draft newsletter edisi hari perempuan

8/18/2019 Draft Newsletter Edisi Hari Perempuan

1/10

Hal 1. HL

Rekomendasi Kongres Perempuan Masih Relevan

“Kongres Perempuan tahun 1928, merupakan tonggak sejarah bagi

pergerakan perempuan Indonesia.

!egitu, "usan !la#kburn memulai #atatan dalam bukun$a berjudul Kongres

Perempuan Pertama% &injauan 'lang, ()*I+KI&L-2/0. !uku $ang memuat

rekaman peristia $angberlangsung pada 2223 4esember 1928, di 4alem

(sebutan untuk rumah bangsaan 5aa0 5a$adipura, )og$akarta.

4i rumah $ang sejak tahun 2/, menjadi !enda 6agar !uda$a (!6!0,

terletak di 5alan !rigjen Katamso 27 )og$akarta itu, dalam riset "usan,

sekitar seribu orang hadir dalam pembukaan Kongres Perempuan, 22

4esember 1928. eski han$a diikuti oleh 7 organisasi perempuan dari

ratusan organisasi perempuan $ang ter#atat oleh Pemerintahan Hindia

!elanda saat itu, namun Kongres Perempuan I mendapat legitimasi karena

sejumlah organisasi perempuan dari luar 5aa $ang tidak bisa hadir,

menitipkan surat dukungan terhadap pen$elenggaraan Kongres.

"ejumlah isu $ang diangkat dalam Kongres tersebut, menurut peneliti apid

:sia, 4ei atna ;ulan, masih rele


2/10

“Hampir 3 persen dari 2,3 juta pernikahan di Indonesia adalah kelompok di

baah umur. 'sia sebelas sampai 18 tahun. Ini men#erabut hak perempuan

untuk memperoleh pendidikan $ang la$ak,tandasn$a.

eski alasan ekonomi juga bisa menimpa anak lelaki untuk tak mendapat

akses pendidikan, tetapi anak perempuan, kata 4ei mendapat beban

berlipat ganda. “:nak perempuan $ang tak mendapat pendidikan ini

dinikahkan paksa. "ementara anak lelaki tidak, tandasn$a.

Ironisn$a, setelah dinikahkan, ban$ak anak perempuan ini ditelantarkan

kemudian di#eraikan oleh suamin$a $ang biasan$a jauh lebih tua. ereka

mendapat kekerasan berganda, bahkan tak jarang jadi korban tindak pidana

jual beli orang (&PP*0. “5adi apa $ang direkomendasikan oleh Kongres

Perempuan I itu masih sangat rele


3/10

Kesadaran atas hakhak perempuan di Indonesia tak han$a mun#ul di

kalangan pri$a$i, tapi juga di kalangan pemuka agama. 4i kalangan uslim,

Perkumpulan uhammadi$ah $ang berdiri tahun 1912, kemudian memberi

ruang bagi kaum perempuan dengan meresmikan Perkumpulan :is$iah pada

tahun 191/, di 5ogjakarta, sebagai adah bagi perempuan uhammadi$ah.

4i tahun $ang sama, juga berdiri Pondok Pesantren Putri pertama, $ang

sempat menuai kontroeminis Aropa, lantaran han$a dihadiri oleh kaum pribumi, namun

pemerintah #olonial saat itu men$ambut hasil kongres $ang dinilai lebih

realistis dan kooperati> disbanding Kongres Pemuda $ang berlangsung 28*ktober, di tahun $ang sama.

"ejumlah pidato tokoh perempuan saat itu, menjadi rujukan bagi pergerakan

perempuan Indonesia pada masa berikutn$a. 4i antaran$a adalah %

1. BPergerakan Kaoem Isteri, Perkainan + PertjeraianB, oleh =$. .:.

"oedirman dari organisadi Poeteri !oedi "edjati0

2. B4eradjat PerempoeanB, oleh =$. "iti oendjijah (:isjijah 4jokjakarta0

7. BPerkainan :nak:nakB, oleh "audari oegaroemah (Poeteri Indonesia0

?. BKeadjiban + &jita&jita Poeteri IndonesiaB, oleh "itti "oendari


4/10

3. B!agaimanakah 4jalan Kaoem Perempoean ;aktoe Ini + !agaimanakah

KelakB, oleh "audari &ien "astroirjo

@. BKeadjiban Perempoean di 4alam oemah &anggaB, oleh "audari .:.

"oekonto (;anita *etomo0.

Kongres ini menghasilkan keputusan dibentukn$a badan pemu>akatan

organisasiorganisasi perempuan, bernama% Perserikatan Perkumpulan

Perempuan Indonesia. &ujuan serikat ini adalah untuk memberikan berbagai

in>ormasi dan sebagai >orum komunikasi antar organisasi perempuan.

Kongres ini pun menghasilkan tiga tuntutan kepada pemerintah kolonial

masa itu, berupa% 10 Penambahan sekolah untuk anakanak perempuan- 20

"$arat bagi sebuah pernikahan, diberikann$a keterangan taklik (janji dan

s$arats$arat per#eraian0- 70 Peraturan $ang mengharuskan diberikann$a

tunjangan kepada jandajanda dan anakanak piatu pegaai pemerintah.

/.BHal Keadaan Isteri di AuropahB, oleh =$. :li "astroamidjojo

8. BKeadaban IsteriB, oleh =$i Hajar 4eantoro

Hal 7 (!erita 4aerah0

Papua Dorong Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

4ean Perakilan ak$at Papua (4PP0 dan sejumlah 4P4 di Kabupaten

Kota di Propinsi Papua dan Papua !arat tengah meran#ang Perda tentang

Perlindungan Perempuan:nak dan Kesehatan eproduksi Perempuan.

"ejumlah Kabupaten Kota tersebut, $akni Kabupaten erauke, Pro


5/10

4ikutip dari ebsite resmi Kabupaten anokari, Kabupaten erauke dan

Kota "orong, 4P4 di tiga KabupatenKota tersebut siap mendorong Perda

Perlindungan Perempuan dalam Program Legislasi 4aerah (Prolegda0 tahun

21@. "ementara laman berita papua mengungkapkan, 4PP telah

melakukan kajian akademik untuk men$usus aperdasus tentang pemulihan

hakhak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran H: di Papua.

Ketua Komisi : 4P4 anokari, :$u Humaira !atara$, mengungkapkan

tinggin$a angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di ila$ah Papua

dan Papua !arat telah menjadi sorotan sejak lima tahun terakhir. “4i

anokari pun masih #ukup tinggi. "ehingga daerah ini butuh rumah

singgah untuk korban kekerasan tersebut. :ngka kekerasan terhadap anak

dan perempuan di anokari, terus meningkat setiap tahun,kata :$u.

"esuai data $ang diperoleh dari !adan Pemberda$aan Perempuan dan

Keluarga !eren#ana (!P2K!0, anokari, angka kekerasan $ang dialami

perempuan dan anak di anokari, dalam setahun terakhir sudah sekitar 8kasus. enurut :$u, =egara pun$a tanggungjaab terhadap para korban.

"elain pen$ediaan rumah singgah, konseling dan pen$elesaian proses

hukum, perlu juga regulasi khusus di daerah $ang mengatur agar pela$anan

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berjalan lebih baik. "elain

aperda Perlindungan Perempuan, 4P4 Kabupaten anokari, menurut

:$u juga akan membahas aperda tentang Kesehatan eproduksi

Perempuan pada tahun 21@ ini.


6/10

“'sulan ini telah dibahas di internal komisi se#ara lisan, dan sudah

sampaikan kepada !adan Legislasi 4aerah. "emoga pada aret 21@ nanti

sudah bisa disosialisasikan kepada mas$arakat, sehingga dapat men$erap

masukan mas$arakat melalui seminar, ungkap :$u.

"ementara 4P4 Kota "orong, sejak =o


7/10

DPRD Kaltim Dorong Anggaran Responsif ender

Ketua Panitia Khusus (Pansus0 pembahas an#angan Peraturan 4aerah

(aperda0 tentang Pengarusutamaan Fender (P'F0 4P4 Kalimantan &imur

(Kaltim0, "iti Gomariah berharap pemerintah eksekuti> dan legislati gender.

Kaltim dan daerah lain, menurut Gomariah bisa men#ontoh Pro


8/10

perempuan hingga ke pelosok daerah. ita berharap, tak han$a ibuibu di

ila$ah perkotaan, $ang berada di daerah pedalaman harus mendapat

perhatian $ang lebih baik lagi. &ak han$a melalui kegiatan positi> $ang

diselenggarakan pemerintah, namun dari segi perlindungan dan kondusi terlibat dalam agenda perlindungan perempuan dan

anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi

“Kami sudah mengusulkan agar dalam aperda juga diatur mengenai

tanggung jaab Pemerintah 4esa. "ehinggaPemdes juga mempun$ai


9/10

komitmen $ang lebih tinggi dalam penanganan korban kekerasan dan

diskriminasi dari kalanganperempuan dan anak,B kata aenal dalam situs

resmi Pemkab agelang, .magelangkab.go.id.

Lebih lanjut, aenal menjelaskan, aperda tersebut, sangat penting bagi

terujudn$a pemenuhan hakhak perempuan dan anak di Kabupaten

agelang. Karena itu, pihakn$a mendukung pembentukan Pusat Pela$anan

&erpadu bagi Perempuan dan :nak Korban Kekerasan (P2&P:K20.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jaab

bersama. Pemerintah dan mas$arakat, termasuk Pemdes serta didukung

kelembagaan $ang solid dan terpadu harus bekerjasama untuk

meujudkann$a, tandas aenal.

:nggaran Pendapatan 4aerah Kabupaten agelang tahun 21@ ditetapkan

sebesar p. 2.1@8.??.19.@8,. "ementara :nggaran !elanja 4aerah

sebesar p. [email protected]?2.?1,. :P!4 tahun 21@ tersebut men#akup

besaran dana pen$esuaian dan otonomi khusus $ang diren#anakan sebesar

p. 777.217.23.,. "erta dana desa $ang diren#anakan sebesar p.

[email protected].,.

JJJ

AP$D D% Aeh Dinilai 'entimen Perempuan

:nggaran Pendapatan dan !elanja :#eh (:P!:0 dinilai sentimen atau tidak

berpihak kepada para inong (perempuanred0 di negeri "erambi akkah ini.

4ari nilai Kebijakan 'mum :nggaran (K':0 Prioritas Pla>on :nggaran

"ementara (PP:"0 sebesar p 11.39? triliiun, anggaran dialokasikan untuk

kegiatan peningkatan kapasitas perempuan han$a sepuluh persen. Itupun

keban$akan berasal dari usulan anggota legislati>.


10/10

Hal tersebut disampaikan anggota 4ean Perakilan ak$at (4P0 :#eh,

ariati. enurutn$a, jika ditilik lebih dalam, usulan eksekuti> untuk anggaran

peningkatan kapasitas kaum haa ini sebanarn$a tidak sampai lima persen.

“)ang diplotkan eksekuti> ke perempuan, jangankan sepuluh persen, lima

persen pun nggak ada sebenarn$a. =amun kita mendorong hal ini, kita minta

dengan berbagai ma#am #ara, kata ariati, dikutip oleh rak$ata#eh.#o.

4ikatakan dia, idealn$a anggaran untuk mengembangkan kelompok

perempuan $ang harus dialokasikan Pemerintah :#eh $akni sebesar 23

persen. "ebab itu, kata dia, legislati> terus berupa$a memperjuangkan

peningkatan alokasi anggaran tersebut. &ujuann$a, tak lain, agar sumber

da$a perempuan juga bisa diandalkan.

“Legislati> hampir semuan$a >okus untuk programprogram perempuan.

Kalau pun anggaran dari eksekuti> minim, kami perjuangkan leat dana

aspirasi dean. Programprogram beginilah $ang kami lakukan, jadi jangan

dibilang aspirasi itu duit untuk dean, ujarn$a.

"eperti haln$a tahun ini, kata dia, anggaran aspirasi $ang didapat setiap

anggota dean, seluruhn$a diman>aatkan untuk kegiatan mas$arakat,khususn$a di daerah pemilihan. Hampir setiap anggota dean pun$a plot

anggaran untuk perempuaan sebesar 1 persen. "edangkan selebihn$a

diplotkan untuk membantu pembangunan daerah.

“"a$a sendiri sampai 23 persen dari jumlah $ang ada sa$a alokasikan untuk

penguatan kapasitas perempuan, pemberda$aan ekonomi, dana lainn$a.

Perempuan juga butuh pemberda$aan, peningkatan kapasitas, untuk

membantu keluarga dalam meningkatkan tara> hidup dan men#ukupi

kebutuhan ekonomi, tutur ariati, legislator dari daerah pemilihan :#eh

5a$a, :#eh !arat, =agan a$a, dan "imeulue. (rak$ata#eh.#o0

draft newsletter edisi hari perempuan

Documents