registrasi kepabeanan

37

Click here to load reader

Upload: alden

Post on 11-Jan-2016

269 views

Category:

Documents


37 download

DESCRIPTION

REGISTRASI KEPABEANAN. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI. SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN. KILAS BALIK REGISTRASI KEPABEANAN. 1. Proses yang cukup lama (14 hari kerja keputusan ). 2. Minim otomasi. 3. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: REGISTRASI KEPABEANAN

REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN

Page 2: REGISTRASI KEPABEANAN

KILAS BALIK REGISTRASI KEPABEANAN

2003

Keputusan Bersama Menkeu dan Menperindag

2007

- Pasal 6A UU No 17 tahun 2006- PMK No 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir - PMK No 65/PMK.04/2007 tentang PPJK

2011

- Pasal 6A UU No 17 tahun 2006- PMK No 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan

2014

- Pasal 6A UU No 17 tahun 2006- PMK No.59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan

Page 3: REGISTRASI KEPABEANAN

Proses yang cukup lama (14 hari kerja keputusan)

Tata kelola arsip pengguna jasa yang lebih efisien

2

1

3

Minim otomasi

LATAR BELAKANG

Page 4: REGISTRASI KEPABEANAN

LAMA BARUW

hat’

s t

he d

iffere

nt

?Proses maks 14 hari kerja Proses maks 5 hari kerja

Paling lambat 10 hari pengiriman dokumen (TTP-RK terbit)

3 hari kerja setelah uploaddokumen, memperoleh TTP-RK melalui aplikasi

Penyampaian kelengkapan dokumen melalui penyerahan langsung, fax, email, dan jasa pengiriman

Penyampaian kelengkapan dokumen melalui aplikasi

Janji Layanan/ Waktu Proses

Cara penyampaian kelengkapan

dokumen

Output NIK dan SPPD-RK hanya satu lembar

SP NIK dan SPPD-RK dan lampiran yang memuat data cabang, pabrik, ahli kepabeanan

Page 5: REGISTRASI KEPABEANAN

LAMA

Penghitungan nilai registrasi dilakukan setelah NIK diterbitkan

Penghitungan nilai registrasi dilakukan setelah kelengkapan dokumen diterima (setelah TTP-RK)

BARU

Nilai Registrasi

Blokir dan Buka Blokir melalui rekomendasi Dit. P2

Blokir dan Buka Blokir oleh Dit. IKCPemblokiran

What’

s t

he d

iffere

nt? SP-NIK dan SPPD-RK tanpa

tanda tanganLembar NIK dan SPPD-RK dengan asli tanda tanganOuput

Page 6: REGISTRASI KEPABEANAN

KETENTUAN BARU REGISTRASI KEPABEANAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan

Mulai berlaku tanggal 1 Juni 2014

Page 7: REGISTRASI KEPABEANAN

RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAIPEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS REGISTRASI KEPABEANAN SESUAI DENGAN PMK NOMOR 59/PMK.04/2014

Page 8: REGISTRASI KEPABEANAN

PENGERTIAN

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

Page 9: REGISTRASI KEPABEANAN

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang,

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

PENGERTIAN

Page 10: REGISTRASI KEPABEANAN

JENIS PERMOHONAN :

Registrasi Baru(Belum memiliki NIK)

Perubahan Data Registrasi(telah memiliki NIK)

PENGGUNA JASA KEPABEANAN

Yang Wajib Melakukan Registrasi Kepabeanan

Importir EksportirPPJKPengangkut

Page 11: REGISTRASI KEPABEANAN

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

1. Pengguna Jasa melakukan pendaftaran User ID, melalui : http://www.beacukai.go.id

Memperoleh User Name dan Password

dikirim ke Pengguna Jasa melalui surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran

User ID

Page 12: REGISTRASI KEPABEANAN

2. Pengguna Jasa masuk (login) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, melalui : http://www.beacukai.go.id

Menggunakan User Name dan Password yang telah dimiliki

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Page 13: REGISTRASI KEPABEANAN

3. Pengguna Jasa mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan

Isian meliputi : Data eksistensi Data penanggung jawab Data keuangan, Data khusus (sesuai jenis usaha)

Dapat memilih untuk lebih dari satu jenis usaha sekaligus

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Page 14: REGISTRASI KEPABEANAN

4. Pengguna jasa melampirkan salinan dokumen secara elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan

IMPORTIR : NPWP SKD API Identitas

pimpinan Surat

Pernyataan Surat

Kuasa

EKSPORTIR: NPWP SKD SIUP / TDP Identitas

pimpinan Surat

Pernyataan Surat

Kuasa

PPJK: NPWP SKD NPPJK SIUP/ SIUJPT Identitas

pimpinan Surat

Pernyataan Surat Kuasa

PENGANGKUT : NPWP SKD Surat Izin

Usaha Pengangkutan

Identitas pimpinan

Surat Pernyataan

Surat Kuasa

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Page 15: REGISTRASI KEPABEANAN

Dokumen Pelengkap1. SPPKP2. Dokumen penguasaan tempat usaha3. NPWP pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang/ lain-lain4. Dokumen penguasaan pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang/ lain-lain5. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya6. Akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya7. Sertifikat ISO8. KTP/KITAS/KITAP/ Paspor Komisaris Perusahaan9. Bukti keanggotaan asosiasi10. Bagan Struktur Organisasi

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Berpengaruh pada nilai registrasi kepabeanan

Page 16: REGISTRASI KEPABEANAN

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Dokumen Pelengkap 11. Laporan keuangan 12. Rekening koran atas nama perusahaan13. Laporan audit KAP, Pajak, dan Bea dan Cukai 14. Ijazah Kualifikasi kepala bagian/ manajer pembukuan (akuntansi)15. KTP/KITAS/KITAP/ Paspor Penandatangan PIB16. Surat yang memuat EDI number17. Sertifikat Ahli Kepabeanan18. Surat Keputusan Fasilitas yang dimiliki19. Surat izin komoditi utama ekspor20. Bukti kepemilikan sarana pengangkut

Berpengaruh pada nilai registrasi kepabeanan

Page 17: REGISTRASI KEPABEANAN

5. Penggguna Jasa mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan

6. Penggguna Jasa menerima Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)

Jika isian registrasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku Dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak isian formulir Registrasi Kepabeanan diterimaTerbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

ATAU

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Page 18: REGISTRASI KEPABEANAN

7. Penggguna Jasa menerima Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK)

Jika isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku

Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

ATAU

Page 19: REGISTRASI KEPABEANAN

PENELITIAN ADMINISTRASI

Bertujuan untuk meneliti kesesuaian data-data, berkaitan dengan:• Eksistensi pengguna

jasa• Identitas pengurus dan

penanggung jawab• Data keuangan• Ahli Kepabeanan

(khusus PPJK)

Dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko

Page 20: REGISTRASI KEPABEANAN

PERSETUJUAN atau PENOLAKAN permohonan registrasi kepabeanan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal TTP-RK

KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN

ATAU SP-NIK

SPP-RK (disertai dengan alasan penolakan)

Page 21: REGISTRASI KEPABEANAN

Penyampaian Hasil Registrasi :SP NIK

disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan; dandisampaikan melalui jasa pengiriman surat

Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) : : disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN

Page 22: REGISTRASI KEPABEANAN

PERUBAHAN DATA REGISTRASIKEPABEANAN

Pengguna Jasa WAJIB memberitahukan perubahan data registrasi kepabeanan, terkait:Data eksistensiData identitas pengurus

atau penanggung jawabData Ahli Kepabeanan

(untuk PPJK)

Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan,

Pengguna Jasa dapat memberitahukan perubahan data Registrasi Kepabeanan selain yang dimaksud di atas

Page 23: REGISTRASI KEPABEANAN

Seperti tatacara pengajuan registrasi baru melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Maksimal dalam waktu 5 (lima) hari kerja,

Berupa :• Disetujui SPPD-RK atau• Ditolak SPP-RK

TATA CARA

KEPUTUSAN

PERUBAHAN DATA REGISTRASIKEPABEANAN

Page 24: REGISTRASI KEPABEANAN

Penyampaian Hasil Perubahan Data :Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi

Kepabeanan (SPPD-RK) Disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi

Kepabeanan disampaikan melalui jasa pengiriman surat

Surat Penolakan Registrasi Kepabeanan (disertai dengan alasan penolakan): disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

PERUBAHAN DATA REGISTRASIKEPABEANAN

Page 25: REGISTRASI KEPABEANAN

Alur Proses Registrasi KepabeananPENGGUNA JASA

KEPABEANANPendaftaran User Idwww.beacukai.go.id

Login Sistem Aplikasi RKwww.beacukai.go.id

User Id(e-mail)

Pengisian Form, Upload dokumen dan Pengiriman Isianwww.beacukai.go.id

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN(max 3 HK)

Tidak Lengkap Lengkap

PENELITIAN & KEPUTUSAN (max 5 HK)

Tidak Setuju Setuju

SP-NIK/SPPD-RK

SPP-RKMelalui Aplikasi dan Surat

TPPRK

TTP-RK

Bagi pengguna jasa yang belum memiliki user id

Page 26: REGISTRASI KEPABEANAN

PE

MB

LOK

IRA

N

b. Rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi terkait dan/atau hasil penelitian lapangan.

NIK diblokir dalam hal : a. Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk

memberitahukan perubahan data registrasi terkait dengan perubahan:

• eksistensi Pengguna Jasa dan identitas pengurus

• Ahli Kepabeanan (untuk PPJK)

Tindakan pemblokiran NIK diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui SURAT PEMBLOKIRAN yang disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat

Page 27: REGISTRASI KEPABEANAN

Pengguna Jasa telah menyampaikan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pengguna jasa yang bertindak sebagai PPJK telah memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan

Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa tidak terdapat perubahan isian Registrasi Kepabeanan berupa data eksistensi, identitas pengurus, dan/atau Ahli Kepabeanan (untuk PPJK)

Dilakukan dalam hal :

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN

Page 28: REGISTRASI KEPABEANAN

Mengajukan surat permohonan pembukaan blokir kepada DIREKTUR IKC

Surat diajukan maksimal 6 bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran

Surat dilampiri dengan bukti pendukung

Tata Cara:

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN

Page 29: REGISTRASI KEPABEANAN

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN

SETUJU

TOLAK

SURAT PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN

RESPON PENOLAKAN PEMBUKAAN BLOKIR

Page 30: REGISTRASI KEPABEANAN

PEN

CA

BU

TAN

NIK

Rekomendasi dari unit internal DJBC dan/atau instansi terkait, dalam hal :

Pengguna Jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana

API yang dimiliki Importir dicabut dan tidak memiliki API pengganti

NPPPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut

SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai Pengangkut telah dicabut

Pengguna Jasa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

1 NIK yang dimiliki Pengguna Jasa dicabut karena :

Page 31: REGISTRASI KEPABEANAN

2

3 Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan

Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pemblokiran

PEN

CA

BU

TAN

NIK

Pencabutan NIK diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Surat Pencabutan NIK

Page 32: REGISTRASI KEPABEANAN

PENGECUALIAN

Pengguna jasa yang belum memiliki NIK :

Dapat dilayani hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean

IMPORTIR

Dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal TTP-RK

EKSPORTIR/ PENGANGKUT

Page 33: REGISTRASI KEPABEANAN

PENGECUALIANPengecualian kewajiban Registrasi Kepabeanan, bagi IMPORTIR yang mengimpor : Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia; Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang

bertugas di Indonesia; Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan

barang kiriman; Barang pindahan; Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; Barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang

ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API

Page 34: REGISTRASI KEPABEANAN

PENGECUALIANPengecualian kewajiban Registrasi Kepabeanan, bagi EKSPORTIR yang mengekspor : Barang kiriman; Barang pindahan; Barang perwakilan negara asing atau badan internasional; Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial,

pendidikan, kebudayaan, atau olahraga; Barang cindera mata; Barang contoh; Barang keperluan penelitian; dan/atau, Ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak untuk

diperdagangkan.

Page 35: REGISTRASI KEPABEANAN

KETENTUAN PERALIHAN

Mulai tanggal 1 Juni 2014, Pengguna Jasa yang TELAH MEMILIKI NIK sesuai dengan PMK Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 TIDAK PERLU melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan, KECUALI bagi Pengguna Jasa yang ingin melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Page 36: REGISTRASI KEPABEANAN

MORE INFODirektorat Informasi Kepabeanan dan CukaiSubdirektorat Registrasi KepabeananGedung B Lantai 1Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur Jakarta

(021) 47869435

(021) 47869503www.beacukai.go.id

[email protected]@yahoo.com

Page 37: REGISTRASI KEPABEANAN

TERIMA KASIH