pengantar kepabeanan audit keban_tp

LOGO

Konsep Tarif dan Nilai Pabean

KonsepKepabeanan

POKOK BAHASAN

1

Konsep Fasilitas Kepabeanan

Konsep Pembukuan

KonsepPengawasan

Konsep Keberatan & Banding

Konsep Pidana & Penyidikan

PENGANTAR KEPABEANAN

Menghimpun Penerimaan Negara (Revenue Collection)

Melindungi Masyarakat (Community Protection)

Memfasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial

Assistance)

FUNGSI UTAMAFUNGSI UTAMA((PENGAWASANPENGAWASAN))

FUNGSI TAMBAHANFUNGSI TAMBAHAN((PELAYANANPELAYANAN))

FUNGSI CUSTOMS

2

LOGO

3

KEGIATAN PENGAWASAN KEGIATAN PENGAWASAN KEPABEANANKEPABEANAN

Hi-Co Scan Jalur Merah Intelijen

LOGO

4

REGISTRASI IMPORTIR • Direktorat Audit mengkoordinasi

pelaksanaan untuk seluruh Kantor Wilayah melalui website

• Kantor Wilayah melakukan penelitian lapangan (uji eksistensi, responsibility, nature of bussiness, dan pembukuan)

• Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) menentukan penjaluran berdasarkan score registrasi, Past Record Importir dan Profil komoditi

• Hasilnya Profil Risiko atau Penjaluran Pelayanan (Jalur Merah, Hijau, dan Prioritas)

PRE-CLEARANCEPRE-CLEARANCE

LOGO

5

• Pelayanan importasi barang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan memperhatikan : Database Harga (disusun oleh

Direktorat Teknis Kepabeanan) untuk menguji kewajaran Nilai Pabean

Informasi dari P2 (NI, NHI) dalam menentukan target pemeriksaan fisik

• Hasilnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

CLEARANCECLEARANCE

LOGO

6

Kegiatan Post Clearance meliputi :• Verifikasi (Kantor Wilayah)• Audit (Direktorat Audit dan Kantor

Wilayah)• Penyelidikan/Penyidikan (P2)

POST POST CLEARANCECLEARANCE

LOGO

SELF ASSESSMENT

RISK MANAGEMENT AUDIT

PILAR PELAYANAN DAN PILAR PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN

ERA KEPABEANAN MODERENERA KEPABEANAN MODEREN

7

LOGO

Kenapa audit kepabeanan dan

cukai diperlukan????

8

LOGOMengapa perlu Audit

9

•Self assessmentDengan pengguna jasa menghitung sendiri kewajiban bea masuk dan pajak maka perlu adanya kontrol untuk memastikan kebenaran pemberitahuan tersebut.

•Ketentuan nilai persediaan berdasarkan transaksiNilai transaksi sebagai nilai pabean memerlukan mekanisme kontrol untuk perhitungan nilai transaksi yang tepat

•Pemberian fasilitas bea masukBerbagai fasilitas yang diberikan memerlukan kontrol agar tidak tidak terjadi penyimpangan atas fasilitas tersebut.

Audit sebagai alat Kontrol

LOGO KEWENANGAN MELAKUKAN AUDIT

Pejabat BC

BERWENANG

a. Buku / catatan

Surat-menyurat

Sediaan barang

ImportirImportirEksportirEksportirPengusaha TPSPengusaha TPSPengusaha TPBPengusaha TPBPPJKPPJKPengangkutPengangkut

Orang (pasal 49) yg menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan kena SA denda 7 5 juta rupiah

AUDIT

b. Keterangan lesan / tertulisc. Memasuki bangunan dan/atau

saranad. Pengamanan ruang tempat

menyimpan dokumen

LOGOKONSEP PEMBUKUAN

IMPORTIR EKSPORTIR

PENGUSAHA TPS PENGUSAHA TPB

PPJK PENGUSAHA PENGANGKUTAN

adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan

PEMBUKUAN

YG BERKEWAJIBANMEMBUAT

11

WEWENANG CUSTOMS

meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;

meminta keterangan lisan / tertulis dari orang dan pihak yang terkait,

memasuki bangunan/ruangan untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan,

melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan

12

FUNGSI PEMBUKUAN

laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan

usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan

Untuk Audit Kepabeanan

IMPORTIR, EKSPORTIR, PENGUSAHA TPS, PENGUSAHA TPB, PPJK, PENGUSAHA PENGANGKUTAN

WAJIB MENYERAHKAN

13

KETENTUAN PEMBUKUAN

BUKU

CATATAN

SURAT-SURAT

MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA INDONESIA ATAU MATA UANG ASING INDONESIA ATAU MATA UANG ASING DAN BAHASA ASING DAN BAHASA ASING TTT TTT

MENGGAMBARKAN MENGGAMBARKAN KEGIATAN USAHA KEGIATAN USAHA SEBENARNYA, MINSEBENARNYA, MINIMAL IMAL CATATCATATANAN HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENDAPATAN DAN BIAYAPENDAPATAN DAN BIAYA

Wajib disimpan 10 tahun

14

DEFINISI• Audit

Dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, obyektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subyek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

• Audit kepabeanan dan cukai Adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan

dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai

15

JENIS-JENIS AUDIT16

Pada prinsipnya proses auditing adalah merupakan kebalikan dari proses penyusunan laporan keuangan

TRANSAKSI DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL

BUKU BESAR

LAPORAN KEUANGAN

BUKU PEMBANTU

proses penyusunan laporan keuanganproses auditing

17

AKUNTANSI DAN PROSES AUDITAKUNTANSI DAN PROSES AUDIT

Audit kepabeanan juga merupakan proses kebalikan dari proses akuntansi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kepabeanan

KEGIATAN KEPABEANAN

DAN CUKAI

DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL

BUKU BESAR

LAPORAN KEUANGAN

BUKU PEMBANTU

proses penyusunan laporan keuanganproses audit kepabeanan

18

AKUNTANSI DAN PROSES AKUNTANSI DAN PROSES AUDITAUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAICUKAI

DOKUMENKEPABEANAN

Menguji tingkat kepatuhan Orang atas pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai

19

Audit Kepabeanan :ImportirEksportirPengusaha TPSPengusaha TPBPengusaha Pengurusan Jasa KepabeananPengusaha Pengangkutan

20

Audit Cukai :Pengusaha PabrikPengusaha Tempat PenyimpananImportir BKCPenyalur dan Pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai

Sistematika Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Ketentuan Umum Jenis AuditObjek AuditTujuan Audit

Perencanaan Audit Pelaksanaan Audit Evaluasi dan

Monitoring

1. Tim Audit2. Surat Tugas/Surat Perintah3. Daftar Kuesioner4. Periode Audit5. Pengarahan6. Joint Audit7. Kewenangan dan Kewajiban

Tim Audit8. Kewajiban Auditee9. Pekerjaan Lapangan &

Kantor10. Daftar Temuan Sementrara

dan tanggapan11. Pembahasan Akhir12. LHA dan tindak lanjutnya13. Tanggung jawab Tim Audit

dan Auditee

1. Evaluasi LHA

2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

1. Audit terencana berdasarkan Manajemen Risiko

2. Audit Sewaktu-waktu berdasarkan skala prioritas

EVALUASI HASIL AUDIT

TATA LAKSANA AUDIT UMUM DAN AUDIT KHUSUS LAINNYA

24

Harus memiliki Sertifikat keahlian

Susunan Tim Audit:- Pengawas Mutu Audit- Pengendali Teknis Audit- Ketua Auditor- Auditor

Berpedoman pada Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT AUDIT

SURAT TUGASNOMOR ST- /BC.6/2012

Berdasakan Pasal 86 undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ini kami pejabat yang bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada::

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK 108 JAKARTA-10002

TELEPON (021) 4890308 EXT 603, 608; FAKSIMILE (021) 4892209, 4891366; SITUS : www.beacukai.go.id

menilai kinerja Tim Audit dan sistem audit

Dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Menjelaskan tentang pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Audit Cukai kepada Auditee

Meminta Data Audit Meminta keterangan lisan dan/

atau tertulis Memasuki bangunan, ruangan,

dan tempat penyimpanan data dan sediaan barang

Melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen jika dipandang perlu

Menyerahkan Data Audit serta Sediaan Barang untuk kepentingan pemeriksaan

Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis

Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas penggunaan data elektronik jika diperlukan

Menunjuk wakil jika pimpinan Auditee berhalangan

DATA AUDIT

paling lama 7 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari kerja

Audit Umum

paling lama 3 hari kerjaAudit

Khusus BH

Pada saat diterimanya surat permintaan data

Audit Investig

asi

Auditee harus menandatangani surat pernyataan penolakan

Tim Audit harus membuat berita acara

Tim Audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencacahan fisik kepada Auditee, kecuali untuk audit investigasi

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Audit dalam hal:1. Pekerjaan Lapangan tidak dapat dilaksanakan;

2. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai tidak dapat dilanjutkan setelah dilakukan Tindakan Pengamanan; dan/atau

3. Terdapat alasan selain alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

38

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau jika tidak, dianggap setuju DTS


39


40

DTS LHA

TINDAK LANJUT ATAS TANGGAPAN DTS DAN PEMBAHASAN AKHIR

TIM PENELAA

HAN

RISALAH PENELAAHA

N

Dispute aturan??

Tidak ditanggapi


41

Laporan pelaksanaan Audit yang disusun oleh Tim Audit sesuai ruang lingkup dan tujuan Audit

Ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor


44


45

LOGOPENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN

46

PENETEPAN TARIFPENETEPAN TARIFDAN NILAI PABEAN DAN NILAI PABEAN

PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN TARIF

SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

DALAM WAKTU 30 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN

PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN NILAI PABEAN

DIRJEN DAPAT MENETAPKAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BM DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN

PMK No.51/PMK.04/2008 tentang

Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean,

dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai

MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

PEJABAT BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PENGADILAN PAJAK

Penetapan Tarif dan/atau Nilai

Pabean(Pasal 16)

Keputusan atas keberatan (Pasal 93)

PengajuanBanding(Pasal 95)

Penetapan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean (Ps 25 ayat 4 dan pasal

26 ayat 4)Contoh: •Pencabutan fasilitas. •Penetapan karena penafsiran peraturan.

Keputusan atas keberatan(Pasal 93A)

Penetapan Sanksi Administrasi Berupa

DendaContoh:•Tidak memberitahukan barang dalam manifes ,•Tidak melaporkan pembatalan ekspor

Keputusan atas keberatan(Pasal 94)

Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

(Pasal 17)

MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN

BERDASARKAN PMK 51/2008PASAL PEJABAT

BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL FORMULIR PENETAPAN

Pasal 2, 3, 4Penetapan Tarif dan/atau Nilai

Pabean

SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean)

(Pasal 5 ayat(1))

Pasal 6 Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean selain Pasal 2,3,4 SPP

(Surat Penetapan Pabean)(Pasal 7 yat(2))Pasal 7 ayat (1) Penetapan kewajiban membayar

karena Pelanggaran Fasilitas Pembebasan/Keringanan

Pasal 8 ayat (1) Penetapan Sanksi Administrasi

Berupa Denda

SPSA(Surat Penetapan Sanksi

Administrasi)(Pasal 8 ayat(2))

Pasal 9 Keputusan keberatan atas penetapan Pejabat

Surat Keputusan Dirjen(Pasal 12)

Pasal 10 ayat (1)Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

SPKTNP (Surat Penetapan Kembali

Tarif dan/atau Nilai Pabean)

(Pasal 10 ayat (4))

LOGOKONSEP KEBERATAN

untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasakeadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa

Orang yang keberatan atas penetapan tarif

dan/atau nilai pabean

Orang yang keberatan atas penetapan selain

tarif dan/atau nilai pabean

KeberatanKeberatan Dirjen Bea dan Cukai

50

LOGOPASAL 93PENETAPAN OLEH PEJABAT BC

MENGENAI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

ORANG

KEBERATAN TERTULIS

DIRJEN

60 HARI

menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus

dibayar

BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN

PABEAN

TIDAK WAJIB

60 HARI PUTUSAN

DITOLAK JAMINAN DICAIRKAN

DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN

TIDAK BERIKAN PUTUSAN

DIANGGAPDIKABULKAN

JAMINAN DIKEMBALIKAN

Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan

BERKEBERATAN

> 60 HARI

LOGOPASAL 93APENETAPAN OLEH PEJABAT BC

SELAIN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEANMis: pencabt fasilitas

ORANG

KEBERATAN TERTULIS

DIRJEN

60 HARI

menyerahkan jaminan sebesar

tagihan yg harus

dibayar

BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN

PABEAN

TIDAK WAJIB

60 HARI PUTUSAN




DIANGGAPDIKABULKAN



BERKEBERATAN

Menyangkut

kekurangan

Pembayaran BM

> 60 HARI

LOGOPASAL 94

ORANG

KEBERATAN TERTULIS

DIRJEN

60 HARI

MENYERAHKAN JAMINAN SEBESAR SANKSI

ADMINISTRASI

60 HARI PUTUSAN




DIANGGAPDIKABULKAN



> 60 HARI

DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

DENGAN

LOGO

ORANG YANG ORANG YANG KEBERATAN KEBERATAN TERHADAPTERHADAP }

BANDING

PENGADILAN PAJAK

60 hari sejak tanggalpenetapan atau

tanggal keputusan

PENETAPAN DIRJEN ATAS TARIF DAN NILAI PABEAN

KEPUTUSAN DIRJENATAS KEBERATAN

SETELAH PUNGUTAN TERUTANG DILUNASI 54

KONSEP BANDING

54

LOGOKONSEP PIDANA & PENYIDIKAN

PIDANA KEPABEANAN

a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes,b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin

Kepala Kantor Pabean,c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan

Pabean,d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain yg diijinkan,e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum,f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg

mengakibatkan kerugian Negara.g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke

Kantor Pabean tujuan,h. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg

impor dlm Pemberitahuan Pabean,

SETIAP ORANG

PENYELUNDUPAN dibidang IMPORPENYELUNDUPAN dibidang IMPOR 55

LOGO

Kinosta.doc

PASAL 102 PENYELUNDUPAN DIBIDANG IMPOR

a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes { psl 7A (2) };b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor

Pabean (ps 10A (1);c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean

{psl 7A (3)};d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain ditujuan;e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum;f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg

mengakibatkan kerugian Negara;g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean

tujuan; atauh. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm

Pemberitahuan Pabean,

SETIAP ORANG

PENYELUNDUPAN dibidang IMPOR

Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan Pidana Denda Min. Rp 50 Juta, Maks. Rp 5 Milyar

Back to Pasal 7A (2) Back to Pasal 7A (3)

PIDANA KEPABEANAN

a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean,b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau

jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor,

c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean,

d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean,

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah (outward manifes),

SETIAP ORANG

PENYELUNDUPAN dibidang PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOREKSPOR

57

LOGOPASAL 102APENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR

a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang

ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor {psl 11A (1) }

c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean { psl 11A (3) }

d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, atau

e. Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah

SETIAP ORANG

PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOR

Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan

Pidana Denda Min Rp 50 Jt, Maks Rp 5 Milyar

Back to Pasal 11A (1)

Back to Pasal 11A (3)

PIDANA KEPABEANAN

PENYELUNDUPAN IMPOR ATAU EKSPOR YANG MENGAKIBATKAN

TERGANGGUNYA SENDI-SENDIPEREKONOMIAN NEGARA

DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERATDAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT

59

LOGO

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MIN. 5 TAHUN DAN

MAKS. 20 TAHUN DAN PIDANA DENDA MIN. 5 MILIAR RUPIAH DAN

MAKS. 100 MILIAR RUPIAH.

YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA SENDI-SENDIPEREKONOMIAN NEGARA

PASAL 102BPENYELUNDUPAN YANG MENGGANGGU SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NEGARA

PIDANA KEPABEANAN

PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUMDAN APARAT PENEGAK HUKUM

DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT DAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT (DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA)(DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA)

61

LOGO

Kinosta.doc

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B

PIDANA YANG DIJATUHKAN DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA ANCAMAN PIDANA

DALAM UNDANG-UNDANG INI DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA).

DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM

PASAL 102CPENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT

DAN APARAT PENEGAK HUKUM

PIDANA KEPABEANAN

PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU TIDAK SAMPAI KE

KANTOR PABEAN

Kantor Pabean

63

LOGOPASAL 102DPENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

TIDAK SAMPAI KE KANTOR PABEAN

Mengangkut Barang Tertentu yg tdk sampai ke Kantor Pabean tujuan

dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya

SETIAP ORANG

Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 5 th dan / atau

Pidana Denda Min Rp 10 Jt, Maks Rp 1 MilyarKantor Pabean

PIDANA KEPABEANAN

SETIAP ORANG

menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen Pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan

membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan Data ke dalam buku atau catatan

memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan

kewajiban pabean

menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor

yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor

65

LOGOPASAL 103

SETIAP ORANG

menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap

pabean yang palsu atau dipalsukan

membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan

memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan

kewajiban pabean

menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau

memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

SANKSI•Pidana penjara:Min.2th,max.8th•Pidana denda:

Min.100 juta,max.5 milyar

SETIAP ORANG

SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM

KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN PUNGUTAN

NEGARA TERPENUHI /TDK TERPENUHI

Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan.Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik

67

PIDANA KEPABEANAN

LOGO

Kinosta.doc

DIPIDANAPENJARA : MIN 2 TH

MAKS 10 TH DAN/ATAUDENDA : MIN Rp 1 MILYAR

MAKS Rp 5 MILYAR

PASAL 103AMENGAKSES SECARA TIDAK SAH SISTEM KOMPUTER

DI BIDANG KEPABEANAN

SETIAP ORANG

SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM

KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN

DIPIDANA PENJARA :

MIN 1 TH, MAKS 5 TH DAN/ATAU DENDA : MIN Rp 50JT MAKS

Rp 1 MILYARJIKA PUNGUTAN NEGARA TAK

TERPENUHI

Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan.Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik

mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana impor/ekspor

memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan

menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan

menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisilidi luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean

69

PIDANA KEPABEANAN

SETIAP ORANG

LOGO

Kinosta.doc

PASAL 104

SETIAP ORANG

mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B

memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang

buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan

menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan

menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan

yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai

kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini

SANKSISANKSIPidana penjara Min 1 th max 3 th

DAN/ATAUdenda

Min Rp 500 jt max Rp 3 milyar

YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH

FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN

SETIAP ORANG

Dengan sengaja dan

tanpa hak

Membuka,Melepas,

atau merusakKunci, segel, atau tanda

pengaman yangdipasang oleh

Pejabat BC

71

PIDANA KEPABEANAN

LOGOPASAL 105PASAL 105MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL, MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL,

ATAU TANDA PENGAMANATAU TANDA PENGAMAN

YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN

SETIAP ORANG

Dengan sengaja dan

tanpa hak

Membuka,Melepas,

Atau merusakKunci, segel, Atau tanda

Pengaman yangDipasang oleh

Pejabat BC

Dipidana

Penjara min 1 th, maks 3 th

Dan / atau Denda

min Rp 500 Jt, maks Rp 1 Milyar

PPJK

Melakukanpengurusan

Pemberitahuanpabean

IMPORTIR/ EKSPORTIRancaman pidana tsb

berlaku juga terhadapnya

apabilamelakukan perbuatan

yg diancam dgn pidana

73

PIDANA KEPABEANAN

Atas kuasa dari

LOGOPASAL 107ANCAMAN PIDANA TERHADAP PPJK

PPJK

Melakukanpengurusan

Pemberitahuanpabean

IMPORTIR/ EKSPORTIR

ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya

Atas kuasa dari

apabilaMelakukan perbuatan

Yg diancam dgn pidana

Menegaskan bahwa jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir

LOGO

Kinosta.doc

PASAL 108

Tindak PidanaBadan Hukum, persh, koperasi

Yang memberi perintah/lalai mencegah

Tuntutan/ sanksi Jatuh pada

Juga pada orang yang berdasarkan hub kerja / hub lain

Dlm hal tuntutan Pidana harus dilakukan terhadap badan hukum, perseorangan, pd waktu penuntutan diwakili seorang pengurus dan

dapat diwakili oleh kuasanya

Pidana pokok senantiasa Pidana denda maks Rp 1,5 M jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan

pidana denda.

untuk negarauntuk negara

Sarana pengangkut untuk tindak pidana impor/ekspor

PIDANA KEPABEANAN

Brg Brg ex ex penyelundupan penyelundupan

imporimpor

Brg Brg ex ex penyelundupan penyelundupan

eksporekspor

Brg Brg tertentu dari tertentu dari tindak pidanatindak pidana

DIRAMPAS

untuk negarauntuk negaraDAPAT DIRAMPAS

76

LOGOPASAL 109BARANG DAN SARANA PENGANGKUT YANG BERHUBUNGAN TINDAK

PIDANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Dirampas untuk negara

I. Barang :

1. Impor : psl. 102; psl. 103 huruf d; atau psl.104 huruf a

2. Ekspor : psl.102A

3. Barang tertentu (psl. 102B) yang berasal dari tindak pidana

II. Sarana pengangkut untuk melakukan tindak pidana (psl. 102; psl.102A; atau psl.102B)

Dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 73

LOGO

Kinosta.doc

PASAL 110

Pidana denda tidak dibayar terpidana SEBAGAI GANTI

Diambil kekayaan dan/atau pendapatan

terpidana

TIDAK DAPATDIPENUHI

Pidana kurungan paling lama enam bulan

TINDAK PIDANA KEPABEANAN

TIDAK DAPAT

DITUNTUT

SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN

Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean

atau sejak terjadinya tindak pidana

Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.

79

KADALUWARSAKADALUWARSA

LOGOPASAL 111KADALUWARSA

TINDAK PIDANA KEPABEANAN

TIDAK DAPAT

DITUNTUT

SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN

Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean

atau sejak terjadinya tindak pidana

Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.

81

Pegawai Negeri Sipil

DJBC tertentu

Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

kepabeanan

Tugas :Memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

Diberi wewenang

khusus sebagai

PENYIDIK

PASAL 112 KETENTUAN PENYIDIKAN

LOGOKEWENANGAN PENYIDIK

a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;

f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

h. mengambil sidik jari orang;

LOGOKEWENANGAN PENYIDIK

i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang

yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;

n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

o. menghentikan penyidikan;p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

PEJABAT BC SALAH MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR (ps 113B)

menghitung/ menetapkan bea masuk

atau bea keluar tidak sesuai dengan UU

Dikenakan sanksi sesuai

ketentuan perundang-undangan

yang berlaku

mengakibatkan belum terpenuhinya

pungutan negara

PEJABAT BC

SANKSI UTK PEGAWAI

TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PEJABAT BC (ps 113C)

Dalam hal terdapat indikasi tindak

pidana di bidang kepabeanan yang

menyangkut pegawai Ditjen Bea

dan Cukai

MENTERI MENUGASKAN

Unit pemeriksa internal di lingkungan

Departemen Keuangan untuk

melakukan pemeriksaan pegawai

guna menemukan bukti permulaan

Tata cara pemeriksaan

Diatur dengan Peraturan Menteri

SANKSI UTK PEGAWAI

PEMBERIAN PREMI (ps 113D)

Orang yang berjasa dalam menangani

pelanggaran kepabeanan

P R E M I

Jumlah premi 50% dari Sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang

Dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang tidak boleh dilelang, dasar preminya

ditetapkan oleh Menteri

Berhak memperoleh

Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani:1. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara

administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan, atau2. pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan

penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.

REWARD UTK PEGAWAI

pengantar kepabeanan audit keban_tp

Education