ekspos rdtr bokondini revisi 25juli2013 1

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KARUBAGA

DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

PEMBAHASAN LAPORAN ANTARA

Karubaga, Juli 2013

Ketua Tim : Dr. Ir. Rino Wicaksono, MAUD, MURP, IAPKoordinator : Tiar Pandapotan Purba, ST

PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN TOLIKARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

S I S T E M A T I K A P E M B A H A S A N

POKOK BAHASAN:1. Pendahuluan2. Pemahaman Umum Mengenai RDTR3. Metodologi Dan Rencana Kerja4. Gambaran Umum

1. Wilayah Kabupaten2. Kawasan Perkotaan

5. Arahan Kebijakan Penataan Ruang6. Analisis7. Potensi, Permasalahan Dan Rekomendasi8. Konsep Pengembangan Struktur Ruang9. Konsep Pengembangan Pola Ruang10. Penutup

1. Rencana Kerja Selanjutnya

©Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Pemerintah Kabupaten Tolikara | 2013Slide: 2

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

POKOK BAHASAN:1. Pendahuluan2. Metodologi Dan Rencana Kerja3. Pemahaman Umum Mengenai RDTR4. Arahan Kebijakan Penataan Ruang5. Gambaran Umum

a. Wilayah Kabupatenb. Kawasan Perkotaan

6. Analisis7. Potensi, Permasalahan Dan Rekomendasi8. Konsep Pengembangan9. Penutup

A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. SasaranD. Ruang lingkup Kegiatan E. Ruang Lingkup KawasanF. Keluaran

1 . P E N D A H U L U A N


1 . P E N D A H U L U A NA. Latar Belakang1. UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, RDTR atau yang juga bisa dikenal sebagai Rencana

Tata Ruang Kota (RTRK) merupakan penjabaran dari RTRW dan merupakan arahan operasional pengembangan spasial di Kabupaten Tolikara.

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, hal ini sejalan dengan jiwa dan semangat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Dengan berbagai potensi dan permasalahan di Kawasan Perkotaan Bokondini, maka perlu segera dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

4. Potensi Kawasan Perkotaan Bokondini, adalah sebagai berikut:a) Memiliki wilayah yang strategis terletak diantara Kabupaten Puncak Jaya (batas barat),

Kabupaten Lani Jaya (batas selatan), Kabupaten Memberamo Tengah (batas timur), dan Kabupaten Memberamo Raya (batas utara).

b) Terdapat bagian dari Suaka Margasatwa Memberamo Foja sebagai Kawasan Lindung Nasional

c) Terhubungnya ruas jalan kabupaten antara Distrik Bokondini – Distrik Wunin – Distrik Karubaga (bagian utara).

d) Terdapat potensi wisata seperti Danau Biuk, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Memberamo Foja dan Gunung Timoini (Lembah Hitam).

e) Peningkatan Bandara eksisting menjadi komersil dan pusat pelabuhan udara militer (Kajian dalam Sistem Transportasi Nasional/ SISTRANAS).

f) Merupakan bagian dari Kawasan Strategis Ekonomi dalam RTRW Provinsi Papua yaitu kawasan strategis pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon.

5. Permasalahan Kawasan Perkotaan Bokondini, adalah sebagai berikut:a) 80% wilayah Kabupaten Tolikara merupakan Kawasan Lindung Konservasi (Hutan

Lindung dan Suaka Margasatwa Memberamo Foja) dan sebagian Kawasan Perkotaan Bokondini berada di dalamnya.

b) Berada di kawasan rawan longsor (landslide).c) Antisipasi perkembangan (urban sprawl) mengingat terbatasnya lahan kawasan

budidaya


1 . P E N D A H U L U A NB. Maksud dan Tujuan


1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kawasan pusat pertumbuhan dan Pengembangan perkotaan Bokondini sebagai Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Terpadu, Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan Komersial, Pusat Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap;

2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan strategis perkotaan dengan RTRW Kabupaten;

3. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program

pembangunan kawasan;5. Mewujudkan ruang kawasan yang indah, berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi

investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan;6. Menentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan kondisi fisik,

aspek administrasi pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan dan aspek pengurangan resiko bencana;

7. Menyusun rencana peruntukan jenis dan besaran fasilitas (perumahan dan permukiman, perdagangan, pemerintahan dan sebagainya) dan utilitas (jalan, drainase, kelistrikan, telekomunikasi, limbah cair, dan persampahan);

8. Menyusun pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang/rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan, dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dan peruntukan lahan;

9. Menyusun arahan, strategis dan skala prioritas program pembangunan serta waktu dan tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan.

1 . P E N D A H U L U A NC. Sasaran


1. Tersajinya data dan informasi ruang kawasan yang akurat dan aktual.

2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan sebagai masukan dalam proses penentuan arah struktur dan pola ruang kawasan.

3. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar sub-kawasan dalam kawasan perkotaan maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten.

4. Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

5. Tersusunnya pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi, pemberian advice planning, pengaturan bangunan setempat dan lingkungannya (RTBL) serta pemberian perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan.

7. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta.

8. Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam kawasan.

9. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta.

1 . P E N D A H U L U A ND. Ruang Lingkup Kegiatan


1. Persiapan

2. Menentukan dan menetapkan kawasan perkotaan Bokondini.

3. Pendekatan dan Koordinasi dengan Pemberi Tugas

4. Inventarisasi Kebijakan dan Peraturan Terkait

5. Pendalaman Substansial (Gambaran Umum Studi)

6. Penyusunan Program Survei

7. Pelaksanaan Survei Instansional (Sekunder)

8. Pelaksanaan Survei Lokasi (Primer)

9. Pelaksanaan Kompilasi serta Pengolahan Data dan Fakta

10.Pelaksanaan Analisa dan Temuan Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

11.Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

12.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini Pola Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini Indikasi Program Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

√

√

Y

√ = Sudah

dilakukan Y = Pekerjaan selanjutnya

1 . P E N D A H U L U A NE. Ruang Lingkup Kawasan


Ruang lingkup kawasan perencanaan adalah Kawasan Perkotaan Bokondini dengan luas wilayah 100,65 km2. Terdiri atas 4 Distrik yaitu: Distrik Bokondini, Distrik Bewani (sebagian wilayah), Distrik Bokoneri (sebagian wilayah), dan Distrik Kamboneri (sebagian wilayah)

PETA ADMINISTRASI KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

BOKONDINI

BEWANI

BOKONERI

KAMBONERI

1 . P E N D A H U L U A NF. Keluaran


Keluaran kegiatan adalah RDTR Kawasan, yang mencakup:

1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan

2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan

3. Rencana Distribusi Penduduk Kawasan setiap blok peruntukan

4. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan

5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kawasan

6. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kawasan

7. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)

a. Kawasan Budidaya,

b. Kawasan Lindung

8. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan

a. Arahan Kepadatan, Ketinggian, Perpetakan dan Garis Sempadan Bangunan setiap

blok peruntukan

b. Rencana Penanganan setiap blok peruntukan beserta Prasarana dan Sarananya

9. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Mekanisme advice planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi

kegiatan perkotaan;

b. Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, kompensasi, pelaporan,

pemantauan, evaluasi serta pengenaan sanksi

1 . P E N D A H U L U A NF. Keluaran


A. Metodologi PendekatanB. Rencana Kerja

2. METODOLOGI DAN RENCANA KERJA


A. Metodologi Pendekatan


2. METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

• Isu-Isu Masalah Regional

• Isu-isu masalah Internal

Karakteristik Kawasan Perencanaan

Analisis Potensi dan Permasalahan

• Kebijakan Nasional• Kebijakan Prov• Kebijakan Kab

KONSEP DAN STRATEGI MASTERPLAN

Visi dan Misi Strategi

Pengembangan Perkotaan Nasional

Struktur dan Pola Ruang Kawasan

KAWASAN STRATEGIS

Urban Design 3DRencana Tapak, Tata bangunan Rencana Sistem SirkulasiOpen space, parkirPrasarana, Sarana dan utilitas

ZONING REGULATION

PERIZINANSANKSIINSENTIF DISINSENTIF

INDIKASI PROGRAM

Struktur dan Pola Ruang Regional (Prov/Kab)

STUDI KOMPARATIF/ BELAJAR DARI KOTA/ NEGERI : 1. Wilayah Golden, Colorado2. Wilayah Boulder, Colorado3. Wilayah Gunung Pilatus 4. Wilayah Bhutan (Kaki Gunung Himalaya)5. Konsep Agropolitan

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DRAFT LAPORAN AKHIR

TAHAP I: PERSIAPAN TAHAP II: SURVEI, PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS TAHAP III: PERUMUSAN RENCANA

KERANGKA ACUAN KERJA

MOBILISASI PERALATAN DAN

KONSOLIDASI TIM KONSULTAN

INVENTARISASI RRTRW

KECAMATAN DI WILAYAH PAPUA

YANG SUDAH ADA

PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI YANG TERKAIT

DENGAN KEGIATAN

PERUMUSAN METODOLOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN

PENYIAPAN PETA DASAR

SKALA 1 : 5.000

KOORDINASI DENGAN

PENGGUNAAN JASA

LAPORAN PENDAHULUAN LAPORAN ANTARA

LAPORAN AKHIR

INVENTARISASI PENGUMPULAN DATA-DATA

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

IDENTIFIKASI KONDISI EKSTISTING STRUKTUR DAN

POLA RUANG WILAYAH PERENCANAAN

IDENTIFIKASI SISTEM PRASARANA DAN SARANA

TRANSPORTASI KOTA

IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN DAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN

IDENTIFIKASI KONDISI DAN POLA TATA AIR

IDENTIFIKASI KONDISI GEOLOGI DAN

LINGKUNGAN KOTA

SURVEI PERUNTUKAN LAHAN SAMPAI

KEDALAMAN BLOK PERUNTUKAN

INVENTARISASI WARISAN BUDAYA KOTA: GEDUNG

DAN KAWASAN BERSEJARAH

PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN

SOSIAL BUDAYA

SURVEI DAN PENGUMPULAN DATA

EKONOMI KOTA

REVIEW/ PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP RRTRW KECAMATAN DI WILAYAH PAPUA YANG SUDAH

ADA

ANALISIS DAYA DUKUNG PRASARANA DAN SARANA

DAN UTILITAS

ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN FISIK

KOTA

ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG

ANALISIS KEBUTUHAN PELESTARIAN UNSUR-

UNSUR KOTA

ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN

SOSIAL BUDAYA

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA

ANALISIS KAPASITAS PENGEMBANGAN

KAWASAN

ANALISIS KEBUTUHAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

ANALISIS POTENSI DAN

PERMASALAHAN SOSIAL EKONOMI

KOTA

KERANGKA RENCANA DESAIN

PERUMUSAN KONSEP RDTRK

PERUMUSAN TUJUAN

PENGEMBANGAN

PERUMUSAN RENCANA

STRUKTUR DAN POLA

PERUMUSAN RENCANA BLOK PEMANFAATAN

RUANG

PERUMUSAN AMPLOP RUANG (RTBL)

PERUMUSAN NASKAH

AKADEMIK & RANPERDA

PENGUMPULAN RENCANA

KERJA

PERUMUSAN ARAHAN

PELAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERUMUSAN PERATURAN

ZONASI

INDIKASI PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERUMUSAN KELAMBAGAAN

DAN PERAN

FGD 1

FGD 2

FGD 3

Slide : 13

2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAANB. Rencana Kerja

©Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Pemerintah Kabupaten Tolikara | 2013

NO TAHAPAN KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN SASARAN METODEBULAN

1 2 3 4 5 6 7

1 PERSIAPAN Menyiapkan Langkah Kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan persiapan administrasi

Perumusan pendekatan dan metodologi serta penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan

Tercapainya langkah-langkah kerja yang efektif dan efisien

Persiapan teknis dan administrasi

2 SOSIALISASI AWAL Pembentukan kesamaan pandangan dan kesepakatan

Sosialisasi Tercapainya pemahaman tentang proses penyusunan RDTR oleh pemerintah setempat

Diskusi Teknis dan FGD

3 PENJARINGAN ISU-ISU PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Teridentifikasinya isu-isu pengembangan wilayah yang perlu dititikberatkan untuk difokuskan dalam survei dan analisis

Diskusi awal Teridentifikasinya isu-isu pengembangan kawasan yang terkait dengan substansi RDTR Kawasan Perkotaan

Diskusi teknis

4 SURVEY/ PENGUMPULAN DATA

Teridentifikasinya kondisi awal kawasan dan kecenderungan

Pengumpulan data primer dan sekunder

Tercapainya proses pengumpulan data oleh tim pelaksana pekerjaan

Survey primer dan sekunder

5 ANALISIS/IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Teridentifikasinya potensi dan permasalahan pengembangan kawasan

Pelaksanaan proses analisis Penjelasan hasil-hasil analisis dan perolehan masukan dari dinas terkait

Analisis kuantitatif dan kualitatif

6 KONSEP RENCANA Perumusan konsep rencana Komitmen/ kesepakatan konsep rencana

tercapainya proses perumusan dan kesepakatan konsep rencana oleh tim supervisi


7 PERUMUSAN RDTR Terumuskannya RDTR Kawasan Perkotaan Bokondini sesuai dengan permasalahan yang ada

Pelaksanaan perumusan rencana

Tercapainya proses perumusan rencana

Diskusi teknis dan Sarasehan

8 KONSULTASI PUBLIK Terakomodasinya aspirasi masyarakat Bokondini dalam Rencana Tata Ruang

Pendampingan kegiatan lokakarya

Tercapainya kegiatan konsultasi publik oleh Pemerintah Daerah

FGD

9 LOKAKARYA RDTR Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam Rencana Tata Ruang


Tercapainya kegiatan lokakarya oleh Pemerintah Daerah

Seminar / FGD

Slide: 14

: Sudah dilakukanKeterangan: Tahap 1 s/d 6 Sudah dilaksanakan, Tahap 7 dan 8 rencana penyelesaian pekerjaan berikutnya

A. Posisi RTRW/ RDTR Kabupaten Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

B. Klasifikasi Penataan Ruang Menurut UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang

C. Komplementaritas Rencana Tata RuangD. Pemahaman Peraturan Zonasi (Zoning Map)E. Skema Alur Penyusunan Dan Penetapan RDTR

1) Penyusunan RDTR2) Penyusunan dan Pembahasan Raperda RDTR3) Rekomendasi dan Persetujuan Substansi Gubernur4) Penetapan Raperda

3 . P E M A H A M A N U M U M R D T R


A. Kedudukan RDTR Dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)



RENCANA PEMBANGUNAN

RENCANA UMUM TATA RUANG

RENCANA RINCI TATA RUANG

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RPJP PROVINSI

RPJM PROVINSI

RPJP KABUPATEN/KOTA

RPJMKABUPATEN/KOTA

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

RTRW KOTA

RTR PULAU/ KEPULAUAN

RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

RDTR KABUPATEN

RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

RDTR KOTA

RTR KAWASAN STRATEGIS KOTA

B. Klasifikasi Penataan Ruang Menurut UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang



WIL

AYA

HP

ER

KO

TA

AN

RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS METROPOLITAN

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR KWS STRA. NASIONAL

RTR KWS STRA KABUPATEN

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN

RTRW KOTARTR BAGIAN WIL KOTA

RTR KWS STRA KOTA

RDTR WIL KABUPATEN

RTR KWS STRA. PROVINSI

RDTR WIL KOTA

C. Komplementaritas Rencana Tata Ruang



RTRW PROVINSISkala 1 : 50.000

RTRW KOTA & KAB. ADMINISTRASI

Skala 1 : 20.000

URBAN DESIGN GUIDELINES

(KAWASAN STRATEGIS)

Skala 1 : 1.000

RDTR (KECAMATAN & KAW. STRATEGIS)

Skala 1 : 5.000

1. Struktur Ruang:• Pusat Kegiatan

Primer dan Sekunder• Sistem Prasarana

Primer2. Pola Ruang: Digit 23. Kawasan Strategis

Provinsi4. Ketentuan Umum

Peraturan Zonasi

1. Struktur Ruang:• Pusat Kegiatan

Tersier• Sistem Prasarana

Sekunder2. Pola Ruang: Digit 33. Kawasan Strategis

Kota4. Arahan Peraturan

Zonasi

1. Struktur Ruang: • Pusat Kegiatan

Skala Kecamatan dan Kelurahan

• Sistem Prasarana Tersier

2. Pola Ruang: Digit 43. Peraturan Zonasi

(Zoning Map dan Zoning Text)

1. Struktur Peruntukan Lahan

2. Intensitas Pemanfaatan Lahan

3. Tata Bangunan4. Sistem Sirkulasi &

Jalur Penghubung5. Sistem Ruang Terbuka

& Tata Hijau 6. Tata Kualitas

Lingkungan7. Sistem Prasarana dan

Utilitas Lingkungan

D. Pemahaman Peraturan Zonasi (Zoning Map)



4A4A

4A

4B

4B

4B

4B

4B

4B4B

4B

3B

3B

3B

3B

5A

5B

5B

5B

4A

4A

4A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A 5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

4B

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A4A

5A

5B

ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS

ZONA 4B : PERUMAHAN KOTAZONA 3B : RUANG TERBUKA/ TAMAN KOTA

ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL

ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN

ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS

6A

E. Skema Alur Penyusunan Dan Penetapan RDTR



PENETAPAN RAPERDA

RDTR

REKOMENDASI PERSETUJUAN

SUBSTANSI OLEH GUBERNUR

(Utk RAPERDA RDTR)

PENYUSUNAN &

PEMBAHASAN RAPERDA RDTR

PENYUSUNAN RDTR

Survei Sekunder &

Primer

Pengolahan Data dan Analsis

Penyusunan Rencana

Penyusunan RAPERDA

RDTR

Pembahasan RAPERDA

RDTR di DPRD

Persetujuan RAPERDA RDTR dari

DPRD

Pengajuan RAPERDA

RDTR

Evaluasi Materi Muatan Teknis

RAPERDA RDTR

Pemberian Rekomendas

i Dan Persetujuan Substansi

oleh Gubernur

Persetujuan RAPERDA RDTR Bersama DPRD

Evaluasi Muatan

RAPERDA RDTR Oleh MENDAGR

I

Evaluasi Muatan

RAPERDA RDTR

Kab/Kot Oleh

Gubernur

E. Skema Alur Penyusunan Dan Penetapan RDTR



1) Penyusunan RDTR2) Penyusunan dan Pembahasan Raperda RDTR3) Rekomendasi dan Persetujuan Substansi Gubernur4) Penetapan Raperda

E. 1. Penyusunan RDTR



1. Survei Sekunder &

PrimerNO JENIS DATA NAMA DATASUMBER DATA

INSTANSI LAPANGANI KEBIJAKAN1 Kebijakan Terkait [UU, PP, PERPRES, KEPRES, PERMEN,

SNI, dll] Internet -

2 Kebijakan Penataan Ruang Terkait

[RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota

DJPR-PU/Internet, BAPPEDA-P, BAPPEDA Kab/Kot

-

3 Kebijakan Sektoral [RPJPN, RPJMN, RPJPD-P, RPJMD-P, (RPJPD-K), (RPJMD-K)], Renstra SKPD

DJPR-PU/Internet, BAPPEDA-P, BAPPEDA Kab/Kot

-

II GAMBARAN WILAYAH

1 Administratif & Geografis Pembagian Administratif, Batas Geografis SETDA & BAPPEDA Konfirmasi

2 Kondisi Fisik Dasar Klimatologi Topografi Jenis Tanah Geologi Hidrologi Sumberdaya mineral Jalur Patahan/ Sesar Tutupan Lahan penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan lahan data intensitas bangunan

BMKG BAKOSURTANAL Badan Geologi Badan Geologi Badan Geologi Badan Geologi Badan Geologi BAKOSURTANAL BPN BPN

Konfirmasi

3 Kependudukan Jumlah Penduduk; Kepadatan Penduduk; dan Struktur Penduduk (Kelamin, Usia, Mata pencaharian, dll)

BPS, BAPPEDA, Kecamatan, Kelurahan/Desa

Konfirmasi

4 Sosial Budaya Kondisi Herritage; Kesenian Lokal; Adat Istiadat Lokal

BAPPEDA, Din. Sosial, Kebudayaan

Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat

2. Pengolahan Data &

Analisis

3. Penyusunan Rencana




NO JENIS DATA NAMA DATASUMBER DATA

INSTANSI LAPANGAN5 Sumber Daya

AlamPotensi Flora & Fauna; Hutan; Pertanian; Kelautan; serta Mineral

BPLHD, Din. Kehutanan, Pertanian, Kelautan, Pertambangan

Konfirmasi

6 Perekonomian PDRB; Pendapatan Per Kapita; PAD; APBD SETDA & BAPPEDA -

7 Kegiatan Ekonomi

Ekonomi Primer Pertanian; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan; Pertambangan; KehutananEkonomi Sekunder Industri; Ekonomi Tersier Perdagangan; Jasa; Pariwisata

Din. Pertanian; Din. Peternakan; Din. Perkebunan; Din. Perikanan; Din. Kelautan; Din. Pertambangan; Din. Kehutanan

Din. Industri;

Din. Perdagangan; Din. Jasa; Din. Pariwisata

-

8 Perumahan & Permukiman

Kondisi Perumahan, Sebaran Permukiman BAPPEDA, Din. PU Konfirmasi

9 Transportasi Transportasi Darat Jalan; Jembatan; Terminal; PengangkutanTransportasi Laut Pelabuhan; Alur PelayaranTransportasi UdaraBandara; Alur Penerbangan

BAPPEDA, Din. Perhubungan, PU Konfirmasi


Primer


Analisis






INSTANSI LAPANGAN10 Prasarana &

UtilitasEnergi; Sumber Daya Air; Telekomunikasi; Persampahan; Air Bersih Regional; Air Limbah

BAPPEDA, Din. Pertambangan, Pengairan, PU, PLN, TELKOM,

PDAM

Konfirmasi

11 Fasilitas Sosial & Umum

Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Peribadatan; Olahraga; Komersial; Kebudayaan

BAPPEDA, Din. PU, Pendidikan, Kesehatan, PORA, Perdagangan,

Kebudayaan

Konfirmasi

12 Bencana Alam Sejarah; Lokasi; Dampak; Potensi Bencana Badan Geologi-ESDM, BAPPEDA, PU

Konfirmasi

13 Kelembagaan SO Eksektutif; SO Legislatif; BKPRD-P/K; Dinas yang Berwenang dalam PPR; PPNS; Partisipasi Masyarakat

SETDA & BAPPEDA Konfirmasi

14 Kawasan Strategis

Potensi; Dokumentasi; Letak dan Delineasi Kawasan

BAPPEDA, PU Konfirmasi

III PETA1 Peta Dasar

(skala 1 : 5.000)Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal -

Peta Citra Satelit Bakosurtanal -Peta Penetapan Status Kawasan Hutan Kem. Kehutanan Konfirmasi,

Dokumentasi, Koordinat

Peta Administratif SETDA, BAPPEDA Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat

Peta Geografis SETDA, BAPPEDA -


Primer


Analisis






INSTANSI LAPANGAN2 Fisik Dasar

(Skala 1:5000)Peta Klimatologi BMKG -

Peta Topografi BAKOSURTANAL -Jenis Tanah Badan Geologi-ESDM -Peta Geologi Badan Geologi-ESDM -Peta Hidrologi Badan Geologi-ESDM -Peta Sumberdaya mineral Badan Geologi-ESDM -Peta Jalur Patahan/Sesar Badan Geologi-ESDM -Peta Potensi Bencana Alam Badan Geologi-ESDM Konfirmasi, Dokumentasi,

KoordinatPeta Tutupan Lahan BAKOSURTANAL Konfirmasi, Dokumentasi,

KoordinatPeta Penguasaan Lahan BPN Konfirmasi, Dokumentasi,

KoordinatPeta Intensitas Bangunan BPN Konfirmasi, Dokumentasi,

Koordinat3 Peta Eksisting

(1:5000)Peta Kondisi Eksisting Jaringan Transportasi

BAPPEDA, Din. Perhubungan, PU -

Peta Kondisi Eksisting Prasarana & Utilitas

BAPPEDA, Din. Pertambangan, Pengairan, PU, PLN, TELKOM,

PDAM

-

Peta Kondisi Eksisting Fasos & Fasum

BAPPEDA, Din. PU, Pendidikan, Kesehatan, PORA, Perdagangan,

Kebudayaan

Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat

Peta Kawasan Strategis BAPPEDA, PU Konfirmasi, Dokumentasi, Koordinat


Primer


Analisis






Primer


Analisis

3. Penyusunan RencanaNO ASPEK DETAIL ANALISIS YANG DILAKUKAN

AAnalisis Aspek Administratif &

Geografis serta Delineasi Kawasan

1. Letak Geografis2. Batas Administratif 3. Delineasi Kawasan

B Analisis Aspek Fisik & Lingkungan

1. Analisis Fisik Dasar2. Analisis Kesesuaian dan Kemampuan Lahan3. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung4. Analisis Bencana Alam5. Analisis Intensitas Bangunan6. Analisis Blok Kawasan

C Analisis Aspek Ekonomi

1. Analisis Sumber Daya Alam2. Analisis Perekonomian 3. Analisis Kegiatan Ekonomi Produktif4. Analisis Kebutuhan Transportasi5. Analisis Kebutuhan Prasarana & Utilitas

D Analisis Aspek Sosial Budaya

1. Analisis Kependudukan2. Analisis Sosial Budaya3. Analisis Perumahan & Permukiman4. Analisis Fasilitas Sosial & Umum5. Analisis Kelembagaan

EAnalisis Penentuan Kawasan

Prioritas

1. Nilai Strategis Ekonomi2. Nilai Strategis SDA & Teknologi3. Nilai Strategis Sosial Budaya4. Nilai Strategis Lingkungan Hidup





Primer


Analisis


NO ASPEK DETAIL MUATAN RENCANA

APerumusan Tujuan, Kebijakan, dan

Strategi

1. Tujuan Penataan Ruang Kawasan2. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan3. Strategi Penataan Ruang Kawasan

B Penetapan Rencana Struktur Ruang

1. Rencana Sistem Permukiman2. Rencana Bagian Kawasan Perkotaan3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi4. Rencana Sistem Jaringan Energi5. Rencana Sistem Prasarana Air Minum6. Rencana Sistem Telekomunikasi7. Rencana Sistem Persampahan8. Rencana Sistem Sanitasi

C Penetapan Rencana Blok Peruntukan1. Rencana Zona Lindung2. Rencana Kawasan Budidaya

D Penetapan Kawasan Prioritas1. Kawasan Prioritas Aspek Lingkungan Hidup 2. Kawasan Prioritas Aspek Ekonomi3. Kawasan Prioritas Aspek Sosial Budaya

E Indikasi Program1. Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang2. Indikasi Program Perwujudan Blok Peruntukan3. Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis

FKetentuan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Ketentuan Peraturan Blok Peruntukan 2. Ketentuan Perizinan3. Ketentuan Insentif & Disinsentif4. Ketentuan Sanksi

E. 2. Penyusunan dan Pembahasan Raperda RDTR



1. Penyusunan RAPERDA 2. Pembahasan di DPRD 3. Persetujuan DPRD

1. RAPERDA RDTR disusun oleh Bupati dibantu BKPRD Kabupaten

2. RAPERDA RDTR disusun berdasarkan Materi Teknis RDTR yang telah

disusun

3. RAPERDA RDTR disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku





1. Pembahasan RAPERDA RDTR dilakukan oleh Kelompok Kerja BKPRD

dengan DPRD

2. Pembahasan RAPERDA RDTR dilakukan untuk mengevaluasi muatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku





1. Persetujuan RAPERDA RDTR diberikan berdasarkan hasil evaluasi

kesesuaian muatan RAPERDA dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

2. Persetujuan RAPERDA RDTR diberikan oleh Ketua DPRD kepada

Gurbernur/Bupati/Walikota

E. 3. Rekomendasi dan Persetujuan Substansi Gubernur



1. Pengajuan RAPERDA 2. Evaluasi Muatan

MATEK

1. Pengajuan Surat Permohonan Mendapatkan Rekomendasi Kepada

Gubernur oleh Bupati/Walikota

2. Surat Permohonan disertai RAPERDA serta dokumen materi teknis RDTR

dan Album Peta

3. Terlebih dahulu pemeriksaan kelengkapan dokumen, bila tidak lengkap

wajib dilengkapi oleh PEMDA bersangkutan

3. Rekomendasi/ Persetujuan

Substansi





MATEK

3. Rekomendasi/Persetujuan

Substansi1. Evaluasi teknis RAPERDA RDTR dilakukan bersama instansi PEMPROV terkait

sebagai anggota BKPRD Provinsi dan/atau PEMKAB/KOT terkait melalui RAKOR

2. RAKOR merupakan Forum Koordinasi POKJANIS BKPRD Provinsi melalui Tim

Evaluasi persetujuan substansi BKPRD yang ditetapkan dengan SK Gubernur

3. Bila terdapat ketidaksesuaian, PEMKAB/KOT wajib menyempurnakan RAPERDA

4. Untuk permasalahan khusus, dapat dilakukan pembahasan dengan instansi

PEMPROV tertentu dan/atau PEMKAB/KOT lain yang berbatasan

5. Pernyataan kesesuaian dapat disertai catatan untuk diperhatikan dan/atau

ditindaklanjuti PEMKAB/KOT yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil RAKOR

Pembahasan RAPERDA RDTR Kabupaten/Kota pada Forum Koordinasi POKJANIS

BKPRD Provinsi.





MATEK

3. Rekomendasi/Persetujuan

Substansi

1. Diberikan berdasarkan hasil evaluasi materi muatan teknis RAPERDA

2. Dokumen hasil evaluasi terdiri dari: a) Tabel Hasil Pemeriksaan

Pencantuman Materi Muatan Teknis RAPERDA; serta b) Berita Acara

RAKOR POKJANIS BKPRD Provinsi dalam Pembahasan RAPERDA

Kabupaten/Kota

3. Surat Rekomendasi diberikan oleh Gubernur, dilampiri dokumen hasil

evaluasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua BKPRD

Provinsi

E. 4. Penetapan Raperda



1. Persetujuan Bersama

DPRD

2. Evaluasi Muatan oleh

Gubernur


MENDAGRI1. Setelah mendapat persetujuan substansi RAPERDA RDTR disampaikan

Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD

2. RAPERDA RDTR disetujui bersama antara DPRD dengan

Gubernur/Bupati/Walikota





DPRD


Gubernur


MENDAGRI

1. Setelah disetujui bersama DPRD, RAPERDA RDTR disampaikan oleh

Bupati/Walikota kepada Gubernur

2. RAPERDA RDTR dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan





DPRD


Gubernur


MENDAGRISetelah dievaluasi Gubernur, RAPERDA RDTR Kabupetan/Kota

disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada MENDAGRI untuk

dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

A. Arahan RTR Provinsi PapuaB. Arahan RTRW Kabupaten Tolikara

4. ARAHAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG




A. Arahan RTR Provinsi PapuaSTRUKTUR RUANG

PROVINSI PAPUA

Arahan RTR Provinsi Papua:1. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL)2. Terhubung jaringan antar moda

trasnportasi darat. 3. Rencana Bandara sebagai

Bandara Bukan Pusat Penyebaran



A. Arahan RTR Provinsi Papua POLA RUANGPROVINSI PAPUA

Arahan RTR Provinsi Papua:1. KSA/KPA (Perlindungan Alam-Memberamo

Foja)2. Hutan Lindung 3. Permukiman4. Hutan Produksi Konversi5. Pelabuhan Udara



D. Arahan RTRW Kabupaten Tolikara

Arahan RTRW Kab Tolikara: • Bokondini & Kamboneri sebagai PKLp,

Bewani sebagai PPL dan Bokoneri sebagai PPK.

• Rencana jaringan jalan (K3) yang menghubungkan Karubaga- Wunin - Bokondini.

• Rencana jaringan jalan yang menghubungkan Bokondini – Kanairo; dan

• Terminal Tipe C Bokondini di Distrik Bokondini;

• Bandar udara pengumpan di Distrik Bokondini,

• Pengembangan BTS, IPAL, IPLT, PLTMH

STUKTUR RUANGKABUPATEN TOLIKARA



D. Arahan RTRW Kabupaten Tolikara

Arahan RTRW Kab. Tolikara:1. Terdapat Kawasan Hutan

Lindung, berupa Hutan Lindung (HL) dan Konservasi Suaka Margasatwa Memberamo Foja

2. Terdapat Kawasan Budidaya berupa, Kawasan Industri, Permukiman, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Konversi, Holtikultura, Pertanian Tanaman Pangan, dan Perkebunan

POLA RUANGKABUPATEN TOLIKARA

A. Wilayah KabupatenB. Kawasan Perkotaan

5. GAMBARAN UMUM



5. GAMBARAN UMUM

1. Kabupaten Tolikara merupakan satu dari 29 kabupaten yang termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Papua. Kabupaten Tolikara hasil permekaran dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2002.

2. Kabupaten Tolikara berada pada posisi 139°00 - 139°15° BT dan 3°00 - 4°00 LS, dengan luas sekitar 5.234 Km2.

3. Secara Administratif Kabupaten Tolikara berbatasan dengan:

Barat : Distrik Ilu dan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya.

Selatan : Distrik Gamelia, Distrik Tiom, dan Distrik Dipo, Kab. Lani Jaya.

Timur : Distrik Kelila, DIstrik Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah.

Utara : Distrik Dabra, Mamberamo Raya

4. Pemerintahan di Kabupaten Tolikara, sampai tahun 2010 terdiri atas 35 kecamatan, 510 desa dan 4 kelurahan, dengan beribukota di Kecamatan Karubaga.

Sumber : Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2011

A. Wilayah Kabupaten

5. GAMBARAN UMUM


• Topografi yang bervariasi antara 1.400 - 3.300 meter dpl

• Sebagian besar adalah pengunungan (dataran tinggi) yang dilalui beberapa aliran sungai dan anak sungai yang berasal dari bukit dan gunung.

• Didominasi kemiringan lahan > 40 %, di daerah bagian tengah wilayah Kabupaten ke arah barat dan timur

• Bagian Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Mambramo Tengah dan sebelah selatan yang berbatasan dengan kabupaten Jayawijaya, kemiringan lahannya bervariasi antara 0 % sampai dengan diatas 40 %

A. Wilayah Kabupaten PETA KEMIRINGAN LERENG KABUPATEN TOLIKARA

5. GAMBARAN UMUM


A. Wilayah Kabupaten PETA CURAH HUJAN KABUPATEN TOLIKARA

• Iklim Tropis basah, Pengaruh letak yang berada pada daerah tinggian (dataran tinggi), rata-rata temperatur udara bervariasi antara 12o - 20o C

• Tingkat kelembaban > 86%, • Angin bertiup sepanjang tahun adalah angin barat daya • Kecepatan Angin rata-rata 16 knot dan terendah 2.9 knot.

5. GAMBARAN UMUM


A. Wilayah Kabupaten PETA JENIS TANAHKABUPATEN TOLIKARA

5. GAMBARAN UMUM


A. Wilayah Kabupaten PETA GEOLOGIKABUPATEN TOLIKARA

Kabupaten Tolikara termasuk kedalam batuan formasi pembawa logam yang terbentuk dari Formasi kelompok batu Gamping Nungni yang banyak mengandung bahan tambang Au (Emas), Cu (Tembaga), dan Ag (Perak), Formasi Warupi yang banyak mengandung bahan Cu (Tembaga) dan formasi batuan Ultramatik

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan Perkotaan

NO DISTRIK BWPLUAS

( Km2)1 Bokondini I

21,92 2 Bewani II

42,18 3 Bokoneri III

15,60 4 Kamboneri IV

20,95 JUMLAH

100,65

Tabel Pembagian BWP dan Luasan Kawasan Perkotaan Bokondini

BEWANI

BOKONDINI

KAMBONERI

BOKONERI

PETA ADMINISTRASI KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2013

5. GAMBARAN UMUM



BWP II

BWP I

BWP IV

BWP III

PETA PENETAPAN BWPKAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI

No DistrikJml Pddk

Kelengkapan Fungsi (Fasilitas)Jumlah Indeks

Sentralitas

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12

1Bokondini

3,719 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11

2 Bokoneri 3,831 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

3 Bewani 3,864 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4

4 Kaboneri 1,280 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5

1=SD, 2=SLTP, 3=SMU, 4=Puskesmas, 5=Pustu, 6=Puskesmas Keliling, 7=Pasar Lingkungan,

8=Pertokoan, 9=Hotel, 10=Gereja Kampung, 11=Gereja Distrik, 12=Lainnya

Perhitungan Indeks Sentralitas

Keterangan :

No DistrikJml Pddk

Kelengkapan Fungsi (Fasilitas)Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12

1Bokondini

3,719 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

2 Bokoneri 3,831 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

3 Bewani 3,864 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 11

4 Kaboneri 1,280 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 1 0 12

Kelengkapan Fungsi Fasilitas Distrik Kawasan Perkotaan



5. GAMBARAN UMUM



BWP II

BWP I

BWP IVBWP III

ARAHAN KEBIJAKAN RTRW KABUPATEN TOLIKARA

KAWASAN PERKOTAAN

HIRARKI FUNGSIONAL

FUNGSI UTAMA POLA RUANG

DISTRIK BOKONDINI

PKLp 1. PUSAT PELAYANAN PEMERINTAHAN DISTRIK

2. PUSAT PENGEMBANGAN PERTANIAN

3. PUSAT PERKANTORAN4. PUSAT PERMUKIMAN

1. PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN/PERKAMPUNGAN

2. INDUSTRI3. PARIWISATA4. PETERNAKAN (SAPI)5. PERKEBUNAN6. PERTANIAN HOLTIKULTURA7. TANAMAN PANGAN8. RAWAN BENCANA LONGSOR9. PERLINDUNGAN SETEMPAT10.LINDUNG GEOLOGI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK BEWANI

PPL 1. PUSAT PERMUKIMAN2. PUSAT KOMERSIAL SKALA

KAMPUNG


2. PERTANIAN HOLTIKULTURA3. TANAMAN PANGAN4. RAWAN BENCANA LONGSOR5. PERLINDUNGAN SETEMPAT6. LINDUNG GEOLOGI7. HUTAN PRODUKSI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK BOKONERI

PPK 1. PUSAT PELAYANAN PEMERINTAHAN DISTRIK

2. PUSAT PERMUKIMAN3. PUSAT KOMERSIAL SKALA

KAMPUNG


2. PARIWISATA3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK KAMBONERI





2. PERKEBUNAN3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI

5. GAMBARAN UMUM



PETA KEMIRINGAN

LERENG

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan PerkotaanPETA

KETINGGIAN

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan PerkotaanPETA JENIS

TANAH

5. GAMBARAN UMUM



PETA CURAH HUJAN

5. GAMBARAN UMUM



PETA GEOLOGI

Kawasan Pengembangan Bokondini secara geologi terdiri dari Endapan Aluvial, Endapan Longsor dan Endapan Terbiku (Terrace Deposit) yang berumur Kuarter. Endapan tersebut menindih secara tidak selaras Metamorfic Derewo (Batuan Malihan/Metamorfosa Derewo) yang berumur Eosen – Oligosen. Kota Bokondini saat ini, umumnya dibangun di atas Endapan Terbiku atau Terrace Deposit karena relatif datar dengan ruang yang cukup lebar (mencapai 50 m) dan memanjang barat – timur sepanjang lebih dari 2 km.

5. GAMBARAN UMUM



PETA HIDROGEOLOGI

5. GAMBARAN UMUM



PETA DAS

5. GAMBARAN UMUM



PETA TUTUPAN LAHAN

Lahan Terbuka

BWP DISTRIK KAWASAN HUTAN

LUAS (Km2)

BWP I BOKONDINI APL 4,49 HL 4,81 HPK 11,65

BWP I Total 20,95BWP II BEWANI (Sebagian

Wilayah)APL 0,01 HL 3,60 HPK 18,30

BWP II Total 21,92BWP III

BOKONERI (Sebagian Wilayah)

APL 2,36 HL 12,52 HPK 27,30

BWP III Total 42,18BWP IV KABONERI (Sebagian

Wilayah)HPK 15,60

BWP IV Total 15,60 TOTAL KAWASAN PERKOTAAN BOKONDINI 100,65

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan PerkotaanPETA STATUS HUTAN

SK MENHUT NO.458/ 2012

Sumber: SK Menhut No.458/2012

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan PerkotaanPETA RAWAN BENCANA

5. GAMBARAN UMUM


B. Kawasan Perkotaan KEPENDUDUKAN• Jumlah penduduk di Kabupaten Tolikara sebesar 114.427 jiwa pada tahun 2010, sedangkan

pada kawasan perkotaan Bokondini adalah sebesar 12.694 jiwa menurut jumlah penduduk pada Distrik Bokondini , Distrik Bewani, Distrik Bokoneri dan Distrik Kaboneri

• Jumlah Penduduk Tertinggi pada Kawasan Perkotaan Bokondini adalah di Distrik Bewani sebesar 3.864 Jiwa dan terendah di Distrik Kaboneri dengan 1.280 Jiwa.

No Distrik

Jumlah Penduduk

JumlahSex

Rasio

Luas BWP (Km2)

Rasio Luas thd Total (%)

Kepadatan

Pddk/Km2Lk Pr

1 Bokondini 1.979 1.740 3.719

113,74

20,95

20,81 178

2Bokoneri 2.034 1.797 3.831

113,19

42,18

41,91 91

3Bewani 2.059 1.805 3.864

114,07

21,92

21,78 176

4Kaboneri 679 601 1.280

112,98

15,60

15,50 82

Jumlah 6.751 5.943 12.694 113,60

100,65

100,00 126

Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2011

Sumber : Potensi Desa (Podes) Tahun 2011, BPS Kabupaten Tolikara, 2011

Bokondini

Bokoneri

Bewani

Kaboneri

-2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000

Laki-lakiPerempuan

5. GAMBARAN UMUM



• Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tolikara tahun 2010 mencapai 88 unit, yang terdiri dari 66 Sekolah Dasar (SD), 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

• Pada kawasan perkotaan Bokondini tiap Distrik/BWP sudah mengenyam pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMP), sedangkan untuk SMU masih hanya 1 di Distrik Bokondini

No Distrik SD SMP SMU

1 Bokondini 2 1 1

2 Bokoneri 3 1 0

3 Bewani 3 1 0

4 Kamboneri 3 1 0

Jumlah 11 4 1

Jumlah Sebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun

2011

Sumber : Potensi Desa (Podes) Tahun 2011,

BPS Kabupaten Tolikara

SARANA PENDIDIKAN


5. GAMBARAN UMUM


Sumber : Potensi Desa (Podes) Tahun 2011, BPS Kabupaten Tolikara

SARANA KESEHATAN

NO DISTRIK PUSKESMASPUSKESMAS PEMBANTU

(PUSTU)

BALAI PENGOBATA

N

PUSKESMAS KELILING

1 Bokondini 1 0 1 12 Bokoneri 0 1 1 03 Bewani 0 1 1 0

4 Kamboneri 0 1 1 0

Jumlah 1 3 4 1

• Pelayanan Kesehatan, Tolikara mengandalkan PUSKESMAS dan Balai Pengobatan Pemerintah, sedangkan pelayanan rumah sakit belum berfungsi sebagaimana mestinya.

• Pada kawasan Perkotaan Bokondini hanya terdapat 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu dan 4 Balai Pengobatan Pemerintah. Guna melayani beberapa daerah yang masih belum terjangkau tersedia juga Puskesmas Keliling roda dua 1 unit.

• Disamping itu, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan juga dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kesehatan yang tersedia. Di Tolikara, jumlah dokter yang tersedia hanya orang yang terdiri dari 1 dokter spesialis, 16 dokter umum, dan 2 dokter gigi. Untuk penolong kelahiran, di Tolikara juga terdapat 56 bidan.Jumlah Sebaran Sarana Pendidikan

di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2011


5. GAMBARAN UMUM


Komoditas

Distrik : Bokondini, Bewani, Bokoneri dan Kamboneri

Luas Panen (Ha)

Produksi(Ton)

Produktivitas(Ton/Ha)

Padi ladang 2 2 1

Ubi kayu 78,69 493,82 6,28Ubi jalar 168,56 1.632,27 9,68

Jagung 27,81 57,58 2,07

Keladi 63,70 325,22 5,11

Kacang Tanah 62,01 107,20 1,73

Kedelai 29,28 58,52 1,99Perkotaan Bokondini

432,05 2.676,61 6,20

Kabupaten Tolikara 3.182,11 15.989,70 5,02

Tabel Luas Panen, Produksi dan Produkivitas Tanaman Pangan di Kawasan

Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010

Sumber : Kabupaten Tolikara Dalam Angka Tahun 2011

TANAMAN PANGAN


5. GAMBARAN UMUM



Komoditas


Luas Panen (Ha)

Produksi(Ton)


Jeruk manis 5,30 22,16 4,18Nenas 12,53 56,79 4,53Pisang 15,38 77,96 5,07Nangka 11,82 33,91 2,87Jambu biji 3,72 5,55 1,49Alpokat 7,73 10,91 1,41Mangga 6,80 7,60 1,12Pepaya 4,38 7,30 1,67Markisa 12,39 25,30 2,04Perkotaan Bokondini

80,05 247,48 3,09

Kabupaten Tolikara 368,15 1.015,29 2,76

Tabel Luas Panen, Produksi dan Produkivitas Tanaman Buah-buahan di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010

TANAMAN HORTIKULTURA


5. GAMBARAN UMUM


TANAMAN HORTIKULTURA

Komoditas


Luas Panen (Ha)

Produksi(Ton)


Bayam 3,97 7,86 1,98Cabe 3,97 10,51 2,65Buncis 4,37 13,21 3,02Wortel 4,36 14,25 3,27Daun Bawang 6,57 21,51 3,28Bawang merah 7,44 2,34 0,31Timun 11,17 42,45 3,80Kentang 7,44 20,18 2,71Kubis 14,88 41,79 2,81Terong 9,92 17,65 1,78Bawang putih 6,82 7,70 1,13Sawi 6,19 14,33 2,32Tomat 6,19 12,04 1,95Perkotaan Bokondini 93,29 225,82 2,42Kabupaten Tolikara 440,68 1.456,47 3,30

Luas Panen, Produksi dan Produkivitas Tanaman Sayuran di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010


TANAMAN HORTIKULTURAB. Kawasan Perkotaan

5. GAMBARAN UMUM


TANAMAN PERKEBUNAN

Distrik

KopiLuas Panen

(Ha)Produksi

(Ton)Produktivitas

(Ton/Ha)Bokondini 8,17 8,07 0,98Bewani - - -Bokoneri 1,23 1,73 1,41Kamboneri 1,06 0,17 0,16

Perkotaan Bokondini 10,46 9,97 0,95 Kabupaten Tolikara 26,48 14,50 3,30

Luas Panen, Produksi dan Produkivitas Kopi di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010


Distrik

Populasi (ekor) Daging (kg)Sapi Kambing Babi Sapi Kambing Babi

Bokondini 57 25 2.779 292 75 4.373Bewani 0 0 1.998 - - 4.049Bokoneri 19 17 2.043 260 33 3.725Kamboneri 0 0 1.499 184 0 4.049Perkotaan Bokondini

76 42 8.319 736 105 16.196

Kabupaten Tolikara 373 211 52.782 2.760 658 137.332

Populasi dan Produksi Daging Ternak di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010

PETERNAKANTANAMAN HORTIKULTURAB. Kawasan Perkotaan

5. GAMBARAN UMUM


PETERNAKAN


Distrik

Populasi (ekor) Daging (kg)Ayam Itik Kelinc

iAyam Itik Kelinci

Bokondini 822 19 764 52 5 67Bewani 1.024 11 73 40 3 39Bokoneri 770 18 94 52 4 37Kamboneri 109 0 838 19 8 59Kota Bokondini 2.725 48 1.769 163 20 202Kabupaten Tolikara

44.871 139 8.226 1.382 56 407

Populasi dan Produksi Daging Ternak di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010

PETERNAKAN



5. GAMBARAN UMUM


PETERNAKAN

Distrik

Produksi Jenis Ikan (kg)

Mas Mujair Nila Lele Udang

Bokondini 22 15 8 - -

Bewani 5 5 - - -

Bokoneri 11 6 - - -

Kamboneri 8 5 - - -

Perkotaan Bokondini 46 31 8 - -

Kabupaten Tolikara 420 200 121 80 10

Jenis dan Produksi Ikan Di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabuapten Tolikara Tahun 2010

PERIKANAN



5. GAMBARAN UMUM


PERIKANAN

Distrik

Kegiatan Perikanan Darat

Luas Lahan Kolam (Ha)

Kelompok Tani

Anggota

Bokondini 40,65 55 932

Bewani - - --

Bokoneri - - -

Kamboneri - - -

Perkotaan Bokondini 40,65 55 932

Tolikara 90,85 155 2.978

Luas Kolam Budidaya Ikan Tawar, Banyak Kelompok Tani dan Anggotanya di Kawasan Perkotaan Bokondini, Kabupaten Tolikara Tahun 2010

PERIKANAN



5. GAMBARAN UMUM


PERIKANAN DARAT

6. ANALISIS


A. Analisis Wilayah RegionalB. Analisis Sumber Daya Alam dan FisikC. Analisis Sosial BudayaD. Analisis KependudukanE. Analisis Daya Tampung MaksimalF. Analisis Kebutuhan Fasilitas UmumG. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan PrasaranaH. Analisis EkonomiI. Analisis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP)

6 . A N A L I S I SA. Analisis Wilayah Regional


BWP II

BWP I

BWP IV

BWP III

BOKONDINI

BEWANI

BOKONERI

KAMBONERI

Sumber : Hasil Analisis Konsultan Tahun 2013

HIRARKI FUNGSIONAL

FUNGSI UTAMA POLA RUANG





2. INDUSTRI3. PARIWISATA4. PETERNAKAN (SAPI)5. PERKEBUNAN6. PERTANIAN HOLTIKULTURA7. TANAMAN PANGAN8. RAWAN BENCANA LONGSOR9. PERLINDUNGAN SETEMPAT10. LINDUNG GEOLOGI11. PERMUKIMAN


KAMPUNG


2. PERTANIAN HOLTIKULTURA3. TANAMAN PANGAN4. RAWAN BENCANA LONGSOR5. PERLINDUNGAN SETEMPAT6. LINDUNG GEOLOGI7. HUTAN PRODUKSI8. PERMUKIMAN



KAMPUNG


2. PARIWISATA3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI9. PERMUKIMAN





2. PERKEBUNAN3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI9. PERMUKIMAN

Panaga Kawasan Perkotaan Bokondini

Egiam

Wunin

Anawi

Kaiga

Tagineri, Danime, Yuneri, Yuko

Wari

Mem

bera

mo T

en

gah

6 . A N A L I S I SB. Analisis Sumber Daya Alam dan Fisik


Kawasan Pengembangan Bokondini secara geologi terdiri dari Endapan Aluvial, Endapan Longsor dan Endapan Terbiku (Terrace Deposit) yang berumur Kuarter. Endapan tersebut menindih secara tidak selaras Metamorfic Derewo (Batuan Malihan/Metamorfosa Derewo) yang berumur Eosen – Oligosen. Kota Bokondini saat ini, umumnya dibangun di atas Endapan Terbiku atau Terrace Deposit karena relatif datar dengan ruang yang cukup lebar (mencapai 50 m) dan memanjang barat – timur sepanjang lebih dari 2 km. a. Batuan Malihan Formasi Darewo yang berumur Eosen-Oligosen pada kala Tersier, terdiri dari batusabak,

filit, sekis kuarsa mika, dan sekis klorit. Batuan malihan tersebut karena umumnya berofoliasi dan terkekarkan kuat, terdapat dengan lereng yang terjal dan curah hujan di daerah Tolikara yang relatif tinggi serta terletak pula pada daerah dengan kegempaan yang sedikit tinggi (percepatan permukaan pada batuan dasar mencapai 0,35g) maka batuan tersebut sangat berpotensi longsor seperti yang dijumpai pada tebing di sebelah barat-laut kota Bokondini. Namun demikian daya dukung masa tanah/ masa batuan di daerah ini sangat lebih dari cukup untuk dibebani oleh bangunan berlantai dua atau lebih tapi cukup sulit untuk digali

b. Endapan Terbiku adalah endapan teras sungai purba yang terdiri dari konglomerat, breksi dan pasir, yang berumur Kuarter, terdiri dari konglomerat, breksi dan pasir dengan ketebalan total dapat mencapai 50 m. Endapan ini terdapat dengan lereng yang landai dan bahkan digunakan untuk penempatan landasan pacu bandara Bokondini yang ada sekarang termasuk kota Bokondini.

c. Endapan longsor, merupakan endapan hasil pelongsoran tanah atau batu dari batuan malihan pada lereng-lereng yang terjal yang terdiri dari lempung, pasir, kerakal dan bongkah dan penyebarannya hanya setempat. Endapan ini diperkirakan mempunyai permeabilitas yang sedang antara 10-7 – 10-6 meter/detik yang artinya pada lapisan ini terdapat air tanah tidak tertekan dengan potensi sedang namun pada daerah dan ketebalan lapisan yang terbatas.

d. Endapan aluvial sungai yang berumur Kuarter merupakan endapan sungai yang terdapat di sepanjang aliran sungai yang terdapat di daerah ini. Endapan ini terdiri dari bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Ketebalannya bervariasi hingga mungkin sekitar tiga meter. Endapan ini seumur dengan Endapan Longsor dan juga terdapat secara tidak selaras di atas Batuan Malihan Derewo dan/atau Endapan Terbiku. Endapan ini tidak baik digunakan untuk bahan beton karena relatif lunak dan berbutir pipih karena umumnya berasal dari bahan rombakan Batuan Malihan Derewo. Bongkah dan kerakal yang juga berasal dari batuan malihan tersebut, juga tidak baik untuk bahan beton karena kuat tekannya hanya sekitar 250 kg/ cm2 saja.

Analisis Sumber Daya Air (Potensi Air Tanah)

6 . A N A L I S I SB. Analisis Sumber Daya Alam dan Fisik


Analisis Sumber Daya Air (Mata Air)

Endapan longsor, andapan terbiku dan tanah pelapukan dari batuan malihan Darewo berpotensi menyimpan air tanah tidak tertekan. Bila air tanah tidak tertekan tersebut di potong oleh topografi yang relatif lebih terjal maka di dasar lereng tersebut dapat ditemukan mata air namun biasanya mata air yang terjadi pada kondisi tersebut hanya berdebit kecil dan besarannya dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau debit mengecil sementara pada musim hujan maka debit mata airnya akan membesar.

Kawasan Perkotaan Bokondini yang tergolong dalam type iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah di daerah ini tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Tolikara khususnya di wilayah Bokondini terdiri dari 1) Dystrudepts, Hapludults, 2) Haplustolis, Haplustepta dan 3) Udorthents, Hapludolls.

Analisis Sumber Daya Tanah

6 . A N A L I S I SC. Analisis Sosial Budaya


Elemen KotaNo BWP Distrik Fungsi Distrik Luas

KawasanPotensi

LandmarkSkala

1 I/Prioritas Bokondini Pemerintahan skala distrik, Jasa Perdagangan, Wisata, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/ agroforestry, Pendidikan, Pusat Perdagangan Komoditas Unggulan, Pusat Perkantoran dan Permukiman

2197.09

Gereja Distrik, Gerbang Selamat Datang di Jalan Masuk ke Distrik (Kamboneri), Gerbang Selamat Datang di Bandar Udara, Tugu Injil, Bandar Udara

Kota

2 II Sebagian Wilayah Bewani

Pemerintah skala distrik, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/ agroforestry, Pusat Perkantoran dan Permukiman

2140.08

Gereja, Kantor Distrik

Kawasan dan Lingkungan

3 III Sebagian Wilayah Bokoneri


4216.86



4 IV Sebagian Wilayah Kamboneri


1512.63






Skema Analisis Distrik/Blok

No BWP Distrik Fungsi DistrikLuas

Lahan (ha)Elemen penunjang

1

I/Prioritas Bokondini Pemerintahan 4,78 Kantor distrik Jasa Perdagangan 1,32 Warung, took Pusat Pengembangan

pertanian berbasis hutan/ agroforestry

1278,13Pertanian, perkebunan

Pusat Permukiman 210,83 Rumah Pusat Industri Agro 32 Kawasan industri

2

II Sebagian Wilayah Bewani

Pemerintah 1

Kantor distrik

Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/ agroforestry,

1529.2Pertanian, perkebunan

PermukimanPusat

194.3Rumah

3

III Sebagian Wilayah Bokoneri

Pemerintah 1

Kantor distrik



Pusat Permukiman 492.5 Rumah

4

IV Sebagian Wilayah Kamboneri

Pemerintah 1

Kantor distrik



Pusat Permukiman 77.3 Rumah




Skema Analisis NodeNo BWP Distrik Fungsi Distrik Luas

KawasanPotensi Node Skala

1 I/Prioritas Bokondini Pemerintahan skala distrik, Jasa Perdagangan, Wisata, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/ agroforestry, Pendidikan, Pusat Perdagangan Komoditas Unggulan, Pusat Perkantoran dan Permukiman, Pusat Industri agroforestry

2197.09

Simpul jalan kolektor sekunder (K4) dan kolektor primer (K3)

Simpul jalan kolektor dengan lokal

Simpul jalan lokal dengan lingkungan

Kota

2 II Sebagian Wilayah Bewani


2140.08

Simpul jalan kolektor sekunder dengan jalan lokal

Simpul jalan lokal dan lingkungan




4216.86




4 IV Sebagian Wilayah Kamboneri


1512.63







Skema Analisis EdgesNo BWP Distrik Fungsi Distrik Issue Blok Komponen Lokal

1I/Prioritas

Bokondini Pemerintahan Revitalisasi kembali

Kayu, ilalang, pohon buah

Jasa Perdagangan Penataan Pagar, vegetasi

Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/ agroforestry Ekstensifikasi dan

intensifikasi

Sayuran kol, tomat, bawang, umbi, wortel, buah nenas, buah merah, pisang, cabe

Pusat Permukiman Pengembangan dan

peningkatan rumah sehat dan jalan lingkungan

Batuan dan tenaga lokal

Pusat Industri Agro Pengembangan lahan -

2II Sebagian Wilayah

BewaniPemerintah

Revitalisasi kembaliKayu, ilalang, pohon buah


intensifikasi


Pusat Permukiman

Pengembangan dan



3III Sebagian Wilayah

BokoneriPemerintah



intensifikasi





4IV Sebagian Wilayah

KamboneriPemerintah



intensifikasi








Skema Analisis Path

No BWP Distrik Fungsi Distrik Elemen penghubung

1 I/Prioritas

Bokondini Pemerintahan, Jasa Perdagangan, PusatPermukiman, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/Agroforestry

Transportasi udara, jalan kolektor primer (K3), dan jalan kolektor sekunder (K4) dan lokal

Pusat Industri Agro jalan kolektor sekunder (K4) 2 II Sebagian

Wilayah Bewani

Pemerintah, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/agroforestry, Pusat Permukiman.



Pemerintah, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/agroforestry, Pusat Permukiman


4 IV Sebagian Wilayah

Kamboneri

Pemerintah, Pusat Pengembangan pertanian berbasis hutan/agroforestry, Pusat Permukiman



6 . A N A L I S I SD. Analisis Kependudukan


Analisis Proyeksi Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

1. Pertumbuhan alami, dengan asumsi masih dalam tahap persiapan pembangunan, yaitu sekitar 4,28%. Asumsi ini digunakan untuk proyeksi tahun 2013-2023.

2. Pertumbuhan meningkat pesat, dengan asumsi telah terjadi pembangunan yang meningkat pesat, menggunakan pertumbuhan penduduk Provinsi Papua yaitu 5,5%. Asumsi ini digunakan untuk proyeksi tahun 2024 – 2033.

3. Hingga Tahun 2033 jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Bokondini diproyeksikan akan berjumlah 35.854 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk diproyeksikan akan mencapai 356 jiwa/ Km2. Distrik dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Distrik Bewani dengan jumlah penduduk diproyeksi akan mencapai 10.914, sedangkan Distrik terpadat adalah Distrik Bokondini dengan tingkat kepadatan 501 jiwa/ Km2.

No DistrikLuas (Km2)

Proyeksi Jumlah Penduduk

KpdtnPddk/Km22013 2018 2023 2028 2033

1 Bokondini 21,92 4,044 4,987 6,149 8,037 10,504 5012 Bewani 42,18 4,202 5,181 6,389 8,350 10,914 4983 Bokoneri 15,60 4,166 5,137 6,335 8,279 10,821 257

4Kamboneri

20,95

1,392 1,716 2,117 2,766 3,615 232

Jumlah

100,65 13,804

17,022 20,990

27,433

35,854 356

Proyeksi dan Distribusi Penduduk Kawasan Perkotaan Bokondini Hingga 2033

Diagram Kepadatan Penduduk Pada Tahun 2033



6 . A N A L I S I SE.1. Analisis Daya Tampung Maksimal


Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman

Luas Wilayah = 100,65 Ha

Pengaturan Kawasan Permukiman

Kepadatan

Luas (Ha)

Standar (Jiwa/Ha)

Populasi Maksimal

Tinggi 29 201-400 11.600

Sedang 14 151-200 2.800

Rendah 5 < 150 750Penghitungan Daya Tampung Maksimal Jumlah Populasi Maksimal yang Mampu

Ditampung = 15.150 Jiwa

Proyeksi Penduduk 20 Tahun ke depan Luas Populasi 20 Tahun Ke Depan = 35.854 Jiwa

Kebutuhan Luas Permukiman 20 Tahun ke

Depan

Dari populasi 20 tahun ke depan,

diatur kepadatan: Tinggi=10%, Sedang=30%,

Rendah= 60% dari populasi

Kepadatan Populasi (Jiwa)

Standar (Jiwa/Ha)

Luas (Ha)

Tinggi 21.512 201-400 53,78Sedang 10.756 151-200 52,88 Rendah 3.585 < 150 23,9

Luas Cadangan (Kebutuhan) Permukiman

20 Tahun ke depan

Luas Kebutuhan Lahan Permukiman yang pada tahun ke 20 perencanaan = 130,56 – 47,84 = 82,72 Ha

Potensial Sebagai Kota Kecil

Dalam 20 tahun Baru Mencapai Kota Kecil

Luas Kws Lindung & Budidaya Non

Permukiman = 92,05 Ha

Luas Kws Permukiman

= 8,6 Ha

Alokasi Pengembangan RTH = 30,2 Ha

Dari Total Potensi Permukiman = 47,84 Ha, dapat dilakukan

pengaturan kepadatan: Tinggi=10%,

Sedang=30%, Rendah= 60% dari luas tersebut

Luas Kebutuhan

Permukiman 20 Tahun ke

Depan = 130,56 Ha


6 . A N A L I S I SE.2. Analisis Kebutuhan Rumah Hingga 2033



Tipe Rumah

Asumsi Jumlah

Jiwa/Rumah

Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) Pada Tahun

2013 2018 2023 2028 2033

Tipe 36 (6 x 6)(Rumah Sehat

Papua)5 13,804 17,022 20,990 27,433 35,854Tipe

RumahAsumsi Jumlah

Jiwa/Rumah

Kebutuhan Rumah Pada Tahun (Unit)

2013 2018 2023 2028 2033

Tipe 36 (6 x 6)(Rumah Sehat

Papua)5 2761 3404 4198 5487 7171

Definisi Backlog: Kesenjangan kebutuhan rumah yang belum terpenuhi/harus dipenuhi pada tahun ke-n

Formulasi Backlog = Jumlah Kebutuhan rumah tahun ke-n - Jumlah rumah tahun ke-n


6 . A N A L I S I SF. Analisis Kebutuhan Fasilitas Umum


Fasilitas Pendidikan


Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Taman Kanak-Kanak

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini - - 4 0,20 5 0,25 7 0,35 9 0,45

2 Bokoneri - - 4 0,20 5 0,25 7 0,35 9 0,45

3 Bewani - - 4 0,20 5 0,25 7 0,35 9 0,45

4 Kamboneri - - 4 0,20 5 0,25 7 0,35 9 0,45

0,80 1,00 1,40 1,80

1.250 0,05

NoDistrik /

BWP

Proyeksi Kebutuhan

Taman Kanak-kanak (TK)

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sekolah Dasar hingga tahun 2033

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 2 - 3 0,60 4 0,80 5 1,00 7 1,402 Bokoneri 3 - 3 0,60 4 0,80 6 1,20 7 1,403 Bewani 3 - 3 0,60 4 0,80 6 1,20 7 1,404 Kamboneri 3 - 3 0,60 4 0,80 6 1,20 7 1,40

2,40 3,20 4,60 5,60

Proyeksi KebutuhanSekolah Dasar (SD)

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

1.500 0,20

NoDistrik /

BWP






Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


3,60 3,60 7,20 7,20

Proyeksi Kebutuhan

No Distrik / BWP

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)Standar

jmlh penduduk

(jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

4.800 0,90

Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah Umum

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


5,00 5,00 10,00 10,00

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanSekolah Menengah Umum (SMU)

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

4.800 1,25




Jangkauan Layanan

SMA DAN SMK2013 s/d 2018 = 1 unit

BEWANI

BOKONDINI

KAMBONERI

BOKONERI .

BEWANI

BOKONDINI

KAMBONERI

BOKONERI ..

SMA DAN SMK2028 s/d 2033 = 2 unit

PUSKESMAS2013 s/d 2033 = 1 unit

BEWANI

BOKONDINI

KAMBONERI

BOKONERI .

BEWANI

BOKONDINI

KAMBONERI

BOKONERI

.

POSYANDU2028 s/d 2033 = 9 Unit/Distrik

.

.

.






Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


5,00 5,00 10,00 10,00

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanSekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

4.800 1,25

Proyeksi Kebutuhan Taman Bacaan

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


0,16 0,22 0,24 0,32

No Distrik / BWP

2.500 0,02

Proyeksi KebutuhanTaman Bacaan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033




Fasilitas Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan Posyandu

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini - - 4 0,04 5 0,05 6 0,06 8 0,082 Bokoneri - - 4 0,04 5 0,05 7 0,07 9 0,093 Bewani - - 4 0,04 5 0,05 7 0,07 9 0,09

4 Kamboneri - - 4 0,04 5 0,05 7 0,07 9 0,090,16 0,20 0,27 0,35

NoDistrik /

BWP

Proyeksi Kebutuhan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

Posyandu

1.250 0,01


Proyeksi Kebutuhan Balai Pengobatan

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 1 - 2 0.06 2 0.06 3 0.09 4 0.122 Bokoneri 1 - 2 0.06 3 0.09 3 0.09 4 0.123 Bewani 1 - 2 0.06 3 0.09 3 0.09 4 0.124 Kamboneri 1 - 2 0.06 3 0.09 3 0.09 4 0.12

0.24 0.33 0.36 0.48

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanBalai Pengobatan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

2,500 0.03




Fasilitas Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin/BKIA

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini - - - - - - 1 0.30 1 0.302 Bokoneri - - 1 0.30 1 0.30 1 0.30 1 0.303 Bewani - - 1 0.30 1 0.30 1 0.30 1 0.304 Kamboneri - - 1 0.30 1 0.30 1 0.30 1 0.30

0.90 0.90 1.20 1.20

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanKlinik Bersalin/BKIA

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

30,000 0.30

2018 2023 2028


Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu (PUSTU)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


1.80 3.60 3.60 3.60

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPuskesmas Pembantu (PUSTU)

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

30,000 0.30

2018 2023 2028




Fasilitas Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


0.40 0.40 0.40 0.40

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPUSKESMAS

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

120,000 0.10


Proyeksi Kebutuhan Praktek Dokter

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 0 - 1 - 1 - 2 - 2 -2 Bokoneri 0 - 1 - 1 - 2 - 2 -3 Bewani 0 - 1 - 1 - 2 - 2 -4 Kamboneri 0 - 1 - 1 - 2 - 2 -

0.00 0.00 0.00 0.00

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPraktek Dokter

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

5,000

dis

esu

ai

kan




Fasilitas Kesehatan


Proyeksi Kebutuhan Apotik/Rumah Obat

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 0 - 1 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 2 Bokoneri 0 - 1 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 3 Bewani 0 - 1 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 4 Kamboneri 0 - 1 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06

0.12 0.12 0.24 0.24

30,000 0.03

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanApotik/Rumah Obat

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033



Fasilitas Peribadatan

Proyeksi Kebutuhan Gereja

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini - - 20 0,20 25 0,25 32 0,32 42 0,42

2 Bokoneri - - 21 0,21 25 0,25 33 0,33 43 0,43

3 Bewani - - 21 0,21 25 0,25 33 0,33 43 0,43

4 Kamboneri - - 21 0,21 25 0,25 33 0,33 43 0,43

0,83 1,00 1,31 1,71

No Distrik / BWP

Proyeksi Kebutuhan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

Gereja

250 0,01


Proyeksi Kebutuhan Gereja Skala Kampung

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 4 - 4 1,44 4 1,44 4 1,44 4 1,44

2 Bokoneri 3 - 3 1,08 3 1,08 3 1,08 3 1,08

3 Bewani 3 - 3 1,08 3 1,08 3 1,08 3 1,08

4 Kamboneri 3 - 3 1,08 3 1,08 3 1,08 3 1,08

4,68 4,68 4,68 4,68

No Distrik / BWP

Proyeksi Kebutuhan

Gereja Kampung

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

30.000 0,36

2018 2023 2028




Fasilitas Peribadatan


Proyeksi Kebutuhan Gereja Skala Distrik

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


2.16 2.16 2.16 2.16

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanGereja Distrik

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

120,000 0.54

2018 2023 2028

Proyeksi Kebutuhan Sarana Ibadah lainnya

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


2.16 2.16 2.16 2.16

120,000 0.54

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanSarana Ibadah Lainnya

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033




Fasilitas Perdagangan dan Jasa


Proyeksi Kebutuhan Warung/Toko

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 10 - 20 0.20 25 0.25 33 0.33 43 0.432 Bokoneri 10 - 21 0.21 25 0.25 33 0.33 43 0.433 Bewani 10 - 21 0.21 25 0.25 33 0.33 43 0.43

4 Kamboneri 10 - 21 0.21 25 0.25 33 0.33 43 0.430.83 1.00 1.32 1.72

No Distrik / BWP

Proyeksi Kebutuhan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

Toko / Warung

250 0.01

Proyeksi Kebutuhan Pertokoan

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


1.20 1.20 1.20 1.80

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPertokoan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

6,000 0.30




Fasilitas Perdagangan dan Jasa


Proyeksi Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


4.00 4.00 4.00 4.00

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPusat Pertokoan + Pasar Lingkungan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

30,000 1.00

2018 2023 2028

Proyeksi Pusat Perbelanjaan dan Niaga

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


0.00 0.00 0.00 10.80

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanPusat Perbelanjaan dan Niaga

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

120,000 3.60

2018 2023 2028




Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Proyeksi Kebutuhan Taman Kota

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

1 Bokondini 0 - 20 0.60 25 0.75 32 0.96 42 1.262 Bokoneri 0 - 21 0.63 25 0.75 33 0.99 43 1.293 Bewani 0 - 21 0.63 25 0.75 33 0.99 43 1.29

4 Kamboneri 0 - 21 0.63 25 0.75 33 0.99 43 1.292.49 3.00 3.93 5.13

No Distrik / BWP

Proyeksi Kebutuhan

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

Taman Warga

250 0.03



Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Proyeksi Kebutuhan Taman Rukun Warga

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


1.04 1.43 1.56 2.08

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanTaman RW

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2018 2023 2028 2033

2,500 0.13

Proyeksi Kebutuhan Taman dan Lapangan Olah Raga Kampung

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)

UnitLahan (Ha)


3.60 3.60 3.60 3.60

No Distrik / BWP

Proyeksi KebutuhanTaman dan Lapangan Olahraga Kampung

Standar jmlh

penduduk (jiwa)

Standar lahan

minimal (Ha)

2013 2033

30,000 0.90

2018 2023 2028


6 . A N A L I S I SG. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Prasarana


Air Bersih


Proyeksi Kebutuhan Air Bersih BWP I Hingga Tahun 2033 (SL)Uraian 2018 2023 2028 2033

Jumlah Penduduk (Jiwa) 4.987 6.149 8.037 10.504

Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km2) 501,39 501,39 501,39 501,39

Cakupan Pelayanan (%) 20% 35 50 65

Penduduk Terlayani (Jiwa) 997 2.152 4.019 6.828

Penduduk Domestik Terlayani (% = Jiwa) 80 = 798 80 = 1.722 80 = 3.215 80 = 5.462

Penduduk Non Domestik Terlayani (%) 20 20 20 20

Kebutuhan air sebanyak (lt/dtk) 10 10 10 10

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih BWP II Hingga Tahun 2033 (SL)

Uraian 2018 2023 2028 2033Jumlah Penduduk (Jiwa) 5.181 6.389 8.350 10.914Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km2) 497,89 497,89 497,89 497,89Cakupan Pelayanan (%) 20 35 50 65Penduduk Terlayani (Jiwa) 1.036 2.236 2.236 7.094Penduduk Domestik Terlayani (% = Jiwa)

80 = 1.036 80% = 1.789

80% = 1.789

80% = 5.675

Penduduk Non Domestik Terlayani (%)

20 20 20 20





Air Bersih


Proyeksi Kebutuhan Air Bersih BWP III Hingga Tahun 2033 (SL)

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih BWP IV Hingga Tahun 2033 (SL)

Uraian 2018 2023 2028 2033Jumlah Penduduk (Jiwa) 5.137 6.335 8.279 10.821Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km2) 256,53 256,53 256,53 256,53Cakupan Pelayanan (%) 20 35 50 65Penduduk Terlayani (Jiwa) 1.027 2.217 4.140 7.033Penduduk Domestik Terlayani (% = Jiwa)

80% = 822 80% = 1.419

80% = 3.312

80% = 5.627

Penduduk Non Domestik Terlayani (%)

20 20 20 20


Uraian 2018 2023 2028 2033Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.716 2.117 2.766 3.615Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km2) 231,75 231,75 231,75 231,75Cakupan Pelayanan (%) 20 35 50 65Penduduk Terlayani (Jiwa) 343 741 1.384 2.350Penduduk Domestik Terlayani (% = Jiwa) 80% = 220 80% = 593 80% = 1.106 80% = 1.880Penduduk Non Domestik Terlayani (%) 20 20 20 20Kebutuhan air sebanyak (lt/dtk) 5 5 5 5




Air Bersih

Penyediaan Air Bersih/Minum (Contoh) Analisis Sistem

Sistem Penyediaan Air Bersih/ Minum

Individual (skala kavling) Terpusat (PDAM)

Pengolahan Sederhana

Air Tanah

Penampungan dan Pengolahan Air Hujan

Sumur Dangkal (10 – 40 m)

Sumur Dalam (> 100 m)

Air Baku Pengolahan Distribusi

Penampungan Air Hujan

Air Permukaan

Sungai

Danau/ Setu

Biologi: Sistem Oksidasi

Kimia: Menggunakan Bahan Kimia

Perpipaan

Resevoir Umum

Keliling (truk air minum)

Primer

Sekunder

Tersier



Air Bersih

Penyediaan Air Bersih/Minum (Contoh) Skenario Kebutuhan Pengembangan

Skenario Penyediaan Air Bersih/ Minum

Fisik Non Fisik

Oleh PDAM Oleh Pemerintah

• Penyediaan Penampungan dan pengolahan air sederhana

• Pemanfaatan sumur dangkal

Peningkatan Produksi

Peningkatan Pengolahan

Peningkatan Distribusi

• Pembuatan PERDA terkait pemanfaatan dan konservasi sumber daya air

• Sosialisasi pemanfaatan dan konservasi sumber daya air

• Penyuluhan pemanfaatan dan konservasi sumber daya air

• Penertiban pelanggaran terhadap PERDA

• Studi dan perencanaan

• Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM

Pengembangan percontohan pengolahan air sederhana

Bantuan fisik untuk masyarakat yang belum terlayani PDAM

Oleh Masyarakat

• Instalasi Pengolahan Air Sederhana

• Pembuatan Reservoir umum

Optimalisasi air baku

Pengem-bangan

Sumber air baku baru

• Peningkatan kualitas IPAM eksisting

• Peningkatan kapasitas produksi IPAM eksisting

• Pembangunan IPAM baru

• Peningkatan kualitas jaringan eksisting

• Pengembangan jaringan baru

• Penurunan tingkat kebocoran

• Peningkatan kualitas pelayanan keliling eksisting

• Pengembangan pelayanan keliling baru

• Peningkatan kualitas reservoir umum eksisting

• Pengembangan reservoir umum baru

• Sungai • Air hujan• Recyle air

buangan



Air Bersih

Penyediaan Air Bersih/Minum (Contoh) Gambar Detail Sistem

Pengolahan Air Hujan Sederhana IPAM Skala Besar

Distribusi Perpipaan Truk Distribusi Air Minum Reservoir Distribusi



Drainase• Berdasarkan hasil survei terdapat jaringan didalam

pusat kota Bokondini. Pada jaringan jalan utama kota (Kolektor Primer K3) dimensi jaringan drainase hingga 1 meter dengan tinggi 80 cm, namun kontruksinya tidak menggunakan beton maupun paving drainase. Drainase yang ada di jalan K4 (Kolektor Sekunder) hanya berupa saluran tanah dan terbuka.

• Sedangkan untuk sistem jaringan di jalan lokal rata-rata berdimensi 40 cm dengan tinggi 60-80 cm berupa saluran tanah terbuka. Sedangkan di jalan lingkungan di kawasan klasis cenderung berkondisi baik dengan dimensi 30 x 15 cm. Untuk dikawasan permukiman (dalam lingkungan) di beberapa saluran drainase di pasar dan dibelakang puskesmas berkondisi buruk, dimana drainase tidak berfungsi dengan baik.

Kondisi Jaringan Drainase di Jalan Utama (Kolektor Primer & Sekunder)

Kondisi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan (Kondisi Buruk)

Kondisi Jaringan Drainase di Lingkungan Klasis



Drainase

Jaringan Drainase (Contoh) Gambar Detail Sistem

Sistem Drainase Utama (Skala Kota) dan Sistem Drainase Lokal (Skala Lingkungan)

Jaringan Drainase Primer, Jaringan Drainase Sekunder dan Jaringan Drainase Tersier



Drainase

Jaringan Drainase (Contoh) Gambar Detail Sistem

Kolam RetensiTanggul Stasiun

PompaBendungan



Energi dan Kelistrikan

Sektor industria. Sektor industri yang berkembang adalah industri pengelolaan hasil pangan dan pengelolaan

hasil hutan dan bersifat Industri Rumah Tanggab. Industri pengelolaan hasil pangan membutuhkan 20 liter solar/bensin perhari atau 4800

liter/tahun dengan assumsi kenaikan 2,5 % / tahun untuk efisiensi peralatan.c. Industri pengelolaan hasil hutan membutuhkaan 25 liter solar/bensin perhari atau 6000

liter/tahun dengan assumsi kenaikan 2,5 % /tahun untuk efisiensi peralatan.d. Peningkatan pertumbuhan sektor sekitar 3,5 % pertahun Sektor rumah tanggae. Sektor rumah tangga membutuhkan 2 liter minyak tanah atau 672 liter/tahun untuk memasak

dan membutuhkan 1 liter minyak tanah atau 336 liter/tahun untuk penerangan dan hanya tercukupi 25 %. Sisanya menggunakan kayu bakar untuk memasak dan listrik untuk penerangan

f. Asumsi pertumbuhan sektor rumah tangga sekitar 4 % Sektor transportasi g. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2012, didapati jumlah mobil Angkutan yang melayani

angkutan penduduk dari/ke bokondini adalah 8 mobil perhari. Mobil angkutan diperkirakan menempuh perjalanan total sepanjang 268.800 km.

h. Berdasarkan hasil survei, mobil pribadi mempunyai rata-rata jumlah penumpang (load factor) 10 orang.

i. Survei juga menemukan bahwa mobil pribadi mengkonsumsi bahan bakar 1 liter untuk perjalanan sejauh 2 km.

j. Pertumbuhan sektor transportasi sebesar 15 % pertahun

Dalam melakukan analisa kebutuhan Energi non listrik, asumsi yang digunakan berikut:




20122013

20142015

20162017

20182019

20202021

20222023

20242025

20262027

20282029

20302031

20322033

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Proyeksi Kebutuhan BBM

1. IndustriSeries2Series32. Rumah Tangga3. Transportasi

Volu

me

(Lite

r)

Sektor Proyeksi Kebutuhan Energi Non Listrik Untuk Kawasan Perkotaan Bokondini (Liter)

2012 2017 2022 2027 2032 2033

1. Industri 10.800 12.219

13.825 15.642 17.697 18.139

- Pengelolaan hasil pangan

4.800 5.431

6.144 6.952 7.865 8.062

- Pengelolaan hasil Hutan 6.000 6.788 7.681 8.690 9.832 10.077

2. Rumah Tangga 475.263

581.354

707.306 860.546 1.046.986 1.088.865

3. Transportasi 134.300

270.125

543.318 1.092.807

2.198.026 2.527.730

Total 622.375

865.716

1.266.472

1.971.022

2.648.895 2.648.895

Tabel Proyeksi kebutuhan energi non listrik untuk kawasan perkotaan bokondini hingga tahun 2033





1. Bioetanol yang dibuat dari bahan-bahan bergula seperti singkong, tetes tebu, nira sorgum, ganyong, ubi jalar, digunakan untuk menyubstitusi bensin

2. Biodiesel yang dibuat dari minyak nabati seperti jarak pagar, kelapa sawit, kapuk, dan sejumlah tanaman lain, digunakan sebagai pengganti solar

3. Biogas yang memanfaatkan sampah dan kotoran hewan, digunakan untuk menyubstitusi minyak tanah dan elpiji yang banyak dikembangkan dalam skala rumah tangga.

4. Biomassa yang menanfaatkan sisa organik dari hasil pertanian atau sampah. Umumnya digunakan secara komunal atau industri dan dapat diubah menjadi panas dan listrik.

Empat jenis bioenergi terbarukan (renewable) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikembangkan antara lain :

Untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan perkotaan Bokondini, penggunaan sumber energi nabati (bioenergi) merupakan pilihan yang paling tepat, mengingat kondisi lahan yang mendukung serta sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Pengembangan bioenergi ini, disamping dalam rangka diversifikasi energi untuk mengatasi krisis sumber energi, juga untuk menunjang upaya diversifikasi pengelolaan hasil pertanian.




Untuk menganalisa kebutuhan listrik, maka harus disusun asumsi sebagai berikut;Sektor industria. Sektor industri yang berkembang adalah industri pengelolaan hasil pangan dan

pengelolaan hasil hutan dan bersifat Industri Rumah Tanggab. Industi pengelolaan hasil pangan membutuhkan kapasitas 1.000 watt untuk

peralatan atau sekitar 8.000 watt-hour perhari atau 1.920.000 watt-hour/tahun dengan assumsi kenaikan 2,5 % / tahun untuk effisiensi peralatan.

c. Industri pengelolaan hasil hutan membutuhkan kapasitas 1.000 watt untuk peralatan atau sekitar 8.000 watt-hour perhari atau 1.920.000 watt-hour/tahun dengan assumsi kenaikan 2,5 % / tahun untuk effisiensi peralatan.

d. Peningkatan pertumbuhan sektor sekitar 3,5 % pertahun Sektor rumah tanggae. Sektor rumah tangga membutuhkan kapasitas 450 watt untuk kebutuhan sehari-

hari atau 151.200 watt-hour/tahun dan hanya tercukupi 55 %f. Asumsi pertumbuhan sektor rumah tangga sekitar 4 %

Sektor Fasum-Fasosg. Sektor Fasum - Fasos membutuhkan kapasitas 1.200 watt untuk kebutuhan sehari-

hari atau 2.304.000 watt-hour/tahunh. Asumsi pertumbuhan sektor rumah tangga sekitar 4 %



Energi dan KelistrikanTabel Proyeksi Kebutuhan Listrik

di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2013-2033

SektorProyeksi Kebutuhan Energi Listrik (Watt-Hour)

2012 2017 2022 2027 2032 2033Rumah Tangga

156.836.909 191.846.883 233.411.068 283.980.253 345.505.399359.325.61

5

Industri 3.936.000 4.453.223 5.038.413 5.700.502 6.449.594 6.610.834

Fasum Fasos 3.993.600 4.858.825 5.911.504 7.192.248 8.750.469 9.100.488

Total 164.768.521 201.160.948 244.363.006 296.875.029 360,707,494375.038.97

0

Tabel Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Pembangkit (VA)di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2013-2033

TahunKapasitas Pembangkit yg harus

dibangun ( VA)2012 25,5412017 31,1822022 37,8792027 46,0192032 55,9132033 58,135




Energi dan KelistrikanTabel Proyeksi Kebutuhan Listrik

di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2013-2033

SektorProyeksi Kebutuhan Energi Listrik (Watt-Hour)

2012 2017 2022 2027 2032 2033Rumah Tangga

156.836.909 191.846.883 233.411.068 283.980.253 345.505.399359.325.61

5

Industri 3.936.000 4.453.223 5.038.413 5.700.502 6.449.594 6.610.834

Fasum Fasos 3.993.600 4.858.825 5.911.504 7.192.248 8.750.469 9.100.488

Total 164.768.521 201.160.948 244.363.006 296.875.029 360,707,494375.038.97

0

Tabel Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Pembangkit (VA)di Kawasan Perkotaan Bokondini Tahun 2013-2033

TahunKapasitas Pembangkit yg harus

dibangun ( VA)2012 25,5412017 31,1822022 37,8792027 46,0192032 55,9132033 58,135

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan Bokondini dapat memanfaatkan potensi sungai yang ada dengan menggunakan Pembangit Listrik Tenaga Air dengan skala Pico, Micro dan Mini. Pembangunan Pembangit Listrik Tenaga Air dapat dilakukan dengan pendekatan komunal dan jika jaringan listrik sudah tersedia dapat dikoneksikan kedalam jaringan listrik yang sudah ada. Sumber : Hasil Analisis Konsultan Tahun 2013



Telekomunikasi

Berdasarkan hasil survei pengamatan di lapangan, kawasan perkotaan Bokondini belum terlayani oleh sistem jaringan telekomunikasi yang baik. Berdasarkan temuan dilapangan kebutuhan masyakarat kawasan perkotaan Bokondini masih mengandalkan sistem jaringa radio antar penduduk yang dimiliki oleh Bapak Scotty Willy (Direktur Sekolah OB Anggen). Banyak masyakat kota Bokondini yang meminta bantuan melalui system radio ini meminta pertolongan ke Wamena untuk kebutuhan pelayanan mendesak seperti masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat.

No Jaringan Telekomunikasi Milik

1 Radio Antar Penduduk (CB) Ob Anggen/Bapak Scotty

2 BTS (Telkom, dll) Tidak ada

Tabel Jaringan TelekomunikasiDi Kawasan Perkotaan Bokondini

Sumber : Hasil Survei Konsultan Tahun 2013

6 . A N A L I S I SH. Analisis Ekonomi


Kuadran ISektor yang maju dan tumbuh

dengan pesat (developed sektor)si > s dan ski > sk

BangunanJasa-Jasa

Kuadran IISektor maju tapi tertekan

(stagnant sektor)Si < s dan ski > sk

Pertanian

Kuadran III

Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sektor)

si> s dan ski <sk

Perdagangan, Hotel dan RestoranPengangkutan dan Komunikasi

Listrik, Gas, Air Bersih

Kuadran IVSektor relatif tertinggal (underdeveloped sektor)

si < s dan ski < sk

Pertambangan dan PenggalianIndustri Pengolahan

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Distrik Bokondini

Tahun 2013 – 2033

2010 2015 2020 2025 2030 20350

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Proyeksi Perkembangan Ekonomi Distrik Bokondini Tahun 2013 – 2033

2010 2015 2020 2025 2030 20350

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

Analisis Klassen


Keterangan : si : laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRBs : laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah ski: nilai kontribusi sektor terhadap PDRB sk : kontribusi sektor terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi

Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Tolikara dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Papua sebagai daerah referensi

6 . A N A L I S I SI. Analisis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

©Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Pemerintah Kabupaten Tolikara | 2013Slide: 114Sumber : Hasil Analisis Konsultan Tahun 2013

A. Regional;B. Keruangan fisik alam dan penggunaan lahan;C. Kependudukan dan tenaga kerja;D. Perkotaan;E. Kelembagaan/Kemasyarakatan;F. Sarana dan infrastruktur;

7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI


A. Regional


7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASIPotensi

Potensi Permasalahan

1. Kemampuan lahan sebagai pertanian pangan, holtikultura dan perkebunan berkarakter hutan yang dimiliki oleh seluruh distrik yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Bokondini.

2. Penyebaran permukiman berupa kampung-kampung.

3. Keterpaduan kekuatan politik pemerintahan kampung di semua distrik dan kampung yang memiliki interaksi kuat ke dalam pemerintahan Kabupaten Tolikara di pusat Kota Karubaga.

4. Persebaran prasarana keagamaan seperti gereja dari klasis/GIDI yang menjadi alat perubahan sosial dan budaya masyarakat.

5. Kepemilikan modal sosial di masyarakat papua dalam pola kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam pembangunan sarana kelompok/komunal dan individual.

6. Kepemilikan nilai-nilai pemahaman lokal dalam pola bercocok tanam untuk dapat mampu hidup mandiri dan bergenerasi didalam setiap kelompok masyarakat.

7. Kepemilikan nilai-nilai budaya yang kuat terikat disetiap kelompok masyarakat dalam berperilaku toleransi dan menghargai.

1. Jangkauan ke pusat ibukota mencapai 5 jam perjalanan darat dengan kendaraan 4 wheeldrive;

2. Adanya isu pemisahan diri dari Kabupaten Tolikara;3. Kondisi jaringan jalan menuju Bokondini yang rusak

berat;4. Jaringan jalan antar distrik yang belum terbentuk

secara utuh;5. Aksesibilitas terhadap sarana pendidikan yang

masih jauh dari harapan6. Aksesibilitas terhadap sarana kesehatan yang masih

jauh dari harapan7. Pola hidup sehat masyarakat yang masih perlu di

dorong.8. Tidak adanya perangkat komunikasi antar distrik

yang dapat memberi perkembangan antar distrik dan antar wilayah;

9. Sistem transportasi antar distrik yang tidak terbentuk baik itu dari sisi darat dan udara. Sementara dari kawasan perkotaan Bokondini dengan Kabupaten Jayawijaya telah terbentuk sistem transportasi udara dengan frekuensi penerbangan yang regular.

10. Belum terwujudnya kegiatan sosial dan budaya antar distrik dan atau antar kawasan perkotaan regional yang dilandasi atas kesamaan visi dan misi yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan budaya yang lebih harmonis dan humanis.

A. Regional



Kelompok Potensi Regional

No Aspek Kelompok Potensi1 Sosial Jumlah penduduk, kelompok

marga dan suku, 2 Budaya Kekuatan modal kemasyarakatan,

toleransi, gotong royong, kemampuan bercocok tanam,

3 Politik Pemerintahan level pusat, distrik dan kampung, tokoh masyarakat/kepala suku adat.

4 Ekonomi

Kemampuan lahan, jaringan jalan lokal, pelabuhan udara regional

Kelompok Isu Permasalahan Regional

No Aspek Kelompok Masalah

1 Sosial Sarana sosial kemasyarakat, pemerintah distrik, pemerintah kampung, lembaga adat/suku

2 Budaya Kesehatan, Pendidikan

3 Politik Kemiskinan, keamanan

4 Ekonomi

Komoditas perdagangan, infrastruktur jalan, telekomunikasi


B. Keruangan Fisik Alam dan Penggunaan Lahan



Dalam hal ini kegiatan pemanfaatan ruang seharusnya disesuaikan dengan produk rencana tata ruang yang telah disusun, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan pemanfaatan ruang. Permasalahan tersebut dapat terjadi akibat tiga faktor, yaitu tidak adanya produk rencana tata ruang, atau adanya rencana tata ruang tetapi tidak memperhatikan aspek perkembangan kota dan terjadinya perkembangan kota yang terlalu cepat, sehingga rencana tata ruang yang telah tersusun menjadi tidak sesuai lagi. Untuk mengetahui lebih detail maka permasalahan pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkotaan dilihat berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu: 1. Aspek hukum/norma, 2. Tata ruang, 3. Aspek transportasi, 4. Aspek perumahan, dan 5. Aspek industri.



7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI1) Aspek Hukum

1. Potensi masalah lahan pembangunan yang terbatas, karena seluruh lahan pada umumnya dimiliki oleh adat/tanah ulayat. Lahan pembangunan untuk kantor-kantor dinas merupakan hibah dari tanah ulayat atas persetujuan suku-suku yang ada. Penyediaan lahan pembangunan untuk kepentingan bersama, perlu dirumuskan bersama dengan ketua adat, agar memperoleh solusi dalam penyediaan lahan untuk pengembangan.

2. Potensi konflik kepemilikan lahan untuk bermukim, karena masyarakat pendatang ataupun dari luar suku adat, tidak dapat memiliki lahan adat.

3. Permasalahanan sistem persil yang tidak beraturan, menyebabkan inefisiensi lahan, karena terdapat beberapa bagian lahan yang tidak ada kepemilikannya.

Seperti yang diketahui oleh khalayak umum, bahwa permasalahan dalam pengelolaan lahan di Papua pada umumnya adalah permasalahan kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki oleh adat/suku dengan batas-batas alam atau kesepakatan antar kepala suku. Hal ini juga terdapat di dalam isu strategis dalam pengembangan wilayah kabupaten Tolikara pada umumnya yakni;



7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI2) Aspek Penggunaan

RuangPermasalahan penggunaan ruang di kawasan perkotaan adalah sebagai berikut;1. Adanya kecenderungan pemusatan kegiatan (over-concentration) pada kawasan-

kawasan tertentu; 2. Perkembangan penggunaan lahan yang bercampur (mixed-use); dan 3. Terjadinya alih fungsi lahan (land conversion) dari ruang terbuka, lahan

konservasi, atau ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun intensif (permukiman, industri, perkantoran, prasarana).

Sedangkan permasalahan besar yang dihadapi oleh kawasan sub urban adalah : 1. Terjadinya pengalihan fungsi kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun; 2. Terjadinya pembangunan fisik kawasan secara terpencar (urban sprawl); dan 3. Banyaknya lahan tidur di wilayah sub urban dan wilayah transisi.

Permasalahan Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Bokondini

No Permasalahan Lokasi1 Kepemilikan tanah berdasarkan hak atas

ulayat/suku/margaSeluruh kawasan perkotaan

2 Mixed use (bercampur) Pusat perkotaan 3 Urban sprawl Distrik Bokondini, Distrik Bewani,

Distrik Kaboneri, Distrik Bokoneri

4 Land conversion di dalam Hutan Lindung Distrik Bokoneri, Kampung Kanaero




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI3) Aspek Transportasi

Beberapa permasalahan yang harus diantisipasi sebagai berikut;1. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di pusat-pusat aktivitas; 2. Berkembangnya kegiatan on street parking.

Sedangkan permasalahan transportasi yang terjadi di kawasan suburban adalah : 1. Terjadinya kemacetan di daerah kawasan industri; 2. Kemacetan lalu lintas pada daerah perbatasan kawasan urban dan sub urban; serta3. Berkembangnya angkutan umum plat hitam.

Antisipasi Permasalahan Aspek Transportasi

No Permasalahan Lokasi

1 Kemacetan Pusat Kota Agro Bokondini

2 Street parking Pusat Kota Agro Bokondini

3 Angkutan tidak resmi Kawasan Perkotaan




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI4) Aspek Perumahan

• Aspek perumahan merupakan aspek yang penting dalam kegiatan dan aktivitas perkotaan. Hal ini disebabkan perumahan merupakan pemakai lahan terbesar dari lahan terbangun perkotaan, sekitar 40 % dari lahan, sedangkan penggunaan lainnya adalah untuk ruang terbuka hijau, olah raga dan industri. Dari kondisi di atas, terlihat bahwa aspek perumahan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan lahan perkotaan.

• Secara garis besar permasalahan permukiman perkotaan antara lain : (1) percampuran fungsi bangunan/kawasan; (2) alih fungsi bangunan; (3) permukiman liar; dan (4) permukiman kumuh. Sedangkan permasalahan permukiman yang terjadi di wilayah sub urban adalah (5) pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana.

• Permasalahan utama dalam hal pembangunan perumahan di Papua, khususnya di kawasan perkotaan Bokondini adalah mahalnya harga pembangunan rumah sehat tipe 36, bahkan sangat tinggi.

• Pembangunan perumahan rakyat layak huni type 36 untuk wilayah pantai dan kepulauan minimal berkisar Rp. 100-150 juta/ unit, sedangkan di wilayah pegunungan dan daerah yang berawa berkisar Rp. 250-300 juta/ unit untuk setiap keluarga.

Contoh Rumah Rakyat Layak Huni Tipe 36 di Papua

Sumber : Hasil Survei Konsultan Tahun 2013



7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI5) Aspek Industri

• Beberapa permasalahan yang biasanya akan timbul dalam kawasan industri adalah (1) pencemaran lingkungan dan penurunan cadangan air tanah; dan (2) penurunan kualitas fisik dan tingkat pelayanan jalan.

• Untuk itu disiapkan badan layanan kawasan industri khusus menangani kawasan industri agroforestry bisnis ini kedepan. Beberapa badan layanan pemerintah yang akan berada di Bokondini adalah (1) Badan Penelitian Teknologi Agroforestry; (2) UPT Perhubkomintel; (3) UPT Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan; (3) Kantor Pemerintah Distrik; dan (4) UPT Lingkungan Hidup.

Aspek Permasalahan Kawasan PerkotaanAspek

Penggunaan Lahan Aspek Transportasi Aspek Industri Aspek Perumahan1. Over

concentration2. Mixed-use3. Land

Conversion4. Urban Sprawl5. Lahan tidur

1. Kemacetan2. On street parking3. Perkembangan

angkutan umum plat hitam

1. Pencemaran lingkungan

2. Penurunan cadangan air tanah

3. Penurunan kualitas fisik dan tingkat pelayanan jalan

1. Percampuran fungsi kawasan/bangunan antara kawasan permukiman dengan non permukiman

2. Alih fungsi bangunan, penurunan kualitas estetika bangunan

3. Permukiman kumuh4. Munculnya permukiman di

kawasan rawan bencana


C. Kependudukan dan Tenaga Kerja



• Program ketenagakerjaan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota belum menyentuh kebutuhan masyarkat yang sebenarnya. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan keterampilan kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Faktor lain yang menghambat adalah faktor budaya yang menetapkan bahwa para lelaki papua yang tidak diposisikan sebagai pekerja (ladang, kebun, pertanian, swasta, jasa/dagang) namun sebagai pejuang-pejuang perang suku. Untuk itu perlu transformasi budaya yang bertahap untuk mengasimilasi peran lelaki di dalam keluarga.

Potensi dan Permasalahan Kependudukan/Tenaga KerjaPotensi Permasalahan Rekomendasi

1. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.

2. Sektor pekerjaan yang masih terbuka lebar.

3. Potensi sumber daya alam dan mineral yang besar.

1. Tingkat pendidikan2. Tingkat ekonomi

masyarakat3. Faktor budaya peran laki-

laki dan perempuan.

1. Transformasi budaya masyarakat papua

2. Asimilasi budaya melalui keterbukaan mobilitas penduduk antar dan intra wilayah Papua

3. Pelaksanaan kegiatan/program pemberdayaan ekonomi lokalSumber : Hasil Analisis Konsultan Tahun 2013

D. Perkotaan



Potensi Permasalahan Rekomendasi1. Suku budaya yang khas dan

kuat2. Terdapat rumah honai yang

merupakan salah satu ciri khas bangunan lokal

3. Kawasan gereja menjadi pusat komunitas sosial, agama dan olahraga

1. Pola sebaran rumah yang tidak terpusat (komunal) dan cenderung menyebar

2. Beberapa rumah (komunal) berada dalam kawasan lindung

1. Peningkatan jaringan jalan antar kampung yang nyaman, aman dan dapat mengakses pusat pelayanan (kesehatan, sosial, peribadatan, pendidikan) di Distrik atau kawasan gereja.

2. Memberi kompensasi atas pinjam pakai kawasan lindung dengan meningkatkan fungsi kawasan lindung (Kanaero) menjadi TWA (Taman Wisata Alam)/ Botanical Garden, dapat dimulai dengan skala kecil (< 50 ha).

3. Memberikan arahan/ rekomendasi KDB/KLB bagi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung dan penetapan peraturan zonasi.

4. Penguatan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan gereja menjadi pusat komunitas sosial, agama, pendidikan dan kesehatan.

5. Mengarahkan pembentukan kampung mandiri yang terintegrasi dengan gedung/gereja klasis dimasing-masing kampung.


E. Kelembagaan/ Kemasyarakatan



Potensi Permasalahan Rekomendasi

1. Sudah memiliki data tata Pemerintahan

2. Terdapat kantor instansi Pemerintah

3. Sudah ada data pemberdayaan masyarakat Kampung

4. Sudah mempunyai Kepala-kepala Distrik

5. Terdapat pusat kegiatan di wilayah Kota

6. Memiliki kekayaan sumberdayaan yang melimpah

1. Tidak ada data organisasi masyarakat, LSM, dll

2. Komunikasi antar dinas/SKPD sering terhambat karena faktor alam, sarana prasarana, dan sarana telekomunikasi

3. Perlu peningkatan Mutu SDM dari masyarakat setempat terutama untuk mengisi personil Kedinasan Kabupaten.

1. Pembentukan kelembagaan swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, dan Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP)

2. Meningkatkan dinas SKPD yang belum terdapat di kawasan perencanaan

3. Menyiapkan dan penguatan kelembagaan dan koordinasi antar SKPD terhadap sektor pembangunan

4. Melakukan bimbingan teknis dan pemantapan tata pemerintahan guna mendapatkan mutu sumber daya masyarakat yang lebih baik

5. Menyiapkan kelembagaan dalam sektor agropolitan


F. Sarana dan Infrastruktur


7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI1) Energi & Kelistrikan


1. Sungai disekitar kawasan berpotensi sebagai PLTMH

1. Tidak tersedianya data tentang potensi sungai dan curah hujan

2. Tidak terawatnya PLTMH eksisting dikarenakan kurang perawatan dari komunitas

3. Tidak tersedia SDM Lokal yang dapat menjaga dan merawat PLTMH Eksisting

1. Dilakukan studi potensi sungai disekitar kawasan perkotaan Bokondini

2. Dilakukan perawatan berkala dan dukungan dari pemerintah daerah

3. Pelatihan SDM lokal

2. Sungai disekitar kawasan berpotensi sebagai PLTMH

1. Intensitas matahari yang kurang lama.

2. Kurangnya SDM lokal yang dapat merawat PLTS Eksisting

3. Harga investasi yang mahal

1. Dilakukan desain teknologi yang sesuai dengan kondisi alam

2. Pelatihan SDM Lokal3. Bantuan dan dukungan dari pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

3. Pertanian dan hasil Hutan sebagai sumber energi biomassa

1. Tidak tersedianya data tentang potensi pertanian dan hasil hutan sebagai suber energi biomassa

2. Implementasi skala komunal dan/atau terpusat

3. Biaya investasi yang mahal4. Tidak tersedianya SDM Lokal

1. Dilakukan kajian tentang potensi pertanian dan hasil hutan sebagai suber energi biomassa

2. Implementasi skala komunal dan/atau terpusat

3. Bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

4. Pelatihan SDM Lokal




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI2) Telekomunikasi


1. Bokondini di Distrik Bokondini telah ditetapkan menjadi PKLp, Distrik Kaboneri sebagai PKLp, Kaniro di Distrik Bokoneri sebagai PPK, dan Bilubaga di Distrik Bewani sebagai PPL.

2. Jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Bokondini yang terdiri dari 4 distrik diproyeksikan mencapai 35.854 jiwa pada tahun 2033.

Jaringan sistem telekomunikasi baik

kabel maupun nirkabel (wireless) bisa

dikatakan masih sangat terbatas

Mengembangkan sistem telekomunikasi nirkabel (wireless) dalam jangka pendek dan sistem kabel

dalam jangka panjang yang bisa menjangkau sebagian

besar warga




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI3) Transportasi


1. Terdapat jaringan jalan eksisting di kawasan perkotaan Agro Bokondini.

2. Dari jaringan jalan eksisting yang belum menyambung, masih dapat disambungkan sehingga dapat memenuhi pola perjalanan yang diinginkan.

1. Kondisi tanah yang kurang stabil, sehingga harus dapat memilih trase jalan yang terbaik untuk pembangunan jalan.

2. Jalan-jalan yang ada tidak memiliki saluran drainase yang baik

3. Terdapat sungai-sungai yang memotong jalan.

4. Pembangunan jalan di Papua membutuhkan biaya yang sangat besar

1. Menyambungkan ruas simpul dari Wunin ke Bokondini dan Kubu ke Bokondini

2. Membuat desain jalan meninggi dan gorong-gorong lintasan hewan pada jalan Kolektor (K3) di Distrik Bokoneri / Kanaero

3. Menyiapkan pembangunan jembatan di beberapa titik lokasi yang potensial

4. Peningkatan jalan eksisting dan pembangunan jalan baru di lingkungan industri

5. Pembangunan terminal Tipe C




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI4) Air Bersih


1. Pertumbuhan penduduk akan di sertai dengan pertumbuhan infrastruktur dasar perkotaan yang menuntut pemenuhan kebutuhan air, sehingga pengembangan pengelolaan air minum akan menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tingginya curah hujan yang bisa dijadikan sumber utama untuk air baku air minum masyarakat.

3. Masih banyak tersedia lahan kosong yang luasannya bisa digunakan sebagai tempat untuk membangun bak penampung air hujan komunal, yang pengelolaanya bisa dilaksanakan oleh dinas terkait melalui sistem perpipaan secara gravitasi.

1. Kualitas lingkungan semakin menurun sehingga sumber air baku berkurang, di sisi lain pengaturannya kurang tepat

2. Tidak adanya prsarana air bersih yang memadai mengakibatkan masyarakat kurang mampu mengaksesnya

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai sumber air

4. Kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan dan pemeliharaan secara efektif dan efisiensi

5. Luasnya kawasan perkotaan 6. Rendahnya tingkat kepadatan

penduduk7. Rendahnya angka

pertumbuhan penduduk

1. Air baku yang akan menjadi prioritas dimanfaatkan adalah air hujan

2. Pegembangan SPAM dikelompokan menjadi SPAM Perkotaan dan SPAM Pedesaan

3. Untuk masyarakat yang berada jauh di luar kawasan perkotaan baik BWP I – BWP IV dan tidak terlayani sistem perpipaan PAH komunal, perlu menyediakan bak penampung (tong plastik 1 m3) secara individual dan atau mendapat bantuan hibah dari pemda.




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI5) Persampahan


1. Pertumbuhan penduduk akan di sertai dengan pertumbuhan infrastruktur dasar perkotaan yang pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat akan menghasilkan sampah baik sampah rumah tangga, sampah industri maupun sampah B3 serta membiasakan masyarakat dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

2. Tingginya tingkat kebersamaan masyarakat dalam mencapai tujuan hidup bersama khususnya yang memiliki nilai ekonomi.

3. Masih banyak tersedia lahan kosong yang luasannya bisa digunakan sebagai tempat untuk membangun TPS/TPST yang pengelolaanya berbasis masyarakat.

1. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki pemerintah daerah

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan

3. Rendahnya masyarakat yang memiliki sarana penampung sampah

4. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan persampahan yang memiliki nilai ekonomi

5. Luasnya kawasan perkotaan

1. 80% cakupan pelaanan ditangani oleh dinas terkait, 20% individual

2. Seluruh kawasan BWP, dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah :

Timbulan sampah : 642 Ton Hibah BIN (pemda) :586

unit Gerobak Sampah 1 m3: 3

unit TPS/ Container 2 m3 : 3 unit Truck Sampah 6 m3 : 1 unit TPST: 6 unit TPA: 1 unit




7. POTENSI, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI6) Air Limbah


1. Pertumbuhan penduduk akan di sertai dengan pertumbuhan infrastruktur dasar perkotaan serta perumahan yang pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat akan menghasilkan limbah rumah tangga baik grey water maupun black water yang menuntut pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah yang baik guna menghindari pencemaran air tanah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta membiasakan masyaarakat dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

2. Tingginya curah hujan sehingga ketersediaan air bersih untuk MCK dapat terpenuhi.

3. Masih banyak tersedia lahan kosong yang luasannya bisa digunakan sebagai tempat untuk membangun IPAL/IPLT yang pengelolaanya diawah dinas terkait.

1. Minimnya sarana

dan prasarana

pengelolaan air

limbah yang dimiliki

pemerintah daerah

2. Kurangnya

kesadaran

masyarakat

terhadap kebersihan

3. Kurangnya

sosialisasi tentang

pengelolaan air

limbah yang baik

dan benar

4. Luasnya kawasan

perkotaan

1. 80% cakupan pelaanan ditangani oleh dinas terkait, 20% individual

2. Sistem on-site3. Seluruh kawasan BWP,

dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah :

Jamban/ Septic Tank : 86 KK

Truck Tinja:1 unit IPLT: 1 unit


G. Ekonomi




1. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) di antara lain Perdagangan dan pertanian.

2. Kegiatan pertanian khususnya pertanian Palawija dan Ladang yang merupakan penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Tolikara.

3. Kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung,Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Biasa dan Kawasan Cagar alam dapat dikembangkan untuk wisata dan juga wisata edukasi. Fakta tersebut memberikan pengaruh pada kegiatan perdagangan dan jasa di Bokondini yang berbasis pada komoditas pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Cadangan lahan budidaya dan lahan untuk lingkungan terbangun masih cukup besar, tanpa harus mengalih-fungsikan hutan, pertanian umbi-umbian termasuk sektor yang potensial untuk dikembangkan.

1. Bencana alam merupakan ancaman besar mengingat kondisi topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan umumnya >15% bahkan beberapa wilayah memiliki kemiringan lebih dari >40%. Tanah longsor menjadi ancaman utama

2. Kurangnya dukungan infrastruktur kelistrikan, air bersih, sanitasi, komunikasi dan transportasi, serta kerusakan infrastruktur fisik yang selanjutnya akan meningkatkan biaya operasional dalam menjalankan bisnis.

1. Perlu pengembangan dan peningkatan kegiatan sarana perdagangan dan jasa agar dapat lebih merangsang pertumbuhan kota

2. Upaya mitigasi bencana yang efektif dapat memberikan kontribusi bagi kepercayaan investor guna peningkatan perekonomian di Bokondini.


H. Pertanian




1. Tersedianya sumberdaya lahan pertanian yang cukup luas

2. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk

3. Memberikan kontribusi terhadap perekonomian wilayah

1. Sistem usaha tani masyarakat masih tradisional, sehingga produktivitas dan produksinya rendah

2. Pengetahuan dan ketrampilan serta penguasaan teknologi pertanian penduduk/ petani masih rendah

3. Belum tersedianya prasarana dan sarana serta infrastruktur pendukung pertanian

4. Belum tersedianya kelembagaan petani, perbankan, penyuluhan yang mendukung kegiatan pertanian

1. Menerapkan sistem usaha tani yang benar dan teknologi spesifik lokasi (penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemeliharaan dan pasca panen) untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian

2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk/ petani dalam penguasaan teknologi pertanian dan praktek usaha tani yang produktif melalui pelatihan dan sekolah lapang

3. Membangun prasarana jalan desa untuk meningkatkan akses ke kawasan produksi dan pemasaran hasil pertanian

4. Membentuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani, lembaga keuangan, penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja usaha tani

5. Menyusun kebijakan pemerintah daerah dan menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan sektor pertanian


I. Kepariwisataan




1. Budaya, Norma adat istiadat yang kuat di masyarakat Bokondini.

2. Potensi lahan pertanian pangan , perkebunan dan holtikultura yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Bokondini

3. Catatan sejarah asimilasi, interaksi dan transformasi masyarakat Bokondini (Pegunungan Tengah) dalam menerima injil masuk ke Pegunungan Tengah dan Bokondini menjadi PUSAT pelatihan, pendidikan, informasi perkembangan transformasi sosial dan budaya masyarakat Pegunungan Tengah.

4. Topografi alam dan potensi sungai yang dapat dijadikan sebagai objek wisata petualangan alam

1. Infrastruktur jalan menuju Kota Bokondini yang rusak parah, sehingga menurunkan tingkat aksesibilitas.

2. Infrastruktur dasar (energi, air bersih, sanitasi) di dalam kawasan perkotaan Bokondini yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

3. Belum berkembangnya potensi-potensi wisata alam, wisata agro, wisata rohani

4. Belum terbentuknya kelompok pencinta wisata alam (adventure tourism) di Bokondini

5. Belum terbentuknya kegiatan usaha wisata

1. Menetapkan kawasan pariwisata di dalam kawasan perkotaan Bokondini seperti Kawasan Klasis Bogoga, dan revitalisasi situs sejarah.

2. Mengembangkan kawasan-kawasan perkebunan menjadi objek wisata berbasis pertanian dan perkebunan (agro tourism)

3. Menetapkan kawasan klasis Bogoga (OB Anggen) sebagai pusat pendidikan berbasis kristen

4. Menyusun dan menetapkan ODTW di Kawasan Perkotaan Bokondini

5. Mendorong masyarakat Bokondini untuk membentuk kelompok usaha wisata.

6. Mengembangkan sarana dan penyebarluasan informasi ODTW Kawasan Perkotaan Bokondini di Papua, Indonesia dan Luar Negeri


7) ODTW

I. Kerentanan, Daya Dukung dan Daya Tampung




1. Luas wilayah kawasan yang mencapai 100, 65Km2

1. Dominasi wilayah kawasan yang berada pada kerawanan longsor dan gempa

2. Topografi yang didominasi dengan tingkat kecuraman yang tinggi.

3. Lokasi yang memiliki kelandaian dibawah 4% dan sesuai untuk permukiman tersebar tidak memusat dan tidak luas/terbatas.

1. Melakukan zonasi wilayah rawan longsor, dan pembuatan regulasi.

2. Mengarahkan penggunaan teknologi yang tepat dan aman dalam pembangunan kawasan.

3. Menetapkan kawasan-kawasan resiko tinggi terhadap bencana tanpa aktifitas pembangunan fisik.

4. Menetapkan kawasan –kawasan pengembangan (potensi) baru sebagai alokasi permukiman kota.


I. Kerentanan Gerakan Tanah



BWP 3

BWP 1

BWP 4

BWP 2

PETA KERENTANAN GERAKAN TANAH


A. Dasar Konsep PengembanganB. Konsep Pengembangan Struktur dan Pola RuangC. Konsep Pengembangan Kawasan Prioritas

8. KONSEP PENGEMBANGAN


A. Dasar Konsep Pengembangan



Konsep dasar pengembangan kawasan perkotaan Bokondini didasarkan atas beberapa hal;

1. Arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolikara;2. Analisis aspek sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, sarana,

permukiman/perkotaan;3. Potensi, masalah dan rekomendasi aspek pengembangan kota.

A.1. Tujuan Penataan Ruang Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini

Mewujudkan Kawasan Perkotaan Bokondini yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan

Pengembangan Kawasan Perkotaan Bokondini sebagai Pusat Perekonomian Jasa & Perdagangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Terpadu berbasis Agroforestry, Pusat Pelayanan Transportasi Udara Militer dan Komersial, Pusat Pendidikan Tinggi, Penunjang Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Satu Atap;

A.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan KP Bokondini

B. Dasar Konsep Pengembangan (Struktur dan Pola Ruang)


KAWASAN PERKOTAANHIRARKI

FUNGSIONAL FUNGSI UTAMA POLA RUANG

DISTRIK BOKONDINI PKLp 1. PUSAT PELAYANAN PEMERINTAHAN DISTRIK



1. PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN/PERKAMPUNGAN2. INDUSTRI3. PARIWISATA4. PETERNAKAN (SAPI)5. PERKEBUNAN6. PERTANIAN HOLTIKULTURA7. TANAMAN PANGAN8. RAWAN BENCANA LONGSOR9. PERLINDUNGAN SETEMPAT10. LINDUNG GEOLOGI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK BEWANI


KAMPUNG

1. PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN/PERKAMPUNGAN2. PERTANIAN HOLTIKULTURA3. TANAMAN PANGAN4. RAWAN BENCANA LONGSOR5. PERLINDUNGAN SETEMPAT6. LINDUNG GEOLOGI7. HUTAN PRODUKSI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK BOKONERI



KAMPUNG

1. PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN/PERKAMPUNGAN2. PARIWISATA3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI

SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK KAMBONERI




1. PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN/PERKAMPUNGAN2. PERKEBUNAN3. PERTANIAN HOLTIKULTURA4. TANAMAN PANGAN5. RAWAN BENCANA LONGSOR6. PERLINDUNGAN SETEMPAT7. LINDUNG GEOLOGI8. HUTAN PRODUKSI


B.1. Konsep Pengembangan Struktur Ruang



1. Adanya rencana perpanjangan landasan pacu bandar udara Bokondini yang semula sepanjang 800 m menjadi 1.200 m. Rencana ini akan membawa dampak kepada perubahan kepada fungsi jalan menuju bandar udara serta berdampak kepada pola ruang kota dimana rencana perpanjangan landasan pacu tersebut mengharuskan berpindahnya fasilitas pelayanan pendidikan SMP dan SMA Bokondini.

2. Adanya kawasan permukiman berkepadatan rendah pada kawasan lindung Kanairo menjadikan kawasan permukiman ini berstatus sebagai kawasan yang dikendalikan/dipenuhi sarana prasarana namun tidak didorong untuk berkembang yang berimplikasi kepada beralih fungsinya kawasan lindung.

3. Implikasi pengembangan lainnya terhadap struktur kawasan perkotaan adalah peningkatan fungsi jalan yakni Kolektor Primer (K3) yang menghubungkan antara distrik Wunin melalui distrik Bewani hingga distrik Bokondini (Kp. Galala). Pengembangan jaringan jalan ini menggunakan kawasan lindung sepanjang 4,3 km. dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan liar hutan lainnya. Membuat design jalan meninggi yaitu sebagai underpass crossing untuk satwa liar lainnya.

4. Rencana penetapan kawasan klasis dan pusat perkotaan (Pusat Pelayanan Primer) Bokondini menjadi kawasan yang harus dikendalikan lingkungannya karena memiliki ruang terbuka hijau, situs sejarah agama, topografi yang indah, vegetasi pepohonan yang tua, permukiman MAF (Mission Aviation fellowship), gereja klasis Bogoga dan kawasan perkantoran distrik yang menyatu (kompak) rapi, asri dan indah. Kawasan yang kompak ini diarahkan menjadi kawasan potensi wisata. Maka struktur ruang kawasan yakni jaringan jalan yang dikembangkan adalah Kolektor Primer (K3) tidak melintasi di kawasan ini.

5. Arahan dan rencana kawasan industri berbasis agroforestry (pertanian dan perkebunan) didalam kawasan perkotaan distrik Bokondini seluas 32 ha. Kawasan industri ini berada di sisi tenggara. Dengan adanya kawasan industri, agar tidak terjadi degradasi lingkungan didalam pusat perkotaan maka dibuatkan jaringan jalan baru (outer road) dengan fungsi kolektor sekunder (K4) yang menghubungkan kawasan industri menuju sisi barat daya terkoneksi ke terminal tipe C dan terhubung ke jaringan jalan kolektor primer (K3) di simpang Kp. Galala.



8. KONSEP PENGEMBANGANBandara Udara

Lokasi Bandara Bokondini(Opsi 1 Pengembangan)




Lokasi Bandara Bokondini(Opsi 2 Pengembangan)




Gerbang bandar udara

Area parkir kendaraan

Konsep Pengembangan Bandara Bokondini (Opsi 1)

Gedung PKP-PK

R/W

Apron




Gerbang bandar udara

Area parkir kendaraan

Konsep Pengembangan Bandara Bokondini (Opsi 2)

Gedung PKP-PK

R/W

Apron




Spesifikasi Pesawat (Eksisting)Sumber: www.cessna.com; www.atraircraft.com; www.susiair.com

Cessna Grand Caravan ATR 42

http://www.cessna.com/

http://www.atraircraft.com/

http://www.susiair.com/




BWP II

BWP I

BWP IV

BWP III

No DistrikJml Pddk

Kelengkapan Fungsi (Fasilitas)Jumlah Indeks

Sentralitas1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

1Bokondini

3,719 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11

2 Bokoneri 3,831 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

3 Bewani 3,864 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4

4 Kaboneri 1,280 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5

1=SD, 2=SLTP, 3=SMU, 4=Puskesmas, 5=Pustu, 6=Puskesmas Keliling, 7= Pasar Lingkungan,

8= Pertokoan, 9= Hostel, 10= Gereja Kampung, 11= Gereja Distrik, 12= Lainnya

Perhitungan Indeks Sentralitas

Keterangan :

Sumber : Hasil Analisis Tim Konsultan Tahun 2013

No DistrikJml Pddk

Kelengkapan Fungsi (Fasilitas)Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12

1Bokondini

3,719 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

2 Bokoneri 3,831 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

3 Bewani 3,864 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 11

4 Kaboneri 1,280 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 1 0 12

Kelengkapan Fungsi Fasilitas Distrik Kawasan Perkotaan

NO DISTRIK BWP HIRARKILUAS

( Km2)1 Bokondini I PUSAT PELAYANAN PRIMER

21,92 2 Bewani II PUSAT PELAYANAN

SEKUNDER 42,18

3 Bokoneri III PUSAT PELAYANAN TERSIER 15,60

4 Kamboneri IV PUSAT PELAYANAN TERSIER 20,95

JUMLAH 100,65


Sumber : Hasil Analisis Tim Konsultan Tahun 2013



8. KONSEP PENGEMBANGANKonsep Pengembangan Rencana Struktur

Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini

B.5. Konsep Pengembangan Pola Ruang


8. KONSEP PENGEMBANGANKonsep Pengembangan Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini

/ Botanical Garden




(BWP 1)

BWP 1 BOKONDINI Luas BWP 1 BOKONDINI Luas

Zona Lindung Zona Budidaya

• Hutan Lindung • Transportasi

• Perlindungan Terhadap Kawasan• Bawahannya

• Kesehatan

• Perlindungan Setempat • Olah Raga

• Ruang Terbuka Hijau • Sosial Budaya

• Suaka Alam Dan Cagar Budaya • Peribadatan

• Rawan Bencana Alam • PL-Pertanian

• Kebun Raya/Botanical Garden/Taman Wisata Alam • PL-Pariwisata

Zona Budidaya • PK-Hankam

• Perumahan kepadatan sedang • TPA

• Perumahan kepadatan rendah • IPAL

• Perumahan kepadatan sangat rendah • TPU

• Perdagangan dan Jasa • PC-Perumahan dan Perdagangan Jasa

• Perkantoran Pemerintah • PC-Perumahan dan Perkantoran

• Perkantoran Swasta • PC-Perkantoran dan Perdagangan Jasa

• Aneka Industri

• Sarana Pelayanan Umum-Pendidikan




(BWP 1)




(BWP-2_

BWP 2 BEWANI Luas BWP 2 BEWANI Luas




• Kesehatan













• Aneka Industri





(BWP 2)




(BWP-3)

BWP 3 KABONERI Luas BWP 3 KABONERI Luas




• Kesehatan













• Aneka Industri





(BWP 3)




(BWP-4)

BWP 4 KAMBONERI Luas BWP 4 KAMBONERI Luas




• Kesehatan













• Aneka Industri





(BWP 4)

C. Konsep Pengembangan Kawasan Prioritas


8. KONSEP PENGEMBANGANPenentuan Sub BWP

Prioritas

SUB BWPFUNGSI UTAMA

SUB BWPTINGKAT KESESUAIAN DENGAN

TUJUAN BWPNILAI PENTING

SUB BWP

KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANGAN TERKAIT

TOTAL SKOR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)DISTRIK

BOKONDINI1. Pusat Pelayanan

Pemerintahan Distrik

2. Pusat Pengembangan Pertanian

3. Pusat Perkantoran4. Pusat Permukiman

Sangat Tinggi – Merupakan Kawasan Utama Dengan Fungsi Perkantoran, Perdagangan – Jasa, Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Dan Olah Raga

Sangat Penting, Kondisisesuai Dan Sangat Potensial Dalam PengembanganPerkotaan

Cukup Menunjang, Memiliki Karakter Dasar Cukup (SDM Cukup, Ekonomi Rendah Dan Kondisi Lingkungan Cukup Menunjang)

Kebutuhan DD: 4202 ha.Kebutuhan DT:2.101 jiwa

Sangat Sesuai Dan Mendukung Arahan RTRW

19

Skor : 5 Skor : 5 Skor : 3 Skor : 1 Skor : 5SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK BEWANI

1. Pusat Permukiman2. Pusat Komersial

Skala Kampung

Rendah –Tidak Memiliki Hubungan Langsung Dengan Pengembangan Perdagangan Dan Pendidikan

Kurang Penting, Kondisi Kurang Didukung Oleh Sarana Pelayanan Umum PengembanganPerkotaan

Kurang Menunjang, Memiliki Karakter Dasar Yang Rendah (SDM Rendah/Kurang, Ekonomi Rendah Dan Kondisi Lingkungan Cukup Menunjang)

Kebutuhan DD: 4366 ha.Kebutuhan DT:2183 jiwa

Cukup Sesuai, Terdapat Beberapa Fungsi Yang MendukungPengembangan Perkotaan

10

Skor : 2 Skor : 2 Skor :2 Skor : 1 Skor :3SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK

BOKONERI

1. Pusat Pelayanan Pemerintahan Distrik

2. Pusat Permukiman3. Pusat Komersial

Skala Kampung

Sedang – Menunjang Pengembangan Kota Dengan Pengembangan Perumahan Dan Prasarana Umum

Kurang Penting, Kondisi Kurang Didukung Oleh Sarana Pelayanan Umum PengembanganPerkotaan



Cukup Sesuai, Terdapat Beberapa Fungsi Yang Mendukung Pengembangan Perkotaan

11

Skor : 3 Skor : 2 Skor :2 SKOR : 1 Skor : 3SEBAGIAN WILAYAH DISTRIK

KAMBONERI

1. Pusat Pelayanan Pemerintahan Distrik

2. Pusat Pengembangan pertanian

3. Pusat Perkantoran4. Pusat Permukiman

Tinggi – Menunjang Pengembangan Kota DenganPerkantoran, Perdagangan –Jasa Dan Prasarana PelayananUmum, Potensial BerkembangMenjadi Perdagangan – Jasa Skala Wilayah

Penting, Pengembangan Kota Didukung Oleh SaranaPelayanan Umum Dan Sesuai Dengan PengembanganPerkotaan



Sesuai,Sebagian Besar Fungsi Sesuai Dan MendukungPengembangan Perkotaan

16

SKOR : 4 SKOR : 4 SKOR :2 SKOR : 2 SKOR : 4Ket : Kolom 6 Asumsi : 1 kk yang beranggotakan 5 jiwa membutuhkan 2 Ha untuk penghidupan. Perhitungan menggunakan proyeksi penduduk tahun 2033

C.1. Konsep Pengembangan Kawasan Prioritas (Struktur & Pola)



Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Bokondini, maka kawasan prioritas diarahkan sebagai Kota Agroforestry

C.2. Konsep Pengembangan Kawasan Prioritas (Struktur & Pola)



ZONA KEGIATANWisata Kawasan Klasis (Warisan Sosial & Budaya Pegunungan Tengah) :

1. Keagamaan (Gereja)2. Pendidikan (Internasional)3. Gymnasium4. Penginapan/ Inn5. Wisata Rohani6. Tugu Sejarah Injil/ Pegunungan Tengah

Perkantoran 1. Kantor Distrik2. Kantor Pemerintahan3. Pusat Kesehatan4. Rumah Dinas5. UPT :a. UPT Air Bersihb. UPT Lingkungan Hidupc. UPT Kelistrikan d. UPT Pos, Telekomunikasi, Perhubungan Dan Telematikae. UPT Kepariwisataanf. UPT Penanggulangan Bencana Daerahg. UPT Penelitian Teknologi Agroforestri & BBIAh. UPT Perkebunani. UPT Pertanianj. UPT Perikanank. UPT Kehutananl. UPT Kesehatanm. UPT Pendidikan

Perumahan 1. Perumahan Padat, 2. Perumahan sedang dan 3. Perumahan rendah

Pelayanan Umum

1. Peribadatan Mesjid dan Gereja2. Pendidikan (+SMK Pertanian)3. Kesehatan4. Demplot Agro5. Demo Center

Perdagangan & Jasa

1. Hotel2. Pasar (Tradisional dan Kerajinan)3. Ruko/Toko4. Cafe & Resto 5. Perbankan6. Kantor Swasta

Industri 1. Kawasan Perindustrian2. Terminal Agribisnis/ Peti Buah dan Sayur3. IPLT

Peruntukan Khusus

1. Kodim/ TNI2. Polsek3. Pos TNI

RTH 1. Taman / Landmark/ Tugu2. Lapangan Olahraga

Campuran 1. Kawasan Pergudangan Agroforestry2. Saprotan



8. KONSEP PENGEMBANGANTabel Rencana Jalan Antar Di Distrik dalam KP Bokondini Dan Jalan Didalam Kawasan

Prioritas


LO4LO3

LO10LO8LO5 LO6

LO7LO11

LO9

LO13LO12 LO14

LO17

LO16LO15

LO20

LO18

LO25LO26LO27

LO28LO29

LO30

LO2

LO1

LO19

LO21

LO22LO23LO24

No Fungsi JalanNo

Ruas Nama Ruas Panjang (m) 1KOLEKTOR PRIMER (K3) KP01 KARUBAGA – WUNIN – GALALA

(L0KONDINI) 10.281,30

2KOLEKTOR SEKUNDER (K4) KS01 L0KONDINI – KAL0NERI – KELILA / WAMENA

7.214,57

3KOLEKTOR SEKUNDER (K4) KS02 KANDANG - WANGGULAM 3.807,24 4LOKAL SEKUNDER LS01 L0KONDINI – BEWANI – WANGGULAM 9719,365LOKAL SEKUNDER LS02 L0KONDINI – MAIRINI 1425,146LOKAL LO1 BAGOGA1 94,00 7LOKAL LO2 BAGOGA2 94,00 8LOKAL LO3 BAGOGA3 51,20 9LOKAL LO4 BAGOGA4 970,28

10LOKAL L05 BAGOGA5 129,87 11LOKAL L06 BAGOGA6 184,84 12LOKAL L07 BAGOGA7 129,69 13LOKAL L08 BAGOGA8 70,42 14LOKAL L09 BAGOGA9 156,26 15LOKAL L010 BAGOGA10 105,67 16LOKAL L011 BAGOGA11 89,87 17LOKAL L012 BAGOGA12 353,93 18LOKAL L013 BAGOGA13 95,03 19LOKAL L014 BAGOGA14 382,94 20LOKAL L015 BAGOGA15 149,76 21LOKAL L016 BAGOGA16 146,30 22LOKAL L017 BAGOGA17 517,60 23LOKAL L018 BAGOGA18 344,48 24LOKAL L019 BAGOGA19 208,30 25LOKAL L020 BAGOGA20 37,17 26LOKAL L021 BAGOGA21 61,00 27LOKAL L022 BAGOGA22 183,63 28LOKAL L023 BAGOGA23 135,43 29LOKAL L024 BAGOGA24 143,00 30LOKAL L025 BAGOGA25 743,92 31LOKAL L026 BAGOGA26 243,22 32LOKAL L027 BAGOGA27 188,76 33LOKAL L028 BAGOGA28 269,74 34LOKAL L029 BAGOGA29 182,58 35LOKAL L030 BAGOGA30 165,28

A. Rencana Penyelesaian PekerjaanB. Hasil pertemuan informal dengan masyarakat

BokondiniA. OB Anggen (Bp. Benjamin Scotty, Bp. Ones Wenda, Bp. Otniel)B. Papua Partners (Bp. Javies Sosa, Ibu Naomi Sosa)C. Bp. Pdt. Pontias Pagawa, Bp. JacobD. Bp. Marten (Mantan Mantri Di Masa Penjajahan Belanda di

Papua, Kepala Suku)

C. Dokumentasi Pertemuan dan Survey di Bokondini

9. PENUTUP


A. Rencana Penyelesaian Pekerjaan


9. PENUTUP

NO TAHAPAN KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN SASARAN METODEBULAN

1 2 3 4 5 6 7

1 PERSIAPAN Menyiapkan Langkah Kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan persiapan administrasi

Perumusan pendekatan dan metodologi serta penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan

Tercapainya langkah-langkah kerja yang efektif dan efisien

Persiapan teknis dan administrasi

2 SOSIALISASI AWAL Pembentukan kesamaan pandangan dan kesepakatan

Sosialisasi Tercapainya pemahaman tentang proses penyusunan RDTR oleh pemerintah setempat


3 PENJARINGAN ISU-ISU PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Teridentifikasinya isu-isu pengembangan wilayah yang perlu dititikberatkan untuk difokuskan dalam survei dan analisis

Diskusi awal Teridentifikasinya isu-isu pengembangan kawasan yang terkait dengan substansi RDTR Kawasan Perkotaan

Diskusi teknis

4 SURVEY/ PENGUMPULAN DATA

Teridentifikasinya kondisi awal kawasan dan kecenderungan

Pengumpulan data primer dan sekunder

Tercapainya proses pengumpulan data oleh tim pelaksana pekerjaan

Survey primer dan sekunder

5 ANALISIS/IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Teridentifikasinya potensi dan permasalahan pengembangan kawasan

Pelaksanaan proses analisis Penjelasan hasil-hasil analisis dan perolehan masukan dari dinas terkait

Analisis kuantitatif dan kualitatif

6 KONSEP RENCANA Perumusan konsep rencana Komitmen/ kesepakatan konsep rencana

tercapainya proses perumusan dan kesepakatan konsep rencana oleh tim supervisi


7 PERUMUSAN RDTR Terumuskannya RDTR Kawasan Perkotaan Bokondini sesuai dengan permasalahan yang ada

Pelaksanaan perumusan rencana

Tercapainya proses perumusan rencana

Diskusi teknis dan Sarasehan

8 KONSULTASI PUBLIK Terakomodasinya aspirasi masyarakat Bokondini dalam Rencana Tata Ruang


Tercapainya kegiatan konsultasi publik oleh Pemerintah Daerah

FGD

9 LOKAKARYA RDTR Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam Rencana Tata Ruang


Tercapainya kegiatan lokakarya oleh Pemerintah Daerah

Seminar / FGD

Keterangan: Tahap 1 s/d 6 Sudah dilaksanakanTahap 7 dan 9 rencana penyelesaian pekerjaan berikutnya

Slide: 163

B. Hasil pertemuan informal dengan masyarakat Bokondini


9. PENUTUP

Berdasarkan hasil diskusi bersama beberapa pemangku kepentingan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bokondini di Bokondini, beberapa kesimpulan yang menjadi masukan dalam pekerjaan RDTR adalah sebagai berikut;

1.Keterlibatan dan kepemilikan masyarakat Bokondini dalam program-program yang dilakukan oleh Lembaga Internasional (NGO) dan Pemerintah Kabupaten Tolikara.

2.Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar Kepemerintahan di Bokondini (Government Services). Seperti pembuatan KTP, Perbaikan Jalan dan Jembatan, Kelistrikan/Energi, dan Komunikasi.

3.Pemenuhan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) seperti air bersih, persampahan, drainase dan sanitasi.

Slide: 164

C. Dokumentasi Pertemuan


9. PENUTUP

Slide: 165

PERTEMUAN DENGAN PENGURUS OB ANGGEN

DAN PAPUA PARTNERS

PERTEMUAN DENGAN SALAH SATU KEPALA SUKU BAPAK MARTEN BAMINGGEM

BERSAMA PENGURUS OB ANGGEN DAN TIM RDTR BOKONDINI, PARIWISATA DAN GEOLOGI

PERTEMUAN DENGAN PENGURUS KLASIS BOGOGA, PDT YAKOB, ADIT (GURU OB

ANGGEN)

TERIMA KASIH


LAMPIRAN 1STUDI KOMPARATIF DI LUAR

NEGERI


A. STUDI KOMPARATIF DI LUAR NEGERI


LAMPIRANGOLDEN COLORADO

STUDI KOMPARATIF DI LUAR NEGERI


LAMPIRANGOLDEN COLORADO



LAMPIRANBOULDER COLORADO



LAMPIRANWILAYAH GUNUNG - PILATUS

ekspos rdtr bokondini revisi 25juli2013 1

Documents