daftar isi - gorontalokab.go.idlaporan akuntabilitas kinerja instansi (lakip) ... akhir kata, kami...

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Data Umum Organisasi ........................................................ 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ..................................... 1

C. Struktur Organisasi ............................................................... 7

D. Sistematika Penyajian ........................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................... 10

A. Rencana Strategis 2016-2021 ................................................ 10

B. Visi Misi Organisasi ................................................................ 10

C. Tujuan ............................................................................... 11

D. Sasaran .............................................................................. 11

E. Kebijakan ............................................................................. 12

F. Program Utama .................................................................... 12

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................... 16

B. Evaluasi realisasi kinerja tahun 2018 ..................................... 18

C. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 ............................. 19

D. Hambatan dan Masalah ........................................................ 28

E. Realisasi Anggaran ............................................................... 29

BAB IV PENUTUP ............................................................................... 33

DAFTAR LAMPIRAN

� Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

� Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

� Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Data Umum Organisasi ........................................................ 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ..................................... 1

C. Struktur Organisasi ............................................................... 2

D. Sistematika Penyajian ........................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis ................................................................ 4

B. Visi Misi Organisasi ............................................................... 4

C. Tujuan ............................................................................... 5

D. Sasaran .............................................................................. 5

E. Kebijakan ............................................................................. 6

F. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ............................................. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 8

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 .............................. 8

- Indikator Kinerja Utama ..................................................... 8

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 ................................... 9

C. Hambatan dan Masalah ....................................................... 11

D. Langkah-langkah Antisipasi ................................................... 11

E. Akuntabilitas Keuangan Daerah ............................................. 11

BAB V PENUTUP ............................................................................... 18

DAFTAR LAMPIRAN

� Rencana Strategis

� Rencana Kinerja Tahunan

� Penetapan Kinerja

� Pengukuran Kinerja Kegiatan

� Pengukuran Pencapaian Sasaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi di lingkungan

pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dari satuan kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo dalam

kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif

sebagai syarat bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik (Good

Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan untuk

menyusun suatu Laporan Kinerja Pemerintah sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam laporan ini

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo ii

diharapkan kinerja Pemerintah Daerah akan nampak, tidak hanya

sekedar kinerja penggunaan anggaran semata, tetapi juga realisasi

program / kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo telah

menyelesaikan program dan kegiatan tahun 2018.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta

partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, semoga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan

kinerja bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Gorontalo yang berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.

Limboto, Januari 2019

Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Gorontalo

Drs. Titianto Pauweni.M.Pd NIP. 1965110 199203 1 012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Kebijakan Otonomi Daerah yang tercermin dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, secara jelas menyatakan bahwa otonomi daerah ialah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti

bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus

daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing dan sekaligus menuntut

pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mengembangkan potensi daerah

sehingga mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya.

Kondisi ini disikapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Gorontalo dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan

potensi, peluang dan kendala yang ada, dan mungkin terjadi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 tahun 2016, Dinas merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan

tugas dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum

c. Pembinaaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas



d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Gorontalo menurut Tupoksi adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta

melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai tugas kedinasan

b. Sekretariat Dinas

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan,

penyusunan rencana program, pengendalian dan pengawasan,

evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan

penyelengaraan anggaran rutin aset administrasi umum dan

kepegawaian dinas, membawahi

1. Sub. Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan

dan pengendalian rencana program kegiatan dinas, serta


2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

dinas yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, pengagendaan,

melaksanakan, pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam

rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan

inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut

perlengkapan dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai,

statistik pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan

pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatn

fungsional, serta melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

3. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas mengelola keuangan dalam rangka belanja

kegiatan dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan

pengelolaan aset serta melaksanakan tugas tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan



c. Bidang Ketenagaakerjaan membawahi :

1. Seksi Penempatan Perluasan dan Penyaluran Tenaga Kerja

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyaluran Tenaga Kerja

AKAL, AKAD dan AKAN.

b. Menyiapkan bahan penyusunan system dan pedoman

pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan

wanita serta penyandang cacat dan usia lanjut.

c. Menyiapkan bahan penyusunan system dan pedoman

pembinaan tenaga kerja asing

d. Menyiapkan bahan penyusunan sistim dan pedoman

pemberian izin tenaga kerja asing

e. Kegiatan P3TK lainnya.

2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pelatihan dan

produktivitas tenaga kerja, merumuskan perencanaan,

pelaksanaan pembinaan kelembagaan, instruktur tenaga

pelatih serta program dan sistim pelatihan.

b. Mengembangkan program pemagangan

c. Mengevaluasi hasil pembinaan pelatihan

d. Kegiatan pelatihan lainnya.

3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan

a. Melaksanakan tugas pembinaan organisasi pekerja dan

pengusaha, lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit,

Pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja,

pengupahan dan kesejahteraan pekerja, penyelesaian

perselisihan PHI/PHK

b. Menyiapkan dan perumusan bahan petunjuk teknis

pelaksanaan, menyelenggarakan pelaksanaan pelaksanaan

program/kegiatan sesuai tupoksi, juklak/juknis agar

pembinaan hubungan industrial & persyaratan kerja sama



c. Melakukan koordinasi ke instasi terkait tentang pelaksanaan

Sosialisasi tentang jaminan sosial tenaga kerja

diperusahaan

d. Melaksanakan tugas tugas tugas lainnya sesuai tugas

kedinasan

d. Bidang Penyiapan kawasan dan pembangunan Permukiman

Transmigrasi

Melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang penyiapan

kawasan dan pembangunan permukiman Transmigrasi, serta

melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai tugas kedinasan, dan

membawahi :

1. Seksi Identifikasi Potensi dan perencanaan Teknis

Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

Merencanakan/melaksanakan identifikasi pengelolaan dan

penataan tanah, penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di Bidang fasilitas pencadangan tanah serta

pengelohan data perencanaan teknis satuan kawasan

pemukiman serta melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai

tugas kedinasan

2. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan penataan

persebaran penduduk mempunyai tugas :

Menyiapakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dibidang penyiapan perpindahan dan penempatan transmigrasi,

menyiapkan calon transmigrasi dan penduduk setempat,

melayani perpindahan dan penataan dan adaptasi,

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan

permukiman transmigrasi, membina potensi kawasan

transmigrasi, monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman

serta tugas tugas lain sesuai fungsi kedinasan.



e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas di Bidang

pengembangan kawasan Transmigrasi, serta melaksanakan tugas tugas

lainnya sesuai tugas kedinasan dan membawahi

1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Transmigrasi dan

Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pegembangan sarana prasarana di permukiman transmigrasi dan

pelayanan pertanahan, pemeliharaan ataupun pemeliharaan sarana

prasarana permukiman transmigrasi, serta melaksanakan tugas

lainnya sesuai tugas kedinasan

2. Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya,

mental spritual, kelembagaan, pengembangan usaha, serta


F. Lampiran Skema Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Gorontalo



F. Skema Struktur Organisasi

Kepala Dinas

Drs.Titianto Pauweni

Nip. 19650110 199203 1 012

Sekretaris

Heriwanto Pateda,SH

Nip. 19780529 200312 1 003

Sub Bagian Keuangan

Titien Y. Polapa, S.Ksi

Nip. 19810714 200604 2 012

Sub Bagian Program Safriyanto Gusti, S.Kom

Nip. 19841127 201001 1 002

Sub Bag. Umum Kepegawaian

Irawati S. Usman,SE.M.Si

Nip. 197608212 00312 2 008

Kabid Ketenagakerjaan

Roswati Suluta Nango,S.Pd

Nip. 19691109 199412 2 005

Kabid Penyiapan Kawasan &

Pembangunan permukiman Transmigrasi

Abdul Halim Mantau.ST

Nip. 19680727 199903 1 005

Seksi Identifikasi Potensi &

Perencanaan teknis

pegembangan kawasan

transmigrasi

Sri Rahayu. A. Radjak.ST

Nip. 19630325 198602 1 005

Seksi Pelatihan dan

Produktivitas Kerja

Guntur S. Lahatie.S.Kom Nip. 19780603 200802 1 001

Seksi Penempatan,

Perluasan Penyaluran

Tenaga Kerja

Maya Lihawa.S.Sos Nip. 19770314 200012 2 003

Seksi Sosial Budaya

& Pengembangan

Budaya

Kartono Daud, ST

Nip. 19630325 198602 1 005

Seksi Pengembangan

Sarana prasana

Transmigrasi &

pelayanan pertanahan

Cindra Dewi Yusuf,ST

Nip. 19850326 200901 2 001

Seksi Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi &

penataan persebaran

penduduk Moh. Iqbal Lihu,ST

Nip. 19711207 200604 1 002

Seksi Pembinaan

Hub. Industrial dan

Pengusaha

Moh. Faqih Isa, ST Nip. 19711207 200604 1 002

Kabid Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

Gunadi.S.Sos

Nip. 19620803 198902 1 003



G. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab.Gorontalo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat , membawahkan :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :

1. Seksi Penempatan, Perluasan, dan Penyaluran Tenaga Kerja

2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek Persyaratan Kerja dan

Perselisihan

d. Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi (PKP2T) membawahi :

1. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi & Penataan

Persebaran Penduduk.

2. Seksi Identifikasi Potensi & Perencanaan Teknis Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Membawahi :

1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Trasnmigrasi &

Pelayanan Pertanahan

2. Seksi Sosial Budaya & Pengembangan Budaya



H. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Urusan dalam Ketenagakerjaan :

Selama Ini untuk Pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan

masalah yang selalu di hadapi adalah dalam rekrutmen

Ketenagakerjaan dengan Masih kurangnya perusahaan yang membuka

lowongan pekerjaan sehingganya rasio antara banyaknya pencaker

yang telah terdaftar tidak sebanding dengan jumlah pencaker yang di

tempatkan di perusahaan.

Urusan dalam Ketransmigrasian :

Adanya Luasan Lahan Yang tersedia masih sedikit untuk

melaksanakan pembangunan Permukiman Transmigrasi berkelanjutan

untuk Kabupaten Gorontalo

I. Sistematika Penyajian.

I. Pendahuluan

Memuat uraian mengenai Penjelasan data umum organisasi, tugas

pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan sistematika

penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat uraian mengenai rencana strategis 2016 – 2021 dan

Penetapan kinerja tahun 2018

III. Akuntabilitas Kinerja

Memuat uraian mengenai pengukuran capaian Kinerja Organisasi

tahun 2018, evaluasi capaian kinerja hambatan dan masalah

langkah langkah antisipatif serta akuntabilitas keuangan

IV. Penutup,

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Disnakertrans 2016 – 2021 disusun dalam

rangka pemenuhan tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan kewenangan

desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmirasi.

Diharapkan dengan adanya Renstra ini, pemenuhan tugas dan

fungsi Disnakertrans dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali

serta senantiasa secara dinamis dapat mengakomodasi dan

mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi

B. Visi Misi Organisasi

Visi dan Misi

1. Visi :

Terwujudnya tenaga kerja serta masyarakat transmigrasi profesional,

Tangguh, mandiri dan sejahtera.

- Profesional : Dalam arti kualitas sumber daya manusia mampu

melayani kebutuhan pasar kerja.

- Tangguh : Artinya mampu membaca dan menyesuaikan

perkembangan situasi dan kondisi serta tidakmudah

terjebak dalam perilaku yang merugikan.

- Mandiri : Artinya mampu mengatasi kebutuhan primer individual

tanpa harus ada ketergantungan dari pihak lain.

- Sejahtera : Artinya mampu menata kehidupanyang cukup baik

Orang perorang maupun sekelompok masyarakat



2. Misi: a. Penempatan, perluasan, serta pembinaan kompetensi tenaga

kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja.

b. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja,

pengawasan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

c. Peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia baik

aparatur maupun mayarakat kawasan transmigrasi.

d.Penyelenggaraan kegiatan transmigrasi derngan usaha produktif

sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

C. Tujuan

Tujuan :

a. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja, perluasan kesempatan

kerja dan berusaha serta menciptakan ketenangan kerja dan

kemajuan perusahaan

b. Pengembangan kawasan transmigrasi yang mampu tumbuh dan

berkembang sebagai basis ekonomi dan sosial budaya

D. Sasaran

Sasaran :

a. Terbentuknya tenaga kerja yang berprestasi kerja tinggi dan mandiri

serta perlindungan tenaga kerja.

b. Terciptanya permukiman transmigrasi yang mandiri.

E. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tenaga kerja dan

transmigrasi dapat ditempuh melalui kebijakan sbb :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja melalui

penguasaan Teknologi tepat guna, perluasan kesempatan kerja di

sektor pertanian, industri kecil dan menengah secara berkelanjutan.



2. Menumbuh kembangkan produktifitas tenaga kerja melalui sistem

hubungan kemitraan usaha dengan pelaku ekonomi yang kuat agar

tercipta lapangan kerja dan kesempatan kerja dalam mendorong

pendapatan mayarakat yang berimbang.

3. Menyiapkan lokasi dan menempatkan transmigran di lokasi

permukiman yang layak huni, maju dan memiliki daya tarik dalam

bentuk kawasan permukiman.

4. Mengembangkan berbagai pola usaha produktif sesuai dengan

potensi daerah permukiman baru dan merupakan basis

pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya yang asimilatif dengan

penduduk setempat.

F. PROGRAM UTAMA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

4. Program peningkatan Kesempatan Kerja

5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

6. Program Pengembangan wilayah transmigrasi.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja

Perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu

dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil

atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini

diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan

selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MenPAN Nomor 31 Tahun

2004. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja



dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau SKPD

sampai ke pimpinan SKPD atau kepala daerah. Batas waktu

penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap

tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini

ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran

instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama

bagi masyarakat.

Gambaran perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1.

2.

Terbentuknya tenaga kerja yang

berprestasi kerja tinggi dan Mandiri

serta perlindungan tenaga kerja

Terciptanya Permukiman

Transmigrasi yang mandiri

Jumlah Tenaga Kerja yang

Terampil

Persentase Tenaga Kerja yang

ditempatkan

Prosentase Penanganan kasus

Ketenagakerjaan di Perusahaan

Luasan Permukiman Transmigrasi

yang tersedia

Jumlah UPT Bina

48 Orang

40 %

100%

50 Ha

1 UPT



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Disnakertrans tahun

2018 masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat

capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi, apabila semakin tinggi menunjukan semakin tinggi

kinerja atau semakin rendah menunjukan semakin rendah

kinerja. Rumus capaian indikator kinerja yaitu :

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran

ordinal sebagai berikut :

85 – 100 : Sangat Berhasil

70 – 84 : Berhasil

55 – 69 : Cukup Berhasil

Kurang dari 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja dilakukan mencakup tingkat

pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari

masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir

Penetapan Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Capaian Indikator Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Gorontalo

NO SASARAN STRATEGIS SKALA PENGUKURAN ORDINAL

SANGAT

BERHASIL BERHASIL

CUKUP

BERHASIL

TIDAK

BERHASIL

1

Terbentuknya tenaga

kerja yang berprestasi kerja tinggi dan mandiri

serta perlindungan

tenaga kerja

140 %

2

Terciptanya permukiman

transmigrasi yang mandiri

100 %



B. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah (Renstra Tahun 2016-2021)

No Sasaran Indikator Sasaran

Tahun 2018 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Realisasi

Kinerja

Capaian

Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

2021

1 3 4 5 6 7 8 9

1.

Terbentuknya tenaga kerja

yang berprestasi kerja

tinggi dan mandiri serta

perlindungan tenaga kerja

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

44,69%

111,73%

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

50 %

Jumlah Tenaga Kerja yang terampil

204 Orang

178.91 %

128 Orang

128 Orang

128 Orang

128 Orang

128 Orang

128 Orang

Prosentase Penanganan

kasus Ketenagakerjaan di

Perusahaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terciptanya permukiman


Luasan Permukiman transmigrasi yang tersedia

100 %

100%

600 Hektar

600 Hektar

300 Hektar

300 Hektar

300 Hektar

300 Hektar

Jumlah UPT Bina

1 UPT 100% 1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT



Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Terbentuknya tenaga kerja yang berprestasi kerja tinggi dan

mandiri serta perlindungan tenaga kerja.

No Indikator Sasaran Satuan Tahun

2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Tahun

2018

Capaian

Kinerja Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase tenaga

kerja yang

ditempatkan

Persen 30% 61,16 % - 40% 44,69% 111.73%

2

Jumlah Tenaga

Kerja yang

terampil

Orang 140

Orang

16

Orang -

128

Orang

204

Orang 178.91%

3

Prosentase

Penanganan kasus Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran strategis yang pertama yakni, Terbentuknya tenaga

kerja berprestasi kerja tinggi dan mandiri serta perlindungan tenaga

kerja. Sasaran ini terbagi atas 3 (tiga) program yang salah satunya

merupakan kegiatan yang di danai oleh APBN. Program tersebut ialah

”Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja” Pada

program ini jenis kegiatan yang dilakukan adalah Wira Usaha Tenaga

Kerja Muda dan wira usaha tenaga kerja Disabilitas 4 Paket yang

Masing masing 2 Paket.

Untuk 4 Paket semuanya di danai sepenuhnya oleh APBN,

kegiatan yang dilakukan antara lain :

Penempatan bagi pencari kerja, pencari kerja pada tahun 2018

yang terdaftar sebanyak 1.356 orang yang mendaftarkan diri sebagai

pencari kerja, dan jumlah tenaga kerja yang terserap pada

perusahaan/instansi sebanyak 547 Orang, penyerapan belum

mencapai target dikarenakan belum adanya kesadaran dari para



pencaker maupun perusahaan untuk melakukan wajib lapor

ketenagakerjaan.

Dan untuk Program Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang di

danai oleh APBD terdapat 4 Kejuruan yaitu Pelatihan Las Listrik 16

Orang, Pelatihan Instalasi Listrik 16 Orang, Pelatihan Mengemudi 16

Orang, dan Untuk Mobile Training Unit (MTU) 1 Kejuruan Yaitu

Pelatihan Percetakan Batako terbagi di Tiga Kecamatan di Kabupaten

gorontalo yaitu Kecamatan Pulubala , Kecamatan Tibawa dan

Kecamatan Batudaa dengan jumlah peserta sebanyak 45 Orang.

Adapun Kegiatan yang di laksanakan melalui Program Pelatihan

Berbasis Kompetensi yang di danai Oleh APBN Sebanyak 6 Kejuruan

yaitu terdiri dari , Basic Office I, Basic Office II, Basic Office III,

Mekanik Sepeda Motor Junior I, Mekanik Sepeda Motor Junior II, dan

Mejahit yang masing kejuruan terdiri dari 16 Peserta.

Melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru, di tahun 2018

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mampu dengan alokasi anggaran

Pendaatan Belanja Daerah yang diberikan pemerintah daerah mampu

menciptakan wirausaha baru melalui bantuan sarana usaha sebanyak

150 Orang yang tersebar diseluruh Kabupaten Gorontalo dengan jenis

jenis Usaha dan Lokasi Penerima Manfaat yaitu Usaha Tenda Kursi

Kec. Bongomeme, Kec Limboto Barat, dan Kecamatan Limboto, usaha

Sound Sistem kec. Tibawa dan Kec. Limboto, Usaha Catering di Kec.

Biluhu, Usaha Perbengkelan Motor di Kec. Boliyohuto, Usaha Menjahit

di Kec. Limboto Barat, Usaha Pembuatan Roti Di kec. Boliyohuto, Dan

Usaha Meubel Di serahkan di Kec. Batudaa Pantai, dengan jumlah

keseluruhan 10 kelompok masing masing kelompok berjumlah 15

orang.

Pada kegiatan permagangan dalam negeri, ditahun 2018 dinas

tenaga kerja memagangkan tenaga kerja sebanyak 20 Orang yang di

Tempatkan perusahaan PT.Panasonic Manufacturing Indonesia dalam

kegiatan Pemagangan Dalam Negeri dalam Program Peningkatan



Kesempatan Kerja Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Nomor :

800/Mou/XIV/Bag.K.S.Global/III/2017, dan telah menjalin Kerja sama

dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi

Mengikutsertakan Tenaga Kerja Siap Pakai Sebanyak 12 Orang pada

Program Pelatihan Boarding untuk kejuruan Pariwisata dan TIK dan

Kerja sama dengan BLK Makassar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang

dilaksanakan di UPTD BLK. Limboto ( 3 Kejuruan sebanyak 6 Paket)

sebanyak 96 Peserta,dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Gorontalo pun telah menajlin kerja sama dengan Sumber Alfaria Tri

Jaya (Alfamart) No: 800/MOA/020/BAG.KS.Global/VIII/2018 dan PT.

Indomarco Pristama (Indomaret), Nomor :

800/MOA/021/BAG.KS.Global/VIII/2018 untuk Penempatan Tenaga

Kerja Lokal di Kabupaten Gorontalo.

Untuk Kegiatan Hubungan Industrial telah berkerjasama dengan

BPJS Kesehatan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : 38/KTR/X-

02/0518/2018 dalam Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan

Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Penanganan perselisihan hubungan industrial dimana Jumlah

kasus yang terdaftar ditahun 2018 sebanyak 40 kasus, dengan

tingginya perselisihan hubungan industrial disebabkan antara

perusahaan dan pekerja berakhir serta berkurangnya pengetahuan

dan kesadaran dari pengusaha dan tenaga kerja/buruh dalam

melaksanakan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan pada

sasaran ini adalah :

1. Belum Terintegrasinya Program penaggulangan pengangguran

dengan lintas sektor terkait.

2. Belum akuratnya Database Ketenagakerjaan

3. Tidak terselenggaranya berbagai macam program / kegiatan yang

tertuang dalam Renstra dan Renja oleh karena alokasi anggaran

yang tidak sesuai



4. Masih belum kuatnya komitmen dan profesionalitas personel

terhadap Dinas.

5. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan

prasarana yang memadai.

6. Kurangnya tenaga teknis di bidang hubungan industrial dan syarat

kerja, Pengawas ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan, (

Instruktur, Petugas Pengantar Kerja, Perantara).

7. Pertambahan penduduk serta pencari kerja sedangkan ketersediaan

lapangan kerja sangat terbatas.

8. Dari jumlah pencari kerja secara keseluruhan masih terdapat tingkat

pendidikan rendah sehingga berakibat pada sulitnya penempatan

kerja.

9. Belum optimalnya fungsi BLK sebagai pusat peningkatan

produktifitas tenaga kerja oleh karena struktur UPTD belum terisi,

keterbatasan anggaran pada pelatihan, operasional dan

maintenance infrastruktur yang ada serta instruktur yang

berkompeten yang masih belum mempunyai sertifikasi sesuai

kejuruan pelatihan

10. Kurangnya kesadaran bagi tenaga kerja yang terserap untuk

melapor kepada Dinas Nakertrans.

Untuk langkah langkah antisipatifnya adalah lebih mengoptimalkan

Pemanfaatan Balai Latihan Kerja Limboto ( BLK) dan menjadikan BLK

sebagai pusat pelatihan ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja,

meningkatkan sarana dan prasarana gedung workshop yang ada serta

peningkatan kualitas SDm dan Instruktur. Meningkatkan pelayanan

MTU (Mobile Training Unit) dalam menciptakan masyarakat yang

terampil dan mandiri dan Kenderaan Oprasional Yang sudah tidak bisa

di gunakan akibat tidak diperbaruinya perizinan surat suratan

kenderaan dari Kementerian, menyediakan informasi Bursa kerja

Online (BKOL) kepada pencaker dengan memaksimalkan penggunaan



Aplikasi Online di Website, serta mengisi lowongan kerja

diperusahaan-perusahaan sesuai kebutuhan penggunaan tenaga kerja.

No Indikator

Sasaran Sat

Tahun 2017 Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Luasan

permukiman

transmigrasi

yang tersedia

Ha 300ha 75 ha 25% 300 ha 38 ha 12,67%

2 Jumlah UPT Bina UPT 2 2 2 1 1 100%

2. Terciptanya Permukiman Transmigrasi yang Mandiri.

Untuk sasaran kedua ini, terdiri dari 2 program, salah satu

program di tunjang oleh dana APBN yakni Program Pengembangan

Kawasan Transmigrasi dan Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi ini merupakan program

lanjutan dari program pembangunan kawasan transmigrasi yang

dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

- Pembangunan di UPT Bukit Aren yang dimana pada tahun 2017

telah dilaksanakan Pembangunan untuk sisa daya tampung (SDT)

RTJK sebanyak 50 Unit Desa Bukit Aren, pembukaan lahan 57,5

Ha Desa Bukit Aren, Pembangunan Jalan Desa 4,88 KM Desa

Bukit Aren, Pembangunan jembatan 7,5 Meter Desa Bukit Aren

Pembangunan gorong gorong diameter 80 : 7,5 M Desa Bukit

Aren

- untuk tahun 2018 telah dilaksanakan Pembangunan Sisa Daya

Tampung (SDT) Pembangunan RTJK 25 Unit, Jalan Desa 0,94

Km, Jembatan Semi Permanen 3,75 M, Tebas Kumpul Bersih



38.Ha, gorong gorong 3.75 M, dan untuk pembangunan Fasilitas

Umum yang telah di bangun di UPT. Bukit Aren terdiri dari

Pembangunan Rumah Ibadah 1 Unit, Sekolah Dasar 3 Lokal serta

di lengkapi dengan pengadaan barang untuk keperluan untuk

fasilitas umum.

- Pengembangan Sarana dan Prasarana diKawasan Transmigrasi

untuk program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang di

danai Oleh Tugas Pebantuan APBN 2018 telah dilaksanakan

Peningkatan Jembatan Permanen di UPT Ayumolingo dengan

masing masing Bentang 15 M dan Bentang 14 Meter.

Untuk sarana Produksi Pertanian di UPT Ayumolingo dan UPT

Bukit Aren di tahun 2018 telah dilaksanakannya Pengembangan

Produksi Pertanian melalui Tugas Pebantuan dalam kegiatan

produksi lahan pekarangan untuk (T+2) sebanyak 3 Paket dan

Untuk UPT Bina (T+3) sebanyak 6 Paket.

Indikator keberhasilan ;

- Pembangunan RTJK 25 Unit Desa Bukit Aren

- Pembukaan Lahan 38 Ha Bukit Aren

- Pembangunan Jalan Desa 0,94 KM Desa Bukit Aren

- Pembangunan jembatan semi permanen 3,75 Meter Desa Bukit

Aren

- Pembangunan gorong gorong diameter 60 Cm : 3,75 M Desa

Bukit Aren

Program Ketransmigrasian yang ditunjang oleh dana APBD untuk

bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

(PKP2T) telah melaksanakan kegiatan konsultan perencanaan di

kawasan sebanyak 2 paket dan untuk Bidang Pengembangan

Kawasan transmigrasi (PKT) telah melaksanakan kegiatan Konsultan

perencanaan dan penguatan sdm pemerintah daerah dan

masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan.



Permasalahan umum dalam pelaksanaan pada sasaran ini adalah

tingkat kesadaran masyarakat calon warga transmigrasi tidak

maksimal, kurangnya sharing anggaran antara pemerintah daerah

sebagai penyuplai anggaran melalui APBD terhadap pelaksanaan

program ketransmigrasian, kurangnya tim tekhnis khususnya

dibidang ketransmigrasian.

Untuk langkah langkah antisipatif pada sasaran ini adalah lebih

untuk penekanan profil daerah penyedia lokasi transmigrasi,

menjadikan program transmigrasi sebagai salah satu indicator

penanggulangan pengangguran, meningkatkan kualitas aparat yang

ada.

D. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan

Tranmigrasi Kab.Gorontalo T.A 2018 bersumber dari dana DAU dan

APBN. Adapun penyerapan anggaran dari kedua sumber pendanaan

tersebut adalah sebagai berikut :

NO SASARAN PAGU (Rp) Realisasi (Rp) %

1

Terbentuknya tenaga

kerja yang berprestasi

kerja tinggi dan mandiri

serta perlindungan tenaga

kerja

APBD 1,339,018,580.00 1,321,489,960.00 98.69

APBN 485,780,000.00 485,762,500.00 100.00

2 Terciptanya permukiman


APBD 278,675,000.00 277,892,500.00 99.72

APBN 8,140,812,000.00 7,985,820,950.00 98.10



Dalam Tahun Anggaran 2018 jumlah Anggaran Rutin sesuai

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) = Rp. 2.375.687.190,-, yang terdiri dari :

Belanja Pegawai / Personalia

- Gaji Pokok PNS : Rp.1.475.765.720,-

- Tunjangan Keluarga : Rp. 127.935.839,-

- Tunjangan Jabatan : Rp. 151.125.000,-

- Tunjangan Umum : Rp. 43.030.000,-

- Tunjangan Beras : Rp. 84.296.880,-

- Tunjangan PPH/tunjangan khusus : Rp. 1.515.226,-

- Pembulatan Gaji : Rp. 18.525,-

- Tunjangan Penghasilan PNS : Rp. 492.000.000,-

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KAB. GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018 ;

NO URAIAN PAGU

ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

1 APBD 2018 3.243.130.000 3.218.934.128 99.25%

2 T.Pembantuan 2018 8.626.592.000 8.471.583.450 98.20%

Total Belanja 11.869.722.000 11.690.517.578 98.40%



BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (

LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo

Tahun 2018 ini telah disusun sedemikian rupa dengan

mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan

dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan. Dengan

pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan

arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo .

Limboto, Januari 2019

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN GORONTALO

Drs. Titianto Pauweni.M.Pd

NIP. 1965110 199203 1 012

Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja

1 Persentase tenaga kerja yang ditempakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 43.80% 109.5%

2 Jumlah tenaga kerja terampil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 orang 229 Orang 178.91%

3 Prosentase Penanganan kasus Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%

di Perusahaan

TRIWULAN IV

%INDIKATOR KINERJANo.

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO

TRIWULAN I

%

TRIWULAN II

%

TRIWULAN III

%

di Perusahaan

4 Luasan permukiman transmigrasi yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 hektar 25 hektar 100%

5 Jumlah UPT Bina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 UPT 1 UPT 100%

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DIN TRANSMIGRASI

KABUPATEN GORONTALO

Drs. Titianto Pauweni.M.Pd

NIP. 1965110 199203 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO


Tugas : Melaksanak

Ketransmigrasian

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2. Pemberian Izin dan pelaksanaan pelayanan umum

3. Pembinaan t

4. Pengelola

NO SASARAN KINERJA

UTAMA

1

Terbentuknya

tenaga kerja yang

Berprestasi kerja

tinggi dan mandiri

serta perlindungan

tenaga kerja

2

Terciptanya

permukiman

transmigrasi yang

mandiri


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIAlamat : Jln. Sun Ismail Nomor 202 Limboto

INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi di Bidang

Ketransmigrasian

Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang Ketenagakerjaan dan KetransmigrasianPemberian Izin dan pelaksanaan pelayanan umum

Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis Dinas

engelolaan urusan Ketatausahaan Dinas

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULA

PERHITUNGAN)

Jumlah tenaga kerja terampil ∑ Tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan

Persentase Tenaga kerja

yang ditempatkan

∑ Tenaga Kerja yang mendaftar ∑ Tenaga Kerja yang ditempatkan

% penanganan kasus

ketenagakerjaan di

perusahaan

∑ Kasus terselesaikan ∑ kasus

Luasan Permukiman

Transmigrasi yang tersedia

Jumlah UPT Bina

Luas lahan untuk permukiman Transmigrasi

UPT yang di Bina


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Alamat : Jln. Sun Ismail Nomor 202 Limboto

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO

Kabupaten Gorontalo

Desentralisasi di Bidang Ketenagakerjaan dan

Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang Ketenagakerjaan dan KetransmigrasianPemberian Izin dan pelaksanaan pelayanan umum

erhadap unit pelaksana tekhnis Dinas

FORMULASI (RUMUS

PERHITUNGAN)

SUMBER

DATA

Penangg

∑ Tenaga kerja yang telah mengikuti ketrampilan

Data

Pelatihan

Eselon II, III

∑ Tenaga Kerja yang mendaftar X100 ∑ Tenaga Kerja yang ditempatkan

Laporan IPK

Eselon II, III

∑ Kasus terselesaikan X100 Data HI

Eselon II, III

Luas lahan untuk permukiman Transmigrasi

UPT yang di Bina

Data

Ketransmigr

asian dan

Data UPT

Eselon II, III

KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI.M.Pd

NIP. 19650110 199203 1 012

Ketenagakerjaan dan

Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Penanggung

jawab Eselon II, III

dan IV

Eselon II, III

dan IV

Eselon II, III

dan IV

Eselon II, III

dan IV



PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TITIANTO PAUWENI.M.Pd

NIP : 19650110 199203 1 012

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : NELSON POMALINGO

Jabatan : Bupati Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan penca

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlu

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KABUPATEN GORONTALO



rs. TITIANTO PAUWENI.M.Pd

110 199203 1 012

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo

NELSON POMALINGO

ihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran


dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlu


Limboto, Oktober

KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTAL


NIP. 19650110 199203 1 012



ihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran


paian target kinerja tersebut menjadi


kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

Oktober 2018

DINAS


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI.M.Pd 110 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II




1 2 3 4

1.

2.

Terbentuknya tenaga kerja yang berprestasi

kerja tinggi dan mandiri serta perlindungan

tenaga kerja

Terciptanya permukiman transmigrasi yang

mandiri

Jumlah tenaga kerja terlatih

Persentase penanganan kasus

ketenagakerjaan di perusahaan

Luasan permukiman


Jumlah UPT Bina

384 Orang

100 %

300 Ha

3 UPT

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.452.836.420

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 172.600.000

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 337.058.580

4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 907.810.000

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Rp. 94.150.000

6. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp. 278.675.000

Limboto, Oktober 2018

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO


NIP. 19650110 199203 1 012

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : HERIWANTO PATEDA.SH

NIP : 19780529 200312 1 003

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Trans



NIP : 19650110 199203 1 012


Selanjutnya disebut pihak kedua



dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terse





KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTAL


NIP. 19650110 199203 1 012



KABUPATEN GORONTALO

rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta


HERIWANTO PATEDA.SH

19780529 200312 1 003

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gorontalo


110 199203 1 012


18 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran


dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terse



penghargaan dan sanksi.



KABUPATEN GORONTALO


2

SEKRETARIS


KABUPATEN GORONTALO

HERIWANTO PATEDA.SH

NIP 19731128 200312 1 009

rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

migrasi Kab. Gorontalo


18 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran





2018


KABUPATEN GORONTALO

HERIWANTO PATEDA.SH

NIP 19731128 200312 1 009

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III




1 2 3 4

1.

Terbentuknya tenaga kerja yang berpotensi


tenaga kerja

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100 %

100 %


KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO


NIP. 19650110 199203 1 012

SEKRETARIS


KABUPATEN GORONTALO

HERIWANTO PATEDA.SH NIP. 19780529 200312 1 003

PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan


Nama : ROSWATI SULUTA NANGO

NIP : 19691109 199412 2 005

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan



NIP : 19650110 199203 1 012







Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperluk



KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO


NIP.19650110 199203 1 012



KABUPATEN GORONTALO



ROSWATI SULUTA NANGO S.Pd

19691109 199412 2 005

Kepala Bidang Ketenagakerjaan


110 199203 1 012



angka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan





Limboto, Oktober


KABUPATEN GORONTALO


110 199203 1 012

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN

ROSWATI SULUTA NANGO

NIP.19691109 199412 2 005

dan akuntabel serta



angka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan


an serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


Oktober 2018

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN

ANGO S.Pd

19691109 199412 2 005

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III




1 2 3 4

1.

Terbentuknya tenaga kerja yang berpotensi


tenaga kerja


tersertifikasi

Persentase tenaga kerja yang

mengikuti pelatihan

Jumlah wirausaha Baru

Jumlah penyelesaian kasus

pengusaha pekerja

538 Orang

100 %

250 Orang

100%


KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO


NIP. 19650110 199203 1 012

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN

ROSWATI SULUTA NANGO S.Pd NIP. 19691109 199412 2 005

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : GUNADI, S.Sos

NIP : 19620803 198502 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi



NIP : 19650110 199203 1 012




perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kiner



Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan eva



KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO


NIP 19650110 199203 1 012



KABUPATEN GORONTALO


mi yang bertanda tangan dibawah ini :

19620803 198502 1 002

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi


110 199203 1 012





melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan eva





KABUPATEN GORONTALO


110 199203 1 012

KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002




ja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan




2018

BIDANG


TRANSMIGRASI

NIP. 19620803 198502 1 002

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III




1 2 3 4

1.


mandiri

Jumlah UPT Bina

1 UPT


KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI.M.Pd NIP 19650110 199203 1 012

KEPALA BIDANG


TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : ABDUL HALIM MANTAU, ST

NIP : 19680727 199903 1 005

Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Kawa



NIP : 19650110 199203 1 012







Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan se



KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI,.M.PdNIP. 19650110 199203 1 012



KABUPATEN GORONTALO


yang bertanda tangan dibawah ini :

ABDUL HALIM MANTAU, ST

19680727 199903 1 005

Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Trans


110 199203 1 012



mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan





Limboto, Oktober


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI,.M.Pd 110 199203 1 012

KEPALA BIDANG

PENYIAPAN KAWASAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI


NIP. 19680727 199903 1 005


san Pembangunan Permukiman Transmigrasi



mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan


rta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


Oktober 2018

KEPALA BIDANG


MUKIMAN TRANSMIGRASI


NIP. 19680727 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III




1 2 3 4

1.


mandiri

Luasan Permukiman


300 Ha


KEPALA DINAS


KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI,.M.Pd

NIP. 19650110 199203 1 012

KEPALA BIDANG




NIP. 19680727 199903 1 005

PERJANJIAN


KABUPAT



Nama : GUNTUR S. LAHATIE.S.Kom

NIP : 19780603 200802 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Pelati



NIP : 19691109 199412 2 005

Jabatan : Kepala Bidang Ketenaga


Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewuj

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan






KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN

ROSWATI SULUTA NANGO

NIP. 19691109 199412 2 005



KABUPATEN GORONTALO



GUNTUR S. LAHATIE.S.Kom

19780603 200802 1 001

Kepala Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja


19691109 199412 2 005








Limboto, Oktober


19691109 199412 2 005

KEPALA SEKSI

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS


NIP. 19780603 200802 1 001


udkan target kinerja tahunan sesuai lampiran





Oktober 2018

SEKSI



NIP. 19780603 200802 1 001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Tersusunnya database tenaga kerja daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan

prasarana BLK

Jumlah dokumen database

tenaga kerja daerah

Jumlah Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana bangunan BLK

Jumlah tenaga kerja terampil

- Dokumen

4 Unit

128 Orang


KEPALA SEKSI



NIP. 19780603 200802 1 001

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN


NIP. 19691109 199412 2 005

PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekt


Nama : MOHAMAD FAQIH ISA, ST

NIP : 19780410 201001 1 002

Jabatan : Kepala seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek



NIP : 19691109 199412 2 005







Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan



KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN


NIP. 19691109 199412 2 005



KABUPATEN GORONTALO



MOHAMAD FAQIH ISA, ST

19780410 201001 1 002

Kepala seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek


19691109 199412 2 005



gka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan





Limboto, Oktober

S.Pd

19691109 199412 2 005

KEPALA SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN

SOSIAL TENAGA KERJA

MOHAMAD FAQIH ISA, STNIP. 19780410 201001 1 002

if, transparan dan akuntabel serta


gka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan


serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


2018

SEKSI


SOSIAL TENAGA KERJA

MOHAMAD FAQIH ISA, ST 19780410 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan

Hubungan Industrial

Jumlah sengketa hubungan

industrial yang diselesaikan

100%


KEPALA SEKSI


SOSIAL TENAGA KERJA


NIP. 19780410 201001 1 002

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN


NIP. 19691109 199412 2 005

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : MAYA LIHAWA, S.Sos

NIP : 19770314 200212 2 003

Jabatan : Kepala Seksi Penempatan Perluasan dan Penyal



NIP : 19691109 199412 2 005



Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan targe







KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN


NIP. 19691109 199412 2 005



KABUPATEN GORONTALO

a mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta


MAYA LIHAWA, S.Sos

19770314 200212 2 003

Penempatan Perluasan dan Penyaluran Tenaga Kerja


19691109 199412 2 005








Limboto, Oktober

S.Pd

KEPALA SEKSI

PENEMPATAN PERLUASAN DAN PENYALURAN

TENAGA KERJA

MAYA LIHAWA, S.Sos

NIP. 19770314 200212 2 003

a mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

uran Tenaga Kerja

t kinerja tahunan sesuai lampiran





Oktober 2018

SEKSI

PENEMPATAN PERLUASAN DAN PENYALURAN

TENAGA KERJA

MAYA LIHAWA, S.Sos

NIP. 19770314 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja

Tersedianya tenaga kerja siap pakai

Terfasilitasinya sistem pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

Jumlah Dokumen informasi

bursa tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang

diberdayakan melalui kegiatan

Wirausaha baru

Jumlah Tenaga Kerja yang siap

pakai

12 Dok

200 Orang

60 Orang


KEPALA SEKSI

PENEMPATAN PERLUASAN DAN

PENYALURAN TENAGA KERJA

MAYA LIHAWA, S.Sos

NIP. 19770314 200212 2 003

KEPALA BIDANG

KETENAGAKERJAAN


NIP. 19691109 199412 2 005

PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, tra


Nama : KARTONO DAUD,ST

NIP : 19670419 198902 1 003

Jabatan : Kepala Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha



NIP : 19620803 198502 1 002







Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dipe



KEPALA BIDANG


TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002



KABUPATEN GORONTALO



KARTONO DAUD,ST

19670419 198902 1 003

Kepala Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha

19620803 198502 1 002

Pengembangan Kawasan Transmigrasi


am rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan







KEPALA SEKSI

SOSIAL BUDAYA DAN PENGEMBANGAN

USAHA

KARTONO DAUD,ST NIP. 19670419 198902 1 003

nsparan dan akuntabel serta


am rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan


rlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


2018


PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV



Program Anggaran Keterangan

1. Program Pengembangan wilayah Transmigrasi Rp. 278.675.000


1 2 3 4

1.

Terwujudnya SDM Pemda dan Masyarakat

Transmigrasi yang berkualitas

Jumlah aparatur dan warga

transmigrasi yang ditingkatkan

SDM nya

35 Orang


KEPALA SEKSI


USAHA

KARTONO DAUD,ST NIP. 19670419 198902 1 003

KEPALA BIDANG


TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : CINDRA DEWI YUSUF, ST

NIP : 19850326 200901 2 001

Jabatan : Kepala Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmi



NIP : 19620803 198502 1 002



Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji aka






rangka pemberian penghargaan dan sank

KEPALA BIDANG


TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002



KABUPATEN GORONTALO

judkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta


CINDRA DEWI YUSUF, ST

19850326 200901 2 001

Kepala Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Pertanahan

19620803 198502 1 002

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi









KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN

PERTANAHAN

CINDRA DEWI YUSUF, STNIP. 19850326 200901 2 001

judkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

grasi dan Pertanahan

n mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran





2018

RANA PRASARANA


CINDRA DEWI YUSUF, ST 19850326 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

Jumlah sarana dan prasarana

sosial dan ekonomi

2 unit


KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA


PERTANAHAN

CINDRA DEWI YUSUF, ST NIP. 19850326 200901 2 001

KEPALA BIDANG


TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002

PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerint


Nama : SRI RAHAYU A. RAZAK, ST

NIP : 19861001 201001 12 003

Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi Potensi dan Perencanaan



NIP : 19680727 199903 1 005

Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi


Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji a






rangka pemberian penghargaan dan sa

KEPALA BIDANG




NIP. 19680727 199903 1 005



KABUPATEN GORONTALO



SRI RAHAYU A. RAZAK, ST

19861001 201001 12 003

Identifikasi Potensi dan Perencanaan Teknis Pembangunan


19680727 199903 1 005

Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi







Limboto, Oktober




NIP. 19680727 199903 1 005

KEPALA SEKSI

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERENCANAAN

TEKHNIS PEMBANGUNAN

SRI RAHAYU A. RAZAK, STNIP. 19861001 201001 12 003

ah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

Pembangunan


kan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran





Oktober 2018

SEKSI

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERENCANAAN

TEKHNIS PEMBANGUNAN

SRI RAHAYU A. RAZAK, ST 19861001 201001 12 003

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Meningkatnya kerjasama antar wilayah, antar

pelaku dan antar sektor untuk

pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah dokumen Rencana

Tekhnis Satuan Permukiman

(RTSP)

300 Hektar


KEPALA SEKSI

IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERENCANAAN TEKHNIS PEMBANGUNAN

SRI RAHAYU A. RAZAK, ST NIP. 19861001 201001 12 003

KEPALA BIDANG




NIP. 19680727 199903 1 005

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : MOHAMMAD IQBAL LIHU, ST

NIP : 19711207 200604 1 002

Jabatan : Kepala Pembangunan Permukiman Trasnmigrasi dan Penataan Penduduk



NIP : 19680727 199903 1 005

Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi






Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang d



KEPALA BIDANG




NIP. 19680727 199903 1 005



KABUPATEN GORONTALO


a hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MOHAMMAD IQBAL LIHU, ST

19711207 200604 1 002

Kepala Pembangunan Permukiman Trasnmigrasi dan Penataan Penduduk


19680727 199903 1 005



dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan





Limboto, Oktober




NIP. 19680727 199903 1 005

KEPALA SEKSI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI DAN PENATAAN

PENYEBARAN PENDUDUK

MOHAMMAD IQBAL LIHU, STNIP. 19711207 200604 1 002


Kepala Pembangunan Permukiman Trasnmigrasi dan Penataan Penduduk



dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan


iperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


Oktober 2018

SEKSI



PENYEBARAN PENDUDUK

MOHAMMAD IQBAL LIHU, ST 19711207 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Terfasilitasinya perpindahan serta

penempatan transmigrasi

Jumlah warga transmigrasi yang

difasilitasi perpindahannya

50 KK


KEPALA SEKSI



PENYEBARAN PENDUDUK


NIP. 19711207 200604 1 002

KEPALA BIDANG

PENYIAPAN KAWASAN


TRANSMIGRASI


NIP. 19680727 199903 1 005

PERJANJIAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRA

KABUPATEN



Nama : IRAWATI S. USMAN,SE.M.Si

NIP : 19760821200312 2 008

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian



NIP : 19780529 200312 1 003

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kab. Gorontalo




dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja






KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS

HERIWANTO PATEDA.SHNIP. 19780529 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA



KABUPATEN GORONTALO



IRAWATI S. USMAN,SE.M.Si

19760821200312 2 008

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

HERIWANTO PATEDA.SH

19780529 200312 1 003

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kab. Gorontalo

ahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran


dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja



erian penghargaan dan sanksi.

Limboto, Oktober


KABUPATEN GORONTALO

HERIWANTO PATEDA.SH 19780529 200312 1 003

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

IRAWATI S. USMAN,SE.M.SiNIP. 19760821200312 2 008



ahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran





Oktober 2018

AGIAN

KEPEGAWAIAN

IRAWATI S. USMAN,SE.M.Si 19760821200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Meningkatnya mutu pelayanan administrasi

perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100 %



KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS


SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

IRAWATI S. USMAN,SE.M.Si NIP. 19760821200312 2 008

PERJANJIAN


KABUPATEN



Nama : TITIEN YULIYANTI POLAPA,S.K.Si

NIP : 19810714 200604 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan



NIP : 19780529 200312 1 003



Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kin








KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS


PERJANJIAN KINERJA



KABUPATEN GORONTALO

dkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta


TITIEN YULIYANTI POLAPA,S.K.Si

19810714 200604 1 002

Kepala Sub Bagian Keuangan

HERIWANTO PATEDA.SH

19780529 200312 1 003








Limboto, Oktober


KABUPATEN GORONTALO


KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

TITIEN YULIYANTI POLAPA,NIP. 19810714 200604 1 002

dkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta


erja tahunan sesuai lampiran





Oktober 2018

SUB BAGIAN

KEUANGAN


19810714 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Meningkatnya Sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

jumlah pelaporan kinerja dan

keuangan

3 Dokumen



KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS


KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN


NIP. 19810714 200604 1 002

PERJANJIAN


KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yan


Nama : SAFRIYANTO GUSTI,S.Kom

NIP : 19841127 201001 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan



NIP : 19780529 200312 1 003



Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai la








KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS


PERJANJIAN KINERJA



KABUPATEN GORONTALO



SAFRIYANTO GUSTI,S.Kom

19841127 201001 1 002

Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan

HERIWANTO PATEDA.SH

19780529 200312 1 003


Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai la



kukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas



Limboto, Oktober


KABUPATEN GORONTALO


KEPALA SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PERENCANAAN

SAFRIYANTO GUSTI,S.KomNIP. 19841127 201001 1 002

g efektif, transparan dan akuntabel serta





kukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas


Oktober 2018

SUB BAGIAN


SAFRIYANTO GUSTI,S.Kom 9841127 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV




1 2 3 4

1.

Meningkatnya Sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan


keuangan

3 Dokumen



KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIS


KEPALA SUB BAGIAN


SAFRIYANTO GUSTI,S.Kom NIP. 19841127 201001 1 002

Triw I Triw II Triw III Triw IV

1 2 3 4 5 6 7 8


Terampil 93 Orang - - 93 Orang

Persentase Tenaga Kerja

yang ditempatkan40%

- -

20% 20%

Prosentase Penanganan kasus

Ketenagakerjaan di

Perusahaan

100%

- -

70% 30%

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETRENCANA AKSI

1.


yang profesional yang mandiri

dan berprestasi kerja tinggi

yang diarahkan pada

peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan serta

perlindungan tenaga kerja

Terciptanya sumber daya

manusia yang berkualitas serta

Luasan permukiman

Transmigrasi yang tersedia50 Ha - - - 50 Ha

Jumlah UPT Bina 1 Upt 1 Upt 1 Upt 1 Upt 1 Upt

2

manusia yang berkualitas serta

didukung oleh sumber daya

alam yang memadai dengan

lebih berorientasi pada

kegiatan ekonomi

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN GORONTALO

Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd

NIP. 19650110 199203 1 012


1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan layanan

administrasi perkantoran100% - - - 100%

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100% 10% 20% 50% 100%

KABUPATEN GORONTALO

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRencana Aksi



1.


yang berpotensi kerja tinggi

dan mandiri serta perlindungan

tenaga kerja

SEKRETARIS


KABUPATEN GORONTALO

HERIWANTO PATEDA, SH

NIP. 19780529 200312 1 003


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terbentuknya tenaga kerja

yang berprestasi kerja tinggi

dan mandiri serta perlindungan

tenaga kerja


tersertifikasi

45 Orang - - - 45 Orang

Persentase tenaga kerja yang

mengikuti pelatihan 100% - - - 100%

Jumlah wirausaha Baru 150 Orang - - 45 Orang 105Orang

Persentase penyelesaian

kasus pengusaha pekerja 100% - - 80% 100%

Rencana Aksi



KABUPATEN GORONTALO


KEPALA BIDANGKETENAGAKERJAAN

ROSWATI SULUTA NANGO, S.Pd

NIP. 19691109 199412 2 005


1 2 3 4 5 6 7 8

1.Terciptanya permukiman

transmigrasi yang mandiriJumlah UPT Bina 1 UPT - - - 1 UPT

Indikator Kinerja Target

Rencana Aksi


KABUPATEN GORONTALO


NO Sasaran Strategis

KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

GUNADI, S.Sos

NIP. 19620803 198502 1 002


1 2 3 4 5 6 7 8

1.Terciptanya permukiman


Luasan Permukiman

Transmigrasi yang tersedia50 Ha - - - 50 Ha



KABUPATEN GORONTALO


Rencana Aksi

KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN PEMBANGUNAN


ABDUL HALIM MANTAU, STABDUL HALIM MANTAU, ST

NIP. 19680727 199903 1 005


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja Jumlah tenaga kerja terampil 45 Orang - - - 45 Orang

Jumlah Pemeliharaan Rutin

sarana dan prasarana BLK32 Unit - ‘- - 32 Unit



KABUPATEN GORONTALO


Rencana Aksi

KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS


NIP. 19780603 200802 1 001


1 2 3 4 5 6 7 8

1.Tersedianya Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja Yang

mendapatkan informasi bursa

Kerja

12 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok

Terfasilitasinya Pendanaan

Pelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah tenaga kerja yang

diberdayakan melalui

kegiatan Wirausaha baru

150 Orang - 50 Orang 50 Orang 50 Orang

Tersedianya tenaga kerja siap

pakai


siap pakai75 Orang - - - 75




KABUPATEN GORONTALO

KEPALA SEKSI

PENEMPATAN PERLUASAN DAN

PENYALURAN TENAGA KERJAPENYALURAN TENAGA KERJA

MAYA LIHAWA, S.Sos

NIP. 19770314 200212 2 003


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terfasilitasinya penyelesaian

perselisihan Hubungan

Industrial

Persentase sengketa

hubungan industrial yang

diselesaikan

100% - - - 100%


Rencana Aksi



KABUPATEN GORONTALO

KEPALA SEKSI


SOSIAL TENAGA KERJA


NIP. 19780410 201001 1 002


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terwujudnya SDM Pemda dan

Masyarakat Transmigrasi yang

berkualitas

Jumlah aparatur dan warga

transmigrasi yang

ditingkatkan SDM nya

35 Orang - 5 Orang 10 Orang 20 Orang



KABUPATEN GORONTALO

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Rencana Aksi

KEPALA SEKSI

SOSIAL BUDAYA DAN PENGEMBANGAN USAHA

KARTONO DAUD, ST

NIP. 19670419 198902 1 003


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tersedianya sarana dan

prasarana sosial dan ekonomi

Jumlah sarana dan prasarana

sosial dan ekonomi

3 Unit - - - 3 Unit

Jumlah KK yang disertifikasi

lahannya

275 KK - - - 275 KK



KABUPATEN GORONTALO

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Rencana Aksi

NO

KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TRANSMIGRASI

DAN PELAYANAN PERTANAHAN

CINDRA DEWI YUSUF, STCINDRA DEWI YUSUF, ST

NIP. 19850326 200901 2 001


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah dokumen

perencanaan

1 Dok - - - 1 Dok

Luas lahan Transmigrasi

tersedia

300 Ha - - 300Ha -


KABUPATEN GORONTALO


Meningkatnya kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor untuk pengembangan

kawasan transmigrasi


KEPALA SEKSI

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERENCANAAN TEKHNIS

PEMBANGUNAN

SRI RAHAYU A. RAZAK, ST

NIP. 19861001 201001 12 003


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terfasilitasinya perpindahan

serta penempatan transmigrasi

Jumlah warga transmigrasi

yang difasilitasi

perpindahannya

25 KK - - - 25 KK



KABUPATEN GORONTALO


Rencana Aksi

KEPALA SEKSI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN

PENATAAN PENYEBARAN PENDUDUK


NIP. 19711207 200604 1 002


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya mutu pelayanan

administrasi perkantoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran

100% - - 50% 50%



KABUPATEN GORONTALO


Rencana Aksi

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

IRAWATI S. USMAN,SE.M.Si

NIP. 19760821200312 2 008


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


keuangan

3 Dok - - 1 Dok 2 Dok



KABUPATEN GORONTALO


KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SAFRIYANTO GUSTI, S.Kom

NIP. 19841127 201001 1 002


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


keuangan

3 Dok - - 1 Dok 2 Dok


KABUPATEN GORONTALO



KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN


NIP. 19810714 200604 1 002

daftar isi - gorontalokab.go.idlaporan akuntabilitas kinerja instansi (lakip) ... akhir kata, kami...

Documents