IMPLEMENTASI UU DESA Belum Merata, Kurang Bertenaga

SUNAJI ZAMRONI

IRE YOGYKARTA

ISU KRUSIAL SUBTANSI

•  Paham atas asas dan tujuan UU Desa

•  Kewenangan desa belum tuntas dipahami, diatur dan diurus

•  Pemerintahan desa disibukkan “format” daripada “hakekat”

•  Cara pandang DESA masih pinggiran

•  Uang dan aset desa untuk mengembangkan penghidupan

•  Pembangunan desa dan kawasan untuk masa depan

•  BUMDesa; Euforia atau jalan kesejahteraan?

ISU KRUSIAL IMPLEMENTASI

NASIONAL

• Koordinasi antar Kementerian terkait • Koordinasi dan sinergi antar unit teknis di Kemendesa, PDTT • Koordinasi, Binwas dan pendampingan ke daerah-desa

DAERAH

• Penyesuaian SOTK, TUPOKSI, Distribusi SDM • Respon atas kebijakan nasional • Koordinasi, Binwas, pendampingan ke desa

DESA

• UU Desa milik elit desa, belum merata ke masyarakat desa • Sporadis dalam Perubahan Desa

AGENDA NASIONAL

Harmonisasi dan sinkronisasi

kebijakan teknis

Koordinasi Peran dan Fungsi

Konsolidasi Subtansi

AGENDA DAERAH

Propinsi Konsolidasi subtansi dan koordinasi

antarkab/kota

Binwas kab/kota dalam menyusun kebijakan desa

Kab/Kota Menyusun kebijakan desa yang

memperlebar deskresi desa, bukan mempersempit

Merevitalisasi struktur organisasi, SDM dan sarpras untuk

mendampingi desa

AGENDA DESA

“Memasyarakatkan UU Desa”

Mensinergikan potensi desa ke dalam peluang UU Desa

Mendorong desa menemukan "peta jalan perubahannya"

CATATAN

•  Dana desa “diberikan kepalanya, dipegang ekornya”. Penggunaan Dana Desa menjadi “tersentralisir” karena adanya Pasal 21 PP No 60/2014 tentang Dana Desa, dimana Mendesa PDTT menerbitkan Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

•  Pendampingan desa kurang bertenaga karena disainnya tersentralisir/seragam, dan dijalankan secara “on/off”. Pendampingan model asimetris penting dipertimbangkan, termasuk memakai disain “embaded system”

•  Demokrasi desa masih sepi dalam keramaian pelaksanaan UU Desa, alih-alih menimbang model demokrasi alternatif, saat ini justru meneruskan demokrasi formal-liberal

•  BUMDesa belum menjadi ruang untuk gerakan sosial desa. karena masih simpang siur dalam paham dan praktikknya. Seharusnya BUMDesa menjadi media untuk transformasi sosial ekonomi desa.