perencanaan dan penganggaran desa -...

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA (PAMSIMAS DALAM TATA KELOLA DESA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

D IR E K TO R AT J E N D E R AL B IN A P E ME R IN T AHAN D E SA

Dipaparkan oleh DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

Workshop Integrasi PJM ProAksi dan RKM Ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa


UU 6/2014

UU 23/2014

UU 11/1974

UU 25/2004

UU 17/2003

UU 33/2004 UU 9/2015

UU 36/2009

PP 47/2015

PP 8 /2016

PP. 38/2007

PP. 17/2018

PP 122/2015

PP 66/ 2014

PP 2/2008 PERPRES

2/2015

Permendagri 114/2014

Permendagri 44/216

Permendagri 20/2018

Permendagri 1/2016

Permendagri 96/2017

Permendagri 18/2018

Permendagri 13/2018

Pemendesa 1/2014

Permendesa 19/2017

Permendesa 3/2015

Permendesa 4/2014

Permendesa 5/2016

Permenkeu 168/PMK.05/2015 Permenkes 741/MenKes /Per/ VII/2008 Permenkes 492/Menkes /Per IV/2010 Permenkes 736/Menkes /Per/ VI/2010

DASAR HUKUM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR - AMS


KEWENANGAN DESA (Jenis dan Bidang )

PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH DESA KEWENANGAN KEPALA DESA

1. Memimimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Menentapkan Peraturan Desa 3. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 4. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, 5. Menetapkan APB Desa, DLL KEPALA DESA

TUGA KEPALA DESA (Penyelenggaraan dan pelaksanaan 4 bidang)

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan kualitas & akses pelayanan dasar (AMS)

MUSREBANGDES

MUSYAWARAH DESA Prioritas & Targgeting

(Lokasi & Alokasi Anggaran) RPJM DESA RKP DESA APB DESA

PENGATURAN DESA (Azas dan Tujuan)

TATA KELOLA DESA DALAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR (AMS)


PEMERINTAH (Negara Hadir –

Pelayanan Dasar)

PEMERINTAH DAERAH (Kewenangan - konkuren -

urusan wajib)

SPM (Pelayanan Dasar - AMS)

PUSAT – APBN

PROVINSI – APBD

KAB/KOTA – APBD

BANTUAN KEUANGAN

(TRANSFER KE DESA)

APB DESA

MENGATUR DAN MENGURUS

Pemenuhan Pelayanan Dasar oleh Desa (AMS)

KEWENANGAN DESA (Kewenangan Lokal

Berskala Desa)

DUKUNGAN DAN SINERGITAS PEMERINTAH, PEMDA DAN PEMDES DALAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES PELAYANAN DASAR (AMS) DI DESA

PEMERINTAH DESA (Wewenang – Hak -

Kewajiban)

BIDANG (Pembangunan,

pemberdayaan dan pembinaan

Kemasyarakatan

RPJM DESA

RKP DESA


UU 25/2004 TTG SPPN

UU 17/2003 TTG KEUANGAN NEGARA

UU 39/2008 TTG KEMENTERIAN NEGARA

UU 23/2014 TTG PEMDA

UU 33/24 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT DAERAH

UU 6/2014 TENTANG DESA

PP 17/2017

PP 12/2012

PP 8/2008

PP 58/2005

PP 43/2015

PP 60/2014

Permendagri 86/2017

Permendagri 114/2014

Permendagri 1/2016

Permendagri 44/2016

Permendagri 20/2018

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

KERANGKA ALUR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PUSAT, DAERAH DAN DESA

P

A

M

S

I

M

A

S


PP 2/ 2018 SPM

HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH


PP 17/ 2018

TTG

KECAMATAN

PP 2/ 2018

TTG

SPM

HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA


TARGET WAKTU DAN TAHAPAN DALAM

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA

(RPJM DESA – RKP DESA – APB DESA)


TAGET WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA


TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

PERSIAPAN

MUSDUS

MUSRENBANG DESA MUSDES

PERENCANAAN

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

1. Penggalian Aset/Potensi desa

2. Assesment Permasalahan dasar di Desa

3. Integrasi data Skunder dan Primer

1.Perumusan

visi & Misi

2.Penyelarasan

arah

kebijakan

rencana

pemb

kab/kota

3.Pengkajian

keadaan

REKOMENDASI MUATAN MATERI

RPJMDESA : 1.VISI DAN MISI 2.ARAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.PRIORITAS KEGIATAN MENURUT BID URUSAN

PEMBAHASAN

REKOMENDASI

MUSDES

SERTA

PEMBAHASAN

TEKNIS

TINDAKLANJUT

DAN

REKOMENDASI.

PERDES RPJMDESA (Pemdes &

BPD)

PELAPORAN KEPADA

BUP/WAKOMELALUI CAMAT

3 bln setelah Kades dilantik Juli s/d september

(Permendagri 114 ttg Pedoman Pembangunan desa)


penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes

Pembentukan tim penyusun RKP Desa

Pencermatan pagu indikatif Desa & penyelarasan program/kegiatan ke Desa

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang des

PENETAPAN RKP DESA

PENGAJUAN

DAFTAR USULAN

RKP DESA TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

AGUSTUS... JUNI JULI PERTENGAHAN

SEPTEMBER AWAL

SEPTEMBER AGUSTUS



TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA



PENGARUSUTAMAAN PAMSIMAS

DALAM TATA KELOLA DESA UNTUK MENDUKUNG

PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL 2019 DALAM

PENGUATAN KEWENANGAN DESA

PROGRAM PAMSIMAS III DAN TATA KELOLA DESA

Mewujudkan upaya Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan

PROGRAM

PAMSIMAS III

mendorong tercapainya universal

akses 100 % akses air minum 0 %

kawasan kumuh, 100% akses sanitasi

yang layak 2019

salah satu variabel dan indikator dari Indeks

Pembangunan Desa (IPD) maupun Indeks

Desa Membangun (IDM) maupun Evaluasi

Desa guna mengurangi desa tertinggal

sampai 5000 desa dan meningkatkan desa

mandiri sedikitnya 2000 desa

PROGRAM PAMSIMAS III DALAM

KEWENANGAN DESA

MENDORONG Pelaksanaan

kewenangan

Desa

Kewenangan yang ditugaskan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota

Kewenangan lain yang ditugaskan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa,

pemberdayaan masyarakat, disertai biaya

PROGRAM

PAMSIMAS III

PROGRAM PAMSIMAS III DALAM

KEWENANGAN DESA

KEWAJIBAN DESA

ANTARA LAIN

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa

mengembangkan pemberdayaan

masyarakat Desa

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa

PROGRAM PAMSIMAS III DALAM PEMBANGUNAN DESA

HARMONISASI PROGRAM PAMSIMAS III DALAM PEMBANGUNAN DESA

Pamsimas III

PJM Pro Aksi

INTEGRASI

RPJM Des

RKP Desa

DOKUMEN PERENCANAAN

DESA

Dokumen Perencanaan

KELEMBAGAAN PAMSIMAS III DALAM KELEMBAGAAN DESA

Kelompok Keswadayaan

Masyarakat (KKM)

Kader AMPL

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

(LKD)

TERMASUK BAGIAN DARI

RT KPMD

Karang Taruna

Paska program PAMSIMAS III diharapkan Program Air Minum dan Sanitasi dapat diintegrasikan di bawah Kelembagaan Desa sehingga Pemerintah Desa

dapat mengelola keberlanjutan Program air minum dan sanitasi dengan dukungan dari APB Desa

LPMD

PKK

RW

ASET PAMSIMAS III DAN ASET DESA

KESINAMBUNGAN FUNGSI DAN PENGEMBANGAN ASET PAMSIMAS

APB Desa hanya bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan PAMSIMAS

bila PAMSIMAS sudah terintegrasi dalam pembangunan desa, baik

perencanaan, pelaksanaan sistem aset dan keuangannya,

artinya harus jelas posisi kepemilikan asetnya.

BLM PAMSIMAS III DALAM KEUANGAN DESA

PROPORSIONALITAS BLM PAMSIMAS DALAM SISTEM KEUANGAN DESA

• Investasi / keuangan yang masuk ke desa melalui BLM Pamsimas baik dari

APBN dan APBD maupun kolaborasi pihak ketiga harus di catat dalam APB

Desa (Lampiran) sesuai dengan asas pengaturan desa karena desa berhak

mengurus semua investasi ke desa sebagai keserasian dalam pengelolaan

pembangunan di desa sesuai RPJM Desa dan RKP Desa

• Pertanggung jawaban dalam pengelolaan program Pamsimas dalam

pelaporannya ditembuskan ke desa

• Aspek penggunaan BLM Pamsimas tetap mengedepankan penggunaan

sumber daya lokal yang ada di desa (bila sifatnya tersedia di desa)

• Program kegiatan desa yang sesuai dengan program Pamsimas dan

bersumber dari APB Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dan

diurus oleh desa baik perencanaanya, pelaksanaanya dan pertanggung-

jawabannya sesuai sistem Pembangunan Desa dan keuangan desa


INTEGRASI PAMSIMAS DAN DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DAERAH


INTEGRASI AMPL KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RPJPD; 2. RPJMD; 3. Renstra SKPD; 4. RKPD; dan 5. Renja SKPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TERDIRI :

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RAD AMPL: Dokumen Strategis

Perencanaan Pembangunan Bidang AMPL

Legal Standing: PERBUP


REPUBLIK INDONESIA

SINERGISITAS RAD AMPL KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH

Renstra RPJMD

Renja RKPD

RAD AMPL

Perenc Jangka Menengah Prog Penyediaan Air Minum, Kesehatan, & Sanitasi

RAPBD

Jakstra Air Minum

SSK

Renstra AMPL

Roadmap STMB

Dokumen Lain

Daerah dengan dokumen

perencanaan strategis terkait

bidang air minum & sanitasi

Direview Berdasarkan Substansi RAD-AMPL

Status Kinerja AMPL

Isu strategis

Arah Kebijakan dan Strategi

Evaluasi & Pemantauan

Relevan dan Valid Masukan bagi Substansi RAD

Tidak Relevan dan Valid

RENCANA INDUK SPAM • Rencana Pengembangan SPAM • Rencana Pendanaan/Investasi • Rencana Pengembangan

Kelembagaan

Daerah yang belum/tidak memiliki dokumen

perencanaan strategis terkait bidang air minum

dan sanitasi

Proses Penyusunan RAD

Melengkapi dokumen air minum dan sanitasi yang

telah disusun

Berita Acara MUSRENBANG P

ed

om

an

Ped

om

an

Dij

ab

ark

an

Suplemen

Masukan

Diperhatikan

Ma

su

ka

n

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman


INTEGRASI PAMSIMAS DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DESA


BLM

APB Desa

RPJM Desa

PJM ProAKSi

RKP Desa

RKM KKM

PPKD

PELAKSANA KEGIATAN Menuju Akses Universal 100 %

Bidang Air Minum dan Sanitasi

Integrasikan

Integrasikan

SKEMA UMUM INTEGRASI PJM PROAKSI DAN RKM KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA


Musyawarah Desa I

Agenda pembahasan :

- Laporan Hasil Kajian

Desa

- Rumusan arah

kebijakan Desa.

- Rencana prioritas

kegiatan bidang

- Rencana Pelaksanaan

kegiatan

Penetapan RKP

Desa

- Menetapkan

DU RKP Desa

- Tim Verifikasi

- RAPB Desa

Penyusunan

RKM Musyawarah Desa

Pembahasan hasil

IMAS II

Penyiapan

Kader AMPL

• KPSPAMS

Kepala Desa

dilantik

Persiapan Musdes

Agenda pembahasan :

- Pembentukan Tim penyusun

RPJM Desa

- Penyelarasan arah kebijakan

rencana pembangunan Kab.

- Pengkajian keadaan desa

melalui Musdus

Penyusunan

Rancangan

RPJM Desa Siklus Desa tahun ke I

Penyusunan/Review

PJM ProAksi

1. Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan PJM ProAKSi di dimulai dari Tingkat Dusun.

2. Pemilihan Prioritas dan Opsi kegiatan PJM ProAKSi.

Penyusunan

RPJM Desa

SIKLUS PAMSIMAS

Evaluasi

RAPBDesa

• Rev./Pembe

ntukan KKM

Sanitasi Total

Berbasis

Masyarakat

(STBM)

MUSDES

RAPBDesa

Penetapan

Peraturan

Desa

APBDesa

TAHAPAN INTEGRASI PJM PROAKSI & RKM KE DALAM RPJM DESA & RKP DESA


N0

.

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

TAH

AP

AN

Sosialisasi

Kepada

Kepala Desa

Baru

Pembentukan

Tim Penyusun

RPJMDesa

Penyerahan

Dokumen

PJMProAKSi

kepada Tim

Penyusun

RPJMDesa

Penyelarasan

arah kebijakan

perencanaan

pembangunan

Kab/Kota

Pengkajian

keadaan

Desa

Penyusunan

rencana

pembangunan

Desa melalui

Musdes

Penyusunan

Rancangan

RPJM Desa

Penyusunan

rencana

pembangunan

Desa melalui

Musrenbangdes

Penetapan

RPJMDesa yang

sudah

mengintegrasikan

PJMProAKSi

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

KEL

UA

RA

N

Dukungan

dari Kepala

Desa Baru

KKM dilibatkan

dalam Tim

Penusun RPJM

Desa

Tim Penyusun

RPJM Desa

Menerima

Dokumen PJM

ProAKSi dan

Dokumen RKM

100%

Tim Penyusun

mendapat

Informasi

Program

Pamsimas dari

Satker

Kabupaten dan

DC

PJM ProAKSi

merupakan

hasil kajian

keadan Desa

terkait

kebutuhan

air minum

dan sanitasi

PJM ProAKSi

dibahas dalam

MUSDES

PJM ProAKSi

dimasukkan ke

dalam Format

RPJM Desa

Musrenbangdes

membahas dan

menyepakati

Rancangan RPJM

Desa yang sudah

mengintegrasikan

PJM ProAKSi

Penetapam RPJM

Desa yang sudah

mengintegrasikan

PJM ProAKSi

WA

KTU

Bulan 1 setelah pelantikan Kepala Desa Bulan ke 1 dan ke 2 setelah Pelantikan Kepala Desa

Selambatnya 3

bulan setelah

pelantikan Kepala

Desa

TAHAPAN INTEGRASI PJM PROAKSI KE DALAM RPJM DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI N

0.

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

TAH

AP

AN

Pertemuan

konsultatif

dengan

Pemerintah

Desa dengan

topik Integrasi

RKM ke dalam

RKPDesa

Penyusunan

perencanaan

pembangunan

Desa melalui

Musyawarah

Desa

Pembentukan

Tim Penyusun

RKP Desa

Pencermatan

pagu indikatif

Desa dan

penyelarasan

program/

kegiatan masuk

ke Desa

Pencermatan

ulang dokumen

RPJM Desa

Penyusunan

rancangan

RKP Desa

Penyusunan RKP

Desa melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan

Desa

Penetapan RKP

Desa

Perubahan RKP

Desa

Pengajuan Daftar

Usulan RKP Desa

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

KEL

UA

RA

N

Pemerintah

Desa bersedia

melakukan

Integrasi RKM

ke dalam RKP

Desa

Musdes

menyepakati

Program AMPL

(dalam RKM)

menjadi

Program

Prioritas

Pembangunan

Desa

Perwakilan KKM

menjadi

anggota Tim

Penyusun RKP

Desa

Tim Penyusun

RKP Desa

menerima

Dokumen RKM

dari KKM

RKM sebagai

penjabaran

PJMProAKSi, ada

dan sesuai

dengan

dokumen RPJM

Desa.

RKM yang

dibiayai APB

Desa

tertuang ke

dalam

Rancangan

RKP Desa

Musrenbangdes

menyepakati RKP

Desa, terkait

dengan integrasi

RKM

RKP Desa yang

sudah

mengintegrasikan

RKM ditetapkan

dengan Peraturan

Desa.

Integrsasi RKM ke

dalam RKP Desa

sebaiknya tidak

melalui proses RKP

Desa Perubahan

RKM 100% yang

tidak terbiayai dari

Pamsimas dan APB

Desa masuk dalam

Daftar Usulan RKP

Desa

WA

KTU

Bulan Juni

(Sebelum

Musdes)

Paling Lambat

bulan Juni Bulan Juni/Juli Bulan Juli Bulan Juli Bulan Juli

Bulan

Juli/Agustus

Paling lambat

bulan September

Setelah RKP Desa

ditetapkan

Paling lambat

bulan Desember

TAHAPAN INTEGRASI RKM KE DALAM RPK DESA


Kode BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

Rekening

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2 2 90 – 99 Lain-lain sub bidang kesehatan*

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

(Pipanisasi dll)

2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)

2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) **

2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll) **

2 4 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

2 4 90 – 99 Lain – lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman*

Kode BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

Rekening

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

4 02 Pembinaan LKMD/LMD/LPMD

4 03 Pembinaan PKK

4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4 90 – 99 Lain – lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat*

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

3 01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

3 02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

3 03 Peningkatan Kapasitas BPD

3 90 – 99 Lain lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa

4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

* Penamaan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota

Untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan ** desa, misal: Pembangunan atau Rehabilitasi atau

Peningkatan atau Pengerasan

PENYELARASAN DOKUMEN KEGIATAN RKM DENGAN KODE REKENING DALAM APB DESA

PERCEPATAN UNIVERSAL AKSES 2019 DENGAN

KERJASAMA DESA


HAL KRITIS DALAM PAMSIMAS

ASPEK KONFLIK AIR BAKU MAUPUN PENDISTRIBUSIANYA (ANTAR WARGA, ANTAR DESA, DESA DENGAN PIHAK KEHUTANAN DLL), MITIGASI BENCANA, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN EFEKTIFITAS DALAM PENGELOLAAN SUMBER AIR BAKU MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS

SOLUSI MEMANFAATKAN SECARA OPTIMAL TENTANG KERJASAMA DESA DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEGIATAN


KERJASAMA DESA

KerjaSama Desa bidang pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.


RUANG LINGKUP

KERJASAMA

KERJASAMA ANTAR DESA

KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK

KETIGA


MELALUI KESEPAKATAN

MUSYAWARAH ANTAR-DESA

MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

KERJASAMA DESA

KERJASAMA ANTAR-DESA

KERJASAMA DENGAN PIHAK

KETIGA

DESA DENGAN DESA LAIN DALAM 1

(SATU) KECAMATAN

DIATUR DENGAN

DESA DENGAN DESA LAIN ANTAR

KECAMATAN DALAM 1 (SATU)

KABUPATEN/KOTA

DESA LAIN DI LAIN KABUPATEN

DALAM SATU PROVINSI

DENGAN

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA

HARUS MENGIKUTI KETENTUAN

KERJASAMA ANTAR-DAERAH

PASAL 3

PASAL 2

BILA MELIBATKAN

BUMDESA ATAU

KERJASAMA ANTAR-DESA

YANG ADA DALAM SATU

KAWASAN PERDESAAN

PEMERINTAH DESA

DILAKUKAN OLEH

PERJANJIAN KERJASAMA

KERJA SAMA ATAS PRAKARSA

DESA

KERJA SAMA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA

TERDIRI ATAS

DIATUR DENGAN

PASAL 5

PIHAK SWASTA, ORGANISASI

KEMASYARAKATAN, DAN

LEMBAGA LAINNYA

DILAKUKAN DENGAN

RUANG LINGKUP

BKAD

DILAKUKAN OLEH

PENYERTAAN MODAL

PIHAK KETIGA

HASIL KERJASAMA

DESA

DICATAT SEBAGAI

REKENING KAS DESA

UANG

BARANG

DI SETOR

ASET DESA

PENDAPATAN DESA

UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DESA

HASIL KERJASAMA DESA


TERIMA KASIH


perencanaan dan penganggaran desa -...

Documents