KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Inspektorat Utama dapat

menyelasaikan laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi Triwulan II Tahun

2018.

Badan POM terus melaksanakan program pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari

integritas pimpinan dan pegawai Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsi secara

sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Seiring dengan telah berjalannya pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi.

Monitoring ini diperlukan untuk mengetahuai kemajuan pencapaian maupun kekurangan

dalam implementasi kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sehingga

dapat terus dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi

Triwulan II Tahun 2018 ini masih terdapat kelemahan. Untuk itu koreksi dan saran yang

bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

mendukung penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan bagi para pihak

yang berkepentingan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, Juli 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI…………………………………...…………………………………………… ii

I PENDAHULUAN

A Latar Belakang .………………………………………………………………….... 1

B Dasar Hukum …………………….……………………………………………….. 1

C Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.…...……………………………………….. 2

II ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN

PENGAWASAN

A Road Map Periode 2015 s.d 2019………………………………………………... 3

B Road Map Periode 2015….…………….………………………………………… 4

III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN II TAHUN 2018

A Sosialisasi 5

B Pelaporan 6

C Surat Edaran Gratifikasi 8

D Reviu Terhadap Kebijakan Gratifikasi 9

IV ANALISIS DAN EVALUASI

A Analisis 10

B Kendala 10

C Evaluasi 10

V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan 12

B Saran 12

LAMPIRAN 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di Lingkungan Badan POM,

Badan POM telah melakukan upaya pengendalian Gratifikasi. Upaya pengendalian

gratifikasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah

diubah menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Selain itu, sebagai bentuk

komitmen dari Kepala Badan POM, telah dilakukan penandatanganan pernyataan

komitmen penerapan pengendalian gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Ibu

Kepala Badan POM dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan pada

acara ulang tahun badan POM tanggal 28 Februari 2018 di Balai Kartini Jakarta.

Seiring dengan telah berjalannya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM

maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini diperlukan untuk

mengetahui kemajuan pencapaian maupun kekurangan dalam implementasi atas

kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sehingga bisa terus

dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014.

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM

C. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

1. Tujuan dan Sasaran

Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan pada Triwulan II TA 2018.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi Pengendalian

Gratifikasi di lingkungan Badan POM pada Triwulan II TA 2018 sebagai berikut:

a. Monitoring

Ruang lingkup monitoring kemajuan Pengendalian Gratifikasi atas pelaksanaan

kegiatan yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM

Tahun 2015 s/d 2019. Pada tahun 2018 ditetapkan tiga kegiatan terkait

Pengendalian Gratifikasi antara lain:

a. Sosialisasi Gratifikasi

b. Pelaporan Gratifikasi

c. Surat Edaran Gratifiksi

b. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengendalian

Gratifikasi sebagaimana telah ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Badan

POM Periode 2015 s/d 2019 selama Triwulan II TA 2018.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN

A. Road Map Periode 2015 s.d. 2019

Salah satu Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Untuk mencapai sasaran

tersebut dilakukan melalui beberapa program, salah satunya yaitu penguatan kebijakan sistem pengawasan intern. Meningkatnya

penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan salah satu hasil yang diharapkan atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan salah satu ukuran keberhasilan adalah penanganan/ pengendalian Gratifikasi.

SASARAN REFORMASI

BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN 2015 2016 2017 2018 2019

A. Birokrasi yang bersih dan

Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan

Intergritas birokrasi yang

efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan

sinergis.

3. Peningkatan kualitas

pelaksanaan dan Integrasi antara sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja

4. Peningkatan fairness,

transparasi, dan profesionalisme dalam

pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan

kebijakan

sistem

Pengawasan Intern

Pemerintah

Implementasi

Program anti

KKN

Pengendalian

Gratifikasi

Penyusunan

Perka tentang Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran Gratifikasi

B. Road Map Periode 2018

SASARAN REFORMASI

BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN PROGRAM

HASIL YANG

DIHARAPKAN

UKURAN

KEBERHASILAN 2018

A. Birokrasi yang bersih dan

Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan

Intergritas birokrasi yang efektif

2. Penerapan pengawasan yang

independen, professional dan

sinergis

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan

dan Integrasi antara sistem

akuntabilitas keuangan dan

kinerja

4. Peningkatan fairness, transparasi,

dan profesionalisme dalam

pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan kebijakan

sistem Pengawasan

Intern Pemerintah

Implementasi

Program anti KKN Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran

Gratifikasi

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN II TAHUN 2018

Monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi Badan POM dilakukan terhadap target

kegiatan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana yang terdapat pada Road Map Reformasi

Birokrasi periode 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Pencapaian:

a. Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM untuk lingkungan Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan pada acara Sosialisasi Budaya Integritas dan

Peningkatan Pelayanan Publik di Hotel Grand Inna Samudra Sukabumi tanggal 09

November 2017

b. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money yang dibagikan kepada

beberapa pegawai di lingkungan Badan POM pada saat pelaksanaan Bimbingan

Teknis Pelaporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN.

c. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit kerja di

Badan POM

d. Sosialisasi peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi melalui Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Badan POM yang terdapat pada website Badan POM

(www.pom.go.id)

e. Bimbingan teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Secara Online tanggal 14

Mei 2018.

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan mengundang Direktorat Gratifikasi KPK dan

diikuti oleh seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM melalui video conference.

Di dalam acara tersebut dipaparkan beberapa materi, antara lain:

a) Materi dari Inspektur Utama Badan POM, yang berisi tentang komitmen

pencegahan korupsi di Badan POM, pengendalian gratifikasi dalam upaya

reformasi birokrasi, pembangunan pengendalian kecurangan, dan integrase

pelaporan gratifikasi.

b) Materi dari Direktorat Gratifikasi KPK yaitu tentang pemahanan gratifikasi dan

penjelasan tentang pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK.

f. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik.

Kendala yang dihadapai antara lain:

Keterbatasan anggaran.

Rencana Aksi:

Akan dilaksanakan kampanye anti gratifikasi melalui media sosial Badan POM antara

lain twitter, instagram, dan facebook.

B. Pelaporan

Pelaporan pengendalian gratifikasi Triwulan II Tahun 2018:

Dari 61 Unit Kerja di lingkungan Badan POM, sebanyak 18 (29,51 %) unit kerja telah

menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Triwulan II Tahun 2018

sedangkan unit kerja yang belum menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi

sebanyak 43 (70,49%) unit kerja. Dari sebanyak 18 unit kerja yang telah menyampaikan

laporan, sebanyak 11 unit kerja menyampaikan laporan nihil dan 7 unit kerja

menyampaikan adanya pelaporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja No. Nama

Penerima

Uraian

Penerimaan/

Penolakan

Harga/Nilai/

Nominal

Tempat dan

Tanggal

Penerimaan

Keterangan

Inspektorat

II

1. Nunik Ekawaty 12 pieces tea set Rp125.000 Jakarta, 29

Maret 2018

Penerimaan

gratifikasi

2. Dhika Yoga

Saputra

ATK Rp202.000 Jakarta, 22

Maret 2018

Penerimaan

gratifikasi

3. Wikan Yogi

Pratomo

Makanan Rp100.000 Semarang, 13

April 2018

Penolakan

Gratifikasi

4. Moh Nur

Herman Syah

Ajakan Makan

Malam

- Sofifi, 20 April

2018

Penolakan

Gratifikasi

5. Dedi Gunawan Makanan Rp125.000 Semarang, 13

April 2018

Penolakan

Gratifikasi

6. Farizka Dhian

Widyartanti

Makanan Rp100.000 Semarang, 13

April 2018

Penolakan

Gratifikasi

7. Istiqomah Makanan Rp120.000 Semarang, 13

April 2018

Penolakan

Gratifikasi

8. Dhika Yoga

Saputra

ATK Rp104.000 Jakarta, 24

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

9. Dhika Yoga

Saputra

ATK Rp123.000 Jakarta, 16 Mei

2018

Penerimaan

gratifikasi

Biro Umum

dan SDM

1. Muhamad

Harun Alrasyid

Refund/Cashback Rp4.220.000 Jakarta, 11 Mei

2018

Penolakan

gratifikasi

Unit Kerja No. Nama

Penerima

Uraian

Penerimaan/

Penolakan

Harga/Nilai/

Nominal

Tempat dan

Tanggal

Penerimaan

Keterangan

Direktorat

Pengawasan

Kosmetik

1. Irwan, S.Si,

Apt, MKM

Makanan Rp300.000 Jakarta, 8 Juni

2018

Penerimaan

gratifikasi

Pusat Data

dan

Informasi

Obat dan

Makanan

1. Abdurrohman

Indra Jaya

Sukma

Tas tenteng berisi

payung lipat

Rp200.000 Purwakarta, 5

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

BPOM

Batam

1. Yosef Dwi

Irwan Prakasa

Parcel makanan Rp500.000 Batam, 8 Juni

2018

Penerimaan

gratifikasi

BPOM

Padang

1. Drs. M.

Suhendri, Apt,

M.Farm

Parcel makanan Rp500.000 Padang, 8 Juni

2018

Penerimaan

gratifikasi

2. Dra. Meilifa Rp200.000 Padang, 25

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

3. Bambang

Hermanto

Fisheye lens Rp300.000 Padang, 3 Mei

2018

Penerimaan

gratifikasi

4. Fitra Yelli

BPOM

Mamuju

1. Netty

Nurmuliawaty

Narasumber Rp5.240.000 Mamuju

Tengah, 24-25

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

2. Netty

Nurmuliawaty

Narasumber Rp1.700.000 Mamuju, 11

Mei 2018

Penerimaan

gratifikasi 3. Bahria, S.Si Narasumber Rp5.240.000 Mamuju

Tengah, 24-25

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

4. Burham

Sidobejo, SH,

MH

Narasumber Rp1.700.000 Mamuju, 12

April 2018

Penerimaan

gratifikasi

Adapun checklist pelaporan gratifikasi triwulan II Tahun 2018 tercantum pada lampiran

1.

Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi selama Triwulan II Tahun 2018

Pada triwulan II tahun 2018 terdapat total 13 laporan penerimaan dan penolakan

gratifikasi yang diterima oleh UPG Badan POM (Lampiran 2). Terhadap seluruh laporan

tersebut telah dilaporkan oleh UPG Badan POM melalui aplikasi GOL. Sehingga total

laporan penerimaan dan penolakan tahun 2018 sebanyak 18 laporan. Adapun rincian

laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi triwulan II tahun 2018 sebagai berikut:

a. Laporan penerimaan gratifikasi

Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan II tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh)

laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp1.554.000. Dari seluruh laporan

tersebut telah dilakukan verifikasi oleh UPG dengan hasil sebagai berikut:

a) Sebanyak 4 (empat) laporan dikelola untuk kepentingan Instansi/Unit Kerja

b) Sebanyak 2 (dua) laporan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

c) Sebanyak 1 (satu) laporan diteruskan kepada KPK

b. Laporan penolakan gratifikasi

Pada triwulan II tahun 2018, terdapat 6 (enam) laporan penolakan gratifikasi dengan

total nilai gratifikasi sebesar Rp4.665.000. Sebanyak 5 (lima) laporan penolakan

gratifikasi dikelola oleh UPG Pusat Badan POM dan sebanyak 1 (satu) laporan

penolakan yang diteruskan kepada KPK.

Kendala yang dihadapi antara lain:

a. Pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi belum merata kepada seluruh

pegawai di lingkungan Badan POM.

b. Kurangnya budaya melaporkan gratifikasi.

Rencana Aksi:

a. Implementasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi online pada seluruh unit kerja di

Badan POM.

b. Sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan.

C. Surat Edaran Gratifikasi

Pencapaian:

a. Surat Permohonan Penyampaian Laporan Pengendalian Gratifikasi Unit Kerja No.B-

TU.05.72.04.18.0775 tanggal 17 April 2018 yang dikirimkan kepada seluruh Unit

Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia

b. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

c. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang

Larangan menerima gratifikasi (Lampiran 3).

Surat Edaran tersebut dibuat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018

yang berisi imbauan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk:

a) melaksanakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM

b) menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan kode etik,

dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak

wajar/tidak patut

c) Apabila Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dalam keadaan tertentu terpaksa

menerima gratifikasi maka wajib melaporkan

d) Dilarang menggunakan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk

kepentingan pribadi pegawai.

Rencana Aksi:

a) Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

b) Menerbitkan Surat Edaran dalam rangka Hari Raya

D. Reviu Terhadap Kebijakan Gratifikasi

Berkenaan dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan POM sebagaimana

diamanahkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, ketentuan tentang struktur Unit Pengendali

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM perlu disesuaikan. Menindaklanjuti hal tersebut,

dilakukan pengusulan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan

POM yaitu terdapat 1 (satu) pasal yang direvisi, yakni pada Pasal 16, ayat (1), ayat (4), dan

ayat (5) yang berisi tentang struktur UPG yang masih mengacu pada Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK) lama.

Selain itu, telah dibuat rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pembentukan

Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Kepala

Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis

Keberhasilan implementasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM sangat

ditentukan oleh kesadaran setiap pegawai bahwa pegawai adalah pelayan masyarakat dan

segala penerimaan gratifikasi terkait yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan

dengan kewajiban dan tugasnya harus ditolak dan dilaporkan kepada Unit Pengendali

Gratifikasi. Kesadaran pegawai akan tumbuh ketika pemahaman seluruh pegawai terhadap

pentingnya pengendalian gratikasi sudah ada. Meskipun sosialisasi terkait kebijakan

Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan namun internalisasi berkelanjutan harus tetap

dijalankan. Dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dan akan terus dilaksanakan,

diharapkan pemahaman para pegawai di Lingkungan Badan POM mengenai kewajiban

menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi akan meningkat. Diharapkan dimasa

mendatang akan semakin banyak pegawai yang berani menolak dan melaporkan adanya

penerimaan atau penolakan gratifikasi.

B. Kendala

Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada Badan POM. Dengan berbagai program dan kegiatan yang

dilaksanakan diharapkan terwujud Badan POM yang anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun demikian masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaanya yaitu pemahaman

dan kesadaran pegawai di Lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak dan

melaporkan setiap pemberian gratifikasi masih belum merata. Selain itu, kesadaran UPG

unit untuk melakukan pelaporan rekapitulasi Gratifikasi setiap triwulan juga kurang.

C. Evaluasi

a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu kunci dalam pencegahan

terjadinya gratifikasi. Pada Triwulan II Tahun 2018 kegiatan sosialisasi dilaksanakan

melalui pelaksaan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara online

tanggal 14 Mei 2018 yang diikuti oleh seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM

melalui video conference.

b. Dari 61 Unit Kerja di lingkungan Badan POM, sebanyak 17 (27,87 %) Unit Kerja telah

menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Triwulan II Tahun 2018

sedangkan unit kerja yang belum menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi

sebanyak 44 (72,13%) Unit Kerja.

c. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM disesuaikan dengan struktur organisasi Badan POM sebagaimana

diamanahkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengendalian Gratifikasi dilakukan secara simultan sebagai upaya implementasi penerapan

anti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan POM. Dengan mulai

meningkatnya pegawai Badan POM yang berani menolak dan melaporkan adanya

gratifikasi kepada UPG menunjukkan bahwa segala upaya Pengendalian Gratifikasi yang

telah dilaksanakan mengalami progress yang cukup baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan terkini dan

kebutuhan akan teknologi. Dengan disertai dukungan dari seluruh pihak yang terkait,

diharapkan pada masa yang akan datang, secara bertahap menuju zero tolerance approach

dalam pencegahan dan pemberantasan segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisi serta

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Badan POM.

B. Saran

- Penggunaan media sosial sebagai bentuk sosialiasi sekaligus kampanye anti gratifikasi

di Lingkungan Badan POM baik kepada seluruh pegawai maupun stakeholder Badan

POM.

- Perlu materi terkait Pengendalian Gratifikasi pada setiap agenda pertemuan yang

bersifat nasional maupun koordinatif sebagai upaya internalisasi kepada seluruh

pegawai di lingkungan Badan POM.

Lampiran 2

Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2018

No. Tanggal

Pelaporan

Unit Jenis

Pelaporan

Uraian

Penerimaan/Penolakan

Nilai Tindak Lanjut

1. 3 April 2018 Inspektorat Penerimaan 12 pieces tea set Rp125.000 Diproses Instansi -

Dikelola atau

digunakan untuk

kepentingan

Instansi/Unit Kerja

2. 9 April 2018 Inspektorat Penerimaan 1. Buku note kecil 10

buah

2. Bolpoin stabilo 1 pak

3. Clear holder 2 buah

4. Buku Binder 2 buah

Rp202.000 Diproses Instansi -

Dikelola atau

digunakan untuk

kepentingan

Instansi/Unit Kerja

3. 13 April 2018 Pusat

Informasi

Data dan

Informasi

Penerimaan Tas tenteng yang berisi

payung lipat kecil dan tas

kecil

Rp200.000 Diproses ke KPK –

Belum ada feedback

dari KPK

4. 23 April 2018 Inspektorat Penolakan Lumpia Rp100.000 --

5. 23 April 2018 Inspektorat Penolakan Ajakan makan malam -- --

6. 25 April 2018 Inspektorat Penolakan Satu bungkus lumpia

Semarang

Rp125.000 --

7. 25 April 2018 Inspektorat Penolakan Satu kardus lumpia Rp100.000 --

8. 25 April 2018 Inspektorat Penolakan Satu box lumpia Rp120.000 --

9. 11 Mei 2018 Biro Umum

dan SDM

Penolakan Refund/cashback Rp4.220.000 Diproses KPK –

Belum ada feedback

dari KPK

10. 14 Mei 2018 Inspektorat Penerimaan Map clear holder 4 buah Rp104.000 Diproses Instansi -

Dikelola atau

digunakan untuk

kepentingan

Instansi/Unit Kerja

No. Tanggal

Pelaporan

Unit Jenis

Pelaporan

Uraian

Penerimaan/Penolakan

Nilai Tindak Lanjut

11. 31 Mei 2018 Inspektorat Penerimaan Bantex CD Pocket 3

Daiichi Clear Sleeves 11

Rp123.000 Diproses Instansi -

Dikelola atau

digunakan untuk

kepentingan

Instansi/Unit Kerja

12. 11 Juni 2018 Balai POM di

Batam

Penerimaan

(terkait hari

raya)

Aneka makanan ringan

(parcel)

Rp500.000 Diproses Instansi –

Diserahkan kepada

pihak yang

membutuhkan

13. 13 Juni 2018 Direktorat

Pengawasan

Kosmetik

Penerimaan

(terkait hari

raya)

Bingkisan makanan

mudah rusak

Rp300.000 Diproses Instansi –

Diserahkan kepada

pihak yang

membutuhkan

Total Nilai Gratifikasi yang Dilaporkan Rp6.219.000

Lampiran 1

Checklist Pelaporan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2018

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Triwulan II (April s.d. Desember 2018

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

1 Inspektorat 1 √

2 Inspektorat 2 √ Terdapat laporan

penerimaan dan

penolakan gratifikasi

3 Biro Perencanaan dan Keuangan √

4 Biro Hukum dan Organisasi √

5 Biro Kerja Sama √

6 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ Terdapat laporan

penolakan gratifikasi

7 Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis

Pimpinan

√

8 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif

√

9 Direktorat Registrasi Obat √

10 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

11 Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

12 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif

√

13 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan, dan Kosmetik

√

14 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan, dan Kosmetik

√

15 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan

√

16 Direktorat Pengawasan Kosmetik √ Terdapat laporan

penerimaan gratifikasi

17 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan √

18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan √

19 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah

dan Sedang

√

20 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi

dan Teknologi Baru

√

21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha √ Laporan NIHIL

22 Direktorat Pengamanan √

23 Direktorat Intelejen Obat dan Makanan √

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Triwulan II (April s.d. Desember 2018

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

24 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan √

25 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan √ Terdapat pelaporan

penerimaan gratifikasi

26 Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan

Makanan

√

27 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional

√

28 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan √

29 Balai Besar POM di Banda Aceh √

30 Balai Besar POM di Medan √ Laporan NIHIL

31 Balai Besar POM di Pekanbaru √

32 Balai Besar POM di Padang √ Terdapat laporan

penerimaan gratifikasi

33 Balai POM di Jambi √ Laporan NIHIL

34 Balai Besar POM di Palembang √

35 Balai POM di Bengkulu √ Laporan NIHIL

36 Balai Besar POM di Bandar Lampung √ Laporan NIHIL

37 Balai POM di Batam √ Terdapat pelaporan

penerimaan gratifikasi 38 Balai POM di Pangkalpinang √

39 Balai POM di Serang √

40 Balai Besar POM di Jakarta √

41 Balai Besar POM di Bandung √

42 Balai Besar POM di Semarang √

43 Balai Besar POM di Yogyakarta √ Laporan NIHIL

44 Balai Besar POM di Surabaya √ Laporan NIHIL

45 Balai Besar POM di Denpasar √

46 Balai Besar POM di Mataram √ Laporan NIHIL

47 Balai POM di Kupang √

48 Balai Besar POM di Pontianak √

49 Balai POM di Palangkaraya √

50 Balai Besar POM di Banjarmasin √

51 Balai Besar POM di Samarinda √ Laporan NIHIL

52 Balai POM di Kendari √

53 Balai Besar POM di Makassar √

54 Balai POM di Palu √ Laporan NIHIL

55 Balai Besar POM di Manado √

56 Balai POM di Gorontalo √

57 Balai POM di Ambon √

58 Balai Besar POM di Jayapura √

59 Balai POM di Manokwari √ Laporan NIHIL

60 Balai POM di Sofifi √

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Triwulan II (April s.d. Desember 2018

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

61 Balai POM di Mamuju √ Terdapat pelaporan

penerimaan gratifikasi