kata pengantar - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan... · berkepentingan...

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,

karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Inspektorat Utama Badan POM

dalam melakukan pengawasan intern, dalam hal ini monitoring dan evaluasi terhadap

penanganan benturan kepentingan dapat diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk

Laporan Monitoring Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan POM diperlukan suatu kondisi yang terbebas

dari adanya benturan kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bebas dari korupsi. Badan POM menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas

terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di

Badan POM. Oleh sebab itu Badan POM telah memiliki kebijakan terkait benturan

kepentingan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 Tahun

2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Badan POM.

Inspektorat Utama Badan POM senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan. Perbaikan secara terus-

menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan penanganan benturan

kepentingan telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan

POM yang lebih baik.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Januari 2019

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektur II,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan POM merupakan unsur pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab

kepada Presiden, yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lepas

dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal.

Terkait dengan interaksi tersebut di atas seringkali terjadi benturan kepentingan dalam

diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan

pribadi mempengaruhi profesionalitas seorang pegawai dalam mengemban tugasnya.

Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan

baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi serta interaksi antara pegawai atau pejabat Badan POM dengan para

pemangku kepentingan.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan

penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyadari pentingnya

menerapkan strategi penanganan adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi

maupun Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan

adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta

tata kelola pemerintahan yang baik dengan didasari etika hubungan interaksi yang

baik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun dalam berinteraksi

dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Badan POM telah menetapkan Peraturan

Kepala Badan POM nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dipadukan

dengan nilai-nilai organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kesungguhan dan konsistensi penanganan benturan kepentingan akan memperkuat

tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan

prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta

keadilan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM

4. Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9

September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di

Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM

5. Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.05.1.6.10.16.3695 tanggal 31

Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM

Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

a. Menyediakan laporan tentang pelaksanaan dan pemantauan penanganan

benturan kepentingan di Badan POM;

b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;

c. Menegakkan integritas; dan

d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II

ROADMAP DAN KEBIJAKAN

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Roadmap 2015-2019

Badan POM telah memiliki roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang berfungsi

untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Badan POM. Secara umum, road map Reformasi Birokrasi Badan POM

dikelompokkan menjadi 9 program, salah satunya adalah penguatan kebijakan sistem

pengawasan intern Pemerintah. Salah satu ukuran keberhasilan dari program tersebut

adalah pengaturan konflik kepentingan. Berikut road map lengkap untuk program

tersebut:

Area

Perubahan

Program Hasil yang

Diharapkan

Ukuran

Keberhasilan

Kegiatan

2015 2016 2017 2018 2019

Pengawasan Penguatan

kebijakan

sistem

pengawasan

intern

Pemerintah

Implementasi

program anti

KKN

Pengaturan

konflik

kepentingan

Sosialisasi Benturan Kepentingan

Roadmap Reformasi Birokrasi untuk penanganan benturan kepentingan tahun 2018

adalah sosialisasi benturan kepentingan. Oleh sebab itu, pada tahun 2018 telah

dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di

lingkungan Badan POM.

B. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Badan POM

1. Kebijakan Benturan Kepentingan

Dalam rangka meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN, Inspektorat II Badan POM telah melakukan kegiatan salah

satunya adalah penanganan benturan kepentingan. Badan POM telah memiliki

peraturan tentang penanganan benturan, yaitu:

a. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan

POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM No.

13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Badan POM

b. Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal

9 September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja

di Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM

c. Surat Edaran Kepala Badan POM tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Tidak

Lanjut Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana

Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek

Pengawasan Badan POM

d. Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.06.02.1.6.01.17.0264 tanggal

31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan

POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.

2. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan

kepada seluruh unit kerja di Badan POM melalui:

a. Buku saku tentang Benturan Kepentingan tahun 2017 yang telah dibagikan

ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM;

b. Acara Sosialisasi Whistleblowing System (WBS), penanganan

c. Artikel pada subsite http://rb.pom.go.id/ mengenai benturan kepentingan dan

penanganannya dengan judul sebagai berikut:

- Penanganan Benturan Kepentingan

- Benturan Kepentingan

d. Artikel pada Buletin Pengawasan Tahun 2015 mengenai benturan

kepentingan yang berjudul “Jauhkan Faktor Kepentingan dari Pekerjaan Kita”

e. Pendistribusian Leaflet tentang Penanganan Benturan Kepentingan ke

seluruh unit kerja

f. Pengiriman Banner tentang Penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh

unit kerja

g. Sosialisasi Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor

HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 tentang Larangan Bagi

Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi,

dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan

Badan POM yang disampaikan pada tanggal 15 September 2016 dalam

acara Workshop SPIP di Hotel Lumire Jakarta yang dihadiri oleh seluruh

perwakilan dari unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh

Indonesia

h. Pertemuan sinergisme Penguatan Tindak Lanjut Instruksi Kepala Badan

POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 26 September 2016 di Balai

Besar POM Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal Ikatan Apoteker Indonesi (IAI) dan perwakilan dari 11 unit kerja

pusat dan 17 Balai Besar/Balai POM

i. Bimbingan teknis tentang Tindak Lanjut Instruksi Kepala Badan POM Nomor

HK.05.01.1.6.09.16.3436 di Balai POM di Serang tanggal 28 September 2016

j. Bimbingan teknis tentang penanganan benturan kepentingan di Lingkungan

Badan POM di Balai Besar POM di Jayapura tanggal 29 November 2016

k. Sosialisasi WBS, Pengendalian Gratifikasi, dan Penanganan Benturan

Kepentingan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tanggal 6 April 2017

l. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Standardisasi Pangan

Olahan pada tanggal 12 April 2018

m. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Pengawas Keamanan Mutu

Ekspor Impor Obat dan NAPPZA pada tanggal 16 April 2018

n. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai

POM, antara lain:

1) Balai Besar POM di Semarang

2) Balai Besar POM di Padang

3) Balai POM di Gorontalo

4) Balai Besar POM di Palembang

3. Implementasi Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan di seluruh unit kerja

di lingkungan Badan POM. Bentuk Implementasi penanganan benturan

kepentingan antara lain dituangkan dalam bentuk:

a. Pakta integritas seluruh pegawai

b. Pakta integritas pejabat struktural

c. Pakta integritas Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa

d. Pakta integritas untuk pengawas seleksi CPNS

e. Komitmen Inspektur untuk tidak menugaskan auditor pada audit yang

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam

bentuk pakta integritas

f. Identifikasi benturan kepentingan oleh setiap unit kerja di Lingkungan

Badan POM

g. Tindak lanjut dari penanganan benturan kepentingan berupa pengunduran

diri PNS dari perangkapan jabatan di sarana produksi, sarana distribusi,

dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan

Badan POM

h. Pengembangan aplikasi pelaporan benturan kepentingan

i. Data inventarisasi perangkapan jabatan PNS Badan POM dari seluruh unit

kerja di lingkungan Badan POM

j. Bukti pengunduran diri perangkapan jabatan dari pegawai yang bekerja di

sarana yang menjadi obyek pengawasan Badan POM, berupa:

1) Surat pengunduran diri kepada Pemilik Sarana Apotek dan Dinas

Kesehatan setempat

2) Surat pernyataan sudah tidak bekerja di sarana, dan/atau

3) Bukti lainnya, seperti berita acara serah terima tanggung jawab

kefarmasian, pencabutan izin apotek dari Dinas Kesehatan setempat,

surat persetujuan penggantian apoteker penanggung jawab dari Pemilik

Sarana Apotek

k. Surat Inspektur II Nomor B-TU.05.72.04.18.0775 tanggal 17 April 2018

tentang Permintaan Data Dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

l. Data Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dari Unit Kerja di lingkungan

Badan POM Triwulan II Tahun 2018

m. Inspektorat Utama melakukan telaah terkait benturan kepentingan, antara

lain:

a) Telaah undangan pertemuan yang diselenggarakan oleh IADSA “5th

Expert Roundtable on Botanical Supplements and IADSA Annual

Meeting”

b) Telaah Atas Terhadap Penawaran dan Penerimaan Proposal

Knowledge Sharing dari Perusahaan Pendaftar

c) Telaah tentang peran serta industri farmasi dalam aksi nasional

pemberantasan penyalahgunaan obat

d) Telaah atas permohonan pelantikan pengurus Perkosmi oleh Kepala

Badan POM

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan telah dimonitoring dan evaluasi, melalui:

a. Telah dilakukan kajian terkait benturan kepentingan, yaitu:

1) Kajian tentang perlunya revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM

2) Kajian mengapa Apoteker Badan POM dilarang menjadi penanggung jawab

sarana pelayanan kefarmasian (Apotek)

b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti dalam

bentuk revisi Keputusan Kepala Badan POM tentang Penanganan Benturan

Kepentingan Tahun 2017 menjadi Keputusan Kepala Badan POM yang telah

mengatur kewajiban unit kerja menyampaikan laporan identifikasi benturan

kepentingan kepada Inspektorat Utama.

c. Laporan identifikasi potensi benturan kepentingan dari unit kerja

d. Berdasarkan hasil monitoring penanganan benturan kepentingan, telah dibuat

kebijakan tambahan berupa:

1) Surat Sekretaris Utama Badan POM No B-HM.03.01.22.10.16.5131 tanggal

17 Oktober 2016 tentang Penyampaian Surat Edaran Kepala BPOM

Tentang Tidak Lanjut Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana

Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM

2) Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.06.02.1.6.01.17.0264 tanggal

31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan

POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.

3) Surat teguran dari Sekretaris Utama Badan POM tanggal 15 Mei 2017

kepada para Kepala Unit Kerja (total: 24 unit kerja) yang di lingkungannya

masih terdapat PNS yang belum menyerahkan bukti pengunduran diri, yang

berisi:

a) Kepala Unit kerja agar memerintahkan PNS di lingkungannya yang

masih bekerja di sarana untuk segera menyerahkan bukti pengunduran

diri dan surat pernyataan sudah tidak bekerja pada sarana tersebut

kepada Inspektorat Badan POM dan memonitor pelaksanaannya.

b) Bagi PNS masih bekerja di sarana, maka dapat dikenakan hukuman

disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dikenakan sanksi moral

berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017

tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM.

e. Nota dinas Inspektur No. B-PI.03.04.6.07.17.2302 tanggal 24 Juli 2017 tentang

Laporan Tentang Hasil Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan

Triwulan II Tahun 2017 (Data hingga tanggal 31 Agustus 2017 : sebanyak 835

PNS atau 99,76% dari total PNS yang memiliki perangkapan jabatan telah

mengundurkan diri dari perangkapan jabatan di sarana yang menjadi obyek

pengawasan Badan POM)

f. Surat Kepala Biro Umum nomor R-KP.09.03.242.09.17.6565 tanggal 20

September 2017 terkait tanggapan terhadap pemberian sanksi kepada PNS di

Balai POM Palu yang di masih menjadi penanggungjawab sarana

g. Inspektorat Utama melakukan pemantauan kebenaran pengunduran diri PNS

dari sarana bersamaan dengan proses audit ke Balai Besar/Balai POM

h. Dari hasil monitoring Inspektorat Utama hingga bulan Maret 2018 diketahui

bahwa masih terdapat 5 (lima) orang PNS yang bekerja di sarana dan 1 (satu)

orang PNS yang menjadi pemilik sarana apotek. Sehubungan dengan hal

tersebut, telah disampaikan teguran surat Inspektur Utama nomor R-

PI.03.04.6.62.03.18.0102, R-PI.03.04.6.62.03.18.0105, dan R-

PI.03.04.6.62.03.18.0106 tanggal 21 Maret 2018 yang berisi teguran kepada

Kepala Unit Kerja untuk:

a. Memerintahkan PNS di lingkungannya yang masih bekerja di sarana untuk

segera menyerahkan bukti pengunduran diri dan surat pernyataan sudah

tidak bekerja pada sarana tersebut kepada Inspektorat Utama Badan POM

b. Bagi PNS yang tidak bersedia untuk mengundurkan diri dari rangkap

jabatan di sarana, maka pegawai yang bersangkutan agar membuat surat

pernyataan untuk menyampaikan alasan tidak bersedia mengundurkan diri

dari rangkap jabatan di sarana kepada Inspektorat Utama. Selanjutnya PNS

yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang leboh berat

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan POM

i. Surat tanggapan terhadap teguran Inspektur Utama dari:

1) Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor R-PI.03.04.99.04.18.1010

2) Kepala Balai POM di Palu Nomor R-PI.03.04.103.03.18.0530 tanggal 29

Maret 2018

j. Rapat pembahasan pemberian sanksi terhadap 1 PNS Balai POM di Palu yang

tidak bersedia mengundurkan diri sebagai penanggung jawab di sarana apotek

pada tanggal 10 April 2018.

k. Selama triwulan II tahun 2018, telah dilakukan pemantauan secara langsung

terhadap penerapan Instruksi Kepala Badan POM Nomor

HK.05.01.1.6.09.16.3436 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM

Bekerja di Sarana yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM dengan hasil

sebagai berikut:

a) Pada Balai POM di Bengkulu terdapat 1 (satu) PNS yang belum

mengundurkan diri sebagai Asisten Apoteker. Terhadap PNS tersebut telah

dilakukan klarifikasi dan PNS tersebut telah membuat surat pernyataan dan

surat pengunduran diri kepada pemilik sarana.

b) Pada Direktorat Registrasi Obat, terdapat 1 (satu) PNS yang tidak

melaporkan rangkap jabatannya dan belum mengundurkan diri sebagai

Apoteker Pengelola Apotek (APA). Terhadap PNS tersebut telah dilakukan

klarifikasi dan dilakukan telaah dengan hasil Inspektorat Utama

merekomendasikan kepada Direktur Registrasi Obat dan Sekretaris Utama

untuk memproses hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan

gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

l. Dari sebanyak 838 PNS yang bekerja di sarana produksi, sarana distribusi,

dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan

Badan POM, hingga tanggal 30 September 2018 yang sudah menyampaikan

bukti pengunduran diri rangkap jabatan sebanyak 837 orang (99,88%). Adapun

PNS Badan POM yang merangkap sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA)

berjumlah 50 PNS dan hingga tanggal 30 September 2018 sebanyak 49 PNS

telah menyampaikan bukti pengalihan kepemilikan apotek.

B. Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan triwulan IV tahun 2018

Berdasarkan data yang diterima Inspektorat Utama Badan POM, sebanyak 41 (67,

21%) unit kerja dari total 61 unit kerja telah melaporkan identifikasi benturan

kepentingan di lingkungannya dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 unit kerja menyatakan tidak ada potensi benturan

kepentingan. Sedangkan sebanyak 9 unit kerja menyatakan adanya potensi benturan

kepentingan di lingkungannya (Lampiran 2). Terhadap unit kerja yang belum

menyampaikan laporan identifikasi benturan kepentingan akan diminta kembali untuk

menyampaikan laporan tersebut.

C. Pengembangan Aplikasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaporan dan mengurangi

penggunaan kertas, Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Informasi Obat dan

Makanan sedang mengembangkan aplikasi pelaporan benturan kepentingan. Aplikasi

tersebut dapat diakses oleh semua pegawai Badan POM, baik PNS maupun

pramubakti. Ada dua jenis pelaporan yang dapat dilakukan melalui aplikasi benturan

kepentingan, yakni:

1) Pelaporan potensi benturan kepentingan

2) Pelaporan saat terjadi situasi benturan kepentingan

Laporan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Kepala Unit Kerja dan Inspektorat II.

Kepala Unit kerja dapat memberikan feed back atas pelaporan yang berasal dari

pegawai yang berada di unitnya. Sedangkan Inspektorat dapat melihat seluruh

laporan yang masuk melalui aplikasi. Dalam hal dibutuhkan kelengkapan data

tambahan, Inspektorat dapat meminta kepada pihak pelapor melalui thread yang telah

disediakan di dalam aplikasi dan pelapor dapat mengirimkan data tersebut melalui

attachment pada aplikasi. Seluruh laporan yang masuk melalui aplikasi benturan

kepentingan akan direkapitulasi oleh Inspektorat dan dilaporkan secara berkala.

Terhadap aplikasi benturan kepentingan, telah dilakukan evaluasi dengan hasil

terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, antara lain:

1. Pelapor dapat membuat pelaporan kejadian, namun admin tidak dapat melihat

report pelaporan

2. Pelapor belum mendapat feedback dari Inspektur II

3. Manajemen user perlu perbaikan penambahan user oleh super admin.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut akan diperbaiki dengan bekerja sama dengan

Pusat Data dan Informasi.

D. Evaluasi Kebijakan Benturan Kepentingan

Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di lingkungan Badan POM sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan

evaluasi terhadap benturan kepentingan. Poin penting perubahan pedoman tersebut

adalah adanya kewajiban unit kerja untuk melaporkan benturan kepentingan kepada

Badan POM. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan benturan

kepentingan, juga telah dibuat kebijakan tambahan berupa Surat Instruksi Kepala

Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 tentang

Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana

Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan

Badan POM dan Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.05.1.6.10.16.3695

tanggal 31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan

POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaporan benturan kepentingan dari unit

kerja, diketahui bahwa tingkat kepatuhan tinggi dan unit-unit cukup siap untuk

melakukan laporan tiap triwulan. Selain itu, mengingat potensi conflict of interest

pegawai BPOM cukup tinggi, maka dirasa perlu adanya kewajiban unit kerja untuk

menyampaikan laporan benturan tiap triwulan. Pada Peraturan Badan POM Nomor 13

Tahun 2017 telah diatur mengenai kewajiban pelaporan penanganan benturan

kepentingan. Namun terdapat ketidakselarasan antara Bab V Butir C yang

menyebutkan bahwa Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan

kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau setiap saat

ketika terjadi Benturan Kepentingan dengan Bab V Butir D yang menyebutkan bahwa

monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Oleh

karena itu perlu dipertimbangkan untuk adanya perubahan pada kebijakan

penanganan benturan kepentingan terkait kewajiban Unit Kerja wajib menyampaikan

Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan

Makanan tiap triwulan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mulai adanya

pelaporan benturan kepentingan, berarti upaya penanganan benturan kepentingan

yang telah dilaksanakan telah mengalami progress yang cukup baik.

B. Saran

Agar selanjutnya dilakukan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara berkala.

2. Sosialisasi serta internalisasi terhadap penanganan benturan kepentingan di

Lingkungan Badan POM.

3. Pengembangan aplikasi pelaporan benturan kepentingan dengan bekerjasama

dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Lampiran 1

Checklist Pelaporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Triwulan IV Tahun 2018

No. Unit

Laporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

1 Inspektorat 1 √ Ada potensi benturan kepentingan

2 Inspektorat 2 √ Ada potensi benturan kepentingan

3 Biro Perencanaan dan Keuangan √ NIHIL

4 Biro Hukum dan Organisasi √ NIHIL

5 Biro Kerja Sama √

6 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ Ada potensi benturan kepentingan

7 Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

√

8 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

9 Direktorat Registrasi Obat √

10 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

11 Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

12 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√ Ada potensi benturan kepentingan

13 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√

14 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√

15 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

√ NIHIL

16 Direktorat Pengawasan Kosmetik √

17 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan √

18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan √ Ada potensi benturan kepentingan

19 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

√

20 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

√

21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan √ NIHIL

No. Unit


Melaporkan Tidak


Pelaku Usaha

22 Direktorat Pengamanan √

23 Direktorat Intelejen Obat dan Makanan √

24 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan √

25 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan √

26 Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

√

27 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

√ NIHIL

28 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan √ NIHIL

29 Balai Besar POM di Banda Aceh √ NIHIL

30 Balai Besar POM di Medan √ NIHIL

31 Balai Besar POM di Pekanbaru √ NIHIL

32 Balai Besar POM di Padang √ NIHIL

33 Balai POM di Jambi √ NIHIL

34 Balai Besar POM di Palembang √ Ada potensi benturan kepentingan

35 Balai POM di Bengkulu √ NIHIL

36 Balai Besar POM di Bandar Lampung √ NIHIL

37 Balai POM di Batam √ NIHIL

38 Balai POM di Pangkalpinang √

39 Balai Besar POM di Serang √ NIHIL

40 Balai Besar POM di Jakarta √ NIHIL

41 Balai Besar POM di Bandung √ NIHIL

42 Balai Besar POM di Semarang √ NIHIL

43 Balai Besar POM di Yogyakarta √ NIHIL

44 Balai Besar POM di Surabaya √ Ada potensi benturan kepentingan

45 Balai Besar POM di Denpasar √ Ada potensi benturan kepentingan

46 Balai Besar POM di Mataram √

47 Balai POM di Kupang √ NIHIL

48 Balai Besar POM di Pontianak √ NIHIL

49 Balai Besar POM di Palangkaraya √

No. Unit


Melaporkan Tidak


50 Balai Besar POM di Banjarmasin √ NIHIL

51 Balai Besar POM di Samarinda √ NIHIL

52 Balai POM di Kendari √ NIHIL

53 Balai Besar POM di Makassar √ Ada potensi benturan kepentingan

54 Balai POM di Palu √ Ada potensi benturan kepentingan

55 Balai Besar POM di Manado √ NIHIL

56 Balai POM di Gorontalo √ NIHIL

57 Balai POM di Ambon √ NIHIL

58 Balai Besar POM di Jayapura √ NIHIL

59 Balai POM di Manokwari √ NIHIL

60 Balai POM di Sofifi √

61 Balai POM di Mamuju √ NIHIL

Lampiran II

Rekapitulasi Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

No. Unit Kerja No.

Nama Pegawai yang Terkait

Jabatan Pegawai yang Terkait

Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/

Pencegahan

1. Inspektorat I 1. Henri Agus Kurniawan

Auditor Muda

Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

2. Kuncoro Adi Analis Data dan Informasi

Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Obat

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Obat

3. Rizky Oktaviani

Auditor Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Umum

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Umum

4. Talita Arliana Auditor Muda Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Hukum dan Organisasi

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Hukum dan Organisasi

5. Agung Wicaksono Auditor Madya Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Kerjasama

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Kerjasama

2. Inspektorat II 1. Mochammad Fachrul Rizal

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II

Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Hubungan afiliasi

Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan

2. Agus Sulisno

Auditor Madya

Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

Hubungan afiliasi

Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

3. Ali Yudhi Hartanto Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif

Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Pusat

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

Utama pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

5. Dedi Gunawan Analis Data dan Informasi

Tidak dapat melakukan pengawasan secara obyektif pada Balai POM di Kendari

Pernah bekerja di Balai POM di Kendari sebagai Pejabat Pengadaan, Pokja ULP, dan penguji di laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya sampai dengan tahun 2016

-

3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan

Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan

Zat Adiktif

1. Dra. Dwiyana Andayani, Apt

Kasubdit Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Tidak dapat mengambil keputusan dalam pengajuan izin PT Glaxo Wellcome Indonesia

Hubungan afiliasi (suami bekerja di PT Glaxo Wellcome Indonesia sebagai Quality Director

Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan pengambilan keputusan yang terkait pengajuan izin PT Glaxo Wellcome Indonesia

2. Aulia Shilvi PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmacovigilans pada PT Samco Farma

Hubungan afiliasi (Suami bekerja di PT Samco Farma sebagai staf QA)

Tidak melakukan pengawasan farmacovigilans pada PT Samco Farma

3. Eka Irmawati Achmad

PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal memberikan rekomendasi AHP PT Genero Phamaceuticals

Pernah bekerja pada PT Genero Phamaceuticals

Rekomendasi AHP berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.

4. Fitri Indrawati PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Sanbe Farma

Pernah bekerja di PT Sanbe Farma

Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

pengambilan keputusan rekomendasi.

5. Miyanto PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PT Sanbe Farma

Pernah bekerja di PT Sanbe Farma

Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PT Sanber Farma

6. Riris Indah Purnamasari

PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PBF PT Armoxindo Farma

Pernah bekerja di PBF PT Armoxindo Farma

Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PBF PT Armoxindo Farma

7. Slamet Fungsional umum Tidak dapat melakukan pengawasan pada Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi

Pernah bekerja di Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi

Tidak diikutsertakan dalam pengawasan pada Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi

8. Widya Ayu Prastia PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan PT Dexa Medica

Pernah bekerja di PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan PT Dexa Medica

Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.

9. Wilia Indarwati PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PT Kalbe Farma

Pernah bekerja di PT Kalbe Farma

Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PT Kalbe Farma

10. Anita Listiani Pramubakti Potensi COI pada kegiatan pengadaan barang/jasa

Pernah bekerja di PT Global Tiket Network

Tidak bekerja sama dengan PT Global Tiket Network

11. Nira Teriani Pramubakti Tidak dapat melakukan pengawasan pada PT Global Persada Jakarta

Pernah bekerja di PT Global Persada Jakarta

Tidak diikutsertakan dalam pengawasan PT Global Persada Jakarta

12. Rizka Amilia Pramubakti Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Fresenius Kabi Indonesia

Pernah bekerja di PT Fresenius Kabi Indonesia

Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

4. Direktorat Registrasi

Pangan Olahan

1. Wia Nurmayasari PFM Muda (evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Indolakto

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Indolakto

2. Nurul Wahyu Wadarsih

PFM Muda (evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Ajinomoto

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Ajinomoto

3. Kinarsasthi Puspitaninganindita

Kepala Seksi Registrasi Pangan Keperluan Medis Khusus

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Olinda Boga Buana

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Olinda Boga Buana

4. Dwita Ratih Fitriani PFM Muda (evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Tempo Scan Pacific Group

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Tempo Scan Pacific Group

5. Resna Nur Apriani PFM Muda (evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Nutrifood Indonesia

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Nutrifood Indonesia

6. Amelinda Devina Rosvitawati

Analis Anggaran Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)

7. Dian Aminah PFM Pertama (Evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Cimory

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Cimory

8. Purwanti Pramubakti (Staf Tata Operasional)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT So Good Food

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT So Good Food

9. Resni Yunasti Pramubakti (Staf Tata Operasional)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Olinda Boga Buana

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Olinda Boga Buana

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

10. Ghina Kartika Pramubakti (Evaluator)

Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Agarindo Bogatama

Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Agarindo Bogatama

5. Balai Besar POM di

Palembang

1. Eko Purwanto PFM Muda Seksi Pemeriksaan

Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana

Istri ybs bekerja di PT Dexa Medica

Tertuang di sistem mutu CPOB bahwa person yang melakukan pemeriksaan tidak boleh konflik kepentingan, tidak diberi penugasan pengawasan di PT Dexa Medica

2. Maya Fitria S PFM Pertama Bidang Pengujian

Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana produksi obat

Suami ybs bekerja di PT Dexa Medica

Tidak diberi penugasan pengawasan di PT Dexa Medica

3. Junita Situmorang PFM Pertama Seksi Pemeriksaan


Suami ybs bekerja di Principal PT Takeda di PBF UDC

Tidak diberi penugasan pengawasan di PBF UDC

4. Wahyudi Marwan, SH

PFM Pertama Seksi Pemeriksaan


Istri ybs bekerja di RS AK Gani

Tidak diberi penugasan pengawasan di RS AK Gani

5. Rosdiana PFM Pertama Seksi Pemeriksaan


Suami ybs bekerja di Apotek Dempo Palembang

Tidak diberi penugasan pengawasan di Apotek Dempo Palembang

6. Amatnudin PFM Pertama Seksi Pemeriksaan


Istri ybs bekerja di Puskesmas Kenten

Tidak diberi penugasan pengawasan di Puskesmas Kenten


Denpasar

1. Desak Ketut Andika

Kepala Bidang Pemeriksaan

Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada: 1. Apotek Mawar Tabanan 2. Apotek Tabanan 3. UD Bali Alus

Hubungan afiliasi (suami, ibu kandung, dan anak kandung)

Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana-sarana tersebut.

2. Ni Putu Maryati Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi

Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada MARS Cosmetick

Hubungan afiliasi (suami sebagai pemilik sarana)

Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana tersebut.

3. Umiarti Sri Rejeki Ka.Sub Bag Program dan Evaluasi

Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada Apotek Tamba Urip Denpasar

Hubungan afiliasi (bapak kandung sebagai PSA dan APA Apotek Tamba Urip Denpasar)

Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana tersebut.

4. Ayu Sutrisna Dewi PFM Muda Bidang Tidak dapat melakukan Hubungan Afiliasi Tidak ditugaskan melakukan

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

Pemeriksaan pengawasan secara obyektif pada Apotek Kimia Farma Teuku Umar Denpasar

(Kakak kandung) pemeriksaan di sarana tersebut.


Makassar

1. Drs. Abdul Rahim, M.Si., Apt.

Kepala BBPOM di Makassar, dan Kuasa Pengguna Anggaran

Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan

Sebagai Pejabat Struktural

Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai

2. Drs. Hamka Hasan, Apt.,M.Kes

Kepala Bidang Pengujian




3. Drs. Ahmad Yani, Apt.

Kepala Bagian Tata Usaha




4. Dra. Erni Arnida Tjoputera, Apt., MH.

Kepala Bidang Infokom




5. Dra. Sriyani Rasyid, Apt.

Kepala Bidang Penindakan




6. Dra. Madania Waris, Apt.

Kepala Bidang Pemeriksaan




7. Andi Paluseri, SE., M.Kes

Kasubag Umum Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



8. Drs. Muh. Ridwan, Apt.

Kasie Sertifikasi Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



No. Unit Kerja No.




Pencegahan

9. Dra. Saribulan, Apt. Kasie Inspeksi Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



10. Andi Amirah Nilawati,S.Si., Apt., MHSM.

Kasubag Program dan Evaluasi,




11. Atsuko Al-Aminy, S.Si., M.Si.

Kasie Pengujian Mikrobiologi




12. Aisyah Givani Mappeaty,S.Si.,Apt.

Kasie Pengujian Kimia




13. Yayu Sulistia, S.Si., Apt.

PPK Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan

Sebagai Pengelola Keuangan


14. Amiruddin Bendahara Pengeluaran




15. Tuty Handayani,ST Bendahara Penerima




16. Mansur Laekkeng, S.Kom

Verifikator 1 dan Petugas Pengantar SPM 2




17. Edy Budiarto, S.Farm., Apt

Pejabat Penerima Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



No. Unit Kerja No.




Pencegahan

18. Hamdana, S.Si Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


Staf Subag Umum Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai

19. Nina Rosiana.,S.Kom.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


Staf Subag Program dan Evaluasi


20. Zulkifli Pejabat Penerima Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan

Staf Subag Umum Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai

21. Andi Ummi Angkani, STP

Pembantu PPK Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



22. Sudiyarti Pembuat Daftar Gaji dan Administrasi Keuangan




23. Rita Sahari, SE Pengantar SPM 1 Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



24. Andi Gunarsih,SE Verifikator 2 Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan



25. Arham Suleman, S.Si

PFM Muda Bidang Penindakan




26. Joni Turu'allo, SH. PFM Penyelia Bidang Penindakan




No. Unit Kerja No.




Pencegahan

27. Hamdan Setiyadi Madjid, S.Si.

PFM Pertama Bidang Penindakan




28. Muhammad Faisal, SH

PFM Pertama Bidang Penindakan




29. Dahlan, S.Si PFM Penyelia Bidang Penindakan




30. Irda Rezkina Azis PFM Muda Bidang Penindakan




31. Hartini Nur, SH Staf Bidang Penindakan




32. Dra. Hasiah, Apt. PFM Madya Seksi Inspeksi




33. Dra. Hj. Martini Latief, Apt.,M.Kes.

PFM Madya Seksi Inspeksi




34. Dra. Nunuk Sugiyanti, Apt., M.Kes.

PPSPM Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan

Sebagai Pengelola Keuangan dan staf Seksi Inspeksi


35. Dra. Masruriah Pana, Apt.





No. Unit Kerja No.




Pencegahan

36. Dra. Hj. Johar, Apt. PFM Madya Seksi Inspeksi




37. Dra. Hj. Fatmawati, Apt





38. Dra. Hj. Nihaya, Apt





39. Dra. Hj. Dahlia, Apt PFM Madya Seksi Inspeksi




40. Dra. Hj. Syamsudduha, Apt

PFM Muda Seksi Inspeksi




41. Dra. Andi Muliyati, Apt





42. Jaya Abdullah, S.Si., Apt.

PFM Muda Seksi Inspeksi




43. Abdul Rahman, S.Si.,Apt.

PPK dan PFM Muda Seksi Inspeksi


Sebagai Pengelola Keuangan dan staf Seksi Inspeksi


44. Nurhayati S PFM Penyelia Seksi Inspeksi




No. Unit Kerja No.




Pencegahan

45. Salmiyah,S.Si PFM Pertama Seksi Inspeksi




46. Asrina Amin,S.Si PFM Pertama Seksi Inspeksi




47. Andi Ilham Pammussureng, S.Si., Apt.

Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan Seksi Inspeksi




48. Hj. St. Rusmin, SH. PFM Pertama Seksi Inspeksi




49. Andi Laila Ulfah PFM Penyelia Seksi Inspeksi




50. Norma,S.Si., Apt PFM Pertama Seksi Inspeksi




51. Dra. St. Rusnah N, Apt

PFM Madya Seksi Sertifikasi




52. Dra. Hj. Asnidar, Apt.M.Si





53. Rakhmawati, S.Si., Apt





No. Unit Kerja No.




Pencegahan

54. Desi Isnaeni Arham, S.Si.,Apt.

PFM Muda Seksi Sertifikasi




55. Arman J., S. Sos. PFM Penyelia Seksi Inspeksi




56. Sri Sohata Asriani AB, S.Si.

PFM Penyelia Seksi Inspeksi




57. Ariny Anggreni Mulyani, S.Si., Apt.

Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan Seksi Sertifikasi




8. Balai POM di Palu

1. Jamaluddin, S.Si, Apt

Fungsional PFM Ahli Pertama

Sebagai APA di Apotek Srikandi Jl Dinau Poso Palu

Sebagai Apoteker hanya menjalankan profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terkait dengan konflik kepentingan atau merugikan Badan POM sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala Badan POM No HK.04.01.13.5633 Tahun 2013 dan Instruksi Kepala Badan POM No. HK.05.01.6.09.16.3517 Tahun 2016

a. Telah dilakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dikenai sanksi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Kepala Balai POM di Palu sesuai SK No. KP.03.03.103.05.17.0782 tanggal 20 Juni 2017

b. Tetap diberikan pembinaan lebih lanjut terhadap Pegawai yang bersangkutan, sambal menunggu tindak lanjut sanksi dari pusat


1. Partiningsih PFM Pelaksana Lanjutan

Anaknya bekerja di sarana produksi kosmetik (Lianan Chemical &

Hubungan afiliasi a. Membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan

No. Unit Kerja No.




Pencegahan

Surabaya Cosmetic Industry) b. Tidak menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan tugas pengawasan ke sarana tempat anaknya bekerja

2. Hesti Sila Rahayu PFM Madya Suami bekerja di Apotek Kimi Farma di Surabaya

Hubungan afiliasi a. Membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan

b. Tidak menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan tugas pengawasan ke sarana tempat suaminya bekerja


Mataram

1. Firman Rakhman Pejabat Pengadaan dan Pokja ULP

Proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau tidak professional sehingga menguntungkan pihak ketiga

a. Hubungan afiliasi b. Keterbatasan SDM c. Potensi gratifikasi d. Vested interested e. Penyalahgunaan

wewenang

a. Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan

b. Penggantian pegawai

2. Ni GAN Suarningsih

Kepala Balai Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi

a. Hubungan afiliasi b. Vested interested c. Penyalahgunaan

wewenang

a. Keteladanan atasan b. Adanya ketentuan penggunaan/

pemanfaatan aset

kata pengantar - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan... · berkepentingan...

Documents