(laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) pusat ...sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip...

L A K I P 2013(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DANINFORMASI PERKARANTINAAN

BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN

2014

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan TA. 2013 telah diselesaikandengan baik.

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala PusatKepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam pengelolaananggaran di Tahun Anggaran 2013. Dalam mendukung kinerja BadanKarantina Pertanian, Pusat KKIP telah melakukan upaya untukmengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun administratif.

Pada Tahun 2013, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala BadanKarantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. LAKIP ini berisikan realisasitarget dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitaskinerjanya.

Upaya peningkatan kinerja di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan telah dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ketahun. Berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kinerja diBidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan danBidang Informasi Perkarantinaan mendorong Pusat Kepatuhan, Kerjasamadan Informasi Perkarantinaan untuk selalu meningkatkan kinerja sesuaidengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tantangan kedepan dan hambatan selama ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan tahun 2010-2014 yang merupakan acuan untukpelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi, pelaksanaan kegiatan tahun2013 merupakan periode pelaksanaan tahap ke-4 dimana pencapaiankinerja diwujudkan berdasarkan Penetapan Kinerja antara Kepala BadanKarantina Pertanian dan Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan.

Diharapkan LAKIP ini dapat menunjukkan pencapaian dan evaluasikinerja, masalah dan hambatan sebagai umpan balik bagi perencanaanpada tahap berikutnya.

Jakarta, Januari 2014

Kepala PusatKepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan

ARIFIN TASRIF

ii

DAFTAR ISI

HalKATA PENGANTAR …………………………………………………….... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….. iii

I. PENDAHULUAN................................................................ 11.1 Latar Belakang………………………………………………. 11.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ……….. 21.3 Organisasi dan Tata Kerja ……………………………….. 31.4 Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas ………………... 3

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................... 42.1 Visi dan Misi ………………………………………………… 42.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………………. 52.3 Analisis Lingkungan Strategis ………………………….. 7

III. AKUNTABILITAS KINERJA................................................ 183.1 Hasil Pengukuran Kinerja ……………………………….. 183.2 Analisis Kinerja …………………………………………….. 273.3 Akuntabilitas Keuangan ………………………………..... 333.4 Hambatan dan Kendala …………………………………... 34

IV. PENUTUP.......................................................................... 36

LAMPIRAN1. Struktur Organisasi Pusat KKIP 20132. Penetapan Kinerja3. Rincian Capaian Kinerja

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP)dalam mendukung Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telahmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan /OT.140/10/2010 tanggal14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPertanian. Sebagai pendukung terhadap suksesnya pencegahan masuk dantersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak aman dikonsumsitelah direfleksikan berupa program dan kegiatan Pusat KKIP sebagai upayapencapaian visi dan misi.

Dalam rangka menjalankan tupoksi tersebut, pada tahun 2012 Pusat KKIPtelah melakukan berbagai kegiatan yang tertuang dalam masing-masingbidang di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan, yaitu: Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, BidangKerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan.

Capaian sasaran-sasaran strategis Pusat KKIP, berupa: (a) Kebijakan teknispengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnyakepatuhan pengguna jasa karantina dan intergritas petugas karantina; (b)Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusankebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian; dan (c)Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen danoperasional.

Kebijakan teknis di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasiperkarantinaan untuk mendukung efektifitas kebijakan Badan KarantinaPertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK danpangan segar yang tidak layak dikonsumsi, antara lain berupa: pedomanteknis, petunjuk pelaksanaan, kesepakatan hasil negosiasi kerjasamainternasional maupun nasional, pembuatan dan aplikasi update aplikasiIT, pengembangan jaringan dan infrastruktur sistem informasi BadanKarantina Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

Kebijakan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan ditempuh melaluikegiatan: (a) pre-emptif untuk mengedukasi masyarakat dalam rangkameningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidangperkarantinaan; (b) preventif dimaksudkan untuk meniadakan niat dankesempatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang perkarantinaan; dan (c) penegakan hukum (represif) merupakanupaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggarantindak pidana di bidang perkarantinaan.

Dalam TA 2013, untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan di BidangKepatuhan Perkarantinaan, Pusat KKIP telah melaksanakan kegiatansesuai dengan visi dan misi dengan menghasilkan output berupa pedomanuntuk pelaksanaan pengawasan dan penindakan di bidang karantinahewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagaiberikut: (1) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian,Nomor: 3614/kpts/hk.020/l/12/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

iv

Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian; (2) DokumenKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor:3615/kpts/hk.060/l/12/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan EvaluasiPengawasan dan Penindakan; (3) Dokumen Keputusan Kepala BadanKarantina Pertanian Nomor: 3611/kpts/hk.020/l/12/2013 tentangPedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di BidangKarantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati.

Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen terkait lainnya yangdihasilkan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu: (a) DokumenPedoman Kerja Antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian PertanianDengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :6516/HK.020/l/V/2013 Nomor: B/16/V/2013 tentang Kerja Sama diBidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan PengawasanKeamanan Hayati; (b) Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan;(3) Dokumen draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentangTata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang OperasionalKarantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati.

Ruang lingkup Kerjasama Perkarantinaan meliputi kerjasama multilateral,regional, bilateral dan nasional. Kebijakan kerjasama multilateraldimaksudkan untuk memperkuat dan optimalisasi peran serta BadanKarantina Pertanian di bidang SPS dalam mendukung perdaganganinternasional. Kebijakan kerjasama regional dimaksudkan untukmempererat kerjasama di bidang SPS antar Negara ASEAN dalam rangkafasilitasi perdagangan komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama bilateraldimaksudkan untuk mempererat kerjasama antar negara mitra dagangdalam rangka harmonisasi SPS untuk mendukung akselerasi eksporkomoditas pertanian. Kebijakan kerjasama nasional dimaksudkan untukmemperkuat koordinasi antar instansi dan stakeholder dalampenyelenggaraan perkarantinaan.

Dalam TA 2013, output yang dihasilkan dari Bidang KerjasamaPerkarantinaan berupa rumusan kebijakan dan rekomendasi kerjasama dibidang SPS yang terdiri atas: (a) Standar International Perkarantinaan; (b)Koordinasi Kerjasama Perkarantinaan; (c) Koordinasi dan Kerjasama SPS;dan (d) Laporan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan.

Beberapa dokumen kerjasama yang dihasilkan Bidang KerjasamaPerkarantinaan pada tahun 2013, antara lain: 1) Protocol of Inspection andQuarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia toChina between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia andthe General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantineof the People’s Republic of China; 2) Mutual Recognition Agreement betweenthe Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture,Republic of Indonesia dan the Department of Plant Protection, Ministry ofNational Food Security and Research, Government of the Republic of Pakistanon the Application of Plant Quarantine and Phytosanitary Measures(ditandatangani 30 Agustus 2013); 3) Agricultural Quarantine Service

v

Improvement Partnership Arrangement ; 4) Arrangement for Exporting PalmKernel Expeller between the Ministry of Agriculture of the Republic ofIndonesia and the Ministry for Primary Industries of the Government of NewZealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington); dan 5) OfficialAssurance Programme (OAP) for the Export of Fresh Mangoesteen Fruit(Garcinia mangostana L.) from Indonesia to New Zealand between theMinistry of Agriculture Indonesia and the Ministry of Primary Industries NewZealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington).

Pada TA 2013, Bidang Informasi Perkarantinaan menghasilkan outputberupa pengembangan dan pembaharuan (update) sistem aplikasi yangdapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan operasional, baik untuk petugaskarantina di UPT maupun petugas di Kantor Pusat, antara lain: pembuatanaplikasi kewasdakan, aplikasi layanan perijinan terintegrasi, aplikasifungsional, penyempurnaan aplikasi in-house system Barantan, danpenyempurnaan web monitoring kegiatan operasional. Dokumen kebijakanyang dihasilkan Bidang Informasi Perkarantinaan tahun 2013, yaituKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor1646/Kpts/HM.110/L/05/2013 tentang Pedoman Manajemen PenggunaSistem Informasi Badan Karantina Pertanian.

Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kepatuhan/Pengawasan danPenindakan adalah: (a) Struktur organisasi Bidang KepatuhanPerkarantinaan/Pengawasan dan Penindakan belum cukup memadaiuntuk mewujudkan fungsi kepatuhan internal dan eksternal; (b) Jumlahdan kompetensi SDM di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakanbelum optimal; dan (c) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di BidangKepatuhan/Pengawasan dan Penindakan.

Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kerjasama Perkarantinaanadalah: (a) Kurangnya peran serta instansi dan stakeholder terkait SPSdalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian; (b) Proseskomunikasi dalam rangka harmonisasi SPS dan akselerasi eksporkomoditas pertanian membutuhkan waktu yang lama; dan (c) Kompetensidi bidang negosiasi SPS kurang.

Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Informasi Perkarantinaanadalah: (a) Jumlah dan kompetensi SDM di bidang Informasi terbatas; (b)Infrastruktur Teknologi Informasi di Kantor Pusat dan UPT belum standar;dan (c) Pemanfaatan Sistem Informasi di lingkup Badan KarantinaPertanian belum optimal.

LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGDalam upaya mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina(HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)dan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masuknya kedalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalamwilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah dalam hal iniKementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian,berkewajiban melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang diamanahkan dalam Undang-UndangNomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentangPangan.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaanuntuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, memilikitugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan danpelaksanaan kerjasama serta pengelolaan informasiperkarantinaan. Dengan meningkatnya peran Badan KarantinaPertanian sebagai instrumen SPS dalam perdaganganinternasional, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secarabertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi di bidang perkarantinaan.

Dalam upaya mendukung program Badan Karantina Pertanian,Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaansenantiasa melakukan pembenahan secara internal maupuneksternal melalui kerjasama dengan instansi terkait baik secaranasional maupun internasional. Pembenahan-pembenahantersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan PusatKepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yangterrangkum dalam program dan kegiatan tahun 2013.

Kinerja yang optimal dari seluruh Pusat Kepatuhan, Kerjasamadan Informasi Perkarantinaan dapat diukur melalui beberapaindikator kinerja, yaitu:

(1) kebijakan pengawasan dan penindakan karantinahewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan;

(2) pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumenkerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusankebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanantindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati;


(3) peningkatan infrastruktur sistem informasi dan aksesinformasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerjalingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusatdata karantina pertanian.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, makaperan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan dalam mendukung program Badan KarantinaPertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagiterselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkanperaturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yangdiselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada didaerah. Namun demikian, kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasamadan Informasi Perkarantinaan tidak mungkin dicapai secaraoptimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unitkerja dilingkup internal Badan Karantina Pertanian danKementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat nasional daninternasional serta pengguna jasa karantina.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pertanian, kedudukan, tugas pokok danfungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaandipimpinn oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawahdan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BadanKarantina Pertanian.

b. Tugas Pokok

1. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan memiliki tugas melaksanakanpenyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan danpenindakan perkarantinaan, pelaksana kerjasama, sertapengelolaan informasi perkarantinaan.

2. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugasmelaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasidi bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan.

3. Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki tugasmelaksanakan kerjasama perkarantinaan.


4. Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugasmelaksnakan penyiapan pengelolaan informasiperkarantinaan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakanfungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbinganteknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasandan penindakan perkaratinaan;

2. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan

3. Pengelolaan informasi perkarantinaan.

1.3. ORGANISASI DAN TATA KERJAUntuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan,Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, selama Tahun 2012Kepala Pusat dibantu oleh unsur-unsur, yaitu: 1) BidangKepatuhan Perkarantinaan; 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan;dan 3) Bidang Informasi Perkarantinaan. Secara rinci, strukturorganisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan terdapat pada Lampiran 1.

1.4. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan dan Tumbuhan;

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentangKarantina Hewan;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentangKarantina Tumbuhan;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentangKeamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pertanian.


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalammendukung dan mensinergiskan program Badan Karantina Pertaniantelah menyusun Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama, danInformasi Perkarantinaan 2010-2014 yang pada dasarnya merupakanpernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dansistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melaluipembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan danpembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dantumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, sertapembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina denganterus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemenagar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalampenyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan sertapengawasan keamanan hayati.

Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional,program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerjadalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan Badan KarantinaPertanian pada tahun 2010–2014, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasamadan Informasi Perkarantinaan menetapkan Rencana Strategis PusatKepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2010–2014dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selarasdengan arah kebijakan strategis Badan Karantina Pertanian.

2.1. VISI DAN MISIa. Visi

Visi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan adalah: “Mendukung Badan KarantinaPertanian Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercayadalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam HayatiHewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan KeanekaragamanHayati serta keamanan pangan.”

Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut:

Tangguh:Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnyaadalah perwujudan pertahanan Negara di bidang KelestarianSumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsippertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya:Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan denganperan serta masyarakat dan mitra kerja, baik di dalam


maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dantindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapatkepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antaralain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahandibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

b. MisiDengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi,Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian,maka Misi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan adalah:

a. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi dalam mendukung Badan KarantinaPertanian dalam Melindungi kelestarian sumberdaya alamhayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama danpenyakit hewan karantina (HPHK), dan organismepengganggu tumbuhan karantina (OPTK), sertapengawasan keamanan hayati hewani dan nabatitermasuk keamanan pangan segar;

b. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi untuk mendukung Badan KarantinaPertanian dalam memfasilitasi perdagangan sehinggadapat mempertahankan dan meningkatkan akses pasarkomoditas pertanian; dan

c. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi untuk mendukung Badan KarantinaPertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layananpublik.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN1. Tujuan

Tujuan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan 2010-2014 adalah:

a. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi baik internal maupun eksternal dalammendukung Badan Karantina Pertanian untukmelindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewandan tumbuhan dari serangan HPHK, dan OPTK, sertapengawasan keamanan hayati hewani dan nabatitermasuk keamanan pangan segar;

b. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi baik internal maupun eksternal dalammendukung Badan Karantina Pertanian untukmemfasilitasi perdagangan dalam rangka


mempertahankan dan meningkatkan akses pasarkomoditas pertanian;

c. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatansistem informasi baik internal maupun eksternal untukmendukung Badan Karantina Pertanian dalampeningkatan citra dan kualitas layanan publik.

2. Sasaran StrategisSasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan denganarah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Pusat Kepatuhan,Kerjasama, Informasi Perkarantinaan terbagi dalam 3 (tiga)kelompok utama, yaitu: 1) sasaran strategis BidangKepatuhan Perkarantinaan; 2) sasaran strategis BidangKerjasama Perkarantinaan; dan 3) sasaran strategis BidangInformasi Perkarantinaan. Sebagaimana telah ditetapkandalam Penetapan Kinerja (Lampiran 2), Sasaran Strategismengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 dengan rincian sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaA. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan

Kebijakan teknispengawasan danpenindakan yang dapatmendukungmeningkatnyakepatuhan penggunajasa karantina danintegritas petugaskarantina.

Kebijakan dan rekomendasipengawasan danpenindakan karantinahewan/karantinatumbuhan/keamanan hayatiyang dapatdiimplementasikan.

B. Bidang Kerjasama PerkarantinaanKerjasama yang kondusifdalam mendukungefektifitas perumusankebijakan teknis,rencana dan programperkarantinaanpertanian.

Pemanfaatan dokumenkerjasama SPS dandokumen kerjasamaoperasional yang dihasilkandalam perumusan kebijakanserta pelaksanaanpengawasan dan pelayanantindakan karantina danpengawasan keamananhayati nabati.


C. Bidang Informasi PerkarantinaanSistem informasi yangoptimal dalammendukung kinerjamanajemen danoperasional karantina.

Peningkataan infrastruktursistem informasi instansiterkait, pengguna jasa danunit kerja lingkup BadanKarantina Pertanian melaluijaringan pusat datakarantina pertanian.

2.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGISPerubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesatakan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaanpertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungandengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian danpengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi,serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencanastrategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan dalam mendukung program Badan KarantinaPertanian.

a. Faktor InternalKekuatan:Beberapa kekuatan yang dimiliki Pusat Kepatuhan,Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukungprogram Badan Karantina Pertanian untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan

a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PusatKepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaandiberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasandan penindakan terhadap pelanggaran ataspersyaratan dan tindakan karantina serta pengawasankeamanan hayati;

b) Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan InformasiPerkarantinaan merupakan unit kerja eselon II BadanKarantina Pertanian yang mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidangpengawasan dan penindakan perkarantinaan;

c) Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan InformasiPerkarantinaan telah memiliki SDM yang kompetendalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakanterhadap pelanggaran peraturan perundang-undangandi bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan


pengawasan keamanan hayati, antara lain PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Intelijen Karantina;

d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional yangcukup untuk mendukung terlaksananya operasionalpengawasan dan penindakan terhadap pelanggaranperaturan perundang-undangan di bidang karantinahewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati;

e) Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan mendapatalokasi anggaran dari APBN yang tertuang dalam DIPABadan Karantina Pertanian;

f) Adanya kesadaran dan dukungan masyarakat dalampemenuhan persyaratan dan tindakan karantina sertapengawasan keamanan hayati.

g) Dukungan dari instansi terkait dalam pelaksanaanpengawasan dan penindakan, dalam hal ini POLRI,Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan

Kerjasama Internasional:

a) Badan Karantina Pertanian sebagai National EnquiryPoint dan Notification Body SPS-WTO;

b) Badan Karantina Pertanian sebagai koordinatorCustoms, Immigration, Quarantine, Security (CIQS)Task Force BIMP EAGA;

c) Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NationalPlant Protection Organization (NPPO) dan NationalAuthority dalam forum IPPC/CPM dan APPPC;

d) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanASEAN pada Working Group on SPS dalam ASEAN-China on SPS Cooperation;

e) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Indonesia-Australia ComprehensiveEconomic Partnership Agreement (IA-CEPA);

f) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Indonesia-Uni Eropa ComprehensiveEconomic Partnership Agreement (IE-CEPA);

g) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Indonesia-Korea Comprehensive EconomicPartnership Agreement (IK-CEPA);


h) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanASEAN Plus 3 (China, Jepang, Korea) ComprehensiveEconomic Partnership Agreement (ASEAN Plus 3);

i) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanASEAN-India;

j) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanASEAN Trade in a Good Agreement (ATIGA);

k) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan ASEAN-Australia-New Zealand Free TradeArea (AANZ FTA);

l) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia;

m) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Filipina;

n) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanKerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT);

o) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua New Guinea;

p) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Indonesia-Timor Leste;

q) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Joint Agriculture Working Group (JAWG)Indonesia-Thailand;

r) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia(Sosek Malindo);

s) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Working Group on Agriculture Food andFisheries (WGAFF) Indonesia-Belanda;

t) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Working Group on Agriculture (WGAIndonesia-New Zealand);

u) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Consultative Committee on Agriculture(CCA) Indonesia-Mexico;


v) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanPerundingan Consultative Committee on Agriculture(CCA) Indonesia-Brazil;

w) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaanKerjasama South-South Cooperation (KerjasamaNegara-negara Selatan-Selatan);

x) Badan Karantina Pertanian memiliki hubungankerjasama bilateral antara lain dengan negara AmerikaSerikat, Argentina, Australia, Belanda, Canada, Chile,China, Jepang, Korea Selatan, Namibia, New Zealand,Pakistan, Sudan, Thailand, Timor Leste, Ukraina;

y) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair dalamkerjasama Indonesia-Australia WGAFFC.

Kerjasama Nasional:

a) Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu dari 3(tiga) unsur CIQ yang berdasarkan ketentuaninternasional harus ada di pintu-pintu pemasukaninternasional (bandara dan pelabuhan internasional);

b) Badan Karantina Pertanian menjalin kerjasamadengan perguruan tinggi untuk meningkatkankompetensi petugas karantina pertanian antara lainIPB, UGM, Universitas Airlangga, Universitas Udayana,Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin;

c) Badan Karantina Pertanian menjalin kerjasamadengan Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Kepolisian(POLRI), Ditjen Bea dan Cukai – KementerianKeuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,BPOM RI, Kementerian Perdagangan, Asperindo dalamoperasional perkarantinaan pertanian;

d) Tersedianya APBN untuk melaksanakan fasilitasikerjasama perkarantinaan.

3) Bidang Informasi Perkarantinaan;

a) Kebijakan tersentralisasi dari kantor pusat sehinggameskipun rentang kendali sangat luas (menjangkau 52UPT) namun efektivitas kebijakan masih dapatdikendalikan;

b) Penanganan TI terfasilitasi dalam struktur organisasi;

c) Pengembangan sistem informasi merupakan salahsatu Kebijakan Prioritas Badan Karantina Pertanian;

d) Organisasi (Badan Karantina Pertanian) sudahterintegrasi antara karantina hewan dan karantinatumbuhan;


e) Sudah memiliki infrastruktur TI yang memadai;

f) Pengiriman data dari UPT ke Pusat sudah secaraelectronis dan Pusat telah memiliki sistem olah dataelektronik;

g) Terbangunnya Inhouse System Karantina Pertanianyang sudah terintegrasi, baik lingkup internal maupunlingkup eksternal (Kementerian Pertanian, NegaraMitra Dagang, NSW, dll).

Kelemahan:1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan

a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PusatKKIP masih kurangnya kewenangan untukmelaksanakan pengawasan dan penindakan terhadappelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantinaserta pengawasan keamanan hayati;

b) Tugas dan fungsi Pusat KKIP sebagai unit kerja eselonII Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkapdalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;

c) Masih belum optimalnya peran Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina dalampenyelenggaraan pengawasan dan penindakanterhadap pelanggaran peraturan perundang-undangandi bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dankeamanan hayati;

d) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPABadan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBNguna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat KKIP;

e) Masih kurangnya kesadaran dan dukunganmasyarakat dalam pemenuhan persyaratan danpelaksanaan tindakan karantina serta pengawasankeamanan hayati.

f) Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasandan penindakan yang belum optimal.


a) Masih rendahnya integritas dan komitmen untukmenindaklanjuti hasil pertemuan internasional;

b) Masih kurangnya peran serta instansi terkait untukmenotifikasikan draft peraturan perundangan terkaitSPS ke Sekretariat SPS-WTO;


c) Masih kurangnya kesadaran dan kemampuan internalBadan Karantina Pertanian dan instansi terkait dalammengkaji draft peraturan negara mitra dagang yangdinotifikasikan oleh Sekretariat SPS-WTO;

d) Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masihmemerlukan peningkatan mengikuti meningkatnyabeban kerja operasional;

e) Sarana dan prasarana operasional masih memerlukanpenambahan disesuaikan dengan beban kerja;

f) Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasidalam forum internasional;

g) Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakatdan instansi terkait tentang arti penting BadanKarantina Pertanian dalam mencegah masuk dantersebarnya HPHK dan OPTK serta pangan segar yangtidak aman konsumsi.

3) Bidang Informasi Perkarantinaan

a) Sebaran pegawai berdasarkan ketersediaan SDMberbasis TI masih kurang, di samping kesiapaninfrastruktur TI yang masih perlu ditingkatkan sesuaidengan kebutuhan organisasi;

b) Pembangunan sistem informasi masih belum meratadan belum terintegrasi secara baik mengingatkewenangan pengusulan penganggaran berada di UPT;

c) SOP bidang informasi yang tersusun belumterimplementasi secara optimal;

d) Keragaman tingkat komitmen, konsistensimelaksanakan kebijakan dan semangat keterpaduanberbagai pihak dalam pengembangan TI BadanKarantina Pertanian belum optimal;

e) Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data masihbelum optimal.

b. Faktor EksternalPeluang:1) Bidang Kepatuhan

a) Juklak/Juknis Penyidikan di bidang perkarantinaanhewan, tumbuhan dan keamanan hayatidipergunakan sebagai instrument teknis dalampengawasan dan penindakan terhadap pelanggaranperaturan perundang-undangan di bidang karantinahewan dan tumbuhan serta keamanan hayati;


b) Adanya fokus Pemerintah terhadap Badan KarantinaPertanian, melalui peningkatan kepatuhan dalamrangka peningkatan pelayanan publik yang bersih dantransparan;

c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan instansiterkait terhadap kewenangan karantina melaluitindakan pengawasan dan penindakan yang sinergisterhadap instansi Penegak Hukum;

d) Peningkatan kerjasama dengan instansi PenegakHukum dalam hal penyidikan.


a) Kebijakan hambatan perdagangan global yang telahbergeser dari penetapan tarif dan kuota menjadipersyaratan teknis (SPS dan TBT);

b) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas pertanianunggulan;

c) Kebijakan free trade area dalam perdagangan global;

d) Adanya kewajiban dalam SPS Agreement bagi negaramaju untuk memberikan technical assistance baginegara berkembang untuk dapat memenuhipersyaratan SPS yang ditetapkan;

e) Meningkatnya pemahaman instansi terkait danstakeholder mengenai arti penting karantina dalammencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK sertapangan segar yang tidak aman dikonsumsi danmemfasilitasi ekspor.


a) Sistem informasi Badan Karantina Pertanian sudahterintegrasi dalam sistem INSW;

b) Infrastruktur jaringan sudah menggunakan provideryang handal;

c) Akses layanan publik sudah berjalan dengan baik danpengguna jasa sudah dapat mengajukan permohonanpemeriksaan karantina impor secara online (PPKOnline);

d) Meningkatnya kebutuhan pertukaran data daninformasi perkarantinaan baik antar lembaga maupuninisiasi pertukaran antar negara;

e) Tuntutan pengguna jasa akan pelayanan primakarantina (transparan, akuntabel dan terukur).


Tantangan:1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan

a) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan,sehingga menimbulkan peluang terhadap terjadinyapelanggaran di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;

b) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alamhayati hewan dan tumbuhan akibat HPHK dan OPTK,karena tidak sesuai dengan aturan perkarantinaan;

c) Target implementasi penyelenggaraan tatakepemerintahan yang baik (Good Governance),terbitnya SPI, UU Administrasi Negara, UU PelayananPublik; dan tingkat kepatuhan masyarakat;

d) Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi danefisiensi);

e) Pemberantasan korupsi;

f) Fungsi otonomi daerah;

g) Kebijakan global 'Climate Change';

h) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas(Free Trade Agreement-FTA), antara lain Indonesia-China; Indonesia-Korea; Indonesia-Jepang yang telahberlangsung pada tahun 2010, sebagai tantangandalam pengawasan lalu lintas ekspor-impor;


a) Meningkatnya arus perdagangan global yang tidakmengenal batas negara;

b) Meningkatnya persyaratan SPS yang ditetapkannegara mitra;

c) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas(free trade agreement);

d) Kurangnya peran serta instansi terkait dalammenotifikasikan draft peraturan terkait SPS;

e) Meningkatnya kebutuhan ketertelusuran (traceability)terhadap komoditas pertanian yang diperdagangkan;

f) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadapketerjaminan keamanan pangan layak konsumsi;

g) Banyaknya pintu-pintu pemasukan dan pengeluaranyang belum bisa dijaga oleh petugas karantina.



a) Perkembangan TI yang demikian pesat harus disikapidengan ketersedian SDM yang cukup dan cakap gunapenerapannya di Badan Karantina Pertanian;

b) Wilker pada remote area perlu dioptimalkaninfrastruktur TI;

c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup BadanKarantina Pertanian dikelola oleh Pusat Data danInformasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya(maintenance) belum optimal;

d) Kerjasama TI dengan instansi lain perlu dipayungidasar hukum.

c. Program dan KegiatanProgram dan kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan, yaitu peningkatan kepatuhan,kerjasama, dan pengembangan sistem informasiperkarantinaan dengan penjabaran kegiatan masing-masingbidang sebagai berikut:

1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan

a) Penyusunan Pedoman Penanganan Tempat KejadianPerkara (TKP) Tindak Pidana (TP) Karantina Hewan,Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati (digandi menjadi Penyusunan PedomanPenyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup BadanKarantina Pertanian);

b) Penyusunan Pedoman Pemantauan dan EvaluasiPenegakan Hukum Karantina Pertanian;

c) Penyusunan Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan;

d) Rapat Koordinasi Kewasdakan Wilayah Barat;

e) Rapat Koordinasi Kewasdakan Wilayah Tengah;

f) Rapat Koordinasi Penegakan Hukum dengan InstansiTerkait;

g) Bimbingan Teknis Pemantauan dan EvaluasiPenyidikan Pelanggaran Pidana Undang-undangNomor 16 Tahun 1992;

h) Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi TindakanPreemptif;

i) Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evalusi TindakanPreventif;


j) Evaluasi Teknis Regional dan Nasional;

k) Kajian SOP Pusat KKIP (diganti menjadi PenyusunanPedoman Kerja Nota Kesepahaman antara BadanKaratina Pertanian dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia tentang Kerjasama di Bidang KarantinaHewan, Karantina Tumbuhan dan PengawasanKeamanan Hayati);

l) Penyusunan LAKIP Pusat KKIP (direvisi menjadiPenyusunan SOP Kepatuhan Internal);

m) Penyusunan Laporan Tahunan TA 2013 Pusat KKIP(direvisi menjadi Penyusunan SOP KepatuhanInternal);

n) Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Pusat KKIPTahun 2014;

o) Administrasi Pusat KKIP;

p) Pembinaan Kebijakan Pusat KKIP;

q) Koordinasi Pusat KKIP;

r) Sekretariat Komisi Ahli (direvisi menjadi RapatPenanganan Kasus di Bidang Wasdak);

s) Pengelolaan Administrasi PPNS.


a) Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral;

b) Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Bilateral;

c) DELRI dalam Pertemuan Internasional;

d) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil PertemuanInternasional;

e) Seminar Hasil Pertemuan Internasional;

f) Pertemuan WGAFFC ke-18 (tidak jadi dilaksanakanpada tahun 2013)

g) ASEAN-China Conference on Food Safety;

h) Koordinasi dan Kerjasama Akselerasi EksporKomoditas Pertanian;

i) Koordinasi dengan Instansi Terkait;

j) Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan;

k) Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri;

l) Pengurusan Dokumen Perjalanan Luar Negeri;

m) Komisi SPS;


n) Penyusunan Notifikasi Indonesia;

o) Penyusunan Tanggapan Notifikasi;

p) Penerbitan SPS Newsletter;

q) Kompilasi Peraturan Perkarantinaan IndonesiaTerbaru;

r) Kompilasi Peraturan Importasi Negara Mitra Dagang(diganti dengan Kompilasi Peraturan InternationalStandards for Phytosanitary Measures (ISPM));

s) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan;

t) Sosialisasi SPS dan Kebijakan Importasi Negara MitraDagang.


a) Update Inhouse System Badan Karantina Pertanian;

b) Pembuatan aplikasi quarantine transaction simulation;

c) Update Aplikasi Operasional Laboratorium;

d) Pembuatan aplikasi manajemen kewasdakan;

e) Update aplikasi fungsional;

f) Update Aplikasi INSW;

g) Update software pengaman jaringan;

h) Pemeliharaan Pusat Data;

i) Bimtek Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatanTI;

j) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI;

k) Apresiasi Pembahruan Aplikasi Barantan;

l) Penyusunan Manual Aplikasi;

m) Pengumpulan, penyiapan dan penyajian dataoperasional;

n) Workshop Perencanaan Informasi Teknologi;

o) Workshop Sistem dan Prosedur Pelayanan TI;

p) Penyusunan Sistem dan Prosedur IT;

q) Penyusunan Pedoman User Manajemen;

r) Launching Single Sign On (SSO) Barantan danLayanan;

i. Terintegrasi serta Seminar Nasional Kesiapan EntitasINSW menuju Penerapan ASEAN Single Window.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasamadan Informasi Perkarantinaan 2013 dilakukan dengan caramembandingkan antara target dengan capaian kinerja di masing-masing bidang. Rincian tingkat capaian kinerja diuraikan dalamLampiran 3.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap bidang ditentukan denganmembandingkan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan,dengan kisaran sebagai berikut:

A. Sangat Baik : 96 - 100 %B. Baik : 76 - 95 %C. Cukup : 61 - 75 %D. Kurang Baik : ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran-sasaran yangtelah ditetapkan sebagai berikut:

1) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapatmendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina danintegritas petugas karantina dengan capaian sebesar 2 (dua)dokumen kebijakan pengawasan dan penindakan karantinahewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapatdiimplementasikan;

2) Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusankebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertaniandengan capaian sebesar 100% pemanfaatan dokumen kerjasamaSPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalamperumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan danpelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati;

3) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerjamanajemen dan operasional karantina dengan capaian sebesar 5%peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasiinstansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup BadanKarantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantinapertanian.

3.1. HASIL PENGUKURAN KINERJAHasil Pengukuran Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan tahun 2013, dengan indikator sasaransebagai berikut:

3.1.1. Ukuran Sasaran 1Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapatmendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasakarantina dan integritas petugas karantina.


Indikator Kinerja:Kebijakan pengawasan dan penindakan karantinahewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapatdiimplementasikan.

Hasil:Pada tahun 2013, Bidang Kepatuhan Perkarantinaan telahmenghasilkan 2 (dua) kebijakan pengawasan danpenindakan, yaitu:

1) Dokumen Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian Nomor: 3614/Kpts/HK.020/l/12/2013tentang Pedoman Penyelenggaraan AdministrasiIntelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian;

2) Dokumen Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian, Nomor: 3615/Kpts/HK.060/l/12/2013tentang Pedoman Pemantauan dan EvaluasiPengawasan dan Penindakan;

3) Dokumen Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian Nomor: 3611/Kpts/HK.020/l/12/2013tentang Pedoman Registrasi Pengguna Jasa danPengurus Barang di Bidang Karantina Hewan,Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati.

Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen lain terkaitkebijakan terhadap pelaksanaan tugas di BidangKepatuhan Perkarantinaan, yaitu:

1) Dokumen Pedoman Kerja antara Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian dengan KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor:6516/HK.020/l/V/2013 Nomor: B/16/V/2013 tentangKerja Sama di Bidang Karantina Hewan, KarantinaTumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;

2) Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan;

3) Dokumen draft Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian tentang Tata Cara Pengelolaan PengaduanMasyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan,Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati.

Dalam perjalanannya, Pusat KKIP juga menghasilkanbeberapa dokumen hasil kegiatan (output) terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang KepatuhanPerkarantinaan, yaitu:


1) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi ke BBKP Belawanterhadap Pemasukan Bawang Merah dari Thailand MilikCV. Sumber Alam Rezeki Pasca Pencabutan PengakuanImportir Produsen (IP) Produk Hortikultura di BBKPBelawan;

2) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi KeBKP Kelas I Pekanbaru atas Laporan Dugaan Suap(korupsi) Kepala Badan Karantina Pertanian dengan PT.Brilian Cipta Mandiri atas terbitnya Sertifikat ID-090yang diduga penerbitannya cacat hukum;

3) Dokumen laporan hasil verifikasi ke SKP Kelas ITanjung Balai Asahan terhadap atas dugaan adanyapenyimpangan/ pelanggaran terhadap standaroperasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturanperundang-undangan karantina serta dianggap telahmelampaui batas kewenangan dalam melaksanakantugas dan fungsi karantina yang dilakukan oleh Sdr.Rikardo Gultom, SP (POPT/Koordinator JabatanFungsional POPT SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan);

4) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BNN PropinsiSumatera Utara atas hasil pemeriksaan urine pegawaiBBKP Belawan;

5) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas IICilegon atas hasil audit investigasi Inspektorat JenderalKementan terhadap pemasukan daging babi dan ternakhewan babi dari Sumatera melalui PenyeberanganMerak;

6) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I BandarLampung atas hasil audit investigasi dari InspektoratJenderal Kementan terhadap pemasukan daging dariKota Tangerang melalui Pelabuhan PenyeberanganBakauheni;

7) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas IDenpasar terhadap adanya penyelundupan burungKakak Tua Raja, Burung Nuri dan BurungCenderawasih ke Ukraina dan Tertangkap diAmsterdam (Belanda) dengan Pelaku Jesco Jan GeraldGerescher (warga negara Jerman);

8) Dokumen laporan hasil verifikasi atas pemasukanbawang Bombay melalui Pelabuhan Kuala Tungkal,Jambi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9) Dokumen laporan hasil verifikasi pengeluaran bawangmerah dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Tanjung


Priok yang masih menggunakan segel merah (dalamproses pelaksanaan tindakan karantina) di PelabuhanBelawan oleh Petugas Karantina BBKP Belawan;

10) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP TanjungPriok terhadap lalu-lintas media pembawa HPHKberupa Duck Down (Bulu Bebek);

11) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP TanjungPriok terhadap dugaan pelanggaran atas pemasukansayur dan buah segar berupa wortel, anggur dan pearmelalui Pelabuhan Tanjung Priok;

12) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Belawan ataspengaduan dari AEKI dan GAPKINDO terkaitpelaksanaan tindakan karantina terhadap komoditasekspor kopi dan karet di Instalasi Karantina Tumbuhanmilik PT. Samudra Lautan Luas;

13) Dokumen laporan hasil verifikasi dan monitoring keBBKP Surabaya terkait adanya indikasi pemasukandaging secara illegal di Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya.

3.1.2. Ukuran Sasaran 2Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitasperumusan kebijakan teknis, rencana dan programperkarantinaan pertanian.

Indikator KinerjaPemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumenkerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusankebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanantindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati.

Hasil:Pada tahun 2013, Bidang Kerjasama Perkarantinaan telahmenghasilkan dokumen-dokumen kerjasama SPS dankerjasama perkarantinaan, antara lain:

1) Protocol of Inspection and Quarantine Requirements forthe Export of Salacca Fruit from Indonesia to Chinabetween the Ministry of Agriculture of the Republic ofIndonesia and the General Administration of QualitySupervision, Inspection and Quarantine of the People’sRepublic of China;

2) Mutual Recognition Agreement between the IndonesianAgricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture,Republic of Indonesia dan the Department of Plant


Protection, Ministry of National Food Security andResearch, Government of the Republic of Pakistan on theApplication of Plant Quarantine and PhytosanitaryMeasures (ditandatangani 30 Agustus 2013);

3) Agricultural Quarantine Service Improvement PartnershipArrangement;

4) Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller betweenthe Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesiaand the Ministry for Primary Industries of the Governmentof New Zealand (ditandatangani 13 November 2013 diWellington);

5) Official Assurance Programme (OAP) for the Export ofFresh Mangoesteen Fruit (Garcinia mangostana L.) fromIndonesia to New Zealand between the Ministry ofAgriculture Indonesia and the Ministry of PrimaryIndustries New Zealand (ditandatangani 13 November2013 di Wellington).

Dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil diskusibilateral yang intensif dengan negara-negara mitra denganmelibatkan berbagai pihak di lingkup maupun luar BadanKarantina Pertanian. Hasil kesepakatan tersebut jugadisampaikan ke unit-unit kerja terkait lingkup BadanKarantina Pertanian untuk dimanfaatkan sebagai bahanperumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan danpelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamananhayati.

Salah satu contoh pemanfaatan dokumen yang dihasilkanadalah Protocol of Inspection and Quarantine Requirementsfor the Export of Salacca Fruit from Indonesia to Chinabetween the Ministry of Agriculture of the Republic ofIndonesia and the General Administration of QualitySupervision, Inspection and Quarantine of the People’sRepublic of China. Dokumen tersebut ditandatangani padatanggal 22 Mei 2013 di Jakarta untuk menggantikanprotokol sebelumnya yang ditandatangani 4 September2008 dan telah habis masa berlakunya.

Protokol tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RIdan Menteri General Administration of Quality, Supervision,Inspection and Quarantine of the People’s Republic of Chinadan bertujuan agar ekspor buah salak dari Indonesia keChina memenuhi persyaratan karantina tumbuhan diChina serta bebas dari organsime pengganggu tumbuhanyang dicegah masuk ke China.


Dalam protokol tersebut telah dibuat ketentuan-ketentuanteknis yang dipersyaratkan China bagi pemasukan buahsalak dari Indonesia, antara lain persyaratan registrasikebun dan rumah pengemasan, pelaksanaan GAP, SOPdan IPM, supervisi dan pengaturan terhadap penerapanbahan kimia pertanian, pelaksanaan pengemasan,penyimpanan dan pengiriman, sortasi dan pengolaanuntuk memastikan tidak adanya organisme pengganggutumbuhan, persyaratan informasi wajib yang harus terterapada kemasan, dan persyaratan jumlah sampel untukpemeriksaan sebelum ekspor. Ketentuan-ketentuan yangdisepakati dalam protokol tersebut menjadi bahanmasukan bagi Pusat Karantina Tumbuhan dan KeamananHayati Nabati, UPT terkait, dan pihak terkait lainnyasebagai pedoman dalam menyusun kebijakan eksporkomoditas pertanian.

Badan Karantina Pertanian juga telah menghasilkankesepakatan dengan pihak negara New Zealand berupaAgricultural Quarantine Service Improvement PartnershipArrangement yang ditandatangani oleh Kepala BadanKarantina Pertanian atas nama Kementerian Pertanian RIdan Mrs. Cecile Hilyer, Acting Deputy Secretary atas namaKementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealandpada tanggal 13 November 2013 Wellington.

Kesepakatan tersebut berisi program penguatan karantinapertanian, baik hewan maupun tumbuhan, yang diberikanPemerintah New Zealand kepada Pemerintah Indonesiauntuk meningkatkan kompetensi petugas karantinapertanian dalam bidang, yaitu pengelolaan karantinaberdasarkan risiko, pengujian keamanan pangan, dandiagnostik sanitari dan fitosanitari. Program tersebutditujukan bagi petugas karantina hewan dan petugaskarantina tumbuhan khususnya yang berada di 6 (enam)unit pelayanan teknis utama, seperti Balai Besar KarantinaPertanian Tanjung Priok, Balai Besar Karantina PertanianSurabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, BalaiBesar Karantina Pertanian Belawan, Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno-Hatta dan Balai Besar Uji StandarKarantina Pertanian.

Selain Agricultural Quarantine Service ImprovementPartnership Arrangement, Pemerintah Indonesia danPemerintah New Zealand juga menyepakati Arrangement forExporting Palm Kernel Expeller between the Ministry ofAgriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry forPrimary Industries of the Government of New Zealand yangditandatangani pada tanggal 13 November 2013 di


Wellington. Kesepakatan tersebut bertujuan memfasilitasiekspor Palm Kernel Expeller (PKE) dari Indonesia ke NewZealand. Isi kesepakatan meliputi ketentuan teknis yangharus dipenuhi Indonesia dalam mengekspor PKE ke NewZealand, antara lain cara penanganan PKE sebelum eksporyang dicantumkan dalam sertifikat kesehatan tumbuhan,fasilitas ekspor PKE yang terregistrasi, dan pelaksanaanpemeriksaan PKE yang akan dilakukan oleh petugaskarantina setibanya di New Zealand.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan New Zealand jugamenghasilkan dokumen untuk memfasilitasi ekspormanggis, yaitu Official Assurance Programme (OAP) for theExport of Fresh Mangoesteen Fruit (Garcinia mangostana L.)from Indonesia to New Zealand between the Ministry ofAgriculture Indonesia and the Ministry of Primary IndustriesNew Zealand. Dokumen yang ditandatangani pada tanggal13 November 2013 di Wellington tersebut berisi ketentuanteknis pemasukan manggis dari Indonesia ke New Zealand,antara lain produksi dan pengemasan buah untuk ekspor,kegiatan pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan,pemeriksaan dan sertifikasi fitosanitari, pemeriksaan padasaat kedatangan di New Zealand, pemantauan jalan masukorganisme pengganggu tumbuhan, dan audit.

Capaian dokumen ini menunjukkan bahwa dokumen yangdihasilkan di Bidang Kerjasama telah bermanfaat bagipihak terkait sehingga pemanfaatan dokumen kerjasamaini mencapai 100%.

3.1.3.Ukuran Sasaran 3Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerjamanajemen dan operasional karantina.

Indikator KinerjaPeningkatan infrastruktur sistem informasi dan aksesinformasi instansi terkait, pengguna jasa, dan unit kerjalingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusatdata karantina pertanian.

Hasil:Selama TA 2013 telah dibuat dan dikembangkan beberapaaplikasi yang dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatanoperasional, baik untuk petugas karantina di UPT maupunpetugas di Kantor Pusat. Aplikasi-aplikasi tersebut antaralain:


Aplikasi FungsiPembuatan

1.

Pembuatan AplikasiKewasdakan

a. Pelaporan Kewasdakan Memfasilitasi pelaporanbulanan kewasdakan diUPT

b. Aplikasi berbasisandroid

Memfasilitasi laporansecara langsung (on thespot) untuk kebutuhanpatrol dan intelejenkarantina

2.

Pembuatan aplikasilayanan perijinanterintegrasi

Memfasilitasi pertukarandata elektronik antaraKementan dengan PortalINSW dan K/L Penerbitperijinan

3.

Pembuatan 2 aplikasifungsional

Memfasilitasi prosespengajuan dan penilaianDupak bagi petugasfungsional

Penyempurnaan

4.

Penyempurnaan 2aplikasi in house systemBarantan

Pengembangan aplikasidengan penataan yanglebih baik sertamemfasilitasi kebutuhan-kebutuhan UPT dalamkegiatan operasional KTdan KH

5.

Penyempurnaan 2 webmonitoring kegiatanoperasional

Penyempurnaan fasilitasiweb monitoring untukkegiatan operasional diseluruh UPT lingkupBarantan


Kegiatan Bidang lainnya:

No. Kegiatan Output1. Apresiasi IT pada UPT Empat kali

Tersosialisasikannyasubstansi IT kepada UPT

2. Launching SSO danLayanan PerijinanTerintegrasi

Terselenggaranyalaunching kegiatan SSOdan Layanan PerijinanTerintegrasi

3. Penyusunan Manualaplikasi

Tesusunnya 5 ManualAplikasi Barantan

4. Penyusunan PedomanUser Manajemen

Tersusunnya manual usermanajemen

5. Pengumpulan, penyiapanhasil data operasional

Data operasional perbulan

6. Penyusunan Sisdur IT Tersusunnya sisdur IT

7. Bimbingan TeknisPemanfaatan IT

Dilakukan di 13 UPT baikuntuk keperluan regionalmaupun untuk UPT yangbersangkutan

Sedangkan peningkatan dari jumlah akses atas layananpublik yang disediakan oleh Badan Karantina Pertaniandapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Penggunaan Akses Layanan E-Gov Badan KarantinaPertanian:

No. Layanan 2011 2012 20131. PPK on line 23.570 121.772 149.351

2. E-Lab PSAT 21.926 32.936 20.189

3. E-Sipmen 267 495 342

4. Prior Notice Belumpenerapan

38.760 49.475

5. FumigationCertificate

Belumpenerapan

1750 6.600

JumlahPenggunaan

45.763 195.713 225.957


3.2. ANALISIS KINERJAApabila kita melihat sasaran-sasaran dan capaiannya yang adapada sub bab 3.1. yaitu:

1) Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina danintegritas petugas karantina;

2) Meningkatnya kerjasama perkarantinaan dan pengawasankeamanan hayati;

3) Meningkatnya pengelolaan sistem informasi perkarantinaandan pengawasan keamanan hayati.

Maka capaian-capaian sasaran tersebut telah mengarah pada:

1) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sisteminformasi baik internal maupun eksternal dalam mendukungBadan Karantina Pertanian untuk melindungi kelestariansumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari seranganhama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organismepengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasankeamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamananpangan segar;

2) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sisteminformasi baik internal maupun eksternal dalam mendukungBadan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangandalam rangka mempertahankan dan meningkatkan aksespasar komoditas pertanian;

3) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sisteminformasi baik internal maupun eksternal untuk mendukungBadan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dankualitas layanan publik.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebagaiberikut:

1) Dalam melakukan kajian teknis untuk output berupakebijakan dan pedoman/manual senantiasa mencari danmengumpulkan referensi yang berstandar internasional danup to date. Kemudian dilakukan penyusunan danpembahasan yang melibatkan para pakar dari instansi yangterkait. Alur muara dari sasaran tersedianya kebijakan teknisyang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebardan keluarnya HPHK, OPTK dan pengawasan keamananhayati.

2) Hasil dari beberapa rumusan kebijakan/sistem aplikasi yangtelah terbit disosialisasikan secara intensif baik di lingkupinternal Badan Karantina Pertanian serta instansi terkait,pengguna jasa karantina pertanian maupun masyarakatsecara umum.


3) Pada tahun 2013, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan telah melakukan penyusunan rumusankebijakan dan pembuatan/pengembangan/update aplikasisebagai berikut:

a) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina PertanianNomor: 3614/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang PedomanPenyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup BadanKarantina Pertanian;

b) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian,Nomor: 3615/Kpts/HK.060/l/12/2013 tentang PedomanPemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan;

c) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina PertanianNomor: 3611/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang PedomanRegistrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang diBidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan danPengawasan Keamanan Hayati;

d) Dokumen Pedoman Kerja Antara Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian Dengan KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor:6516/HK.020/l/V/2013 dan Nomor: B/16/V/2013tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan,Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati;

e) Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan;

f) Dokumen draft Keputusan Kepala Badan KarantinaPertanian tentang Tata Cara Pengelolaan PengaduanMasyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan,Karantina Tumbuhan dan Pengawasan KeamananHayati;

g) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi ke BBKP Belawanterhadap Pemasukan Bawang Merah dari Thailand MilikCV. Sumber Alam Rezeki Pasca Pencabutan PengakuanImportir Produsen (IP) Produk Hortikultura di BBKPBelawan;

h) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Ke BKPKelas I Pekanbaru atas Laporan Dugaan Suap (korupsi)Kepala Badan Karantina Pertanian dengan PT. BrilianCipta Mandiri atas terbitnya Sertifikat ID-090 yangdiduga penerbitannya cacat hukum;

i) Dokumen laporan hasil verifikasi ke SKP Kelas I TanjungBalai Asahan terhadap atas dugaan adanyapenyimpangan/ pelanggaran terhadap standaroperasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan


perundang-undangan karantina serta dianggap telahmelampaui batas kewenangan dalam melaksanakantugas dan fungsi karantina yang dilakukan oleh Sdr.Rikardo Gultom, SP (POPT/Koordinator JabatanFungsional POPT SKP Kelas I TBA);

j) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BNN PropinsiSumatera Utara atas hasil pemeriksaan urine pegawaiBBKP Belawan;

k) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Cilegonatas hasil audit investigasi Inspektorat JenderalKementan terhadap pemasukan daging babi dan ternakhewan babi dari Sumatera melalui PenyeberanganMerak;

l) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I BandarLampung atas hasil audit investigasi dari InspektoratJenderal Kementan terhadap pemasukan daging dariKota Tangerang melalui Pelabuhan PenyeberanganBakauheni;

m) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas IDenpasar terhadap adanya penyelundupan burungKakak Tua Raja, Burung Nuri dan Burung Cenderawasihke Ukraina dan Tertangkap di Amsterdam (Belanda)dengan Pelaku Jesco Jan Gerald Gerescher (warganegara Jerman);

n) Dokumen laporan hasil verifikasi atas pemasukanbawang Bombay melalui Pelabuhan Kuala Tungkal,Jambi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o) Dokumen laporan hasil verifikasi pengeluaran bawangmerah dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan TanjungPriok yang masih menggunakan segel merah (dalamproses pelaksanaan tindakan karantina) di PelabuhanBelawan oleh Petugas Karantina BBKP Belawan;

p) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priokterhadap lalu-lintas media pembawa HPHK berupa DuckDown (Bulu Bebek);

q) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priokterhadap dugaan pelanggaran atas pemasukan sayurdan buah segar berupa wortel, anggur dan pear melaluiPelabuhan Tanjung Priok;

r) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Belawan ataspengaduan dari AEKI dan GAPKINDO terkaitpelaksanaan tindakan karantina terhadap komoditas


ekspor kopi dan karet di Instalasi Karantina Tumbuhanmilik PT. Samudra Lautan Luas;

s) Dokumen laporan hasil verifikasi dan monitoring keBBKP Surabaya terkait adanya indikasi pemasukandaging secara ilegal di Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya;

t) Dokumen Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral;

u) Dokumen Posisi Pertemuan Kerjasama Bilateral;

v) Laporan Kehadiran DELRI dalam PertemuanInternasional;

w) Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut HasilPertemuan Internasional;

x) Laporan Seminar Hasil Pertemuan Internasional;

y) Laporan Hasil Pelaksanaan ASEAN-China Conference onFood Safety;

z) Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama AkselerasiEkspor Komoditas Pertanian;

aa) Laporan Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait;

bb) Laporan Hasil Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan;

cc) Laporan Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri;

dd) Dokumen Perjalanan Luar Negeri;

ee) Laporan Penyelenggaraan Komisi SPS;

ff) Dokumen Notifikasi Indonesia;

gg) Dokumen Tanggapan Notifikasi;

hh) Dokumen SPS Newsletter;

ii) Dokumen Kompilasi Peraturan Perkarantinaan IndonesiaTerbaru;

jj) Dokumen Kompilasi Peraturan International Standardsfor Phytosanitary Measures (ISPM);

kk) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KerjasamaPerkarantinaan;

ll) Laporan Hasil Penyelengagraan Sosialisasi SPS danKebijakan Importasi Negara Mitra Dagang;

mm) Update Inhouse System Badan Karantina Pertanian;

nn) Pembuatan aplikasi quarantine transaction simulation;

oo) Update Aplikasi Operasional Laboratorium;

pp) Pembuatan aplikasi manajemen kewasdakan;


qq) Update aplikasi Fungsional;

rr) Update Aplikasi INSW;

ss) Update software pengaman jaringan;

tt) Pemeliharaan Pusat Data;

uu) Bimtek Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan TI;

vv) Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI;

ww) Apresiasi Pembaharuan Aplikasi Barnatan;

xx) Penyusunan Manual Aplikasi;

yy) Pengumpulan, penyiapan dan penyajian dataoperasional;

zz) Workshop Perencanaan Informasi Teknologi;

aaa) Workshop Sistem dan Prosedur Pelayanan TI;

bbb) Penyusunan Sistem dan Prosedur IT;

ccc) Penyusunan Pedoman User Manajemen;

ddd) Launching Single Sign On (SSO) Barantan dan Layanan;

eee) Terintegrasi serta Seminar Nasional Kesiapan EntitasINSW menuju Penerapan ASEAN Single Window.

Dari sekian banyak rumusan kebijakan dan sistem aplikasiyang telah dipersiapkan, beberapa sudah dapatdiimplementasikan di Unit Pelaksana Teknis KarantinaPertanian. Adapun rumusan kebijakan/sistem aplikasi yanglain belum berimplentasi karena perlu kesiapan UnitPelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, baik SDM,sarana dan prasarana dalam melaksanakan rumusankebijakan atau system aplikasi yang sudah disusun.

4) Pelaksanaan kegiatan program di Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinan tidak terlepas darikegiatan-kegiatan public awareness antara lain melalui:kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik,seminar/workshop, simulasi kegiatan, jumpa pers danpertemuan-pertemuan baik internal, instansi terkait, maupunmasyarakat/stakeholder. Hal tersebut berpengaruh terhadapkesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian,melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan.

5) Untuk mewujudkan kerjasama yang kondusif danpeningkatan keterlibatan Badan Karantina Pertanian dalammendukung efektifitas perumusan kebijakan teknisperkarantinaan dan keamanan hayati, Badan KarantinaPertanian melalui Bidang Kerjasama Perkarantinaan


senantiasa menjalin hubungan dengan instasi/intitusi terkaitbaik di tingkat nasional maupun internasional sehinggatercapai suatu komitmen kerjasama. Strategi untukpencapaian sasaran telah dilakukan kegiatan antara lain: a)fasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dalamrangka kerjasama nasional, bilateral, regional danmultilateral, fasilitasi kehadiran pada agenda-agendapertemuan internasional; b) koordinasi kerjasama CIQS danantar instansi; c) pembuatan kesepakatan kerjasama denganinstansi terkait untuk mengakomodir kepentingan kerjasamaoperasional bersama; d) mengidentifikasi serta menilaipeluang tawaran-tawaran kerjasama akan diberikan kepadaBadan Karantina Pertanian; dan e) monitoring dan evaluasiefektifitas pelaksanaan kerjasama perkarantinaan baik secarateknis di pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis.

6) Untuk mendukung mewujudkan adanya SDM yangberkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai dilingkupBadan Karantina Pertanian, Pusat Kepatuhan Kerjasama danInformasi Perkarantinan senantiasa melakukan beberapastrategi: a) melakukan kegiatan pelatihan/simulasi di bidangpengawasan dan penindakan kepada PPNS karantinapertanian; b) melakukan Pelatihan system informasi berbagaiaplikasi kepada operator aplikasi di Unit Pelaksana TeknisKarantina Pertanian; c) melakukan analisis jabatan sehinggadapat diketahui keperluan jumlah SDM dimasing-masingbidang di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan; dan d) secara aktif mengirimkan SDMkarantina untuk berpartisipasi pada training diluar negeri.

7) Untuk mewujudkan kelembagaan dan perundang-undanganyang mendukung strategi, maka telah dilakukan strategikegiatan-kegiatan: a) melakukan tata hubungan kerja antarakantor pusat dengan UPT maupun antar UPT khususnya dibidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan;b) melakukan penyusunan kelengkapan SOP dan rinciantugas staf sehingga dicapai budaya kerja yang baik danefektif/efisien; dan c) melakukan inventarisasi dan evaluasiperaturan perundangan perkarantinaan.

8) Untuk mewujudkan adanya sarana operasional sertateknologi dan sistem informasi yang optimal dalammendukung kinerja manajemen dan operasional karantinatelah dilakukan strategi antara lain: a) standariasiinfrastruktur (sarana dan prasarana) Teknologi Informasisebagai pendukung terhadap efektifitas dan efisiensipelaksanaan kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan; b) pemenuhan Sistem Informasimelalui berbagai aplikasi sesuai dengan perkembangan


teknologi dan kebutuhan; dan c) penyempurnaan berbagaiaplikasi sistem data perkarantinaan dalam rangkamendukung program Badan Karantina Pertanian menjadiorganisasi yang memiliki system data dan informasi yangcepat dan akuntabel.

9) Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengendalianintern telah dilakukan beberapa strategi: a) ikut berpartisipasimelakukan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diseluruh satker Badan Karantina Pertanian oleh setiap SatuanPelaksana SPI dan telah menghadiri koordinasi SPI olehinisiasi dari Inspetorat Jenderal Kementerian Pertanian; b)melakukan verifikasi dan proses lanjutan terhadap laporan-laporan/pengaduan baik dari internal maupun darimasyarakat; dan c) melakukan penyusunan laporan kinerjayang berkualitas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasiprogram.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGANPusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi PerkarantinaanTahun 2012 pada awal perjanjian kontrak kinerja mendapatkantotal alokasi anggaran sebesar Rp. 10.097.185.000,- (sepuluhmilyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh limaribu rupiah), kemudian mengalami perubahan dikarenakanadanya revisi menjadi sebesar Rp. 10.314.335.000,- (sepuluhmilyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima riburupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran PusatKepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebesar Rp9.644.881.322,- (sembilan milyar enam ratus empat puluhempat ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus duapuluh dua rupiah) sehingga persentase realisasi total tersebutsebesar 93,51 % dengan perincian sebagai berikut:

Jenis BelanjaAnggaran (Rp) Realisasi

Sisa (Rp)Awal Akhir (Rp) (%)

Kebijakan teknis pengawasan danpenindakan yang dapat mendukungmeningkatnya kepatuhan penggunajasa karantina dan integritas petugaskarantina

3.527.725.000 3.428.875.000 3.362.331.509 98,06 66.543.491

Kerjasama yang kondusif dalammendukung efektifitas perumusankebijakan teknis, rencana dan programperkarantinaan pertanian

3.783.710.000 4.099.710.000 3.513.927.000 88 585.783.000

Sistem informasi yang optimal dalammendukung kinerja manajemen danoperasional karantina

2.785.750.000 2.785.750.000 2.325.684.500 83,49 460.065.500

TOTAL 10.097.185.000 10.314.335.000 9.644.881.322 93,51 669.453.678(6,49)


3.4. HAMBATAN DAN KENDALADalam pelaksanaan kinerja pembangunan perkarantinaanmelalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan tahun 2013, masih ditemui beberapa hambatanmaupun berbagai bentuk permasalahan, di antaranya sebagaiberikut:

3.4.1. Kegiatan peningkatan kepatuhan perkarantinaan danpengawasan keamanan hayati:a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat

Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaanmasih kurang kewenangan untuk melaksanakanpengawasan dan penindakan terhadap pelanggaranatas persyaratan dan tindakan karantina sertapengawasan keamanan hayati;

b) Tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan sebagai unit kerja eselon IIBadan Karantina Pertanian masih kurang lengkapdalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;

c) Masih belum optimalnya peran Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina belummencapai kondisi yang optimal yang kompeten dalampenyelenggaraan pengawasan dan penindakanterhadap pelanggaran peraturan perundang-undangandi bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dankeamanan hayati;

d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional untukmendukung terlaksananya operasional pengawasandan penindakan terhadap pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang perkarantinaanhewan, tumbuhan dan keamanan hayati;

e) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPABadan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBNguna melaksanakan tugas dan fungsi PusatKepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan;

f) Masih kurangnya kesadaran dan dukunganmasyarakat dalam pemenuhan persyaratan danpelaksanaan tindakan karantina serta pengawasankeamanan hayati.

3.4.2. Kegiatan peningkatan kerjasama perkarantinaan danpengawasan keamanan hayati:a) Masih rendahnya integrasi dan komitmen untuk

menindaklanjuti hasil pertemuan internasional;


b) Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masihmemerlukan peningkatan mengikuti meningkatnyabeban kerja operasional;

c) Sarana dan prasarana operasional masih memerlukanpenambahan disesuaikan dengan beban kerja;

d) Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasidalam forum internasional;

e) Masih lemahnya posisi runding Indonesia dalamberbagai sidang internasional khususnya yang terkaitSPS sehingga permasalahan yang ada tidakterselesaikan secara optimal;

f) Masih kurangnya atensi dan implementasi SPS dalampelaksanaan operasional serta praktek perdagangan.

3.4.3. Kegiatan peningkatan sistem informasi perkarantinaandan pengawasan keamanan hayati:a) Perkembangan TI yang demikian pesat harus disikapi

dengan ketersedian SDM yang cukup dan cakap gunapenerapannya di Badan Karantina Pertanian;

b) Wilker pada remote area perlu dioptimalkaninfrastruktur TI;

c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup BadanKarantina Pertanian dikelola oleh Pusat Data danInformasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya(maintenance) belum optimal;

d) Kerjasama TI dengan instansi lain perlu dipayungidasar hukum.


BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan 2013 ini memberikan gambaran tentangberbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidangkepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan serta pengawasankeamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi danakuntabilitas Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangkamendukung program Badan Karantina Pertanian untuk pembangunanpertanian.

Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitassebagaimana yang diharapkan belum dapat disajikan secara sempurnanamun setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapatmemperoleh gambaran tentang hasil kinerja Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Aspek perkarantinaan pada hakekatnya adalah salah satu dari tujuanperlindungan negara terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati,oleh karena itu program-program strategis Pusat Kepatuhan,Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung programBadan Karantina Pertanian tidak akan mampu menghasilkan kinerjayang maksimal tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat di dalampenyelenggaraan perkarantinaan.

Kiranya LAKIP Tahun 2013 ini dapat memenuhi akuntabilitas dansekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan gunapeningkatan kinerja bagi organisasi Badan Karantina Pertanian padamasa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran IStruktur Organisasi Pusat KKIP 2013

Lampiran 2Penetapan Kinerja

Lampiran 3Rincian Capaian Kinerja

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan

KEPALA PUSAT KKIP

BIDANG KEPATUHANPERKARANTINAAN

BIDANG KERJASAMAPERKARANTINAAN

BIDANG INFORMASIPERKARANTINAAN

SUB BIDANG KEPATUHANPERKARANTINAAN

HEWAN

SUB BIDANG KEPATUHANPERKARANTINAAN

TUMBUHAN

SUB BIDANG SANITARIDAN FITOSANITARI

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG SISTEMINFORMASI

SUB BIDANG PELAYANANINFORMASI

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan InformasiPerkarantinaan.

Tahun Anggaran : 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Kebijakan teknispengawasan danpenindakan yangdapatmendukungmeningkatnyakepatuhanpengguna jasakarantina danintegritaspetugaskarantina.

Kebijakan danrekomendasipengawasan danpenindakan karantinahewan/karantinatumbuhan/keamananhayati yang dapatdiimplementasikan.

2 2 100

2. Kerjasama yangkondusif dalammendukungefektifitasperumusankebijakan teknis,rencana danprogramperkarantinaanpertanian.

Pemanfaatan dokumenkerjasama SPS dandokumen kerjasamaoperasional yangdihasilkan dalamperumusan kebijakanserta pelaksanaanpengawasan danpelayanan tindakankarantina danpengawasankeamanan hayatinabati.

100% 100% 100

3. Sistem informasiyang optimaldalammendukungkinerjamanajemen danoperasionalkarantina.

Peningkataaninfrastruktur sisteminformasi instansiterkait, pengguna jasadan unit kerja lingkupBadan KarantinaPertanian melaluijaringan pusat datakarantina pertanian.

10 10 100

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 10.314.335.000,-Realisasi Anggaran Tahun 2013 : Rp. 9.364.330.322,-

Lampiran 3. Rincian Tingkat Capaian Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama danInformasi Perkarantinaan

(laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) pusat ...sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip...

Documents