kebun cacao pak rahmat

10
1 Kebun Cacao Pak Rahmat Desa Cinta Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara Buah Lebat, Tiada Henti, dan Bebas Penyakit Teknik Budidaya “PsPSP dan menggunakan Pupuk K-Bioboost dari K-Link Untuk berbagi hub kami 1. Rahmat Hp : 081264246244 2. Suparlan hp 08126187575 3. Sopian Ependi Hp, 082304446456

Upload: tuahta-sebayang

Post on 03-Aug-2015

97 views

Category:

Small Business & Entrepreneurship


3 download

TRANSCRIPT

1

Kebun Cacao Pak Rahmat Desa Cinta Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara

Buah Lebat, Tiada Henti, dan Bebas PenyakitTeknik Budidaya “PsPSP dan menggunakan

Pupuk K-Bioboost dari K-Link ”

Kebun Cacao Pak Rahmat Desa Cinta Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara

Buah Lebat, Tiada Henti, dan Bebas PenyakitTeknik Budidaya “PsPSP dan menggunakan

Pupuk K-Bioboost dari K-Link ”

Untuk berbagi hub kami 1. Rahmat Hp : 0812642462442. Suparlan hp 081261875753. Sopian Ependi Hp, 082304446456

Untuk berbagi hub kami 1. Rahmat Hp : 0812642462442. Suparlan hp 081261875753. Sopian Ependi Hp, 082304446456

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. UU4. PERPU5. Peraturan

Pemerintah6. Keputusan

Presiden

7. Instruksi Presiden

8. Peraturan Menteri

9. Instruksi Menteri

10.Peraturan-peraturan Pelaksana Lainnya.

2

HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BERDASARKANKETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1996 JO KETETAPAN MPRS NO.V/MPRS/1973

3

4

APA BEDANYA

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN

PEMERINTAH DESA

5

PEMERINTAH DESA

Adalah : Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

6

1. UUD 1945

2. UU / PERPU

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Paraturan Daerah

7

HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BERDASARKANUU NO. 12 TAHUN 2011TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU / PERPU

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Paraturan Daerah Propinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 8

Adalah : Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9

10