1.1 undang-undang no. 7 1.1 undang-undang no. 7 tentang perbankantentang perbankan

1.2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No.7 tahun 1992.

Dalam sambutan Menteri Keuangan, mewakili pemerintah Indonesia pada tanggal 16 oktober 1998, berkenaan dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 1998 dan diundangkan melalui Lembaran Negara No.182 Tahun 1998), diuraikan perubahan-perubahan yang diajukan oleh pemerintah yang mencakup materi-materi pokok sebagai berikut. Penegasan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan dibidang perbankan dari yang semula berada pada Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia.Pembentukan badan khusus sebagai pelaksana program penyehatan perbankan.

Perubahan cakupan rahasia bank, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan perbankan tanpa mengurangi hak-hak kerahasiaan dari nasabah penyimpan.

Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank sebagai upaya untuk mendukung penguatan permodalan perbankan nasional serta meniadakan pengertian bank campuran sehingga menghapus diskriminasi pengaturan antara bank campuran dan bank

Kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya bank umum untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.

Disamping adanya perubahan-perubahan yang diusulkan pemerintah, DPR RI juga telah melakukan penyempurnaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

Peralihan kewenangan dalam pemberian ijin kepada Bank Indonesia dan menekankan pentingnya fungsi penyehatan perbankan yang dapat dilakuan oleh Bank Indonesia.

Perlunya konsultasi kepada DPR-RI dalam rangka pembentukan badan khusus. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank. Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan

kegiatan usaha dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pendirian dan kepemilikan bank, disepakati bahwa dalam rekapitalisasi perbankan nasional dapat dilakukan dengan memungkinkan kepemilikan asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum sehingga diharapkan dapat mendorong efisiensi perbankan nasional

Peranan Badan Pengawas Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang didalamnya terdapat keuangan negara.

Pendefinisian lembaga penjamin simpanan.Sifat sementara bagi badan khusus mengingat

perlu dihindarkan adanya duplikasi dalam pembinaan perbankan nasional.

Pencantuman tentang persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit.

Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman yang bersifat minimum dan maksimum.

1.3 Ketentuan Ketentuan Penting dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998

Pasal I ( Ketentuan Umum)Perbankan: Segala sesuatu yg menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanyaBank: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Bank Umum: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.BPR: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Dan lain-lain.

Pasal 5 (jenis Bank)Menurut jenisnya, bank terdiri dari:a.Bank Umum;b.Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 6 ( Kegiatan Usaha Bank Umum)Usaha Bank Umum meliputi:a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;b. Memberikan kredit;c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;d. Dll.

Pasal 7Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula:

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,seperti sewa guna usaha,modal ventura,perusahaan efek,asuransi,serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8 (Analisis Kredit / Pembiayaan)1)Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

2)Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10 (Larangan Usaha bagi Bank Umum)

Bank Umum dilarang:

a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dan huruf c;

b. Melakukan usaha perasuransian;

c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7

Pasal 11 (Batas Maksimum Pemberian Kredit)BI menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau pembiayaan berdasarkanprinsip syariah,pemberian jaminan,penempatan investasisurat berharga atau hal lain yang serupa,yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait , termasuk kepada perusahaan-perusahaaan dalamkelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 13 (Usaha Bank Perkreditan Rakyat)Usaha Bank Perkreditan rakyat meliputi:a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,tabungan,dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;b.Memberikan kredit;c.Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;d.Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat deposito,dan /atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 (Larangan Usaha bagi BPR)Bank Perkreditan Rakyat dilarang;Menerima simpanan berupa giro dan

ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

Melakukan penyertaan modal;Melakukan usaha perasuransian;Melakukan usaha lain di luar kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 21 (Bentuk Hukum)Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat

berupa:a.Perseroan Terbatas;b.Koperasi;c.Perusahaan Daerah;Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah

satu dari:a.Perusahaan Daerah;b.Koperasi;c.Perseroan Terbatas;d.Bentuk lain yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 (Perubahan Kepemilikan)

Merger, konsolidasi,dan akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 29 (Pembinaan dan Pengawasan Bank)Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BIDalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 30 (Laporan Bank kepada BI)

1. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank atas permintaan BI,wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya,serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan,dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 31 (Pemeriksaan terhadap Bank)

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31A (Penugasan kepada Akuntan Publik)

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Pasal 34 (Laporan kepada Bank Indonesia)

1)Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya,serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2)Neraca serta perhitungan laba/ rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.

3)Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35 (Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi)

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba / rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37A (Pembentukan Badan Khusus) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan

perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, maka atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR-RI dapat membentuk Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 37B (Lembaga Penjamin Simpanan)1.Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan

dalam bank yang bersangkutan;2.Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 40 ( Rahasia Bank)1.Bank wajib merahasiakan

keteranganmengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,Pasal 41A,Pasal 42, Pasal 43,Pasal 44 dan Pasal 44A;

2.Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal 44 (Infonnasi Bank) Dalam rangka tukar - menukar informasi

antar bank,direksi bank, dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

WASSALAMWASSALAM