai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi 3.6 garis sempadan bangunan (GSB) batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad landing, garis sempadan telekomunikasi 3.7 garis sempadan pantai (GSP) jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi. 3.8 garis sempadan sungai ( GSS ) jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai. 3.9 kawasan budidaya kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan 3.10 kawasan lindung kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan 3.11 kawasan perkotaan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi 3.12 kawasan reklamasi pantai kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru 3.13 kawasan tepi pantai kawasan dari suatu perkotaan dimana daratan dan air bertemu, dan meliputi kegiatan atau bangunan yang secara fisik, sosial, ekonomi dan budaya dipengaruhi oleh karakteristik badan air laut

3.14 kawasan yang akan direklamasi kawasan pantai yang mempunyai potensi untuk direklamasi dan berdasarkan studi kelayakan, kebijakan kota, masterplan atau perencanaan, terpilih untuk direklamasi menjadi kawasan baru


RSNI 2005

3.15 kemudahan publik aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama, ruang terbuka publik (laut, pantai dan hijau) 3.16 koefisien dasar bangunan ( KDB ) luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan 3.17 koefisien lantai bangunan ( KLB ) luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan 3.18 koefisien dasar hijau ( KDH ) pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan reklamasi pantai 3.19 offshore bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone) 3.20 pasang surut gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan 3.21 panorama pantai potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang berpengaruh dalami proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan 3.22 pemanfaatan ruang rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang 3.23 penataan ruang proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 3.24 pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban 3.25 perencanaan tata ruang proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


RSNI 2005

3.26 reklamasi pantai kegiatan perluasan daerah pesisir pantai dengan cara menambahkan material ke daerah yang akan diperluas ataupun dengan membuat dinding laut kemudian mengeringkan daerah yang akan diperluas sehingga terbentuk daerah pesisir pantai baru 3.27 rencana tata ruang hasil perencanaan tata ruang 3.28 ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya 3.29 ruang terbuka milik privat ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang. 3.30 ruang terbuka milik publik ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapangan olah raga atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik tanpa batasan ruang, waktu dan biaya 3.31 sempadan pantai kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai 3.32 tata ruang wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak

4 Ketentuan 4.1 Ketentuan umum 4.1.1 Persyaratan kawasan reklamasi pantai Reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut : a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan. b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan

pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada. c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau

taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa. d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan

daerah/negara lain.


RSNI 2005

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai dapat dilakukan bila suatu daerah sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut : a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi

pantai atau dokumen perencanaan lain yang sudah ada; b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi

maupun yang masih dalam proses dan sudah direklamasi; c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau

kajian/kelayakan properti (studi investasi) d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai secara umum mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, namun dominansi pemanfaatan ruangnya diperuntukkan untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan di sekitar sempadan sungai dan sempadan pantai, kawasan ruang terbuka (publik dan hijau) serta kawasan lainnya yang dialokasikan untuk perlindungan kawasan di bawahnya. Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, kawasan campuran dan kawasan pendidikan. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah kawasan tersebut telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota sebagai kawasan budidaya. 4.1.2 Tipologi kawasan reklamasi pantai Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai berikut : a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi

Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas: 1) Kawasan perumahan dan permukiman 2) Kawasan perdagangan dan jasa 3) Kawasan industri 4) Kawasan pariwisata 5) Kawasan ruang terbuka (publik, RTH lindung, RTH binaan, ruang terbuka tata air/biru) 6) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan 7) Kawasan bandar udara 8) Kawasan mixed-use 9) Kawasan pendidikan

b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi : 1) Reklamasi besar

Kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 Ha. 2) Reklamasi sedang

Kawasan reklamasi dengan luasan 100 Ha sampai dengan 500 Ha. 3) Reklamasi kecil

Kawasan reklamasi dengan luasan dibawah 100 Ha. c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik

1) Menyambung dengan daratan Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti : a) Kawasan permukiman nelayan b) Kawasan hutan mangrove c) Kawasan hutan pantai


RSNI 2005

d) Kawasan perikanan tangkap e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi f) Kawasan larangan ( rawan bencana ) g) Kawasan taman laut

2) Terpisah dengan daratan Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas. Tipologi ini memisahkan/enklave daratan lama yang berupa kawasan lindung/kawasan khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan : a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai) c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, perikanan,

minyak) e) Menghindari kawasan rawan bencana

3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan) Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi yaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.

Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada Lampiran C.

4.1.3 Pola sosial, budaya dan ekonomi kawasan Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan pola sosial, ekonomi dan budaya di kawasan reklamasi, hal ini ditandai dengan : a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan

ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan : 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola pemanfaatan ruang kawasan. 2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ”ketersediaan jenis

lapangan kerja baru” dan ”bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru” yang ditawarkan. b) Pola sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasi dalam “cultural, social, tourism

and economic path and nodes” kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai.

4.1.4 Pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi Perencanaan pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai adalah sebagai berikut : a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangka

utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai.

b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota.

c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana di perairan, darat dan udara.

d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park system” di beberapa tematik kawasan.

e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjang transportasi.


RSNI 2005

4.1.5 Panorama dan kemudahan akses Perencanaan panorama dan kemudahan akses kawasan reklamasi pantai adalah sebagai berikut : a) Memanfaatkan potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui

kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyamanan publik.

b) Elemen-elemen pantai 1) Berupa potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya

pasir, hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai, kontur, peneduh, langit, dan pemandangan/panorama.

2) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai melalui penciptaan : (a) suasana hening (b) panorama pantai yang signifikan (c) desa yang alamiah (d) kejernihan, riak dan gelombang air pantai (e) bukit & lembah hijau yang dramatis (f) rerimbunan hutan pantai (g) bersihnya pasir (h) birunya langit (i) keteduhan di sekitar pantai

4.1.6 Kemudahan publik dan ruang publik Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai, perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan : a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untuk

menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai. b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan dan dinikmati secara mudah

dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu dan biaya. Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan di Gambar 1.

Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik

Kemudahan publik hilang akibat bangunan depan menghalangi kemudahan bangunan di belakangnya yang jauh lebih rendah dalam menikmati

Kemudahan publik terjaga


RSNI 2005

4.2 Ketentuan teknis 4.2.1 Perencanaan tata ruang kawasan Penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur ruang kawasan, pola pemanfaatan ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, serta fasilitas umum dan sosial. 4.2.1.1 Struktur ruang kawasan Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan: a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/perairan sebagai

garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual. b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar batas bibir pantai

dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayah Garis Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-ruang terbuka.

c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan mempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.

4.2.1.2 Pola pemanfaatan ruang kawasan Pola pemanfaatan ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan : a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budidaya dan lahan untuk

fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan dengan perairan/tata biru/pantai.

c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif, menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan lingkungan alami di sekitarnya.

d) Pola pemanfaatan ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian pantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik.

e) Pola pemanfaatan ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.

4.2.1.3 Pengelolaan lingkungan Pengelolan lingkungan dalam penataan ruang kawasan reklamasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 4.2.1.4 Prasarana dan sarana Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota. a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi


RSNI 2005

Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan : 1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas. 2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan. 3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.

b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi : saluran air hujan, saluran kolektor, bangunan pengendali banjir, polder dan stasiun pompa.

c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran, air kotor dan air baku untuk keperluan kawasan).

d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik kawasan. e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan Aktivitas

kawasan. f) Penyediaan jaringan persampahan. 4.2.1.5 Fasilitas umum dan sosial Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta fasilitas penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya. Besaran / standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu pada SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. 4.2.2 Pemanfaatan ruang kawasan Kriteria pemanfaatan ruang pada kawasan pantai yang sudah direklamasi berdasarkan: a) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau mengacu pada pedoman

pemanfaatan yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing b) Berdasarkan daya dukung lahan, fungsi utama kawasan, aspek nilai lahan, daya dukung

infrastruktur dan kemampuan pendanaannya c) Perencanaan tersendiri/khusus yang disetujui dan atau disahkan oleh pemerintah kota

setempat 4.2.2.1 Pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung 4.2.2.1.1 Jenis pemanfaatan ruang Secara umum jenis fungsi lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi : a) Ruang terbuka publik b) Ruang terbuka hijau lindung c) Ruang terbuka hijau binaan d) Ruang terbuka tata air Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis pemanfaatan ruang adalah sesuai tercantum pada Tabel 1.


RSNI 2005

4.2.2.1.2 Intensitas bangunan Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan ruang yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2. 4.2.2.2 Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya 4.2.2.2.1 Jenis pemanfaatan ruang Untuk pemanfaatan ruang dengan fungsi budidaya yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi : a) Perumahan dan permukiman b) Perdagangan dan jasa c) Industri d) Pariwisata e) Pendidikan f) Pelabuhan laut/penyeberangan g) Bandar udara h) Kawasan Campuran Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis pemanfaatan ruang adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3. 4.2.2.2.2 Intensitas bangunan Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan ruang yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 1 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di kawasan reklamasi pantai

PersyaratanPemanfaatan

Ruang

Jenis Pemanfaatan

Proporsi/alokasi lahan

Prasarana & sarana yang dibutuhkan

Aksesibilitas & transportasi

a) Zona Ruang Terbuka Publik

a) Ruang terbuka = 60% - 70%

b) Fasum dan fasos/pendukung = 10%

c) Site development (infrastruktur, taman/lansekap, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 20% - 30%

d) Ruang terbuka publik dapat disediakan pemerintah (public domain) maupun

a) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran

b) Utilitas : jaringan listrik, telephone dan gas

c) Sarana : pusat informasi, kesehatan, peribadatan, keamanan lingkungan, perabot jalan (street furniture) dan

a) Didukung dengan akses ke pusat pelayanan ke pusat perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, niaga (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, mixed-use area, keamanan kawasan dan pelayanan kesehatan

b) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan kelengkap-an prasarana transportasi dan kela-yakan sistem transportasi darat dan perairan. (b) Penyediaan kelengkapan trans-portasi air skala lingkungan untuk ka-nal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai, seperti dermaga ling-kungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty.


RSNI 2005

swasta/pengembang (private domain dengan prosentase pemanfaatan ruang = 20% - 30% dari kawasan perencanaan

penandaan

(c) Penyediaan kelengkapan trans-portasi jalan yang memadai terminal, halte, pedestrian

c) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: (a) Kantong parkir (b) On street parking (c) Inner court yard parking (d) Back yard parking

b) Zona Ruang Terbuka Hijau Lindung

Ruang terbuka = 100 %

c) Zona Ruang Terbuka Hijau Binaan

a) Jalan arteri sekunder/primer : (1) Median jalan = 1 – 3 meter (2) Jalan trotoar/bahu jalan = 1 – 2 meter

b) Jalan kolektor sekunder/primer: (1) Median jalan = 1 – 2 meter (2) Trotoar/bahu jalan = 0,5–1 meter

d) Zona Ruang Terbuka Tata Air

Ruang terbuka = 100 %

Tabel 2 Intensitas bangunan pada kawasan lindung di kawasan reklamasi pantai

Intensitasbangunan

Jenis Pemanfaatan

KDB KLB Ketinggian Bangunan GSB

KDH & B (Pengaturan

Ruang Terbuka)

GSS / GSP

a) Zona Ruang Terbuka Publik

KDB pendu-kung ruang terbuka publik = 0 - 10 %

KLB pendu-kung ruang terbuka publik = 1

pendukung ruang terbuka publik = 1 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan (b) GSB samping bangunan pendukung ruang terbuka publik = minimal 5 M (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 5 M

(a) di darat = 90 - 100 % (b) di laut = 100 %

(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang publik, wisata pantai dan atau green belt area.


RSNI 2005

b) Zona Ruang Terbuka Hijau Lindung

0% 0 0

c) Zona Ruang Terbuka Hijau Binaan

0% 0 0

d) Zona Ruang Terbuka Tata Air

0% 0 0

Tabel 3 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di kawasan reklamasi pantai

Kriteria

pemanfaatan

Jenis Pemanfaatan

Proporsi / alokasi lahan

Prasarana & sarana yang dibutuhkan

Aksesibilitas & transportasi View & amenitas

a) Kawasan perumahan dan permukiman

1) perumahan dan permukiman = 50% - 60% 2) fasum dan fasos = 10% 3) site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 30% - 40%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran. 2) Utilitas : jaringan listrik, jaringan informasi dan gas. 3) Sarana : pasar rakyat, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, jasa, niaga dan keamanan.

1) Pengaturan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, kegiatan budidaya (produksi) serta lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya. 2) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan dan daratan. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai. (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai.

Didukung view dan amenitas yang menarik melaui perencanaan : 1) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian lingkungan permukiman dan perumahan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perumahan pantai / sea front housing (area). 2) Waterscape 3) Landscape 4) Pelestarian potensi lingkungan pantai.


RSNI 2005

b) Kawasan perdagangan dan jasa

1) perdagangan dan jasa = 60% - 70% 2) fasum dan fasos = 10% 3) site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 20% - 30%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas 3) Sarana : pasar rakyat, pertokoan, mall, supermarket/ swalayan, kesehatan, peribadatan, keamanan, bank

1) Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, dan kegiatan budidaya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya serta kawasan perumahan dan permukiman. 2) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan dan daratan. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty. (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem : (a) Kantong parkir (b) On street parking (c) Parking structure (d) Inner court yard parking (e) Back yard parking 4) Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area.

Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melaui perencanaan : 1) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan perdagangan dan jasa secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa. 2) Waterscape 3) Landscape/Garden Citty 4) Pelestarian potensi lingkungan pantai.


RSNI 2005

c) Kawasan industri

1) industri = 50% - 60% 2) fasum dan fasos = 10% 3) site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 20% - 30%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon, informasi dan gas 3) Sarana : kesehatan, peribadatan, niaga, keamanan, tempat bongkar muat, pergudangan, terminal peti kemas.

1) Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga dan pelayanan pelabuhan. 2) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan dan daratan. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty. (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur sistem loading-unloading. 4) Harus menyediakan dan mengatur parkir dengan sistem : (a) Kantong parkir (b) Inner court yard parking (c) Back yard parking

Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas lingkungan melaui perencanaan: 1) Waterscape 2) Landscape/Green Belt/Buffer Zone untuk mereduksi polusi industri terhadap lingkungan sekitar 3) Pelestarian potensi lingkungan pantai


RSNI 2005

d) Kawasan pariwisata

1) Bangunan penunjang pariwisata = 50% - 60% 2) Fasum dan fasos = 10% 3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 30% - 40%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas 3) Sarana : pasar rakyat tradisional/seni/art & craft shop, kesehatan, peribadatan, keamanan, niaga, jasa informasi, kegiatan budidaya (produksi), keamanan dan pelayanan kesehatan, museum.

1) Didukung dengan akses ke pusat pelayanan ke pusat pelayanan niaga (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, jasa dan pusat informasi wisata, kegiatan budidaya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada), mixed-use area, keamanan kawasan dan pelayanan kesehatan. 2) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasi dan kelayakan sistem transportasi darat, perairan dan udara. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty. (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem : (a) Kantong parkir (b) Inner court yard parking (c) Back yard parking

-


RSNI 2005

e) Kawasan pendidikan

1) Pendidikan = 60% - 70%2) Fasum dan fasos = 10%3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 20% - 30%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas3) Sarana : ruang terbuka (taman, plaza dan olah raga), perpustakaan, pertokoan, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas umum dan fasilitas sosial

1) Didukung dengan akses ke pusat kawasan perumahan dan permukiman, pelayanan niaga, perdangan dan jasa serta pusat kebudayaan. 2) Pengaturan transportasi :(a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan dan daratan.(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty.(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian.3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:(a) Kantong parkir(b) On street parking(c) Inner court yard parking(d) Back yard parking

Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melaui perencanaan:1) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan pendidikan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa.2) Waterscape3) Landscape/Garden Citty4) Pelestarian potensi lingkungan pantai

f) Kawasan pelabuhan laut/penyebe-rangan

1) Bangunan penunjang kawasan pelabuhan udara = maksimal 40%. 2) Site development (dermaga, pelantar, infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = minimal 60%. 3) Penataan diupayakan berdekatan dengan kawasan industri dan pusat distribusi barang secara efisien.

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas 3) Sarana : tempat bongkar muat, gudang, terminal penumpang, terminal barang dan peti kemas, kesehatan, karantina, bea cukai, peribadatan, keamanan dan jasa informasi

1) Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang. 2) Pengaturan transportasi : (a) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lokal/nasional/internasional untuk laut, pantai, kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga, pelantar, kapal, boat, kano, pontoon, kapal tarik, ferry dan kelotok boat, kano. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: (a) Kantong parkir (b) Inner court yard parking (c) Back yard parking

Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melaui perencanaan : 1) dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan pelabuhan/penyeberangan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan pelabuhan/penyeberangan. 2) Pelestarian potensi lingkungan pantai.


RSNI 2005

g) Kawasan bandar udara

1) Bangunan penunjang kawasan bandar udara = maksimal 40%. 2) Site development (landasan pacu, infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape (bila di tepi pantai), jalan & parkir umum) = minimal 60%. 3) Pemanfaatan sebagian ruang kawasan bandar udara diarahkan untuk lahan penunjang seperti kawasan cargo, pergudangan, perhotelan dan perkantoran yang menunjang fungsi bandar udara. 4) Pengembangan diupayakan berdekatan dengan kawasan industri dan pusat distribusi barang.

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas 3) Sarana : kesehatan, peribadatan, keamanan, tempat bongkar muat, karantina, bea cukai, jasa telekomunikasi dan informasi

1) Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang. 2) Pengaturan transportasi : (a) Penyediaan kelengkapan transportasi udara yang didukung oleh kedudukan bandar udara mempunyai jangkauan pelayanan tidak saja dalam lingkup propinsi itu sendiri, tetapi juga mencapai wilayah nasional bahkan internasional. (b) Bandar udara mempunyai kemampuan operasional tinggi yang didukung dengan panjang landasan pacu (run way) sepanjang lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar. (c) Didukung fasilitas penunjang bandara udara seperti : gudang, perkantoran, cargo, penanda transportasi, moda. (d) Didukung penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem : (a) Kantong parkir (b) Inner court yard parking (c) Back yard parking

Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melalui perencanaan : 1) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan bandar udara secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai (bila di tepi pantai) sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan bandar udara . 2) Pelestarian potensi lingkungan pantai (bila di sekitar tepi pantai).


RSNI 2005

h) Kawasan mixed-use

1) mixed-use = 60% - 70% 2) fasum dan fasos = 10% 3) site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 20% - 30%

1) Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam kebakaran, 2) Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas, 3) Sarana : pasar rakyat, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

1) Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, perdangan dan jasa, kegiatan budidaya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya, kawasan perumahan dan permukiman serta pelabuhan udara dan laut/penyeberangan. 2) Pengaturan transportasi : (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan dan daratan. (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano. (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte, pedestrian. 3) Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem : (a) Kantong parkir (b) On street parking (c) Parking structure (d) Inner court yard parking (e) Back yard parking 4) Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area.

Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melaui perencanaan : 1) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan mixed-use secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa. 2) Waterscape 3) Landscape/Garden Citty 4) Pelestarian potensi lingkungan pantai


RSNI 2005

Tabel 4 Intensitas bangunan pada kawasan budidaya di kawasan reklamasi pantai

Intensitasbangunan

Jenis Pemanfaatan

KDB KLB Ketinggian bangunan GSB

KDH & B (Pengatur-an Ruang Terbuka)

GSS/GSP

a) Kawasan perumahan dan permukiman

40 - 60 % (a) KLB permukiman darat & laut = maks 2 (b) KLB apartemen/ town house = min 3

(a) Permukiman darat & laut = 2 - 3 lt (b) Aparte-men/ town house = min 3 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan deret, kopel & rumah tunggal = minimal 2 M, sedangkan apartemen/town house = minimal 1/10 tinggi bangunan (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan deret, kopel & rumah tunggal = minimal 2 M, sedangkan apartemen/town house = minimal 1/10 tinggi bangunan.

40 - 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area.


RSNI 2005

b) Kawasan perdagangan dan jasa

(a) di darat = 80 % (b) di laut = 40 - 50 %

(a) di darat = min 3 (b) di laut = maks 2

(a) di darat = min 3 lt (b) di laut = maks 2 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan atau = 0 (pemilik bangunan diberi kompensasi pembangunan diijinkan dengan KLB maksimum dan diharuskan membangun semi basement untuk parkir). (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 4 M (untuk menjaga jarak dan memberi ruang gerak penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran). (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal = 0 atau minimal 1/10 tinggi bangunan.

(a) di darat = 0 - 20 % (b) di laut = 50 - 60 %

(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area.


RSNI 2005

c) Kawasan industri

40 - 60 % di darat = maks 3

di darat = 1 lt (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan dimanfaatkan untuk zona green belt untuk mereduksi polusi (b) GSB samping bangunan minimal 1 kali tinggi bangunan (c) GSB belakang bangunan minimal 1 kali tinggi bangunan

40 - 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk buffer zone area antara daerah industri dengan lingkungan sekitar dan atau green belt area.

d) Kawasan pariwisata

darat & laut = maks 40 %

(a) di darat & laut = maks 2 (b) hotel = min 3

(a) di darat & laut = 2 - 3 lt (b) hotel = min 3 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan, dimanfaatkan untuk taman. (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan resort = minimal 5 M, sedangkan hotel = minimal 1/10 tinggi bangunan. (c) GSB belakang bangunan tiap unit resort = minimal 5 M, sedangkan hotel = minimal 1/10 tinggi bangunan.

min 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang wisata pantai dan atau green belt area.


RSNI 2005

e) Kawasan pendidikan

di darat & laut = 40 - 60 %

di darat & laut = min 3

(a) di darat & laut = min 3 lt (b) bangunan pendukung (fasos & fasum) = min 1 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan (b) GSB samping minimal 8 M (c) GSB belakang bangunan minimal 8 M

40 - 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area.

f) Kawasan pelabuhan laut/penyebe-rangan

maks 40 %

maks 3 kecuali tower mercu suar

min 3 lt (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan, dimanfaatkan untuk taman/parkir. (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan = minimal 1/10 tinggi bangunan. (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan.

min 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 50 - 100 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang loading-unloading barang dan penumpang dan atau parkir.

g) Kawasan bandar udara

maks 40 %

maks 3 kecuali tower mercu suar

maks 3 lt (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan, dimanfaatkan untuk taman/parkir. (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan = minimal 1/10 tinggi bangunan. (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan.

min 60 % (a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 50 - 100 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk landasan pacu (run way).


RSNI 2005

h) Kawasan mixed-use


(a) di darat = min 3 (b) di laut = maks 2

(a) di darat = min 3 lt (b) di laut = maks 2 lt

(a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan atau = 0 (pemilik bangunan diberi kompensasi pembangunan diijinkan dengan KLB maksimum dan diharuskan membangun semi basement untuk parkir). (b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 4 M (untuk menjaga jarak dan memberi ruang gerak penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran). (c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal = 0 atau minimal 1/10 tinggi bangunan.


(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalur hijau. (b) GSP = 30 - 50 M dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area.

4.2.3 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai mengacu kepada Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan (Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006).

4.2.3.1 Pengawasan pemanfaatan ruang Kegiatan pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan kawasan reklamasi. Penyelenggaraan pengawasan dilakukan dalam bentuk :


RSNI 2005

a) Pelaporan, berupa pemberian informasi secara obyektif mengenai kegiatan pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

b) Pemantauan, berupa pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Evaluasi, berupa penilaian kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi mempunyai kedudukan penting sebagai masukan pada peninjauan kembali rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. 4.2.3.1.1 Pengawasan pada kawasan lindung Pengawasan pada kawasan lindung dengan mempertimbangkan kewenangan pengelolaan kawasan dan upaya pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagai berikut : a) Sempadan Pantai

1) Kewenangan Pengelolaan : (a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengawasan sumber daya alam

serta pelestarian fungsi lingkungan. (b) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. (c) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi,

produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten / Kota hingga kawasan pesisir pantai.

(d) Propinsi mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

2) Penetapan Kawasan : (a) Penetapan lebar sempadan pantai dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan karakteristik dan kondisi pantai (termasuk tipe gelombang),serta mengacu pada standar dan pedoman pengelolaan pesisir pantai yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah.

(b) Penetapan kawasan sempadan pantai (lebar sempadan) yang dilindungi dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.

3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan : (a) Kabupaten/ Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan pantai

dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan pantai dan dilengkapi dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara pelibatan masyarakat dan swasta.

(b) Rencana pemanfaatan pantai disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan pelaku pembangunan terkait.

(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan penertiban kawasan sempadan pantai.

b) Sempadan Sungai

1) Kewenangan Pengelolaan : (a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengendalian sumberdaya alam

dan pelestarian fungsi lingkungan. (b) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi,

produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota. (c) Propinsi menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas

Kabupaten/Kota dan mengatur tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota.


RSNI 2005

2) Penetapan Kawasan : Penetapan garis sempadan sungai dilakukan ruas per ruas disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kawasan oleh Kabupaten/Kota dengan memperhatikan standar pengelolaan air permukaan dan pedoman konservasi air yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah, serta dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.

3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan : (a) Kabupaten/Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai

dengan tetap mempertahankan fungsi sungai dan dilengkapi dengan larangan pemanfaatan (kegiatan budidaya) pada kawasan sempadan sungai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara pelibatan masyarakat dan swasta.

(b) Rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai disosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim di kiri kanan sungai dan pelaku pembangunan terkait.

(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai.

4.2.3.1.2 Pengawasan pada kawasan budidaya Pengawasan pada kawasan budidaya meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Perumahan dan Permukiman Reklamasi Pantai, termasuk prasarana pendukungnya

(pendidikan, kesehatan, sosial/budaya) : 1) Melakukan pengolahan bahan buangan domestik sebelum dilepas ke perairan pantai

dan pembuatan kanal-kanal drainase yang mermuara ke laut lepas. 2) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai, dan tidak menghentikan secara

total angkutan sedimen sepanjang pantai. b) Perdagangan, Industri dan Perkantoran

1) Membatasi pencemaran oleh bahan buangan cair, padat, dan gas melalui pengembangan pengolahan bahan buangan sebelum dilepas dan pembuatan kanal-kanal drainase ke laut lepas.

2) Membatasi penggunaan air tanah untuk kegiatan industri, yang akan mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah melalui pengaturan pemakian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali.

c) Prasarana Transportasi 1) Meminimasi dan menghidari pencemaran bahan buangan kapal (penyedotan berkala

bahan pencemar). 2) Melakukan upaya mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan oleh lumpur atau pasir

(pengerukan berkala endapan lumpur dan pasir). d) Budidaya Air Payau

1) Melakukan penanganan bahan buangan tambak sebelum dilepas ke perairan pantai dan peletakan lokasi mulut kanal drainase (outlet) yang berjauhan dengan mulut kanal suplesi (inlet) dan bermuara ke laut lepas.

2) Melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan pakan, pupuk, dan obat-obatan kimia yang direkomendasikan untuk operasional budaya tambak.

3) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai dengan cara membentuk jalur hijau melalui penanaman bakau dan pemantauan laju sedimentasi.

e) Pariwisata/Rekreasi : 1) Melakukan pemberlakuan lebar garis sempadan pantai dan sungai berdasarkan

Keputusan Presiden RI No. 32 th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda atau hukum pengusahaan atau sistem pemilikan pantai.


RSNI 2005

2) Melakukan pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali.

f) Budidaya Biota Laut (Marinkultur) Menjaga kualitas air diperairan pantai melalui pembatasan penggunaan pakan, pupuk dan bahan kimia yang direkomendasikan dalam operasional budidaya laut.

4.2.3.1.3 Pengawasan pembatasan pemanfaatan dan konservasi Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pada masing-masing tipologi kawasan lindung mengacu pada pengawasan yang terdapat di Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006). 4.2.3.2 Penertiban pemanfaatan ruang Tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi yang berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengenaan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. Penertiban terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya meliputi: a) Penegakan prosedur perijinan pemanfaatan ruang untuk menjamin ruang yang akan

dibangun sesuai dengan rencana peruntukan ruang, ketentuan teknis dan kegiatan yang telah direncanakan.

b) Pemberian ijin mendirikan bangunan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan, pengawasan dan penertiban merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling mengkait. Perijinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu ijin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Berdasarkan perijinan kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif. Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain : Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SPID), Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO. Kegiatan penertiban meliputi tatacara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban : a) Peringatan b) Sanksi c) Pencabutan ijin dan proses hukum 5 Peran masyarakat Pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai mengacu kepada PP No. 69 Tahun 1996 tentang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai adalah sebagai berikut :


RSNI 2005

1) Berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan perencanaan dalam survei, perencanaan dan desain

2) Berpartisipasi dalam pembangunan menyediakan lahan, tenaga dan biaya. 3) Berpartisipasi dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan , dimana masyarakat berperan

untuk : (a) Dalam sistem Operasional masyarakat berperan untuk mentaati regulasi rencana tata

ruang serta berperan dalam menyediakan/melengkapi/ mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas.

(b) Dalam sistem Pemeliharaan masyarakat berperan untuk merawat sarana, prasarana dan utilitas serta berperan dalam mengendalikan aplikasi regulasi rencana tata ruang.

6 Tata cara pelaksanaan Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi tahap-tahap sebagai berikut : a) Persiapan

1) Penyusunan kerangka acuan kerja 2) Pembentukan tim pelaksana 3) Penyiapan kelengkapan administrasi 4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi 5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola 6) Perumusan substansi, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan metoda

pendekatan dan peralatan yang diperlukan 7) Perkiraan biaya penyusunan rencana tata ruang Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana tata ruang ini kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum pertemuan.

b) Pengumpulan Data Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh : 1) Data/peta kebijakan pembangunan 2) Data/peta sosial ekonomi 3) Data/peta sumberdaya manusia 4) Data/peta sumberdaya buatan 5) Data/peta sumberdaya alam 6) Data/peta penggunaan lahan 7) Data pembiayaan pembangunan 8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan

c) Analisis Aspek-aspek analisis meliputi : 1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan 2) Analisis regional 3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan 4) Analisis sumberdaya manusia 5) Analsis sumberdaya buatan 6) Analisis sumberdaya alam 7) Analisis sistem permukiman 8) Analisis penggunaan lahan 9) Analisis pembiayaan pembangunan 10) Analisis kelembagaan


RSNI 2005

d) Konsepsi Rencana Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup : 1) Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang 2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya 3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman, Perdagangan & Jasa,

Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Bandar Udara dan Kawasan Campuran

4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara, Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya.

6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan e) Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahas draft rencana tata ruang yang dapat dilakukan melalui : 1) Media massa 2) Diskusi dan seminar 3) Pameran 4) Pengumpulan opini masyarakat

f) Pengesahan Proses pengesahan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai sebagai produk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.


RSNI 2005

Lampiran A (Informatif)

Deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai

KOTA A

KAB B KAB C

LAUT

Batas kota

Batas kabupaten

Batas kawasan perkotaan

Batas wilayah tepi pantai

Kawasan reklamasi pantai

Legenda :

Sungai

Ruang tepi pantai di kawasan perkotaan

Coastal Area Offshore

Dune Backshore Foreshore - inshore

HWL

LWL

Gambar A.1 Potongan kawasan dan jenis pantai yang dapat direklamasi


RSNI 2005

nearshore zone

foreshore inshore offshore backshore

Longshore bar

LWL

breaker

breaker zone surf zone swash zone

Lampiran B (Informatif)

Definisi potongan pantai


RSNI 2005

Lampiran C (Informatif)

Preseden tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik

Keterangan: Gambar 1 Reklamasi Menyambung Daratan Gambar 2 Reklamasi Terpisah dari Daratan Gambar 3 Reklamasi yang Menggunakan Gabungan ke-2 nya1 1 RDTRK Coastal Road Pantai Balikpapan, 2003, PT WIiswakharman

Gambar 3

Gambar 1

Gambar 2


RSNI 2005

Lampiran D (Informatif)

Tim penyusun

No Nama Instansi 1 Dr. Ir. Ruchyat Deni Dj, M.Eng Direktorat Penataan Ruang Nasional,

Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2 Dr. Ir. Doni. J. Widiantono,

M.Eng. Sc Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

3 Dra. Lina Marlia, CES Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

4 Ir. James Siahaan, MA Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

5 Sri Nurnaeni, ST Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

6 Drs. Kristianto Solaeman Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

7 Tim Konsultan PT. Wiswakharman


RSNI 2005

Bibliografi SNI 03-2846-1992, Tatacara perencanaan kepadatan bangunan lingkungan rumah susun hunian. SNI 03-2855-1992, Spesifikasi satuan rumah susun modular. SNI 03-3241-1994, Tatacara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. SNI 03-3242-1994, Tatacara pengelolaan sampah di permukiman. SNI 03-1733-2004, Perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Presiden R.I No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah R.I No. 82 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran. Keputusan Presiden R.I No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan Presiden R.I No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 123 Tahun 2001, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Departemen Pekerjaan Umum & MVROM Belanda, “Penataan Kawasan Perkotaan Tepi Air di Indonesia”, Jakarta, November 1998. Departemen Pekerjaan Umum, “Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan”, 2002. Departemen Pekerjaan Umum, “Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota Tepi Air”, 2002. Departemen Pekerjaan Umum, “Pedoman Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning Regulation) Kawasan Perkotaan”, 2003. Departemen Pekerjaan Umum, “Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan Budidaya”, 2003. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, “Penyusunan Konsep Tata Ruang Kawasan Pantai”. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, “Buku Petunjuk Irigasi”, 1986.


RSNI 2005

Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, “Standar Perencanaan Irigasi, KP – 01 s/d KP – 06”, 1986. Keputusan Presiden R.I No. 52 Tahun 1995, Reklamasi dan Pembangunan di Kawasan Pantura Jakarta. PT. Wiswakharman , “Usulan teknis penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai”, Juli 2005. Charles G. Ramsey and Harold R. Sleeper, The American Institute of Architects; Architectural Graphic Standards, John Wiley & Son, Inc. NY, 1970.

penataan ruang kawasan reklamasi pantai

Documents