konstitusi dan demokrasi (kode) inisiatif · analisa putusan mahkamah konstitusi tentang isu...

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KODE) INISIATIF

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ISU KEPEMILUAN (2003 – 2016)

Oleh:

Veri Junaidi

Adelline Syahda

Adam Mulya B Mayang

Konstitusi dan Demokrsi (KODE) Inisiatif

Jakarta

2016

1. Profile Putusan tentang UU Isu Kepemiluan

Putusan mahkamah konstitusi terhadap pengujian UU mengenai Kepemiluan Nasional baik itu pemilu legislatif dan pemilu

eksekutif melingkupi pengujian terhadap UU Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD atau disebut pemilu legislatif yaitu UU No

UU No 10/2008, 12/2003, UU No 17/2009 dan UU Nomor 08/2012 dan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu UU

Nomor 23/2003, UU Nomor 42/2008 dan UU Nomor 18/2012 serta UU Penyelenggaraan Pemilu (UU 15 /2011 dan UU

22/2007).

Pengujian delapan Undang-Undang ini telah diputus dalam 110 putusan. Putusan ini terhitung dari permohonan yang

telah diregistrasi di Mahkamah dan diputus sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016. Jika dilihat dari

jumlahnya Pengujian terhadap UU Pemilu (baik eksekutif legislatif dan penyelenggara pemilu) merupakan pengujian UU

terbanyak dari total seluruh pengujian UU yang ada di MK. Apalagi ketiga UU isu Kepemiluan saat ini tengah disatukan dalam

bentuk simplifikasi RUU Penyelenggaraan pemilu oleh para pembentuk UU. Maka semakin urgent untuk kembali melacak

keberadaan pasal-pasal inkonstitusional sebagaimana diputus MK. Jangan sampai pasal-pasal ini kemudian hidup kembali

dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu nanti.

Besarnya jumlah pengujian sekaligus menjadi parameter untuk melihat sejauh mana kualitas substansial suatu UU yang

dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Karena asumsi dasar menunjukkan bahwa semakin banyak pengujian yang masuk ke MK

berarti sebanding dengan jumlah hak konstitusional dari subjek hukum yang terlanggar akibat pemberlakuan normal dalam

UU tersebut. Mengingat MK merupakan satu- satu nya lembaga yang bertindak untuk menafsir konstitusionalitas suatu norma

dalam UU terhadap UUD 1945. Penafsiran tersebut tak lain adalah untuk menjamin terselenggaranya negara hukum

(rechtstaat) yang demokratis yang melindungi hak asasi warga negaranya.

Kehadiran MK sebagai lembaga Judicial review pun bisa mengindikasikan pembatasan terhadap kuatnya kekuasaan

pembentuk UU, terlebih jika dikuasi oleh suara mayoritas. Maka bisa disimpulkan peran judisial review dimaksudkan untuk

mengatasi “abuse” dari produk hukum ( UU).

Terlebih lagi karena Pemilu merupakan agenda rutin 5 tahunan sebagai sarana untuk mendapatkan jabatan dan

kekuasaan. Baik jabatan di tingkat Pusat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sebagai wakil rakyat atau di tingkat Daerah

wakil rakyat daerah hingga pimpinan didaerah. Semua diselenggrakan dalam suatu mekanisme yang disebut pemilihan

dengan mengusung asas- asas langsung umum bersih rahasia jujur dan adil sebagai mana amanat Pasal 22E UUD 1945 tentang

Pemilu.

Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah perkara disertai nomor perkara dan pengujian UU yang masuk ke MK.

Tabel 1. Putusan MK mengenai Pengujian UU Kepemiluan

No No

Putusan tentang UU Pemohon UU diuji

Jumlah

Pemohon

identitas pemohon

kerugian konstitusi

onal Isu Pengujian Pasal yang diuji Putusan

1 7/PUU-I-

2003 Pemilu

Legislatif 1

perorangan 12/2003 1

warga negara

tidak dicantumk

an tidak dicantumkan tidak dicantumkan Ketetapan

2 17/PUU-

I-2003 Pemilu

Legislatif 28


warga negara

langsung

syarat caleg bukan berasal dari organisasi terlarang PKI dan ormas lainnya

Pasal 60 huruf (g) Dikabulkan

sebagian

3 11/PUU-

I-2003 Pemilu

Legislatif 28


warga negara

tidak langsung

syarat caleg bukan berasal dari organisasi terlarang PKI dan ormas lainnya

pasal 60 huruf (g) Dikabulkan

sebagian

4 2/PUU-II-

2004 Pemilu

Legislatif 6

perorangan 12/2003 6 caleg DPR langsung

calon yang tidak memenuhi BPP

Pasal 107 ayat (2) huruf (b)

Tidak dapat

diterima

5 55/PUU-II-2004

Pemilu Legislatif

1 perorangan

12/2003 1 anggota DPRD

langsung

ancaman pidana dan kewenagan PN mengadili pertama dan terakhir

pasal 133 ayat (2) Ditolak

6 16/PUU-V-2007

Pemilu Legislatif

13 Badan Hukum Privat

12/2003 13 partai politik

langsung dan tidak langsung

perolehan suara minimal partai politik untuk pemilu berikutnya

pasal 9 ayat (1),(2) Ditolak

7 10/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

50 perorangan, 1 lembaga

negara

10/2008 50 + 1

Anggota DPD, DPD

dan Masyarak

at sipil

langsung kelengkapan syarat calon

pasal 12, 67

Tidak dapat

diterima dan ditolak

8 12/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

7 badan hukum privat

10/2008 7 partai politik


frasa "memiliki kursi di DPR RI hasil pemilu 2004"

pasal 316 huruf (d) Dikabulkan

9 15/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008 1 caleg DPR langsung persyaratan menjadi bakal calon anggota DPR,DPD, dan DPRD

Pasal 50 ayat (1) huruf (g)

Ditolak

10 22/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008 1 caleg DPRD

langsung

penetapan calon terpilih anggoat DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari parpol/gabungan parpol didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan

Pasal 55 (2), 214 huruf (a,b,c,d,e)

Dikabulkan sebagian

11 24/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008 3 warga negara


penetapan calon terpilih anggoat DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari parpol/gabungan parpol didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan

Pasal 55 (2), 214 huruf (a,b,c,d,e)

Dikabulkan sebagian

12 32/PUU-VI-2008

Pemilu Legislatif

8 perorangan

10/2008 8 warganeg

ara


soal penjatuhan sanksi yang diberikan oleh KPI atau Dewan Pers atas pelanggaran berdasarkan ketentuan pasal

Pasal 98 (2,3,4), 99 (1,2)

Dikabulkan

13 4/PUU-

VII-2009 Pemilu

Legislatif 1


mantan terpidana

langsung tentang persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

Pasal 12 huruf (g), 51 ayat (1) huruf (g)

Dikabulkan sebagian

14 107/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008 3 anggota DPR dan swasta

langsung

penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR parpol peserta pemilu

Pasal 205 ayat (1) Tidak Dapat

Diterima

15 132/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008 1 swasta langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagai calon anggota DPR

Pasal 50 ayat (1) huruf (k)

Tidak Dapat

Diterima

16 119/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

4 perorangan

10/2008 4 caleg DPR langsung sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP

pasal 206 Tidak Dapat

Diterima

17 130/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

1 perorangan

10/2008 1 swasta langsung penetapan kursi tahap kedua yaitu 50% suara BPP untuk DPR

Pasal 2111, 205 Ditolak

18 114/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008 3

caleg DPRD, swasta

dan mahasisw

a

langsung syarat mencalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan

Pasal 12 huruf (n), 51 ayat (1) huruf (o)

Tidak dapat

diterima

19 131/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008 3

Dosen,Swasta dan Anggota DPR RI

langsung UU No 10/2008 keseluruhan

uji matril UU 10/2008

Tidak Dapat

Diterima

20 100/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

3 perorangan

10/2008 3

warga negara

dan caleg DPRD

langsung laporan pelanggaran pemilu dan hasil penyidikan

pasal 247 ayat (4), 253 ayat (1)

Tidak Dapat

Diterima

21 9/PUU-

VII-2009 Pemilu

Legislatif


10/2008 2 lembaga

riset langsung

pengumuman hasil penghitungan suara cepat hanya dibolehkan paling cepat satu hari setelah pemilihan

Pasal 245 (2),(3),(5), 282, 307

Dikabulkan sebagian

22 15/PUU-VIII-2010

Pemilu Legislatif

5 perorangan

10/2008 5 anggota parpol

langsung penataan daerah pemilihan

Pasal 29 ayat (4),(5) Tidak Dapat

Diterima

23 45/PUU-VIII-2010

Pemilu Legislatif

1 perorangan

17/2009 1 Caleg DPD langsung surat pengunduran diri

pasal 12 huruf (k), (n)

Ditolak

24 55/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif

2 Badan Hukum privat

08/2012 2

Ketua dan Sekjen Partai

Nasdem

langsung Ambang batas perolehan suara

Pasal 8 (1),(2) Tidak Dapat

Diterima

25 52/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif


08/2012 17 Parpol langsung Ambang batas perolehan suara

Pasal 8 (1) Dikabulkan

sebagian

26 54/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif


08/2012 1 Parpol langsung UU No 8/2012 keseluruhan

uji formil UU No 8/2012

Ditolak

27 51/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif

1 Badan hukum

privat, 8 perorangan

08/2012 2

Badan Hukum

Privat dan peroranga

n


ambang batas perolehan suara parpol

Pasal 208 Tidak Dapat

Diterima

28 106/PUU-

X-2012 Pemilu

Legislatif


08/2012 5 Parpol tidak

dicantumkan

tidak dicantumkan Ketetapan

29 109/PUU-

X-2012 Pemilu

Legislatif 1


caleg DPRD

tidak langsung

tentang alokasi kursi pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 24 (4), 27 (4) Tidak Dapat

Diterima

30 89/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012 1 Anggota

DPR tidak

langsung

kesetian pada pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus.

Pasal 12 huruf (m) Tidak Dapat

Diterima

31 89/PUU-X-2012

Pemilu Pres dan Wapres

1 perorangan

42/2008 1 Anggota

DPR tidak

langsung

kesetian pada pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus.


Diterima

32 108/PUU-

X-2012 Pemilu

Legislatif 2


Caleg DPR dan DPRD

langsung

persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 51 (a-p) Ditolak

33 12/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

2 perorangan

08/2012 2 caleg DPD langsung

syarat dukungan calon minimal untuk anggota DPD dan ketentuan pengunduran diri

Pasal 12 huruf (k), 68 ayat (2)

Ditolak

34 15/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012 1 Kepala Daerah

langsung

frasa"kepala daerah dan wakil kepala daerah" pada ketentuan pengunduran diri

Pasal 12 huruf (k), 51 (1) huruf (k), 51

(2) huruf (h) , 68 (2) huruf (h).

Ditolak

35 79/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif

2 perorangan

08/2012 2 mantan

terpidana langsung

syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 thn

Pasal 12 huruf (g), 51 ayat (1) huruf (g)

Ditolak

36 94/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif

2 perorangan


langsung syarat parpol peserta pemilu

Pasal 8 (2) huruf (b,cd)

Ditolak

37 114/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

3 perorangan

08/2012 3 caleg dan Mahasisw

a langsung

syarat dicalonkan hanya pada 1 lembaga perwakilan

Pasal 12 huruf (n), 51 ayat (1) huruf (o)

Tidak dapat

diterima

38 22/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif


08/2012 1 parpol langsung kepengurusan 50% di jumlah kecamatan di kabupaten/Kota

Pasal 8 (2) huruf (d) Tidak Dapat

Diterima

39 51/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif


08/2012 2 parpol langsung partai politik yang tidak memenuhi abang batas

Pasal 8 (2), 15,16, 17 (2,3)

Tidak Dapat

Diterima

40 96/PUU-X-2012

Pemilu Legislatif


08/2012 2 Perludem,

IPC tidak

langsung Penentuan dapil anggota DPR

Pasal 22 (4) Ditolak

41 6/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

9 perorangan

08/2012 9 warganeg

ara tidak

langsung

daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 22 (5) Ditolak

42 2/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

31 perorangan

08/2012 31 warganeg

ara langsung

daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi

Pasal 22 (1, 5) Ditolak

43 57/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012 1 Caleg DPRD

tidak langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara

Pasal 51 (1) huruf (k)

Ditolak

44 59/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan


tidak langsung

syarat mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI , Polri, pengurus BUMN/D serta badan lainnya yg anggarannya bersumber dari keuangan negara

Pasal 51 (1) huruf (k)

Tidak Dapat

Diterima

45 20/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

21 badan hukum

Privat dan 9

perorangan

08/2012 21 LSM dan

warga negara

tidak langsung

penempatan urutan bakal calon perempuan

Pasal 56 (2) Dikabulkan

46 24/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif


08/2012 4 Badan Hukum Privat

tidak langsung

pengumamn hasil survey ataujajak pendapat pada masa tenang

Pasal 247 (2),(5),(6), 291, 317 (1,2)

Dikabulkan

47 56/PUU-XI-2013

Pemilu Legislatif

1 perorangan


tidak langsung

Batas perolehan suara parpol peserta pemilu , hak parpol,

pasal 208 Ditolak

48 56/PUU-XI-2013


1 perorangan


tidak langsung

pelaksanaan Pemilu Presiden setalah legislatif

Pasal 208 Ditolak

49 62/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

5 Badan Hukum

Privat dan1 Perorangan

08/2012 5

Organisasi Tuna

Netra dan warga negara

langsung perlengkapan pemungutan suara

Pasal 142 (2)

Tidak dapat

diterima dan ditolak

50 39/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan


tidak langsung

hak pilih dan penggunaannya

pasal 19 (1) Ditolak

51 39/PUU-XII-2014


1 perorangan


tidak langsung


Pasal 28 Ditolak

52 43/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

2 perorangan

08/2012 dosen dan

warga negara


syarat sebagai pemilih, kewajiban penghitungan suara, jumlah surat suara

Pasal 40 (5), 151 (2), 173 (1)

Tidak Dapat

Diterima

53 43/PUU-XII-2014


2 perorangan

42/2008 dosen dan

warga negara


sanksi pidana bagi orang yang sengaja merusak sistem informasi penghitungan suara pemilu dan tentang hak pilih , dfatar pemilih dan KPU


Diterima

54 14/PUU-XIII-2015

Pemilu Legislatif

1 perorangan


tidak dicantumk

an

tentang pengunduran diri sebagai kepala daerah

Ketetapan

55 31/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012 1 anggota

DPR langsung

cara memberikan suara pada pemilu legislatif

pasal 154 Ditolak

56 29/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan

08/2012 1

bakal calon

anggota DPRD

Toli- Toli dan

mantan narapidan

a

langsung

persyaratan bagi calon yang telah menjalankan pidannya

Pasal 51 (1) huruf (g)

Tidak Dapat

Diterima

57 29/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif


08/2012 2 Ketua dan Sekretaris DPP PKB

langsung

sistem proposional terbuka, penetapan calon berdasarkan perolehan kursi parpol

Pasal 5 , 215 Tidak Dapat

Diterima

58 1/PUU-II-

2004 Pemilu Pres dan Wapres

5 Badan Hukum

Privat dan 1 Perorangan

23/2003 5 LSM dan

warga negara

tidak langsung

syarat calon Presiden dan wakil Presiden

5 (4,3) Tidak Dapat

Diterima

59 8/PUU-II-


2 perorangan

dan 2 badan hukum privat

23/2003 2

warga negara

dan Parpol

langsung persyaratan calon presiden

Pasal 6 Tidak Dapat

Diterima

60 7/PUU-II-


1 perorangan

23/2003 1 Capres

Independen


calon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan


Diterima

61 57/PUU-II-2004


1 Perorangan

23/2003 2 Capres

Independen

langsung

usul pasangan calon presiden dan wapres serta pelaksanaan oleh KPU

pasal 5, 9 (1), 10 Tidak Dapat

Diterima

62 54/PUU-II-2004


8 perorangan

23/2003 8 Capres

Independen

langsung pendaftaran capres dan cawapres dari non-politik


Diterima

63 24/PUU-IV-2006


1 perorangan

23/2003 1 Anggota

DPD tidak

langsung

larangan anggota TNI dan Polri menggunakna hak pilih dalam Pilpres 2004


Diterima

64 24/PUU-IV-2006

Pemilu Legislatif

1 perorangan

12/2003 1 Anggota

DPD tidak

langsung

larangan anggota TNI dan Polri menggunakna hak pilih dalam Pilpres 2004


Diterima

65 14-

17/PUU-V-2007


1 perorangan

23/2003 1 Anggota

DPRD langsung

calon Presiden dan Wapres tidak pernah dihukum penjara

Pasal 6 huruf (t) Ditolak

66 23/PUU-VI-2008


3 perorangan


tidak dicantumk

an tidak dicantumkan Ketetapan

67 56/PUU-VI-2008


3 perorangan


langsung

penetapan calon presiden dan wakil setelah memenuhi persyaratan

Pasal 1 (4), 8,9, 13 (1)

Ditolak

68 98/PUU-VII-2009



42/2008 1 LSM riset langsung

hasil survey atau jajak pendapat tidak boleh disebarluaskan pada masa tenang

Pasal 188 (2),(3),(5), 228, 255

Dikabulkan sebagian

69 99/PUU-VII-2009


7 perorangan


langsung tentang media masa dan lembaga penyiaran

Pasal 47 (5), 56 (2,3,4)

Dikabulkan

70 102/PUU-VII-2009


1 perorangan


langsung Daftar pemilih tetap pemilu

Pasal 28, 111 Dikabulkan

sebagian

71 26/PUU-VII-2009


1 perorangan


langsung capres dan cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol

Pasal 1 (2),8,9,10 (1,2,3,4), 14 (2)

Ditolak

72 104/PUU-VII-2009


3 perorangan


tidak langsung

syarat capres dan cawapres berkaitan dengan NPWP

Pasal 2 hurf (k) Tidak Dapat

Diterima

73 101/PUU-

X-2012 Pemilu Pres dan Wapres

1 perorangan


tidak dicantumk

an

persyaratan pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik


74 25/PUU-X-2012


5 perorangan


langsung perolehan suara Pasal 159 (1,2,3,4,5),

176 Ditolak

75 118/PUU-

X-2012 Pemilu Pres dan Wapres

3 perorangan


tidak dicantumk

an

syarat bagi pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol


76 89/PUU-X-2012


1 perorangan

42/2008 1 anggota

DPR tidak

langsung

tentang kesetian pada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi


Diterima

77 4/PUU-XI-2013




tidak langsung

susunan keanggotaan parpol sebagai pengusul pasangan Capres&cawapres

Pasal 1 (2),9, 10 (1), 14 (2)

Tidak Dapat

Diterima

78 46/PUU-XI-2013


2 perorangan

42/2008 2 Advokat langsung

pengusulan Capres melalui koalisi dan syarat perolehan suara

Pasal 1,4,8,9 13 Ditolak

79 14/PUU-XI-2013


1 perorangan


langsung

Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPRD Provinis, Kabupaten/Kota dan DPD karena Presiden/Wakil dilantik oleh MPR.

Pasal 3 (5), 9, 12 (1,2), 14 (2), 112

Dikabulkan sebagian

80 61/PUU-XI-2013


1 perorangan


langsung warga negara yang punya hak pilih

Pasal 27 (1), 28 Ditolak

81 108/PUU-

XI-2013 Pemilu Pres dan Wapres

1 perorangan


langsung

pelaksanaan Pemilu legislatif, syarat perolehan kursi paling sedikit, masa pendaftaran dan jadwal pemilu presiden dan wapres setelah pemilu legislatif

Pasal 3 (5),9,14 (2), 112

Tidak dapat

diterima

82 13/PUU-XII-2014


1 perorangan


tidak langsung

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, usulan parpol

Ketetapan

83 17/PUU-XII-2014


1 perorangan


langsung asas pemilu Pasal 2 Ditolak

84 17/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

perorangan 08/2012 1 warga negara

langsung asas pemilu pasal 1 (1) Ditolak

85 22/PUU-XII-2014


2 perorangan

42/2008 2 Advokat tidak

langsung

anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2009

Pasal 260 Dikabulkan

86 48/PUU-XII-2014


1 perorangan


langsung syarat pencalonan pasal 5 huruf (o) Gugur

87 49/PUU-XII-2014


1 perorangan


langsung pasangan calon yang diusulkan oleh parpol

Pasal 1 (2,3,4),5 huruf (p), 6 (1,2,3),

7 (1,2), 8,, 9, 10 (1,2,3), 15 huruf

(a,b,c,d)

Tidak Dapat

Diterima

88 50/PUU-XII-2014


15 perorangan


tidak langsung

pasangan calon yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Pres/Wapres dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia

pasal 159 (1) Dikabulkan

89 51/PUU-XII-2014


2 Badan hukum

privat dan1 perorangan

42/2008 2 Perludem,

warga negara

tidak langsung

pasangan calon yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Pres/Wapres dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia

Pasal 159 (1) Tidak Dapat

Diterima

90 53/PUU-XII-2014


2 perorangan


tidak langsung

pasangan calon yang terpilih

pasal 159 (1) Tidak Dapat

Diterima

91 39/PUU-XII-2014

Pemilu Legislatif

1 perorangan


tidak langsung



92 52/PUU-XII-2014


2 perorangan


tidak langsung

tentang pejabat negara yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden

Pasal 6 ayat (1), 7 (1,2)

Ditolak

93 78/PUU-XII-2014


11 perorangan


tidak langsung

keberatan ke MK terhadap hasil pemilu

Pasal 201 (1,2) Tidak Dapat

Diterima

94 69/PUU-XII-2014


12 perorangan


tidak langsung

rekapitulasi berjenjang

Pasal 141,156 Tidak Dapat

Diterima

95 51-52-

59/PUU-VI-2008


3 badan hukum

publik dan 1

perorangan



syarat pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik


96

110-111-112-

113/PUU-VII-2009

Pemilu Legislatif

11 perorangan


langsung penentuan sisa kursi tahap dua

205 (4) Dikabulkan

sebagian

97 48/PUU-XIV-2016

Penyelenggara Pemilu

1 Perorangan

15/2011 1 peroranga

n langsung

mengenai ketentuan umum dan asas penyelengaraan pemilu

Pasal 1 (1,3,4,5,6,7,22) Pasal

2

Tidak Dapat

Diterima

98 16/PUU-VII-2009


3 Perorangan

22/2007 3 peroranga

n tidak

langsung

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan

Pasal 30 ayat (1) huruf d

Tidak Dapat

Diterima

99 11/PUU-VIII-2010


5 perorangan

22/2007 5 peroranga

n langsung

anggota panwaslu provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang sebagai Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

pasal 93,94,95) Dikabulkan

sebagian

100 24/PUU-VII-2009



22/2007 3 Badan Hukum publik

tidak langsung

tentang tim seleksi calon anggota KPU

pasal 12, 14-18, 22,23,27-29,

39,40,41,43,50,56,57,58,59,89,90,91,10

5,106,107,122

Tidak Dapat

Diterima

101 76/PUU-IX-2011


1 perorangan

22/1007 1 peroranga

n

tidak dicantumk

an

frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, …. Pada saat mendaftar sebgai calon" serta PAW anggota DKPP

pasal 85 huruf (i) Ketetapan

102 81/PUU-IX-2011


23 Badan Hukum

Privat, 113 perorangan

15/2011 136

Badan hukum

privat dan peroranga

n

tidak langsung

frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, …. Pada saat mendaftar sebgai calon" serta PAW anggota DKPP

Pasal 14 ayat (1) huruf (i)

Dikabulkan sebagian

103 80/PUU-IX-2011


1 perorangan

15/2011 1 peroranga

n langsung

anggota KPU mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan dikenakan sanksi denda 2x lipat

Pasal 27 ayat (1) huruf (b) dan Pasal

27 ayat (3) Dikabulkan

104 8/PUU-X-

2012 Penyelenggara

Pemilu

3 perorangan


15/2011 4

perorangan dan Badan Hukum Privat

tidak langsung

tim sel melaporkan hasil pelaksanaan tiap seleksi ke DPR

Pasal 13 ayta (5) Ditolak

105 10/PUU-XI-2013


1 perorangan

15/2011 1 peroranga

n

tidak dicantumk

an

terkait dengan rapat Pleno DKPP

28 ayat (3,4) Ketetapan

106 45/PUU-XI-2013


12 perorangan

15/2011 12 peroranga

n tidak

langsung

tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggara pemilu legislatif

pasal 8 ayat (1) huruf c,

Ditolak

107 74/PUU-XI-2013


1 perorangan

15/2011 1 peroranga

n langsung

komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeprhatikan keterwakilab perempuan sekurang-kurangnya 30%

Pasal 6 ayat (5) Ditolak

108 31/PUU-XI-2013


1 perorangan

15/2011 1 peroranga

n langsung

tentang rapat pleno pengembilan keputusan yang sifatnya final dan mengikat.

Pasal 112 ayat (12)

Dikabulkan sebagian

109 36/PUU-XII-2014



15/2011 1 Badan Hukum Privat

tidak dicantumk

an

tentang Kepala daerah dan wakil yang dipilih dalam satu pasangan sesuai asas pemilu


110 101/PUU-XIII-2015


2 perorangan

15/2011 2 peroranga

n tidak

langsung

peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP

Pasal 119 (40, 120 (4), 121 (3)

Tidak Dapat

Diterima

Grand Total : 469 Perorangan Warga Negara Indonesia, 137 Badan Hukum Privat dan 1 Lembaga Negara. 58 Kerugian langsung, 36 Kerugian tidak langsung, 9 Langsung dan tidak langsung, serta 9 tidak dicantumkan

2. Jumlah pengujian UU Kepemiluan

Dari data kuantitatif berupa tabeldibawah ini, Putusan Mahkamah konstitusi terhadap pengujiam UU isu Kepemiluan telah

dipetakan berdasarkan pengelompokkan UU yang diuji. Total UU Pemilu legislative/ Pemilihan anggota DPR,DPD dan DPRD

Provinsi Kabupaten Kota diujikan sebanyak 57 kali dalam empat kali perubahan UU sejak tahun 2003, 2008 dan 2009 dan

2012. Pengujian ini adalah terhadap UU No 12/2003 jo UU No 10/2008 jo UU No 17/2009 jo UU No 08/2012.

Lalu UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diujikan sebanyak 39 kali dalam 2 kali perubahan UU yaitu tahun 2003

dan 2008. Perubaan tersebut adalah UU No 23/2003 jo UU No 42 /2008. Dan UU Penyelenggara Pemilu mengalami 2 kali

perubahan yaitu UU No 22/ 2007 dan UU No 15/2011 sebanyak 14 kali pengujian. Dari tabel dibawah terlihat bahwa

pengujian paling banyak itu terhadap UU Pemilu legislative serta UU Pemilu legislative adalah UU yang paling sering direvisi

setiap kali tahun pemilihan.

Tabel 2. Tentang UU Isu Kepemiluan yang diujikan

UU yang di Uji Jumlah Pengujian

Pemilu Legislatif 57

08/2012 31

10/2008 18

12/2003 7

17/2009 1 Pemilu Pres dan Wapres 39

23/2003 8

42/2008 31 Penyelenggara pemilu 14

UU 22/2007 4

UU 15/2011 10

Grand Total 110

Dari tabel menunjukkan bahwa UU Pemilu legislative merupakan UU yang paling sering mengalami perubahan setiap

masanya. Tercatat pada masa pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2003 mengalami pengujian sebanyak 7 kali, saat perubahan

menjadi UU 10 Tahun 2008 mengalami pengujian sebanyak 18 kali. Kemudian UU 17 Tahun 2009 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2009 sebagai pengganti UU No 19 Tahun 2008 diujikan hanya sebanyak 1 kali. Jika

dilihat masa pemberlakuannya UU ini berlaku lebih kurang dalam kurun waktu 3 tahun namun hanya mengalami pengujian 1

kali, berbeda dengan UU 10 Tahun 2008 yang masa pemberlakuanya kurang dari 1 tahun namun mengalami 18 kali pengujian.

Namun pada pengujian ini pula lah yang permohonannya paling banyak diputus dengan amar dikabulkan, dari 18 kali

permohonan pengujian, 8 diantaranya atau sekitar 44 % diputusan dikabulkan oleh Mahkamah. Kemudian yang terakhir

adalah pada pemberlakuan UU 8 Tahun 2012 yang mengalami pengujian sebanyak 32 kali. Pada masa pemberlakuan UU No 8

Tahun 2012 ini lah yang paling sering diujikan, sebanding dengan masa pemberlakuan UU nya yang lama. Namun jika

dibandingkan dnegan amar, 15 permohonan atau sekitar 46% nya ditolak oleh mahkamah.

Baru disusul kemudian oleh UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengalami dua kali perubahan. Yaitu

UU No 23 Tahun 2003 yang diujikan sebanyak 8 kali, dan UU No 42 Tahun 2008 yang mengalami pengujian sebanyak 31 kali.

Untuk UU Pilpres yang paling banyak dikabul oleh Mahkamah adalah pada pengujian UU UU 42 Tahun 2008. 6 putusan

dikabulkan dari 31 permohonan. Ini artinya sekitar 19%. Untuk UU penyelenggara pemilu yang paling banyak diuji adalah

pada masa pemberlakuan UU No 15 Tahun 2011 sebanyak 10 kali. 3 dari 10 permohonan dikabulkan pada pengujian UU No

15 Tahun 2011.

Diagram 1. Persentase pengujian UU Kepemiluan

Terdapat trend fluktuatif yang tidak beraturan dari jumlah pengujian UU isu kepemiluan dari tiap masa periode UU nya.

Dan Putusan Mahkamah pun bervariasi selama pemberlakuan UU tersebut. Lebih lanjut dalam kajian kualitatif kedepannya

Pemilu Legislatif

52%Pemilu Pres dan Wapres

35%


13%

Total

Pemilu Legislatif

Pemilu Pres danWapres


perlu diteliti apa yang menyebabkan pengujian suatau UU Legislatif yang satu lebih sering diujikan ke MK dibanding dengan

UU Legislatif lainnya dengan disandingkan dengan rentang waktu masa pemberlakuan UU tersebut. Begitu juga dengan UU

Pemilu Presiden dan UU Penyelenggara pemilu. Sehingga akan didapat latar belakang perbedaan trend pengujian suatu UU.

3. Putusan dan UU Yang di Uji

Adapun trend putusan dalam pengujian UU yang berhubungan dengan kepemiluan ini sesuai dengan tabel 1 diatas. Dari

110 permohonan yang diputus oleh Mahkamah, komposisi putusannya adalah sebagai berikut : 23 dikabulkan (baik

seluruhnya atau sebahagian), 35 ditolak,1 gugur, 9 Ketetapan, 40 tidak diterima dan 2 tidak dapat diterima dan ditolak. Jika

dilihat komposisi tersebut permohonan yang dikabulkan hanya sekitar 20% dari total pengujian UU.

Namun dari keseluruhan yang dikabulkan tersebut tentu akan berdampak pada pendefinisian norma hukum pasca

putusan MK tersebut. Setidaknya implikasi bunyi/makna pasal yang mengalami perubahan inilah yang kemudian akan

berdampak pada proses legislasi atau perumusan norma baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah yang sifatnya

final dan mengikat. Analisi kualitatif akan menyigi tindak lanjut tersebut, apakah dalam bentuk kebijakan yang sama yaitu

revisi UU, ataukah kebijakan lainnya .

Begitu juga dengan RUU Pneyelenggaraan Pemilu yang saat ini telah diajukan oleh Pemerintah. Sebagai draft awal, RUU ini

patut dibongkar untuk mensinkronkan kembali pasal-pasal yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi terhadap isu

Kepemiluan.Idealnya RUU tersebut telah mengakomodir Putusan MK terdahulu sebagai bentuk ketertiban dalam proses

legislasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2. Putusan dan UU yang diuji

Row Labels 08/12 10/08 12/03 12/03 15/11 17/09 22/07 23/03 42/08

Grand Total

Dikabulkan 2 2 1 3 8

Dikabulkan sebagian 1 6 2 2 1 3 15

Ditolak 15 2 2 3 1 1 10 35

Gugur 1 1

Ketetapan 1 1 2 1 1 3 9

Tidak dapat diterima 11 6 1 1 2 2 6 11 40

Tidak dapat diterima dan ditolak 1 1 2

Grand Total 31 17 6 1 10 1 4 8 31 110

4. Legal Standing Pemohon

Pada dasarnya pengertian legal standing adalah hak yang dipunyai oleh subjek hukum tertentu untuk berperkara di

lembaga peradilan. Lebih lanjut menurut Maruarar Siahaan secara khusu berpendapat tentang legal standing atas pengujian

suatu UU bahwa pemohon yang memiliki legal standing (hak gugat) untuk mengajukan review UU terhadap UUD 1945 harus

secara jelas menguraikan hak atau kewenangan konstitusional nya yang dirugikan oleh berlakunya suatu UU.

Secara normatif legal standing menjadi bagian dari hak masyarakat untuk berperan serta. Menurut pasal 51 UU Mahkamah

Konstitusi, ada 5 subjek yang dapat mengajukan diri sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan juidsial

review di Mhakamah Konstitusi. Kelima subjek itu adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Hukum Privat, dan

Badan Hukum Publik, Lembaga Negara dan kesatuan Masyarakat Hukum adat.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian Undnag-

Undnag, ketentuan pasal 3 disebutkan pemohon yang dimaksud itu adalah merujuk pada ketentuan UU MK sebagaimana

uraian sebelumnya.

Table dibawah memperlihatkan kualifikasi yang paling sering mengajukan pengujian UU mengenai kepemiluan. Dari data

Untuk Pemilu Legislatif paling sering diajukan oleh perorangan secara mandiri, sedangkan pemilu Presiden dan wakil

Presiden paling banyak diajukan oleh Perorangan juga.

Tabel 3 Pemohon dalam pengujian UU Isu Kepemiluan

Pemohon penyelenggara pemilu

Pemilu Legislatif


Grand Total

Badan Hukum Privat

2 7 2 11

Badan hukum privat dan perorangan

2 2 2 6

Badan Hukum publik

3 3

badan hukum publik dan perorangan

1 1 2

perorangan 10 42 33 85

perorangan dan badan hukum public

1 2

perorangan, lembaga negara

1 1

Grand Total

14 57 39 110

Kualifikasi persorangan yang menjadi subjek hukum paling sering mengujikan UU terkait Kepemiluan di MK. Subjek

Hukum terbagi 2 yaitu natuurlijkpersoon adalah orang dan rechtspersoon atau badan hukum. Pada dasarnya setiap orang oleh

berperkara di pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa/belum cukup umur, orang yang sakit ingatan atu tidak cakap

hukum dihadapan pengadilan atau orang yang di bawah pengampuan. Mereka ini tidak boleh berperkara sendiri melainkan

harus diwakilkan.

Jika diteliti lagi dalam UU MK sendiri tidak memberikan pembatasan umur terhadap perorangan warga negara yang dapat

mengajukan permohonan JR di MK. Namun jika merujuk pada aturan yang ada seperti UU Kepemiluan misalnya, maka

peroragan warga negara yang dapat memohonkan JR adalah yang sudah berumur 17 tahun / sudah kawin .ini artinya

perorangan warga negara yang belum berumur 17 atau belum kawin tidak memiliki hak konstitusional sebagai pemohon

meskipun ia secara nyata tetap memiliki hak konstitusional tersebut.Apabila ada hak konstitusional mereka dirugikan, maka

dapat bertindak di muka peradilan jika diwakili wali.

Subjek hukum yang terlibat dalam pengujian UU Kepemiluan secara persentase di dominasi dari perseorangan dengan

jumlah 86, baru kemudian Badan Hukum Privat sejumlah 11. Jika diuraikan lebih lanjut Perorangan itu 72%, , Perorangan dan

Badan Hukum privat = 14% dan Badan Hukum Privat = 14%. Sementara untuk melihat korelasi kerugian yang dialami oleh

pemohon adalah 53 % mengalami kerugian secara langsung, 33 % tidak langsung , 8% secara sekaligus dan yang tidak

dicantumkan sebanyak 6%.

Diagram 2. Kepentingan Pemohon dalam pengujian UU Isu kepemiluan

Diagram 3. Pemohon dalam pengujian UU Isu Kepemiluan

14%

14%

72%

Badan Hukum Privat

Badan hukum privat dan perorangan

Badan Hukum publik

badan hukum publik dan perorangan

perorangan

perorangan dan badan hukum public

perorangan, lembaganegara

Terkait dengan kerugian konstitusional merupak salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Selain pemohon

menjelaskan kedudukan / legal standingnya, maka pemohon jugaharus menjelaskan kerugian hak dan atau kewenangan

konstitusional yang dideritanya akibat pemeberlakuan suatu norma hukum tersebut.

5. Isu dalam pengujian UU mengenai Kepemiluan

Dari gambaran pada tabel 1 diatas isu pengujian UU sangatlah beragam. Namun jika dikategorikan pada isu pengujian

dengan amar putusan yang diterima oleh mahkamah, maka isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat Caleg yang bukan berasal dari Ormas terlarang, anggota PKI dan ormas lainnya

b. Syarat penentuan kursi Parpol yang harus memiliki kursi di DPR-RI hasil pemilu sebelumnya

c. Penetapan calon terpilih yang harus didasarkan pada perolehan kursi parpol/gabungan parpol

d. Kewenangan KPI dan Dewan Pers memberikan sanksi bagi pelanggar terkait penyiaran

e. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara

f. Pelanggraan yang terkualifikasi dalam tindak pidana pemilu terkait dengan publikasi kampanye atau jajak

pendapat yang dilakukan pada masa tenang dan sanksi pidana yang mengikutinya.

g. Calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota

h. Ambang Batas Perolehan suara Parpol

kerugian tidak langsung

33%

kerugian langsung

53%


8%

tidak dicantumkan

6%

i. Penempatan urutan Bakal calon perempuan dalam daftar

j. Pelanggraan yang terkualifikasi dalam tindak pidana pemilu terkait dengan hasil hitung cepat yang diumumkan

pada hari pemilihan dan sanksi pidana yang mengikutinya.

k. Larangan menyiarkan berita , iklan dan kampanye.

l. Daftar pemilih tetap Pemilu

m. Pemilu presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak setealh pemilihan tahun 2014

n. Hak pilih anggota TNI/Polri

o. Syarat Pasangan Calon Presiden dan Wapres terpilih

p. Pennetuan sisa kursi tahap 2

q. Mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftarkan diri sebagai calon

r. Sifat putusan DKPP Final dan mengikat bagi pelanggaran etik penyelenggara pemilu

s. Pengunduran Anggota KPU dnegan alasan yang tidak dapat diterima dan kewajiban memebayar denda 2x lipat

t. Penetapan anggota panwaslu Prov ditetapkan sebanyak 6 orang dengan keputusan Bawasl.

Terhadap isu-isu yang pengujiannya lebih satu kali tersebut mestinya dilihat muatan pasal yang diujikan, apa yang

menyebabkan pasal tersebut diujikan lebih dari satu kali. Dan dilihat juga bagaimana konsistensi putusan MK terhadap pasal-

pasal tersebut apakah dIkabulkan, ditolak atau tidak diterima. Jika putusannya adalah dikabulkan maka harus dilihat implikasi

sebagai tindak lanjut dari Putusan mK tersebut. Apakah pembentuk UU kemudian mengadopsi Putusan MK dalam proses

legislasi terkait dnegan penyusunan pasal-pasal yang telah di putus MK.

6. Ahli yang diajukan oleh Pemohon

Dalam sidang MK memeriksa dan menguji suatu UU yang dimohonkan tidak hanya membaca permohan pemohon,

mendengarkan keterangan pemohon, mendengarkan keterangan pihak terkait baik dari Presiden atau DPR selaku pihak dari

Pemerintah. Melainkan juga terdapat agenda dalam sidang MK yang membahas tentang pokok permohonan, dalam hal ini baik

pemohon dan pemerintah tak jarang menggunakan Ahli untuk menambahkan keterangan yang menguatkan berkaitan dengan

posisi nya.

Begitu pula dengan pengujian UU Kepemiluan , dari 98 permohonan yang diujikan sebagian besarnya diajukan juga ahli

pemohon. Kehadiran Ahli ini tentu menjadi pihak yang akan menguatkan permohonan permohon disatu pihak dan penguatan

substansi UU sebagai ahli di Pihak pemerintah ataupun DPR disisi lain. Namun berbanding terbalik dengan jumlah ahli

pemohon, justru ahli pemerintah yang diajukan tidak seberapa. Berikut adalah daftar ahli yang diajukan oleh pemohon dalam

pengujian UU Kepemiluan. Mayoritas, ahli yang dihadirkan adalah ahli dari pihak pemohon.

Gambaran tabel dibawah ini menunjukkan Saldi Isra merupakan ahli pemohon yang paling sering, kemudian diikuti oleh

Andi Irman Putra Siddin. Berikut adalah daftar nama ahli pemohon yang digunkan dalam pengujian UU Isu Kepemiluan :

Tabel 4 Ahli yang diajukan oleh Pemohon Pengujian UU Isu Kepemiluan

Ahli Pemohon Jumlah

Agung Wijaya 1 Abdul Hakim Garuda Nusantara 1

Arman Salam 1

Arbit Sanit 1

Asep Warlan Yusuf 1

August Mellaz 1

Andrinof Caniago 1

Budiman 1

Bernard L Tanya 1

Didi Achdijat 1

Bima Arya 1

Frans Magnisuseno 2

Bambang Eka Cahyadi 1

Hafiz Anshary 1

Chairul Huda 2

HAS Natabay 1

Didik Supriyanto 1

Hasyim Asyhari 2

Didin Sudirman 1

Indra Jaya Piliang 2

denny Indrayana 2

Irman Putra Sidin 5

Eep Saefullah Fatah 1

Kamsul Hasan 1

Enny Suprapto 2

Kris Nugroho 1

Fajrul Falakh 1

Laica Marzuki 1

Hamdi Muluk 1

M. Rifqinizamy Karsayuda 1

Harjono 1

Margarito Kamis 1

Hastu Cipto handoyo 1

Mudzakir 1

Hadar Nafis Gumay 1

Muhammad Ali 1

Hari Wibowo 1

Nico Harjono 1

Indria Samego 1

Rocky Gerung 1

Ifdal Kasim 1

Saldi Isra 6

I Gde Pantja Astawa 2

Sribintang Pamungkas 1

Justiani 1

Sutanto Supiadhy 1

John Pieris 1

Sutrisno Rachmadi 1

J Kristiadi 1

OC Kaligis 1

Johson Panjaitan 1

Wikrama Iryans Abidin 1

Nicolas Teguh Budi 1

Wahyu Susilo 1

Muhammad Qodari 1

Yusril Ihza 1

Maruarar Siahaan 1

Yuliandri 1

Sholehuddin 1

Zen Zanibar 1

Sjamsiah Ahmad 1

Phipilpus M Hadjon 1

Sukamto Satoto 2

Sukardi 2

Surjanto Puspowardoyo 1

Thamrin Amal Tomagola 1

Thomas A Legowo 1

Sri Satia Tjatur Sasangka 1

Topo Santoso 1

Ubaedillah Badrun 1

7. Tabel pengujian UU Kepemiluan dan jangka waktu putusan

Dalam tabel berikut dapat dilihat pengujian UU terlama itu adalah dalam rentang waktu 24 bulan dan tersingkat itu 7 hari.

Dari tabel dibawah ini terdapat sebaran waktu diputuskan pengujian UU tentang UU Kepemiluan. Mulai dari durasi 7 Hari – 24

Bulan. Sangat bervariatif sekali. Waktu rata- rata ini semestinya menjadi tolak ukur untuk Mahkamah memutuskan suatu

permohonanya. Terbanyak permohonan diputuskan dalam durasi bulanan.

Tabel 5. Durasi lama waktu pengujian UU Isu Kepemiluan

UU yang di Uji

dalam bulan dalam hari Grand Total 4 1 10 8 9 12 13 14 15 2 23 24 3 4 5 6 7 7 10 24 20 21

08/2012 2 2 4 3 1 3 5 4 2 4 1 32

10/2008 1 1 6 3 3 3 1 18

12/2003 1 1 1 2 2 6

17/2009 1 1

23/2003 1 1 1 2 2 1 8

42/2008 1 2 3 1 2 9 1 2 3 2 1 1 3 31

15/2011 2 2 1 1 1 1 2 10

22/2007 1 1 1 1 4

Grand Total 3 4 1 5 6 8 4 4 2 21 2 1 12 9 15 4 1 1 1 3 1 3 110

Grafik 1. Durasi waktu pengujian UU Isu Kepemiluan

8. Jumlah Hakim yang hadir dalam RPH dan Putusan

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa, “MK memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK.” Meskipun sidang pleno wajib dihadiri oleh 9 hakim, namun faktanya tidak demikian. Lebih dari separuh sidang pleno tidak dihadiri oleh hakim secara lengkap. Adapun data tentang tingkat kehadiran hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kehadiran hakim dalma RPH dan Pleno Putusan

UU yang di Kehadiran Pleno Kehadiran RPH

4

1

108 9

12 13 14 15

2

23 24

3 4 5 6 7 7

10

24

20 21

34

15

6

8

4 4 2

212 1

129

15

41 1

1

3

1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chart Title

bulan hari

Uji

7 8 9

Grand Total

7 8 9 Grand Total

Penyelenggara Pemilu 4 3 7 14 - 3 11 14

Pemilu Legislatif 6 17 34 57 - 16 41 57

Pemilu Pres dan Wapres 2 13 24 39 2 4 33 39

Grand Total 12 33 65 110 2 23 85 110

Berdasarkan 110 Perkara mengenai UU Kepemiluan,komposisi kehadiran terhadap sidang Pleno Putusan adalah : kehadiran 7 hakim 12 , kehadirab 8 hakim 33 putusan, keharian lengkap 9 hakim konstitusi 65 Putusan. Mayoritas pada sidang pembacaan putusan ini idhadiri lengkap oleh 9 hakim konstitusi.

Mengenai kehadiran dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Pengambilan Putusan untuk rapat memutuskan amar putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat dilihat komposisi kehadiran hakim konstitusi sebagai berikut : dihadiri 7 hakim dalam 2 kali sidang, dihadiri 8 hakim dalam 23 Putusan dan dihadiri lengkap 9 hakim konstitusi dalam 85 putusan.

Dari perbandingan kedua komposisi kehadiran hakim tersebut, terlihat bahwa hakim konstitusi lebih memprioritaskan kehadiran dalam RPH. Hal ini terbukti dari tingkat kehadiran hakim, dimana 86 dari 110 perkara dihadiri lengkap oleh 9 hakim. Bandingkan dengan sidang pleno pembacaan putusan, dari 110 perkara hanya 65 perkara yang lengkap dihadiri oleh 9 orang hakim.

9. Dasar Pengujian Pemohon dan Dasar Pertimbangan Hakim MK

Setiap permohonan yang diajukan di MK, mesti menerangkan dan menjelaskan pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai rujukan. Pasal dalam konstitusi ini merupakan tolak ukur untuk mengatakan apakah suatu undang-undang yang diuji

bertentangan dengan UUD atau tidak. Adapun pasal konstitusi yang banyak digunakan baik oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dan pasal konstitusi yang banyak digunakan MK sebagai pertimbangan dalam putusan adalah sebagai berikut:

no

Pemohon Mahkamah

dasar pengujian

Jumlah dasar

pertimbangan jumlah

1 1 (1) 1 6 1

2 1 (1) 2 6A (5) 1

3 1 (2) 21 6A (3) 2

4 1 (3) 14 6A (2) 8

5 4 (1) 4 6A (1) 1

6 6A 1 6A 1

7 6 (2) 2 6 (1) 1

8 6A (1) 7 28J (2) 8

9 6A (3) 1 28J (1) 1

10 6A (4) 4 28I (4) 1

11 7C 1 28I (3) 1

12 8 (3) 1 28I (2) 11

13 6A (2) 8 28G (2) 1

14 18 (3) 1 28F 3

15 18 (1) 2 28E (3) 5

16 18 (2) 1 28E (2) 1

17 18 (4) 1 28D (3) 6

18 18 (5) 1 28D (3) 1

19 18B (2) 2 28D (2) 2

20 19 (1) 7 28D (1) 18

21 22B 2 28C (2) 9

22 22A 2 28A 1

23 22C(1) 1 27 (2) 1

24 22E (1) 24 27 (1) 17

25 22E (2) 13 23E (1) 1

26 22E (3) 7 23A 1

27 22E (4) 2 22E (6) 5

28 22E (5) 1 22E (5) 2

29 22E (6) 1 22E (4) 1

30 23 (1) 2 22E (2) 1

31 23A 1 22E (1) 12

32 24C (1) 1 22E 1

33 25E (5) 1 22C (1) 1

34 27 2 22A 2

35 27 (1) 37 18 B (2) 1

36 27 (2) 4 1 (3) 2

37 28 4 1 (2) 7

38 28A 4 1 (1) 1

39 28B 2 31 1

40 28C (2) 22 28 1

41 28C 2 28 2

42 28D 2 tidak

dicantumkan 38

43 28D (1) 63 nebis in idem 6

44 28D (2) 2

45 28D (3) 26

46 28E 2

47 28E (2) 2

48 28E (3) 5

49 28F 8

50 28G 2

51 28G (1) 3

52 28H (1) 2

53 28H (2) 13

54 28H 2

55 28I 2

56 28I (1) 4

57 28I (2) 27

58 28I (3) 1

59 28I (4) 11

60 28I (5) 5

61 28J (1) 6

62 28J (1) 4

63 28J (2) 5

64 31 (1) 1

65 31 (3) 1

66 31 (5) 1

67 33 (4) 3

68 Uud 1945 5

Dalam pengujian suatu Undang-Undang, Pemohon harus dapat menerangkan ketentuan apa dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar atau Dasar Pengujian, hal ini diperlukan untuk hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menentukan batu uji dalam memutus pengujian Undang-Undang.

Namun terkadang pasal dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon dan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dalam memutus berbeda. Sebagaimana dalam tabel diatas jelas terlihat batu uji yang digunakan pemohon paling banyak adalah Pasal 28D ayat (1) yang menerangkan hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebanyak 63 kali, serta urutan kedua yakni Pasal 27 ayat (1) mengenai segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebanyak 37 kali.

Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengujian yang digunakan dalam pertimbangan hukum hakim guna memutus suatu perkara pengujian Undang-Undang mengenai Kepemiluan juga mengunakan Pasal 28D (1) “hak untuk pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebanyak 18 kali, bahkan mahkamah tak jarang tak mencantumkan pasal dasar pengujiannya, terlihat 38 kali mahkamah tak mencantumkan dasar pengujiannya. Baru posisi berikutnya, menggunakan Pasal 27 (1) ayat (1) seperti keinginan para pemohon sebanyak 17 kali.

Terlihat Pasal 28D ayat (1) yang menjadi pasal paling sering digunakan Perkara oleh Pemohon dan juga Mahkamah. Bahkan terdapat perkara yang diputus berdasarkan pasal dasar pengujian oleh hakim yang tidak digunakan oleh Pemohon sebagai dasar pengujian yakni pasal 23E (1) .

Artinya pandangan antara para pemohon dengan Mahkamah Konstitusi cenderung sama dalam hal dasar pengujian permohonan dan dasar putusan, bahwa mengenai isu Kepemiluan ini erat kaitannya dengan Pasal 28D (1) dan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang menjadi dasar pengujian terbanyak digunakan oleh Pemohon dan dasar Pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa pasal 28D ayat (1) ini paling banyak digunakan oleh pemohon dan MK ? Apabila melihat kaitan antara isu pengujian yang diajukan dengan dasar pengujian, maka semestinya pasal yang menjadi sandaran pertama untuk isu- isu kepemiluan ini adalah pasal yang termuat dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22E ayat (1) sampai (6). Pasal – pasal ini tetap digunakan oleh pemohon atau Mahkamah namun tidak menjadi pasal vital bagi keduanya.

Hal ini dapat terlihat efektifitas penggunaan Pasal dasar pengujian dan dasar pertimbangan pada Undang-Undang Dasar yang digunakan Pemohon dan Mahkamah dalam isu Kepemiluanini tidak begitu efektif.

konstitusi dan demokrasi (kode) inisiatif · analisa putusan mahkamah konstitusi tentang isu...

Documents