awal penataan ruang di indonesia

AWAL PENATAAN RUANG

DI INDONESIA

M.K. ETIKA PROFESI

PWK FT. UNS

Dr. NUR MILADAN, S.T., M.T.

Konteks Kebutuhan Perencana Menuju Perkembangan Pendidikan

Dari Zaman Kolonial Menuju Zaman Kemerdekaan (Pra 1950)

MASA PERKEMBANGAN

PEMIKIRAN AWAL PENATAAN RUANG

• Awal abad XX (1903) UU Desentralisasi

• UU Desentralisasi klasifikasi administrasi baru & mengakhiri administrasi pusat (terpusat) di Batavia.

• Ordonansi Dewan Lokal (Locale Radenordonnantie) untuk penetapan peraturan bagi pembentukan pemerintah lokal/ kotamadya 2 x Kongres

• 1910 : kesehatan, garis sempadan bangunan bahkan aspek pembiayaan

• 1911 : kotamadya-kotamadya membentuk asosiasi kepentingan lokal; majalah locale belangen dan locale techniek

PEMIKIRAN AWAL PENATAAN RUANG Sebagian besar kota dihadapkan pada peningkatan jumlah penduduk yang pesat, permintaan yang tinggi

terhadap perumahan dan berbagai kebutuhan

Semarang

1907

Dewan Kota (W.T. de Vogel)

meminta Arsitek (K.P.C. de

Bazel) untuk membuat

sketsa rancangan perluasan.

T. Karsten , 1917: rencana

Candi Baru (Nieuw Tjandi),

Surabaya

1909

Melakukan

pembebasan lahan

(membeli lahan)

untuk lingkungan

eropa baru

Bandung

1910

Dewan Kota

memperluas wilayah

untuk mengalihkan

beberapa kementerian

dari Batavia ke

Bandung

Batavia, Medan

Buitenzrg (Bogor)

1917

Mengajukan rancangan

perluasan wilayah dengan

rancangan terutama

permukiman

PEMIKIRAN AWAL PENATAAN RUANG

1921

• Karsten mengajukan makalah ‘Indian Town Planning (Indiese Stedebouw) dalam

kongres Desentralisasi

• Dalam makalahnya, menunjukkan perencanaan kota merupakan kegiatan yang

melibatkan kegiatan saling terkait satu sama lain (sosial, teknologi,dan

sebagainya) yang perlu ditangani semestinya 1920

-an

Pemerintah memutuskan untuk menangani masalah, diantaranya :

• Mengizinkan perusahaan umum terbatas dan komersial terlibat dalam pembangunan

perumahan (1925),

• Surat edaran kepada kotamadya berisi pedoman perluasan daerah perkotaan dan

perumahan (1926),

• Tambahan hak prioritas kotamadya atas lahan yang sudah ada (1926),

• Ketentuan sampai 50% subsidi dan pedoman proyek perbaikan kampung (1928).

PEMIKIRAN AWAL PENATAAN RUANG Perubahan Komite Pembatasan Pembangunan menjadi Komite

Tata Kota

Pengangkatan Karsten sebagai dosen perencanaan di ITB

Peraturan tata kota mengorganisir konstruksi dan bangunan, oleh pemerintah lokal maupun pihak

lainnya, untuk menjamin pembangunan perkotaan sesuai sifat sosial dan geografinya serta pertumbuhan yg diperkirakan

Komite mengajukan Rancangan Pembentukan

Kota dan suatu Memorandum

Rancangan diajukan dan dibahas dalam lokakarya perencanaan

yang diadakan Asosiasi Kepentingan Lokal

1934

1938

1939

1941

PENATAAN RUANG DALAM MASA KEMERDEKAAN

• Setelah Proklamasi Kemerdekaan penyesuaian administratif Belanda.

• Ordonansi Provinsi 1924 diperluas ketika delapan provinsi ditetapkan: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda.

• Badan-badan administrasi pra-perang seperti residen, kotamadya dan kabupaten tetap dipertahankan.

• Sebagai akibat perang, kota-kota memerlukan rekonstruksi dan pembangunan baru.

• Masalah ini ditangani Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi yang merupakan reorganisasi dari Departemen Transportasi dan Pekerjaan Umum.


• Meski sudah ada reorganisasi, tiga masalah utama masih perlu ditangani, yaitu ketiadaaan pakar, infrastruktur organisasi yang baik, dan landasan hukum.

• Permasalahan saat hendak melakukan rekonstruksi : Penghapusan sementara lembaga pra-perang, serta tugas-tugas perencanaan dan pembangunan pasca-perang baru menyebabkan kesulitan.

• Kantor desentralisasi tidak ada lagi.


Pembentukan Organisasi/lembaga baru.

Tokoh yang berperan : Dr. Ir. W.B. Kloos; F.M. Razoux Schultz dan Ir. J.C.K. van Toorenburg; Jacobus Pieter Thijsse (1896-1981)

Pada 1 Mei 1946, Biro Perencanaan (Pusat)/(Centraal) Planoogisch Bureau)-(C)PB didirikan sebagai bagian dari Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi.

Tujuan utama (C)PB adalah menangani dan mengkoordinasi pekerjaan rekonstruksi tingkal lokal, regional bahkan nasional.


Pada waktu Negara/Bagian Indonesia Timur dibentuk pada 1946, (C)PB cepat tanggap mengajukan rencana rekonstruksi dan peraturan pembangunan untuk Makassar kepada Menteri Transportasi dan Pekerjaan umum, rencana tata kota Ternate dan Ordonansi Pembentukan Kota darurat.

Belum selesai dengan tugas pertama di Indonesia Timur, Thijsse berangkat ke Eropa untuk mempelajari kurikulum perencanaan di Negeri Belanda dan di negara barat lainnya dan membandingkan situasi perencanaan Eropa dengan Indonesia.

Perencanaan Indonesia pada 1940-an bukan perencana yang ideal, karena kekurangan tenaga kerja dan keahlian.


Inisiasi Ilmu Perencanaan Kota:

Thijsse (insinyur sipil, kantor pekerjaan umum lokal di Bandung sejak 1921, dan

diangkat sebagai dosen perencanaan dan sanitasi di Sekolah Tinggi Teknik Bandung pada 1946 tiga unsur yang berhubungan dengan perencanaan: keahlian, pendidikan dan undang-undang.

Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoge School) yang didirikan di Bandung pada tahun 1921 membuka perkuliahan “Stedebouwkunst” (seni pembangunan kota) lokasi bangunan gedung yang diperkirakan dapat menimbulkan persoalan lalu lintas kota.

Karsten sebagai dosen tamu untuk perencanaan di Institut Teknologi Bandung pada 1941.

Thomas Nix, disertasinya Kontribusi pada Morfologi Perencanaan Kota, terutama untuk Indonesia (Bijdrage tot de vormleer van de stedebouw in het bijzonder voor Indonesie).

PELEMBAGAAN PERENCANAAN : ORDONANSI PEMBENTUKAN KOTA 1948

• Menerapkan visi rancangan 1938

• Pengakuan terhadap pentingnya

perencanaan

• Sumbangan perencana kepada

masyarakat

• Latar belakang keadaan politik pasca perang

• Besarnya kerusakan dan kebutuhan pasca perang

• Kurangnya pengetahuan dan tenaga kerja

• Kebutuhan landasan hukum dan prosedur kerja

ORDONANSI

PEMBENTUKAN KOTA

Urgensi


BAB 1

• Definisi dari terminologi

• Tanggungjawab dan tugas berbagai tingkat administrasi yang terlibat

BAB 2

• Unsur yang membentuk rencana kota

• Penanganan kerja yang ada

• Garis sempadan bangunan

• Prosedur untuk mengakses berbagai unsur rencana kota

• Pengaturan mengenai kewajiban untuk melanjutkan dan membiarkan pekerjaan tertentu (drainase, jalan), berbagai lisensi (bangunan, konstruksi, operasi), mandate (perbaikan, izin), dan juga pengawasan konstruksi

BAB 3

• Hak atas ganti rugi karena tindakan perencanaan

• Hak serta jumlah ganti rugi ordonansi kotamadya

• Peraturan mengenai hak gadai


BAB 4

• Biaya Perencanaan

BAB 2

• Ketentuan Transisi

• Ketentuan Penutup

• Ayat 51 : “memperluas bidang penerapan dengan menetapkan kemungkinan ordonansi diberlakukan terhadap kota-kota dan satuan-satuan administratif lainnya yang tidak memiliki status kotamadya tapi menunjukkan atau diharapkan menunjukkan tanda-tanda perkembangan daerah perkotaan”

• Ayat 52 : ”menetapkan kemungkinan dialihkannya untuk sementara waktu kekuasaan kepada badan-badan non-kotamadya untuk memperluas implementasi ordonansi”


POINT PENTING :

• Tidak ada rencana kota yang dapat disahkan tanpa dewan kota.

• Belum ada/keterbatasan kemampuan departemen yang memiliki

tugas merancang dan melaksanakan suatu rencana kota (C) PB

Tugas Badan Ordonansi

•Rencana Kota

•Skema Pembangunan Terinci

•Peraturan Pembangunan

KOMITE PERENCANAAN TATA RUANG

• Masalah perencanaan lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih luas dari rencana kota.

• Dibentuk Komite Peraturan Penataan Ruang di Daerah Non-Perkotaan pada tanggal 8 Oktober 1948.

• Thijsse (Ketua Komite Perencanaan Tata Ruang) mengemukakan perencanaan regional mengatasi dan mengantipasi kemungkinan ketidakseimbangan yang makin meningkat antara kota dan desa.

• Rapat pertama ordonansi pembentukan kota.

• Rapat kedua membahas dan menegakkan kebutuhan perencanaan perdesaan, mengkaitkan masalah ekonomi, keuangan dan sosial ke dalam perencanaan.

PERENCANAAN KEBAYORAN BARU

• Perencanaan Kota Baru (September 1948)

• Organisasi Pusat untuk Rekonstruksi (Centrale Stichting Wederopbouw – CSW) dan Komite Kebayoran.

• kompromi antara kota yang memiliki otonomi dengan administrasi sendiri dan merupakan perluasan daerah pemukiman kota yang sudah ada.

• Walaupun dimaksudkan untuk perumahan kelompok berpendapatan rendah, namun penyesuaian terhadap lay-out dan distribusi berbagai jenis perumahan dilakukan karena ternyata kelompok berpendapatan lebih tinggi tertarik pindah ke daerah baru tersebut.

• Kendala : • Perubahan dan penyesuaian peraturan pembangunan mengancam bentuk asli

rencana dari sudut pandang ideologi maupun pragmatis

• Reorganisasi pengelola terus menerus

• Penjualan semakin sulit karena intervensi negara (Sukarno membubarkan CSW/ Pengelola)

PERENCANAAN KEBAYORAN BARU

• Kebayoran Baru selesai pada 1954, daerah itu tidak mencapai tujuan yang ditetapkan semula.

• Dengan penduduk 45.627 jiwa, daerah tersebut hanya menampung 75% dari rencana semula, dan dari 7.050 rumah yang direncanakan hanya 4.720 rumah yang dibangun.

• Kekurangan jumlah fasilitas lainnya, yakni 142 toko dan tempat umum, 14 sekolah, 1 mesjid, 1 gereja, 3 pasar dan 1 bioskop tidak mencapai angka-angka yang ditetapkan semula (masing-masing 309, 28, 4, 3, 4 dan 4).

• Meskipun banyak tujuan rencana semula tidak tercapai, Kebayoran sekarang dianggap sebagai pusat Jakarta.

TATA RUANG DI INDONESIA PRA 1950

• Penyusunan kebijakan dan pengaturan terkait tata ruang terkait kondisi politik.

• Jepang dan Sekutu • Belanda dan Indonesia.

• Terdapat kesamaan dan perbedaan antara urbanisasi di dunia barat dan timur.

• Barat urbanisasi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu kebutuhan pekerja buruh di perkotaan yang terus meningkat (pull factor)

• Timur urbanisasi lebih disebabkan oleh adanya ketimpangan desa-kota yang membuat masyarakat ingin tinggal di kota guna memperbaiki hidup (push factor).

• Indonesia urbanisasi tidak hanya disebabkan faktor ekonomi namun juga faktor sosial.

KESIMPULAN

• Tumbuh dan berkembangnya penataan ruang di Indonesia pada abad XX dilatarbelakangi perubahan di bidang politik dan administrasi.

• UU Desentralisasi (1903) dan Ordonasi Dewan Lokal (1948) masing-masing kota bertanggungjawab atas kemajuan wilayahnya, di sisi lain jumlah pakar perencanaan kota masih sangat terbatas.

• Penataan ruang di Indonesia masih berdasar pada Paradigma Belanda.

• Stads Vorming Ordonantie (Undang-undang Pembentukan Kota) dengan Stads Vorming Verordening (Peraturan Pelaksanaan) diterbitkan pada 1948 dan 1949 antisipasi urbanisasi terkesan mengacu pada perkembangan yang terjadi di Belanda, padahal di Indonesia berbeda.

• Latar belakang urbanisasi di Indonesia lebih bersifat sosial, sedangkan di Belanda lebih berlatar ekonomi.

REFERENSI

• Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003, Sejarah Penataan

Ruang Indonesia 1948-2000.

awal penataan ruang di indonesia

Documents