Urgency uu keperawatan

Harif fadhillahPengurus Pusat PP PPNI

Disajikan dalam Trainning Pencerdasan Politik PSIK FK UNDIP Semarang, 24 April 2011

PERKEMBANGAN PROFESI PERAWAT

KEPERAWATAN SEBAGAI PROFESI

KOSEKUENSI

• Pendidikan Perawat pada Pendidikan Tinggi

• Pelayanan Adalah Asuhan/Pelayanan Professional

KARAKTERISTIK PROFESI:• Kelompok pengetahuan landasan praktik• Pelayanan unik kepada masyarakat• Pendidikan yang memenuhi standar• Pengendalian standar praktik & kode etik• Betanggung gugat terhadap praktik• Kematangan professional melalui sosialisasi• Karir seumur hidup & penghasilan utama• Fungsi mandiri & mempunyai kewenangan

Karakteristik Keperawatan Profssional (Schein, 1972)

• Beda dg Amatir : seumur hidup & penghasilan utama

• Mempunyai motivasi yang kuat, pilihan karier profesionalnya

• Memiliki IP yang mantap dan kokoh, keterampilan khusus melalui Pendidikan yang lama

• Mengambil keputusan klinik berdasarkan aplikasi prisip teori.

• Berorientasi pada pelayanan menggunakan keahlian demi kebutuhan klien

Karakteristik Keperawatan Profssional (Schein, 1972)

• Pelayanan berdasar kebutuhan Objetif klien• Lebih mengetahui apa yang baik bagi klien

daripada kliennya sendiri, otonomi dalam pertimbangn tindakan

• Membentuk perkumpulan profesi• Mempunyai kekuatan dan status dalam

bidang kehaliannya yang khusus.• Dlam pelayanan tidak mencari kelien /

advertensi.

CIRI-CIRI PROFESIDahrendrof R,J Royal (1984)

• SELF GOVERNING• SELFREGULATION• SELF DISCIPLINING

Arti & makna keperawatan professional

Klien mendapatkan Yan./Askep – tim keperawatan & berkolaborasi dengan tim profesi terkaitKeputusan keperawatan – berdasarkan pada masalah keperawatan, Ilmu dan teknologi kep, standar praktek / kode etik keperawatanMempertimbangkan hak klien“Clinical Inquiry” – pendekatan yang halusPengembangan model praktek keperawatan.Penilaian kinerja – penilaian mutu/kepuasan klien & keputusan kerja perawat

KeperawatanSbg profesi harus memberi

pelayanan / asuhan professional kpd masyarakat

professional services / care

Praktik Keperawatan dlm Sistem Pelayanan /

Asuhan Keperawatan

Keperawatan

Bagian integral dari : Pemberian Pelayanan

Kesehatan kpd Masyarakat

Memiliki kewenangan – bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Pemberian Pelayanan / Asuhan Keperawatan kpd masyarakat

(Nursing Care Delivery Systems)

Praktik KeperawatanMemberi “bantuan” kpd klien / pasien utk mengatasi masalah keperawatan yg

dihadapi ( nursing problems )

Menggunakan bbg btk intervensi keperawatan

(nursing intervention)

Pelayanan Profesi

Selalu berbasis kompetensi kompetensi professional (professional competence). Mencakup sikap, tingkah

laku profesi, etika profesi, pengetahuan ilmiah dan teknologi professional, serta keterampilan

professional; dipertanggungjawabkan kpd masyarakat.

(professional services)

PENGEMBANGAN PERAWAT DI INDONESIA

BERDASARKAN JENIS :

Keperawatan KlinisKeperawatan Komunitas

PERAWAT KOMUNITAS

14

Menyadari pentingnya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya sebagai realisasi pewujudan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai modal dasar keberhasilan pembangunan bangsa, maka pelbagai langkah terobosan perlu dilakukan

Kompetensi dan ruang gerak perawat tidak lagi terbatas pada intervensi keperawatan, tetapi juga intervensi medis berupa penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan

Perlu mengembangkan perawat komunitas (community nurse) yang ditempatkan di pedesaan

KOMPETENSI PERAWAT KOMUNITAS

15

• Pengembangan perawat komunitas yang dimaksudkan

– tidak hanya memiliki kompetensi keperawatan

– tetapi juga kompetensi tambahan lainnya, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat

• Penanggulangan penyakit menular dan wabah• Penatalaksanaan penyakit rakyat• Pertolongan pertama dan tanggap darurat

KOMPETENSI PELIMPAHAN PERAWAT KOMUNITAS

16

• Untuk hasil pembangunan kesehatan yang optimal, pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat komunitas (skill mixed competences) perlu dilakukan

– Dibanyak negara pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat bukan merupakan hal baru

– Terbukti telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara memuaskan

PERAWAT KLINIK

Pada area Klinis, secara konsep maupun yuridis (UU. No.36 tahun 2009) menegaskan kontribusi Perawat dengan Perawatan dan Ilmu keperawatan dalam upaya Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

PRAKTIK PERAWAT DI KLINIK

• Pemberian asuhan Keperawatan Professional Langsung

• Keahlian memberikan pendidikan pada klien• Kolaborasi yang optimal dg Multidisplin• Menerima Konsultansi pihak lain• Research• Kepemimpinan klinik yang Professional• Pengambilan Keputusan Etik

PERAWAT KLINIK PROFESSIONAL

• Perlu Pengakuan• Kejelasan Kewenangan dan tanggung Jawab

dalam Praktik• Kemandirian sesuai keilmuan• Perlu Sistem Penghargaan• Dalam Kerangka Professional Regulasi

PRAKTIK KEPERAWATAN

KEAHLIANKEWENANGAN

FORMILMATERIIL

KOMPETEN LEGAL/BERIZIN

REGULASI

PENGATURAN KEPERAWATAN

INTERNAL EKSTERNAL

STANDAR PELAYANAN

KODE ETIK

PERMENKESTIDAK

MEMUASKAN

URGENSI UU KEPERAWATAN

MENATA “SISTEM” KEPERAWATAN DI INDONESIA

- Pengakuan- Bentuk Praktik/ Asuhan- Kualifikasi dan kompetansi- Standarisasi

MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING?

1. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan

2. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga perawat yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keperawatan

3. Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan mutu pelayanan keperawatan

4. Mempercepat keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING?

• Hakekad setiap UU adalah mengatur perilaku anggota masyarakat yang akan menjamin berlangsungnya interaksi antar anggota masyarakat secara harmonis dan lancar

• Untuk warga profesi keperawatan, pengaturan perilaku dalam bentuk UU Keperawatan, terutama pada dua interaksi pokok

– Interaksi antara sesama warga keperawatan– Interaksi antara warga keperawatan dengan pihak-pihak lain

diluar keperawatan

MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING?

• 75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan Keperawatan (DEPKES 2005)

• 80 % Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit adalah pelayanan/Asuhan Keperawatan (Gilles, 2000)

• 60 % tenaga Kesehatan adalah Perawat yang tersebar tidak terbatas kondisi geografis

• Survei 2010: Ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kompetensi saat ini yaitu 92,3% : 68,7%

• Survei 2010: mayoritas perawat menyatakan bahwa beban kerja sangat berat karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya perawat (studi kualitatif)

PERMASALAHAN HUKUM Sejak tahun 2005 ada 33 Kasus Penagkapan Perawat yg

sedang manjalani pelayanan di 7 Propinsi yang baru dilaporkan datanya.

Tidak ada perlindungan hukum perawat di Puskesmas karena tidak jelas pengaturan Kewenangan dan metode Pelimpahan Wewenang

Lebih dari 80 % tindakan yang dilakukan oleh Perawat di RS dapat dikatagorikan ilegal karena tidak jelas pengaturannya.

Kontroversi kewajiban Perawat menolong Gawat Darurat (di pidana) disisi lain tidak boleh menyimpan obat

Tidak ada perlindungan perawat dalam melakuakan Pekerjaan di Sarana Kesehatan

PERMASALAHAN HUKUM• (Depkes & WHO :2005): perawat di praktek-praktek

swasta: (1) melakukan diagnosa medis (92.6%); (2) tulis resep (93.1%); (3) memberi pengobatan (97.1%); (4) melakukan pre-natal periksa (70.1%) dan tindakan postnatal

Landasan Filosofis

• Pelayanan Keperawatan adalah bagian Integral dari Pelayanan Kesehatan, karenanya Perawat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan Kesehatan.

• Hampir sebagian besar tindakan atau intervensi keperawatan terhadap manusia adalah melanggar hukum, karenanya perlu ada perlindungan dalam pelaksanaannya.

• Tugas dan Fungsi Perawat dalam yankes yang luas mencakup dimensi : fisik, psikososial, spiritual Manusia, perlu penguatan untuk memfungsikan cakupan agar diterima seutuhnya oleh masyarakat

Landasan Filosofis

• Tugas dan Fungsi Perawat dalam yankes yang luas mencakup dimensi : fisik, psikososial, spiritual Manusia, perlu penguatan untuk memfungsikan cakupan agar diterima seutuhnya oleh masyarakat

• Sifat Keperawatan yang melayani secara Kontinyu (24 jam), sangat dekat dengan Pasien dan

LANDASAN YURIDIS– Amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): “setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Negara menyediakan pengaturan yang kuat untuk menjamin pelayanan Kesehatan masyarakat dengan Professionalitas dan akuntabilitas Perawat.

• UU No 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1),(2),(3),(4). Menerangkan bahwa keperawatan adalah sebuah entitas yang telah diakui secara Yuridis, dalam hal penyembuhan, pemulihan dan pengendalian memerlukan Perawatan yang berdasarkan ilmu Keperawatan, tentu memerlukan pengaturan lebih lanjut secara teknis Profesi dalam bentuk UU keperawatan.

EKSISTENSI KEPERAWAATANUU No.36 tahun 2009 ttg Kesehaatan

31

32

PERAWAT SEBAGAI NAKES (Pasal 1 butir 6 UU No.36/2009)

Landasan Sosiologis

• Perawat adalah jumlah tenaga kesehatan terbesar dari selurh tenaga kesehatan (60%),

• Perkembangan zaman memposisikan perawat saat ini rentan terhadap KRIMINALISASI dalam melaksanakan tugas Profesinya yg dipaksakan oleh kondisi kebijakan kesehatan. Sementara ada kewajiban pelayanan Kesehatan harus diterima masyarakat didaerah-daerah terpencil dan perifer.

Landasan Sosiologis

– Kasus Perawat Misran yang sedang menanti Keputusan MA terkait Kasasi yang diajukan, dalam menempuh Upaya hukum atas putusan PN dan PT yang memvonis 3 bulan kurungan subsider Rp. 2,5 juta dalam kasus memberikan pengobatan pada masyarakat dimana daerah tersebut tidak ada dokter, apoteker dan Apotik, sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Yankes

– 40 % puskesmas di In donesia tidak memiliki dokter seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh Perawat.

Landasan Sosiologis– Fenomena “Ponari” menunjukkan pelayanan

kesehatan yg rasional tidak didapatkan masyarakat karena kekurangan pengetahuan dlm yankes perawat sangat dekat dg masyarakat dapat mengatasi fenomena karena perawat bertanggung jawab juga terhadap peningkatan perilaku sehat masyarakat.

– Pemberdayaan Peran Perawat yg kurang contoh, tidak ada kebijakan peran perawat di puskesmas, sejak tahun 2003 Program PERKESMAS dihapus dari program pokok puskesmas, sehingga perawat sulit melayani masyarakat sesuai dengan fungsi sebenarnya “Asuhan Keperawatan”.Sehingga fungsi-fungsi esensial dalam kesmas seperti Case finding, Home visite tidak terlaksana untuk masyarakat.

Landasan Sosiologis

– saat ini ada Permenkes yg mengatur Prtaktik Perawat terutama didaerah terpencil dan perifer, karena Level Peraturan sebatas keputusan Menteri maka pada kebijakan OTDA Praktik Perawat tidak menjadi acuan (tdk mengikat) menjadi penghambat akses masyarakat mendapat yankes.

Landasan Sosiologis• Globalisasi adalah ancaman serius, dan martabat bangsa

pertaruhannya. Dan Indonesia belum punya sistem “Register nurse (RN)” spt kebanyakan negara di dunia

• Lebih dari 1000 perawat Indoesia bekerja di jepang 50 % nya tidak menjadi perawat tetapi Candidate nurse, 50 % lainnya bahkan menjadi care worker yg sama sekali tidak menggunakan kompetensi perawat dlm pekerjaaanya. (DOWN GRADE)

• Hampir semua perawat di timur tengah dan sebagian eropa bekerja dibawah supervisi perawat negara lain (karena bukan “RN”)

• ASEAN Mutual Recognition Arangement (MRA) on Nursing services. Mengharuskan mempunyai sitem yang sama dengan kompetensi yang direkognisi, saat ini yg belum ada : Indonesia, Laos

Landasan Sosiologis

Landasan TEKNIS kEPERAWATAN• Perawat adalah Profesi, dengan Keilmuan tersendiri

(Body Of Knowladge) perlu mengamalkan Profesi dengan keilmuannya secara OTONOMI

• Kejelasan Kewenagan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan Kesehatan penting untuk totalitas melayani masyarakat

• Perlu pengaturan mekanisme Pendelegasian wewenang, dan sistem Rujukan untuk peningkatan cakupan dan kualitas Pelayanan

• Pelayanan Perawat perlu diakui oleh Masyarakat• Mengangkat CITRA PERAWAT INDONESIA

PROGRES• Usulan Draft sudah ke 21 sejak tahun 1998• Prolegnas 2004-2009 no 160• Sampai dengan 2008 tidak menjadi Prioritas• Aksi 2008 Inisistif DPR Hasil sbb:

– Minimal : eksplisit UU Kep dlam UU Kesehatan– Maksimal: UU keperawatan tahun 2009

• Prolegnas th 2009 No urut 26 Tidak sempat terbahas

• Prolegnas th 2010 No Urut 18 Tidak sempat terbahas

• 11 Oktober 2010 : RDPU RUU Nakes– RUU nekes Prioritas th 2010 menggantikan RUU

Keperawatan– Akan diusulkan oleh pada Sidang Paripurna 12

Oktober 2010• Sidang Paripurna 12 Oktober 2010 : menunda

usulan Baleg : Memasukkan RUU NAKES prioritas tahun 2010 menggantikan RUU Keperawatan

• 14 Desember 2011, dalam sidang paripurna penetapan prolegnas tahun 2011 RUU Keperawtan masuk no. 19

• Informasi akhir KOMISI IX Sepakat membentuk PANJA RUU Keperawatan untuk membahas dalam masa sidang berikutnya.

KONTRA TERHADAP UU keperawatan

• Persoalan EKONOMIS (biaya UU), bila perawat ada UU maka profesi lain akan meminta hal yg sama. Tidak semuaProfesi diperlukan pengaturan dg UU tergantung ;Karakteristik, dan Urgensinya. Sbg perbandingan di hampir semua negara Profesi kesehatan yg diatur dg UU adalah : Dokter, farmasi, Perawat dan/atau Bidan.

• Persoalan Kedudukan Profesi Perawat dlm Pelayanan Kesehatan:– Perawat dlm Pelayanan kesehatan bertanggung jawab sendiri

thd Perannya, beberapa kasus Perdata maupun Pidana pelayanan Kesehatan Perawat menjadi tersangka, bukan dokter penanggung jawab.

– Dg Keilmuan perawat menggunakan metodologi Keperawatan

KONTRA TERHADAP UU keperawatan

• Persoalan Kewenangan Praktik Mandiri– Saat ini ada Permenkes 148/2010 sebagai pengganti PermenKes

1239/2001 tentang PRAKTIK Perawat. Mengilustrasikan bahwa Bangsa ini memerlukan perawat melayani masyarakat dalam Praktik Mandiri, soal kewenangan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kesehatan dan ketersediaan sumber daya. Berbagai metode Pendelegasian dpt dilakuakn : langsung atau atributif dg memperketat persyaratan : SANGAT MENGUNGTUNGKAN MASYARAKAT

– Kewenangan memberikan obat, dalam kurikulum perawat diajarkan dalam batas obat bebas terbatas dan obat bebas maupun obat dalam daftar apotik (DOA)

ANATOMIRUU PRAKTIK KEPERAWATAN

• BAB I : Ketentuan Umum• BAB II : Azas dan Tujuan• BAB III : Lingkup Praktik Keperawatan• BAB IV : Konsil Keperawatan Indonesia• BAB V : Standard Pendidikan Profesi Kep.• BAB VI : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan • BAB VII : Registrasi Praktik Keperawatan• BAB VIII : Penyelenggaraan Praktik Kep.• BAB IX : Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan• BAB X : Ketentuan Peralihan• BAB XI : Ketentuan Penutup

TUJUAN

46

– memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada MASYARAKAT dan PERAWAT.

– Mempertahankan dan meningkatkan mutu

pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

LINGKUP KEPERAWATANPERAN PERAWATPemberi pelayanan

PengelolaPendidikPeneliti

Fungsi PerawatIndependenDependenKolaborasi

PRAKTIK KEPERAWATAN

• Praktik keperawatan diberikan melalui Asuhan keperawatan untuk klien individu, keluarga, masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.

• Asuhan keperawatan dapat dilakukan melalui tindakan keperawatan mandiri dan atau kolaborasi dengan tim kesehatan dan atau dengan sektor terkait lain

KEWENANGAN PERAWAT

• Wewenang perawat sesuai dengan pmk no 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat

• Wewenang perawsat sesuai dengan PMK no 148 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

• Wewenang Perawat dalam rancangan UU Keperawatan

WEWENANG PERAWATWEWENANG PERAWAT

KONSELING KES

PENGKAJIAN TIND.KEP

WEWENANG PERAWAT

DIAGNOSA EVAL.KEP

PERENC.KEP TERAPI KEP

OBSERV.KEP

TIND.MEDISWEWENANG PERAWATWEWENANG PERAWAT

KEWENANGAN PERAWAT1. PRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT I, II, III

MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWTAN

MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEMENTER

2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

KEWENANGAN PERAWAT **

ASUHAN KEPERAWATANpengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatanDAPAT MEMBERI OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS

52

KEWENANGAN PERAWAT

• IMPLEMENTASI KEPERAWATAN• penerapan perencanaan • pelaksanaan tindakankeperawatan

53

pelaksanaan prosedur keperawatan observasi keperawatan pendidikan dan konseling kesehatan

TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEMENTER

AROMATHERAPY MASSAGE REFLEXOLOGY HIPNOTHERAPY SHIATSU BACH FLOWER REMEDIES ALEXANDER TECHNIQUE ACUPUNCTURE * HERBAL MEICINE * DLL

54

PERAWAT DAPAT MELAKUKAN DILUAR KEWENANGAN

• KONDISI GAWAT DARURAT• DIWILAYAH TERSEBUT TIDAK ADA DOKTER• DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PROGRAM

PEMERINTAH

WEWENANG PERAWAT DALAM RUUK

WEWENANG PERAWAT MANDIRI• Melakukan pengkajian klien secara holistik • Menetapkan diagnosis keperawatan • Merencanakan tindakan keperawatan • Melaksanakan tindakan keperawatan • Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan• Melakukan rujukan klien• Menerima konsultasi keperawatan• Melakukan pelayanan keperawatan dan atau kesehatan dirumah • Memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan tugas limpahDalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau

nyawa klien perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan.

Dalam keadaan luar biasa atau bencana, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.

Untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai perawat dengan ketetapan pemerintah daerah setempat.

Kewenangan perawat vokasional dan profesional lebih rinci diatur dalam peraturan konsil.

Konsil Keperawatan IndonesiaSebagai Lembaga Independen

(Nursing Regulatory Authority Body)StrukturFungsiTugas

Kewenangan

KOMITE-KOMITE DALAM KONSIL

•Komite uji kompetensi dan registrasi

•Komite standar pendidikan profesi•Komite praktik keperawatan•Komite disiplin keperawatan

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN

Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia

Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan

Standar pendidikan profesi keperawatan – Pendidikan profesi Ners – Pendidikan profesi Ners Spesialis

KUALIFIKASI PERAWAT

• VOKASIONAL• PROFESSIONAL

– PROFESSIONAL SPESIALIS– KONSULTAN

REGISTRASI PERAWAT Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan

di Indonesia harus memiliki STRP Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:

– PVL/LVN perawat vokasi Terlisensi– NR /RN untuk perawat profesional

• Melalui Uji Kompetensi dan memerlukan Rekomendasi OP

• Masa berlaku 5 tahun

LISENSI• Diberikan oleh Dinkes Kab/Kota• Dalam dua bentuk

– SIPV untuk Perawat Vokasional– SIPP untuk Perawat Profesional/Spesialis

• SIPV di sarana Kesehatan• SIPP di Sarana Kesehatan dan Praktik Mandiri• Vokasi (PVL) dapat memperoleh SIPP : lulus uji

kompetensi RN• Memerlukan Rekomendasi OP

Hal lain yang diatur

• HAK & KEWAJIBAN PERAWAT• PERAWAT ASING• PERLINDUNGAN• PENGHARGAAN