perencanaan kawasan transmigrasi · 2019-03-11 · rdtr kabupaten rtr kawasan strategis kabupaten...

PERENCANAAN KAWASAN

TRANSMIGRASIModul sederhana, disarikan dari REPERMAN TATA CARA PERENCANAAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

oleh

Pejabat Administrator Dit. BKPTdesainMirwantoManuwiyoto

RENCANA

PEMBANGUNANRENCANA UMUM RENCANA RINCI

RPJP Nasional RTRW Nasional

RTRW Kota

RTR Kawasan Strategis

Provinsi

RTR PulauRTR Kawasan Strategis

Nasional

RDTR KabupatenRTR Kawasan Strategis

Kabupaten

RDTR KotaRTR Kawasan Strategis

Kota

KEDUDUKAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM SISTEM PENATAAN RUANG WILAYAH

RPJM Nasional

RPJP Prov

RPJM Prov

RPJP Kab/Kota

RPJM Kab/Kota

RTRW Provinsi

RENCANA KAWASAN

TRANSMIGRASI

(RKT)RTRW Kabupaten

2Mirwanto

RENCANA

PERWUJUDAN

KAWASAN

TRANSMIGRASI

11/03/2019

11/03/2019 Mirwanto 3

T-5 s/d T-2 T-1 s/d T+5

KTPERENCANAAN

PERWUJUDAN

KAWASAN

TRANSMIGRASI

Rencana Rinci

SKP

Rencana Detail

KPB

PEMBANGUNAN

FISIK

PERMUKIMAN

DAN KAWASAN

PENYELESAIAN

STATUS TANAH

PENATAAN

PERSEBARAN

PENDUDUK

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR PROVINSI

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR KABUPATEN/KOTA

RTSP

RENBANG

KAWASAN

TRANS

LAYANAN

INVESTASI

LAYANAN

PERTANAHAN

RTBL

KPB

IDENTIFIKASI

POTENSI

KAWASAN

ADVOKASI

KAWASAN

PENCADANGAN

TANAH

PENYUSUNAN

RENCANA

KAWASAN

RKT

PENETAPAN RKT

MENJADI

KAWASAN TRANS

LAYANAN

INVESTASI

SP Pst SKP

/SKP

KPB-

KAWASAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

T+5 s/d T+15

RENBANG

KAWASAN

TRANS

TAHAPAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

1. RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI

2. RENCANA PERWUJUDAN KT

a. Rencana Pembangunan KT

1) RR-SKP

RT-SP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan)

RT Pst SKP

2) RD-KPB

Rencana Zonasi

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

b. Rencana Pengembangan KT

1) Renbang SP

2) Renbang Pusat SKP

3) Renbang SKP

4) Renbang KPB

5) Renbang Kawasan

PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI1. RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI

RKT

RENBANG SKP

(RR-SKP)

Rencana

perwujudan

K-TransPENYELESAIAN

LEGALITAS

TANAH

RT-SP

RDTL KPB

SP-BaruSP-PugarSP-Tempatan

RENBANG KPB

(RD-KPB)

11/03/2019 6Mirwanto

Rencana Rinci Tata Ruang Kab/kota sbg

kerangka tindak pembangunan kws

perdesaan menjadi KT

Fungsi

Alat koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian pembangunan yang

dilaksanakan oleh berbagai pemangku

kepentingan

TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN

RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI

PENCADANGAN TANAH

IDENTIFIKASI

POTENSI

KAWASAN

MUSYAWARAH

PENETAPAN

PENCADANGAN

TANAH

Data dan

informasi

potensi

kawasan

Berita

Acara

KESEPA

KATAN

LEGALITAS

WIL CAN (SK

Pencadangan

Tanah)

RENCANA KERJA

PELAKSANAAN

PENYUSUNAN

RKT

DATA PRIMER

KONDISI FISIK&

SOSBUDSEK

SEBAGAI

BAHAN

PENYUSUNAN

RKT

DOKUMEN

RKT

PROSEDUR

PENGUSULAN

RKT

TATA CARA

PENILAIAN RKT

PENETAPAN

RKT MENJADI

KAWASAN

TRANSMIGRASI

RKT yang ditetapkan harus diyakini bahwa

dapat dilaksanakan, baik secara teknis,

pembiayaan, maupun batasan waktu tertentu

(sementara norma dalam konsep 15 tahun)

PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKT

REVIEW HSL

CAN

TERDAHULU

SURVAI LAPANG

Musyawarah

Observasi

Analisis data

PENYUSUNAN

KONSEP RKT

11/03/2019 8Mirwanto

PENCADANGAN TANAH

IDENTIFIKASI

POTENSI

KAWASAN

MUSYAWARAH

PENETAPAN

PENCADANGAN

TANAH

Dimana?

Transmigrasi…. Salah satualternatif

solusi………….

Pemda melakukan

Identifikasi potensi

berdasarkan RTRWK

Identifikasi potensi dan

advokasi calon kawasan

transmigrasi

ADVOKASIProvinsiKabupaten

Kawasan

HASIL IDENTIFIKASI

MAKRO PEMDA

X X

X

X

Pencadangan tanah

untuk pembangunan

kawasan transmigrasi

(Pasal 16 PP 2/2014)

Menguji hsl identifikasi berdasarkan kriteria dan syarat

11/03/2019 10Mirwanto

Identifikasi potensi dan

advokasi calon kawasan

transmigrasi

1 Wilayah Administrasi Luas dan batas adminiatrasi

Nama, kode, dan jumlah Desa

2 Aksesbilitas Jarak kawasan dengan:

•Ibukota kabupaten/provinsi/kecamatan

•Kondisi sarana dan moda transportasi

3 Kondisi fisik dan

lingkungan

•Topografi, Jenis tanah, kelas kesesuaian

lahan, iklim dan agroklimat, dan kondisi

kebencanaan

4 Pemanfaatan ruang

aktual

Status dan penggunaan tanah

5 Sumberdaya buatan Sarana pendidikan, kesehatan, keamanan,

peribadatan, perdagangan, jalan, listrik,

irigasi, pos dan telekomunikasi, rekreasi,

persampahan

6 Kondisi perekonomian Tingkat pendapatan, kelembagaan

ekonomi, komoditas pertaniaan potensial

menjadi usaha pokok, industri pengolahan

7 Kondisi sosial budaya Kependudukan, agama, dan adat istiadat

8 Kebijakan Pemda RPJPD, RPJMD, dan kebijakan sektor

Dituangkan ke dalam

dkomuen hasil

identifikasi, dilengkapi

dengan: (1) Tabulasi

data, (2)

Peta tematik

1:50.000, dan (3)

Data visual, yang

disahkan Kadis

Transmigrasi

Data-data tsb merupakan data

statistik, peta, dan informasi

tahunan secara berurutan periode

5 tahun terakhir di tingkat

Desa/kecamatan

PP No. 3/2014

Pasal 23 ayat (1) PP 3/2014

11/03/2019 12Mirwanto

MUSYAWARAH

TUJUAN PESERTA BERITA ACARA

Membangun

kesepakatan sbg

bentuk

perencanaan

partisipatif

a. 3 orang pemuka masyarakat/adat

setiap Desa

b. Unsur Pemerintah Desa

c. Unsur BPD

d. Pemerintah Kecamatan

e. Lembaga atau institusi yang memiliki

atau memperoleh hak tertentu dari

pejabat yng berwenang

f. Unsur Dinas kab/kota di bidang

kependudukan dan catatan sipil,

penataan ruang, permukiman,

pertanahan, dan bidang lain terkait

DTO

Maisng-masing unsur

diwakili oleh satu

orang

11/03/2019 13Mirwanto

PENCADANGAN

TANAH

11/03/2019 14Mirwanto

PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKT

REVIEW HSL CAN

TERDAHULU

SURVAI LAPANG

Musyawarah

Observasi

Analisis data

PENYUSUNAN KONSEP RKT

MUATAN RKT1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan

Kawasan Transmigrasi;

Terjemahan dari misi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan melalui

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai bentuk RKT yang bersangkutan

2. Luasan Kawasan Transmigrasi Luas deliniasi RKT paling sedikit 18.700, dan paling banyak 72.700 Ha (dapat selesai maksimal

15 tahun)

3. Rencana struktur Kawasan Transmigrasi Tersusun atas konstelasi pusat-pusat SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hirarki

keruangan satu sama lain serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana dan

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam kawasan

transmigrasi;

4. Rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi arahan rencana distribusi peruntukan ruang dalam kawasan transmigrasi

5. Arahan pengembangan pola usaha pokok gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat yang direkomendasikan sesuai dengan

ketersediaan produk unggulan di kawasan transmigrasi

6. Arahan jenis Transmigrasi yang akan

dilaksanakan

arahan rencana jenis transmigrasi yang dapat dilaksanakan

7. arahan penataan persebaran penduduk dan

kebutuhan sumber daya manusia

arahan penataan persebaran penduduk yang direkomendasikan di kawasan transmigrasi

8. Arahan indikasi program utama gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya,

dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi;

9. Tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi rencana tahapan kegiatan utama yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan pembangunan

dan pengembangan kawasan transmigrasi

10. Ketentuan pengendalian pemanfaatan

Kawasan Transmigrasi

ketentuan yang diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam kawasan transmigrasi

sesuai dengan peruntukkannya;

11/03/201916Mirwanto

1. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

1 Tujuan Arahan kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan pada kurun waktu 15

(limabelas) tahun, yang memuat:

a. gambaran kondisi atau konsep kawasan transmigrasi yang akan

diwujudkan; dan

b. kontribusi kawasan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan wilayah

perdesaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya dalam

satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

2 Kebijakan Arah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yang

memuat

kejelasan kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan

3 Strategi Penjabaran kebijakan kedalam langkah-langkah operasional untuk

mencapai tujuan yang memuat arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk

mencapai tujuan sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif

kawasan transmigrasi yang direncanakan.

11/03/2019 17Mirwanto

2. LUASAN KAWASAN

paling sedikit 18.700 Ha dan paling banyak 36.700 Ha yang diperuntukkan

bagi:

rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan paling banyak 6 (enam) SKP

dengan luasan 4.500 Ha dan paling banyak 7.500 Ha;

rencana KPB dengan luasan 400-1.000 Ha

Penentuan deliniasi RKT mengacu kepada RTRW kabupaten/kota dengan

mempertimbangkan:

intreraksi sosial budaya masyarakat.

daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air.

sebaran fasilitas perekonomian kawasan.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

11/03/2019 18Mirwanto

3 dan 4. RENCANA STRUKTUR DAN PERUNTUKAN KAWASAN

Kerangka struktur yang tersusun atas

konstelasi pusat-pusat SKP yang memiliki

hubungan fungsional dan hirarki

keruangan satu sama lain serta dengan

KPB yang dihubungkan oleh sistem

jaringan prasarana dan sarana yang

berfungsi sebagai pendukung kegiatan

sosial ekonomi masyarakat dalam

kawasan transmigrasi;

Rencana peruntukan, yaitu arahan

rencana distribusi peruntukan ruang

dalam kawasan transmigrasi

11/03/2019 19Mirwanto

5. ARAHAN PENGEMBANGAN POLA USAHA POKOK

Gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat yang

direkomendasikan sesuai dengan ketersediaan produk unggulan di

kawasan transmigrasi;

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analisa potensi produk

unggulan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya

manusia yang tersedia, serta analisa produksi, distribusi, dan pasar;

Rekomendasi paling sedikit memuat usaha pokok pada:

SKP, primer

pusat SKP, sekunder &tersier

KPB, tersier dan sekunder

11/03/2019 20Mirwanto

6. ARAHAN JENIS TRANSMIGRASI

Jenis berkaitan dengan perlakuan dan bantuan, dan ditetapkan berdasarkan hasil

analisis kesesuaian antara kondisi ruang dalam kawasan transmigrasi, pola usaha

pokok, serta ketentuan tentang bantuan kepada transmigran

TU, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang belum layak untuk pengembangan

usaha secara komersial, yang diutamakan bagi penduduk yang mengalami

keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha.

TSB, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang sudah layak untuk

pengembangan usaha secara komersial, diutamakan bagi penduduk yang berpotensi

berkembang untuk maju.

TSM, ditetapkan di Pusat SKP dan KPB, diutamakan bagi penduduk yang relaltif telah

mampu

11/03/2019 21Mirwanto

7. ARAHAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Merupakan arahan penataan persebaran penduduk

yang direkomendasikan di kawasan transmigrasi,

memuat:

kondisi sebaran penduduk;

struktur dan komposisi penduduk; dan

kebutuhan tambahan sumber daya manusia ideal;

11/03/2019 22Mirwanto

8. ARAHAN INDIKASI PROGRAM

Merupakan gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta

sumbernya, dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi

untuk:

acuan dalam penyusunan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

acuan institusi dan/atau sektor dalam penyusunan rencana strategis serta besaran investasi di

Kawasan Transmigrasin.

dasar estimasi kebutuhan biaya dan sumber pembiayaan; dan

dasar estimasi waktu pelaksanaan.

paling sedikit memuat arahan tentang:

program utama;

lokasi;

sumber pendanaan;

institusi pelaksana; dan

tahapan pelaksanaan.

11/03/2019 23Mirwanto

9. TAHAPAN PERWUJUDAN

Merupakan rencana tahapan kegiatan utama yang direkomendasikan

untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi yang memuat:

penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi;

penyelesaian status tanah;

pelayanan peran serta masyarakat dan pelayanan investasi;

pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi;

pelaksanaan penataan persebaran penduduk;

pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Mahulu_ 29 Juli 2013 24MirwantoManuwiyoto

No KEGIATANINSTANSI PLAKSAN

A

K/LPENJAB

RENCANA TAHUN PELAKSANAAN

-4/3 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Perencanaan Tata RuangKawasan Transmigrasi

Pemda Naker-trans

2. Penetapan RTR-KT menjadi KawasanTransmigrasi

Naker-trans

Naker-trans

3. Penyusunan RencanaRinci SKP

Pemda Naker-trans

4. Penyusunan RDRT-KPB Pemda Naker-trans

5. Penyusunan RTSP danDED Prasarana danSarana

Pemda Naker-trans

6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan SKP-A

Pembangunan SKP-B

Pembangunan KPB

Pembangunan SKP-C

Pembangunan SKP-D

ILUSTRASI RENCANA TAHAPAN PERWUJUDAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

Mahulu_ 29 Juli 2013 25MirwantoManuwiyoto

No KEGIATANINSTANSI

PLAKSANAK/L

PENJAB

RENCANA TAHUN PELAKSANAAN

-4/3 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi

Pengembangan SP

PengembanganPst SKP

PengembanganSKP

PengembanganKPB

PengembanganKawasan

SKP-A

SKP-B

SKP-C

SKP-D

-4-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

SP BINA 2 4 6 8 10 12 12 12 12 10 6 4 2 0

SKP-A(4 SP)

SKP-B(4 SP)

SKP-C(KPB-4SP)

SKP-D(4 SP)

SKP-E(4 SP)

Pada SKP Tahun ketiga, Pusat SKP-A mulai dibangun

Pada SKP-A berusia 3 tahun, SKP-B mulai dibangun

ILUSTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KWS TRANSMIGRASI

(sekurang-kurangnya dua SP setiap tahun)

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1 T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2 T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3 T4

T4

T4

T4

T4

T4

T4

T4

T4

T4 T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

T5

SATUAN PERMUKIMAN TRANS

Pada saat SP pertama dalam SKP A usia 6 tahun, masyarakat transmigrasi di SKP-A sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor-sektor unggulan

Pusat KPB sudah mulai dikembangkan oleh P2MKT

SKP-A sudah terbentuk SP sebagai Pusat SKP yang menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan pendukung usaha tersedia disetiap SKP

Nilai tambah dari jasa modal diinvestasikan kembali di kawasan yang bersangkutanmasyarakat sudah mampu investasi dari hasil usahanya untuk mengembangkan aset yang dimiliki di Kawasan Transmigrasi

Pusat KPB mulai berfungsi Ada nilai tambah dari sektor-2 produksi

unggulan dalam bentuk keuntungan usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha di SKPusaha penduduk di setiap SKP berkembang ke sektor sekunder dan tersier

26

Kawasan Transmigrasi sudah

berkembang menjadi satu

kesatuan sistem

pengembangan ekonomi

wilayah

11/03/2019 27Mirwanto

10. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Merupakan ketentuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai

dengan peruntukkannya untuk:

Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan transmigrasi dengan

rencana yang ditetapkan;

Mencegah pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana

ditetapkan; dan

mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Memuat arahan ketentuan tentang:

peraturan zonasi kawasan transmigrasi;

ketentuan perizinan;

ketentuan insentif dan disinsentif, dan

sanksi.

PERUMUSAN RKT Perumusan merupakan hasil:

kajian awal wilayah perencanaan ; dan

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;

Perumusan RKT dilaksanakan dengan mengikut-sertakan secara aktif pemangku kepentingan terkait, antara lain:

1. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan;

2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

3. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan

catatan sipil;

4. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata

ruang ;

5. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman;

6. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan

lingkungan hidup;

7. unsur Kantor Pertanahan kabupaten/kota;

8. unsur pemerintah Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;

9. unsur Badan Permusyawaratan Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;

10. pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat yang bertempat tinggal dalam deliniasi wilayah perencanaan, paling sedikit 1

(satu) orang setiap Desa;

11. unsur Kantor Kecamatan yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan.

12. Pemegang hak tertentu (Badan Usaha)

DOKUMEN RKT, dilengkapi:

1. peta situasi letak dan luas deliniasi RKT skala 1:50.000;

2. peta struktur RKT skala 1:25.000;

3. peta rencana peruntukan RKT skala 1:25.000:

4. data hasil identifikasi

5. berita acara hasil musyawarah

6. dokumen pencadangan tanah

7. tentatif jadwal tahapan perwujudan kawasan

transmigrasi;

PENYUSUNAN RKT

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

3011/03/2019 Mirwanto

BUPATI/WALIKOTA

PEMDA KAB/KOTA

PERMENDES,

PDT&TRANS

TENTANG TATA

CARA

PERENCANAAN

RKT

GUBERNUR/PEMDA

PROVINSI

MENDES, PDT&TRANS

KEMENDES, PDT&TRANS

Penilaian dan Penetapan

RKT menjadi KT

Sinkronisasi dengan Jak

Pembangunan Daerah

MENTERI YANG

MENYELENGGARAKAN

URUSAN TATA RUANG

KWS

STRATEGIS

NON KWS

STRATEGIS

SK

PENETAPAN

KAWASAN

TRANS

PENYEMPURNAAN

TATA RUANG

2

3

4A 4B

5

6

1

1. RR-SKP

2. RT-SP

3. RT Pusat SKP

4. RD-KPB

1. Renbang SP

2. Renbang Pst SKP

3. Renbang SKP

4. Renbang KPB

5. Renbang Kawasan

PENYUSUNAN RENCANA

PERWUJUDAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 31

Tata cara penilaian


KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

ANTAR PEMDA, merupakan kerja bersama

antar Pemda untuk mewujudkan cita2

membangun Indonesia dari Pinggiran

11/03/2019 33MirwantoManuwiyoto

Afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurangmemperoleh perhatian

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN, salah satu instrument untuk

mewujudkan Indonesia berdaya saing

Mencakup 4 (empat) wujud:

pembangunan ke-wilayah-an (perdesaan, perbatasan, dan tertinggal),

pada sektor (pertanian),

dengan pelaku (usaha mikro dan kecil) yang umumnya memiliki karakter aktivitasekonomi (tradisional).

Untuk membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony), dan kemitraan(partnership).

kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil yang berkaraktertradisional sekaligus untuk mendorong pertumbuhan wilayah bercirikanperkotaan dalam rangka mengembangkan usaha industri, jasa dan perdagangan, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.

Mewujudkan kawasantransmigrasi (di daerahtujuan) sebagai satu kesatuansistem pengembanganekonomi wilayah

KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA DAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

MirwantoManuwiyoto11/03/2019 34

Untuk mencapai kemajuan wilayahperdesaan, perbatasan, & tertinggal,

pada sektor pertanian, dengan pelakuusaha mikro dan kecil yang

berkarakter tradisional sekaligusuntuk mendorong pertumbuhan

wilayah bercirikan perkotaan dalamrangka mengembangkan usaha

industri, jasa dan perdagangan, usahamenengah dan besar, serta aktivitas

ekonomi modern (tujuanmembangun dari pinggiran).

merupakan kerjasamaantar Pemda (yang

memiliki karakteristikberbeda) dalam

melaksanakan fungsimasing-masing untuk

mencapai tujuanpenyelenggaraan

transmigrasi

Memfasilitasi potensi SDM di daerah asal untukmemperoleh aset (tempattinggal, tempat bekerja, danberusaha) di KawasanTransmigrasi

Pemda Tujuan

Pemda Asal

BENTUK, SUBYEK, OBYEK KERJASAMA, DAN DASAR

PELAKSANAAN KERJASAMA (BAB II)



BENTUK KERJASAMA

Perjanjian atau kontrak adalahsuatu peristiwa di mana seorangatau satu pihak berjanji kepadaseorang atau pihak lain atau di

mana dua orang atau dua pihak itusaling berjanji untuk melaksanakansuatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Indonesia).


PERJANJIAN, mengandung unsur:

Perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh para pihak untuk melakukan sesuatu yang salingmemperoleh manfaat

Dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang maisng-masing memiliki legalitas (Pemda)

Mengikatkan diri yang masing-masing akan melakukan hal tertentu pada suatu objek yang memberikanmanfaat para pihak

KESEPAKATAN, merupakanSuatu kehendak untuk melakukan sesuatusebagai awal untuk merintis (memperispkan) suatu perjanjian

Belum mempunyai kekuatan mengikat

MENGAPA HARUS PERJANJIAN?


BENTUK SUBYEK OBJEK

1. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA PROVINSI TUJUAN DENGAN PEMDA PROVINSI ASAL

1. PEMDA PROVINSI TUJUAN2. PEMDA PROVINSI ASAL

Pembinaan dan pengawasan thdpenyelenggaraan urusan (pilihan) pelaksanaan trans oleh Pemda Kab/Kota

Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan trans skalaProvinsi

2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA KAB/KOTA TUJUAN DENGAN PEMDA KAB/KOTA ASAL ANTAR PROVINSI (TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI)

1. PEMDA KAB/KOTA TUJUAN2. PEMDA KAB/KOTA di Prov Asal

sebagai pemda Kab/Kota ASAL

Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan transmigrasiskala Kab/Kota

3. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA KAB/KOTA TUJUAN DENGAN PEMDA KAB/KOTA ASAL DALAM PROVINSItdk ada perjanjian antar provinsi-nya

1. PEMDA KAB/KOTA TUJUAN2. PEMDA KAB/KOTA di Prov Tujuan

sebagai pemda Kab/Kota ASAL

Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan transmigrasiskala Kab/Kota

BENTUK, SUBJEK, DAN OBJEK KERJASAMA

OBJEK KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Antar Pemda Provinsi Antar pemda Kab/Kota

1. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan transmigrasi olehPemda Kab/Kota

Penyelenggaraan urusan pelaksanaantransmigrasi oleh Pemda Kab/Kota

2. Penyelenggaraan urusanpelaksanaan transmigrasi olehPemda Provinsi

Pasal 7 Permedes 12/2017 Pasal 9 Permendes 12/2017

Setelah RKT ditetapkanmenjadi KT (Pasal 8)

Setelah ada Perjanjian Antarprov dan telah tersedia RSKP, RD-

KPB, dan RTSP (Pasal 10)



SETIAP KT DAPAT DI KERJA SAMAKAN DENGAN SATU ATAU LEBIH

PEMDA PROVINSI

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang PELAKSANAAN TRANSMIGRASI oleh Kab/kota

a. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;b. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;c. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah

kabupaten/kota;d. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan

oleh Daerah kabupaten/kota;

UU No. 23/2014 ttg

PEMDA


OBJEK KERJASAMA ANTAR KAB/KOTA

Pasal 9 Permendes 12/2017

Urusan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan olehPemda Kab/Kota: SP yang telah tersedia RTSP pusat SKP yang telah tersedia RT Pusat SKP, dan KPB yang telah tersedia RD-KPB;

Mencakup sebagian atau keseluruhan kegiatan: pelaksanaan pembangunan SP dan/atau pembangunan pusat SKP,

dan/atau pembangunan KPB; pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; pelaksanaan pengembangan SP dan/atau pengembangan pusat SKP

dan/atau pengembangan KPB;

MirwantoManuwiyoto

Ob

yek

ker

jasa

ma

an

tar

ka

b/k

ota

11/03/2019 42

TUGAS MASING-MASING PEMDA PROVINSI DALAM KERJASAMA TRANS

NO PROV TUJUAN PROV ASAL

1. Sosialisasi, advokasi, pengaturan, fasilitasi, dan mediasi persiapan kerjasama

2. Fasilitasi dan/atau pelaksanaan perencanaankawasan trans

3. Menyediakan data dan informasi rinci kawasanyang dikerjasamakan dilengkapi dengan petadetail kawasan

Bersama Pemkab/Kota menetapkan alokasi SP yang dikerjasamakan antar Kab/Kota

4. Bersama Pemkab/Kota masing-masing melaksanakan mediasi dan fasilitasi kerjasama s/d penanda-tanganannaskah perjanjian kerjasama antar Kab/Kota

5. Pengendalian dan pengawasan terhadap prosespelaksanaan pembangunan SP

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanpenyiapan catrans dan FASPINTRANS

6. Fasilitasi pelatihan catrans

7. Fasilitasi proses perpindahan dan penempatan diwilayahnya

Fasilitasi proses perpindahan di wilayahnya

8. Dukungan pengembangan kawasan Pemberian bantuan pengembangan


TUGAS MASING-MASING KAB/KOTA DALAM KERJASAMA TRANSMIGRASI

NO KAB/KOTA TUJUAN KAB/KOTA ASAL

1. Penyediaan informasi rinci tentang SP yang dikerjasamakan

Penyediaan informasi rinci tentang Catrans

2. Penyediaan permukiman di SP yang dikerjasamakan

Peyediaan catrans sesuai kriteria dan standarkompetensi yang ditetapkan Pemkab/Kota tujuan

3. Penetapan kriteria dan standarkompetensi SDM catrans

Pelatihan catrans berdasarkan kriteria danstandar kompetensi yang ditetapkan

4. Fasilitasi penempatan dan konsolidasi Fasilitasi perpindahan transmigran

5. Pengembangan permukiman dankawasan

Pemberian bantuan pengembangan SP


LAH AN USAH A II

LAH AN USAH A II

100 m 100 m100 m 100 m

LU II

LU II

LU II

LU II

Tanah Kas D esa

LU II

FU

Lahan

pengembangan

FU : 8 – 12 H aLU I : 75/100 m

LP : 25 m

FU

Makam

Jalan Lingkungan Primer

ke SP lain

ke SP lain

FU

LAH AN USAH A I

PEKARANGAN D AN RUM AH

LAH AN KONSERVASI

KERJASAMA ANTAR PEMKAB/KOTADi SP BARU

Kab/Kota A Kab/Kota B

Kab/Kota CPddk Setempat

Paling banyak 1 SP kerjasama dengantiga Kab/Kota, sekurang-kurangnya25 Keluarga per Kab/Kota


FU

kon

serv

asi

Kampung dipugar Pecahan KK Dukpat Trans dr drh lain

LAHAN USAHA

ke SP lain

KERJASAMA ANTAR PEMKAB/KOTADi SP-PUGAR

Kab/Kota A

Kab/Kota B

Pecahan KK penduduk setempat

Pemugaranpermukiman

penduduk setempat

Sekurang-kurangnya25 Kel setiap

Kab/kota Asal



TUGAS KEMENDES, PDT&TRANS

Penyelenggaraan transmigrasi skala nasional, yang meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan regulasi s/d SOP

2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis

3. Melaksanakan motivasi, koordinasi, mediasi, dan advokasi

4. Memberikan pelayanan

5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan

6. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan transmigrasi lintas provinsi

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

ABSOLUT KONKUREN

Sepenuhnya kewenangan PemerintahPusat (Ps 9 ayat (2)

Kewenangan Presiden sbg KepalaPemerintahan (Ps 9 ayat (5)

Urusan bersama Pusat-Prov-Kab/Kota

(Ps 9 ayat (3)

WAJIB1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan sumberdaya mineral6. Perdagangan7. Perindustrian8. Transmigrasi

1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiskal nasional6. Agama

1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU dan Tata Ruang4. Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman5. Ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindunganmasyarakat

6. Sosial

(1) Tenaga kerja, (2) Pemberdayaanperempuan, (3) pangan, (4) pertanahan, (5)

lingkungn hidup, (6) adm kependudukandan pencatatan sipil, (7) pemberdayaanmasyarakat dan Desa, (8) pengendalian

penduduk dan KB, (9) perhubungan, (10) komunikasi dan informatika, (11) KoperasiUKM, (12) penanaman modal, (13) pemuda

dan olah raga, (14) statistik, (15) persandian, (16) kebudayaan, (17) perpustakaan, dan (18) kearsipan

1. Dilaksanakan sendiri2. Dekonsentrasi3. Tugas Pembantuan

PEMERINTAHAN UMUM

Terkait Pelayanan Dasar Tdk terkait Pelayanan Dasar

PILIHAN

Dilaksanakan berpedoman NSPKyang ditetapkan oleh Pemerintah

SPM


bentuk NSPK adalah Peraturan Menteri

UU 23/2014


MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA


MirwantoManuwiyoto

PEMDA KAB/KOTA TUJUAN

PEMDA KAB/KOTA ASAL

PEMDA PROV TUJUAN

PEMDA PROV ASAL

DITJEN PKP2TRANS

MEDIASI

POKOK-POKOK PIKIRAN

11/03/2019 52

Komunikasi anta Kab/Kota

Komunikasi antar Provinsi

Untuk kepentingan Nasional Dirjen dptmemprakarsai

MirwantoManuwiyoto

1. Subyek perjanjian kerjasama;

2. Obyek perjanjian kerjasama;

3. Tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapaidalam perjanjian kerjasama;

4. Kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjiankerjasama;Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalamperjanjian kerjasama;

5. Jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjiankerjasama; dan

6. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalamperjanjian kerjasama;

7. Penyelesaian perselisihan.

POKOK-POKOK PIKIRAN MEMUAT

11/03/2019 53

MirwantoManuwiyoto

POKOK-POKOK PIKIRAN

NAKSAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI

1. Pemerintah daerah provinsi yang menjadi subyek kerjasama;2. Urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi yang menjadi obyek kerjasama

antar pemerintah daerah provinsi;3. Ruang lingkup kerjasama;4. Tentatip SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan, pemerintah

daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerjasama, dan alokasi jumlahperpindahan dari masing-masing daerah kabupaten/kota;

5. Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak;6. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;7. Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan kerjasama;8. Pengakhiran kerjasama;9. Keadaan memaksa;10. Penyelesaian perselisihan;

11/03/2019 54

Pemda Kab/Kota Asal dan Tujuan melakukan pembahasan detail urusanpemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerjasama

pokok bahasan detail tentang urusan yang akan menjadi obyek kerjasama paling sedikit bersumber dari dokumen lengkap RKT, Rencana Rinci SKP atau RD-KPB, dan RTSP atau RT Pusat SKP yang akan dikerjasamakan;

Pemda Prov masing-masing bersama Ditjen PKP2Trans melakukan fasilitasi danmediasi

MirwantoManuwiyoto

NAKSAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI

PERSIAPAN KERJASAMA ANTAR KAB/KOTA

Naskah perjanjian kerjasama antar Kab/Kota

11/03/2019 55

MirwantoManuwiyoto

1. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerjasamadilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalampeta berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang dikerjasamakan;

3. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang di kerjasamakan;

4. ruang lingkup kegiatan yang dikerjasamakan;

5. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;

6. pembiayaan;

7. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerjasama;

8. jangka waktu kerja sama;

9. pengakhiran kerja sama;

10. keadaan memaksa; dan

11. penyelesaian perselisihan.

MUATAN PERJANJIAN ANTAR KAB/KOTA

11/03/2019 56

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH (Kemendes, PDT&Trans) membina dan mengawasi

pelaksanaan kerjasama antar PEMDA PROV

PEMDA PROV, membina dan pengawasi pelaksanaan kerjasama antarPEMDA KAB/KOTA

PEMDA KAB/KOTA, melaksanakan kerjasama dalam membangun, menata persebaran penduduk, dan pengembangan kawasantransmigrasi


SANKSI Bentuk sanksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, Menteri dapat membatalkan perjanjiankerjasama;

Pembatalan perjanjian kerjasama tidak menghapus ataumembebaskan dari kewajiban yang belum diselesaikan;


11/03/2019 59Mirwanto

Tks Salam Makarti Mukti Tama

TRANSMIGRASI MEMBANGUN INDONESIA

DARI PINGGIRAN

DESA KUAT,

INDONESIA HEBAT

perencanaan kawasan transmigrasi · 2019-03-11 · rdtr kabupaten rtr kawasan strategis kabupaten...

Documents