modul dtsd pengawasan dan penindakan kepabeanan

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR KEPABEANAN DAN CUKAI

MODUL PENINDAKAN DAN PENGAWASAN

DI BIDANG KEPABEANAN

OLEH : TIM PENYUSUN MODUL PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2008

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR KEPABEANAN DAN CUKAI

MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN

PENINDAKAN KEPABEANAN



JAKARTA 2008

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.................................................................................................... i

Daftar Isi............................................................................................................. ii

1. PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat................................................................................ 1

1.2 Tujuan Instruksional Umum (TIU)………………………………..... 2

1.3 Tujuan Instruksional Khusus (TIK)……………………………….... 2

1.4. Petunjuk Pembelajaran …………………………………………….. 2

2. Kegiatan Belajar (KB 1) :

SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL DAN

YURISDIKSI KEDAULATAN NKRI

2.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh ………………………………….. 3

2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia ………………...

2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial ................................................

1. Zona Pesisir ....................................................................

2. Zona Laut Indonesia .......................................................

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara ....................

3

6

6

7

11

2.2 Latihan .............................................................................................. 12

2.3 Rangkuman........................................................................................ 12

3. Kegiatan Belajar (KB) 2

PETA GEOGRAFI INDONESIA

3.1 Uraian, Contoh dan Non Contoh……………………………………

3.1.a. Konsep Geografi ………………..…………………………..

3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia ………………………………

3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara ………………………………

14

14

15

15

3.2 Latihan …………………………………………………………....... 16

3.3 Rangkuman…………………………………………………………. 16

iii


KOORDINAT PETA GEOGRAFI

4.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh ………………………………… 18

4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia ……………………..

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .…………………………...

4.1.c. Landas Kontinen ……………………………………………

18

20

21

4.2. Latihan ……………………………………………………………. 23

4.3. Rangkuman ……………………………………………………….. 24


BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

KEPABEANAN

5.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ..................................................... 25

5.1.a. Batas Wilayah Negara ………….…………………………...

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara …………...

25

27

5.2. Latihan …………………………………………………………….. 28

5.3. Rangkuman ………………………………………………………… 28

6. Test Formatif………………………………………………………...... 30

7. Kunci Jawaban Tes Formatif………………………………………… 41

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ......................................................... 41

7. Daftar Pustaka ...................................................................................... 43

1

MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

DAN PENINDAKAN KEPABEANAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Singkat

Latar belakang disusunnya modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan

kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik

mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk

mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara,

dan dilaksanakannya/dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan

pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif,

yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu

sendiri dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup

perbuatan yang dilakukan secara fisik.

Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan

menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang

menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat.

Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan

bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat

aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka

istilah ’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah

dibuat dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud

dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas

lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk

dan bea keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai

memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,

yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari

daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka

impor sebagai penerimaan negara.

2

1.2. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini,

siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang

dimaksudkan oleh modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan.

1.3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan

kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan ....

- mampu menjelaskan,dan memahami tentang Sejarah Perkembangan Wilayah

Teritorial dan Yuridiksi Kedaulatan Nkri

- mampu menjelaskan, dan memahami Peta Geografi Indonesia

- mampu menjelaskan, memahami, menetapkan Koordinat Peta Geografi.

- mampu menjelaskan, memahami, dan melaksanakan tugas sampai pada Batas

Wilayah Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang ruang lingkup pengawasan dan

penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi

pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal

siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam

puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang

belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini

tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir

pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan

jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan

pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima

persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar

mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

3

2. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1

SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL

DAN YURIDIKSI KEDAULATAN NKRI

2.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengilustrasikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi

spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini

menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun

multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga

dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di

sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut

kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi

batas menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan

bahwa peta NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan

perkembangan.

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas

yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee

en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.Selanjutnya seiring dengan

perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai

dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada

akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB

1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82). Berdasarkan

konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi

jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang

lebarnya hanya 3 mil laut. Sedang kan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia

tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah

wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, selain itu UUD 1945 tidak mengatur

tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan

secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva. Pada tahun 1957, Pemerintah

4

Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak

bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun

1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah

Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi

oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia.

Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi

Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral

dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional.

Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di

dalam UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia

meratifikasi/ mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah

menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan

Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38

tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No.

4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah

perairan yang jelas. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang

sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep

Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957. Khusus mengenai Timor–

Timur, semenjak integrasinya pada tahun 1975 sampai dengan merdeka pada 1999

tentunya membawa perubahan pada wilayah Indonesia baik pada batas darat maupun

batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)

didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun

1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914. Saat ini telah disepakati oleh

Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on the Land Boundary yang

ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sedangkan batas

laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian maupun pengaturan yang

terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar P. Timor [Deeley,

2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan juga setelah Timor

Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian tentang batas laut

antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas laut RI-RDTL yang

meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen belum mulai

dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Seiring

5

dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan karena menyisa

kan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis pangkalnya,

diantaranya adalah di sekitar P.Timor yang berbatasan dengan Republik Demokratik

Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah yang

berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu

pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal

untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-

titik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut :

– Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih

kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

– Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan

yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

– Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di

antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu

sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah

lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan

politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

– Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya.

– Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang

menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.

– Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi

dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah

permukaan laut pada waktu air pasang.

– Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa

dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari

sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan

suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas

setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

6

– Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara

asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan

dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan

secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan

laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

lainnya.

– Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982,

sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985

tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

– Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial

Dengan demikian batas landas laut teritorial meliputi Zona Pesisir dan Zona

Laut. Yang dimaksud zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah, yang dapat dirinci

sebagai berikut :

Tahukah Anda yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah.

1. Zona Pesisir

Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah (zona)yaitu:

a. Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah ini

pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi

daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.

b. Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut

hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar

matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan

baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat

Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.

7

c. Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki

kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus

sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang

terdapat di zona meritic.

d. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki

kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak

ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.

Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya

2. Zona Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah

daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa

dan negara.

a. Batas wilayah laut Indonesia.

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut

Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah gambar

pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini adalah

gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB

8

Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,

Montego, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut

Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif

1) Zona Laut Teritorial.

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis

dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu

lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial

di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang

terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut

yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis dasar

adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut

teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas

damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman

pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13

9

Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian

diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960.

2) Zona Landas Kontinen.

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi

merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang

dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu

landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas

kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika

ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka

batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan

batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari

24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara

Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi

98 °BT dan 6 °LU. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia

mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di

dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai.

Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah

Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut

terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini,

Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya

laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan

pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai

dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan

batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling

tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang

sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya.

Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh

pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari

zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.

10

Gambar 4. Batas wilayah laut Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor: 1 tahun 1973 (1/1973) tanggal: 6 Januari 1973

(Jakarta) sumber: LN 1973/1; TLN No. 2994 tentang: landas kontinen Indonesia.

Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas

kontinen Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam pengumuman pemerintah

Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; Undang-undang yang mengatur

penyelenggaraan usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dan negara.

Pengertian yang ada pada ketentuan sebagai dasar hukum landas kontinen Indonesia,

adalah:

– Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan

wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp.

Th.1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin

diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

– Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut

dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup

yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa

perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak

11

dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan

tanah dibawahnya.

– Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas

kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang

berlaku dibidang masing-masing. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas

kekayaan alam dilandas kontinen.

– Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen

Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen

Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia,

berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara

lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu

persetujuan.

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara

Lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa

instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop

TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari

penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat

memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini. Peta NKRI

merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi

hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak

berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan

nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis

pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulau–pulau besar lainnya,

alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Mengingat keterbatasan skala peta yang

digunakan (skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada

segmen-segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulau–

pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara

keseluruhan. Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang

telah disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada

pulau-pulau kecil terluar dan lain lainnya telah diplotkan dengan benar. Dengan

demikian peta NKRI tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk

12

melengkapi informasi spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu

dilengkapi dengan informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah

perbatasan darat dan laut pada segmen–segmen khusus dengan skala yang memadai

atau lebih besar. Peta NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border

Diplomacy, yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang

menggambarkan batas-batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai

sekarang baik yang belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan

bilateral, trilateral maupun multilateral. Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas

bahwasannya wilayah NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang.

2.2. Latihan

1). Jelaskan perkembangan Wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia sampai dengan saat ini!

2). Jelaskan apa saja yang ada hubungannya antara pengawasan dan penindakan

dengan Negara Kepulauan.!

3). Jelaskan apa tujuan dari penerbitan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

dikaitkan dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan !

4). Jelaskan yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia itu apa saja.!

5). Jelaskan peranan wilayah laut Indonesia dan hubungannya dengan

pengawasan dan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC.!

2.3. Rangkuman

Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan

Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian

pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia

melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut

wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang

Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar

12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis

pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas

wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia

lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut

13

Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional

yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah

Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap

perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun

di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan

adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.

14


PETA GEOGRAFI INDONESIA


3.1.a. Konsep geografi

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah

kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah

negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah

melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut

Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia

yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah

airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional.

Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the

waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.

Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand,

Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan

nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya

dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan

diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara

itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata

laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk

mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu

kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan

hankam.Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila

dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan

pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional

Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.

15

Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang

meningkat, dalam "koridor" wasantara.

3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia

Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya

adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran

kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia

dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan

politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui

konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada

kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy)

maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar

wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim

adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin

kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic)

dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah

negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang

menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero

khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia

yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air

(laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak

terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup

segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial

budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan

yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam

GBHN dengan ap.MPR No.IV Th 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir

perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi

Juanda tanggal 13 Desember 1957.

3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara

16

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat,

bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan

udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan

Keamanan. Kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau. Negara kepulauan dikenal

sebagai Archipelago State yang diakui oleh Konvensi PBB. Republik Indonesia

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, disusul kemudian oleh (tidak urut)

Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Pengertian hakekat wawasan nusantara ini dengan

tujuan memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dengan

menggunakan perangkat GPS. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan

mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko

tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Keterbatasan dan/atau ketidak-

tersediaan peta GPS wilayah Indonesia bukanlah suatu penghalang dalam menggunakan

perangkat GPS. Dengan kerjasama dan saling tukar-menukar informasi akan letak

(kordinat) suatu lokasi, diharapkan akan membantu tercapainya tujuan

perjalanan.(Admin).

3.2. Latihan

1). Jelaskan dimanakah diletakannya konsep dasar wilayah negara kepulauan bagi

Negara Kesatuan Republik Indonesia.!

2). Jelaskan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan

wawasan nasional, pengawasan dan penindakan kepabeanan.!

3). Berdasarkan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada

kondisi geografi bercirikan maritim, apakah pengawasan dan penindakan masih

diperlukan? Jelaskan.!

4). Jelaskan dengan cara bagaimana agar mempermudah untuk menentukan arah

juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah

saat dalam perjalanan dalam rangka pengawasan dan penindakan.!

5). Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya antara peta navigasi dan peta

geografi. !

3.3. Rangkuman

17

Dalam rangka untuk mengetahui pentingnya peta geografi Indonesia, harus

mengetahui bahwa salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara

adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Unsur-

unsur dasar wawasan nusantara yang juga disebut wasantara itu ialah wadah (contour

atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya

bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang

satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan

ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengacu pada kondisi geografi

bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan

dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang

harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan

kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas

wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep

kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari

pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Kondisi geografi Indonesia dimana

duapertiga nya adalah lautan dimungkinkan dikemudian hari akan menjadi negara

maritim yang handal, bahkan maritim sebagai potensi penerimaan negara dalam

mendukung pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu pentingnya pengawasan dan

penindakan kepabeanan dalam penegakan hukum dilaut, dengan demikian siswa atau

peserta diklat diharapkan lebih meningkat pengetahuan dan keterampilannya.

18


KOORDINAT PETA GEOGRAFI


4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia

Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani

dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh

sarana pengangkut. Koordinat tersebut diwajibkan harus ada pada setiap sarana

pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang dapat diperoleh di Kantor

Departemen Perhubungan atau perwakilannya didaerah, atau dapat diperoleh di Bagian

Topografi-TNI AL atau perwakilannya didaerah. Pergerakan atau perjalanan atau

pelayaran dan penerbangan dilakukan dengan cara memperhatikan posisi sarana

pengangkut dengan memperhatikan GPS (global position system) yang menggunakan

jasa satelit, atau dapat memperhatikan peta navigasi tersebut. Letak atau posisi sarana

pengangkut ditentukan dengan tanda 0 untuk derajat, ’ untuk menit, dan ’’untuk detik,

masing-masing dari 1.°= 60’, dan 1’=60 ’’.

Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan

katulistiwa dinamakan bujur, untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah bujur

timur (BT), untuk garis atau data angka yang tegak lurus dengan katulistiwa dinamakan

lintang, sedangkan yang berada diatas khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan

yang berada dibawa katulistiwa disebut lintang selatan. Walaupun telah ditetapkan

koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang

diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak

sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus

dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah

pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui

posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan

kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan

19

sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan,

misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan

sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga,

berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah

kanan kita adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut

tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang).

Tindak lanjut dalam kesempatan pertama kordinat dan posisi haluan sarana pengangkut

ditulis pada peta navigasi yang ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai yang

melakukan penindakan, nakhoda atau navigator, dan seorang saksi (oleh para pihak),

selanjutnya juga dibuat berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, dan diteruskan

kepada penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Wilayah Laut Teritorial, adalah

kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya termasuk udara di atasnya; dan dasar

laut dan tanah di bawahnya, dibatasi dengan ‘hak lintas damai’ bagi kapal asing, lebar

laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari garis pangkal.

Contoh : Pada posisi angka 23 peta lingkungan laut Indonesia, adalah posisi

LU 3◦ 20’ 40’’ dan BT 121◦ 15’ 30’’

Pada masa ‘ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim stbl 1939 No 442’ lebar

laut territorial adalah selebar 3 mil; Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1962 lebar

20

laut territorial adalah selebar 12 mil; Dan berdasarkan Konvensi hukum laut 1982 lebar

laut territorial adalah selebar 12 mil.

– Yang dimaksudkan dengan garis pangkal adalah :

Garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara; Garis yang

menghubungkan titik-titik dari pulau terluar, pada saat air rendah.

– Konsekwensi dari diberlakukannya laut territorial selebar 12 mil adalah bahwa di

Indonesia tidak ada lagi laut lepas di antara pulau. Hal ini juga sebagai konsekwensi

logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

– Penentuan batas laut teritorial ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan

dan berdampingan, dengan ketentuan sebagai berikut dihitung berdasarkan garis

tengah, yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada ‘garis

pangkal’ yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing

negara; Kecuali ada persetujuan lain yang dibuat antara Negara-negara yang

bersangkutan.

Jalur Tambahan

Di samping laut territorial tersebut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun

1982 tersebut, dikenal juga adanya jalur tambahan selebar 24 mil yang dihitung dari

garis pangkal. Hak negara pantai pada jalur tambahan adalah....

– Melakukan pencegahan atas pelanggaran kepabeanan, imigrasi, fiskal, pencemaran,

dan peraturan lainnya yang berlaku dalam laut teritorialnya;

– Mengenakan hukuman atas pelanggaran ketentuan atau peraturan yang terjadi di

dalam wilayah laut teritorial.

Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada pada arah darat ‘garis

pangkal’. Di dalam Perairan Pedalaman ini, kedaulatan suatu negara pada perairan

pedalaman tidak disertai dengan keharusan untuk menjamin ‘hak lintas damai’ bagi

kapal asing.

Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan adalah bagian laut yang terletak di antara kepulauan yang

menjadi wilayah Darat Republik Indonesia. Sama halnya dengan perairan pedalaman,

21

wilayah ini tidak ada keharusan bagi Negara Republik Indonesia untuk menjamin ‘hak

lalu lintas damai’ bagi kepala asing.

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar 200 mil diukur dari garis

pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial; ZEE tidak tunduk kepada

kedaulatan negara pantai; hak negara pantai di ZEE ‘hanya’ menikmati ‘hak –hak

berdaulat’ tetapi tidak berdaulat. Kedaulatan negara pantai pada ZEE hanya kedaulatan

ekonomis sumber daya yang ada dalam zona tersebut; Di ZEE semua negara berhak

berlayar dan terbang di atasnya, bebas meletakan pipa dan kabel bawah laut,

penggunaan sah lainnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut; Batu

karang/pulau yang tidak mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan tidak

berhak memiliki ZEE; Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif adalah

melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan

alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta perairan di atasnya, eksploitasi

ekonomis lainnya, seperti produk energi dari air, arus, dan angin), yurisdiksi atas

pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilimiah kelautan, dan perlindungan

lingkungan laut, yurisdiksi atas pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-

bangunan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan,

fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi, hak untuk melaksanakan hot persuit

terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ZEE, hak untuk

menerima dan menolak kegiatan ilmiah permohonan 4 bulan harus dijawab, bila tidak

dijawab dalam waktu 6 bulan, sejak diterimanya permohonan, yang bersangkutan dapat

melakukan riset kelautan.

4.1.c. Landas Kontinen

Pada konvensi jenewa 1958 yang dimaksud dengan Landas Kontinen

(Continental Self) adalah , daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar

laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan, daerah dasar laut sampai

kedalaman 200 m atau sampai kedalaman yang masih memungkinkan dilakukan

22

eksplorasi dan eksploi tasi, sedangkan pada konvensi tentang Dataran Kontinen tahun

1982 diatur sebagai berikut, bila tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil »»

sampai jarak 200 mil, bila di luar jarak 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang

merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan »» maksimal 350 mil, maksimal

100 mil dari garis kedalaman (isobat) 2.500 meter. Kemudahan-kemudahan untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun

instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan

kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut.

Pada instalasi di Landas Kontinen dapat ditetapkan adanya Daerah Terlarang

dan Daerah Terbatas, dimana pengaturannya adalah sebagai berikut:

Daerah Terlarang:

Lebarnya maksimal 500 meter dihitung dari setiap titik terluar dari instalasi-

instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat tersebut. Di wilayah ini tidak boleh dilakukan

kegiatan lain kecuali kegiatan yang ada sebelumnya. Kapal pihak ketiga tidak boleh

melintasi dan membuang sauh.

Daerah Terbatas :

Memiliki lebar maksimal 1.250 meter dihitung dari titik terluar dari Daerah

Terlarang. Kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu di

wilayah tersebut. Kapal pihak ketiga dapat melewati, tetapi dilarang membuang sauh.

Lalu Lintas Laut Damai

Yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas Damai adalah melintasi laut wilayah

Republik Indonesia dengan tujuan damai. Kendaraan laut yang melintasi wilayah laut

Republik Indonesia yang membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan

kepentingan negara tidak lagi dianggap damai. Pelayaran dalam rangka lintas damai

harus dilakukan tanpa berhenti, membuang sauh, dan mondar-mandir tanpa alasan,

kecuali terdapat alasan ‘keadaan memaksa (force majeur). Begitu juga bila hal tersebut

dilakukan di laut bebas dengan jarak 100 mil dari perairan Indonesia. Laut wililayah

Republik Indonesia disini adalah laut teritorial, perairan pedalaman , perairan

kepulauan/daratan. Hak lintas damai di laut teritorial di jamin oleh hukum

Internasional. Hak lintas damai di perairan pedalaman diatur oleh negara Republik

Indonesia. Di perairan kepulauan di tentukan Hak Lintas Transit. Lalu Lintas Laut

23

Damai adalah melintasi perairan pedalaman dari laut bebas ke satu pelabuhan

indonesia, atau sebaliknya, dan laut bebas ke laut bebas, Lalu Lintas Laut Damai harus

mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah

diumumkan terlebih dahulu ke dunia pelayaran. Kapal penangkapan ikan diwajibkan

menyimpan alat-alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus di atas palka Riset

ilmiah oleh kapal asing di perairan pedalaman hanya boleh dilakukan atas izin Presiden

Republik Indonesia. Hak lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing

yang bukan kapal niaga ditentukan sebagai berikut harus seizin Kasal, harus melalui

jalur yang telah ditetapkan, kapal selam asing harus berlayar dipermukaan laut,

melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dan melintasi perairan pedalaman dianggap

bukan lintas damai, dan diwajibkan segera meninggalkan perairan pedalaman.

Laut Lepas

Semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, Laut teritorial, perairan

pedalaman, perairan kepulauan adalah rezim Laut Lepas. Laut lepas terbuka bagi semua

negara.Digunakan untuk maksud-maksud damai. Di wilayah Laut Lepas semua negara

bebas untuk berlayar, terbang di atasnya, meletakan kabel dan pipa di bawah laut,

membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan melakukan

riset ilmiah.

Berdasarkan pembahasan dalam Modul ini maka dapat dirangkum sebagai berikut batas

wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara, batas wilayah ini

ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang

dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum

internasional, penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini

untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan

pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia. Laut sebagai bagian dari wilayah

negara memiliki dua aspek utama, yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan

(prosperity). Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini perlu dilakukan melalui

kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan pertahanan-keamanan. Disamping

itu,pengelolaan sumber daya kelautan memerlu kan suatu kebijaksanaan pemerintah

yang bersifat makro, terpadu, dan didukung oleh perangkat peraturan perundang-

undangan yang lengkap. Penyempurnaan batas-batas wilayah dan yurisdiksi negara di

24

wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia,

terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan terwujudnya perekonomian yang kuat

melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.

4.2. Latihan

1). Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani

dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang

dilakukan oleh sarana pengangkut, dengan cara bagaimana petugas DJBC

melakukan pengawasan dan penindakan kepabeanan.? Jelaskan.!

2). Jelaskan apa saja konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai

Negara Kepulauan.? Jelaskan pengawasan dan penindakan kepabeanannya.!

3). Jelaskan apa saja Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif.!

4). Jelaskan apa saja yang diatur pada instalasi di Landas Kontinen dengan

ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dan bagaimana

kaitannya dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan.!

5). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama. Jelaskan apa

saja yang dimaksud dengan aspek utama tersebut, dan bagaimana pengawasan

dan penindakan kepabeanannya.!

4.3. Rangkuman

Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas

Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau

alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat

tersebut. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan

terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran,

penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal

karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya

untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah

pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping

menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Bagi sarana pengangkut yang

dilengkapi dengan peta navigasi dan peta geografi, petugas DJBC yang melakukan

pengawasan dan penindakan dengan mudah dapat melihat pada peta tersebut arah

haluan sarana pengangkut. Dalam hal tidak dilengkapi dengan peta tersebut maka dapat

25

digunakan Kompas, dengan cara berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya

dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana

pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti

posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita

adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut

bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang).


BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN



5.1.a. Batas Wilayah Negara

Pengertian batas wilayah tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi

mencakup yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara. Bagi

Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim

yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah

negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk

penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini

masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai

prioritas dalam penyusunan legislasi nasional.

Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia,

Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Vietnam,

India, Palau. Sebagian besar penetapan batas wilayah dan yurisdiksinya di laut telah

berhasil diselesaikan, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah perbatasan

Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara tetangga.

Untuk itu, Indonesia harus membuat skala prioritas dan segera menyelesaikan

seluruh permasalahan batas laut melalui perundingan dengan negara-negara tetangga

untuk menetapkan batas wilayah laut, yang dituangkan dalam peta dan

mendaftarkannya di lembaga PBB sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut

1982. Di luar laut wilayahnya, Indonesia masih memiliki hak-hak berdaulat atas

26

kekayaan alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, dan Landas

Kontinen serta mempunyai kepentingan di laut Bebas. Untuk itu, perlu segera

dilakukan hal-hal batas ZEE Indonesia dengan negara tetangga harus ditetapkan melalui

perjanjian. Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam

peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data-data geodeticnya. Peta

atau daftar koordinat geografis tersebut harus dipublikasikan secara wajar dan

didaftarkan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Zona Tambahan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk

mengawasi dan mencegah pelanggaran imigrasi, kepabeanan, keuangan, dan karantina

kesehatan dalam laut wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini sangat

diperlukan agar pengawasan atas pentaatan ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina

Indonesia dapat dilakukan jauh di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia.

UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Di samping itu, batas-batas

landas kontinen dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan melalui

perjanjian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Batas-batas yang telah

diperjanjikan tersebut harus ditunjukkan dalam peta atau daftar koordinat geografis

yang dipublikasikan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut

memanfaatkan sumber-sumber perikanan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEEnya,

baik untuk pelestarian sumber-sumber perikanan maupun untuk pemeliharaan

lingkungan laut dan laut bebas itu sendiri.

Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang

memanfaatkan dan melayari laut bebas tersebut.Pengawasan dan penindakan

kepabeanan di laut dan sistem pengawasan kegiatan di laut harus lebih dicermati.

Kepemilikan laut yang luas dan kaya membawa konsekuensi akan mengundang pihak

asing untuk mencoba mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain

fakta menunjukkan bahwa kemampuan aparat laut dalam pengamanan wilayah, yaitu

untuk memonitor, melakukan pengendalian dan menjaga keamanan yang dilakukan

TNI-AL dan POLRI masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk melakukan sistem

pengamanan di wilayah laut selain diperlukan dasar hukum yang jelas, juga diperlukan

peningkatan sarana dan prasarana pertahanan-keamanan laut, seperti armada kapal

patroli dan kapal perang yang memadai serta penambahan anggaran pemeliharaan

kapal.

27

Sistem Monitoring, Controling and Surveliance (MCS) yang telah

dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara

optimal oleh instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut. Oleh karena

itu, sistem ini perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh stakeholders,

sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut.

Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya

pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis

potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi

investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia

ditengarai masih “inward looking“ dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap

perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan

di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional.

Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi

Perikanan Regional, dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut

internasional. trategi dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan

perbatasan laut yang harus ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah

meningkatkan koordinasi yang dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam

pembinaan dan pendayagunaan potensi nasional untuk mendukung pertahanan negara

yang meliputi segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sumber daya laut secar

berkelanjutan.

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga

negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala

aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara

tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak

terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang

bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas

permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara

lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara

umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak

negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk

menetapkan batas terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

28

berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan

Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut,

Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,

Palau, Papua Niugini, Australia dan Timor-Leste. Wilayah darat NKRI terdiri atas

semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal

kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia

terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah,

zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia

sampai dengan saat ini masih sangat intens menyelesaikan penataan batas wilayah

NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai perundingan dengan negara

tetangga untuk menentukan batas wilayah di segment-segment yang belum

diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban Pemerintah

terhadap wilayahnya. Pendepositan titik dasar NKRI kepada PBB sesuai dengan

ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh Hukum

Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar wilayahnya.

Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari asas

publisitas yang harus dipenuhi.

Berdasarkan perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang

semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa

terkait erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan

negara (tax collector) dan memfasilitasi perdagangan internasional (trade facilitator)

sehingga diperlukan upaya-upaya adalah revitalisasi sumber daya manusia,pemanfaatan

sistem informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen resiko yang handal,

peningkatan sistem koordinasi antar lembaga terkait, kerjasama internasional di bidang

kepabeanan.

5.2. Latihan

1). Jelaskan sejarah perkembangan wilayah teritorial dan yuridiksi

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan negara menetapkan batas

negara.?

3). Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara hubungannya dengan daerah

pabean Indonesia?

29

4). Jelaskan batas laut teritorial yang ditentukan oleh negara yang pantainya

berhadapan dan berdampingan, dalam rangka pengawasan dan penindakan

kepabeanan.?

5). Untuk dapat diketahui posisi, dan haluan sarana pengangkut disamping

mengguna kan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Jelaskan bagaimana cara

nya menentukan peta geografi dan posisi haluan sarana pengangkut tersebut.?

5.3. Rangkuman

Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona

maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar

wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk

penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini

masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai

prioritas dalam penyusunan legislasi nasional.

Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi

kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini.

Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-

forum internasional. Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa

lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari

berbagai sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut

mempengaruhi kewilayahan Indonesia. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini

akan selalu mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk

memberikan gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah “barang“ yang

sakral dari sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas

yang dinamis. Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan

tentunya akan mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia,

termasuk di dalamnya juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh

pemerintah Indonesia selama ini. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan

mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko

tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Jelaslah disini bahwa wasantara

adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara

Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud

dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus

30

ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada

peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan

pelanggaran pelayaran, penerbangan atau perjalanan tidak sesuai jalur yang ditetapkan

belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau

ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau

masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana

pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis

kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara

tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan

berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana

pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Upaya penegakan hukum di bidang

kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena

pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang cukup

signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan

kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya,

serta keamanan. Di sisi lain penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidaklah

semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengemukan teorinya, oleh

karena hambatannya pun tidak kalah beratnya. Sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai selayaknya kita membekali diri dengan beragam pengetahuan dan kecakapan

guna mendukung pelaksanaan tugas kelak dengan jujur dan profesional di masa

mendatang. Oleh karenanya, sudah sepantasnya sebagai peserta didik hendaknya selalu

menyimak tatkala mendapat kesempatan curahan bahagian pengalaman berdinas dari

fasilitator, pengajar, widyaiswara, dosen maupun senior lainnya di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. TEST FORMATIF

6.1. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran

pada huruf a, b, c, d untuk tiap Nomor pada soal dibawa ini.

Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan

dan jawabnya benar. (contoh: 1. a b d ). c

31

1). Agar pelaksanaan penindakan menjadi optimal, dilakukan kegiatan....

a. Penegahan

b. penelitian

c. pengawasan

d. penyelidikan

2). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam

pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab yaitu tanggungjawab

pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan

tanggungjawab ....

a. keuangan

b. terhadap barang

c. terhadap semua barang

d. administrasi yang akuntabilitas

3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah

diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang dikenal dengan nama ....

a. Laut teritorial

b. Unclos 1982

c. ZEE

d. Landas Kontinen

4). Penentuan batas landas lautan teritorial diukur dari garis yang menghubungkan

titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, adalah

berjarak....

a. 12 mil laut

b. 8 mil laut

c. 5 mil laut

d. 3,5 mil laut

32

5). Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 ini berarti luas wilayah laut

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Yang telah disepakati

oleh PBB tahun 1982 yang dikenal dengan disepakatinya ....

a. hukum Laut

b. hukum Laut Internasional

c. laut Teritorial

d. wilayah laut Indonesia.

6). Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban

untuk menyediakan alur pelayaran....

a. internasional

b. nasional

c. lintas damai.

d. lintas laut

7). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan

laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang

yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di

bawahnya ,diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan air di atasnya

dengan batas terluar adalah ....

a. 3,5 mil laut

b. 5 mil laut

c. 12 mil laut

d. 200 mil laut

8). Barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian

ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul

tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada ....

a. pemerintah Republik Indonesia.

b. menteri Keuangan RI

c. DJBC

33

d. kantor Pabean

9). Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu

kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah

di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan

bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan

nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan

hankam,adalah....

a. daerah pabean Indonesia

b. kepabeanan

c. wilayah Negara

d. wawasan Nusantara

10). Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia adalah ....

a. Polisi AIRUD

b. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

c. Perwira Polri

d. Bakorkamla

11). Aparatur penegak hukum yang pelanggarannya dilakukan di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia, di bidang penuntutan perkara tindak pidana pada

pengadilan negeri adalah....

a. polisi AIRUD

b. perwira Polri

c. penuntut umum atau jaksa

d. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

12). Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-

kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti

pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia harus berdasarkan izin dari ...

34

a. Pemerintah Republik Indonesia

b. Menteri dalam negeri

c. Menteri perdagangan

d. Menteri keuangan

13). Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun

1958 dalam ....

a. Sidang umum PBB

b. WTO

c. Konvensi Geneva.

d. Deklarasi Juanda

14). Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah R.I. sebagaimana

diatur dalam UU No 4 Prp.Th 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih,

dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan

alam,adalah.

a. ZEE

b. Landas Kontinen Indonesia

c. Laut teritorial

d. Wilayah Republik Indonesia

15). Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda,

mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia

adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah

Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia yang

diukur dari garis pangkal lurus selebar ....

a. 350 mil laut

b. 200 mil laut

c. 15 mil laut

d. 12 mil laut.

16). Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum

internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan

35

bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan

mengakibatkan kerugian, membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,dan kepada

orang yang melakukan pelanggaran....

a. dihukum

b. dipidana

c. dikenakan sanksi administrasi berupa denda

d. wajib memikul tanggung jawab

17). Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat

penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional yang telah digagas sejak

tahun 1957 terhadap konsep ....

a. Wawasan Nusantara

b. Daerah Pabean Indonesia

c. Kepabeanan

d. Wilayah Negara

18). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada

di sebelah dalam garis pangkal....

a. pulau Indonesia

b. pepulauan Indonesia.

c. pulau terluar

d. pulau nusantara

19). Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas

perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona

tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan ....

a. pulau Indonesia

b. kepulauan Indonesia

c. landas kontinen

d. pulau nusantara

20). Usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai peraturan

perundangan yang berlaku adalah ....

36

a. eksplorasi dan eksploitasi

b. eksplorasi

c. eksploitasi

d. budidaya

21). Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh ....

a. Konvensi PBB.

b. Konvensi meja bundar

c. Deklarasi juanda

d. Konvensi hukum laut

22). Manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara adalah ....

a. batas teritorial

b. batas wilayah negara

c. batas ZEE

d. batas Landas kontinen

23). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu

keamanan (security) dan ....

a. kedaulatan

b. kemerdekaan

c. kesejahteraan (prosperity).

d. kebudayaan

24). Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam

peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data geodetic-nya,

adalah ....

a. Daerah perbatasan

b. Daerah Pabean

c. Wilayah Hukum

d. Wilayah Negara

25). Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang

berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, adalah ....

37

a. pulau

b. daratan

c. teritorial

d. wilayah Republik Indonesia

26). Garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan

kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah, adalah ....

a. garis air tertinggi

b. garis air rendah

c. garis perairan

d. garis laut tertinggi

27). Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen

Australia dan ....

a. landasan kontinen Indonesia

b. landasan kontinen nusantara

c. landasan kontinen Asia

d. landasan kontinen Asia tenggara.

28). Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan

penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang

dihubungkan oleh ....

a. perairan

b. darat

c. daratan

d. laut

29). Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya

dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui oleh....

a. Departemen Perhubungan

b. Pemerintah Republik Indonesia.

c. Departeman dalam negeri

d. Departemen luar negeri

38

30). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada

di sebelah dalam garis pangkal ....

a. kepulauan Indonesia

b. pulau Indonesia

c. perairan Indonesia

d. laut Indonesia

6.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan

cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang

benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada

soal dibawa ini: (contoh: 1. B, )

Soal ini bobot nilai nya jumlah 10% untuk sepuluh soal yang dapat Saudara kerjakan

dan jawabannya benar.

1).

B – S

Setelah konvensi hukum laut 1982 yang diberlakukan sebagai

hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah RI.

bertambah lagi 3 juta km² ( zee indonesia dan landas kontinen).

2).

B – S

United nations convention on the law of the sea dikenal dengan

Uncle 1982

3).

B – S

Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum

negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional.

Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan

masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan

diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara

kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982

4).

B – S

Bahwa segala air di sekitar, di antara dan yang menghubungkan

pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak

memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar

daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian

bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di

bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

S

39

5).

B – S

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas

Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Pejabat Negara.

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang

terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara

lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat

dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai

suatu persetujuan.

6).

B– S

Berdasarkan konsepsi TZMKO Th1939, lebar laut wilayah perairan

Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap

pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.

7).

B – S

Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

sebagai aparat penuntut umum di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia.

8).

B – S

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan

Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di

atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari

garis pangkal laut wilayah Indonesia.

9).

B – S

Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan

Jepang, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti

possidetis juris.

10).

B – S

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan

kepulauan dan perairan pedalamannya.

6.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)

Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap

dan benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada

kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)

40

Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar.

1). Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa

dinamakan bujur,untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah ………

2). Setelah konvensi hukum laut 1982 (unclos 1982) yang diberlakukan

sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah Republik

Indonesia bertambah lagi 3 juta km² ( zee Indonesia dan landas kontinen).

Dengan demikian, luas keseluruhan wilayah Indonesia menjadi ………………

3). Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar

milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan

Indonesia, serta digambarkan letak …………………………………………….

4). Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan ……………………………

5). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar ……………………. ke arah

laut terbuka diukur dari garis dasar.

6.4. Soal Uraian.

Jawablah soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang

disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal

ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar.

1). Jelaskan pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang

dilakukan oleh sarana pengangkut harus selalu berpedoman pada apa saja !

2). Jelaskan bagaimana caranya Saudara menetapkan atau membuat koordinat pada

peta navigasi dalam hal dapat diputuskan apakah sarana pengangkut tersebut

telah melanggar daerah pabean Indonesia.!

41

7. Kunci Jawaban Test Formatif

7.1. Kunci Jawaban untuk latihan 6.1. Pilihan Ganda:

1.c 2.d 3.b 4.a 5.b 6.c 7.d 8.a 9.d 10.b

11.c 12.a 13.c 14.b 15.d 16.d 17.a 18.c 19.c 20.a

21.a 22.b 23.c 24.d 25.a 26.b 27.c 28.d 29.b 30.a

7.2. Kunci Jawaban untuk latihan 6.2. Betul Salah:

1B 2S 3B 4S 5S 6B 7S 8B 9S 10B

7.3. Kunci Jawaban untuk latihan 6.3. Melengkapi kalimat (mengisi titik-titik) :

1). bujur timur (BT),

2). 8 juta km²

3). alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

4). Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 ( TZMKO 1939 )

5). 200 mil laut

42

7.4. Kunci Jawaban untuk latihan 6.4. Soal Uraian. (Lihat Materi Modul)

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul

ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui

tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari

mencapai :

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

43

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka

disarankan mengulangi materi.

9. Daftar Pustaka :

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

- Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

- Undang-undang No. 44 Prp Th 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi (Lembaran Negara Th 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2070);

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2831);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

(Lembaran Negara Th 1973 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);

44

- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);


Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);


Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR

KEPABEANAN DAN CUKAI

MODUL II

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN




JAKARTA 2008

i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi............................................................................................................. i

1. PENDAHULUAN





2. Kegiatan Belajar (KB 1) :

PENGAWASAN KEPABEANAN


2.3.a. Latar Belakang Pengawasan Kepabeanan ..………………...

2.3.b. Perlunya Pengawasan Kepabeanan .......................................

3

9

2.4 Latihan .............................................................................................. 12

2.5 Rangkuman........................................................................................ 12




3.1.d. Penghentian Sarana Pengangkut .…………………………..

3.1.e. Penghentian Pembongkaran Barang ..………………………

3.1.f. Pemeriksaan Sarana Pengangkut ……………………………

3.1.g. Pemeriksaan Barang ………………………………………...

3.1.h. Pemeriksaan Bangunan atau Tempat Yang Bukan Merupakan

Rumah Tinggal ………………………………………………

3.1.i. Pemeriksaan Badan Orang …………………………………..

3.1.j. Penegahan di Bidang Kepabeanan …………………………..

3.1.k. Penyegelan …………………………………………………...

14

15

17

18

21

34

37

40

48

3.2 Latihan …………………………………………………………....... 55

3.2 Rangkuman………………………………………………………….

55

ii

4. Test Formatif………………………………………………………...... 56



7. Daftar Pustaka ...................................................................................... 69

1

MODUL II

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN


1. PENDAHULUAN


Latar belakang disusunnya modul kewenangan pengawasan dan penindakan

kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik

mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk

mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara,

dan dilaksanakannya/dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan

pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif,

yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu

sendiri dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup

perbuatan yang dilakukan secara fisik.

Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan

menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang

menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat.

Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan

bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat

aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka

istilah ’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah

dibuat dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud

dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas

lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk

dan bea keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai


yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari

daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka

impor sebagai penerimaan negara.

2



siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang

dimaksudkan oleh modul kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan.


Setelah mempelajari modul tentang kewenangan pengawasan dan penindakan

kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan:

– mampu menjelaskan, dan melaksanakan pengawasan kepabeanan

– mampu menjelaskan, dan melaksanakan penindakan kepabeanan


Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang kewenangan pengawasan dan

penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi

pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal

siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam

puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang

belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini

tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir

pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan

jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan

pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima

persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar

mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

3


PENGAWASAN KEPABEANAN


2.1.a. Latar Belakang Pengawasan Kepabeanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki letak

yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia,

serta berada di antara dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik, oleh karena

itu, sejak zaman dahulu kala Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup

ramai.

Di era sekarang perdagangan internasional jauh lebih maju dibandingkan pada

era penjajahan dulu kala, komoditinya pun bermacam – macam. Perkembangan dunia

perdagangan internasional menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada awal

abad 20-an. Perkembangan yang cukup pesat ini diimbangi kemajuan dari segi

teknologi informasi yang memungkinkan peredaran arus barang dan dokumen semakin

cepat. Arus perdagangan antar negara yang semakin meningkat ini, menyebabkan

pemeriksaan 100% atas sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya atau

diangkutnya yang masuk ke wilayah Indonesia semakin mustahil untuk dilakukan.

Keadaan yang demikian menyebabkan Indonesia rawan terhadap ancaman yang datang

dari luar wilayah Indonesia, baik itu berupa ancaman yang secara langsung dapat

dirasakan maupun ancaman yang bersifat tidak langsung yang efeknya dapat kita

rasakan setelah beberapa waktu, yang merupakan dampak dari perkembangan

perdagangan inernasional itu sendiri.

Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu

penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran

yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara

kesatuan republik Indonesia ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun

1995 tentang kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan

pemungutan bea masuk.

4

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan,

kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-

lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan

bea keluar.

Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai


yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah

pabean Indonesia serta melakukan pungutan uang untuk negara.

SLIDE PHKC (DTSS/STAN)SLIDE PHKC (DTSS/STAN) 3

DAERAH PABEAN

WILAYAH

REPUBLIK

INDONESIA

200 MIL

350 MIL

ZEE

LANDAS

KONTINEN

LAUT

TERITORIAL

TEMPAT

TERTENTU

DI ZEE

TEMPAT

TERTENTU

DI LANDAS

KONTINEN

Negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada koordinat 60 LU-110LS dan 950

BT-1410 BT serta keadaan geografis dari negara kesatuan republik Indonesia yang

sangat luas dan berupa kepulauan merupakan suatu kendala yang cukup berarti bagi

terlaksanaan tugas pengawasan karena jumlah personil di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai kurang cukup memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah

yang menjadi tanggung jawab dari institusi tersebut. Kendala–kendala serta hambatan –

hambatan seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

untuk menghindar dari kewajiban terhadap negara, yaitu kewajiban pembayaran bea

masuk atau bea keluar.

5

Institusi kepabeanan dan cukai yang memiliki peranan yang sangat vital dalam

hal perdagangan internasional dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap barang –

barang yang masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Insitusi

kepabeanan dan cukai memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penjagaan terhadap

stabilitas keamanan dan stabilitas perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, institusi

kepabeanan dan cukai harus mengeluarkan peraturan – peraturan yang dapat

mendukung terlaksananya perdagangan internasionl tanpa harus menghambat kegiatan

perdagangan itu sendiri, serta harus dapat melakukan adaptasi terhadap perkembangan

teknologi dan perkembangan situasi yang terjadi saat ini.

Banyaknya tuntutan terhadap tugas dari institusi kepabeanan dan cukai, tidak

diimbangi dengan sumber daya manusia yang digunakan untuk melakukan pengawasan

terhadap seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang demikian luasnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik – praktik penyelundupan yang

dapat merugikan negara Indonesia, dibuatlah ketentuan – ketentuan yang menjadi

landasan bagi pegawai institusi kepabeanan dan cukai untuk melakukan tindakan

pengamanan terhadap hak – hak negara terhadap ancaman penyelundupan serta

kegiatan pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara melakukan

pengawasan untuk dapat diketahuinya ada atau tidaknya pelanggaran terhadap

ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui apa yang dimaksud pelanggaran hukum,

maka disampaikan pengertian hukum.

Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang

dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Soerjono Soekanto

mendefinisikan hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup

bermasyarakat (Soekanto, 1987, hal. 23). Dari pengertian singkat ini maka istilah

’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat

dan telah ditetapkan.

Dalam hukum pidana, dikenal adanya hukum pidana materiel dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiel adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berisi tentang

perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diharuskan, subyek hukum, dan

ancaman pidana bila perbuatan-perbuatan tersebut dilarang.

Namun, hukum pidana materiel ini tidak akan mempunyai arti apa-apa bila tidak

dapat ditegakan atau dipertahankan. Untuk itulah dibutuhkan apa yang disebut hukum

pidana formil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana

mempertahankan dan menegakan hukum pidana materiel tersebut. Hukum pidana

6

formil berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana melakukan

penyelidikan adanya suatu tindak pidana materiel dan siapa penyelidik itu, bagaimana

dan siapa yang dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan. Jadi hukum pidana formil ini adalah inti dari suatu proses penegakan

hukum.

Dalam tata hukum pidana Indonesia ketentuan hukum materiel tersebut diatur

dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lain yang tersebar dibeberapa ketentuan

hukum di bidang-bidang tertentu, antara lain ketentuan pidana yang terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2006 tentang Amandemen atas Undang-Undang Nomor 10 tahun

1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan hukum pidana formil ber-induk pada Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta

beberapa ketentuan hukum pidana formil yang terdapat dibeberapa ketentuan hukum di

bidang tertentu lainnya.

Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka pengawasan dan penindakan

kepabeanan sesungguhnya meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Namun berdasarkan PP No.21 tahun

1996, penindakan meliputi:

a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;

b. Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang

berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;

c. Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan

d. Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan

terhadap barang maupun sarana pengangkut.

Dalam konteks pembelajaran pengawasan dan penindakan kepabeanan, pokok

bahasan hanya akan dibatasi pada pembahasan tentang penindakan dan penyidikan di

bidang kepabeanan saja.

Salah satu tugas yang harus diemban oleh instansi bea dan cukai adalah tugas

pengawasan yang memiliki peranan yang sangat vital terhadap ditaatinya peraturan-

peraturan yang telah dibuat. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau

menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif.

Organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan

pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel

7

yang benar. Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan

dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana

telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada

bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari

jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini

pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa

berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua

pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas

perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean

yang ditetapkan (lihat Colin Vassarotti, “Risk Management – A Customs Prespective”,

hal.19). Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, sarana pengangkut dan

orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan

kepabeanan. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, adalah kapal laut, pesawat

udara, mobil, dan kereta api. Sedangkan yang dimaksud pengangkut untuk kapal laut

adalah nakoda, pesawat udara adalah pilot, mobil adalah sopir, dan kereta api adalah

masinis.

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan

pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas

pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa sarana pengangkut, barang,

penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan,

dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh

World Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah

salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan.

Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang

mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus

mencakup kegiatan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca-impor.

Kewenangan bea dan cukai berupa patroli juga termasuk kegiatan pengawasan,

pelaksanaan patroli di darat, laut, dan udara yang bertujuan untuk mencegah, menindak

dan melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan, di samping itu kegiatan patroli

juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan. Pengawasan

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penindakan, saling terkait dan saling mengisi.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan bahwa sesuatu berjalan

sebagaimana mestinya. Pengawasan lebih cenderung kepada upaya-upaya pencegahan

8

yang bersifat preventif dan persuasif daripada tindakan yang bersifat represif.Apabila

dipandang dari sifatnya pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam

yaitu :

– Pengawasan yang bersifat Built in.

Pengawasan ini berdasarkan satu paket dan terbagi atas spesialisasi dari masing-

masing bidang.

PERAIRAN INDONESIA DAN

YURISDIKSI NASIONAL INDONESIAPERAIRAN

KEPULAUAN

0 MIL 12 MIL 24 MIL 200 MIL 350 MIL

DARATAN DARATAN

LANDAS KONTINEN

LAUT

TERITO

RIAL

ZONA

EKONOMI

EKSKLOSIF

ZEE

ZONATAMBA

HAN

LANDAS

KONTINEN

KAWASAN

Dengan demikian unit pengawasan harus terpisah dari unit pelaksana. Contohnya

pengawasan internal seperti halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat bea

dan cukai, sedangkan pengawasan eksternal akan dilakukan oleh pengawas diluar

DJBC.

– Pengawasan yang bersifat intelijen

Pengawasan dengan pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan analisis

terhadapnya sehingga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil intilijen.

Hasil ini akan disebarkan kepada unit opersional untuk melaksanakan pengawasan.

Unit intelijen seharusnya terpisah dengan unit operasional karena sistem dan cara

kerjanya beda.

– Pengawasan pemeriksaan pembukuan / Post Clearance Audit

Pengawasan yang dilakukan setelah selesainya beberapa prosedur pemberitahuan

dan pemeriksaan yang disebut dengan bersifat audit (pemeriksaan pembukuan).

9

Dilaksanakan setelah semua dokumen pabean dinyatakan selesai secara

prosedural dan setelah melalui proses pemeriksaan verifikasi.

Kegiatan penindakan dan penyidikan selanjutnya merupakan tindak lanjut dari

pengawasan pabean. Jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan

ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau

audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Demikian juga apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang yang dilarang akan

ditindaklanjuti dengan penyidikan.

2.1.b. Perlunya Pengawasan Kepabeanan

Dewasa ini masyarakat dunia semakin dikejutkan dengan perkembangan yang

pesat dari permasalahan lintas batas negara. Semakin maraknya kenyataan bahwa isu

nasional bisa sewaktu-waktu berkembang dengan tidak terkendali menjadi isu

internasional, telah menyadarkan bangsa-bangsa bahwa batas antara masalah-masalah

nasional dan masalah-masalah internasional tidak lagi dapat dipisahkan oleh batas yang

” rigid” , melainkan hanya dibatasi oleh selapis membran yang sangat tipis. Sejak awal,

para pendiri negara Indonesia sebagaimana para cendekia dunia lainnya juga telah

menyadari hal ini, sehingga di dalam konstitusi Indonesia pun tertuang pernyataan

bahwa bangsa Indonesia harus hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diakui

oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Oleh karena itu, tentunya tidak mengherankan

jika Indonesia kemudian dalam perjalanan kenegaraannya banyak menunduk kan diri

kepada hukum internasional, hampir di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Bahkan

seringkali suatu ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam satu konvensi

internasional, misalnya, hanya dibuatkan Undang-Undang Pengesahannya, dimana

ketentuan ketentuan yang termuat dalam konvensi tersebut sebenarnya dapat langsung

berlaku sebagai hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Akan tetapi sayangnya,

meskipun semangat untuk terlibat di dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum

internasional itu begitu besar, kenyataan di lapangan sering bicara lain. Banyak sekali

konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan efektif

karena berbagai dalih, seperti belum ada peraturan pelaksanaannya, kurangnya

pengetahuan aparat penegak hukum mengenai hukum internasional yang terkait dengan

Indonesia, sampai dengan belum pahamnya jajaran pemerintah dan masyarakat awam

atas pemberlakuan hukum internasional di Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri,

10

kepastian hukum internasional, baik dalam daya mengikatnya, pengawasannya dan

penindakannya sangat rentan, karena digantungkan pada kemauan suatu negara

berdaulat untuk menundukkan diri kepadanya. Namun demikian sifat koordinatif

hukum internasional itulah yang membuat hukum internasional tetap ada di antara

bangsa-bangsa di dunia, sehingga dengan alasan apapun keberadaannya untuk menjaga

keseimbangan hidup negara-negara beradab tetap diperlukan. Oleh karenanya

pemahaman terhadapnya dan upaya-upaya mengimplementasi kannya serta

penindakkan nya tetap harus dilakukan, khususnya di Indonesia. Terdorong oleh

pemikiran di atas, maka perlu untuk mengkaji masalah-masalah hukum internasional

yang ada, khususnya yang mempunyai implikasi dengan kehidupan bermasyarakat dan

bernegara di Indonesia. Termasuk tentu untuk menganalisa sejauh mana suatu

ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah dilaksanakan

dengan efektif, dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pengimplementasiannya.

Sosialisasi hukum internasional pun menjadi suatu agenda, mengingat peran

hukum internasional yang tidak bisa diabaikan jika negara-negara di dunia ingin hidup

dalam suasana yang saling menghargai kepentingan satu sama lain. Secara luas

tentunya perlu mengambil peran aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan

negara Indonesia di satu sisi dengan kepentingan masyarakat internasional di sisi lain,

agar keduanya bisa berjalan berdampingan dengan harmonis. Hal-hal yang sepatutnya

dilaksanakan dalam pelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan meliputi, penetapan

dan penentuan batas wilayah Indonesia dan yurisdiksi negara di laut menurut hukum

laut internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, masalah penamaan

pulau-pulau, pulau-pulau terluar, dan batas-batas terluar yurisdiksi Indonesia. Perspektif

penyelesaian perjanjian batas maritim antara Indonesia dan negara tetangga,

peningkatan peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum di

wilayah perbatasan Indonesia, aspek hukum pencegahan trans-national organized

crimes di wilayah perbatasan, pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan

Indonesia, penerapan dan penegakan suatu produk hukum internasional di Indonesia,

sosialisasi suatu produk hukum internasional yang telah mengikat Indonesia; membantu

instansi pemerintah terkait dalam menelaah penerapan, penegakan dan pengembangan

suatu produk hukum internasional; Bekerjasama dengan berbagai lembaga baik

pemerintah (governmental organization) maupun swasta (non governmental

organization), nasional maupun asing, termasuk dengan berbagai organisasi

internasional (international organization) dalam pengembangan hukum internasional.

11

Indonesia sebagai sebuah negara besar yang berupa kepulaun tentunya memiliki

wilayah kedaulatan hukum yang luas pula. Wilayah kedaulatan hukum Indonesia yang

lebih kita kenal sebagai wilayah yurisdiksi Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang

”seolah” tidak permanen. Hal ini mengingat bentuk wilayah Indonesia yang berupa

kepulauan sehingga batas wilayah sangat bergantung pada keadaan pesisir pulau-pulau

terluar dan keadaan pasang surut perairan terluar Indonesia. Geografis Indonesia

sebagai negara kepulauan dengan posisi di antara benua Asia dan Australia serta di

antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah

kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini

menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global

menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.

Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis

regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena

diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak

asasi dan lingkungan hidup. Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini

mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam

negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian di

dalam negeri dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia, selanjutnya negara-

negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing.

Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan

negara-negara di kawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan

mempengaruhi kondisi nasional. Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman

yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul di dalam negeri selalu memiliki

keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.

Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi

ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit

ditentukan. Dimulai dari dasar kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya

mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni kemungkinan invasi atau agresi dari

negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang

mengancam kedaulatan hukum, keutuhan wilayah, kestabilan nasinal, serta keselamatan

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati kecenderungan

perkembangan lingkungan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain

terhadap wilayah teritorial Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya terjadi. Upaya

diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan

12

mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain untuk mengguna kan

kekuatan bersenjatanya terhadap Indonesia. Sehingga ruang lingkup pengawasan di

bidang kepabeanan adalah seluruh wilayah Indonesia meliputi laut teritorial sejauh 12

mil laut yang diukur dari pulau terluar, ZEE (zone ekonomi eksklusif) sejauh 200 mil

laut yang diukur dari pulau terluar, landas kontinen sejauh 350 mil laut yang diukur

dari pulau terluar, dan seluruh ketentuan yang pelaksanaannya dibebankan kepada bea

dan cukai.

2.2. Latihan

1). Apa saja ancaman yang secara langsung dapat dirasakan maupun ancaman yang

bersifat tidak langsung yang efeknya dapat kita rasakan setelah beberapa waktu,

yang merupakan dampak dari perkembangan perdagangan Internasional itu

sendiri. Jelaskan? Bagaimana hubungannya dengan kewenangan pengawasan

dan penindakannya ?

2). Kendala dan hambatan apa sajakah yang ditemui DJBC dalam pelaksanaan

kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan yang sering

dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghindar dari

kewajiban terhadap negara untuk pemenuhan pembayaran bea masuk atau bea

keluar.? Jelaskan!

3). Pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penindakan,

saling terkait dan saling mengisi. Jelaskan mengapa pengawasan tidak

terpisahkan dari penindakan kepabeanan!

4). Jelaskan apa saja pelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan dalam

hubungannya dengan kewenangan pengawasan dan penindakan kepabeanan!

5). Jelaskan bentuk kerjasama apa sajakah antara pemerintah dengan swasta

nasional maupun asing, termasuk dengan berbagai organisasi internasional

dalam hubungan nya dengan kewenangan pengawasan dan penindakan

kepabeanan!.

2.3. Rangkuman

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang

termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri

13

dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup

perbuatan yang dilakukan secara fisik. Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan

wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang

impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang

yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini.

Untuk dapat diketahui kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pabean maka

DJBC melakukan pengawasan atas barang yang masuk dan/atau keluar wilayah

Indonesia, dengan cara mewajibkan barang yang masih terhutang pungutan negara

yang diangkut oleh sarana pengangkut wajib dilindungi dokumen pengangkutan dan

wajib menuju tujuan pertama di kantor pabean. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini,

perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya

terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan

bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong

terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan

luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian di dalam negeri

dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan

memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi

kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara-negara di kawasan

ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan mempengaruhi kondisi nasional

14




Perbedaan antara Penindakan dan Penyelidikan

Penyelidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan

sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.Sedangkan penyelidik itu

sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 KUHAP adalah seluruh pejabat POLRI,

dengan kata lain hak untuk melakukan penyelidikan secara yuridis merupakan

wewenang tunggal petugas POLRI. Sehingga petugas Bea dan Cukai tidak dapat

melakukan penyelidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP

tersebut. Pertanyaan nya sekarang, oleh karena petugas Bea dan Cukai tidak dapat

melakukan penyelidikan, adalah apa instrumen yuridis bagi petugas Bea dan Cukai

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindakan

guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan atau tindakan administratif. Didalam Pasal 2

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang

Kepabeanan disebutkan bahwa untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya

ketentuan Undang-undang , Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk

melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-

undang. Hak penindakan inilah yang nampaknya merupakan wewenang khusus bagi

petugas Bea dan Cukai yang dapat disamakan dengan penyelidikan sebagaimana yang

disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga instrumen hukum bagi

petugas Bea dan Cukai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat

diduga suatu pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif adalah wewenang

15

penindakan. Dalam melaksanakan tugas di bidang kepabeanan DJBC dapat melakukan

kegiatan secara fisik berupa penindakan. Penindakan itu sendiri dilakukan dalam

rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan fisik.

Penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-

undang. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 30

Desember 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tanggal 15 Nopember

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan, bahwa penindakan meliputi :

– Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di Atasnya

Serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang

– Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang

berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;

– Penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan

– Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan

terhadap barang maupun sarana pengangkut.

3.1.a. Penghentian Sarana Pengangkut.

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran peraturan perundang-

undangan yang berlaku diperlukan cara penindakan yang efektif dan efisien serta

tidak menghambat kelancaran arus barang. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk

menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya. Sarana

Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari

pemeriksaan. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran

barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk keperluan pemeriksaan sarana

pengangkut, atas permintaan atau isyarat Pejabat Bea dan Cukai pengangkut wajib

menghentikan sarana pengangkutnya. Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta agar

sarana pengangkut dibawa ke Kantor Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk

keperluan pemeriksaan. Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut wajib

membuka sarana pengangkut atau bagiannya untuk diperiksa. Segala biaya yang timbul

sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan merupakan tanggung jawab pengangkut,

apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-

16

undang; Merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari

hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuanUndang-undang.

Tindak lanjut dari pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya dilakukan,

apabila terdapat pelanggaran, segera dilakukan penegahan terhadap sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya; apabila tidak terdapat pelanggaran, segera mengizinkan

pengangkut beserta sarana pengangkut berikut barang yang ada diatasnya untuk

meneruskan perjalanan.

Penghentian sarana pengangkut untuk pemeriksaan terhadap sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya dalam rangka penindakan dilakukan berdasarkan Surat

Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Surat Perintah

diterbitkan berdasarkan petunjuk yang cukup. Penghentian dapat dilakukan oleh Pejabat

Bea dan Cukai tanpa Surat Perintah hanya dalam keadaan mendesak dan berdasarkan

petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya belum

dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, tersangkut pelanggaran Kepabeanan, atau

peraturan larangan/ pembatasan impor atau ekspor. Pejabat Bea dan Cukai yang

melakukan penghentian segera melaporkan penghentian sarana pengangkut kepada

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu

1X24 jam terhitung sejak penghentian dilakukan. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai

yang berwenang tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1X24 jam sejak

menerima laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penghentian,

pengangkut/sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera meneruskan

perjalanannya. Keadaan mendesak adalah suatu keadaan dimana penegahan harus

seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu surat

perintah terlebih dahulu, barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi ditegah

sehingga penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan. Petunjuk yang cukup adalah

bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain

laporan pegawai; laporan hasil pemeriksaan biasa; keterangan saksi dan/atau informan;

hasil intelijen; atau hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan. Pejabat Bea dan

Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah ialah Direktur Jenderal atau

Pejabat yang ditunjuk; Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk;

Kepala Kantor Wilayah; Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani

Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor Pabean; atau

Pejabat Eselon IV dan V pada Kantor Pabean yang menangani Pencegahan dan

17

Investigasi. Surat Perintah memuat tentang nomor Surat Perintah; dasar dan

pertimbangan pemberian perintah; nama, pangkat, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang

diberi perintah; perintah penindakan yang harus dilaksanakan; uraian/identitas obyek

penindakan; tempat dimana tugas dilaksanakan; jangka waktu penugasan; sarana yang

digunakan termasuk senjata api; pakaian yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai

yang diberi perintah; kewajiban pelaporan hasil penindakan; tempat dan tanggal

penerbitan Surat Perintah; jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat pemberi

perintah serta cap dinas; dan m. tembusan kepada pihak terkait apabila dianggap perlu.

Bentuk Surat Perintah seperti pada lampiran. Surat Perintah diberi nomor urut dari

Buku Surat Perintah yang bentuk dan isinya seperti pada lampiran.Penghentian sarana

pengangkut dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua)

Pejabat Bea dan Cukai. Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

Tugas/Komandan Patroli Bea dan Cukai. Dalam menghentikan sarana pengangkut,

Satuan Tugas dapat menggunakan kapal patroli; atau sarana pengangkut lainnya; dan

senjata api dalam hal diperlukan. Setiap penghentian sarana pengangkut dengan

menggunakan kapal patroli, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib mencatat dalam jurnal

kapal patroli. Penghentian sarana pengangkut di laut dan di perairan lainnya terlebih

dahulu harus diberi isyarat yang lazim bagi pengangkut di laut dan di perairan lainnya.

Penghentian sarana pengangkut di darat terlebih dahulu harus diberi isyarat yang

lazim bagi pengangkut di darat. Isyarat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

dan pengangkut wajib mematuhi. Dalam hal isyarat tidak dipatuhi dilanjutkan dengan

tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.Apabila peringatan tidak dipatuhi,

tembakan peringatan diarahkan ke bagian yang menghambat/ melumpuhkan sarana

pengangkut. Setiap tindakan Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan

Penindakan.

3.1.b. Penghentian Pembongkaran Barang

Pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang ternyata barang tersebut

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor

Pabean yang mengawasi wilayah/tempat dimana dilakukan pembongkaran berwenang

menghentikan pembongkaran. Terhadap barang yang dibongkar dari sarana

pengangkut Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan. Atas penghentian

pembongkaran Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan.

18

Atas penegahan Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Surat Bukti Penindakan.

Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan, menyerahkan sarana pengangkut

dan barang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk

penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan tersebut Pejabat Bea dan Cukai

wajib membuat Berita Acara Serah Terima. Penghentian pembongkaran barang yang

ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dari sarana pengangkut di tempat

lain di luar Kawasan Pabean yang diizinkan Kepala Kantor Pabean dilakukan

berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang

berwenang.

Penghentian pembongkaran dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai. Satuan

Tugas Bea dan Cukai yang melakukan penghentian pembongkaran melakukan

penindakan.Terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang ditegah, Satuan Tugas

Bea dan Cukai memerintahkan pengangkut untuk membawa sarana pengangkut dan

barang ke Kantor Pabean yang memberikan izin bongkar.

Dalam hal pengangkut tidak mematuhi perintah penghentian pembongkaran,

Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat melakukan upaya paksa membawa sarana

pengangkut dan barang ke Kantor Pabean. Setiap upaya paksa, Satuan Tugas Bea dan

Cukai wajib membuat Laporan Penindakan.

3.1.c. Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Berdasarkan tempat pemeriksaannya, maka pemeriksaan sarana pengangkut

dan/atau barang diatasnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

– Pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya di tempat

penghentian atau tempat yang sesuai untuk pemeriksaan

Dalam hal di tempat penghentian tidak mungkin dilakukan pemeriksaan karena

alasan mengganggu ketertiban umum; dan membahayakan keselamatan

pengangkut, sarana pengangkut atau Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut tidak

patuh. Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat memerintahkan pengangkut untuk

membawa sarana pengangkut ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan, Kantor

Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit Surat

Perintah.

Pengangkut yang tidak mematuhi perintah, Satuan Tugas Bea dan Cukai dapat

melakukan upaya paksa untuk membawa sarana pengangkut ke tempat lain yang

19

sesuai untuk pemeriksaan; kantor Pabean muda dicapai; atau Kantor Pabean tempat

kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Untuk Setiap upaya paksa yng dilakukan

tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan. Satuan

Tugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut wajib

menunjukkan Surat Perintah kepada pengangkut; dan memberitahukan maksud dan

tujuan pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan, pengangkut wajib menunjukkan semua surat dan dokumen

yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah

situasi bagi sarana pengangkut di laut kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal

pengangkut tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan semua surat dan dokumen


situasi bagi sarana pengangkut di laut, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang

mencari semua surat dan dokumen dan memeriksa tempat-tempat dimana disimpan

surat atau dokumen yang diperlukan.

Setiap tindakan tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan

Penindakan. Untuk keperluan pemeriksaan barang di atas sarana pengangkut,

pengangkut atau kuasanya wajib menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat dimana

disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang;

dan menyaksikan pemeriksaan.

Dalam hal pengangkut atau kuasanya tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan

bagian-bagian/tempat-tempat dimana disimpan barang; menyerahkan barang dan

membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan, Satuan

Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan.

Untuk setiap tindakan tersebut, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat

Laporan Penindakan. Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya

pelanggaran, pengangkut/sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera

meneruskan perjalanannya. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya

pelanggaran, sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya ditegah dan dibawa ke

Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat penerbit

Surat Perintah dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea

dan Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Atas hasil pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, Pejabat Bea

dan Cukai wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, atas penyerahan sarana

pengangkut dan/atau barang di atasnya, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib

20

membuat Berita Acara Serah Terima dan Atas pemeriksaan sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya Satuan Tugas Bea dan Cukai, wajib membuat Surat

Bukti Penindakan dengan menyebutkan alasan dan hasil pemeriksaan atau jenis

pelanggaran.

– Pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dan/atau barang

di atasnya di kantor pabean terdekat atau kantor pabean tempat kedudukan

pejabat penerbit surat perintah

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean tempat

kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah, Satuan Tugas Bea dan Cukai yang

melakukan penghentian sarana pengangkut menyerahkan sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan

Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dilakukan oleh

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang. Dalam

pemeriksaan, pengangkut wajib menunjukkan semua surat dan dokumen yang

berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya serta denah situasi

bagi sarana pengangkut di laut kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal

pengangkut tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan semua surat dan dokumen


situasi bagi sarana pengangkut di laut, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang


surat atau dokumen yang diperlukan.

Dalam hal pengangkut atau kuasanya tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan

bagian-bagian/tempat-tempat dimana disimpan barang; menyerahkan barang dan

membuka peti kemas/kemasan barang; dan menyaksikan pemeriksaan, Satuan

Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan.

Atas hasil pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, Pejabat Bea

dan Cukai wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksaan tidak ditemukan

adanya pelanggaran, pengangkut/ saranapengangkut dan/atau barang di atasnya

dapat segera meneruskan perjalanannya.

Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai

melakukan penegahan dan menyerahkan sarana pengangkut dan/atau barang di

21

atasnya kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk

penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan sarana pengangkut dan/atau

barang di atasnya dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan kepada

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibuatkan Berita Acara Serah

Terima dan atas pemeriksaan dan atau penegahan Pejabat Bea dan Cukai wajib

membuat Surat Bukti Penindakan dengan menyebutkan alasan dan hasil

pemeriksaan atau jenis pelanggaran.

3.1.d. Pemeriksaan Barang

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang.

Untuk melaksanakan pemeriksaan importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan

Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau kuasanya wajib menyerahkan

barang dan membuka setiap bungkusan atau kemasan barang yang akan diperiksa. Jika

permintaan tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan

atas resiko dan biaya pihak yang diperiksa.

Bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan

pabean terhadap barang impor meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

barang. Pemeriksaan barang impor dan ekspor adalah merupakan kewenangan

pejabat Bea dan Cukai setelah diserahkan pemberitahuan Pabean. Pemeriksaan

pabean dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di pelabuhan tujuan atau

pemeriksaan pra pengapalan di negara atau tempat ekspor barang. Bahan, alat dan

mesin-mesin beserta suku cadangnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional

dalam rangka proyek pengembangan industri. Barang yang diimpor untuk

dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikut; Binatang hidup; Organ tubuh manusia,

serum dan vaksin; barang impor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui

udara;

Pemeriksaan fisik terhadap barang impor dilakukan secara selektif dalam arti

pemeriksaan barang hanya dilakukan terhadap importasi yang beresiko tinggi, antara

lain barang bea masuknya tinggi, barang berbahaya bagi negara dan masyarakat, serta

impor yang dilakukan oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik.

Pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan setelah pemberitahu/kuasanya

mengajukan pemberitahuan impor barang yang dilampiri dokumen pelengkap

pabean dan bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor kepada

pejabat Bea dan Cukai.

22

Terhadap barang impornya karena sesuatu hal harus diekspor kembali,

pemberitahu wajib menyerahkan Pemberitahuan Ekspor kembali kepada pejabat Bea

dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean. Terhadap barang ekspor yang

karena sesuatu hal diimpor kembali, pemberitahu wajib menyerahkan pemberitahuan

impor barang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean.

Pemberitahuan pabean yang telah diberi nomor menjadi dasar bagi pejabat Bea dan

Cukai untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik barang impor,

yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang berdasarkan indikator

resiko.

Dengan memahami pemeriksaan barang impor ini, diharapkan pembaca mampu

menjelaskan bagaimana mempersiapkan diri dalam tugas pemeriksaan, pelaksanaan

pemeriksaan dan membuat nota pemeriksaan atau laporan pemeriksaan. Dalam setiap

pelaksanaan tugas harus ada pedoman atau perintah tugas, perintah tugas tersebut

diwujudkan dalam instruksi pemeriksaan yang memuat uraian tentang petugas yang

diperintah melakukan pemeriksaan barang, jumlah kolli atau pengemas atau kontener

yang harus diperiksa dalam bentuk prosentasi atau dalam jumlah.

Instruksi pemeriksan juga memuat identitas pemilik barang atau PPJK, dalam

hal pemilik barang tidak mengurus barangnya sendiri dapat menguasakan kepada

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, memuat data tempat barang

ditimbun, memuat identitas pemberi tugas, memuat jenis dokumen pemberitahuan

pebean, nomor, tanggal pemberitahuan pabean dan nomor, tanggal instruksi

pemeriksaan. Pejabat Bea dan Cukai setelah menerima instruksi pemeriksaan mencatat

datanya pada buku catatan bagi pemeriksa barang. Instruksi pemeriksaan yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau pejabat

pada seksi pabean, Instruksi pemeriksaan harus berasal dan diterima dari pegawai Bea

dan Cukai selaku kurir dari pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan instruksi

pemeriksaan tersebut, pada saat itu juga menerbitkan surat pemberitahuan jalur merah

atau SPJM dan dikirimkan kepada pemberitahu sebagaimana tertera pada

pemberitahuan pabean. Pemberitahu dokumen pabean setelah menerima SPJM wajib

melampirkan minimal dokumen pelengkap pabean berupa daftar data kemasan barang

atau packing list atau P/L atas barang yang diberitahukan dalam dokumen pabean dan

menyerahkan SPJM dilampiri P/L tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk

melakukan pemeriksaan barang. Packing list atau P/L ini diperlukan untuk

mempermudah dan mempercepat cara pemeriksaan fisik barang, karena memuat data

23

importer, data eksportir diluar negeri, jenis pengemas/kolli, jumlah pengemas, merk

pengemas, jumlah barangnya dan secara umum nama uraian jenis barangnya. Untuk

itu dalam hal pemberitahu atau PPJK tidak menyerahkan, tidak melampirkan packing

list atau P/L, pejabat yang melakukan pemeriksaan fisik barang dapat melakukan

pemeriksaan seluruhnya atau seratus persen atas barang yang diberitahukan untuk

dilakukan pemeriksaan fisik.

Di dalam menjalankan tugas pemeriksaan barang, seorang pemeriksa harus

mempunyai fisik yang baik, tubuh yang sehat, mengingat tugas pemeriksaan barang

sering dilakukan ditempat yang udaranya panas, mungkin keadaannya lembab dan

berbau tidak enak (pemeriksaan barang kimia).

Bermental baik dan berdedikasi tinggi terhadap negara sehingga tidak mudah

terpengaruh oleh pihak lain, berbuat dan berpikirlah yang terbaik untuk bangsa dan

Negara.Mempunyai pengetahuan yang luas tentang peraturan kepabeanan dan peraturan

pelaksanannya, peraturan larangan dan pembatasan, peraturan lainnya dari instansi lain

yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai.

Seorang pemeriksa barang impor sebelum melaksanakan tugas wajib

mempersiapkan diri dengan melengkapi kelengkapan administrasi, fisik dan mental

pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang, pengetahuan tentang

jenis pengemas, pengetahuan tentang tanda-tanda yang tertera pada pengemas yang

merupakan lambang-lambang bahan atau barang berbahaya, pengetahuan tentang jenis

pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdagangan, persiapan alat dan

perlengkapan untuk keperluan pemeriksaan fisik barang.

Setiap kali akan dilakukan pemeriksaan barang. Pemeriksa atau pejabat yang

diberi kewenangan melakukan pemeriksaan fisik barang wajib melakukan analisa jenis

barang yang diberitahukan oleh Importir atau kuasanya dengan cara membuka atau

melihat ketentuan umum untuk menginterpretasikan buku tarif bea masuk untuk

sekarang ini dipergunakan harmonized' system, klasifikasi barang dalam

nomenklatur dilakukan menurut ketentuan judul bagian, bab dan sub-bab, serta

catatan, dan pengetahuan tentang barang. Setelah dapat dianalisa jenis barangnya,

pemeriksa wajib memperhatikan klasifikasi, spesifikasi, data teknis maupun data

fisik yang dapat mempengaruhi besarnya tarif, besarnya bea masuk dan PDRI, harga

barang. Tujuan persiapan pemeriksaan disamping dapat mengoptimalkan penerimaan

negara juga keselamatan dan perlindungan pemeriksa terhadap dampak terhadap

penanganan barangnya, untuk itu diperlukan pengetahuan tanda dan atau ciri-ciri

24

khusus barang tersebut, yaitu dengan cara melihat data, catatan pada kamus kimia

maupun kamus lainnya yang dapat dipergunakan untuk analisa.

Pada waktu pemberitahu atau kuasanya/PPJK datang kepada pejabat Bea dan

Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang di Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai atau tempat yang disamakan dengan itu, pemberitahu atau kuasanya/PPJK

menunjukan dan menyerahkan lembar asli SPJM kepada pejabat Bea dan Cukai yang

berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang, untuk itu pejabat pemeriksa fisik

barang tersebut wajib menanyakan kepada pemberitahu atau PPJK yang mengurus

barangnya, dengan pertanyaan: "apakah semua barang yang akan dilakukan

pemeriksaan .fisik barang telah datang dan telah ditimbun ditempat penimbunan

barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dimana

pemberitahuan pabean diserahkan".

Dalam hal belum seluruhnya barang tersebut datang dan ditimbun ditempat

penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

dimana pemberitahuan pabean diserahkan, pemberitahu wajib memberikan penjelasan,

keterangan atas barang yang belum dan atau tidak datang tersebut kepada pejabat

pemeriksa fisik barang.

Dasar pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksa fisik

barang bertanya tentang barang yang telah datang dan telah ditimbun, adalah setiap

pemilik barang atau kuasanya yang menginginkan barangnya diurus atau diselesaikan

wajib ditunjukan, diperlihatkan jumlah kolli, jumlah pengemas barang, wajib juga

membuka pengemasnya dan mempelihatkan barang yang diurusnya untuk dilakukan,

pemeriksaan fisik barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan

pemeriksaan fisik barang. Dalam hal seluruh barang tersebut telah datang dan ditimbun

ditempat penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai dimana pemberitahuan pabean diserahkan, pejabat Bea dan Cukai yang

berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang wajib memilih/menunjuk pengemas

atau kolli yang akan dibuka dan diperiksa barangnya, untuk ditimbun ditempat

penimbunan yang khusus digunakan untuk pemeriksaan fisik barang.

Pada waktu pemberitahu menyiapkan barang untuk ditimbun ditempat

penimbunan yang khusus untuk pemeriksaan fisik barang, pejabat Bea dan Cukai yang

berwenang melakukan pemeriksa fisik barang tersebut mempelajari uraian jenis barang,

spesifikasi, data teknis dan data lainnya dengan cara membuka buku klasifikasi tarip

bea masuk, membaca uraian maupun catatan yang ada pada buku tarip bea masuk

25

indonesia (BTBMI) atau Indonesian Customs Tariff Book berdasarkan The Asean

Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang

dapat mempengaruhi besarnya tarip atau pembeaan, sebagai prioritas utama dalam

melakukan pemeriksaan fisik barang yang akan diperiksa.

Dalam melakukan pengujian atau untuk pembuktian pemberitahu

memberitahukan harga barang impor sesuai harga transaksinya, diperlukan pengujian

mutu, spesifikasi dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan cara dilakukan

pemeriksaan pabean dengan cara dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan

fisik barang. Pemeriksaan terhadap fisik barangnya dan kebenaran harga barang yang

diimpornya pada setiap kegiatan importasi, terhadap barang impor wajib dilakukan

pemeriksaan fisik barang setelah diajukan pemberitahuan pabean, pemberitahuan

pabean ini meliputi pemberitahuan impor barang untuk barang impor dan

pemberitahuan ekspor barang untuk barang ekspor.

Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa

Barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa;

Tujuan pemeriksaan fisik Barang adalah dalam rangka memperoleh data barang secara

lengkap agar dapat digunakan untuk mencegah adanya uraian barang yang tidak

jelas/benar (misdescription); mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan

(unreported); mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang; mencegah

pembukkan barang larangan dan pembatasan; menetapkan klasifikasi dan Nilai Pabean

dengan benar NDPBM yaitu daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN,

PPnBM, Pajak Ekspor, dan PPh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang

disusun untuk jangka waktu berlakunya dalam periode tertentu.

Pemeriksaan fisik barang untuk setiap PIB dilakukan oleh 1 (satu) orang

Pejabat Pemeriksa Barang yang ditujukan secara langsung melalui Sistem Aplikasi

atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat

menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang lebih dari satu orang, dalam hal jumlah dan

atau jenis barang yang akan diperiksa mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi,

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menghambat kecepatan

penyelesaian suatu importasi. Dalam hal pemeriksaan barang impor dibutuhkan

pengetahuan teknis tertentu, maka Pejabat Pemeriksa Barang dapat meminta bantuan

pihak lain (internal maupun eksternal) yang memiliki pengetahuan teknis tersebut,

dan hal tersebut dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam hal

pemeriksaan fisik barang dilakukan bersama dengan pejabat dari instansi lain

26

berdasarkan ketentuan di bidang impor yang berlaku, Pejabat Pemeriksa Barang

mencatat hal tersebut dalam LHP.

Pemeriksaan fisik barang oleh petugas pemeriksaan dilakukan berdasarkan

perintah, atensi atau disposisi dari pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD)

atau Kepala Seksi Pabean, yang tercantum pada Instruksi Pemeriksaan. Agar

pemeriksaan barang terlaksana dengan akurat, lengkap dan benar, petugas pemeriksa

dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan

sebagai berikut :

– Membaca dan memahami instruksi yang diberikan atasan sebagaimana tertulis pada

instruksi pemeriksaan, petugas yang melakukan pemeriksaan dapat membaca dan

memahami hal-hal yang perlu diperiksa dan dicocokkan antara data yang

diberitahukan dengan data sebenamya. Dalam hal instruksi yang diterima dirasa

kurang jelas pemeriksa agar menghubungi pejabat yang memberi instruksi untuk

mendapatkan penjelasannya.

– Mempelajari isi pemberitahuan (PIB) dan seluruh lampirannya (dokumen

pelengkap pabean). Dengan mempelajari isi pemberitahuan dimaksud, seorang

pemeriksa dapat segera mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk

pemeriksaan yang akan dilakukannya. Dalam hal diberitahukan jelas barang

Wire Mesh, untuk mengetahui ukuran ketebalan Wire Mesh tersebut digunakan

alat ukur Caliper.

– Menanyakan kepada pemberitahu/Importir, apakah lokasi penimbuunan partai

barang impor yang akan diperiksa atau apabila diangkut dengan peti kemas,

apakah peti kemas yang barang-barangnya akan diperiksa sudah ditemukan di

lokasi. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila volume barang impor tinggi

seperti di Pelabuhan Tanjung Priok atau pelabuhan udara Sukarno Hatta.

– Mencari penumpukan kontener atau stapelan barang atas peti kemas sering

memakan waktu lama karena padatnya penimbunan barang. Dalam hal sudah

diketemukan lokasinya atau partai barangnya, maka pemeriksa langsung menuju

tempat partai barang atau peti kemas ditimbun dan segera melakukan

pemeriksaan fisik barangnya.

– Mencocokkan jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli secara keseluruhan, cara

pemeriksaan ini dimaksud untuk didapatkan kepastian apakah jumlah, jenis, merk,

dan nomor kolli yang diperiksa sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB.

27

– Meminta kepada importir/kuasanya untuk menyiapkan kolli-kolli yang akan

diperiksa sesuai nomor yang diinstruksikan. Penunjukan nomor-nomor kolli

untuk diperiksa dilakukan secara random melalui perangkat komputer, dalam hal

tertentu, penunjukkan nomor-nomor kolli untuk pemeriksaan dapat dilakukan

secara manual.

– Dalam hal pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau

pejabat yang berwenang dibidang kepabeanan menerima catatan, data,

keterangan atau nota Intelijen, menemukan perbedaan antara jumlah dan jenis

kolli yang tercantum dalam pemberitahuan pabean dengan manifest atau

pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan jalur hijau, pemeriksaan

dilakukan random terhadap pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan

jalur hijau.

– Mengukur kolli-kolli yang akan diperiksa. Pengukuran terhadap kolli-kolli

dimaksud dapat digunakan untuk memudahkan menghitung jumlah barang yang

berada di dalam kolli-kolli itu.

– Meminta kepada importir/kuasanya untuk membuka kolli-kolli yang akan diperiksa

isinya. Dalam hal perintah petugas pemeriksa tidak dituruti oleh importir/kuasanya,

maka pembukuan kolli-kolli dilakukan oleh petugas dan segala biaya dan resiko

karena pemeriksaan menjadi tanggung jawab si pemberitahu. Pembukaan kolli-kolli

dilakukan oleh pemberitahu dapat memberikan kepastian bahwa kolli-kolli tersebut

memang milik pemberitahu yang bersangkutan.

– Mengeluarkan seluruh barang dari masing-masing kolli. Cara ini dilakukan untuk

memastikan apakah pada bagian dalam dari kolli tersebut tidak ada tempat-

tempat yang dipergunakan untuk menyembunyikan barang.

– Mencocokkan data yang diinstruksikan untuk diperiksa, petugas Pemeriksaan

mencatat data tentang; uraian barang; jenis-jenis barang, jumlah tiap jenis

barang; tipe tiap jenis barang; ukuran tiap jenis barang; merk-tipe jenis barang;

Negara asal tiap jenis barang dan spesitikasi tiap jenis barang. Pemeriksa

mencocokan data yang diinstruksikan dengan cara membandingkan antara yang

diberitahukan dengan keadaan barang sebenarnya, pengambilan contoh barang.

– Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksa menentukan perlu

tidaknya mengambil contoh barang masing-masing jenis satu buah. Contoh

barang diberi identitas dari mana / dari kolli nomor dan tanggal PIB nya, serta

dibubuhi tanda tangan pemeriksa. Dalam hal barang tidak dapat diambil contoh

28

dan tidak ada gambar atau brosur maka barang itu difoto. Gambar, brosur atau

foto dibubuhi catatan dari kolli mana dan PIB tanggal dan nomor berapa serta

tanda tangan pemeriksa.

– Importir atau kuasanya memasukkan kembali semua barang yang selesai diperiksa

ke dalam kolli/pengemas. Pemeriksa dapat menyuruh memasukkan kembali semua

barang yang selesai diperiksa kedalam kolli/pengemas yang bersangkutan, kecuali

contoh barang yang diambil untuk keperluan penelitian klasifikasi dan penetapan

harga, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada barang yang terecer, menghindari dari

tuntutan importir / kuasanya apabila ada barang yang hilang.

– Setelah barang selesai dimasukkan kedalam kolli masing-masing, petugas

meminta kepada importir atau kuasanya untuk menutup kembali kolli-kolli yang

dibuka karena pemeriksaan. Penutupan kembali kolli-kolli yang telah diperiksa

oleh pemberitahu dimaksudkan agar importir/kuasanya yakin bahwa kolli-kolli

tersebut d a l a m keadaan lengkap dan utuh sebagaimana adanya. Salah satu

alasan mengapa setiap pemeriksaan barang harus selalu diketahui dan disaksikan

oleh importir/kuasanya adalah untuk mendapatkan kepastian atau untuk

mencegah gugatan yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya kehilangan

dan kerusakan barang.

– Memberi tanda pada tiap kolli yang telah diperiksa, hal ini dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya pemeriksaan ganda terhadap kolli yang sama.

– Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional

Pemeriksa Barang untuk mengetahui jumlah, jenis, spesifikasi barang yang

diperiksanya. Jadi yang dimaksud disini dengan pemeriksaan fisik adalah suatu

kegiatan dari Pejabat Pemeriksa Barang dengan cara meneliti jumlah, jenis serta

keadaan fisik barang sebenarnya untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat

mengenai Pemberitahuan Pabean yang diajukan.

– Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif dalam artian hanya terhadap

importasi tertentu saja yang dilakukan pemeriksaan fisik, selebihnya tidak dilakukan

pemeriksaan fisik, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen. Hal ini dilakukan

mengingat begitu besarnya volume barang yang keluar dan masuk daerah pabean,

sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh

walaupun sebenarnya hal tersebut mutlak diperlukan guna mengamankan keuangan

negara dan juga pertahanan dan keamanan negara. Namun demi efektifitas dan

29

efisiensi waktu dan tenaga, pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap barang-

barang tertentu saja.

Tujuan dari Pemeriksaan Fisik Barang adalah dalam rangka memperoleh data

barang secara lengkap agar dapat digunakan untuk :

- mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (misdescription);

- mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan (unreported);

- mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang;

- mencegah pemasukan barang larangan dan pembatasan;

- menetapkan klasifikasi dan Nilai Pabean dengan benar

Kriteria Barang yang Terkena Pemeriksaan Fisik

- Barang yang diimpor oleh Importir baru.

- Importir yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Register dan baru pertama

kali melakukan impor, maka importasinya akan dilakukan pemeriksaan fisik

dengan tingkat pemeriksaan fisik seratus persen.

- Barang yang diimpor oleh Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi.

Risiko importir berdasar pada Profil Importir yang disusun dari hasil registrasi

importir, laporan pelanggaran yang ditemukan pada pemeriksaan barang,

pemeriksaan dokumen dan hasil audit.

- Barang impor sementara.

- Barang impor yang menggunakan fasilitas impor sementara dilakukan

pemeriksaan fisik saat diimpor dan saat direekspor untuk memastikan apakah

barang yang dimasukkan akan sesuai dengan barang yang dikeluarkan.

- Barang Operasi Perminyakan (BOP) golongan II.

- Barang Operasi Perminyakan golongan II termasuk ke dalam barang yang

diimpor dengan fasilitas impor sementara.

- Barang re-impor.

- Barang impor yang terkena pemeriksaan acak ( random ) oleh sistem komputer.

- PIB yang diterima oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setiap saat dapat terkena

penetapan jalur merah berdasarkan pemeriksaan acak/random yang telah

diprogramkan pada komputer.

- Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

30

- Barang impor yang termasuk dalam kategori ketetapan pemerintah dilakukan

pemeriksaan fisik barang untuk mencegah adanya pemasukan barang-barang yang

termasuk dalam kategori barang pembatasan dan larangan.

- Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari

negara yang berisiko tinggi.

Tingkat Pemeriksaan Barang

- Tingkat pemeriksaan 10 (sepuluh)%, adalah pemeriksaan fisik barang dengan

jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 10% dari setiap

jenis barang yang tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan

jumlah minimal 2 (dua) koli;

- Tingkat pemeriksaan 30 (tiga puluh)%, adalah pemeriksaan fisik barang dengan

jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 30% dari setiap

jenis barang yan tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan

jumlah minimal 2 (dua) koli;

- Tingkat Pemeriksaan 100(seratus) %, adalah pemeriksaan fisik barang dengan

jumlah kemasan yang dibuka adalah seluruh kemasan setiap jenis barang;

Dalam hal barang impor diangkut dalam peti kemas (container), Pejabat

Pemeriksa Barang :

- Mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis peti kemas barang impor yang

akan diperiksa;

- Memeriksa segel peti kemas barang impor yang akan diperiksa;

- Mengawasi stripping barang dari dalam peti kemas;

- Menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti

kemas barang impor yang akan diperiksa:

Dalam hal jumlah dan jenis kemasan kedapatan sesuai:

- Untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas

dalam kemasan standar (standard of packing), kemasan yang dibuka untuk

dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau 30

% (tiga puluh persen) dari jumlah kemasan yang terdapat dalam setiap peti kemas

barang impor yang akan diperiksa;

31

- Untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang

dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh

persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang terdapat dalam

setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa;

- Apabila hasil pemeriksaan fisik barang, kedapatan jumlah dan atau jenis barang

tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus

persen);

- Terhadap jenis barang yang memerlukan penanganan khusus (diangkut dengan

reefer container) pemeriksaan dapat dilakukan di gudang/tempat penimbunan

milik importir;

Dalam hal jumlah dan atau jenis kemasan kedapatan tidak sesuai, maka pemeriksaan

fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen).

Dalam hal barang impor diangkut dalam kemasan lain dari petikemas, Pejabat

Pemeriksa Barang:

- Mencocokkan nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan barang impor yang akan

diperiksa;

- Menghitung/mencocokkan jumlah dan jenis kemasan barang impor yang akan

diperiksa, dalam hal jumlah dan jenis kemasan kedapatan sesuai:

° Untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas

dalam kemasan standar (standard of packing), kemasan yang dibuka untuk

dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) atau

30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kemasan yang terdapat dalam setiap

petikemas barang impor yang akan diperiksa;

° Untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang

dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10 %

(sepuluh persen) atau 30 % (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang

terdapat dalam setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa;

° Apabila hasil pemeriksaan fisik barang, kedapatan jumlah dan atau jenis

barang tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100

% (seratus persen);

32

Dalam hal jumlah dan atau jenis kemasan kedapatan tidak sesuai, maka pemeriksaan

fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen).

Dalam hal barang impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Barang :

1). Menghitung/mengukur jumlah atau volume barang

2). Mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan packing list yang telah

dilegalisir oleh Pejabat Penerima Dokumen.

Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang, disamping menghitung jumlah barang

dan mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan atau packing list yang

telah ditandasahkan oleh Pejabat Penerima Dokumen, Pejabat Pemeriksa Barang

wajib memeriksa data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa

- Merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa

- Memberikan paraf pada kemasan yang telah dibuka dan telah dilaku kan

pemeriksaan fisik

- Dalam hal jumlah satuan dan atau jenis barang kedapatan tidak sesuai,

pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen)

- Dalam hal copy invoice dan atau packing list tidak dapat digunakan sebagai dasar

pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100 % (seratus

persen).

Dalam hal jenis barang atau data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa

tidak jelas, diajukan contoh barang dan atau photo barang untuk keperluan penetapan

klasifikasi dan atau penetapan nilai pabean. Pengambilan contoh barang dilakukan

dengan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh Barang yang ditandatangani

oleh Importir/PPJK, dengan tetap memperhatikan sifat barang yang peka terhadap

pengaruh luar sehingga tidak dapat diambil contohnya (untuk itu dimintakan

keterangan yang berasal dari negara asal barang).

Sebagai suatu konsekuensi terhadap dilaksanakannya sistem self assesment

terhadap pungutan pabean, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem ini juga

mengandung beberapa kelemahan, walaupun pada penerapannya sistem ini

menawarkan pelayanan yang cepat, sistem self assesment sendiri memberikan

keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memberitahukan jumlah

33

pajak yang dibebankan kepadanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama

sudah menjadi kodrat bahwa seseorang cenderung untuk mengelak dari pajak yang

dikenakan kepadanya, hal seperti ini juga tentu berlangsung di dalam dunia

perdagangan.

Pada perkembangannya, terhadap pelaksanaan sistem self assesment yang

diterapkan dalam perpajakan kita khususnya bea masuk yang merupakan penerimaan

negara yang dipungut oleh DJBC, mutlak akan adanya suatu kontrol terhadap

pelaksanaan sistem tersebut, terlebih lagi dalam dunia usaha dimana para pengusaha

cenderung untuk memperbesar laba tak terkecuali dengan cara yang kurang terpuji

yaitu mengelak dari pajak yang dikenakan terhadapnya. Adanya kekhawatiran

semacam inilah yang menyebabkan diperlukan adanya suatu sistem yang dapat

meng-counter terhadap kelemahan-kelemhan yang telah ada. Pada awal

perkembangannya, terhadap barang yang masuk maupun keluar dari pabean

dilakukan pemeriksaan fisik oleh bea dan cukai akan tetapi seiring dengan

perkembangan dunia dan pesatnya dunia perdagangan maka praktek seperti ini

lambat laun sudah tidak digunakan lagi.

Salah satu dari sistem yang telah sejak lama telah diterapkan oleh DJBC dalam

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelayanannya adalah pemeriksaaan

pabean, pemeriksaan pabean terdiri atas pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan

fisik barang sebagaimana yang telah kami singgung diatas, akan tetapi dalam praktek

sebenarnya di lapangan, Pemeriksaan fisik sangat sulit untuk dilaksanakan

mengingat banyaknya kegiatan impor maupun ekspor barang setiap harinya,

sehingga sangat mustahil untuk melaksanakan pemeriksaan fisik barang tersebut

secara menyeluruh karena akan menimbulkan stagnansi di kawasan pabean dan

biaya ekonomi yang tinggi.

Guna melindungi hak-hak negara yang melekat pada barang impor maupun

ekspor dan juga guna menghindari terjadinya stagnansi di kawasan pabean serta

mengurangi biaya ekonomi maka perlu diterapkan suatu manajemen risiko

kepabeanan dan cukai.

Manajemen Resiko adalah serangkaian upaya sistematis, terpadu dan

menyeluruh, dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ada menentukan

konteks, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memperlakukan, memonitor,

dan mengkomunikasikan risiko-risiko yang mungkin terjadi di bidang kepebeanan

dan cukai. Alasan yang melatarbelakangi diberlakukannya manajemen risiko adalah

34

perkembangan pesat bidang IT dan transportasi; keinginan meningkatkan kualitas

hidup; Globalisasi yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan

perjanjian-perjanjian dan membuka akses pasar; Meningkatnya arus uang, modal dan

barang; Peranan bea dan cukai merupakan salah satu ukuran economic

competitiveness; Ancaman terhadap negara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya

dan pertahanan dan keamanan meningkat; Sumber daya yang dimiliki oleh bea dan

cukai tidak sepadan dengan luas wilayah serta sarana dan prasarana yang dimiliki;

Tuntutan dunia usaha terhadap kinerja bea dan cukai meningkat; Banyaknya

peraturan-peraturan instansi lain yang pelaksanaannya dititipkan kepada bea dan

cukai

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa ekspetasi terhadap kinerja bea

cukai yang efektif dan efisien sangatlah didambakan oleh dunia usaha, hal ini tentu

akan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif dan sudah pasti akan menarik

investor-investor ke dalam negeri, yang pada akhirnya akan menciptakan suatu

keseimbangan perekonomian negara. Jika kita melihat konsep dari manajemen resiko

kita tentu juga berharap akan tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang dinginkan

dan telah dicita-citakan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana

menerapkan konsep manajemen resiko tersebut di lapangan. Bea dan cukai sendiri

dalam usahanya untuk meningkatkan kinerjanya telah menerapkan konsep

manajemen resiko dalam melaksanakan pengawasan serta pelayanannya kepada

masyarakat, penerapan konsep manajemen resiko dapat terlihat dari diterapkan

sistem penjaluran terhadap pengeluaran barang, sistem ini membagi sistem

pengeluaran barang menjadi tiga bagian, yaitu jalur prioritas, jalur hijau dan jalur

merah.

3.1.e. Pemeriksaan Bangunan Atau Tempat Yang Bukan Merupakan Rumah

Tinggal

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bangunan

atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan

berdasarkan Undang-undang; atau bangunan atau tempat lain yang menurut

Pemberitahuan Pabean berisi barang dibawah pengawasan pabean. Pejabat Bea dan

Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan

35

merupakan rumah tinggal yang berdasarkan Undang-undang penyeleng-garaan nya

tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat

memeriksa setiap barang yang ditemukan. Pejabat Bea Cukai berwenang untuk

memeriksa bangunan atau tempat lain dan surat atau dokumen yang berkaitan dengan

barang. Hal ini dilakukan apabila dianggap perlu dalam proses pemeriksaan barang.

Yang dimaksud dengan bangunan atau tempat lain adalah bangunan atau tempat lain

yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat

lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan undang-undang

atau bangunan atau tempat lain yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang di

bawah pengawasan pabean, dan yang kedua adalah bangunan atau tempat lain yang

bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan undang-undang penyelenggaraannya

tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam

pemeriksaan bangunan atau tempat lain, harus dengan surat perintah dari Direktur

Jenderal, kecuali pemeriksaan bangunan atau tempat yang menurut undang-undang

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengejaran orang

dan/atau barang yang memasuki bangunan atau tempat lain.Pengelola bangunan atau

tempat lain tersebut tidak boleh menghalangi Pejabat Bea dan Cukai yang masuk ke

dalam bangunan atau tempat lain kecuali banguna atau tempat lain tersebut adalah

rumah tinggal. Memasuki bangunan atau tempat lain yang bukan merupakan tempat

tinggal yang berdasarkan undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di bawah

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pemeriksaan barang dan surat

atau dokumen yang berkaitan dengan barang dalam rangka penindakan, dilakukan

berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea Cukai yang berwenang.

Surat Perintah tersebut diterbitkan petunjuk yang cukup. Memasuki bangunan atau

tempat lain dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh

Pejabat Bea Cukai tanpa Surat Perintah dalam hal keadaan mendesak dan berdasarkan

petunjuk yang cukup bahwa barang yang ditimbun/disimpan dalam bangunan atau

tempat lain belum dipenuhi/ diselesaikan kewajiban pabeannya, tersangkut pelanggaran

kepabeanan atau peraturan larangan/atau pembatasan impor atau ekspor atau cukai.

Pejabat Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan tersebut segera melaporkan kepada

Pejabat Bea Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 x 24 jam

terhitung sejak pemeriksaan dilakukan. Apabila Pejabat Bea Cukai yang berwenang

tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan dari

Pejabat Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan bangunan atau tempat lain, maka

36

pemeriksaan harus segera dihentikan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan yang

mendesak adalah suatu keadaan dimana penegahan harus seketika itu dilakukan dan

apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu Surat Perintah terlebih dahulu,

barang dan sarana pengangkut tidak dapat lagi ditegah sehingga penegakan hukum

tidak dapat lagi dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan petunjuk yang cukup

adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara

lain laporan pegawai; laporan hasil pemeriksaan biasa; keterangan saksi dan/atau

informan; hasil intelejen; atau hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan. Surat

Perintah tersebut diberi nomor urut dari Buku Surat Perintah. Pemeriksaan bagunan

atau tempat lain sebagaimana disebut di atas dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan

Cukai yang beranggotakan paling sedikit dua orang dan dipimpin oleh seorang Kepala

Satuan Tugas/Komandan Patroli Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan tugas Satuan

Tugas tersebut dapat menggunakan kapal patroli; sarana pengangkut lainnya; dan

senjata api dalam hal diperlukan. Pada saat memasuki bangunan atau tempat lain Satuan

Tugas Bea dan Cukai wajib menunjukkan Surat Perintah kepada pemilik atau yang

menguasai bangunan atau tempat lain, dan memberitahukan maksud dan tujuan

pemeriksaan.Sebelum pemeriksaan, pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain

wajib menunjukkan semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan barang yang

ditimbun/disimpan di dalamnya serta denah bangunan atau tempat lain kepada Satuan

Tugas Bea dan Cukai. Apabila pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak

memenuhi kewajibannya tersebut, maka Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang


surat atau dokumen yang diperlukan. Untuk keperluan pemeriksaan barang yang

ditimbun/disimpan di dalam bangunan atau tempat lain, pemilik/yang menguasai

bangunan atau tempat lain wajib menunjukkan bagian-bagian/tempat-tempat di mana

disimpan barang; menyerahkan barang dan membuka peti kemas/kemasan barang; dan

menyaksikan pemeriksaan. Apabila pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain

tidak memenuhi kewajibannya, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang melakukan

pemeriksaan karena jabatan. Setiap tindakan yang dilakukan Satuan Tugas Bea dan

Cukai wajib membuat laporan tentang Pemeriksaan Barang Bangunan atau Tempat

Lain dan Surat atau Dokumen yang Berkaitan Dengan Barang. Pemeriksaan jabatan

dilakukan terhadap barang-barang impor yang dicurigai oleh Kantor Pusat, Kepala

Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan dan Perwakilan Bea dan Cukai di Luar

Negeri atau barang-barang impor yang berdasarkan informasi dari dalam maupun luar

37

yang diterima oleh Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan

yang diduga keras akan menimbulkan kerugian pada penerimaan keuangan Negara.

Pemeriksaan Jabatan dilakukan atas perintah tertulis dari Kepala Kantor Wilayah atau

Kepala Kantor Pelayanan dan dilakukan secara menyeluruh atas party barang yang

bersangkutan. Pemeriksaan Jabatan dilakukan setelah Pemberitahuan Umum (BC.1.1)

diserahkan kepada Kantor Pelayanan, tetapi sebelum Pemberitahuan Impor Barang

yang bersangkutan diserahkan. Pemeriksaan jabatan dilakukan dengan tidak

mengganggu kelancaran arus barang. Terhadap barang yang telah dilakukan

pemeriksaan yang kemudian dibuatkan Pemberitahuan Impor Barang oleh imprtir,

dapat dilakukan pemeriksaan ulang oleh Kepala Bidang Pencegahan Penindakan atau

Kepala Seksi Manifest Informasi apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan. Apabila

hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran Pejabat Bea dan Cukai segera

menghentikan pemeriksaan. Sedangkan jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya

pelanggaran, maka barang yang ditimbun/ disimpan di dalam bangunan atau tempat lain

ditegah dan dapat ditimbun/ disimpan di dalam bangunan atau tempat lain yang

diperiksa; atau ditegah dan dibawa ke Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean

tempat kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Terhadap pemeriksaan bangunan

atau tempat lain dan barang yang ditimbun di dalamnya serta surat atau dokumen yang

berkaitan dengan barang atau penegahan barang, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib

membuat Surat Bukti Penindakan dengan menyebut alasan pemeriksaan/ penegahan

atau jenis pelanggaran. Sedangkan hasil pemeriksaan atas barang yang

ditimbun/disimpan di dalam bangunan atau tempat lain tersebut , Pejabat Bea dan Cukai

wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan. Barang yang ditegah sebagaimana telah

disebutkan, diserahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai

dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Pembuatan Surat Bukti Penindakan, Berita

Acara Pemeriksaan, dan Berita Acara Serah Terima berdasarkan kepada Keputusan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabila barang yang ditegah karena alas an

pengamanan hak-hak Negara tidak memungkinkan untuk ditimbun/disimpan di dalam

bangunan atau tempat lain yang diperiksa, Satuan Tugas Bea dan Cukai berwenang

memerintahkan kepada pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain unutk

membawa barang yang ditegah ke Kantor Pabean terdekat; atau Kantor Pabean tempat

kedudukan pejabat penerbit Surat Perintah. Dalam hal pemilik/yang menguasai

bangunan atau tempat lain yang diperiksa tidak memenuhi perintah, Satuan Tugas Bea

dan Cukai berwenang melakukan upaya paksa membawa barang yang ditegah. Setiap

38

upaya paksa yang dilakukan wajib dibuat Laporan Penindakan. Terhadap barang yang

ditegah dilakukan penyegelan . Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko

dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban

dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Dalam hal

tidak ditemukan pelanggaran maka segala resiko dan biaya yang timbul menjadi beban

dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan apabila tidak

ditemukan pelanggaran tetapi pemilik barang atau kuasanya tidak memenuhi

permintaan Pejabat Bea dan Cukai guna kepentingan pemeriksaan maka segala resiko

dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik barang atau

kuasanya. Untuk barang yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak,

berbahaya, atau pengurusannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau

ekspornya.

3.1.f. Pemeriksaan Badan Orang

Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada di

atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean;

yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat

di luar Daerah Pabean; yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat

Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau yang sedang berada di

atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean. Pemeriksaan badan adalah tindakan

penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk

mencari barang-barang yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta

untuk disita . Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa seseorang membawa barang

yang tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan larangan/pembatasan impor

dan ekspor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang

berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam

Daerah Pabean; berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya

adalah tempat di luar Daerah Pabean; sedang berada di atau baru saja meninggalkan

Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau sedang berada

di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean. Orang yang diperiksa sebagaimana

dimaksud wajib memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai menuju tempat

pemeriksaan. Pemerikssan badan harus diusahakan sedemikian rupa sesuai norma

39

kesusilaan dan kesopanan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan di tempat

tertutup oleh orang yang sama jenis kelaminnya, serta dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan petunjuk yang cukup sabagaimana

dimaksud adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh

antara lain Laporan pegawai; Laporan hasil pemeriksaan biasa; Keterangan saksi

dan/atau informan; Hasil intelijen; atau Hasil pengembangan penyelidikan.

Pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)

Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya dengan yang diperiksa dan wajib

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Badan. Pejabat Bea dan Cukai adalah

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Tempat tertutup adalah ruangan yang dapat

dikunci dan bagian dalam ruangan tidak dapat dilihat dari luar yang luasnya memadai

untuk pemeriksaan badan. Dalam hal diperlukan pemeriksaan badan yang lebih teliti.

berdasarkan petunjuk yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta orang

yang diperiksa melepaskan pakaiannya dan/atau dilakukan pengujian medis.

Pemeriksaan badan di tempat lain selain dari tempat yang telah ditentukan, dalam hal

diperlukan dalam rangka pengejaran atau penyerahan yang diawasi (Controlled

Delivery) dilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah yang

dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Satuan Tugas terdiri dari

sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai yang

berwenang mengeluarkan Surat Perintah adalah Direktur Jenderal atau Pejabat yang

ditunjuk; Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor

Wilayah; Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahandan

Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang

ditunjuk. Dalam hal orang yang diperiksa badan menolak untuk dilakukan pemeriksaan

badan, Pejabat Bea dan Cukai yang bersangkutan menyerahkan yang bersangkutan

kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk pemeriksaan badan

dan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Atas penyerahan tersebut dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima berdasarkan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

menerima penyerahan Surat Perintah tersebut melakukan wawancara dengan

menanyakan alasan-alasan yang bersangkutan menolak untuk diperiksa badannya;

melakukan upaya paksa pemeriksaan badan setelah wawancara dilaksanakan; membuat

Berita Acara Pemeriksaan Badan dan melampirkan hasil wawancara pada Berita Acara

Pemeriksaan Badan. Dalam hal hasil pemeriksaan badan tidak ditemukan adanya

40

pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan badan membuat

Berita Acara Pemeriksaan Badan dan orang yang diperiksa dapat segera meninggalkan

tempat pemeriksaan atau meneruskan perjalanannya. Dalam hal hasil pemeriksaan

badan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

pemeriksaan badan melakukan pencacahan barang; membuat Berita Acara

Pemeriksaan Badan; menyerahkan barang yang ditemukan dalam pemeriksaan badan

dan orang yang diperiksa kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan

Cukai; dan membuat Berita Acara Serah Terima barang dan orang. Atas barang yang

ditegah dari hasil pemeriksaan badan tidak dapat diajukan keberatan; dan menjadi

barang bukti. Atas barang yang ditegah dari hasil pemeriksaan badan dilakukan

penyegelan di depan yangbersangkutan; dan Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat

Berita Acara Penyegelan. Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan

dalam hal orang tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai;setiap pemeriksaan

badan dengan pengujian medis; setiap pemeriksaan badan yang dilakukan. Berita

Acara tersebut dibukukan dalam Buku Berita Acara Pemeriksaan Badan;

ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan orang

yang diperiksa. Atas barang yang ditegah dilakukan penyegelan. Atas penegahan

barang, Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal;

Kepala Kantor Wilayah; dan Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi, dengan melampirkan Laporan

Kejadian; Berita Acara Pemeriksaan; dan Berita Acara Serah Terima. Ditemukan

adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan

menjadi beban dan tanggung jawab orang yang diperiksa. Tidak ditemukan adanya

pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan menjadi

beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak ditemukan adanya

pelanggaran tetapi orang yang diperiksa tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan

Cukai/kewajibannya dan/atau menunjukkan sikap melawan/tidak menghormati Pejabat

Bea dan Cukai, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan badan menjadi

beban dan tanggung jawab orang yang diperiksa.

3.1.g. Penegahan Dibidang Kepabeanan

Penegahan ini dasar hukumnya sesuai dengan bunyi Pasal 77 Undang-undang

Kepabeanan yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk

41

melakukan tugas administrasi berupa penegahan barang dan/atau sarana pengangkut.

Yang dimaksud dengan menegah barang adalah tindakan administratif untuk menunda

pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang ekspor maupun impor sampai

dipenuhinya kewajiban pabean. Yang dimaksud dengan menegah sarana pengangkut

adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Pejabat Bea dan

Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang impor yang berada di

Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa

memenuhi kewajiban pabean, barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang

berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban

pabeannya, barang impor yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran

Barang (SPPB) yang terkena NHI, barang impor yang berdasarkan hasil pemeriksaan

mendadak kedapatan tidak sesuai, barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang

cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya, aransa

pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewjiban pabeannya atau

sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. Penegahan tidak

dapat dilakukan terhadap; paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain

atau Dinas Pos, barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan

intelektual yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial berupa; barang bawaan

penumpang; barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas; barang kiriman

melalui pos atau jasa titipan; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas

Pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukan adanya kekurangan

pembayaran Bea Masuk; sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain

atau Dinas Pos; sarana pengangkut Negara atau Negara Asing ; Pejabat Bea dan Cukai

yang melakukan penegahan membuat laporan Kejadian dan menyerahkan barang

kepada PPNS Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk penyelidikan/

penyidikan lebih lanjut; barang yang ditegah dapat ditimbun di tempat yang

bersangkutan Dalam hal penegahan dilakukan di tempat importir atau pemilik barang,

sepanjang dapat dijamin hak-hak negara. Dalam hal hasil penyelidikan tidak

ditemukan adanya pelanggaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai harus

menghentikan Penegahan, segala resiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan

tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Dalam hal hasil

penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bea dan Cukai melakukan penyidikan. Atas pemeriksaan dan penegahan, Pejabat Bea

dan Cukai membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau

42

jenis pelanggaran; menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada Pengangkut/pemilik

barang atau kuasanya dengan mendapat tanda terima dari yang bersangkutan.

Barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam hal hasil pemeriksaan

ditemukan adanya pelanggaran, ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai serta dibawa ke

Kantor Pabean yang mudah dicapai atau Kantor Pabean tempat kedudukan pejabat

penerbit surat perintah dan diserahkan kepada Pejabat PPNS Bea dan Cukai untuk

dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut dimana selama dalam proses tersebut

dilakukan penyegelan oleh Pejabat PPNS Bea dan Cukai dengan membuat Berita

Acara Penyegelan yang ditandatangani oeh Pejabat PPNS Bea dan Cukai dan diberi

nonor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan. Barang diatas sarana pengangkut yang

ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya

memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor yang melakukan penegahan sesuai

peraturan yang berlaku, sepanjang bukan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau

ekspornya. Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea

dan Cukaidapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau

Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya Surat Bukti Penindakan (penegahan) dengan menyebutkan alasan-alasan

keberatan dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang

ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor maupun ekspornya, tidak

dapat diajukan keberatan. Permohonan keberatan dilengkapi dengan bukti-bukti yang

menguatkan berupa dokumen Pabean dan dokumen pendukung; dokumen lain yang

berkaitan dengan barang dan/atau sarana pengangkut, keputusan dan risalah lelang

dalam hal sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya telah dilelang; atau Berita

Acara Pemusnahan dalam hal barang yang ditegah telah dimusnahkan. Permohonan

keberatan dapat disampaikan dengan cara diserahkan langsung kepada direktur

Jenderal ; atau dengan pos tercatat. Permohonan keberatan yang diserahkan langsung

atau disampaikan dengan pos tercatat, sudah harus diterima Direktur Jenderal atau

Pejabat yang ditunjuk sebelum melewati 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan

penegahan. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat laporan

Kepala Kantor Pabean yang melakukan penegahan Wajib memberi putusan selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh ) hari sejak diterimanya permohonan keberatan. Dalam

hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi

pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan; Impor yang diancam

dengan sanksi administrasi, uang hasil lelang atau uang pengganti barang dan/atau

43

sarana pengangkut, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri

diserahkan kepada pemiliknya setelah dikurangi Bea Masuk dan sanksi administrasi

berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka impor telah

dipenuhi. Ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi, uang hasil lelang atau

uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut, berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal atas nama Menteri diserahkan kepada pemiliknya setelah dikurangi pungutan

ekspor dan sanksi administrasi berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan

dalam rangka ekspor telah dipenuhi.Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang

diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang

berkaitan dengan eskpor dan impor yang diancam dengan sanksi pidana, barang

dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

atau Pejabat yang ditunjuk Keberatan ditolak ; dan Barang dan/atau sarana

pengangkut menjadi barang bukti. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang

ditunjuk atas keberatan penegahan yang diajukan segera diberitahukan kepada pemilik

barang dan/atau sarana pengangkut atau kuasanya. Permohonan keberatan penegahan

yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari

sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pejabat Bea dan Cukai tidak mendapat

keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dianggap diterima/disetujui.

Terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, pemilik/atau kuasanya

dapat mengajukan keberatan secara tertuli kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang

ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat

bukti Penindakan (Penegahan), dengan ketentuan; menyebutkan alasan-alasan

keberatan; dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang

ditegah merupakan barang yang dilarang atau diibatasi impor atu ekspornya, tidak

dapat diajukan keberatan.

Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan dengan cara

diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal; telah memenuhi kewajiban pebean;

penegahan barang dan/atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat perintah

penegahan karena alasan mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari

Direktur Jenderal; Keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana

pengangkut diterima oleh Menteri; Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

PP Nomor 21 tahun 1996 tidak mendapat putusan Menteri setelah lewat waktu 90

(sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan ; atau tidak diperlukan

untuk bukti di pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak

44

melebihi harga barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; dimusnahkan karena

barang tersebut busuk; dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya,

atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang

yang dilarang atau dibatasi; Diserahkan kepada Penyidik sebagai bukti dalam proses

peradilan; Untuk barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik Negara. Dalam hal

keberatan diterima karena tidak ditemukan adanya pelanggaran; barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut

yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah,

diserahkan kepada pemiliknya. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran

ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi

administrasi barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan

Sanksi Administrasi berupa denda telah dibayar yang diperlukan dalam rangka impor

dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-

Undang yang berkaitan dengan ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi;

barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut

yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan Sanksi

Administrasi berupa denda dan pungutan Negara dalam rangka ekspor telah dibayar

dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Keberatan

ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang diancam

denngan sanksi pidana; barang dan/atau sarana yang ditegah; uang hasil lelang barang

dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Dalam hal

setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan; Keberatan dianggap

diterima; dan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan sesuai

dengan ketentuan.

Surat Bukti Penindakan dibukukan dalam Buku Surat Bukti Penindakan seperti

pada lampiran. Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Surat Bukti Penindakan dan

memberi nomor urut. Lembar pertama Surat Bukti Penindakan diserahkan kepada

pengangkut. Sebagai tanda terima pengangkut membubuhkan nama dan tanda tangan

pada Surat

45

Bukti Penindakan.

Bentuk dan isi Laporan Penindakan seperti pada lampiran.Laporan Penindakan

dibukukan dalam Buku Laporan Kejadian seperti pada lampiran. Laporan penindakan

ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan/penegahan

dan diberi nomor urut. Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan pada lampiran.Berita

Acara dibukukan dalam Buku Berita Acara. Berita Acara ditanda tangani oleh Pejabat

Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan pengangkut/pemilik barang atau

kuasanya dan diberi nomor urut. Bentuk dan isi Berita Acara Serah Terima

sebagaimana dimaksud pada lampiran. Berita Acara Serah Terima dibukukan dalam

Buku Berita Acara Serah Terima seperti pada lampiran. Berita Acara Serah Terima

ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menyerahkan dan yang

menerima sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dan diberi nomor urut.

Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, Kepala Kantor Pabean

menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal; Kepala Kantor Wilayah; dan Pejabat

Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani,

Pencegahan dan Investigasi, dengan melampirkan Laporan Kejadian;. Berita Acara

Pemeriksaan; dan Berita Acara Serah Terima. Pemilik barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan

permohonan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang

ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat

Bukti Penindakan (penegahan) dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan dan

melampirkan bukti-bukti yang menguatkan. Dalam hal barang yang ditegah merupakan

barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, tidak dapat diajukan keberatan.

Bentuk Surat Permohonan Keberatan seperti pada lampiran. Permohonan keberatan

dilengkapi dengan buk ti-bukti yang menguatkan berupa Dokumen pabean dan dokumen

pendukung; Dokumen lain yang berkaitan dengan barang dan/atau sarana pengangkut;

dan Keputusan dan risalah lelang dalam hal sarana pengangkut dan/atau barang

diatasnya telah dilelang; atau Berita Acara Pemusnahan dalam hal barang yang ditegah

telah dimusnahkan. Permohonan keberatan dapat disampaikan dengan cara diserahkan

langsung kepada Direktur Jenderal; atau dengan pos tercatat. Permohonan keberatan

yang diserahkan langsung atau disampaikan dengan pos tercatat, sudah harus

diterima Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melewati 30 (tiga

46

puluh) hari sejak dilakukan penegahan.Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk

setelah mendapat laporan Kepala Kantor Pabean yang melakukan penegahan wajib

memberi putusan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak

diterimanya permohonan. Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti yang

diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan undang- undang yang

berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi administrasi, barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau

pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan sanks

i administrasi berupa denda dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka impor

telah dipenuhi, ekspor yang diancam dengan sanksi administrasi, barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atau

pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada pemiliknya setelah pungutan ekspor dan

sanksi administrasi berupa denda dan/atau semua persyaratan yang diperlukan

dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Dalam hal hasil penelitian bahwa bukti-bukti

yang diajukan tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang

yang berkaitan dengan ekspor dan impor yang diancam dengan sanksi pidana, barang

dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

atau Pejabat yang ditunjuk keberatan ditolak; dan barang dan/atau sarana pengangkut

menjadi barang bukti. Keputusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk segera

diberitahukan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut atau kuasanya.

Permohonan keberatan setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya

permohonan keberatan oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak mendapat Keputusan

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dianggap diterima/ disetujui. Terhadap

sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah, selama dalam proses

penyelidikan/penyidikan dilakukan penyegelan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bea dan Cukai. Penyegelan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan

Cukai wajib membuat Berita Acara Penyegela n seperti pada lampiran. Berita Acara

Penyegelan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai

dan diberi nomor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan seperti pada lampiran.

Ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat

penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan

tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Tidak ditemukan

adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat

penghentian,pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan

47

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak ditemukan adanya

pelanggaran tetapi pengangkut atau pemilik barang dan/atau sarana pengangkut tidak

memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai, segala resiko dan biaya yang timbul

akibat penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan

tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya. Barang diatas

sarana pengangkut yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama, rusak,

berbahaya, atau pengurusan nya memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor yang

melakukan penegahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya.

Dalam melaksanakan tugas di bidang kepabeanan DJBC dapat melakukan penindakan,

penindakan dilakukan penegahan. Penegahan di bidang kepabeanan dilakukan oleh

Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang

oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban

pabean; barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk

yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya; barang

ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh

kewajiban pabeannya; sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi

kewajiban pabeannya; sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban

pabeannya. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket atau barang yang disegel

oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan

ulang atas Pembe-ritahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjuk kan adanya

kekurangan pembayaran Bea Masuk Sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak

Hukum lain atau Dinas Pos; Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing. Barang

dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai dikuasai

negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. Pemilik barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat meng-ajukan keberatan

secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya surat bukti penegahan, dengan ketentuan menyebutkan alasan-alasan

keberatan; dan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan keberatan. Barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan dengan cara diserahkan kembali kepada

pemiliknya, dalam hal telah memenuhi kewajiban pabean; penegahan barang dan/atau

sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat perintah penegahan karena alasan

mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; keberatan yang

diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana pengangkut diterima oleh Menteri;

48

keberatan tidak mendapat putusan Menteri setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari

sejak diterimanya permohonan keberatan; atau tidak diperlukan untuk bukti di

pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, dimusnahkan karena barang tersebut

busuk; dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau

pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang

dilarang atau dibatasi; diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses

penyidikan; dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik

negara. Keberatan diterima karena tidak ditemukan adanya pelanggaran, menteri

memerintahkan agar barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil

lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang

dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, diserahkan kepada pemiliknya. Dalam hal

keberatan ditolak karena terbukti adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang yang

berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi administrasi, Menteri

memerintahkan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah,diserahkan kepada pemiliknya setelah Bea Masuk dan

sanksi administrasi berupa denda telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan

dalam rangka impor telah dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya

pelanggaran ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan ekspor yang diancam

dengan sanksi administrasi, Menteri memerintahkan barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang

ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah,

diserahkan kepada pemiliknya setelah sanksi administrasi berupa denda dan pungutan

negara dalam rangka ekspor telah dibayar dan semua persyaratan yang diperlukan

dalam rangka ekspor telah dipenuhi. Keberatan ditolak karena terbukti adanya

pelanggaran ketentuan Undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana, Menteri

memerintahkan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; uang hasil lelang

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau uang pengganti barang dan/atau

sarana pengangkut yang ditegah,diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti.

Apabila setelah lewat 90(sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan

Menteri tidak memberikan putusan, keberatan dianggap diterima serta barang dan/atau

sarana pengangkut diselesaikan sesuai ketentuan. Putusan Menteri segera diberitahukan

kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah.

49

3.1.h. Penyegelan

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap Barang

impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya; Barang ekspor yang harus

diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain;

atau Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah. Segel dan/atau tanda pengaman

yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat diterima

sebagai pengganti segel. Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau

tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua

kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda

pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari

Pejabat Bea dan Cukai. Penyegelan dihentikan dalam hal Barang dan/atau sarana

pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya; Penyegelan sebagai tindak lanjut

dari penegahan yang dilakukan tanpa surat perintah tidak mendapatkan persetujuan dari

Direktur Jenderal; atau Barang dan/atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik

sebagai barang bukti. Untuk melaksanakan penindakan berupa pemeriksaan,

penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan surat

perintah dari Direktur Jenderal. Surat perintah tidak diperlukan dalam hal Pemeriksaan

bangunan atau tempat lain yang menurut Undang-undang berada dibawah pengawasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Dalam keadaan mendesak diperlukan tindakan

untuk menghenti-kan atau menegah sarana pengangkut dan/atau barang;Melakukan

pengejaran terhadap orang pribadi dan/atau sarana pengangkut yang membawa barang

yang diduga melanggar Undang-undang. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

tindakan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya,

dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak penindakan dilakukan.

Surat perintah sekurang-kurangnya memuat nama pejabat Bea dan Cukai yang diberi

perintah; bentuk dan alasan penindakan; jangka waktu berlakunya surat perintah; dan

kewajiban pelaporan hasil penindakan. Atas penegahan barang dan/atau sarana

pengangkut, Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat surat bukti penegahan dengan

menyebutkan alasannya. Surat bukti disampaikan kepada pemilik barang dan/atau

sarana pengangkut atau kuasanya dengan mendapatkan tanda terima dari yang

bersangkutan. Tindakan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan

atau tempat lain, dan/atau surat atau dokumen yang bertalian dengan barang, serta

50

penegahan dan penyegelan wajib dibuatkan berita acara. Segel adalah tanda atau alat

pengaman yang terbuat dari kertas, plastic, logam dan atau bahan lainnya dengan

bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan atau bentuk lainnya untuk

mempertahankan keadaan barang agar tidak terjadi perubahan dan atau sebagai tanda

bahwa barang tersebut di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Penyegelan adalah

tindakan pejabat melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang, sarana

pengangkut, pabrik,bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana

pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut masih di bawah

pengawasan Bea dan Cukai. Tujuan penyegelan, memberitahukan kepada kalayak

ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka

pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksaanaan

kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan

penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai. Penindakan di bidang kepabeanan adalah

mengunci, menyegel,dan atau melekatkan tanda pengaman yang bertujuan untuk

menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara

karena tidak diperlukan adanya penjagaan/pengawalan secara terus menerus oleh

pejabat Bea dan Cukai.

Macam Segel

Segel kertas, berupa lembaran kertas berperekat atau tidak dengan tanda atau

lambang Bea dan Cukai, dengan ukuran, bentuk, warna dan isi: ukuran 45 x 35 cm

,bentuk empat persegi panjang,warna dasar merah ,warna lambang kuning, warna huruf

hitam. Segel Pita, berupa pita yang terbuat dari kertas atau plastik berperekat atau tidak

dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan lebar 2,5-5 cm,warna dasar putih,

warna huruf merah,dengan lambang Bea dan Cukai dibelakang tulisan. Segel timah,

berupa timah dalam bentuk kancing dengan ukuran tertentu yang dipasang dengan

kawatb segel tali, mengikat menggunakan tang, segel berlambang Bea dan Cukai dan

nomor pengawasan. Berdiameter 12 mm, tebal segel timah 5 mm. Segel kancing,

terbuat dari logam dan atau plastik dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dan

nomor pengawasan dengan warna putih, warna lambang kuning, warna huruf Bea

Cukai merah, female: panjang 3,5 cm, diameter 1,8 cm, male: panjang 6,7 cm, nomor

pengawas sesuai dengan urutan. Segel kunci,berbentuk gembok dengan anak terbuat

dari logam dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dan nomor pengawasan. Segel

bentuk lainnya adalah alat berupa kertas yang digunakan sebagai pengganti segel yang

51

dipakai dalam keadaan di mana tidak tersedianya segel, yang memuat pernyataan

pejabat serta ditandatangani untuk mengesahkan sebagai segel.

Nomor Pengawas

Nomor pengawasan Bea dan Cukai dalam bentuk kertas atau lainnya dan tanda

pengaman Bea dan Cukai dalam bentuk kertas merupakan nomor urut dari buku berita

acara penyegelan dan buku catatan tanda pengaman Bea dan Cukai.

Nomor pengawasan pada tang segel dan stempel merupakan kode tetap yang tercatat

pada tang segel dan stempel. Segel yang digunakan oleh instansi penegak hukum

negara lain dapat diterima sebagai pengganti segel Bea dan Cukai. Tanda pengaman

yang digunakan oleh pihak lain dapat diterima sebagai pengganti tanda pengaman Bea

dan Cukai.

Pelekatan Tanda Pengaman

Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai adalah tindakan pejabat melekatkan

atau memasang tanda pengaman Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut,

pabrik, dan bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut,

pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut di bawah pengawasan Bea dan Cukai.

Pejabat yang berwenang melekatkan tanda pengaman adalah Pejabat Bea dan Cukai

berwenang melakukan pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai terhadap barang,

sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain; Pelekatan tanda pengaman

Bea dan Cukai dilakukan dalam rangka selain pencegahan, penindakan, penyidikan,

audit dan penyitaan oleh Juru Sita Bea dan Cukai; Pelekatan tanda pengaman Bea dan

Cukai tidak memerlukan Surat Perintah; Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai pada

tempat yang ditentukan Pelekatan tanda pengaman Bea dan Cukai harus dilakukan

sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tanda pengaman, agar peti kemas/kemasan

barang yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat dibuka; barang

curah yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat dimuat atau

dibongkar; tempat/ruang yang dilekatkan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak dapat

dibuka; pemindahan sarana pengangkut, peti kemas barang, dan barang curah yang

dipasang tanda pengaman Bea dan Cukai hanya dapat dilakukan atas persetujuan

Kepala Kantor Bea dan Cukai. Pengamanan dan laporan keadaan tanda pengaman Bea

dan Cukai; tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada sarana

pengangkut, barang atau bangunan/tempat lain tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak

52

tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai; pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut,

barang atau bangunan/tempat lain yang dilekatka/dipasang tanda pengaman Bea dan

Cukai oleh Pejabat/Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua tanda

pengaman Bea dan Cukai tidak rusak atau hilang; Pejabat yang menemukan tanda

pengaman Bea dan Cukai yang dibuka, dilepas, atau dirusak wajib membuat Laporan

Kejadian untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Keadaan bahaya yang dapat menimbulkan resiko rusaknya tanda pengaman Bea

dan Cukai; dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan resiko rusaknya sarana

pengangkut atau barang yang dilekatkan/dipasang tanda pengaman Bea dan Cukai

dan/atau hilangnya hak-hak negara, pemilik dan/atau yang menguasai barang, sarana

pengangkut atau bangunan/tempat lain wajib segera memberitahukan kepada pejabat

yang mengawasi; dalam hal yang bersangkutan tidak melakukan hal yang dapat

dianggap merusak atau menghilangkan tanda pengaman Bea dan Cukai. Tidak wajib

Berita Acara pelekatan/pemasangan tanda pengaman Bea dan Cukai; atas setiap

pelekatan/pemasangan tanda pengaman Bea dan Cukai tidak wajib dibuatkan Berita

Acara; setiap tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/ dipasang wajib

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta diberi nomor urut dari Buku

Catatan Tanda Pengaman Bea dan Cukai. Izin pelepasan/pembukaan tanda pengaman

Bea dan Cukai; tanda pengaman Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada barang,

sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain dapat dibuka oleh atau

setelah mendapat izin dari Pejabat Bea dan Cukai.

Tatacara Penyegelan

Pelekatan atau pemasangan segel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

tanpa merusak segel; sarana pengangkut yang disegel tidak dapat digerakkan atau

dipindahkan; petikemas/kemasan barang yang disegel tidak dapat dibuka; barang curah

yang disegel tidak dapat dimuat atau dibongkar; tempat/ruang yang disegel tidak dapat

dibuka. Pemindahan sarana pengangkut, peti kemas barang, dan barang curah yang

disegel hanya dapat dilakukan atas persetujuan kepala kantor Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai. Segel Bea dan Cukai yang dilekatkan/dipasang pada sarana pengangkut, barang

atau bangunan/tempat lain tidak boleh dibuka, dilepas ,attau dirusak tanpa ijin pejabat

Bea dan Cukai. Pemilik atau yang menguasai sarana pengangkut, barang atau

bangunan/tempat lain yang disegel wajib menjaga agar semua segel Bea dan Cukai agar

tidak rusak/hilang. kalau kedapatan segel rusak, pejabat Bea dan Cukai harus membuat

53

laporan kejadian untuk diadakan penyelidikan/penyiodikan lebih lanjut. Dalam keadaan

bahaya dan menimbulkan resiko rusaknya sarana pengangkut atau barang yang disegel

dan/atau hilangnya hak-haknya negara, pemilik dan/atau yang menguasai barang,

sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain wajib segera memberitahukan kepada

pejabat yang mengawasi. Kalau tidak melapor, dianggap merusak segel, setiap

penyegelan harus dibuatkan berita acara.

Penyegelan dengan Surat Perintah

Penyegelan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah penindakan,

penyidikan, audit, dan penyitaan oleh Juru Sita Bea dan Cukai. Penyegelan dengan

Surat Perintah harus dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya

2 (dua) orang Pejabat Bea dan Cukai.

Penyegelan tanpa Surat Perintah

Sebagai tindak lanjut atas penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut.

Penagguhan pengeluaran barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan

Intelektual.Pengeluaran barang dari suatu TPS/TPB ke TPB, TPS, atau tempat

penimbunan lain yang diizinkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai.Pengeluaran barang untuk dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam Daerah

Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.Barang ekspor yang menyinggahi

(transit) suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Pabean. Penjagaan, pengawasan atau

pengawalan terhadap barang atau sarana pengangkut yang harus dilakukan oleh Bea

dan Cukai tidak memungkinkan. Dalam keadaan mendesak dan berdasarkan petunjuk

yang cukup bahwa barang dan sarana pengangkut belum dipenuhi/diselesaikan

kewajiban pebeannya tersangkut pelanggaran kepabeanan atau peraturan lartas

impor/ekspor. Keadaan perlu dan mendesak adalah suatu keadaan dengan mana

penyegelan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus

menunggu Surat Perintah terlebih dahulu penegakan hukum tidak dapat dilakukan lagi.

Pejabat yang melakukan penyegelan dalam keadaan perlu dan mendesak segera

melaporkan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu

1x24 jam terhitung sejak penyegelan dilakukan.

Wewenang Penyegelan

54

Menurut Pasal 14 Undang-undang kepabeanan,Pejabat Bea dan Cukai

berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor yang belum diselesaikan

kewajiban pabeannya; barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana

pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain; barang dan/atau sarana

pengangkut yang ditegah. Menurut Pasal 78 Undang-undang kepabeanan, terhadap

barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan barang ekspor

atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana

pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai

berwenang untuk mengunci, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan. Hal

ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka

pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan/pengawalan

secara terus-menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai.Pasal ini memberikan wewenang

kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penyegelan.Penyegelan merupakan

tindakan Pejabat Bea dan Cukai melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada

barang, sarana pengangkut, pabrik dan bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa

barang, sarana pengangkut, pabrik dan bangunan atau tempat lain tersebut berada di

bawah pengawasan Bea dan Cukai Pejabat DJBC berwenang melakukan penyegelan di

bidang Kepabeanan, terhadap barang yang ditegah dilakukan ; dalam hal ditemukan

adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan,

penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau

pemilik barang atau kuasanya; dalam dal tidak ditemukan adanya pelanggaran, segala

resiko dan biaya yang timbul akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan manjadi

beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dalam hal tidak

ditemukan adanya pelanggaran tetapi pemilik barang atau kuasanya tidak memenuhi

permintaan Pejabat Bea dan Cukai/kewajibannya, segala resiko dan biaya yang timbul

akibat pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab

pemilik barang atau kuasanya; barang yang ditegah karena sifatnya tidak tahan lama,

rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, dilelang oleh kantor

yang melakukan penegahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya;

terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah, selama dalam

proses penyelidikan/penyidikan dilakukan penyegelan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bea dan Cukai; penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bea dan Cukai wajib membuat Berita Acara Penyegelan; Berita Acara

55

Penyegelan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negerio Sipil Bea dan Cukai

dan diberi nomor. Pejabat Bea da Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap

barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya ; barang ekspor yang

harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat

lain ; atau barang dan/atau sarana pengangkut yag ditegah Segel dan/atau tanda

pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain dapat

diterima sebagai pengganti segel. Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut

atau tempa-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua

kunci, segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda

pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari

Pejabat Bea dan Cukai.

Penyegelan dihentikan dalam hal barang dan/atau sarana pengangkut telah

diselesaikan kewajiban pabeannya; penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan

yang dilakukan tanpa Surat Perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur

Jenderal ; atau barang dan/atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai

barang bukti.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menyegel terhadap barang impor yang

belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya; barang ekspor yang harus

diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat penyimpanan atau tempat lain;

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; bangunan atau tempat lain yang

didalamnya ditimbun barang impordan/atau ekspor yang ditegah; barang hasil

pemeriksaan barang, sarana pengangkut, orang yang melanggar ketentuan pabean

dan/atau peraturan larangan pembatasan ekspor impor dan ditegah; barang dan atau

sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya yang tidak mungkin

dijaga, diawasi, dikawal terus menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai; barang yang

diperlukan guna kepentingan pengamanan hak-hak negara dan penangguhan

pengeluaran barang.

Pemilik atau kuasanya wajib menjaga agar semua kunci, segel atau tanda

pengaman tidak rusak; Pembukaan , pelepasan atau perusakan kunci, segel atau tanda

pengaman tidak boleh tanpa seizin pejabat Bea dan Cukai; Segel dibuka bila telah

diselesaikan kewajiban pabeannya; penegahan yang surat perintahnya tidak mendapat

persetujuan Dirjen BC atau pejabat yang ditunjuk; diserahkan kepada penyidik sebagai

barang bukti. Penyegelan yang dilakukan dengan surat perintah harus dilakukan oleh

satuan tugas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2(dua) orang pejabat Bea dan Cukai.

56

Penempatan/ pelekatan segel Bea dan Cukai harus dilakukan sedemikian rupa supaya

yang disegel tidak dapat dipindahkan/ digerakkan; peti kemas/kemasan barang tidak

dapat dibuka; dan barang curah tidak dapat dimuat atau dibongkar tempat/ruang yang

disegel tidak dapat dibuka.

3.2. Latihan

1). Jelaskan apa tujuan penindakan di bidang kepabeanan ? Apa saja kewenangan

pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan.?.

2). Jelaskan apa saja kewenangan pejabat Bea dan Cukai atas bangunan atau tempat

lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan

atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan

berdasarkan Undang-undang; atau bangunan atau tempat lain yang menurut

pemberitahuan pabean berisi barang dibawah pengawasan pabean?.

3). Jelaskan penanganan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh

Pejabat Bea dan Cukai ?.

4). Jelaskan tujuan dan maksud penyegelan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan

Cukai?

5). Jelaskan apa saja hak-hak pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang

ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai?.

3.3. Rangkuman

Ketentuan penindakan di bidang kepabeanan untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran di bidang kepabeanan, maka pejabat

bea dan cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. Hak penindakan

inilah yang nampaknya merupakan wewenang khusus bagi pejabat bea dan cukai, yang

dapat disamakan dengan penyelidikan sebagaimana yang disebut dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

Sehingga instrumen hukum bagi pejabat bea dan cukai untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga suatu pelanggaran pidana atau

pelanggaran administratif adalah wewenang penindakan. Pejabat Bea dan Cukai

berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan merupakan

rumah tinggal yang berdasarkan Undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di

57

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat memeriksa setiap

barang yang ditemukan.

Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket atau barang yang disegel oleh

Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang

atas Pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya

kekurangan pembayaran Bea Masuk Sarana pengangkut yang disegel oleh Penegak

Hukum lain atau Dinas Pos; Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing. Pemilik

dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang disegel oleh

Pejabat Bea dan Cukai wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman

tidak rusak atau hilang. Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak

boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin dari Pejabat Bea dan Cukai.

4. Test Formatif

4.1. Soal Pilihan Ganda


pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya

jumlah 30% untuk dua puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh:1. a b d ).

1). Patroli Bea dan Cukai adalah patroli yang dilaksanakan oleh satuan tugas Bea

dan Cukai di laut, di darat, dan di udara untuk pencegahan, penyidikan terhadap

pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, tujuan lain

berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan….

a. penegahan

b. penindakan

c. pemeriksaan

d. penagihan hutang negara

2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997

tanggal 16 januari 1997 Tentang Tata laksana penindakan di bidang

c

58

kepabeanan, sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut

pelanggaran kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau

belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, pejabat bea dan cukai

berwenang melakukan penindakan berdasarkan….

a. pelanggaran tindak pidana

b. pelanggaran Kepabeanan

c. petunjuk yang cukup

d. pelanggaran dibidang Kepabeanan

3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008

tanggal 11 April 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di

bidang kepabeanan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap

pelanggaran yang diatur dalam….

a. undang-undang Kehakiman

b. undang-undang Larangan dan Pembatasan

c. undang-undang Kepabeanan

d. undang-undang Perbendaharaan Negara

4). Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut; memeriksa

sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; menegah sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya, berdasarkan ….

a. petunjuk yang cukup

b. pemberitahuan impor barang

c. pemberitahuan ekspor barang

d. pemberitahuan pabean

5). Suatu perbuatan untuk menghentikan sarana pengangkut; memeriksa sarana

pengangkut dan/atau barang di atasnya; dan menegah sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya, adalah ….

a. Pengawasan

b. penindakan.

c. penegahan

d. penyelidikan

59

6). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam

pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab yaitu tanggungjawab

pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan

tanggungjawab ....

a. keuangan

b. terhadap barang

c. terhadap semua barang

d. administrasi yang akuntabilitas

7). Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan dengan

cara memberikan isyarat kepada pengangkut. Dalam hal upaya penghentian

sarana pengangkut tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan

pengejaran dan ....

a. upaya penghentian secara paksa.

b. melumpuhkan baling-balingnya

c. melumpuhkan radarnya.

d. melumpuhkan anjungannya

8). Pejabat Bea dan Cukai berwenang memerintahkan pengangkut membawa sarana

pengangkut dan/atau barang di atasnya ke tempat lain yang sesuai untuk

pemeriksaan atau ….

a. ke kantor yangbersangkutan

b. ke kantor pabean.

c. ke Kantor Pusat DJBC

d. ke Kantor Wilayah DJBC/Kantor Pelayanan Utama

9). Dalam hal hasil pemeriksaan sarana pengangkut tidak ditemukan adanya

pelanggaran, pengangkut dan sarana pengangkut serta barang yang ada di

atasnya dapat segera ….

a. melunasi BM dan PDRI

b. memberitahukan dengan PIB

c. memberitahukan PIB dan dokumen pelengkap pabean.

d. meneruskan perjalanannya.

60

10). Dalam hal ditemuinya pelanggaran tindak pidana kepabeanan, maka terhadap

sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya diserahkan kepada ....

a. bagian penindakan Bea dan Cukai

b. PPNS Bea dan Cukai

c. bagian pengawasan Bea dan Cukai

d. Kepala Kantor Pabean

11). Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang

dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut....

a. barang curah

b. barang cair

c. bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

d. barang berupa daya listrik

12). Pemeriksaan sarana pengangkut dan penghentian pembongkaran, pejabat Bea

dan Cukai menyampaikan surat bukti penindakan kepada pengangkut/pemilik

barang atau kuasanya dengan mendapat....

a. tanda terima dari yang bersangkutan.

b. berita acara

c. bukti penegahan

d. bukti penindakan

13). Dalam hal kewajiban tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai membuka sendiri

kemasan barang dan ....

a. melakukan pemeriksaan kolli

b. melakukan pemeriksaan merk dan jenis kolli

c. melakukan pemeriksaan atas barang

d. melakukan pemeriksaan atas pengemas barang

14). Terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah pemilik/atau

kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal

atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya Surat Bukti Penindakan (Penegahan), dengan ketentuan

menyebutkan alasan-alasan keberatan; dan ....

61

a. melampirkan hasil pemeriksaan

b. melampirkan hasil penindakan

c. melampirkan bukti-bukti yang menguatkan.

d. melampirkan hasil pencegahan.

15). Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi

impor atau ekspornya, maka ....

a. Dapat diajukan Banding

b. Tidak dapat diajukan Banding

c. Dapat diajukan keberatan

d. Tidak dapat diajukan keberatan.

16). Bentuk dan ciri-ciri kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam

penyegelan, serta cara penyegelan dan penghentian penyegelan diatur oleh ....

a. kepala Kantor Pabean

b. Direktur Jenderal.

c. menteri Keuangan.

d. peraturan Pemerintah.

17). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang

ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat lain

yang disamakan dengan tempat penimbunan atau di ....

a. gudang

b. lapangan penimbunan

c. gudang importir

d. tempat penimbunan

18). Dalam melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya,

pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki sarana pengangkut dan/atau

bagiannya; memerintahkan pengangkut untuk membuka sarana pengangkut dan

kemasan barang di atasnya; meminta yang berkaitan dengan sarana pengangkut

dan/atau barang di atasnya berupa ....

a. narkotika yang diangkutnya

b. senjata api dan amunisi yang diangkutnya

62

c. barang larangan dan pembatasan yang diangkutnya

d. surat atau dokumen

19). Untuk melaksanakan pemeriksaan, importir, eksportir, pengusaha Tempat

Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau kuasanya

wajib menyerahkan barang dan....

a. menyiapkan tempat pemeriksa

b. membuka setiap kemasan barang yang akan diperiksa .

c. menyiapkan tempat untuk pemeriksaan barang

d. membuka peti kemas

20). Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan

Cukai wajib melakukan ....

a. penegahan.

b. pencegahan

c. penindakan

d. penyidikan

21). Wewenang penyegelan keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.05/ 1997

tanggal 16 Januari 1997 tentang penghentian, pemeriksaan, dan penegahan

sarana pengangkut, dan/atau barang diatasnya, Bea dan Cukai berwenang

menyegel barang impor yang….

a. belum membayar BM

b. belum membayar PDRI

c. belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya

d. belum membayar BM dan PDRI

22). Dalam hal penjagaan, pengawasan atau pengawalan yang harus dilakukan secara

terus-menerus oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap barang dan/atau sarana

pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tidak dimungkinkan;

pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan ....

a. penyegelan.

b. penguncian

c. memberi tanda pengaman

63

d. memberitahukan pada masyarakat

23). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang

ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau tempat lain

yang disamakan dengan tempat penimbunan atau di ....

a. gudang

b. lapangan penimbunan

c. gudang importir

d. tempat penimbunan

24). Untuk melakukan penyegelan pejabat Bea dan Cukai mempergunakan kunci,

segel, dan/atau ....

a. tanda pengaman.

b. berita Acara

c. penempelan segel

d. berita Acara Penyegelan

25). Dalam hal barang yang ditegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi

impor atau ekspornya, maka ....

a. dapat diajukan Banding

b. tidak dapat diajukan Banding

c. dapat diajukan keberatan

d. tidak dapat diajukan keberatan.

26). Pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh sekurang-kurangnya 2

(dua) Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya dengan yang diperiksa

dan dituangkan dalam ....

a. Laporan kepada Kepala Kantor Pabean

b. Berita Acara Pemeriksaan.

c. Berita Acara Penindakan.

d. Berita Acara Penegahan

27). Atas pemeriksaan sarana pengangkut dan penghentian pembongkaran, pejabat

Bea dan Cukai membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan....

64

a. lmportir

b. eksportir

c. pengangkut

d. alasan penindakan atau jenis pelanggaran.

28). Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap barang impor

yang belum dipenuhi atau diselesaikan ....

a. kewajiban melunasi BM;

b. kewajiban melunasi PDRI

c. kewajiban pabeannya.

d. kewajiban memberitahukan pemberitahuan pabean

29). Bahwa besar kecilnya denda yang dikenai dipengaruhi oleh berat ringannya

pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar. Pengenaan denda minimum

sampai dengan maksimum menganut asas ....

a. timbal balik

b. praduga tak bersalah

c. domisili

d. pro-porsionalitas.

30). Pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain wajib menyerahkan

barang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk ....

a. ditegah

b. dilakukan Penindakan

c. penyitaan

d. diperiksa.

65





soal dibawa ini:

(contoh: 1. B, )



1).

B – S

Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan,

penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi

dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Pabean.

2).

B – S

Penyegelan dihentikan dan segel dapat dibuka dalam hal penyegelan

sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa surat

perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea

dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

3).

B – S

Untuk melakukan penyegelan pejabat Bea dan Cukai

mempergunakan segel, dan/atau tanda pengaman lainnya.

4).

B – S

Yang dimaksud sarana pengangkut laut yang telah menuju kantor

pabean, adalah sarana pengangkut laut tersebut telah lego jangkar di

luar perairan pelabuhan atau redee

5).

B – S

Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai

dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada pengangkut.

Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut tidak dipatuhi,

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan sarana

pengangkut dan barang yang ada diatasnya

6).

B – S

Penyegelan dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam hal

S

66

penjagaan, pengawasan atau pengawalan yang harus dilakukan

secara terus-menerus oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap barang

dan/atau sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban

pabeannya tidak dapat dilakukan.

7).

B – S

Penyegelan dihentikan dan segel dapat dibuka dalam hal penyegelan

sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa surat

perintah tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea

dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

8).

B – S

Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan,

penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi

dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Pabean.

9).

B – S

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah;

10).

B – S

Penyidikan tindak pidana kepabeanan untuk kepentingan

penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan

tindak pidana kepabeanan atas permintaan Menteri Keuangan RI.




kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)

Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar

1). Berdasarkan petunjuk yang cukup pejabat Bea dan Cukai berwenang

menghentikan sarana pengangkut; memeriksa sarana pengangkut dan/atau

barang di atasnya; menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.

67

2). Batas wilayah pengawasan dan penindakan kepabeanan meliputi daerah pabean

Indonesia yang merupakan wilayah Republik Iindonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona

ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakuundang-

undangkepabeanan

3). Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa suatu barang tersangkut pelanggaran

kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan impor atau ekspor, pejabat Bea dan

Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang ekspor; atau barang

yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui

suatu tempat di luar daerah pabean, dan barang impor;

4). Terhadap barang, sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain atau tempat-

tempat di dalamnya yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai, pemilik atau

kuasanya wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tidak

rusak atau hilang

5). Penyegelan harus dilakukan dengan surat perintah, kecuali dalam hal sebagai

tindak lanjut atas penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut

4.4. Soal Uraian.

Jawablah satu soal dari tiga soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya

diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab

soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk satu soal yang dapat Saudara

kerjakan dan jawabannya benar.

1). Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyegel. Jelaskan dengan cara bagaimana

agar penyegelan menjadi optimal! Dan jelaskan maksud dan tujuan menyegel!

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penindakan, dan jelaskan bagaimana cara

penindakan agar menjadi optimal !

3). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penegahan, dan jelaskan bagaimana caranya

melakukan penegahan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya, agar

penegahan menjadi optimal.

68


5.1. Kunci Jawaban Untuk 4.1. Soal Pilihan Ganda

1,b 2.c , 3.c ,4.a ,5.b ,6.d ,7.a ,8.b ,9.d ,10.b,

11,c 12.a , 13.c ,14.c ,15.d ,16.b ,17.d ,18.d ,19.b ,20.a

21.c 22.a 23.c 24.a 25.d 26.b 27.d 28.c 29.d 30.d

5.2. Kunci Jawaban Untuk 4.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

1, S 2. B , 3. S ,4. S , 5. S ,6. B ,7. B ,8. S ,9. B ,10. B

5.3. Kunci Jawaban Untuk 4.3. Soal Isian/mengisi kalimat atau kata

(Soal melengkapi kalimat)

1). menegah

2). undang-undang kepabeanan

3). barang impor;

4). tidak rusak atau hilang

5). penegahan

5.4. Kunci Jawaban Untuk 4.4. Soal Uraian (ada pada materi modul)

1). Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyegel. Jelaskan dengan cara bagaimana

agar penyegelan menjadi optimal! Dan jelaskan maksud dan tujuan menyegel!

69

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penindakan, dan jelaskan bagaimana cara

penindakan agar menjadi optimal !

3). Jelaskan apa yang dimaksud dengan penegahan, dan jelaskan bagaimana caranya

melakukan penegahan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya, agar

penegahan menjadi optimal.


Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.

Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui





mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang



70

7. Daftar Pustaka

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

- Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran


- Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2070);



Negara Nomor 2831);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2294);

- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);





Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

- Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah dirubah

dan ditambah;

- Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan ditambah;

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2318);

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR

KEPABEANAN DAN CUKAI

MODUL III

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM

KEGIATAN INTELIJEN,TINDAK PIDANA

KEPABEANAN, PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC



JAKARTA

2008

i

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.................................................................................................... i

Daftar Isi............................................................................................................. ii

1. PENDAHULUAN






PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN

INTELEJEN, TINDAK PIDANA KEPABEANAN, PENYIDIKAN,

DAN PPNS DJBC


2.5.a. Pengertian Intelejen ……………………….………………...

2.5.b. Yang Melakukan Kegiatan Intelejen ......................................

2.5.c. Fungsi Intelijen .......................................................................

3

7

12

2.6 Latihan .............................................................................................. 21

2.7 Rangkuman........................................................................................ 21



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN


3.2.a. Tindak Pidana Penyelundupan ....…………………………..

3.2.b. Barang Hasil Tindak Pidana ..………………………………

3.2.c. Kedaluarsa Tuntutan Pelanggaran Kepabeanan .……………

23

23

32

33

3.2 Latihan …………………………………………………………....... 35

3.3 Rangkuman…………………………………………………………. 35

ii



PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC

5.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh ………………………………… 37

5.1.a. Azas-azas Hukum dan Upaya Hukum Yang Digunakan Dalam

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan .……………………

5.1.b. PPNS DJBC .............................................................................

5.1.c. Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan ……………………..

37

38

38

4.2. Latihan …………………………………………………………….. 40

4.3. Rangkuman ……………………………………………………….. 40

5. Test Formatif………………………………………………………...... 42



8. Daftar Pustaka ...................................................................................... 52

1

MODUL III

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM KEGIATAN INTELIJEN,

TINDAK PIDANA KEPABEANAN, PENYIDIKAN, DAN PPNS DJ BC

1. PENDAHULUAN


Pengawasan dan penindakan mensyaratkan bahwa semua tindakan yang diambil

oleh petugas Bea dan Cukai harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup,

yang salah satunya adalah bersumber dari data Intelijen. Intelijen berkaitan erat dengan

suatu proses pengumpulan informasi dalam rangka proses penyusunan dan pengambilan

keputusan, sehingga bila informasi yang disampaikan keliru, maka keputusan yang

diambilpun akan keliru. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah intelijen

mencakup tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan.

Ketiga hal inilah sebenarnya yang merupakan cakupan besar masalah-masalah intelijen.

Bidang penyelidikan memfokuskan perhatian pada upaya mengumpulkan informasi

berikut aspek-aspek yang berkaitan erat dengan upaya-upaya tersebut. Sementara dalam

bidang penggalangan fokus utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan

informasi dapat terkumpul dengan effektif dan effisien, sedangkan bidang pengamanan

membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan instalasi, informasi, dan orang.

Terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum

dalam hal ini berarti dalam kondisi ketika seseorang (barang siapa) yang karena

kelalaiannya/kesengajaannya melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan

umum atas dasar kepentingan individunya secara tidak bertanggung jawab. Suatu pola

perlindungan dan pengamanan atas hak-hak negara dan menjamin keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan negara merupakan suatu bentuk dasar justifikasi

yang kuat dalam melakukan pengekangan dan pembatasan hak azasi pelaku tindak

pidana. Betapa tingginya nilai hak azasi individu yang harus dijunjung dan dijamin oleh

negara akan gugur ketika kepentingan umum dan negara dirugikan karenanya.

2



siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas sesuai

materi Modul Pengawasan dan Penindakan Dalam Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana

Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC


Setelah mempelajari materi Modul Pengawasan dan Penindakan Dalam

Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC, siswa

atau peserta didik diharapkan memahami, dan mampu melaksanakan tugas:

– pengawasan dan penindakan dalam kegiatan intelijen di bidang kepabeanan

– pengawasan dan penindakan dalam kegiatan penyelesaian tindak pidana

kepabeanan

– memahami pengertian penyidikan, dan PPNS DJBC


Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul Pengawasan dan Penindakan

Dalam Kegiatan Intelijen, Tindak Pidana Kepabeanan, Penyidikan, Dan PPNS DJBC.

Setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan

dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal siswa atau peserta diklat merasa

jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca

dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih

belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau

kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah

seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan hasil/jawaban

dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab

dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal

ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum

dipahami atau dimengerti.

3



INTELIJEN DI BIDANG KEPABEANAN

2. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

2.1.a. Pengertian Intelijen

Secara etimologi kata ‘intelijen’ merupakan kata dalam Bahasa Indonesia yang

disadur dari bahasa Inggris ‘intelligence’ yang dalam Kamus Bahasa Inggris –

Indonesia karya John M. Echolis dan Hasan Sadily memiliki beberapa arti, yaitu

‘kecerdasan, anggota intelijen, biro intelijen, dan juga berarti keterangan-keterangan

rahasia’. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat dua kata yang berasal dari kata

bahasa inggris yang sama, yaitu ‘inteligen’ dan intelijen. ‘Inteligen’ diartikan sebagai

mempunyai atau menunjukan tingkat kecerdasan yang tinggi, atau berpikiran tajam,

cerdas, berakal. Sedangkan ‘intelijen’ memiliki dua arti yaitu orang yang bertugas

mencari keterangan (mengamat-amati), atau dinas rahasia. Hal ini sejalan dengan arti

intelijen yang diberikan oleh WJS Poerwadarminta yang mengartikan ’intelijen’ sebagai

orang yang bertugas mencari (mengawasi) seseorang, musuh, dsb, dan juga berarti

dinas rahasia. Jono Hatmodjo menyebutkan bahwa intelijen adalah suatu kemampuan

untuk mengumpulkan atau menilai bahan keterangan yang berguna bagi kepentingan

pemakai intelijen itu sendiri, yang dapat berupa individu, komandan militer, atau

seorang pembuat kebijakan, instansi, kepala negara, atau kepala pemerintahan

(Hatmodjo, 2003 : 1) Dalam beberapa ‘handout’ keintelijenan, pengertian ‘intelijen

dapat diartikan sebagai proses, sebagai produk, sebagai orang, dan sebagai organisasi.

Sebagai suatu proses intelijen dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan

informasi, mengolahnya, dan menyajikan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah

disusun.Bila didefinisikan sebagai produk,maka intelijen merupakan hasil akhir yang

dihasilkan dari suatu kegiatan mengumpulkan sampai dengan mengolah informasi. Dan

bila intelijen diartikan sebagai orang atau organisasi, maka yang dimaksud disini adalah

personil atau badan yang digunakan untuk menggerakan kegiatan intelijen sesuai

dengan fungsinya. Terlepas dari berbagai definisi dan pengertian tersebut di atas, dalam

4

tulisan ini pengertian intelijen lebih diartikan sebagai suatu kegiatan untuk

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikanya informasi kepada pihak-pihak yang

membutuhkannya, jadi lebih cenderung kepada pengertian intelijen sebagai suatu

proses. Orang yang bertugas melakukan proses tersebut disebut agen inteliejn atau intel,

badan yang melaksanakan proses tersebut disebut organisasi intelijen. Dari pengertian

ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan intelijen sangat erat kaitannya dengan

masalah-masalah informasi yang kelas akan dijadikan oleh ’pengguna’ (user) untuk

membuat keputusan. Sehingga suatu kegiatan intelijen harus dilakukan secara seksama

dan bertanggung jawab, karena bila proses pengumpulan dan pengolahan informasi

tersebut salah, maka yang akan disajikan kepada ’pengguna’ juga akan merupakan

suatu produk intelijen yang salah atau tidak akurat, dan akhirnya keputusan yang akan

diambil oleh pengguna juga merupakan keputusan yang tidak akurat. Dalam undang-

undang kepabeanan disebutkan beberapa wewenang yang dimiliki oleh setiap pejabat di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mengamankan hak – hak negara.

Wewenang tersebut anatara lain melakukan pengawasan, patroli, menegah barang atau

srana pengangkut, melakukan penyegelan serta wewenang lainnya, termasuk untuk

melakukan kegiatan intelijen.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan dari Pabean adalah memastikan

semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang

melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur

pabean yang ditetapkan (lihat Colin Vassarotti, “Risk Management–A Customs

Prespective”, hal.19). Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan

orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan

kepabeanan. Sedangkan menurut definisi dari yang penulis telah sampaikan dapat

dilihat bahwa tujuan dari pengawasan pabean adalah agar dipatuhinya undang-undang

dan peraturan pelaksanaan yang berlaku demi kepentingan keuangan negara. Dalam

modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World Customs

Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode

untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan.

Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai

yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak

harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca

impor. Di samping tiga kegiatan itu menurut hemat penulis kegiatan intelijen juga

merupakan bagian yang diperlukan dari pengawasan pabean. Dalam pelaksanaan

5

pengawasan pabean, Direktorat Jenderal bea dan cukai masih harus terus menerus

ditingkatkan, karena dalam pelaksanaan tugasnya mengalami kesulitan dan beberapa

kemungkinan terjadinya pelanggaran karena adanya sisi lemah dari suatu peraturan.

Semakin canggihnya cara dan teknik pelanggaran dan penyelundupan sehingga

terkadang sulit untuk dibuktikan pelanggarannya. Adanya kepentingan pihak lain

(antara lain undang-undang kerahasiaan bank), menyangkut hak azasi perorangan yang

dilindungi oleh undang-undang. Sehubungan dengan kepentingan/kesejahteraan umum,

berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut

diperlukan suatu landasan hukum agar kegiatan untuk melakukan pengawasan dan

penindakan menjadi sah dan benar sesuai dengan struktur organisasi yang diperlukan

dalam pengawasan kepabeanan. Landasan hukum yang memberikan wewenang kepada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan Intelijen, Investigasi,

Penindakan, Penyidikan, Penetapan dan pelaksanaan sanksi kepabeanan dan cukai.

Dengan struktur organisasi yang baru, penulis memisahkan kegiatan pelayanan dan

pengawasan dimana tugas pelayanan dilakukan di Kantor Pelayanan dan tugas

pengawasan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Dalam

uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan adanya fungsi pencegahan,

penindakan, penyidikan, verifikasi, dan audit. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan

oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Dalam organisasi yang baru tugas

pencegahan, penindakan dan penyidikan ini harus dilaksanakan terutama oleh Kantor

Wilayah. Hal ini nampak dari adanya fungsi pelaksanaan intelejen, patroli, dan operasi

pencegahan pelanggaran, penindakan, serta penyidikan yang tidak dimiliki oleh Kantor

Pelayanan. Bidang Pencegahan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat

melakukan day-to-day-operations (terus-menerus) dalam bidang pencegahan

penindakan dan penyidikan.

Bidang Pencegahan dan Penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen mulai

dari pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengambilan keputusan untuk melakukan

pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan. Apabila kita melihat

lingkup tugas Bea dan Cukai sebenarnya informasi terbanyak yang digunakan untuk

pengawasan pabean adalah informasi yang ada di Kantor Pelayanan. Informasi yang

umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada di dalam dokumen Airway Bill

(AWB), Bill of Lading (B/L), manifest, Pemberitahuan Impor Barang (PIB),

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Polis Asuransi, Certificate of Origin,

Letter of Credit (L/C), profit importir, data pemeriksaan kapal, data kapal, data

6

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan sebagainya yang berada di Kantor

Pelayanan karena data tersebut berada dalam dokumen-dokumen yang harus diserahkan

kepada Bea dan Cukai dalam rangka pelayanan. Sebaliknya data tersebut sulit diperoleh

di Kantor Wilayah karena Kantor Wilayah tidak melakukan pelayanan impor dan

ekspor. Kantor Wilayah hanya bisa memperoleh data tersebut apabila dikirim ke Kantor

Pelayanan. Untuk bisa melakukan pengawasan Kantor Wilayah harus mempunyai

informasi yang cukup, sedangkan informasi yang diperlukan ini justru berada di Kantor

Pelayanan. Sebenarnya Kantor Pelayanan adalah institusi yang paling efektif untuk

mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran atau penyelundupan karena menguasai

informasi yang banyak. Informasi tentang muatan kapal, jumlah, dan jenisnya, importir

dan eksportir semua ada pada Kantor Pelayanan. Petugas Kantor Pelayanan juga

melihat dan mengawasi langsung penimbunan atau pemuatan dan dapat mendeteksi

adanya kejanggalan yang merupakan indikator adanya pelanggaran. Hal-hal seperti ini

hanya dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah jika informasi tentang muatan kapal dan

barang impor/ekspor dapat ditransfer secara elektronik dari Kantor Pelayanan ke Kantor

Wilayah. Namun informasi yang diperoleh dari pengolahan dokumen ini juga tidak

cukup untuk dapat melakukan pengawasan dengan efektif. Masih diperlukan adanya

informasi dari lapangan secara terus menerus mulai dari kapal datang, saat

pembongkaran, saat penimbunan, dan seterusnya. Ini berarti Kantor Wilayah harus

menempatkan orang di pelabuhan secara terus-menerus sesuai dengan hakikat day–to-

day-operations.

Jika Kantor Wilayah berada pada satu kota dengan Kantor Pelayanan, kegiatan

ini dapat dilaksanakan tetapi jika Kantor Wilayah tidak berada dalam satu kota dengan

Kantor Pelayanan, day-today-operations tidak dapat dijalankan karena biayanya sangat

besar. Bidang Pencegahan dan Penyidikan (P2) dan Bidang Audit yang menjalankan

fungsi pengawasan sangat memerlukan informasi tentang impor atau ekspor untuk

dapat melakukan pencegahan atau mengadakan audit sebab sistem pemeriksaan kita

sesuai Undang-Undang Kepabeanan bersifat selektif. Audit mau tidak mau juga harus

dilakukan secara selektif karena jumlah perusahaan sangat banyak sedang jumlah

auditor terbatas. Untuk menyeleksi kita harus melalui proses risk assesment yang

memerlukan banyak informasi dan informasi ini berasal dari data impor di Kantor

Pelayanan. Berdasarkan kebutuhan akan informasi yang sangat banyak, baik informasi

mengenai kegiatan yang ada di lapangan maupun informasi lainnya, maka sudah

7

menjadi suatu keharusan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengefektifkan

dan melaksanakan kegiatan intelijen kepabeanan.

Kegiatan intelijen sangat dibutuhkan karena:

– masih adanya orang-orang atau grup tertentu yang berusaha untuk mengelak dari

peraturan dan kebijakan pemerintah (dan ini akan tetap berlangsung)

– merupakan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperlancar arus

perdagangan dan perjalanan (penumpang) internasional di satu pihak dan di pihak

lain masih terjadi (bahkan meningkat) pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

– makin maju suatu negara semakin berkembang permasalahan dibidang Kepabeanan

– dampak dari kemajuan teknologi mengakibatkan meningkatnya penyelundupan

barang terutama narkotika

– untuk melindungi Industri dalam negeri

– karena beberapa jenis barang bahan baku yang dibutuhkan dunia industri mulai

menipis atau sama sekali tidak dimiliki suatu negara

– pencurian kekayaan dan pelanggaran wilayah

– kemungkinan dijadikannya negara transit dalam perdagangan narkotika

Peran dari kegiatan intelijen sangat diperlukan sekali untuk menekan dan

mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran kepabeanan dan cukai agar

pelanggaran tersebut dapat dicegah dan di atasi oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

2.1.b. Yang Melakukan Kegiatan Intelijen

Pada hakekatnya, sesuai dengan pengertian yang telah dibuat tersebut,

sesungguhnya kegiatan-kegiatan intelijen dilakukan dengan mengingat kebutuhan

pihak-pihak yang membutuhkannya. Jadi suatu organisasi Intelijen atau unit intelijen

bukan melakukan suatu kegiatan intelijen bukan untuk dirinya sendiri, melainkan atas

dasar kebutuhan atau permintaan ’pengguna’ atau ’user’nya. Pihak-pihak tersebut dapat

berupa ‘client’ dan dapat pula berupa ‘stakeholder’. Dengan kata lain intelijen hadir

untuk melayani kebutuhan-kebutuhan ’client’ dan ’stakeholdernya’, sehingga intelijen

yang baik harus mampu menangkap dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pihak-

8

pihak yang dilayaninya tersebut. Walaupun mungkin pihak-pihak yang dilayani tersebut

tidak menyadari bahwa mereka adalah ’client’ dari suatu kegiatan intelijen. Seharusnya

tidak ada suatu kegiatan intelijen yang dilakukan untuk kepentingan unit atau organisasi

intelijen sendiri. Walaupun mungkin ‘pengguna’ jasa unit intelijen itu adalah

perorangan, tetapi secara prinsip suatu kegiatan intelijen harus ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan ‘client’nya. Dalam dunia intelijen dikenal adanya dua bentuk

‘client’, yaitu ‘pengguna utama’ (Primary Client) dan ‘pengguna kedua’ (Secondary

Client). Primary client adalah pihak-pihak berhubungan langsung dengan badan atau

unit intelijen tersebut. Badan atau unit intelijen bergerak atas dasar permintaan langsung

dari ‘primary client’ ini, dimana hasil akhirnya pun langsung digunakan oleh ‘client’

jenis ini. Misalnya bila unit intelijen Direktorat Pencegahan dan Penyidikan diperintah

oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mencari informasi tentang penyelundupan

mobil-mobil mewah ke wilayah Indonesia, maka Direktur Jenderal merupakan ‘primary

client’ dari unit tersebut. Produk intelijen yang dihasilkan oleh unit intelijen tersebut

nantinya akan langsung digunakan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar pembuatan

keputusan. Negara Republik Indonesia merupakan client utama dari Badan Intelijen

Nasional, Direktur Pencegahan dan Penyidikan dapat merupakan client utama dari sub

unit intelijen di lingkungan Direktorat Pencegahan dan Penyidikan. Sedangkan yang

dimaksudkan ‘secondary client’ adalah pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung

dengan unit intelijen, tetapi produk intelijen dari unit intelijen kerap digunakan olehnya.

Misalnya, dengan mengacu pada contoh tersebut diatas, produk intelijen tentang

penyelundupan mobil mewah tersebut, digunakan juga oleh Kantor Pelayanan untuk

menentukan kebijakan terhadap pengawasan lalu lintas barang impor di wilayah

kerjanya. Disini Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tersebut dapat dipandang sebagai

‘secondary client’. Disamping kedua jenis client tersebut diatas, pengguna produk atau

jasa intelijen suatu unit intelijen juga adalah ‘stakeholder’ yaitu pihak-pihak yang

mendapatkan manfaat dari suatu suatu pelaksanaan tugas unit intelijen tersebut.

Misalnya untuk perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan, industri dalam

negeri juga merupakan stakeholder dari unit intelijen Bea dan Cukai.

Jenis-Jenis Intelijen

Peran intelijen sangat penting di bidang kepabeanan dan cukai, untuk itu penulis

akan sedikit memberikan gambaran mengenai kegiatan intelijen. Berdasarkan

9

pengertian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat diambil unsur-unsur dari

pengertian intelijen yaitu:

- merupakan suatu kegiatan yang logis.

- berupa kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang telah atau

akan terjadi.

- melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam melakukan

kegiatannya.

- mengolah informasi yang telah didapat.

- menganalisa informasi tersebut.

- membuat suatu proyeksi tentang hal yang diamati.

Unsur-unsur dari pengertian intelijen di atas merupakan suatu kegiatan yang

berurutan dan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan agar tujuannya

dapat dicapai semaksimal mungkin. Kegiatan intelijen ini dilakukan berdasarkan

tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat atau logis dalam pelaksanaan

proses intelijen karena setiap kegiatan dari proses intelijen itu saling terkait dan

tergantung satu sama lain dan merupakan suatu siklus yang merupakan suatu

keseluruhan dari proses intelijen, tahapan-tahapan inilah yang sering kita sebut siklus

intelijen (the inteliligence cycle ). Agar proses pelaksanaan kegiatan intelijen dapat

berjalan secara maksimal maka diperlukan penbagian atau penggolongan intelijen

sesuai dengan lingkup kegiatan dan persoalan yang harus di atasi serta secara geografis.

Adapun penggolongannya adalah sebagai berikut berdasarkan lingkup kegiatan dan

persoalannya meliputi Intelijen Strategis, Intelijen Operasional, Intelijen Taktis/Target.

Berdasarkan pembagian secara geografis meliputi Intelijen Pusat membuat dan

mengembangkan intelijen strategis, menjalankan fungsi risk assesment, mengadakan

kontak secara nasional dan internasional dalam organisasi pabean, organisasi dagang,

dan sebagainya; mengelompokkan informasi dari sumber nasional dan internasional;

mengidentifikasikan tren nasional dan internasional; menyebarkan informasi ke unit

wilayah; bertindak sebagai titik penghubung antara unit wilayah.

Intelijen Wilayah melakukan kegiatan mengumpulkan informasi melalui

pengembangan kontak pada tingkat wilayah; pengembangan intelijen strategis dan

operasinal yang disarankan oleh unit pusat dan mengidentifikasikan perusahaan atau

perorangan yang mengandung resiko; menentukan intelijen target terhadap perusahaan

atau perorangan tertentu. Selain harus digolongkan sesuai penggolongan di atas, yang

10

tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kegiatan intelijen adalah harus dibentuk suatu

susunan organisasi agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas

dan kegiatan intelijen dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Informasi dari hasil proses intelijen diolah hingga menjadi

suatu informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna informasi dan biasanya

dituangkan dalam suatu naskah intelijen.

Setiap naskah intelijen tersebut memiliki nilai masing-masing yang biasanya

digolongkan menjadi sangat rahasia, sifat dari informasi yang dikumpulkan dan diolah

sangat rahasia oleh karena itu informasi ini tidak boleh diberikan kepada sembarang

orang atau badan, akan tetapi hanya kepada yang berhak saja. Rahasia, informasi ini

memiliki sifat yang rahasia sehinnga tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali yang

berhak. Hanya untuk yang berkepentingan, informasi ini hanya diperbolehkan untuk

pihak yang berkepentingan saja. dan Terbatas, sifat dari informasi ini hanya boleh

diberikan kepada kalangan tertentu saja. Selain pemberian nilai informasi tersebut,

dalam kegiatan intelijen bea dan cukai, biasanya juga diberikan bobot terhadap

informasi-informasi tersebut, yaitu A1: sangat akurat; A2: akurat; A3: dapat dipercaya;

A4: kebenarannya diragukan. Pada prakteknya sistem atau metode pemberian nilai dan

bobot informasi ini tergantung dari organisasi intelijen yang membuatnya. Pelaksanaan

kegiatan intelijen tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena tidak menutup

kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen tersebut terjadi saling tumpang

tindih antara intelijen instansi kepabeanan dan cukai dengan intelijen dari instansi

lainnya. Menurut Andi Widjajanto, seorang dosen di Universitas Indonesia, peneliti,

dan pengamat militer yang akan berbicara tentang intelijen negara, di Indonesia kira-

kira terdapat ada 18 lembaga instansi yang memiliki intel, seperti ada BIN untuk

intelijen nasional, Bais untuk intelijen tempur, intelijen militer, intelijen di kepolisian,

intelijen di kejaksaan, intelijen di bea cukai, intelijen di imigrasi, intelijen justicial, lalu

di departemen-departemen lainnya. Komunitas intelejen yang ada tidak sebatas Badan

Intelejen Negara (BIN), atau Badan Intelejen Strategis (BAIS) yang dimiliki oleh

Mabes TNI, atau juga Intelejen Keamanan (Intelkam) Mabes Polri, tapi juga

menyangkut intelejen lainnya, yakni: BIN, BAIS TNI, Intelkam Polri, Intel Kejaksaan,

Intel Imigrasi, dan Intel Bea Cukai, serta Lembaga Sandi Negara. Dari komunitas

intelejen tersebut hingga saat ini hampir tidak ada garis koordinasi yang jelas antar

lembaga tersebut. Hal ini jelas menyulitkan deteksi sejak dini ancaman terhadap

eksistensi negara yang kemungkinan terjadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

11

Alhasil, kita dapat melihat bagaimana lemahnya kinerja dan buruknya koordinasi antar

lembaga intelejen tersebut berujung kepada sejumlah aksi teror yang menyulitkan posisi

negara di dunia internasional. Aksi terorisme yang marak tersebut, bahkan hampir tidak

dapat dideteksi sejak dini. Fungsi intelejen yang terdiri dari tiga hal yakni; penyidikan,

pengamanan, dan penggalangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut

dikarenakan tidak adanya garis koordinasi yang jelas antar lembaga intelejen yang ada.

Ada empat alasan mengapa masing-masing lembaga intelejen tersebut tidak dapat

berkoordinasi dengan baik, yakni:

- esprit de corp yang sangat tinggi di masing-masing lembaga intelejen.

Kebanggaan atas lembaga tersebut menjadi tidak efektif dan kontra produktif

ketika kinerja dari masing-masing lembaga tersebut tidak menunjukkan tiga

fungsi intelejen tersebut.

- adanya persaingan yang tidak sehat. Sehingga koordinasi dapat diasumsikan

membuka strategi dan berujung pada wan prestasi dari masing-masing lembaga

tersebut. Tak heran apabila koordinasi hanya dianggap sebagai hal yang tidak

terlalu penting. Padahal dalam konteks deteksi dini dari berbagai ancaman,

koordinasi mampu menutup cela kemungkinan berubahnya ancaman menjadi

tragedi.

- sentimen kelembagaan yang satu dengan yang lain merasa lebih baik dari

lembaga lain. Berbeda pada kasus kebanggaan pada lembaga, pada sentimen yang

merasa lebih baik menjadi pemicu terjadinya keengganan dari masing-masing

lembaga intelejen untuk membuka hal-hal yang menjadi kerja-kerja keseharian.

Tak heran pula kerap kali terjadi bentrok kerja antara lembaga intelejen tersebut

di lapangan, misalnya kasus penggrebekan pelaku teroris di Tangerang beberapa

waktu lalu.

- belum ada perangkat hukum yang mengikat satu lembaga intelejen satu dengan

lembaga lainnya dalam satu garis koordinasi yang jelas. Hal ini membuat

komunitas intelejen yang ada enggan untuk melakukan koordinasi dan tukar

informasi. Tak jarang pula di lapangan misalnya wilayah yang seharusnya

menjadi wewenang BIN malah dikerjakan oleh Intelkam Polri, atau sebaliknya

juga.

12

Kendala-kendala seperti yang penulis uraikan di atas membawa dampak buruk

terhadap kinerja dari intelijen, termasuk berdampak pada kegiatan intelijen di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga deteksi dini dari tindakan

pelanggaran kepabeanan dan cukai tidak dapat dilakukan secara maksimal dan akhirnya

berdampak pada kerugian negara akibat dari tindak pelanggaran kepabeanan tersebut.

Berdasarkan tingkat penggunaan produk intelijen yang dihasilkan oleh unit-unit

intelijen pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka intelijen dapat digolongkan

pada tiga tingkatan intelijen, yaitu :

– Intelijen strategis

Yang dimaksudkan dengan intelijen strategis adalah tingkatan dari suatu produk

intelijen dimana produk tersebut setelah melalui tahapan-tahapan kegiatan intelijen

menghasilkan suatu produk yang bersifat strategis, dengan jangkauan wilayah yang

luas, serta jarak panjang. Misalnya produk intelijen yang akan digunakan untuk

kebijakan pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat, yang

dapat digunakan secara nasional.

– Intelijen Operasional

Intelijen jenis ini adalah suatu tingkatan intelijen dimana produknya akan dapat

digunakan secara regional. Suatu produk intelijen strategis dapat dikembangkan

menjadi suatu kegiatan intelijen operasional yang hasilnya adalah produk intelijen

yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan suatu wilayah tertentu. Misalnya

kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kawasan Berikat di

lingkungan Kantor Pelayanan Purwakarta.

– Intelijen Taktis

Intelijen taktis adalah intelijen yang bersifat taktis di lapangan, yaitu suatu intelijen

yang mampu mencipatakan suatu produk yang dapat dijadikan dasar untuk

menentukan langkah-langkah praktis di lapangan. Misalnya produk intelijen taktis

yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh satu

Kawasan Berikat A di lingkungan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi.

2.1.c. Fungsi Intelijen

13

Fungsi intelijen adalah fungsi-fungsi yang dilakukan dalam suatu kegiatan

intelijen. Apa pun tingkatan intelijen tersebut, apakah intelijen strategis, operasional,

ataupun taktis, fungsi-fungsi intelijen itu tetap harus dilakukan. Fungsi tersebut meliputi

tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan (investigation), pengamanan (security), dan

penggalangan (preconditioning).

Investigation.

Kegiatan penyelidikan merupakan fungsi pertama dari suatu kegiatan intelijen.

Fungsi ini sering diidentikan dengan kegiatan intelijen itu sendiri, sehingga seringkali

suatu kegiatan penyelidikan, padahal penyelidikan hanyalah salah satu dari tiga fungsi

intelijen lainnya. Penyelidikan adalah kegiatan intelijen untuk memperoleh keterangan-

keterangan atau informasi mengenai keadaan dan tindakan apa yang akan dilakukan

sasaran atau lawan. Keterangan-keterangan dan informasi tersebut kemudian diolah dan

dinilai, untuk kemudian hasil akhirnya merupakan produk intelijen yang diserahkan

kepada ’client’ untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan

penyelidikan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ’client’, yang akan

digunakan ’client’ untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk

mencegah terjadinya pelanggaran. Pertanyaan-pertanyaan itu diformulasikan sebagai

5W1H, yang meliputi....

– What (apa)....

yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan lain sebagainya yang berkaitan

dengan masalah ’Apa’

– Who (siapa)....

yang melakukan, yang mengatakan, membantu melakukan, dan lain-lain yang

berkaitan dengan masalah ’siapa’.

– When (kapan)....

kapan terjadi, kapan subyek bertemu, kapan subyek akan melakukan, dan

seterusnya.

– Where (dimana)....

menjawab tempat-tempat yang berkaitan dengan masalah atau masalah intelijen

(intelligence problem).

– Why (mengapa)....

informasi yang mampu menjawab motivasi atau sebab masalah tersebut terjadi

– How (bagaimana)....

14

informasi yang mampu menjawab bagaimana cara melakukan perbuatan yang

menjadi masalah intelijen.

Pengamanan

Pengamanan adalah fungsi kedua intelijen yang merupakan suatu kegiatan yang

bertujuan untuk mencegah jangan sampai sasaran atau lawan mengetahui langkah dan

tindakan yang akan kita lakukan.

Aktivitas intelijen ini dapat berupa pengamanan aktif, seperti melakukan

aktivitas ’counter intelligence’, dan dapat juga dilakukan secara pasif, yaitu dengan

melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap kemungkinan obyek-obyek intelijen

kita menjadi sasaran dari kegiatan ’counter intelligence’ pihak lawan.

Pengamanan obyek-obyek intelijen yang perlu mendapat prioritas adalah

pengamanan personil, pengamanan materil, dan mengamanan keterangan atau

informasi yang sudah diperoleh.

Penggalangan

Fungsi ketiga dari kegiatan intelijen adalah penggalangan atau pra conditioning

, yaitu suatu kegiatan intelijen untuk mencegah agar pihak lawan, musuh, atau sasaran

melakukan suatu kegiatan yang tidak diharapkan. Kegiatan penggalangan merupakan

suatu kegiatan operasional yang meliputi operasi khusus dan operasi psikologi. Operasi

khusus dilakukan dengan cara penyusupan agen-agen clandestine ke tubuh lawan atau

sasaran. Dalam dunia militer atau intelijen nasional, tindakan operasi khusus ini

meliputi kegiatan menteror, mensabotage, sampai dengan melakukan penculikan

terhadap lawan, dengan tujuan akhir agar lawan menghentikan aktivitas yang tidak

dikehendaki oleh ’client’.

Operasi psikoligis adalah salah satu bentuk penggalangan yang dilakukan

dengan targetnya adalah pikiran manusia. Operasi psikologis juga akrab disebut perang

urat syaraf, dimana termasuk dalam kegiatan ini adalah membujuk, mengelu-elukan,

meyakinkan, menghasut, dan tindakan lain yang sejenis. Umumnya bila operasi

psikologis ini telah berhasil, maka operasi khusus menjadi tidak perlu dilakukan.

Salah satu kegiatan penggalangan yang sangat dikenal adalah kegiatan propaganda.

Azas-Azas Intelijen

15

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa suatu kegiatan intelijen sangat erat

hubunganngan dengan informasi yang dibutuhkan dalam suatu proses pengambilan

keputusan. Sehingga dalam mengumpulkan dan mengelola suatu informasi harus

memperhatikan azas-azas sebagai berikut ....

– Akurat

Azas ini mengharuskan bahwa suatu produk intelijen harus didasarkan pada

informasi yang tepat dan benar tentang fakta yang terjadi, sehingga tidak

diperkenankan adanya suatu informasi yang merupakan anggapan saja, melainkan

harus benar-benar tentang fakta yang terjadi, yang dilihat dan didengar sendiri.

– Terang dan Jelas

Intelijen juga mengharuskan bahwa Informasi yang diperoleh harus terang dan jelas,

sehingga tidak menmbulkan salah tafsir yang akan sangat mempengaruhi proses

intelijen berikutnya. Informasi yang terang dan jelas juga mengharuskan bahwa

suatu informasi yang diperoleh dari lapangan tidak boleh memasukan opini dari

petugas pengumpul informasi. Informasi yang terang dan jelas harus menyebutkan

detail tentang obyek atau sasaran intelijen, yang dapat berupa orang, kegiatan, atau

instalasi.

– Masuk Akal

Informasi atau suatu Produk intelijen yang dihasilkan harus dapat dipahami, dimana

urutan, susunan, dan hubungan persoalan yang satu dengan yang lain berkaitan dan

tidak saling bertentangan.

– Tepat Waktu

Dalam azas ini disyaratkan bahwa suatu Informasi yang diperoleh atau suatu produk

intelijen harus disampaikan dan disebarkan dengan cepat dan tepat waktu. Adalah

suatu pekerjaan yang sia-sia bila informasi atau suatu produk intelijen disampaikan

di mana masalah yang terkandung di dalamnya sudah lewat waktu, atau terlalu cepat

yang akan berakibat pada tidak effektifnya langkah-langkah yang diambil.

Persyaratan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Yang Bertugas Di Bidang

Intelijen.

Dalam struktur organisasi intelijen akan ditemui adanya suatu unsur yang disebut

unsur lapangan, dimana unsur ini terdiri atas observer, agen, informan. Ketiga

kelompok petugas tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, sehingga

16

persyaratan yang harus dimilikinya juga berbeda-beda pula. Tugas dan persyaratan

yang harus dimilikinya adalah sebagai berikut :

- Observer.

Seorang observer bertugas untuk mengadakan peninjauan lapangan dan

melakukan pengamatan dan penggambaran, untuk kemudian melaporkan hasil

pengamatan dan penggambarannya kepada unsur pimpinan. Syarat seorang

observer adalah harus dapat dan memiliki pergaulan yang luas dapat

menyesuaikan diri secara cepat, dimanapun ia ditugaskan, memiliki keahlian

istimewa untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan penting , peka terhadap

apa yang sedang menjadi persoalan, memiliki keterampilan teknik pengamatan

dan penggambaran yang baik

- Agent

Seorang agent memiliki tugas melaksanakan instruksi pusat dan kemudian

memberikan laporan dari pelaksanaan tersebut kepada pusat. Dengan kata lain

seorang agent melayani kebutuhan pusat. Seorang agen dipersyaratkan harus

mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pendidikan yang

cukup, pengetahhuan, penguasaan situasi dan seluk beluk setempat, keterbukaan

untuk menerima informasi

- Informan

Sebagai salah satu unsur lapangan dari suatu organisasi intelijen, seorang

informan mempunyai tugas memberikan fakta tanpa membuat suatu analisa atau

saran, memberikan laporan yang sifatnya petunjuk yang harus dinilai, diolah

terlebih dahulu untuk menjadi suatu laporan intelijen. Sedangkan persyaratan

seorang informan adalah tidak boleh terlibat baik dalam tugas maupun fungsi,

sehingga sebenarnya seorang informan berada di luar struktur organisasi intelijen

yang resmi. Seorang informan tidak boleh mengetahui tugas inti atau tujuan dari

suatu kegiatan intelijen, jadi mereka hanya berfungsi memberikan informasi saja,

harus mampu menjaga kerahasiaan dirinya.

Di samping hal-hal tersebut di atas, seseorang yang bertugas di bidang intelijen

secara umum dipersyaratkan harus memiliki kemampuan-kemampuan untuk

melakukan penelitian (research skills), me-manage informasi (information

management), analisis (analytical skills). mengevaluasi dan membandingkan

(evaluative and comparative skills, membuat rencana dan mengumpulkan (planning

17

and collecting skills), negosiasi (negotiation skills), menulis dan mempersentasikan

(oral and presentation skills). Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dibocorkan atau

diungkapkan oleh seseorang yang bergerak di bidang intelijen adalah bahwa mereka

dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan kelemahan lawan,kelemahan

dirisendiri,kemungkinan tindakan lawan,kemungkinan tindakan yang akan diambil,

kemampuan lawan, dan kemampuan diri sendiri.

Siklus Intelijen

Siklus intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan intelijen yang berlangsung

secara terus menerus dan berurutan serta berkaitan, setelah rangkaian terakhir kembali

lagi pada rangkaian pertama, demikian seterusnya berlangsung tanpa henti. Siklus ini

merupakan suatu rangkaian kegiatan intelijen yang sistematis dan terstruktur. Dimana

kegiatan tersebut harus dilakukan secara disipilin agar keluaran yang dihasilkan

merupakan suatu produk yang akurat. Terdapat beberapa versi mengenai siklus intelijen

ini. Dalam modul intelijen yang diterbitkan oleh Direktorat Pencegahan dan Penyidikan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tahapan kegiatan intelijen dalam siklus tersebut

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Direktorat Pencegahan dan Penyidikan,

2001: 14) yaitu pengumpulan informasi , penilaian dan pembandingan, analisa,

penyajian, penilaian ulang. Sedangkan berdasarkan modul Australian Customs Service

‘National Intelligence Officer’s Course’ disebutkan bahwa silus intelijen tersebut

adalah kegiatan-kegiatan yang terdiri atas yaitu task/problem definition, planning,

collection, evaluation, collation, analysis, dissemination, dan re-evaluation. Sementara

itu Hatmodjo (Hatmodjo, 2003:2) merinci kegiatan Intelijen tersebut yaitu EEI

(Essential Element Intelligence) = perintah/pengarahan, rencana pengumpulan baket,

evaluasi baket, analisa baket, produk intelijen, dan distribusi. Dalam tulisan ini

penyusun mencoba membuat suatu pola siklus intelijen yang merupakan pemerasan dari

ide-ide tentang silus intelijen tersebut, sehingga siklus intelijen yang akan digunakan

adalah meliputi kegiatan-kegiatan ...

1). Perencanaan

2). Penggumpulan Informasi

3). Pengolahan dan Pembandingan

4). Evaluasi

18

5). Analisa

6). Penyebaran

Siklus intelijen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:]

ad. 1). Perencanaan

Tahap kegiatan intelijen pertama adalah perencanaan. Sesuai dengan penjelasan

awal bahwa kegiatan intelijen dilakukan untuk kepentingan ’client’ atau

’stakeholder’, dengan demikian perencanaan dalam suatu kegiatan intelijen

harus dilakukan berdasarkan perintah atau keperluan kedua instansi tersebut.

Dalam tahap ini, sesuai dengan kebutuhan’client’,disusun rencana intelijen yang

nantinya mampu menjawab pertanyaan yang diformulasikan dalam 5W1H.

Rencana intelijen harus memuat target atau sasaran intelijen, personil, sumber-

sumber informasi, cara memperoleh informasi, pendanaan, dan hal-hal lain yang

terkait.

ad. 2). Pengumpulan Informasi

I

2)

3)

4)

5)

6)

1)

19

Tahap kedua dari siklus intelijen ini merupakan kegiatan terpenting dalam suatu

kegiatan intelijen, bahkan merupakan kegiatan kunci, karena kunci keberhasilan

seluruh proses intelijen tergantung pada akurasi dari kegiatan ‘information

collecting’ ini. Bila informasi yang dihimpun dari kegiatan ini tidak akurat,

maka kegiatan-kegiatan lainnya akan menjadi kegiatan yang ‘salah arah’.

Termasuk dalam kegiatan informasi ini antara lain adalah rekruitmen anggota,

‘rendezvous’ atau pertemuan rahasia, kompartementasi, kurir, kegiatan

klandestin.

ad. 3). Pengolahan dan Pembandingan

Setelah informasi dikumpulkan, maka informasi tersebut diolah. Informasi

adalah bahan mentah yang diperoleh oleh petugas lapangan. Informasi dalam

dunia intelijen dapat diartikan secara umum dan dapat diartikan secara khusus.

Secara umum informasi adalah bahan mentah yang dilaporkan dalam bentuk

aslinya dan diperoleh dengan cara pengumpulan yang kebenarannya masih perlu

dikaji lagi, sedangkan secara khusus informasi adalah keterangan yang telah

mengalami mengolahan dan siap untuk dipakai oleh ’client’. Dalam tahap ini

’informasi’ yang masih mentah diteliti dan dibandingkan, yang mana informasi

yang jelas dan yang mana yang meragukan, juga diteliti mana informasi inti dan

mana yang hanya merupakan limbah saja dalam kaitannya dengan rencana

intelijen yang bersangkutan. Sumber informasi juga tidak luput dari penelitian

dalam tahap ini.

ad. 4). Evaluasi

Informasi yang telah mengalami pengolahan dan pembandingan kemudian

dievaluasi lagi untuk menentukan tingkat akurasinya. Dapat dikatakan tahap ini

merupakan tahap pengolah ulangan, namun produknya merupakan produk yang

sudah setengah matang.

ad. 5). Analisa

Sebelum diteruskan kepada ’client’ untuk dilakukan dalam membuat kebijakan,

maka informasi yang siap tersebut kembali dicocokan dengan rencana intelijen,

apakah informasi yang telah dioleh dan dievaluasi tersebut mampu mencawab

formulasi pertanyaan 5W1H. Bila secara keseluruhan produk intelijen tersebut

20

dipandang telah memenuhi syarat-syarat produk intelijen yang benar, maka

informasi tersebut siap untuk memasuki tahap terakhir dari suatu seri silus

intelijen.

ad. 6). Penyebaran

Bila mengacu pada prinsip kerja suatu kegiatan intelijen, dimana kegiatannya

muncul bila ada permintaan dari ’client’nya, maka setelah informasi telah

diolah, dievaluasi, dan dianalisa, maka informasi tersebut segera diserahkan

kepada ’client’ untuk digunakannya sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Sehingga tahap penyebaran disini harus diartikan bahwa penyebarannya

dilakukan atas persetujuan ’client’, sedangkan unit intelijen masih

berkepentingan untuk melangsungkan fungsinya terutama dalam fungsi

’pengamanan’.

Ada dua sumber utama informasi yaitu informasi yang berasal dari lingkungan

internal dan informasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Apa saja yang termasuk

ke dalam kedua sumber tersebut yaitu Internal , bagian-bagian lain dalam organisasi

yang bersangkutan, laporan-laporan, dan majalah bulanan. Eksternal, instansi

pemerintah lain, sector public, organisasi internasiona, data kepustakaan, dan buletin.

Pengumpulan informasi yang dilakukan secara tertutup mempunyai beberapa bentuk,

yaitu:

– Pengamatan (observing) dengan cara, menggunakan pancaindera secara maksimal,

pengamatan selalu diikuti dengan penggambaran, kuasai teknik pengamatan, dan

amati fenomena dan kegiatan yang bermakna

– Penggambaran (describing) dengan cara, mendeskripsikan hasil pengamatan;

penggambaran pribadi (ciri fisik, data biografi, kebiasaan umum/khusus),; fungsi

penggambaran pribadi (pengenalan kontak, file sasaran, identifikasi orang yang

melakukan counter-intelijen).; penggambaran dan juga pengamatan tergantung pada

inteligensia petugas dan pengalaman petugas.; pelaksanaan matbar (metode : titik –

melingkar, gunakan detail pengenal dan detail bermakna, dan tentukan ukuran

obyek meliputi elementer, komparasi, dan perkiraan.; sasaran pokok orang (fisik,

biodata, kebiasaan), kejadian/peristiwa (offensif, defensif), route/arus perjalanan

(sketsa, foto, gambar lain), dan instalasi

– Penyamaran/pengelabuan adalah suatu usaha untuk menutupi keadaan sebenarnya

agar identitas asli tidak diketahui; digunakan untuk personil (individu – organisasi),

21

dan benda (instalasi – dokumen); Jenis enurut sifatnya alamiah (fungsi sebenarnya);

buatan (fungsi palsu); menurut fungsinya adalah status (resmi–tidak resmi),

kegiatan; pelaksanaan penjejakan ; dapat mempertahankan kondisi (mempertahan

kan cover, dan menyiapkan double cover); dapat mengambang mampu menjalin

hubungan sebanyak mungkin dan tidak sembrono.; dapat melakukan kegiatan

intelijen dengan cara pengamatan dan penggambaran (matbar), penyusupan,

monitoring, dan elisitasi.

– Penjejakan (surveillance) yaitu Pengamatan terhadap sasaran berupa sasaran orang

atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik tertentu

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jenis surveillance menurut tingkat

kepekaan/kerahasiaan dengan cara tertutup dan terang-terangan (dilakukan secara

terus menerus), menurut metode yang digunakan dengan cara menetap (stationary

survellance) dan berjalan kaki (foot surveillance) meliputi ABC system dalam

metode ini, penjejakan dilakukan oleh tiga orang petugas, dimana penjejakan

dilakukan secara berganti-ganti posisi dan menggunakan Immersion method system

dalam metode ini hampir sama dengan metode ABC, bedanya adalah bahwa pada

metode ini, seorang petugas dapat berada di depan sasaran atau dapat mendahului

pada saat penggantian posisi, dan menggunakan strip system dalam metode ini

dilakukan bila sasaran benar-benar telah diketahui, penjejakan dilakukan dimana

satu orang petugas dapat terlebih dahulu berada di posisi di mana sasaran

diperkirakan akan lewat dengan menggunakan kendaraan atau audio–video

– Penyusupan (penetrating) yaitu dalam melakukan penyusupan maka seorang

pengumpul informasi harus memperhatikan hubungan atau akses ke sumber

informasi, keamanan diri dan informasi yang diperoleh, dapat menggunakan cover

atau kedok yang sesuai dengan lingkungan, faktor rintangan yang akan dihadapi,

dimana rintangan tersebut dapat berupa rintangan alam, dan buatan.

2.2. Latihan

1). Sebutkan sumber-sumber informasi yang bersifat internal dan eksternal dalam

suatu organisasi atau unit intelijen ?

2). Apa yang dimaksudkan dengan pengamatan dan penggambaran ?

3). Apa beda antara elisitasi dengan wawancara ?

22

4). Amati suatu kegiatan di lingkungan saudara, kemudian gambarkan hasil

pengamatan saudara kepada rekan saudara sehingga rekan saudara dapat

mendapatkan gambaran kegiatan tersebut berikut lingkungannya tanpa perlu

melihatnya langsung !

5). Lakukan suatu teknik elisitasi kepada rekan saudara, kemudian tulis dan

bacakan hasilnya di muka kelas tanpa terlebih dahulu yang bersangkutan

memahami bahwa ia telah menjadi obyek elisitasi Saudara !

2.3. Rangkuman

Intelijen adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu ’user’ atau

pengguna dalam membuat keputusan. Pengguna produk intelijen tersebut disebut

sebagai ’client’ dan ’stakeholder’. Client intelijen terdiri atas ’primary client’ dan

secondary client’. Intelijen terdiri atas tiga jenis yaitu intelijen strategis, intelijen taktis,

dan intelijen operasional. Sedangkan fungsi intelijen adalah penyelidikan

(investigation), pengamanan (security), dan penggalangan (preconditioning). Azas-azas

umum yang harus dipenuhi dalam suatu informasi atau suatu produk intelijen adalah

akurat, terang dan jelas, masuk akal, dan tepat waktu. Kegiatan intelijen mempunyai

beberapa bentuk, namun secara umum kegiatan itu terbagi atas enam langkah kegiatan,

sebagaimana yang tercantum dalam suatu siklus yang disebut sebagai siklus intelijen

yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan informasi, pengolahan

pembandingan, evaluasi, analisa, dan penyebaran.

Untuk mengumpulkan informasi, hal penting yang harus diketahui suatu unit

intelijen atau seorang pengumpul informasi adalah pemahaman tentang dimana saja

informasi tersebut dapat diperoleh. Sumber informasi terbagi atas dua sumber utama,

yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah sumber informasi

yang berada di dalam organisasi dari unit intelijen yang bersangkutan, sedangkan

sumber informasi eksternal adalah sumber informasi yang berada di luar organisasi dari

unit intelijen yang bersangkutan. Di samping pemahaman tentang sumber informasi,

yang harus dikuasai juga oleh seorang pengumpul informasi adalah teknik-teknik yang

dapat digunakan dalam pengumpulan informasi. Terdapat beberapa teknik

pengumpulan informasi yaitu pengamatan dan penggambaran, penyusupan, penjejakan,

dan penyamaran atau pengelabuan.

23



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN


3.1.a. Tindak Pidana Penyelundupan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara sederhana merupakan institusi

yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap keluar masuknya barang

dari/ke wilayah Republik Indonesia dan memungut beanya, baik bea keluar maupun bea

masuk. Seperti institusi pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga

berusaha memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya, terlebih lagi tugas

yang diembannya ialah tugas yang strategis ditinjau dari beberapa segi. Salah satunya

dengan menetapkan suatu regulasi yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Terutama untuk masyarakat usaha yang bersentuhan langsung dengan pelayanan yang

dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selayaknya regulasi-regulasi lainnya,

24

Undang-Undang tentang Kepabeanan juga memuat kewajiban dan larangan. Kedua hal

tersebut juga tidak dapaat lepas dari ketentuan mengenai sanksi yang mungkin di

jatuhkan. Rumusan mengenai unsur-unsur tersebut harus disusun secara cermat demi

terwujudnya peraturan yang komprehensif. Unsur larangan atau apa-apa yang apabila

dilakukan akan mendapatkan sanksi, bisa sangat rawan apabila tidak dirumuskan secara

baik. Bisa jadi peraturan akan selalu ”dibijaki” oleh para pelanggarnya. Apalagi seiring

majunya zaman, aktivitas manusia di segala bidang semakin kompleks, membuat

peraturan yang bisa memenuhi semua aspirasi tentulah tidak mudah. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Tidak

bertentangan kira jika tindak pidana diartikan sebagai kejahatan individu terhadap

negara. Dalam bidang kepabeanan, tidak menggunakan istilah kejahatan melainkan

pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu

kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran

tersebut merupakan pelanggaran berat. Berat dalam arti dampak yang yang ditimbulkan.

Mungkin saja suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi

mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Tidak terkecuali rumusan

tindak pidana di bidang kepabeanan. Gambaran betapa seriusnya tindak pidana

kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi gabungan.

Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda. Apalagi tindak pidana

penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung”dan” diantara kedua jenis

sanksi tersebut.

Seiring perubahan yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka rumusan

tentang tindak pidana kepabeanan juga ikut mengalami perubahan. Terutama tentang

istilah yang sangat lekat dengan institusi Bea dan Cukai, yaitu penyelundupan.

Rumusan tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

dinyatakan bahwa ”barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba

mengimpor atau mencoba mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-

undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”. Hal tersebut dinilai kurang

tegas karena dalam penjelasan dikatakan bahwa pengertian ”tanpa mengindahkan”

adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuana atau prosedur.”

Yang berarti, jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan

pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai

penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu,

25

dirasa perlu merumuskan kembali definisi tindak pidana penyelundupan di bidang

kepabeanan. Rumusan tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 telah jauh berbeda dengan rumusan yang ada di Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995.sekarang terdapat rumusan tindak pidana penyelundupan di bidang impor

(pasal 102) dan juga tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor (pasal 102A) yang

masing-masing telah terurai secara lebih jelas. Berbagai perubahan besarnya sanksi

pidana juga terjadi, yang tentunya jauh lebih berat dibanding ketentuan yang ada di

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 . Sanksi yang lebih berat tidak hanya terlihat

pada segi kuantitas saja, tetapi juga tampak pada ruang lingkup pengenaan sanksinya.

Selain seperti yang telah diungkapkan di atas mengenai cakupan tindak pidana

penyelundupan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga memuat ketentuan

bilamana tindak pidana penyelundupan di atas sampai mengganggu sendi-sendi

ekonomi (pasal 102B), bila mana tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh pejabat

Bea dan Cukai dan aparat penegak hukum (pasal 102C), tentang barang tertentu yang

tidak sampai ke kantor tujuan (pasal 102 D), tentang dokumen, buku, catatan,dan

keterangan lain yang palsu/dipalsukan/tidak benar serta tentang memiliki barang yang

diduga berasal dari tindak pidana (pasal 103), tentang akses sistem elektronik secara

tidak sah (pasal 103A), tentang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana

kepabeanan, memusnahkan buku/catatan/ dokumen, penyediaa blangko faktur dagang

dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri (pasal 104), tentang membuka segel

tanpa hak (pasal 105), tentang PPJK (pasal 107), bilamana tindak pidana dilakukan oleh

suatu badan hukum (Pasal 108), tentang penyelesaian barang yang terkait tindak pidana

kepabeanan (Pasal 109), bilamana pidana denda tidak dibayar oleh terpidana (Pasal

110), tentang kadaluarsa tindak pidana kepabeanan (Pasal 111). Terdapat perbaikan-

perbaikan yang cukup membanggakan akan tetapi juga masih terdapat beberapa

kelemahan. Sebagai contoh, perbaikan memang nampak pada rumusan tentang tindak

pidana penyelundupan.

Sekarang lebih terurai jelas dalam beberapa poin dibanding dengan yang

sebelumnya yang dinilai kurang adil. Salah satu hal yang kurang teroptimalkan adalah

pada ketentuan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor. Masih terdapat celah-

celah yang membuat beberapa pelanggaran di bidang ekspor lepas dari jeratan tuntutan

pidana. Salah satu ketentuan pidana di bidang ekspor -salah memberitahukan jenis

dan/atau jumlah barang ekspor secara sengaja- diberlakukan terhadap barang-barang

yang terkena Bea Keluar, tetapi tidak dikenakan terhadap barang ekspor umum.

26

Memang tidak mudah membuat suatu peraturan yang sanggup mengakomodasi semua

kepentingan, akan tetapi usaha ke arah itu harus senantiasa dilakukan. Pada intinya,

bagaimanapun baiknya regulasi disusun, yang paling penting adalah

implementasi/penegakkannya di lapangan untuk menjamin dipatuhinya ketentuan

peraturan. Oleh karena itu, peran bidang pengawasan mutlak diperlukan dalam hal ini.

Berbicara tentang tindak pidana kepabeanan sebenarnya akan menyangkut banyak hal.

Penulis tidak menjabarkannya secara menyeluruh dengan berbagai pertimbangan yang

salah satunya supaya bahasan lebih terfokus dan mudah dicerna. Dalam tulisan ini

penulis mengecilkan ruang lingkup pembahasan. Hanya sebatas pada penyajian uraian-

uraian mengenai tindakan apa dan yang bagaimana saja yang dikategorikan sebagai

tindak pidana disertai sejumlah analisis atau telaahan . Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana merupakan hukum material (hanya berisi tentang aturan, larangan serta sanksi)

yang mengatur antara hubungan individu dengan negara sebagai wakil seluruh

masyarakat Indonesia. Akibat hukum material ini, muncul hukum formal yang isinya

lebih ke arah tata cara pelaksanaan ketentuan dalam hukum materiil yaitu Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana .Pihak yang berwenang menyidik tindak pidana

umum ialah Kepolisian Republik Indonesia. Tindak pidana kepabeanan memang tidak

lepas dari dari peraturan induknya di atas. Sebagaimana diketahui, tindak pidana

kepabeanan merupakan tindak pidana khusus (lex spesialis) yang penegakkannya

diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

pun memiliki peraturan berupa undang-undang yang bersifat khusus. Kewenangan

menyidiknya juga istimewa.

Tindak pidana kepabeanan hanya berhak disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) DJBC. Penyidik khusus ini merupakan satu-satunya penyidik yang

mandiri selain polri. Hal ini selaras dengan ketentuan yang ada disebutkan KUHAP.

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Manfaat mengetahui waktu tindak pidana yaitu umur petindak ketika melakukan suatu

tindak pidana, kadaluarsa dalam penuntutan, apakah telah terjadi tertangkap tangan

atau tidak, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam delik aduan, peranan

waktu dalam pasal 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan Undang-undang ini disahkan pada tanggal 31 Desember 1995. Kurang

lebih selama 10 tahun telah eksis, akhirnya dilakukan beberapa perubahan ketentuan

demi memenuhi tuntutan keadaan. Pasal-pasal yang lemah diperbaiki, yang belum ada

dimunculkan, yang sudah tidak relevan dihapus. Kira-kira begitulah perubahan yang

27

dilakukan. Di antara perubahan beberapa ketentuan tersebut, perubahan mengenai

rumusan tindak pidana kepabeanan merupakan poin yang paling menyita perhatian. Hal

tersebut wajar mengingat ketentuan yang sebelumnya dirasa kurang tegas dan kurang

adil seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan, Undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 November 2006.

Melalui Undang-undang ini, perubahan yang dilakukan cukup banyak dan merata.

Mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Lain-lain. Ketentuan mengenai tindak

pidana kepabeanan terjabarkan mulai dari pasal 102 hingga pasal 111. perubahan-

perubahan besar juga terjadi pada ketentuan dasar. Misalnya saja, tambahan ketentuan

Bea Keluar pada definisi Kepabeanan. Berikut ketentuan-ketentuan dasar yang wajib

diketahui sebelum menelaah tentang ketentuan tindak pidana kepabeanan. Dalam hal

pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir

menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Importir,

eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan

berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib

menyelenggarakan pembukuan.

Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas

impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri, untuk kepentingan

pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan. Pejabat bea dan

cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman

yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini

yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diamandemen dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Berikut penulis paparkan jenis-jenis tindakan

yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan disertai penjelasan pasalnya. Di

bawah tiap-tiap penjelasan pasal terdapat juga beberapa yang disertai analisis atau

penelaahan terhadap pasal-pasal tersebut.

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana khusus ( lex spesialis)

yang penegakkannya diemban oleh DJBC. Rumusan tindak pidana penyelundupan telah

mengalami perubahan demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.ketentuan

mengenai besarnya sanksi pidana semakin berat, baik untuk masyarakat maupun

28

pejabat. Beberapa ketentuan berlaku lebih ketat mengikat pegawai Bea dan

Cukai,sehingga menuntut perbaikan dan optimalisasi kinerja para pegawai

pemberlakuan berbagai perubahan mengenai rumusan tindak pidana kepabeanan relatif

lebih mempermudah pegawai Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya dari

berbagai perubahan ketentuan yang telah dilakukan, masih juga tidak terlepas dari

kelemahan-kelemahan.

Pemberantasan Penyelundupan

Sebagai tindak pidana yang kompleks, penyelundupan tidak mungkin dapat

dihapuskan secara total di Daerah Pabean Indonesia tetapi hal yang memungkinkan

adalah diperkecil hingga sekecil mungkin baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Upaya untuk meminimalkan penyelundupan dapat dimulai dari Bea Cukai selaku aparat

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberantas penyelundupan.

Adapun beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat Bea Cukai dalam

kaitannya mengurangi tindak pidana penyelundupan antara lain:

– Operasi pemberantasan Commercial-Fraud di pelabuhan.

Untuk melakukan pengawasan guna mengamankan penerimaan serta hak-hak

negara lainnya dan pengawasan atas pemenuhan persyaratan impor yang ditetapkan

instansi teknis lainnya, telah ditetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan

barang impor yang melalui pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah itu ditempuh

dengan cara penetapan target pengawasan (targetting), sistem jalur pelayanan(jalur

merah,hijau dan prioritas),analyzing point(pemeriksaan tambahan terkait dengan

tata niaga); pengawasan pemeriksaan fisik barang dan pemanfaatan Hi-Co Scan X-

Ray Container untuk melakukan pemeriksaan fisik barang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memerangi praktek-praktek seperti:

- Under-invoice atau under-valuation dimana harga barang atau nilai pabean yang

dicantumkan pada pemberitahuan lebih rendah dari yang sebenarnya;

- Miss-classification yaitu jenis dan klasifikasi barang yang diberitahukan tidak

sesuai dengan fisik barang yang sebenarnya;

- Under-volume dimana jumlah atau volume barang yang diberitahukan tidak

sesuai dengan jumlah fisik barang yang sebenarnya.

Patroli daerah perbatasan.

29

Kegiatan patroli di laut dilakukan baik secara rutin maupun insidentil pada

beberapa wilayah perairan di Indonesia yang dinilai rawan penyelundupan. Kegiatan ini

lebih ditekankan untuk mencegah masuknya barang impor ke dalam Daerah Pabean

yang dilakukan secara ilegal tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan atau

penyelundupan langsung.

Audit investigasi.

Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana

kepabeanan tertentu, seringkali tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan

secara langsung pada saat pelayanan dan pemeriksaan secara fisik atas kegiatan mereka.

Untuk itu perlu penelitian terhadap kegiatan dan transaksi yang tercermin dalam

pembukuan mereka. Bahkan untuk beberapa kasus tertentu perlu audit investigasi yang

merupakan gabungan dari pelaksanaan penegakan hukum dan pemeriksaan atau audit

atas pembukuan pihak yang bersangkutan. Audit investigasi dilakukan terhadap kasus-

kasus tertentu yang memang memerlukan pemeriksaan dari sisi Pre-clearance Control

maupun Post-clearance Control untuk bisa mengungkap dan menyelesaikan kasus

tersebut. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim gabungan dari Unit Intelijen,

Penyidikan dan dari Audit.

Operasi intelijen.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan menyeluruh atas suatu

kasus atau permasalahan, seringkali diperlukan upaya-upaya yang tidak dapat dilakukan

secara formal dan tidak mungkin dengan cara-cara normal seperti biasa, sehingga

seringkali diperlukan adanya operasi intelijen untuk melakukan collecting dan analisis

informasi serta memberikan rekomendasi penanganan selanjutnya. Operasi intelijen ini

lebih banyak dilakukan untuk melakukan pengumpulan informasi dan collecting data

untuk kemudian dilakukan analisis dan penelitian yang mendalam sehingga akan

diperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara

komprehensif, sehingga akan menjadi masukan untuk penetapan kebijakan.

Optimalisasi ship search.

30

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, salah satu upaya yang dapat

dilakukan oleh Bea Cukai adalah dengan melakukan ship search atau boatzoeking atau

pemeriksaan kapal. Sebagaimana diketahui, kapal laut memiliki struktur yang sangat

kompleks yang menjadikannya sebagai salah satu sarana yang cukup baik untuk

menyembunyikan barang-barang ilegal.

Ditambah lagi dengan kondisi sistem keamanan yang kurang menunjang, baik

ketika kapal sedang lego jangkar maupun saat sandar. Hal tersebut dapat dilihat dari

cukup bebasnya orang-orang yang naik turun kapal. Pelaksanaan ship search

berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) oleh petugas Bea Cukai yang

memiliki kapabilitas tinggi dalam pemeriksaan kapal dan ditunjang oleh peralatan

pemeriksaan serta peralatan pelindung keselamatan akan dapat menemukan barang-

barang yang sengaja disembunyikan di dalam kapal baik itu berupa narkotika, senjata

api, bahan peledak, atau barang-barang lainnya yang diimpor secara ilegal sehingga

upaya penyelundupan barang-barang tersebut dapat dicegah.

Sanksi Administrasi

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada penyelundupan di bidang impor dan

ekspor yang dibahas sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi

perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan

pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar

rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Dalam hal perbuatan tindak pidana

sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum,

pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ditambah 1/3 (satu pertiga) .

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor

pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling

lama lima tahun dan atau pidan denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling

banyak satu miliar rupiah. Dalam UU Kepabeanan diuraikan perbuatan-perbuatan yang

dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Hal demikian dianggap lebih tegas

dalam pelaksanaannya karena secara langsung merumuskan tindakan-tindakan yang

dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Pemberatan sanksi pidana dan sanksi

pidana berupa denda untuk membuat jera atau meminimalisasi kegiatan penyelundupan.

Mengingat latar belakang di atas, maka dalam UU 17/2006 ini, Pasal 102 UU 10/1995

31

dipecah menjadi dua pasal, yaitu pasal 102 untuk pidana di bidang impor dan pasal

102A untuk pidana di bidang ekspor.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan oleh DJBC sangat

banyak hambatan yang dapat mengganggu kelancarannya sehingga tujuan yang ingin

dicapai menjadi kurang optimal. Beberapa contoh hambatan yang dimaksud antara lain

masih banyaknya terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan utamanya tindak pidana

penyelundupan. Secara umum, tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu

masalah yang bersifat global. Istilah penyelundupan tidak dipakai semata-mata untuk

kegiatan membawa barang-barang keluar masuk wilayah Indonesia secara ilegal baik

itu melalui bandar udara internasional, pelabuhan-pelabuhan laut, maupun melalui

perbatasan negara seperti di wilayah Kalimantan, Tanjung Balai Karimun, atau Papua.

Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh,

maka tindak pidana penyelundupan ini tidak hanya berakibat buruk di masa sekarang

tetapi juga buat masa depan ekonomi bangsa Indonesia. Arti penyelundupan selama ini

yang banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah mereka menganggap bahwa

semua pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean baik yang tidak diberitahukan

maupun yang diberitahukan secara tidak benar.

Sedangkan arti yang berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Penyelundupan

dapat terjadi di bidang impor maupun di bidang ekspor yang keduanya dapat membawa

dampak kerugian yang sama bagi perekonomian nasional. Untuk penyelundupan di

bidang impor dibagi menjadi delapan delik, yaitu:

– mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest

– membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin

kepala kantor pabean.

– membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.

– membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean

di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.

– menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

– mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari

kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah

pengawsan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya pungutan negara.

32

– mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat

membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

– dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam

pemberitahuan pabean secara salah.

Sedangkan untuk penyelundupan di bidang ekspor dibagi menjadi lima delik, yaitu:

– mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

– dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam

pemberitahuan pabean secara salah.

– memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean.

– membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor

pabean.

– mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah

sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Penyelundupan merupakan tindak pidana yang kompleks, jadi penyelundupan

tidak mungkin dapat dihapuskan secara total di Daerah Pabean Indonesia, tetapi hal

yang mungkin adalah meminimalisirnya hingga sekecil mungkin kemungkinan

terjadinya tindak pidana penyelundupan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada

Undang-undang Kepabeanan diatur tindak pidana di bidang Kepabeanan, baik tindak

pidana penyelundupan impor, penyelundupan ekspor, dan tindak pidana lainnya sebagai

penjera kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap barang, dan kewajiban

kepabeanan lainnya. Terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan dilakukan penyidikan

oleh PPNS DJBC. Dengan dilakukannya penyidikan, maka PPNS DJBC harus

melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam UU

No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dimana Pejabat Bea dan Cukai harus mempunyai

brevet sebagai PPNS, dengan terlebih dahulu mengikuti diklat PPNS dengan

persyaratan yang telah ditetapkan.

3.1.b. Barang hasil tindak pidana

Dalam UU Kepabeanan diatur jenis-jenis tindak pidana beserta sanksi yang

dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. Subjek dari tindak pidana adalah orang atau

33

badan yang melakukan tindak pidana tersebut. Sementara objek dari tindak pidana

adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek.

Subjek Tindak Pidana

Dalam ketentuan pidana kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006), subjek tindak

pidana kepabeanan terdiri dari: Importir, Eksportir, Pengangkut, Pengusaha Tempat

Penimbunan Sementara (TPS), Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB),

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Pegawai atau aparat penegak hukum,

Setiap orang yakni orang perseorangan atau badan hukum

Objek Tindak Pidana

Ketentuan tindak pidana kepabeanan diatur dalam pasal 102 sampai dengan

pasal 111 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang nomor 17 tahun

2006 tentang Kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan objek tindak pidana

kepabeanan yaitu barang. Jika di dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BC

terbukti bahwa barang tersebut merupakan barang yang berasal dari tindak pidana

kepabeanan maka atas barang tersebut akan dilakukan penegahan, yang selanjutnya

untuk disimpan guna dipakai sebagai barang bukti di sidang pengadilan. Terhadap

barang impor yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara. Barang impor

atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk negara, berdasarkan

Undang-undang Kepabeanan menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

3.1.c. Kedaluwarsa Tuntutan Pelanggaran Kepabeanan

Dalam Undang-undang Kepabeanan disebutkan bahwa daluwarsa suatu

penuntutan adalah 10 tahun sejak Terjadinya tindak pidana atau sejak Pendaftaran

dokumen pabean yaitu PIB atau PEB. Jadi kejelasan hukum yang telah diretapkan

dalam undang-undang ini adalah sepuluh tahun untuk tindak pidana. Sedangkan untuk

sanksi administrasi daluwarsa penagihannya adalah 30 hari.

Daluwarsa tersebut dihitung sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan

Pembayaran (SPKP), dan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi administrasi

34

(SPPSA). Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari Undang-

undang Kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal, aparat fiskal diberikan

kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya

wewenang Dirjen Bea dan Cukai dilimpahkan Pelaksanaanya pada Kepala Kantor

Pabean (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama

sesuai dengan nomenklatur struktur organisasi tahun yang berlaku sekarang ini) untuk

pengenaan sanksi dan penagihan dendanya. Penggenaan sanksi administrasi dilakukan

oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan dan Cukai atas nama Dirjen Bea dan Cukai

dengan menerbitkan SPPSA. Dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal

diterimanya SPPSA, pihak yang dikenakan sanksi administrasi dapat memilih

membayar sanksi administrasi dimaksud, mengajukan keberatan kepada Dirjen Bea dan

Cukai, dengan ketentuan mempertaruhkan jaminan sebesar denda administrasi

dimaksud. Masa kadaluwarsa tindak pidana dalam Undang-undang Kepabeanan adalah

setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun, sejak terjadinya tindak pidana. Berarti

setelah itu tindak pidana tidak dapat dituntutkan lagi. Jadi penyimpanan dokumen harus

minimal sepuluh tahun agar dalam hal terjadi tindak pidana bisa dijadikan barang bukti

untuk penuntutan. Bila kedaluwarsa maka tidak dapat dituntutkan lagi. Namun jika

tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan

pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan penjara dan pidana denda.

Penyelenggaran Pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia yang berlaku,

serta penyimpana dokumen, buku dan laporan adalah sepuluh tahun pada tempat

usahanya di Indonesia.

Daluwarsa dalam Perpajakan Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu

sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya

Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam UU

perpajakan pasal 22, Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk

memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidakdapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun apabila Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada

Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung

35

sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Wajib Pajak menyatakan pengakuan

utang pajak dengan cara: Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan

penundaan pembayaran utang pajak sebeluin tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam

hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib

Pajak mengajukan permohonan pengajuan kcberatan. Daluwarsa penagihan dihitung

sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak. Wajib

Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalarn hal seperti itu

daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan

ketetapan pajak tersebut. Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian

Tahun Pajak atau tahun Pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan

daluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi

dasar pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak,

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau

waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa

Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan

pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; ada pengakuan

utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; diterbitkan

SKPKB atau SKPKBT. Adanya daluwarsa ini sangat membantu dalam hal adanya

kepastian hukum. Penyimpanan dokumenpun ditetapkan jangka waktunya yaitu dalam

sepuluh tahun untuk menjaga agar catatan-catatan dan dokumen dokumen yang

dibutuhkan untuk membantu penyelidikan dan penyidikan tetap ada dan bisa diakses

dan dijadikan sebagai petunjuk yang berguan untuk penyidikan tersebut. Ketertiban

penyimpanan dan pencatan sangat penting maka dari itu dokumen yang disipan harus

disimapan di tempat usaha yang bersangkutan dan tidak ditempatkan di tempat yang

lain agar dalam pengurusannya sesuai dengan peraturan yang ada. Pencatatan harus

diserahkan jika ada pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan atau

dilakukan audit.

36

Laporan yang diserahkan harus merupakan laporan yang sebenarnya dan bukan

merupakan laporan yang sengaja dibuat untuk mengelabui atau memalsukan hasil audit

yang sebenarnya. Oleh karena itu auditor harus bisa memeriksa dengan jeli dan teliti

semua laporan yang diterima dan mencocokkan dengan bukti-bukti yang ada.

Hal ini telah ditetapkan dalam UU dan disetujui menjadi Standard akuntansi

Keuangan (SAK). Dokumen-dokumen yang telah melampaui daluwarsa bisa

dimusnahkan atau tetap disimpan untuk menjaga tertibnya penyimpanan arsip yang

dibutuhkan.

3.2. Latihan

1). Apakah pengawasan dan penindakan dalam bidang kepabeanan, menggunakan

istilah kejahatan dan/atau pelanggaran.? Jelaskan !

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan obyek dan subyek tindak pidana di bidang

kepabeanan.!

3). Jelaskan apa itu kedaluwarsa, dan apa yang dimaksud dengan kedaluwarsa

tindak pidana Kepabeanan.!

4). Jelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan dalam

Pasal 102, dan 102A pada Undang-undang Kepabeanan.!

5). Jelaskan bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap barang impor

dan ekspor berupa barang hasil tindak pidana kepabeanan.!

3.3. Rangkuman

Sebagai instansi penegakan hukum, Bea Cukai tentunya dibebani suatu

tanggung jawab dalam rangka memberantas habis pelaku-pelaku tindak pidana

penyelundupan atau setidak-tidaknya mengurangi aktivitas penyelundup di negeri ini.

Berbagai opini dalam kaitannya dengan pemberantasan penyelundupan telah

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk mengharapkan seluruh

pengusaha importir dan eksportir menjalankan usahanya dengan jujur. Akan tetapi, hal

itu tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tindakan

yang logis adalah memperkuat aturan main untuk kegiatan ekspor impor, dalam hal ini

Undang-Undang Kepabeanan. Dan ini telah direalisasikan dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang yang baru ini, selain

37

pengertian penyelundupan diperluas dan terperinci, sanksi buat para penyelundup juga

diperberat. Sejak berlakunya Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan,

masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 102

kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian ‘tanpa

mengindahkan’ adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini

berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean

tanpa melihat benar atau salah tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan

sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu

untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana penyelundupan. Daluwarsa dalam kamus bahasa Indonesia berarti “berakhir,

habis waktunya “.Daluwarsa penuntutan yang dijelaskan dibagi dalam daluwarasa

penuntutan berdasarkan undang-undang kepabeanan, berdasarkan undang-undang

cukai, berdasarkan undang-undang perpajakan dan berdasarksn KUHP.Daluwarsa

penuntutan dalam perundang-undangan Kepabeanan adalah sepuluh tahun sejak tindak

pidana atau sejak pendaftaran dokumen pabean (PIB/PEB). Jadi kejelasan hukum yang

telah diretapkan dalam undang-undang ini adalah sepuluh tahun untuk tindak pidana.

Sedangkan untuk sanksi administrasi daluwarsa penagihannya adalah 30 hari.

Daluwarsa tersebut dihitung sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

Administrasi.


PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

38

DALAM KEGIATAN PENYIDIKAN, DAN PPNS DJBC

4.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh

4.1.a. Azas-Azas Hukum dan Upaya Hukum Yang Digunakan Dalam Penyidikan

Tindak Pidana Kepabeanan.

Dalam pembelajaran ini zas-azas hukum yang ada hubungannya dengan tindak

pidana kepabeanan meliputi hak-hak azasi manusia, hak-hak tersangka dan/atau

terdakwa. Pada masa ini, perkembangan dunia perdagangan internasional sangatlah luar

biasa. Begitu pun di Indonesia, perkenbangan ekspor-impor melonjak secara

mengagumkan. Perkembangan ini pada dasarnya memberikan pengaruh positif pada

kemajuan ekonomi nasional, memberikan income yang dapat mempercepat

pembangunan di negara ini. Tapi bagai dua sisi mata uang yang selalu berdampingan,

perkembangan yang pesat ini memberikan dampak yang buruk terhadap persaingan

antar eksportir-importir. Dengan makin ketatnya persaingan, banyak cara ditempuh oleh

pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan, sekalipun dengan cara melawan hukum

yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai- selaku pihak pengawas yang berusaha agar setiap

transaksi perdagangan internasional dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masalah

yang timbul kadangkala teramat berat yang mengharuskan pemberian sanksi pidana

terhadap pelanggaran tersebut. Atas dasar tersebut, DJBC merasa perlu memiliki

penyidik khusus dalam menangani pelanggaran pidana di bidang kepabeanan, sesuai

Pasal 112 Undang-undang Kepabeanan, diangkatlah penyidik di bidang kepabeanan

yang dikenal dengan PPNS DJBC. Pelanggaran kepabeanan yang dimaksud dalam

Undang-undang kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi yang pelaksanaannya

dikenakan sanksi anministrasi berupa denda, dan pelanggaran yang dapat dikenakan

sanksi pidana. Sebelum seseorang dipidana karena didakwa melanggar ketentuan tindak

pidana kepabeanan dilakukanlah proses penyidikan tindak pidana. Pada modul ini

pembelajaran yang disampaikan adalah tentang penyidikan tindak pidana kepabeanan.

4.1.b. PPNS DJBC

39

Dalam melakukan proses penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang dan hak khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan. Sesuai kewenangan dalam pasal 112 ayat (1), Pejabat Bea dan

Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berhak untuk melakukan

serangkaian tindakan yang diperlukan guna kepentingan penyidikan sebagaimana

tercantum dalam pasal 112 ayat 2. Penyidik yang telah melakukan serangkaian tindakan

tersebut wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu dibuat suatu prosedur penyidikan agar penyidikan dapat dilaksanakan

secara berhasi guna dan berdaya guna dengan tidak melanggar hukum. Diharapkan pula

adanya keseragaman penyidikan baik mengenai penatausahaan maupun mengenai

kelengkapan administrasi. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mengacu pada

prosedur yang telah diatur dalam Pasal 8 KUHAP, Pasal 107 ayat (3), 138 KUHAP,

Angka 6 Kep.Menkeh RI No.M04.PW.07.03/1983, Pasal 2 huruf h Kep.Menkeh RI

No.M.04.PW.07.03/1984 tanggal 27 September 1984, Pasal 112 ayat 3 UU No.17 /

2006 tentang Kepabeanan. Dari uraian pendahuluan di atas dapat terlihat bahwa negara

mencoba untuk bertindak sebagai sebuah institusi yang selalu bisa memfasilitasi setiap

hak dari komunitas masyarakat. Di satu sisi negara merasa perlu untuk memberikan

tindakan tegas (dalam hal ini atas tindakan pidana yang telah dilakukan) kepada pelaku

dengan tujuan untuk memberikan efek jera (shock therapy) sehingga pelaku akan

berpikir untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut (deter effect). Namun demikian,

di lain sisi pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab atas jaminan perlindungan atas

hak-hak azasi masyarakatnya, termasuk dalam proses penyidikan sebagai bagian dalam

proses penegakkan hukum dan peradilan di Indonesia umumnya dan di bidang

Kepabeanan khususnya.

4.1.c. Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan

Hal-hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan

pidana di dalam bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat

40

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap

perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan

Selanjutnya jika di temui hal–hal tersebut akan diproses secara hukum. Salah satu

langkah awal dalam proses penegakkan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai

tersebut adalah penyidikan. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana

di bidang Kepabeanan dan Cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum

dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan

Cukai secara umum dapat dikatakan sebagai suatu upaya penegakkan hukum yang

bersifat pembatasan atau pengekangan hak-hak azasi seseorang dalam rangka usaha

untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan

kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara, yang dalam implementasinya

merupakan salah satu tahap dari pola penegakkan hukum pidana yang harus

dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP), adalah tertangkapnya

seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak

ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya

diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak

pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau

membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan

tersangka dalam tindak pidana tersebut. Tertangkap tangan, setiap pegawai Bea dan

Cukai tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan,

penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau barang

bukti kepada penyidik yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Penyidik

yang berwenang atau dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai,

apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai

bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat

berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

4.2. Latihan

41

1). Jelaskan apakah dalam kegiatan penyelesaian penyidikan tindak pidana

kepabeanan hakekatnya merupakan suatu upaya pengawasan dan penindakan

yang bersifat pembatasan/pengekangan hak azasi seseorang ?

2). Jelaskan apakah yang dimaksud dengan subjek dan obyek dari tindak

pidana kepabeanan !.

3). Jelaskan bagaimana cara pengawasan dan penindakan terhadap barang yang

dapat menjadi milik Negara.!

4). Jelaskan bagaimana cara pengawasan dan penindakannya yang dilakukan oleh

seseorang atas dasar kepentingan individunya secara tidak bertanggung jawab

lalai/ sengaja melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum.

5). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan mulai melakukan penyidikan

dalam rangka pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh PPNS DJBC!

4.3. Rangkuman.

Sebelum seseorang dipidana karena didakwa melanggar ketentuan tindak pidana

kepabeanan dilakukanlah proses penyidikan tindak pidana. Didalam melaksanakan

penyidikan perlu diperhatikan beberapa azas-azas hukum yang ada hubungannya

dengan Tindak Pidana Kepabeanan menyangkut hak-hak azasi manusia yang memberi

perlindungan terhadap tersangka. Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai

hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/

pengekangan hak azasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna mengamankan

hak-hak negara. Sesuai yang telah diatur dalam pasal 112 UU No 10 / 1995 tentang

Kepabeanan mengenai penyidikan, Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik berhak untuk melakukan serangkaian tindakan yang

diperlukan guna kepentingan penyidikan. Penyidik yang telah melakukan serangkaian

tindakan tersebut wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 8 / 1981 tentang Hukum Acara

Pidana. Oleh karena itu dibuat suatu prosedur penyidikan agar penyidikan dapat

dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna dengan tidak melanggar hukum.

Diharapkan pula adanya keseragaman penyidikan baik mengenai penatausahaan

maupun mengenai kelengkapan administrasi. Secara khusus istilah penyidikan di

bidang Kepabeanan dan Cukai didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik

42

untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang

tentang tindak pidana di bidang Kepabeanan yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut KUHAP. Dari definisi

tersebut, dapat dipastikan bahwa dalam proses penyidikan dilakukan beberapa tahapan

tindakan yang harus dilakukan yang bertujuan untuk membuat terang, dalam artian

memperjelas suatu kasus sehingga pada akhirnya dapat diketahui tersangkanya dan

dapat dilakukan proses peradilan yang semata-mata harus sesuai dengan aturan yang

berlaku dan tidak menyalahi asas-asas kemanusiaan yang ada. Suatu proses penyidikan

dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Dalam hal dapat

diketahuinya tindak pidana dilanjutkan dengan proses penyidikan melalui tahapan

membuat Laporan Kejadian (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP).

5. Test Formatif

43

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda menjawab

pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke modul dan kunci

jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran Anda.

5.1. Soal Pilihan Ganda


pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya

jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh:1. a b d ).

1). Intelijen dalam pengertian bahasa, memiliki dua arti yaitu orang yang bertugas

mencari keterangan (mengamat-amati), dan….

a. Penegahan

b. Pemeriksaan

c. penindakan

d. dinas rahasia

2). Produk intelijen yang akan digunakan untuk kebijakan pengawasan terhadap

penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat, yang dapat digunakan secara

nasional, adalah jenis ….

a. intelijen strategis

b. intelijen operasional

c. intelijen taktis

d. intelijen sipil

3). Produk intelijen berupa kebijakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap

Kawasan Berikat di lingkungan Kantor Pelayanan Purwakarta adalah jenis ....



c. intelijen taktis

d. intelijen sipil

c

44

4). Produk intelijen yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang

dilakukan oleh suatu Kawasan Berikat A di lingkungan Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai Bekasi, adalah jenis....



c. intelijen taktis

d. intelijen sipil

5). Fungsi intelijen meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penyelidikan (investigation),

pengamanan (security), dan kegiatan ....

a. pengamatan

b. pengawasan

c. penindakan

d. penggalangan (preconditioning)

6). Kegiatan intelijen yang selalu diikuti dengan penggambaran, kuasai teknik

pengamatan, dan amati fenomena dan kegiatan yang bermakna, dengan

menggunakan pancaindera secara maksimal, adalah kegiatan ....

a. pengamatan (observing)

b. penggambaran (describing

c. penyamaran (pengelabuan)

d. penjejakan (surveillance)

7). Kegiatan intelijen dengan cara mendeskripsikan hasil pengamatan;

penggambaran pribadi, pengamatan tergantung pada inteligensia petugas dan

pengalaman petugas.; pelaksanaan pengamatan dan penggabaran gunakan detail

pengenal dan detail bermakna, dan tentukan ukuran obyek, route/arus perjalanan

dan instalasi, adalah kegiatan ....


b. penggambaran (describing)



8). Kegiatan intelijen dengan cara melakukan usaha untuk menutupi keadaan

sebenarnya agar identitas asli tidak diketahui; untuk personil, untuk benda, untuk

kegiatan adalah ....



45



9). Kegiatan intelijen dengan cara melakukan pengamatan terhadap sasaran berupa

sasaran orang atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan

teknik tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, adalah kegiatan

....





10). Kegiatan intelijen dengan cara pengumpul informasi, akses ke sumber informasi,

dapat menggunakan cover atau kedok yang sesuai dengan lingkungan, faktor

rintangan yang akan dihadapi, dimana rintangan tersebut dapat berupa rintangan

alam, dan buatan adalah kegiatan ....

a. penyusupan (penetrating)




11). Importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara,

pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,

pegawai atau aparat penegak hukum, dan setiap orang, adalah ....

a. subjek tindak pidana kepabeanan

b. obyek tindak pidana kepabeanan

c. sasaran pinindakan

d. sasaran penegahan

12). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang tentang ....

a. Hukum Acara Pidana

b. Kepabeanan

c. Mahkamah Agung

d. Kejaksaan Agung

13). PPNS DJBC diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari ....

a. Kapolri

46

b. Menteri Keuangan

c. Kejaksaan Agung

d. Mahkamah Agung

14). Setiap orang selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya tindak pidana di

bidang Kepabeanan wajib melaporkan kepada ....

a. Kapolri

b. Kapolda

c. PPNS DJBC

d. KPK

15). Produk intelijen yang dihasilkan oleh unit intelijen DJBC tersebut nantinya

sebagai dasar pembuatan keputusan yang digunakan oleh ....

a. Kantor Wilayah DJBC

b. DJBC

c. Kantor Pelayanan Umum DJBC

d. Kantor Pabean

16). Seorang yamg bertugas untuk mengadakan peninjauan lapangan dan melakukan

pengamatan dan penggambaran, untuk kemudian melaporkan hasil pengamatan

dan penggambarannya kepada unsur pimpinan, disebut melakukan sebagai ....

a. agent

b. informan

c. observer

d. survylance

17). Seorang yamg memiliki tugas melaksanakan instruksi pusat dan kemudian

memberikan laporan dari pelaksanaan tersebut kepada pusat, disebut sebagai....

a. agent

b. informan

c. observer

d. survylance

18). Seorang yang mempunyai tugas memberikan fakta tanpa membuat suatu analisa

atau saran, memberikan laporan yang sifatnya petunjuk yang harus dinilai,

diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu laporan intelijen, disebut sebagai ....

a. agent

b. informan

47

c. observer

d. survylance

19). Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik

diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan Pasal:

a. 111

b. 112

c. 113

d. 114

20). Dalam hal tertangkap tangan Pegawai Bea dan Cukai:

a. Tidak berhak melakukan penangkapan

b. Berhak melakukan penangkapan

c. Berhak melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah

d. Hanya PPNS Bea dan Cukai yang boleh melakukan penangkapan





soal dibawa ini:

(contoh: 1. B, )



Pilih B bila pernyataan benar dan S bila pernyataan salah !

1).

2).

Bidang penyelidikan memfokuskan perhatian pada upaya

mengumpulkan informasi berikut aspek-aspek yang berkaitan

erat dengan upaya-upaya tersebut.

Pengawasan adalah kegiatan intelijen untuk memperoleh

keterangan-keterangan atau informasi mengenai keadaan dan

B

B

-

-

S

S

S

48

3).

4).

5).

6).

7).

8).

tindakan apa yang akan dilakukan sasaran atau lawan.

Tujuan pengawasan dari Pabean adalah memastikan semua

pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan

orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam

kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang

ditetapkan.

Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi tidak

logis dari Undang-undang Kepabeanan sebagai bagian dari

hukum fiskal, aparat fiskal diberikan kewenangan untuk dapat

menerapkan sanksi administrasi berupa denda.

Tahapan-tahapan dalam suatu proses penyidikan dalam

pengertian merupakan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka

penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan intinya

menyangkut tiga hal yakni Penindakan, Penyelesaian dan

Penyerahan Berkas Perkara.

Langkah yang ditempuh dalam pengawasan dan penindakan

kepabeanan dengan cara penetapan target pengawasan

(targetting), sistem jalur pelayanan (jalur merah, hijau dan

prioritas), analyzing point (pemeriksaan tambahan terkait

dengan tata niaga); pengawasan pemeriksaan fisik barang dan

pemanfaatan

Pengamanan adalah fungsi kedua intelijen yang merupakan

suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai

sasaran atau lawan mengetahui langkah dan tindakan yang akan

kita lakukan.

Pelanggaran kepabeanan yang dimaksud dalam Undang-undang

kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi yang

pelaksanaannya dikenakan sanksi anministrasi berupa denda,

B

B

B

B

B

B

-

-

-

-

-

-

S

S

S

S

S

S

49

9).

10).

dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam undang-undang Kepabeanan disebutkan bahwa

daluwarsa suatu penuntutan adalah sepuluh tahun sejak

terjadinya tindak pidana.

Negara merasa perlu untuk memberikan tindakan tegas kepada

pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera (shock

therapy) sehingga pelaku akan berpikir untuk tidak mengulangi

tindakannya tersebut (deter effect), dan memberikan insentif.

B

B

-

-

S

S




kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....). Soal ini bobot nilai nya jumlah

20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar

1). Penjejakan (surveillance) yaitu pengamatan terhadap sasaran berupa sasaran

orang atau kegiatan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik

tertentu untuk memperoleh ........................................... yang dibutuhkan

2). Siklus intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan intelijen yang berlangsung

secara terus menerus dan berurutan serta berkaitan, setelah rangkaian terakhir

kembali lagi pada .......................................... demikian seterusnya berlangsung

tanpa henti.

3). Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana .................................. yang

penegakkannya diemban oleh DJBC.

4). Penyidikan tindak pidana kepabeanan hakekatnya merupakan suatu upaya

penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak azasi seseorang

dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan umum guna ...............................................

50

5). Hal-hal yang tidak boleh dibocorkan atau diungkapkan oleh seseorang yang

bergerak di bidang intelijen adalah bahwa mereka dilarang untuk

mengungkapkan atau ............................................... kelemahan lawan,

kelemahan dirisendiri, kemungkinan tindakan lawan, kemungkinan

......................................... yang akan diambil, kemampuan lawan, dan

kemampuan diri sendiri.

5.4. Soal Uraian.

Jawablah satu soal dari tiga soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya

diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab

soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara

kerjakan dan jawabannya benar.

1). Jelaskan pada era globalisasi, kemajuan teknologi dan pembangunan seperti

sekarang ini apakah pengawasan dan penindakan dalam kegiatan penyelesaian

tindak pidana kepabeanan masih diperlukan !

2). Jelaskan apa perbedaan dan persamaan penyidikan tindak pidana kepabeananan

dengan tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP dan KUHAP. !

51


6.1. Kunci Jawaban Untuk 5.1. Soal Pilihan Ganda

1.d 2.a 3.b 4.c 5.d 6.a 7.b 8.c 9.d 10.a

11.a 12.b 13.c 14.d 15.a 16.a 17.c 18.b 19.b 20.b

6.2. Kunci Jawaban Untuk 5.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

1.B 2. S 3. B 4. S 5. S 6. B 7. B 8. B 9. S 10. S

6.3. Kunci Jawaban Untuk 5.3. Soal Isian/mengisi kalimat atau kata

(Soal melengkapi kalimat)

1). Informasi

2). rangkaian pertama

3). khusus (lex spesialis)

4). mengamankan hak-hak negara

5). - membocorkan

- tindakan sendiri

6.4. Kunci Jawaban Untuk 5.4. Soal Uraian (lihat kembali pada materi modul)

52


Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul

ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui





mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang



53

8. Daftar Pustaka

– Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945;

– Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

– Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran


– Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2070);

– Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok


Negara Nomor 2831);

– Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2294);

– Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209);





Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

– Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah dirubah dan

ditambah;

– Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan ditambah;

54

– Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2318);

modul dtsd pengawasan dan penindakan kepabeanan

Documents