kepabeanan bahan ptk 007 buku 4

8/16/2019 Kepabeanan Bahan Ptk 007 Buku 4

1/82

SATUAN KERJA KHUSUSPELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(SKK Migas)

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Pengelolaan KepabeananKegiatan Usaha Hulu Migas

Sertifikasi PTK KKKS

Jakarta, 13-15 Pebruari 2013


2/82

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 2

•Sub Dinas Kepabeanan

• Landasan Hukum•Tata Kelola Kepabeanan Kegiatan

Usaha Hulu Migas

KEPABEANAN SKK Migas


3/82


SUMIRAN/MAS MIRANKEPALA SUB DINAS KEPABEANAN

MANAJEMEN ASET KKKS DAN KEPABEANAN

PENGADAAN DAN MANAJEMEN ASET KKKS

SKK Migas


4/82


SKK MIGAS mengelola 287 Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Migas 2012


5/82


Kebijakan & Regulasi (KESDM)

Ministry

‘Segi Tiga” Pengelolaan Usaha

Hulu Migas


6/82


Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan UU No. 22/2001tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang saat ini beralih menjadi

Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK

Migas) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM

No. 3135 K/08/MEM/2012 serta Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai amanah undang-undang, fungsi utama SKKMIGAS adalah mengawasi

dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan

Kontrak Kerja Sama, agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi

memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara dan demi

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Tugas dan Fungsi


7/82PRIVATE AND CONFIDENTIAL 7

Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain

dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan

hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah Badan usaha atau Badan Usaha Tetap,

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.

Tugas dan Fungsi



• Menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa untuk KKKS yang dituangkandalam Pedoman Tata Kerja No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 (PTK-007 Rev. 2) tentang PengelolaanRantai Suplai untuk KKKS.

SKKMIGAS

• Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan PTK-007 Rev. 2.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama(KKKS)

• Memasok barang/jasa sesuai permintaan KKKS.Pemasok Barang dan Jasa

Posisi SKKMIGAS dalam Tata Kelola

Pengadaan barang dan Jasa di

Kegiatan Usaha Hulu Migas



DALAM HAL MASIH TERDAPAT TULISAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) DALAM PRESENTASI BAHAN

PELATIHAN INI, SEBAGAIMANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN

2012 DAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNOMOR 3135 K/08/MEM/2012 SERTA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9

TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI, MAKA PENGERTIAN DARI TULISAN BPMIGAS

TERSEBUT ADALAH SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS).

PERALIHAN

BPMIGAS – SKK Migas



Pedoman PengelolaanRantai Suplai

Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (PTK-007)

Kepentingan DuniaUsaha Pendukung

Kegiatan Usaha Hulu

Migas

Kebijakan Pemerintah(Agenda Nasional),

antara lain:Pendayagunaan

Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri

Kepentingan Usaha

Kegiatan Usaha Hulu

Migas

KepentinganPemerintah Daerah

serta SektorPendukung dan

Stakeholders lainnya

PTK-007 Revisi II (2011) :

Memberi peluang lebih luas bagi peningkatan kemampuan kapasitas nasional.

Pengelolaan Rantai Suplai Kegiatan

Usaha Hulu Migas (PTK-007)



Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara RepublikIndonesia sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di negara Republik

Indonesia.

Memaksimalkan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta

mengusahakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negaraRepublik Indonesia.

Memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali, dengan cara

meningkatkan transaparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Adanya Preferensi terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan Umum Pengadaan barang/Jasa

Di Kegiatan Usaha Hulu Migas



Barang/ peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa

dan rancang bangun dimaksud dapat diimpor selama belum

diproduksi di dalam negeri dan selama barang/ peralatan,

jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang

bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratanstandar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu

penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna

jual. KKKS sebagai pelaku importasi, eksportasi, dan pindah

lokasi/ alih tanggung jawab wajib mematuhi seluruh peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Terhadap Barang Operasi

Perminyakan (BOP) Impor



PEMANGKUKEPENTINGAN

SKKMigas

KKKS

kemakmuran dankesejahteraan

rakyat Indonesia

Kegiatan Kepabeanan Usaha Hulu

Migas



Incoterms

“ are an internationally recognized standard and are used worldwide in international and

domestic contracts for the sale of goods”(ICC)

Adalah standar internasional yang diakui dan digunakan di seluruh dunia dalam kontrak

internasional dan domestik untuk penjualan barang

Incoterm



E/F

Group E

(Keberangkatan)

Group F (Biaya Pengangkutan tidak ditanggung Penjual)

EXW

Exworks

(…nama tempat)

FCA

Free Carrier

(…nama tempat)

FAS

Free Alongside Ship

(…nama pelabuhanpengiriman)

FOB

Free On Board

(…nama pelabuhanpengiriman)

JasaTanggung jawab &

PembiayaanTanggung jawab &

PembiayaanTanggung jawab &

PembiayaanTanggung jawab

Pembiayaan

Gudang Penyimpanan padatempat asal

Penjual Penjual Penjual Penjual

Tenaga Kerja pada GudangPenyimpanan


Pengepakan ekspor padatempat asal Penjual Penjual Penjual Penjual

Pemuatan di tempat asal Pembeli Penjual Penjual Penjual

Transportasi Darat (sebelumpemuatan)

Pembeli Pembeli Penjual Penjual

Penerimaan padapelabuhan asal/pemuatan


Biaya forwarder Pembeli Pembeli Penjual Penjual

Pemuatan pada

angkutan/transportasi laut Pembeli Pembeli Pembeli Penjual

Transportasi Darat/Laut Pembeli Pembeli Pembeli Pembeli

Biaya pada pelabuhankedatangan

Pembeli Pembeli Pembeli Pembeli

Bea masuk dan PajakDalam Rangka Impor


Biaya pengiriman padatempat tujuan


Incoterm



Incoterm

C

Group C (Biaya Pengangkutan dibayar oleh Penjual)

CFR

Cost & Freight

(…nama pelabuhan

tujuan)

CIF

Cost Insurance Freight

(…nama pelabuhan

tujuan)

CPT

Carriage Paid To

(…nama pelabuhan

tujuan)

CIP

Carriage Insurance

Paid to

(…nama pelabuhantujuan)

JasaTanggung jawab &

PembiayaanTanggung jawab

Pembiayaan

Tanggung jawab &Pembiayaan

Tanggung jawab &Pembiayaan

Gudang Penyimpananpada tempat asal


Tenaga Kerja padaGudang Penyimpanan


Pengepakan ekspor padatempat asal Penjual Penjual Penjual Penjual

Pemuatan di tempat asal Penjual Penjual Penjual Penjual

Transportasi Darat(sebelum pemuatan)


Penerimaan padapelabuhan asal/pemuatan


Biaya forwarder Penjual Penjual Penjual Penjual

Pemuatan padaangkutan/transportasi laut


Transportasi Darat/Laut Penjual Penjual Penjual Penjual

Biaya pada pelabuhankedatangan


Bea masuk dan PajakDalam Rangka Impor




• Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasanatas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerahpabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepabeanan

• Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat ,perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempattertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinenyang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan

Daerah Pabean

• Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yangdisamakan di kawasan pabean untuk menimbun barangsementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Tempat Penimbunan Sementara

Definisi



•Adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbunbarang Impor dan/atau barang yang berasal dari tempat laindalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yanghasilnya terutama untuk diekspor.

Kawasan Berikat

•Adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batastertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usahapenimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan,pemberian merk/label, pemotongan, atau kegiatan laindalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal Impor untuk tujuan dimasukan ke DaerahPabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau dieksportanpa adanya pengolahan.

Gudang Berikat

Definisi



•Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawahpengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan Pabean

•Adalah kegiatan memasukan barang ke dalam DaerahPabean.

Impor

•Adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.Ekspor

Definisi



•Adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yangdikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea Masuk

•Adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atasBarang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal22 Impor.

Pajak Dalam rangka Impor

•Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yangsecara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha

Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan,pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksisendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungandan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagaikelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu

BOP (Barang Operasi Perminyakan)

Definisi


21/82



•Landasan Hukum

•Tata Kelola Kepabeanan Kegiatan

Usaha Hulu Migas


22/82


Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

1 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan -

2 UU Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-

Undangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga

yang dibentuk berdasarkan UU, memiliki

kekuatan hukum mengikat (Pasal 8)

3Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2010

Tentang Biaya Operasi Yang

Dapat Dikembalikan Dan

Perlakuan Pajak Penghasilan

Di Bidang Usaha Hulu Migas;

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam

Rangka Impor tercakup dalam Pasal 25

Ayat 10:

4

Peraturan Presiden Republik

IndonesiaNomor 95 Tahun 2012

Pengalihan pelaksanaan tugas

dan fungsi Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi Pengalihan BPMIGAS menjadi SKK Migas

5

Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral

Nomor :

3135 K/08/MEM/2012

Pengalihan Tugas, Fungsi dan

Organisasi dalam

pelaksanaan Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan Peran SKK Migas

Landasan Hukum


23/82


Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

6

Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral

Nomor:

3136 K/73/MEM/2012

Pengalihan terhadap

Pelaksanaan fungsi BPMIGASKetetapan terhadap fungsi SKK Migas

7

Satuan Kerja Sementara

Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas BumiNomor :

0791/SKO0000/2012/S0

Tata Kerja dan Organisasi

SKK Migas

Penggunaan seluruh Kebijakan, Keputusan,

peraturan serta ketentuan yang digunakanoleh SKK Migas

8

Peraturan Presiden Republik

Indonesia

Nomor 9 Tahun 2013

Penyelenggara pengelolaan

kegiatan usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi

Ketetapan Atas Satuan Kerja Khusus

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi

9Peraturan Menteri ESDM

Nomor 09 Tahun 2013

Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Kerja Khusus

Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi

Penetapan organisasi SKK Migas

Landasan Hukum


24/82


Kontrak Kerja Sama

Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan

Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan

hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan Hukum


25/82


Kementerian Perdagangan

1

Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor

59/M-

DAG/PER/9/2012

Angka Pengenal

Importir

Dengan diterbitkannya peraturan baru mengenai API,

maka dokumen perijinan kepabeanan seperti API, IP

Besi/Baja, NIK, NPIK juga perlu dilakukan penyesuaian

2

Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2009

IP Besi Baja

Landasan Hukum


26/82


Kementerian Perdagangan

3

Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor

23/M-

DAG/PER/9/2011

IP B2

4

Peraturan MenteriPerdagangan Nomor

07/M-

DAG/PER/3/2008

NPIK

5

Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor58/M-

DAG/PER/12/2010

Impor BarangModal Bukan

Baru

Ijin Impor Barang Modal Bukan Baru hanya berlaku 2

tahun (sesuai dengan berlakunya peraturan tsb) dandapat diperpanjang 2 (dua) kali.

Landasan Hukum


27/82


Kementerian ESDM

1

Peraturan

Menteri ESDM

No. 037Tahun 2006

TentangTatacara Pengajuan Rencana

Impor Dan

Penyelesaian Barang Yang

Dipergunakan Untuk OperasiKegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas

Bumi

Pasal 12 : Dalam hal terdapat impor

Barang Operasi tanpa menggunakan

RIB maka terhadap importir atau

penyedia barang (vendor) yang terikat

dengan kontrak/Purchase Order (PO)

harus menanggung segala biaya yangdikeluarkan dan tidak dapat

dibebankan dalam biaya operasi (cost

recovery).

2

Peraturan

Menteri ESDMNo. 036

Tahun 2008

Tentang Pengusahaan Gas MetanaBatubara

Pasal 3 : Pengusahaan Gas Metana

Batubara tunduk dan berlaku ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Kegiatan Usaha

Minyak dan Gas Bumi

Landasan Hukum


28/82


Kementerian Keuangan

1 Peraturan Menteri

Keuangan

No.20/PMK.04/2005

Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor

Tidakdipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil

(Production Sharing Contract) Minyak Dan Gas Bumi

2 Peraturan Menteri

Keuangan

No.177/PMK.11/2007

Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan

Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.

3 Peraturan Menteri

Keuangan No.

154/PMK.03/2010

Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan

Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau

Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Landasan Hukum


29/82


Kementerian keuangan

4 Peraturan Menteri

Keuangan No.

27/PMK.011/2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

231/Kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak

Yang DibebaSKan Dari Pungutan Bea Masuk

5 Peraturan Menteri

Keuangan No.

63/PMK.04/2011

Tentang Registrasi Kepabeanan

Landasan Hukum


30/82



• Landasan Hukum

•Tata Kelola Kepabeanan Kegiatan

Usaha Hulu Migas

Tata Kelola Kepabeanan Kegiatan


31/82


Dokumen Importir

Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan

Impor Sementara

Pindah Lokasi dan Alih Tanggung Jawab

Ekspor Barang Operasi Perminyakan

Kawasan Berikat dan Gudang Berikat

Pengawasan dan Pelaporan

Tata Kelola Kepabeanan KegiatanUsaha Hulu Migas


32/82


Dokumen Importir


Impor Sementara





Dokumen Importir

k


33/82


Sebelum melaksanakan kegiatanimpor/ekspor KKKS/Importir wajib memiliki

Angka Pengenal ImportirProdusen (API-P)

Nomor Identitas Kepabeanan(NIK)

Nomor Pengenal Importir Khusus(NPIK)

Pengakuan sebagai IP Besi atauBaja dan IP B2

Dokumen Importir

k i


34/82


Angka Pengenal Importir (API)

Merupakan tanda pengenal sebagai importir yang diberikan oleh

Kementerian Perdagangan yang harus dimiliki oleh Importir/KKKS

yang melakukan kegiatan Impor

Angka Pengenal Importir-Produsen (API)

Hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor baranguntuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku,

bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi

, sebelum pengajuannya harus mendapatkan rekomendasi dari SKK

Migas.

Dokumen Importir

D k I i


35/82


Peraturan Menteri Perdagangan

45/M-DAG/PER/9/2009 20/M-DAG/PER/7/2011 27/M-DAG/PER/5/2012

Pasal 2 : “Impor hanya dapat

dilakukan oleh Importiryang memiliki API”

Pasal 22 Ayat 2: “KKKS yang

akan mengajukanpermohonan untuk

memperoleh API-P wajibmendapatkan rekomendasi

dari Badan Pelaksana”

Pasal 37 : “API dicabut antara lain

karena pembekuan sebanyak dua

kali, tidak melaksanakan kewajiban

pendaftaran ulang sesuai ketentuan,

menyampaikan informasi atau data

yang tidak benar”

27/M-DAG/PER/5/2012

Dokumen Importir

D k I i


36/82


Dokumen Importir

D k I ti


37/82


Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada

Pengguna Jasa yang telah melakukan Registrasi

Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan

dengan sistem kepabeanan yang menggunakan

teknologi informasi maupun secara manual, sebelum

pengajuannya harus mendapatkan rekomendasi dari

SKK Migas.

Dokumen Importir


38/82


39/82

D k I ti


40/82


Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap

perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu,

sebelum pengajuannya harus mendapatkan rekomendasi dari SKK

Migas.

Dokumen Importir

Dok men Importir


41/82


Peraturan Menteri Keuangan

141/MPP/Kep/3/2002 07/M-DAG/PER/3/2008

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Pasal 1 Ayat 1 : “Nomor Pengenal ImportirKhusus disingkat NPIK adalah tanda

pengenal sebagai importir khusus yangharus dimiliki setiap perusahaan yangmelakukan perdagangan impor barang

tertentu.”

Pasal 1 Ayat 2:“ NPIK hanya dapatdiberikan kepada perusahaan yang telahmemiliki Angka Pengenal Importir sesuai

dengan bidang usahanya.

Dokumen Importir

Dokumen Importir


42/82


Dokumen Importir

Dokumen Importir


43/82


Dokumen Importir

Importir Produsen Besi Baja (IP-Besi Baja)

Perusahaan produsen besi atau baja dan perusahaan produsen yang

menggunakan produk besi atau baja yang mendapat pengakuan

dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian

Perdagangan, dan disetujui untuk mengimpor sendiri produk besi

atau baja yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan

produksinya sendiri, sebelum pengajuannya harus mendapatkan

rekomendasi dari SKK Migas.

Dokumen Importir


44/82



08/M-DAG/PER/2/2009 21/M-DAG/PER/6/2009

Ketentuan Impor Besi atau Baja

Guna mendapatkan pengakuan sebagai IP Besi atau Baja, KKKS harus mengajukanpermohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian

Perdagangan, dengan melampirkan:Rekomendasi dari SKK Migas;API yang berlaku bagi KKKS;Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danPertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangiindustri atau energi dan sumber daya mineral.

Dokumen Importir

Dokumen Importir


45/82


Inportir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2)

Importir produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan disetujui untuk

mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukkan dalam

memenuhi kebutuhan proses produksi perusahaan yang

bersangkutan, sebelum pengajuannya harus mendapatkan

rekomendasi dari SKK Migas.

Dokumen Importir

Dokumen Importir


46/82



44/M-DAG/PER/9/2009 23/M-DAG/PER/9/2011

Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Guna mendapatkan pengakuan sebagai IP Bahan Berbahaya, KKKS harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, KementerianPerdagangan, dengan melampirkan:Rekomendasi dari SKK Migas;API yang berlaku bagi KKKS;Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danPertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industriatau energi dan sumber daya mineral.

Dokumen Importir



47/82


Dokumen Importir


Impor Sementara








48/82





49/82


Undang-Undang

22 TAHUN 2001

TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI

BAB IVPENERIMAAN NEGARA

PASAL 31Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakanKegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yangberupa pajak dan penerimaan Nagara Bukan Pajak




50/82


Peraturan Menteri ESDM

037 TAHUN 2006

TENTANGTATA CARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN

PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUKOPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS

BUMI




51/82


Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsungdipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan

lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang

tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan

LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan

Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.

Permen 037 Tahun 2006, Pasal 1, Butir 2:




52/82


1. Barang Operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan/atau

melalui impor.

2. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negerisebagaimana dimaksud pada ayat (1) Didasarkan pada ADP dan

Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau

penyewaan.

3. Barang Operasi yang diperoleh melalui impor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor

dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.

Permen 037 Tahun 2006, Pasal 2:




53/82


Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melakukan impor Barang Operasisebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) WAJIB menggunakan RIB untuk

pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor

Tidak Dipungut.





54/82


Ayat 1 :

Dalam hal terdapat impor Barang Operasi yang telah tercantum dalam ADP

tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang

(vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus

menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankandalam biaya operasi (cost recovery).


Ayat 2 :

Dalam hal terdapat impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB maka

terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengankontrak/Purchase Order (PO) harus menanggung segala biaya yang

dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).




55/82


Masterlist/ RKBI

(Rencana Kebutuhan Barang Impor)

Adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akandiimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/SKK Migas untuk

suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasarpengajuan impor Barang Operasi




56/82


RIB

(Rencana Impor Barang)

Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang telah ditandasahkanDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan mencantumkanpos tarif (kode Harmonized System).




57/82





58/82





59/82


KKKS mengajukan permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMIGAS melalui SKK Migas.

SKK Migas melakukan verifikasi dokumen, terutama terhadap WP&B atau AFE yangdiajukan sebagai dasar anggaran

SKK Migas mengeluarkan rekomendasi dalam waktu lima (5) hari kerja kepada KKKSsetelah dokumen diterima lengkap.

Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan:

• RKBI yang telah disiapkan;

• Salinan WP&B dan/atau AFE yang telah disetujui SKK Migas;

• Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga;• Proforma Invoice;

• Salinan ARS Ijin P2 khusus untuk RKBI bahan peledak;

• Berita acara pengadaan; dan

• Surat pernyataan mengenai barang yang akan diimpor, apakah barang tersebut bukan merupakan finished product untuk barang-barang Oil Country Tubular Goods (OCTG) atau konsinyasi/non- konsinyasi atau diekspor barangsewa.




60/82


Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan barang Impor

(RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat,

NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama

kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, deSKripsi barang, spesifikasi,

perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang

bersangkutan.

Ditjen Migas akan mengeluarkan Surat Penandasahan RIB rangkap 3 (tiga), KKKS

diwajibkan untuk menandatangani ke 3 (tiga) lampiran tersebut, 1 (satu) asli dokumen

diberikan kepada KKKS sisanya dikembalikan kepada DJ MIGAS

Masa berlaku Rencana Impor Barang (RIB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi adalah dua belas bulan.

PENGAJUAN RKBI KE DITJEN MIGAS




61/82


Importasi

Migas

Kontrak sebelum UU22/2001

20/PMK.010/2005

BM bebas

PDRI tidakdipungut

Kontrak sesudah UU22/2001

BM Bebas 177/2007

PPN

(Eksplorasi) 27/2012

PPh 154/2010

FASILITAS IMPORTASI BOP (BARANG OPERASI PERMINYAKAN)

p g p y



62/82


RIB yang ditandasahkan oleh Ditjen Migas menjadi lampiran permohonan SKep

Pembebasan kepada Bea Cukai

Surat Permohonan ditandatangani oleh pegawai yang telah memiliki spesimen

tandatangan di Bea Cukai

Permohonan di tujukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyertakan

RIB yang telah disetujuai dan ditandasahkan oleh Dirjen Migas.

Salinan Kontrak kerja Sama (untuk pembebasan BM/PDRI yang pertama kalinya).

Ijin Pembelian dan Penggunaan/P2dari mabes POLRI (bahan peledak).

Masa berlaku Surat Keputusan (SKEP) Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam

Rangka Impor (PDRI) adalah selama satu tahun.

PENGAJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

KE DIRJEN BEA DAN CUKAI

p g p y

Impor Sementara


63/82


Dokumen Importir


Impor Sementara





p

Impor Sementara


64/82


Barang Impor Sementara adalah barang impor yang pemasukannya menggunakanmekanisme Impor Sementara.

Diekspor Kembali adalah pengeluaran barang Impor Sementara dari Daerah Pabean

sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

IMPOR SEMENTARA Merupakan pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-

benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) tahun.

p

Impor Sementara


65/82


KKKS mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan BM kepada DJBC

melalui Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan:Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor

kembali.

Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat ijin usaha dan API yang berlaku

bagi KKKS.

Barang Impor dapat disetujui untuk dikeluarkan menggunakan fasilitas Impor

sementara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Tidak akan habis dipakai;

• Identitas barang (contoh deskripsi, kuantitas barang) tersebut jelas;

• Dalam jangka waktu Impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk kecuali

aus karena penggunaan; dan

• Dilengkapi dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan dikeluarkan kembali

dari Daerah Pabean Indonesia (misalnya kontrak sewa).

p

Impor Sementara


66/82


KKKS dapat mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan Bea Masuk, yang

memuat:Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang Impor

sementara;

Pelabuhan tempat pemasukan barang Impor sementara;

Tujuan penggunaan barang Impor sementara;

Lokasi penggunaan barang Impor sementara; dan

Jangka waktu Impor sementara.

KKKS yang mendapatkan keringanan BM terhadap barang Impor sementara wajib :

Membayar BM sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan

jumlah bulan jangka waktu Impor sementara, dikalikan jumlah BM yang seharusnya dibayar

atas barang Impor sementara bersangkutan dan (formula)

Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Menyerahkan jaminan sebesar selisih antara BM yang seharusnya dibayar dengan yang telah

dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

p

Impor Sementara


67/82


p



68/82


Dokumen Importir


Impor Sementara







69/82


PINDAH LOKASI DAN ALIH TANGGUNG JAWAB

Dasar Hukum

Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 15 ayat 1

“ Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau

pengalihan tanggung jawab antar Kontraktor/PT Pertamina atas Barang Operasi yang

disewa setelah mendapat persetujuan SKK Migas.”

Pindah Lokasi/ Alih Tanggung jawab dapat dilakukan oleh KKKS pengguna selanjutnya

sebelumnya Kontrak antara KKKS sebelumnya dengan penyedia barang/jasa belum

berakhir.



70/82


Rangkaian Proses Alih Tanggung Jawab

Apabila dianggap perlu, BPMIGAS dapat melaksanakan pemeriksaan dokumen Kepabeanan danpemeriksaan fisik BOP Sewa terlebih dahulu sebelum alih tanggung jawab dilakukan.

Pencatatan dan pengadministrasian BOP Sewa tersebut untuk kepentingan audit kepabeanan.

Realisasi pindah lokasi/alih tanggung jawab dituangkan dalam berita acara yang ditandatanganioleh KKKS yang bersangkutan.

Verifikasi Dokumen

Salinan kontrak atau LOI antaraKKKS dan Penyedia Barang/Jasaatau para KKKS dengan Penyedia

Barang/Jasa dalam hal kontrakbersama;

Memorandum ofUnderstanding(MOU) KKKS

tentang pengalihantanggung jawab;

PIB berikutdokumenpelengkap

kepabeanan.

Surat keterangan/ beritaacara serah terima BOP

Sewa dari KKKSpengguna kepada

Penyedia Barang/Jasa.



71/82


KKKS SKK Migas KPBC

•Permohonan dari KKKS

•Dokumen pendukung

SKK Migas

-Verifikasi dokumen

-Pemeriksaan fisik BOP

Persetujuan

Pelaksanaan Pindah Lokasi

Dokumen Pendukung

•LOI

•MOU

• PIB dan dukumen kepabeanan lainnya

• Berita acara serah terima

•Pemberitahuan

kepada KPBCsetempat

Tidak Disetujui

Disetujui


72/82



73/82


Ayat 4 :Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) atau pihak lain yang berkontrak dengan

Kontraktor/PT Pertamina (Persero) tidak melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang

disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis

dan/atau denda sebesar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.




74/82


Ekspor BOP

BOP Bukan Sewa : exchange, repair,dan overhaul .

BOP Sewa

Landasan Hukum (Ekspor BOP Sewa)

Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 3

“Dalam hal Barang Operasi yang disewa telah selesai masa penggunaan atau masa

kontrak maka masa pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor

Tidak Dipungut berakhir, dan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dan/atau pihak lain

yang berkontrak dengan Kontraktor/ PT Pertamina (Persero) wajib segera

melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa ”

EKSPOR BARANG OPERASI PERMINYAKAN



75/82


Verifikasi dokumen di SKK MigasSalinan Kontrak (barang konsinyasi)PIBBL/AWBInvoicePacking List

Konsekuensi tidak dilaksanakannya re- ekspor atas barang sewa: Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 4“Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) atau pihak lain yangberkontrak dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) tidakmelaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulisdan/atau denda sebesar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangkaimpor Tidak Dipungut.”



76/82




77/82


Dokumen Importir


Impor Sementara







78/82


Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempatatau kawasan dengan batas- batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industripengolahan barang dan bahan, kegiatan rancangbangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaanawal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barangdan bahan asal impor atau barang dan bahan daridalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya, yanghasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Gudang Berikat (GB) adalah tempat penimbunan

berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1(satu) atau lebih kegiatan berupapengemasan/pengemasan kembali, penyortiran,penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan,pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangkawaktu tertentu untuk dikeluarkan kembali

KAWASAN BERIKAT DAN GUDANG BERIKAT



79/82


Dokumen Importir


Impor Sementara







80/82


KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi Impor dan Ekspor yang telahdilaksanakan pada bulan sebelumnya kepada SKK Migas setiap awal bulanberikutnya (paling lambat tanggal 10) sesuai dengan format pelaporan

sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja 007 Buku Keempat tentangPedoman Pengelolaan Kepabeanan (Lampiran L.6, L.7, dan L.8).

KKKS wajib menyampaikan laporan terkait kegiatan Kepabeanan dalam rangkaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Kementerian/Instansiterkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN PELAPORAN



81/82


SKK Migas dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan TertinggiKKKS apabila KKKS yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaranterhadap pedoman, ketentuan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan

bukti-bukti yang ada dari hasil temuan SKK Migas dan lembagapengawasan/pemeriksaan eksternal secara terus-menerus selama 3 (tiga)tahun, serta kerugian yang timbul akibat pelanggaran dimaksud tidak dapatdibebankan kepada biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (CostRecovery ).

SATUAN KERJA KHUSUSPELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI


82/82

(SKK Migas)

kepabeanan bahan ptk 007 buku 4

Documents