LOGO

PENGANTARCUKAI

UU Nomor 39 Th. 2007

Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

BAHAN TAYANG DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI

Oleh : SURONO, S.Sos, M.Si

ORDONANSICUKAI

ORDONANSICUKAI

MINYAKTANAH STBL

1886/249

ALKOHOLSULINGAN

STBL. 1896/90

BIR STBL1931/488-489

TEMBAKAUSTBL. 1932/517

GULASTBL. 1933/351

1. Kepentingan Politik Dan Ekonomi

2. Sistem Hukum Kolonial

3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda)

4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia)

1. Kepentingan Politik Dan Ekonomi

2. Sistem Hukum Kolonial

3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda)

4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia)

DASAR

MASIH BERLAKU BERDASARKAN PS. II ATURAN PERALIHAN UUD 1945DIRASAKAN :• DISKRIMINATIF• TIDAK DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN• TIDAK DAPAT MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL

LATAR BELAKANGGambaran Umum UU Cukai

PANCASILA

UUD 1945

GBHN

HukumNasional

HarusBersumber

PadaPancasila

Dan Uud 1945

PEMBAHARUAN HUKUM

NASIONAL DI BIDANG CUKAI

ADIL

MEMENUHI TUNTUTAN

PEMBANGUNAN

MEMENUHI PERANNYA

SEBAGAI ALAT

PEMBAHARUAN SOSIAL

UU CUKAIUU CUKAI

DASAR PEMIKIRANPembentukan UU Cukai

1. Dalam pelaksanaan UU No.11/1995, masih terdapat hal-hal yang belum tertampung, terutama yang berkaitan dengan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

2. Sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan

kemampuan masyarakat.

3. Penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

LATAR BELAKANGAmandemen UU Nomor 11 Tahun 1995

PRINSIP-PRINSIP YG TERDAPATDALAM UU CUKAI

Keadilan dalam keseimbangan; Pemberian insentif ; Pembatasan Produksi dan Konsumsi untuk perlindungan kepada masyarakat; Netral dalam pemungutan Cukainya ; Kelayakan Administrasi ; Penerimaan Negara ; Pengawasan dan Penerapan Sanksi secara Konsisten.

Konsep Cukaimenurut UU No.39 Tahun 2007

Pungutan Negara terhadap barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang

Pengendalian Konsumsi

PengawasanPeredaran

Menimbulkan dampak

Negatif

Pembebanan demi Keadilan

dan Keseimbangan

6

SIFAT/KARAKTERISTIK CUKAI

Cukai Sebagai Pajak Tidak Langsung

Wajib Pajak

Penanggung Pajak

Pemikul Pajak 3 Unsur

Pajak Langsung

< 3 Unsur

Pajak Tidak langsung

7

Unsur Subyek Pajak

NEXTBACK

Subjek Cukai

OBJEK CUKAI

Hasil Tembakau

Etil Alkohol

MMEA

8

SUBJEK CUKAI

Produsen/Pengusaha

•Wajib Cukai•Penanggung Cukai

Konsumen

•Pemikul Cukai

Reksan Cukai

OBJEK CUKAI

PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN BKC - sepanjang memenuhi sifat/karakteristik yg ditetapkan- disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keu. untuk mendapat persetujuan dalam RAPBN

A. Etil Alkohol/Etanol Dengan Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya.

B. Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dengan Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya, Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol

C. Hasil Tembakau :- Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Tis Dan Hasil Pengolahan

Tembakau Lainnya. - Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pembantu Dlm Proses

Pembuatannya

HASIL TEMBAKAU

Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan

tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan

pembantu dalam pembuatannya.

Sigaret

Cerutu

Rokok Daun

Tembakau Iris

HTPL

Sigaret PutihSigaret Kretek

Sigaret Kelembak

Etil Alkohol

Adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Bila diproses dengan cara peragian maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan dapat mencapai 100%. Secara umum di pasaran, etil alkohol yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan sebagai bahan baku untuk MMEA ataupun bahan baku industri lainnya adalah etil alkohol yang berasal dari pengolahan molase (tetes tebu) yang diproses dengan cara penyulingan (destilled), dengan kadar 95% sampai 96%.

MMEA

Adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Adapun

jenis-jenis MMEA yang beredar di pasaran sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda

MMEA LOKAL/DN MMEA IMPOR

BirArakMinol aneka produk

BirWine and BrandyWhiskyVodka, Gin and Genever

PERBANDINGAN KADAR ALKOHOL MMEA IMPOR

JENIS MMEA KADAR ALKOHOL

Bir 3% s.d. 5%

Anggur/Anggur Obat 9% s.d. 18%

Arak ≥ 38%

Wine 9% s.d. 18%

Whisky ≥ 30%

Brandy ≥ 30%

Vodka ≥ 40%

Gin ≥ 38%

Genever ≥ 30%

Jenis-jenis BKC di Peredaran

14

• Sigaret Kretek• Sigaret Putih• Sigaret

kelembak menyan

• Cerutu• Rokok Daun• Hasil tembakau lainnya

• Bir• Shandy• Anggur Obat• Arak

• Wine & Brandy• Cider• Whisky• Vodka, gin & genever

• Etil Alkohol hasil Penyulingan Kadar Alkohol Tinggi (95% s.d 96%)• Etil Alkohol hasil Fermentasi

Kadar alkohol relatif rendah ( < 40%)

NEXTBACK

ETIL ALKOHOL

MMEA

HASIL TEMBAKAU

Company Logo

Konsep Lingkaran Cukai

Lingkaran Cukai

Timbulnya Hutang Cukai

Saat Pelunasan Saat

Penagihan

Pengembalian Cukai

Kadaluwarsa

Taatbestand

Fasilitas Cukai

BAB IKETENTUAN UMUM

BAB IKETENTUAN UMUM

Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang

Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang

Barang-barang Tertentu Yang :- Produksinya Perlu Dikendalikan - Peredarannya Perlu Diawasi- Pemakaiannya Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Masyarakat Atau Lingkungan Hidup- Pemakaiannya Perlu Pembebanan Cukai Demi Keadilan Dan Keseimbangan

DINYATAKAN SEBAGAI BARANG KENA CUKAI

SAAT PENGENAAN CUKAI

TANGGUNG JAWAB CUKAI

SAAT PENGENAAN CUKAI

TANGGUNG JAWAB CUKAI

YANG DIBUAT DIINDONESIA

YANG DIIMPOR

DOKUMEN

THD BKC BERLAKU SELURUH KETENTUAN DALAM UU INI

FORMULIR ATAU DATA ELEKTRONIK

MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SYAH

SELESAI DIBUAT

PENGUSAHA PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN

PEMASUKKANNYA KEDALAM DAERAH PABEAN

IMPORTIR DAN PIHAK LAINSESUAI UU KEPABEANAN

Pasal 1; Psl 2; dan Pasal 3

A.Etil Alkohol/Etanol Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya.

B.Minuman Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol

C. Hasil Tembakau : Sigaret, Cerutu, Rokok

Daun Tis Dan Pengolahan Tembakau Lainnya.

Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pencampur

BAB IIBKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR

BAB IIBKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR

BARANG KENA CUKAI

Penambahan Atau Pengurangan- Memenuhi Sifat/Karakteristik- Disampaikan Oleh Pemerintah Kepada Alat Kelengkapan DPR RI Yang Membidangi Keu. Untuk Mendapat Persetujuan Dalam RAPBN

PENETAPAN BESARNYA TARIF CUKAI UNTUK

SETIAP JENIS BKC DIATUR OLEH MENTERI.

Dapat Diubah Menjadi Spesifikasi (Jumlah Rp./Status

Bkc) Atau Sebaliknya Atau Penggabungan

Keduanya Diatur Oleh Menteri.

PENETAPAN HARGA DASAR DIATUR LEBIH LANJUT OLEH

MENTERI

BKC DN

BKC IMP

TARIF CUKAI H.T.

(MAX)

275%

ATAU

57%

ATAU

275%

HARGA DASAR

HARGA JUAL

PABRIK

ATAU

HARGA JUAL

ECERAN

NILAI PABEAN +

BEA MASUK

I.

Psl 4; Psl 5 dan ; Psl 6

TARIP CUKAI BKC LAINNYA (MAX)II.

HARGA DASAR

HARGA JUAL PABRIK

ATAU

HARGA JUAL ECERAN

NILAI PABEAN + BEA MASUK

BKC DN

BKC IMP

1.150%

80%

1.150%

BAGIAN PERTAMA PELUNASAN CUKAI

BAB IIIKETENTUAN UMUM

PELUNASAN & FASILITAS

PRODUK DN IMPOR

DILUNASI PADA SAAT KELUAR DARI PABRIK/

TEMPAT PENYIMPANAN

DENGAN PEMBAYARAN

PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI

DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI

DILUNASI PADA SAAT IMPOR UNTUK DIPAKAI

BKC

CARA PELUNASAN

Psl 7;

PELEKATAN PITA CUKAI

PITA CUKAI DISEDIAKANOLEH MENTERI

PITA CUKAI DISEDIAKANOLEH MENTERI

Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku:- Sesuai Tarif Dan Harga Dasar- Utuh- Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak

Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku:- Sesuai Tarif Dan Harga Dasar- Utuh- Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak

PELAKSANAAN PELEKATAN :- BKC DALAM NEGERI SEBELUM

DIKELUARKAN DARI PABRIK.- BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS)

PELAKSANAAN PELEKATAN :- BKC DALAM NEGERI SEBELUM

DIKELUARKAN DARI PABRIK.- BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS)

Tidak Dilunasi s/d Batas Waktu, Dikenakan Sanksi Administrasi Denda 10% Dari Cukai Yang Harus Dibayar

DIBUKUKAN DALAM BUKU REKENING KREDIT

PASAL 19

Diberikan PenundaanPembayaran Max. 3 Bln

Diberikan PenundaanPembayaran Max. 3 Bln

PENUNDAAN /P.BERKALAPELUNASAN CUKAI

45. H. Sejak Pengeluaran Bkc (Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pembayaran) Berkala

90. H. Sejak Tanggal Pemesanan Pita Cukai.

45. H. Yang Pelunasannya Dengan Pembubuhan Tanda Pelunasan

60. H. Bagi Importir Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pelekatan Pita Cukai

1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional

2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran

3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean

4. Di Ekspor5. Dimasukkan Ke

Pabrik/Tempat Penyimpanan

6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc

7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor.

1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional

2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran

3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean

4. Di Ekspor5. Dimasukkan Ke

Pabrik/Tempat Penyimpanan

6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc

7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor.

BAGIAN KEDUAFASILITAS

BAGIAN KEDUAFASILITAS

TIDAK DIPUNGUT CUKAI

TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PEMBEBASANPEMBEBASAN

1. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc2. Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan 3. Perwakilan Negara Asing4. Ahli Bangsa Asing5. Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana

Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri

6. Tujuan Sosial7. Dimasukkan Ke Tbb8. Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum9. Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean .

1. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc2. Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan 3. Perwakilan Negara Asing4. Ahli Bangsa Asing5. Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana

Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri

6. Tujuan Sosial7. Dimasukkan Ke Tbb8. Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum9. Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean .

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PASAL 8 (3) DAN PASAL 9 (3) MAX 10 NILAI CUKAI, MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR.

PERUBAHAN BKC DAN TUJUAN BKC DIATUR OLEH MENTERI

Psl 8; Psl 9

BAB IVPENANGIHAN, PENGEMBALIAN DAN

KADALUWARSA

PENAGIHAN PENGEMBALIAN KADALUWARSA

PEJABAT BEA DAN CUKAI:

1. UTANG CUKAI

2. KEKURANGAN CUKAI

3. DENDA ADMINISTRASI

HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SETELAH TANGGAL DITERIMANYA

HAK MENDAHULU:

1. ATAS SEGALA TAGIHAN TERHADAP HARTA YANG BERUTANG

2. TIDAK BERLAKU

A. BIAYA PERKARA SUATU PENGHUKUMAN

B. BIAYA MENYELAMATKAN BARANG

C. BIAYA PERKARA PELELANGAN DAN PENYELESAIAN WARISAN

3. HILANG SETELAH 2 TH SEJAK SURAT TAGIHAN KECUALI DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT ADA

4. BILA DIBERI PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM 2 TH DITAMBAH WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN

DALAM HAL INI:

A. KELEBIHAN KARENA SALAH HITUNG

B. BKC DIEKSPOR

C. BKC DIMASUKKAN KE PABRIK UNTUK DIMUSNAHKAN/DIOLAH KEMBALI

D. MENDAPAT PEMBEBASAN

E. PITA CUKAI YANG DIKEMBALIKAN

F. AKIBAT PUTUSAN LEMBAGA BANDING

WAKTU:

SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SEJAK DITETAPKANNYA KELEBIHAN PEMBAYARAN

MELEBIHI WAKTU:

PEMERINTAH MEMBERIKAN BUNGA 2% PER BULAN

TATACARA PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN DIATUR MENTERI

1. HAK MENAGIH UTANG KEDALUWARSA SETELAH 10 TH SEJAK TIMBULNYA KEWAJIBAN MEMBAYAR

2. MASA KADALUWARSA TIDAK PERHITUNGAN DALAM HAL ADA PENGAKUAN UTANG

- PEMBAYARAN >30 HARI BUNGA 2%/BLN, MAX 24 BLN

- DIRJEN IZIN MENGANGSUR TAGIHAN MAX. 12 BLN

Psl 10 ; Psl 11; Psl 12 dan Psl 13

DALAM MENJALANKAN

USAHA

BAB VPERIZINAN

BAB VPERIZINAN

IZIN

IZIN BERAKHIR

AKIBAT IZIN DICABUT

SANKSI TANPA IZIN

- PENGUSAHA PABRIK- PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN- PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN

ECERAN BKC TERTENTU- IMPORTIR- PENYALUR

BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

YANG MEWAKILI

ORANGNYA MENINGGAL

1. DICABUT (PSL 14 AYAT (4) HURUF A-H)2. DIBEKUKAN PSL 14 (3a)

BKC DILUNASI,JIKA > 30 HARI TDK DILUNASI BKC DIMUSNAHKAN

YANG MERUGIKAN NEGARA PIDANA PENJARA MIN 1 THN, MAX 5TH DAN/ATAU

DENDA minimal 2x dan Max 10 X NC

YANG TIDAK MERUGIKAN NEGARAMIN. Rp. 20 JUTA - MAX. 200 JUTA

TOLERANSI IZIN IZIN UMUM

ORANG PRIBADI/BADAN

BUKUM

Psl 14 ; Psl 15

A. Tdk Membukukan Denda Sebesar Rp. 50 Juta.

B. Tdk Mencatat Denda Rp.10 Jt

BAB VIBAB VI

PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN PENCACAHAN

PASAL 16 s.d. 23

BAGIAN PERTAMA PEMBUKUAN

PABRIK

TEMPATPENYIMPANAN

IMPORTIR

PENYALUR

PEMBUKUANBERISI : HARTA,

UTANG, MODAL DAN

BIAYA

LAPORANKEUANGAN

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN ADALAH PENGUSAHA-PENGUSAHA YANG BERSKALA KECIL(NON

PKP).HANYA DIWAJIB MELAKUKAN : PENCATATANA. PEMASUKAN, PRODUKSI DAN

PENGEMBALIANB. PENERIMAAN, PEMAKAIAN DAN

PENGEMBALIAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYATIDAK MENCATAT SESUAI (SAI) DENDA Rp.25 JUTA

.

Berisi Catatan

Harta, Kewajiban, Modal,

Pendapatan, Biaya Dan Arus Masuk Keluarnya BKC

PEMBUKUANPEMBUKUAN

PABRIK

TEMPATPENYIMPANAN

IMPORTIR

PENYALUR

T.P.E.

PENGUSAHAPENGUSAHA

DISIMPAN : 10 TH

Pasal 16.A.

DIBUAT DI PABRIK

BUKU REKENING BKC(DIBUAT OLEH PJBT BC)

BUKU REKENING BKC(DIBUAT OLEH PJBT BC)

DIBERITAHUKAN KEPADA KANTOR YG

MENGAWASI

BILA TIDAK MEMBERITAHUKAN

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 2X NILAI CUKAI BKC YANG TIDAK

DIBERITAHUKAN (PASAL 16 AYAT (4))

BILA PENGELUARAN TIDAK DIBERITAHUKAN/TIDAK DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI:A. TIDAK MERUGIKAN

NEGARA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG DIKELUARKAN

B. MERUGIKAN NEGARA SANKSI PIDANA 1 S/D 5 TAHUN DENDA MAX 10X MIN. 2X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR (PASAL 52)

C. BILA PEMASUKAN TIDAK DILAPORKAN DENDA MIN. Rp. 10 JUTA MAX. Rp. 50 JUTA

DIBERITAHUKAN DAN DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI

BKC TERTENTU

BUKU REKENING BKC

DIATUR LEBIH LANJUT OLEH

MENTERI

DIMASUKKAN/DIKELUARKAN

DARI PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN

DITUTUP :1. SETIAP AKHIR

TAHUN TAKWIM2. SETELAH

PENCACAHAN3. ATAS

PERMINTAAN PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN

BKC

BUKU REKEINING KREDIT

PENGUSAHAPABRIK

MEMESAN PITACUKAI

IMPORTIR

BUKU REKENING

KREDIT

MENDAPATPENUNDAAN

PEMBAYARAN CUKAIMAKSIMUM 3 BULAN

PASAL 7A AYAT 2 DAN 3

BAGIAN KEDUA

PENCACAHAN (1)

PABRIK

TEMPAT PENYIMPANAN

SAMA/SESUAI

LEBIH KECIL

LEBIH BESAR

SALDOBUKU

REKENINGBKC

BKCTERTENTU

DICACAH

KEKURANGAN

TIDAK DIBERIPOTONGAN

HASIL PENCACAHAN

SAMA & LEBIHBESAR

LEBIH KECILDIBERIKANPOTONGANMAX. 10%

BAGIAN KEDUA

PENCACAHAN (2)

KEKURANGAN KELONGGARAN3 X POTONGAN

TIDAK LEBIH BAYAR CUKAI

SANKSI ADMINISTRASIDENDA MAX. 10X NILAICUKAI, MIN. 2X NILAI

CUKAI DARI BKC YANGKURANG

KELEBIHANKELONGGARAN1% SALDO BUKU

TIDAK KENA SANKSIADMINISTRASI

SANKSI ADMINISTRASIDENDA MAX. 10X NILAI

CUKAI, MIN 2X NILAICUKAI DARI BKC YANG

LEBIH

MELEBIHI

TIDAK MELEBIHI

MELEBIHI

BAB VII

PENIMBUNANPASAL 24

PRODUKDALAMNEGERI

BARANGKENA CUKAI

BELUM DILUNASICUKAINYA

DAPATDITIMBUN

IMPOR

TEMPAT PENIMBUNANSEMENTARA

TEMPAT PENIMBUNANBERIKAT

PABRIK SEBAGAIBAHAN

BAKU/PENOLONG

BAB VIII

PEMASUKAN, PENGELUARAN,PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN

BAGIAN 1 BAGIAN 2

PEMASUKANDAN

PENGELUARAN

PENGANGKUTANDAN

PERDAGANGAN

PASAL 25, 26, 27, 28

- Pemasukan Bkc Yang Terutang Cukai Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan

- Pengeluaran Bkc Yang Terutang Cukai Dibebaskan Maupun Yang Telah Dilunasi Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

1. Wajib Diberitahukan Kepada Kepala Kantor

2. Dilindungi Dengan Dokumen Cukai3. Dapat Dilakukan Dibawah Pengawasan

Pegawai Bea Dan Cukai

A..Tidak Memberitahukan/Tidak Dilindungi Dokumen Cukai Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 2x Nilai Cukai Dari Bkc Yang Dikeluarkan Atau Min. Rp. 10 Juta Max. Rp. 50 Juta

B. Yang Mengelakkan Pemb.Cukai, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Max. 5 Thn Min. 2 Thn Dan Pid.Denda Min. 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA Dibayar(psl.52)

KEADAAN DARURAT

PEMINDAHAN BKC YANG TERUTANG CUKAI

1. TANPA DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI

2. SEGERA DILAPORKAN KEPADA KEPALA KANTOR

TIDAK MELAPORKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX.RP.10.JT,- MIN. Rp. 1 JT,-

BKC YANG DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI, HANYA BOLEH :- DITAWARKAN - DISERAHKAN- DISEDIAKAN UNTUK DIJUALSETELAH DIKEMAS DALAM KEMASAN PENJUALAN ECERAN DAN DILEKATI PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN.JIKA DILEKATI PITA CUKAI YG TDK SESUAI YG MENEBABKAN KURANG BAYAR CUKAI DENDA 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA DILUNASI( SEPANJANG PITA CUKAINYA SENDIRI), JIKA PITA CUKAI MILIK PENGUSAHA LAIN SANKSI PIDANA PSL.58.

PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN

BKC YANG TELAH DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI YANG BERADA :- DALAM TEMPAT PENJUALAN ECERAN- DALAM TEMPAT LAIN YANG KEGIATANNYA MENJUAL SECARA ECERANDIANGGAP DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL

SANKSI PIDANA BAGI YANG MELANGGAR PALING SINGKAT 1 THN, PALING LAMA 5 THN, DAN/ATAU DENDA MIN. 2X NC, MAX. 10X NC (PASAL 54)

PENGANGKUTAN PERDAGANGANBKC YANG TERUTANG CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI

PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. 10X NC MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

BKC TERTENTU YANG TELAH DILUNASI CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI

PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. Rp. 5.000.000,00 MIN. 500.000,00

BAB IXLARANGAN

PASAL 30 S/D 32

PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN

MENGHASILKAN BARANG SELAIN SURAT IZIN KECUALI :

- PRODUKSI TERPADU

- ADA NYA PEMISAHAN YANG JELAS BKC DAN NON BKCMELANGGAR CABUT

IZIN SESUAI PASAL 14 AYAT (4) HURUF H.

- MENYIMPAN BKC YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA.

- JIKA MELANGGAR DIANGGAP BLM BAYAR CUKAI.

MENYIMPAN BRG SELAIN YG DITETAPKAN DLM SURAT IZIN, SNKSI DENDA MIN.Rp.5 JT MAXRp.50.JT.

- MENYMPAN BARANG SELAIN BKC YANG ADA DALAM SURAT IZIN

SANKSI ADM MAX. Rp. 50 JUTA MIN. Rp. 5 JUTA.

- - PABRIK TEMPAT USAHA IMPORTIR- TEMPAT

PENJUALAN ECERAN PENYALUR

MENYIMPAN/MENYEDIAKAN PITA CUKAI BEKAS ATAU PENGEMAS BEKAS DENGAN PITA CUKAI MASIH UTUH

SANKSI ADMINISTARASI MAX. 10 X NILAI CUKAI, MIN 2 X NILAI CUKAI

KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI PASAL 33 S/D 40

BAGAIN : UMUM

MENGHENTIKAN

MEMERIKSA

MENEGAH

MENYEGEL

MENEGAH SARANA MENGANGKUT

DAPAT DILENGKAPI SENJATA API

MINTA BANTUAN KEPOLISIAN RI, TNI DAN INSTANSI LAINYA

BKC

MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERUPA TDK MELAYANI PEMESANAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA

AUDIT DI BDG CUKAI

KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI (LANJUTAN )

BAGIAN : II PEMERIKSAAN :

MEMERIKSA :

A. PABRIK

B. BANGUNAN

C. TEMPAT USAHA PENYALUR

D. BKC YANG ADA /TERKAIT A,B,C

E. MEMINTA CATATAN SEDIAAN BRG, DOK-CUK, DOK KAP CUK, YANG DI WAJIBKAN

F. MENGAMBIL CONTOH

G. MENGHALANGI PJBT BC DENDA MIN : Rp. 10 JUTAMAX : Rp. 100 JUTA

DIREKTUR JENDERAL BC DAPAT; MEMBETULKAN SURAT TAGIHAN/SURAT KEBERATAN ATAU MENGURANGI /MENGHAPUS DENDA.

TDK MENYEDIAKAN TENAGA, PERALATAN, MENYERAHKAN BUKUCATATAN DAN DOKUMEN DENDA ; MIN. RP.25 JUTA

MAX. RP.250 JUTA

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATANPASAL 41 S/D 43.C.

KEBERATAN

ATAS PENETAPAN PAJAK BC DALAM PENEGAKAN UU CUKAI YANG MENGAKIBAUTKAN KEKURANGAN CUKAI DAN ATAU DENDA.

DIAJUKAN KEPDA DIRJEN BEA DAN CUKAI SECARA TERTULIS

PERSYATAN : - MENARUH JAMINAN SEBESAR KEK CUK/SA.- JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA ST

PUTUSAN DITERIMA : JAMINAN DIKEMBALIKAN, JIKA JAMINAN TUNAI MELEBIHI 60 HARI DIBERIKAN BUNGA 2 % PER BULAN SELAMA-LAMANYA 24 BULAN.

PUTUSAN DITOLAK, JAMINAN DICAIRKAN ( UTK MEMBAYAR CUKAI DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI)

BANDING DAN GUGATAN

- ATAS PENOLAKAN DIRJEN BEA DAN

CUKAI - PENCABUTAN IZIN BUKAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI

DITUJUKAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK (UU. No. 14/2002)GUGATAN : ATAS PENCABUTAN IZIN

KE PENGDL.PJK. MAX : 60 H. SEJAK PUTUSAN DJBC

KETENTUAN PIDANA

PASAL 50 S/D 59

9 PASAL

- PIDANA PENJARA & PIDANA

DENDA- PIDANA KURUNGAN

KADALUARSA SETELAH 10 TAHUN

TUTUTAN PIDANA DIJATUHKAN KEPADA

MEREKA YANG MEMBERI PERINTAH

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

DAN/ATAU

TINDAK PIDANA

SANKSI PIDANA

TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM

THD BADAN HUKUM TERSEBUT

PIDANA YANG DITUJUKAN SENANTIASA BERUPA DENDA Rp. 300 JUTA JIKA

DIANCAM PIDANA PENJARA

BKC YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA

BARANG-BARANG LAINYA

PENUNTUTAN

BAB XIII

PENYIDIKANPASAL 63 DAN 64

DASAR : KUHAPPPNSDJBC

MENYAMPAIKANHASIL PENYIDIKAN

WEWENANG :1. Menerima Laporan/Keterangan2. Memanggil Orang 3. Penangkapan/Penahanan4. Memotret/Merekam5. Memeriksa Catatan6. Mengambil Sidik Jari7. Geledah Rumah, Pakaian, Badan8. Geledah Alat Pengangkut 9. Menyita 10.Memberi Tanda11.Mendatangkan Tenaga Ahli12.Menyuruh Berhenti 13.Menghentikan Penyidikan 14.Melakukan Tindakan Yang Lain Yang Perlu

PENUNTUT UMUM

PASAL 63 (3)

PENYIDIKAN (PPNS) DJBC MEMBERITAHUKAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN MENYAMPAIKAN KE PENUNTUT UMUMSESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PASAL 63 (2)HURUF M

DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PENYIDIK POLISI NEGARA R.I. DAN PENUNTUT UMUM

1. UU. NO. 11/1995

2. PP. NO. 55/19995

3. KEP NO. 29/KMK05/1997

4. KEP NO. 57/BC/1997

PENYIDIK TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

UNTUK KEPENTINGAN NEGARA

OLEH JAKSA AGUNG ATAS USUL MENKEU

SETELAH CUKAI DANSANKSI ADMINISTRASI DILUNASI

BAB XIV

PASAL 65

PASAL 66

- ORANG YANG DIPEKERJAKAN/- DITUNJUK SEBAGAI WAKIL/ - KUASA

TANGGUNG JAWAB

- PENGUSAHA PABRIK

- PENGSH TEMPAT PENYIMPANAN- IMPORTIR- P. TPE- PENYALURAN

PERBEDAAN :

- PELANGGAR TIDAK DIKENAL (TELAH ADA PELANGGARAN)

- PEMILIK TIDAK DIKETAHUI BELUM ADA PELANGGARAN TETAPI PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI

- BKC & BARANG LAIN DARI PELANGGAR TIDAK DIKENAL

- JANGKA WAKTU 14 HARI MENJADI MILIK NEGARA

- BKC PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI

- JANGKA WAKTU 30 HARI

.MENJADI MILIK NEGARA

KETENTUAN LAIN –LAIN (Pasal 65-66)

PERSYARATAN DAN

TATA CARA IMPOR BKC

- KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS/PELABUHAN BEBAS

- LANDAS KONTINEN INDONESIA

- ZEE

PASAL68

- TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

- PENYESUAIAN BESARNYA DENDA

- PENYESUAIAN BESARNYA BUNGA

DIATURDALAM PP

UUKEPABEANAN

MENGACU PADA

DARI

PASAL 67

SIKAP PJBT BC TERIKAT PADA

PEMBINAAN PEGAWAI

KODE ETIK

PELANGGARANKODE ETIK

PEJABAT BC

MENGHITUNG/MENETAPKAN CUKAI SALAH, SEHINGGA MENYEBABKAN BELUMTERPENUHINYA PUNGUTAN NEGARA

DISELESAIKAN OLEH TIM YANG DIBENTUK

MEN-KEU

SANKSIKET YANG BERLAKU

INDIKASI PIDANA

MENKEU MENUNJUK TIM

BUKTI PERMULAAN

- 50% X SA dan/atau Hasil lelang barang

KELOMPOK ORANG /UNIT

KERJA

ORANG PERSEORANGAN

BESARNYA DITETAPKAN

MENTERI

Reward

PREMI

DJBCPENCAPAIAN

KINERJA

BERJASADI BDG CUKAI

ORANG PERSEORANGAN

DIBERI PREMI

DALAM HAL TIDAK DILELANG

Dana Bagi Hasil Cukai

Peraturan Yang Telah Ada Dan Berlaku Sampai Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Uu Cukai

Urusan Yang Belum Selesai, Dipakai Yang Meringankan Kpd Setiap Orang

Peraturan Pelaksanaan Uu Ini Dibuat Paling Lama 1 Tahun Sejak Berlaku Nya Uu No. 39/2007 (Tgl. 15-8-2007).

= ALOKASI PEN. CUKAI HT KPD PROVINSI 2% SBB; * 30 % UNTUK PROVINSI PENGHASIL,

* 40 % UNUTK KAB/PENGHASIL, * 30 % UNTUK KAB/KOTA LAINYA

PERALIHANPASAL II.

LOGOwww.bppk.depkeu.go.id/webbc