laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017

22 Januari 2018

i

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan .................................................... 3

BAB II Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja ............................................. 13

2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2010 - 2014 . 13

2.1.1. Visi .................................................................................. 13

2.1.2. Misi .................................................................................. 13

2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2017 ........................... 14

2.2.1. Tujuan ............................................................................. 14

2.2.2. Sasaran ........................................................................... 14

2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2010 - 2016 .................................... 16

2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................ 21

BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 26

3.1. Pencapaian Sasaran .................................................................. 26

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 ............................................... 27

BAB IV Penutup ............................................................................................ 38

4.1. Kesimpulan ................................................................................ 38

4.2. Saran-Saran ............................................................................... 45

LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2015 – 2019 ....................................... 46

LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017 ......................................................................... 56

LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 ................................ 59

ii

Ikhtisar Eksekutif

Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas penutup tahun 2017 yaitu

menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017 yang disusun berdasarkan

ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Apar atur Sipil RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan wujud

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas yang telah digariskan Pimpinan

Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang

diaktualisasikan melalui tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Negeri Belitung

selama tahun 2016. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

padaKejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017 ini dibuat dari hasil pelaksanaan tugas

yang telah dicapai maupun yang belum tercapai serta hambatan dan kendala yang

dihadapi baik di bidang Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana

Khusus dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, oleh karena

itu kami mengharapkan saran dan petunjuk dari pimpinan yang akan dijadikan acuan

dalam pelaksanaan tugas dimasa mendatang.

Tanjungpandan, Januari 2018

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

SEKTI ANGGRAINI, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19731212 200003 2 004

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan. Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi tersebut tercantum dalam UU No.16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan

lainnya.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan RI dalam pembangunan Hukum pada umumnya

dan dalam penegakan Hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan Negeri

Tanjungpandan lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di

dalam Penegakan Hukum khususnya di wilayah Kabupaten Belitung berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kejaksaan

Negeri Tanjungpandan dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum,

keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan berlandaskan norma-norma

keagamaan, kesusilaan, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-

nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Belitung,

yaitu

1. Bidang Pembinaan :

Untuk membentuk aparatur yang profesional, Bidang Sub Bagian Pembinaan

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu meningkatkan kesejahteraan

pegawai, menambah pengetahuan, informasi dan teknologi baik dalam bidang

hukum maupun non hukum serta meningkatkan ketertiban, baik ketertiban

administrasi, anggaran, peralatan, perkantoran, disiplin kerja maupun

kepegawaian;

2

2. Bidang Intelijen :

a. Pelaksaanaan / Kegiatan Operasi Intelijen Yustisial

b. Melakukan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Kasus Intelijen

c. Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan hukum serta melakukan

Penyuluhan Hukum dalam memantapkan kesadaran hukum masyarakat

d. Peningkatan sistem pengadministrasian dan pengarsipan dokumen, file, data

statistik dan peta intelijen

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pendataan terhadap Tenaga

Kerja Asing, terhadap Barang Cetakan dan terhadap Aliran Kepercayaan.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya telah

melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Umum mulai dari proses Pra

Penuntutan sampai dengan proses Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi;

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana

Khusus yaitu melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Tambahan,

Penuntutan, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan,

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum

lainnya mengenai tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM, tindak pidana

korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik

Indonesia;

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

Kejaksaan Negeri Belitung dalam melakukan atau mengendalikan kegiatan

Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum serta Tindakan

Hukum lainnya kepada Negara, Pemerintah dan Masyarakat dan bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung telah bekerjasama dan

berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.

3

1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan

Adapun nama-nama pejabat Eselon III dan IV yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing

jabatannya, yaitu :

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Sekti Anggraini, SH., MH.

- memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;

- melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutaN sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh

4

Jaksa Agung; - melakukan koordinasi penanganan perkara

pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugasyustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atauBadan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

- pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;

- mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

- mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

- melaksanakan pengendalian atas benda sitaan,

5

barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Tumpal Pangihutan Liberty, SH

- Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja diLingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;

b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;

d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;

e. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak; c. Urusan Perlengkapan; dan d. Urusan Data Statistik Kriminal dan

Teknologi Informasi dan Perpustakaan.

6

Kepala Seksi Intelijen Ahmad Arif Amir, SH

- Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;

b. perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan

7

pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

c. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

d. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

e. perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;

f. perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;

g. penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;

h. penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;

i. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil

8

pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

k. pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;

l. penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen; perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;

m. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

n. pemeliharaan peralatan intelijen; dan o. penyiapan bahan evaluasi dan penilaian

terhadap kinerja fungsional sandiman.

Seksi Intelijen terdiri dari:

a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;

b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan

c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

9

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Afridel, SH., MH

- Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 997, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;

c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;

d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;

e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;

f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

a. Subseksi Prapenuntutan;

b. Subseksi Penuntutan; dan

c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.

10

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Donny F Sanjaya, SH

- Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasidalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana

khusus di Kejaksaan Negeri; b. pelaksanaanpenegakan hukum di bidang

tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;

d. pelaksanaanhubungan kerjadengan instansi atau lembagabaik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

a. Subseksi Penyidikan; b. Subseksi Penuntutan; dan c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan

Eksekusi.

11

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Wika Hawasara, SH

- Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara didaerah hukumnya.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana

dan program kerja; b. pelaksanaan penegakan hukum, bantuan

hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;

d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; dan

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas: a. Subseksi Perdata; b. Subseksi Tata Usaha Negara; dan c. Subseksi Pertimbangan Hukum.

12

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ….

- Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

- - Dalam melaksanakan wewenang dan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;

e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

a. Subseksi Barang Bukti; dan b. Subseksi Barang Rampasan.

13

BAB II RENCANA KERJA DAN

PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019

2.1.1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan

akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di indonesia

2.1.2. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara

seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara,

serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern,

berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan,

kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum

2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama

hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara

3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional

dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi

dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan

serta tugas-tugas lainnya

4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi

Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama

mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses

masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur

Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan

dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan

prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)

14

5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KejaksaanRI yang bersih

dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang

2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2017

2.2.1. Tujuan

Masing-masing misi yang telah ditetapkan mempunyai tujuan, yaitu :

1. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional,

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya;

2. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan

penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta

penghargaan terhadap hak-hak publik;

3. Meningkatkan Penegakan, bantuan dan pelayanan hukum, serta

pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran Hak Asasi

Manusia.

2.2.2. Sasaran

Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja

Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun

2015 – 2019 yang berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019, yang pada

hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama

yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak

Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih

dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara

pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi)

yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 15

(lima belas) sasaran strategis yaitu :

15

1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM

Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan

2. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Kejaksaan

3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI

4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana

dan perdata

5. Meningkatnya kedisipilinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan RI

atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal

6. Tersedianya SDM Kejaksaan RI yang berkualitas dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik

7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan

8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan RI

9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika

10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Kejaksaan RI

11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan RI terhadap Organisasi

Kejaksaan RI

12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI

13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI

15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI

Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan di atas, yang terkait

dengan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 –

2019 yang menjadi prioritas nasional, yang pada tahun 2016 terdapat

perubahan program antara lain :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan RI

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

16

5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di

Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,

Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara

Program-program tersebut dimaksudkan untuk mendukung

pencapaian Renstra Kejaksaan periode 2015 – 2019 sekaligus untuk

terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam

kesempatan ini akan disampaikan secara lebih menyeluruh tentang

pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun 2017, sehingga bahan yang dijelaskan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa gambaran pencapaian kinerja

yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dalam laporan ini akan

disajikan senergi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan

dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang

telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi

terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan

dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.

2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2017

2.3.1 Bidang Pembinaan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai

berikut :

SASARAN INDIKATOR

TARGET REALISASI % CAPAIAN

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Evaluasi

kerja

urusan

Mengikutsertakan pegaw

ai dalam diklat teknis dan

fungsional kejaksaan

7 6 7 6 100

%

100

%

17

2.3.2 Bidang Intelijen

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan

Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkat

nya

Kualitas

Penyeleng

garaan

Terselenggaranya

pelaksanaan penyuluhan

/penerangan hukum

2 2 17 19 850 % 950 %

pembinaa

n yang

mencakup

kinerja

program

dan kegian

dalam

menyelesa

ikan tugas.

Proses pemberian cuti

pegawai

16 14 16 14 100

%

100

%

Proses kenaikan pangkat 6 3 6 3 100

%

100

%

Pegawai yang telah di

usulkan kenaikan gaji

berkala

5 5 5 5 100

%

100

%

Pemberian cuti alasan

penting

- - - - 0 % 0 %

Jumlah pegawai yang

mutasi

7 5 7 5 100

%

100

%

Penerimaan Jaksa

fungsional

3 2 3 2 100

%

100

%

18

Kegiatan

Penyuluha

n/Peneran

gan

Hukum

dan

Hubungan

Masyarak

at

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan

penyelidikan/pengamanan/penggalangan.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningka

tnya

kualitas

dan

kuantitas

penyeles

aian

penanga

nan

penyelidi

kan/peng

amanan/

penggala

ngan

yang

Terselesaikannya Laporan

hasil Pelaksanaan Kegiatan

Penyelidikan Tertutup

- - -% %

Terselesaikannya Laporan

Hasil Kegiatan Intelijen

(Operasi Intelijen Yustisial

bidang Ekonomi Keuangan)

- - - - - % - %

Terlaksananya kegiatan

pelacakan aset dalam rangka

eksekusi uang pengganti

bagi Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri dan

Cabang Kejaksaan Negeri

- - - - -% - %

19

dilaksana

kan

Kejaksaa

n Tinggi,

Kejaksaa

n Negeri

dan

Cabang

Kejaksaa

n Negeri.

2.3.3 Bidang Tindak Pidana Umum

SASARAN INDIKATOR


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya

Penyelesaian

perkara tindak

pidana umum

di Kejaksaan

Negeri Belitung

Terselesaikannya

penanganan

perkara Tindak

Pidana Umum di

Kejaksaan

Negeri Belitung

105 60 110 133 104.7 % 221.7%

Prosentase

keberhasilan

tahap

prapenuntutan

yang dapat

ditingkatkan ke

tahap penuntutan

105 60 110 133 104.7 % 221.7%

Prosentase

keberhasilan

105 60 110 133 104.7 % 221.7%

20

tahap penuntutan

Prosentase

keberhasilan

eksekusi atas

putusan

pengadilan yang

telah memiliki

kekuatan hukum

tetap

105 60 110 128 104.7 % 213.3%

2.3.4 Bidang Tindak Pidana Khusus

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya

penyelesaian

perkara

pidana

khusus dan

tindak pidana

korupsi

secara cepat,

tepat dan

akuntabel

yang

dilaksanakan

oleh jajaran

kejaksaan di

daerah.

Terselesainya

penyelidikan

tindak pidana

korupsi

3 1 6 1 200 % 100%

Terselesainya

penyidikan

tindak pidana

korupsi

3 1 4 1 133.3

%

100%

Terselesainya

penuntutan

tindak pidana

korupsi

3 2 3 3 100 % 200%

Terselesainya

eksekusi

tindak pidana

korupsi

2 1 2 3 100 % 300%

21

2.3.5 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

SASARAN INDIKATOR


2016 2017 2016 2017 2016 2017

Meningkatnya

kualitas

sosialisasi

bidang

perdata dan

tata usaha

negara

Litigasi Perkara

Perdata dan Tata

Usaha Negara

- 1 - 1 0% 100%

Non Litigasi

Perkara Perdata

dan Tata Usaha

Negara

2 3 2 3 100% 100%

Pelayanan

Perkantoran pada

Pos Pelayanan

Hukum

12 12 12 12 100% 100%

2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017

dilaksanakan dalam 5 (lima) program kegiatan. Kegiatan di Kejaksaan dibagi

menjadi 2 ( dua ) yaitu kegiatan tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok

pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi

perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan RI

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan, Kegiatan yang ada pada

program ini adalah :

1. Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana,

Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian

22

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas

Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana,

Pengolahan Data serta pemantauan dan Penilaian

Indikator yang digunakan adalah :

- * Indeks Reformasi Birokrasi

- * Indeks WBK dan WBBM

- * Kapabilitas APIP

- * Opini BPK

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara

Program ini dilaksanakan oleh Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan yang

ada pada program ini adalah :

1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya

penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Agung.


- * Persentase Keuangan Negara Yang Dikembalikan Melalui Jalur

Pidana dan Perdata

- * Persentase Keuangan Negara Yang Diselamatkan Melalui Jalur

Pidana dan Perdata

2. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di

Kejati, Kejari dan Cabjari


penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan



- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis

- Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan di

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Non

Litigasi)

23

3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Intelijen, Kegiatan yang ada pada program

ini adalah :

1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan

Cabjari

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas

dan kuantitas penyelesaian penanganan

penyelidikan/pengamanan/penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan

Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri


- * Presentase Keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial Terhadap AGHT

Tertentu Di Bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata

Usaha Negara (KEJARI/CABJARI)

- Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan

kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan

Masyarakat


- Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksan Negeri

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,

Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Program ini dilaksanakan oleh Tindak Pidana Khusus, Kegiatan yang ada pada


1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus

Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari


Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara

Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di

Daerah.

24


- * Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Khusus

Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap (P21) dan

Dilimpahkan Pada Proses Tahap II (WILAYAH I)

- * Presentase Putusan Pengadilan (in kracht van gewsjdezaak) Yang

Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa (executable)

- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap

Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

- Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana

khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di

kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

- Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap

Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

- Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra

Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri Wilayah I

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Program ini dilaksanakan oleh Tindak Pidana Umum, Kegiatan yang ada pada


1. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri

dan Cabang Kejaksaan Negeri


Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.


- * Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum

Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap (P21)

- * Presentase Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan

Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van

gewisjdezaak) dan Adanya Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi

Yang Terkait Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara (conviction

rate).

- Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan

pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

25

- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan

Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra

Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja

lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented).

Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (output and

outcome) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Output merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam

bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah manfaat yang

akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama

dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum

(equality before the law), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di

masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)

telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek

kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan

adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus

diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja.

Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan

landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program,

kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja

dalam program Kejaksaan 2017. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut

dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan

membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

27

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Dalam peningkatan kinerjanya, pada tahun 2017 Kejaksaan didukung oleh 5

(lima) bidang satuan kerja yaitu : Jambin, Jam Datun, Jam Intel, Jam Pidsus, Jam

Pidum. Dalam upaya pencapaian kinerja Kejaksaan Tahun 2017 yang dirumuskan

dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 terdapat 5 (lima) program dan 7

(tujuh) sasaran strategis yaitu :

Sasaran ke 1

""


berikut :

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %

CAPAIAN

1 2 3 4 5

* Indeks Reformasi

Birokrasi

1 Laporan 0 Laporan 0 %

* Indeks WBK dan

WBBM

1 Laporan 0 Laporan 0 %

* Kapabilitas APIP 1 Laporan 0 Laporan 0 %

* Opini BPK 1 Laporan 0 Laporan 0 %

Sasaran ke 2

""


berikut :

28


CAPAIAN

1 2 3 4 5

* Persentase Keuangan

Negara Yang Dikembalikan

Melalui Jalur Pidana dan

Perdata

85 % (2

Perkara

Datun.)

0 Perkara

Datun.

0 %


Negara Yang Diselamatkan

Melalui Jalur Pidana dan

Perdata

85 % (2

Perkara

Datun.)

0 Perkara

Datun.

0 %

Sasaran ke 3

""


berikut :

SASARA

N INDIKATOR

TARGE

T

REALISAS

I

%

CAPAIA

N

1 2 3 4 5

* Presentase Keberhasilan Operasi

Intelijen Yustisial Terhadap AGHT

Tertentu Di Bidang Pidana Khusus,

Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha

Negara (KEJARI/CABJARI)

90 % (3

LHK.)

3 LHK. 100 %

Laporan hasil kegiatan

Penyelidikan/pengamanan/penggalanga

n kasus intelijen di Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

1

Laporan

2 Laporan 200 %

29

Pengamanan dan Penggalangan :

1. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan tertutup

sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama SUKARDI Bin ARBA’I (Alm)

dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu Pangkal Pinang; pada hari Senin tanggal 09

Januari 2017.

2. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan tertutup

sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama M. FAJAR FITRA,S.T. Bin H.

MADJID DARMADJI dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang;pada hari Rabu tanggal 01

Nopember 2017.

Sasaran ke 4

""


berikut :


CAPAIAN

1 2 3 4 5

* Presentase Penyelesaian Berkas

Perkara Tindak Pidana Khusus

Sampai Dengan Berkas Perkara

Dinyatakan Lengkap (P21) dan

Dilimpahkan Pada Proses Tahap II

(WILAYAH I)

90 % (2

Perkara

korupsi.)

2 Perkara

korupsi.

100 %

* Presentase Putusan Pengadilan (in

kracht van gewsjdezaak) Yang

Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa

(executable)

90 % (1

Perkara)

1 Perkara 100 %

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang 1 Kasus 1 Kasus 100 %

30

Diselesaikan Pada Tahap

Penyelidikan di Kejaksaan


Pelaksanaan eksekusi perkara tindak

pidana korupsi/tindak pidana khusus

lainnya terpidana tidak ditahan dalam

Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri, dan Cabang

Kejaksaan Negeri

1 Perkara 3 Perkara 300 %

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang

Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan

di Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri


Perkara Tindak pidana korupsi yang

diselesaikan Pada Tahap Pra

Penuntutan dan Penuntutan di

Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri Wilayah I


Uraian:

KEJAK

SAAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN

PENUNTUTAN

EKSEKUSI

POTENSI

KERUGIA

N

KEUANG

AN

NEGARA

TAHAP

DIK DAN

TUT

PENYELA

MATAN

KERUGIAN

KEUANGA

N NEGARA

TAHAP

DIK DAN

TUT

KETERANG

AN

PENYIDIKAN

KEJAKSAAN

PENYIDIK

AN

KEPOLISIA

N

31

Kejari

Belitu

ng

1. dugaan penyalahgunaan dana pungutan komite sekolah SMK Negeri 1 Badau Kab. Belitung SP LID Nomor : Print-01/N.9.12.4/Fd.1/03/2017 tgl 30 maret 2017

Progress : Dihentikan Karena tidak cukup bukti

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015

Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/N.9.12.4/Fd.1/05/2017 An. Tersangka M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI

Progress :

Pemeriksaa

n Saksi –

saksi dan

Ahli

1. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi

dana

Program

Pember

dayaan

pemuda

kabupat

en

Belitung

sebesar

Rp.

2.000.0

00.000,-

(dua

milyar

rupiah)

pada

Dinas

Pemuda

dan

Olahrag

a Kab.

Belitung

.

P-31

Nomor :

B-

575/N.9.

12.4/Ft.

1/05/20

17

tanggal

10 Mei

2017

An.

Terdakw

a

DULHA

DI, S.

Sos Bin

MAHAR

AN

Progres

s :

Pemeri

ksaan

Terdak

wa.

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pemban

- 1. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi

penyimpang

an dana

bantuan

kegiatan

Rumah

Pintar pada

UPTD SKB

Belitung

Tahun 2011

sebesar

Rp.200.000.

000,- (dua

ratus juta

rupiah) yang

bersumber

dari APBN

pada

Direktorat

Jenderal

Pendidikan

Anak Usia

Dini (Dirjen

Paudni)

Kementerian

Pendidikan

Nasional

Tahun

Anggaran

2011.

An.

Terpidana :

HARDONO

HENDROTO

MO, S. Pd.

Dkk.

2. Kasus : adanya pemalsuan buku-buku/daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi pada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung pada pekerjaan dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Tanjung Binga TA 2011.

An.

Terpidana :

1. Du

gaan

Tindak

Pidana

Korupsi

Kegiata

n

pemba

ngunan

gedung

kantor

Dinas

Pendap

atan

Daerah

Kabupa

ten

Belitun

g

Tahun

Anggar

an

2015

An.

Tersan

gka M.

FAJAR

FITRA,

S.T.DK

K

Rp.

237.27

9.711,0

0 (dua

ratus

tiga

puluh

tujuh

juta

dua

ratus

tujuhu

puluh

sembila

n ribu

tujuh

ratus

sebelas

rupiah)

Penuntu

tan

Penyala

hgunaa

n

Anggar

an

Dana

Bantuan

kegiata

n rumah

pintar

dari

Direktor

at

Jendera

l

Pendidi

kan

Anak

Usia

Dini

Nonfor

mal dan

Informal

Kement

rian

Pendidi

kan dan

Kebuda

yaan R.I

pada

UPTD

SKB

Belitung

tahun

2011.

Uang

penggan

ti

terdakw

a

Hardono

Hendrot

omo, S.

Pd.

Sebesar

Rp.

-

32

gunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015

P-31 Nomor: 132/N.9.12.4/Ft.1/11/2017 An. Terdakwa M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI

3. Dugaan

penyimp

angan

dana

lembaga

pengelol

aan

dana

bergulir

atas

nama

Terdakw

a

SUWIDI

Anak

dari

YUK

CIN

P-31

Nomor:

B-

1074/N.

9.12.4/F

t.1/09/2

017

tanggal

13

Septem

ber

2017

Yudhi

Ricardo Bin

Ery Muchlis.

3. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi dana

Program

Pemberdaya

an pemuda

kabupaten

Belitung

sebesar Rp.

2.000.000.00

0,- (dua

milyar

rupiah) pada

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

Kab.

Belitung.

An.

Terpidana

DULHADI,

S.Sos. Bin

MAHARAN

18.945.9

61,5

Uang

penggan

ti

terdakw

a

Syahril,

BA Bin

INAL.

Sebesar

Rp.

18.945.9

61,5

Denda

dari

terdakw

a

Hardon

o

Hendrot

omo, S.

Pd.

33

Sasaran ke 5

""


berikut :


CAPAIAN

1 2 3 4 5

* Presentase Penyelesaian Berkas

Perkara Tindak Pidana Umum Sampai

Dengan Berkas Perkara Dinyatakan

Lengkap (P21)

90 % (63

Perkara)

256 Perkara 406.3 %

* Presentase Terbuktinya Perkara

Tindak Pidana Umum Berdasarkan

Putusan Pengadilan Berkekuatan

Hukum Tetap (in kracht van

gewisjdezaak) dan Adanya

Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi

Yang Terkait Dalam Penyelesaian

Penanganan Perkara (conviction

rate).

90 % (19

Perkara

pidum.)

52 Perkara

pidum.

273.7 %

Pengendalian penggunaan upaya

hukum, eksaminasi dan pelaksanaan

eksekusi di Kejaksaan

Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

60

Perkara

128 Perkara 213.3 %

Perkara Pidana Umum Yang

Diselesaikan Dalam Tahap

Penuntutan Pada Kejaksaan


Kejaksaan Negeri

60

Perkara

133 Perkara 221.7 %

34


Diselesaikan Dalam Tahap Pra



Kejaksaan Negeri

60

Perkara

133 Perkara 221.7 %

Sasaran ke 6

""


berikut :


CAPAIAN

1 2 3 4 5

Layanan Informasi dan Pelayanan

Hukum Gratis

12 media 12 media 100 %

Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara yang diselesaiakan di

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan


(Non Litigasi)

3

Perkara

3 Perkara 100 %

Sasaran ke 7

""


berikut :


CAPAIAN

35

1 2 3 4 5

Lembaga yang telah diberi

Penerangan Hukum pada

Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksan Negeri

2

Kegiatan

19

Kegiatan

950 %

Penyuluhan dan Penerangan Hukum :

Bulan Agustus 2017

1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat

Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran

Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Tanjungpandan pada

hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Selat Nasik pada hari

Kamis tanggal 03 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Badau pada hari

Senin tanggal 07 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Sijuk pada hari

Selasa tanggal 08 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Membalong pada hari



Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema

Narkoba, Kenakalan Remaja dan Korupsi kepada Siswa/Siswi Pendidikan

dan Pelatihan Paskibraka di Hotel Grand Pondok Impian Tanjungpandan

pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.

36

7. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Tanjungpandan.

8. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Badau.

9. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Sijuk.

10. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Membalong.


bertempat di Kecamatan Selat Nasik.

12. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017

bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Belitung.


bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung.


Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah

Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Membalong pada hari

Selasa tanggal 19 September 2017.



Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Badau pada hari Rabu

tanggal 20 September 2017.



Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Sijuk pada hari Selasa




Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Selat Nasik pada hari Rabu




Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari

Kamis tanggal 28 September 2017.

37


Hukum.dengan tema Sosialisasi Bahaya Narkoba dalam Daerah Hukum

Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari Senin


38

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bidang Pembinaan

Keberhasilan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Melaksanakan hal hal yang menjadi hak – hak kepegawaian sesuai

dengan yang apa yang menjadi hak mereka seperti Kenaikan Pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala, Surat Permohonan Cuti dan sebagainya,

kemudian mengirimkan / meneruskan ke Kejaksaan Tinggi Bangka

Belitung.

b. Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017

Pada Kejaksaan Negeri Belitung, sebagai berikut :

Uang Sewa RUmdin/Tanah Rp. 34.652.336,-

Uang Denda Perkara/Tilang Rp. 628.070.000,-

Uang Ongkos Perkara/Tilang Rp. 4,226.000,-

Uang Rampasan Rp 2.329.749.000,-

Uang Pengganti Rp 87.111.922,-

Jumlah Rp. 3.083.809.258,-

2. Bidang Intelijen

Keberhasilan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:

Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan :

1. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan

tertutup sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama

SUKARDI Bin ARBA’I (Alm) dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Tanjungpandan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu

Pangkal Pinang; pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017.

39

2. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan

tertutup sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama M.

FAJAR FITRA,S.T. Bin H. MADJID DARMADJI dari Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang;pada hari Rabu tanggal 01

Nopember 2017.

Penyuluhan dan Penerangan Hukum :



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Tanjungpandan pada

hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Selat Nasik pada hari




Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Badau pada hari

Senin tanggal 07 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Sijuk pada hari

Selasa tanggal 08 Agustus 2017.



Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Membalong pada hari



Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema

Narkoba, Kenakalan Remaja dan Korupsi kepada Siswa/Siswi Pendidikan

dan Pelatihan Paskibraka di Hotel Grand Pondok Impian Tanjungpandan

pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.

40


bertempat di Kecamatan Tanjungpandan.


bertempat di Kecamatan Badau.

9. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Sijuk.

10. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2017

bertempat di Kecamatan Membalong.


bertempat di Kecamatan Selat Nasik.

12. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017

bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Belitung.


bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung.



Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Membalong pada hari

Selasa tanggal 19 September 2017.



Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Badau pada hari Rabu




Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Sijuk pada hari Selasa




Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Selat Nasik pada hari Rabu




Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari

Kamis tanggal 28 September 2017.

41


Hukum.dengan tema Sosialisasi Bahaya Narkoba dalam Daerah Hukum

Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari Senin


Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah(TP4D) :

1. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina

Marga Peningkatan Jalan Pelabuhan Munsang, Kabupaten Belitung dengan

nilai kontrak Rp.3.757.803.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus tiga ribu rupiah).



Marga Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan (Paket I), Kabupaten

Belitung dengan nilai kontrak Rp.2.385.744.000,- (dua miliar tiga ratus

delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Marga Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan (Paket II), Kabupaten

Belitung dengan nilai kontrak Rp.2.204.441.000,- (dua miliar dua ratus empat

juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Marga Peningkatan Jalan Perawas – Air Merbau (Paket I), Kabupaten

Belitung dengan nilai kontrak Rp.3.563.582.000,- (tiga miliar lima ratus enam

puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



Marga Peningkatan Jalan Perawas – Air Merbau (Paket II), Kabupaten

Belitung dengan nilai kontrak Rp. 3.848.699.000,- (tiga miliar delapan ratus

empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).



Marga Peningkatan Jalan Sp. Membalong – Teluk Gembira (Lanjutan),

42

Kabupaten Belitung dengan nilai kontrak Rp.3.518.559.000,- (tiga miliar lima

ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Program Jaksa Masuk Sekolah ( JMS ) :

1. SMP Negeri 7 Tanjungpandan dengan tema “Kenakalan Remaja dan

Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017.


Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017.

3. Madrasah Aliyah (MAN) Negeri Tanjung Pandan dengan tema “Kenakalan

Remaja dan Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12

September 2017.


Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017.

5. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tanjung Pandan dengan tema “Kenakalan

Remaja dan Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13

September 2017.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Selama tahun anggaran 2017 Bidang Tindak Pidana Umum menerima SPDP

dengan jumlah 137 Perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut :

diselesaikan pada tahap I sebanyak 130 Perkara, dilimpahkan Ke Pengadilan

sebanyak 130 perkara, diputus oleh pengadilan sebanyak 134 Perkara,

Dieksekusi sebanyak 134 Perkara.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Keberhasilan kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

KEJ

AKS

AAN

PENYELIDIKA

N PENYIDIKAN

PENUNTUTAN

EKSEKUSI

POTEN

SI

KERU

GIAN

KEUA

NGAN

NEGA

RA

TAHAP

DIK

PENYEL

AMATA

N

KERUGI

AN

KEUAN

GAN

NEGAR

A

TAHAP

KETERA

NGAN PENYIDIKA

N

KEJAKSAA

N

PENYIDI

KAN

KEPOLI

SIAN

43

DAN

TUT

DIK

DAN

TUT

Kejari

Belitu

ng

2. dugaan penyalahgunaan dana pungutan komite sekolah SMK Negeri 1 Badau Kab. Belitung SP LID Nomor : Print-01/N.9.12.4/Fd.1/03/2017 tgl 30 maret 2017

Progress : Dihentikan Karena tidak cukup bukti

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015

Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/N.9.12.4/Fd.1/05/2017 An. Tersangka M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI

Progress :

Pemeriksaa

n Saksi –

saksi dan

Ahli

4. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi

dana

Program

Pember

dayaan

pemuda

kabupat

en

Belitung

sebesar

Rp.

2.000.0

00.000,-

(dua

milyar

rupiah)

pada

Dinas

Pemuda

dan

Olahrag

a Kab.

Belitung

.

P-31

Nomor :

B-

575/N.9.

12.4/Ft.

1/05/20

17

tanggal

10 Mei

2017

An.

Terdakw

a

DULHA

DI, S.

Sos Bin

MAHAR

AN

Progres

s :

Pemeri

ksaan

Terdak

wa.

5. Dugaan Tindak

- 3. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi

penyimpang

an dana

bantuan

kegiatan

Rumah

Pintar pada

UPTD SKB

Belitung

Tahun 2011

sebesar

Rp.200.000.

000,- (dua

ratus juta

rupiah) yang

bersumber

dari APBN

pada

Direktorat

Jenderal

Pendidikan

Anak Usia

Dini (Dirjen

Paudni)

Kementerian

Pendidikan

Nasional

Tahun

Anggaran

2011.

An.

Terpidana :

HARDONO

HENDROTO

MO, S. Pd.

Dkk.

4. Kasus : adanya pemalsuan buku-buku/daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi pada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung pada pekerjaan dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Tanjung Binga TA

2. Du

gaan

Tindak

Pidana

Korupsi

Kegiata

n

pemba

ngunan

gedung

kantor

Dinas

Pendap

atan

Daerah

Kabupa

ten

Belitun

g

Tahun

Anggar

an

2015

An.

Tersan

gka M.

FAJAR

FITRA,

S.T.DK

K

Rp.

237.27

9.711,0

0 (dua

ratus

tiga

puluh

tujuh

juta

dua

ratus

tujuhu

puluh

sembila

n ribu

tujuh

ratus

sebelas

rupiah)

Penuntu

tan

Penyala

hgunaa

n

Anggar

an

Dana

Bantuan

kegiata

n rumah

pintar

dari

Direktor

at

Jendera

l

Pendidi

kan

Anak

Usia

Dini

Nonfor

mal dan

Informal

Kement

rian

Pendidi

kan dan

Kebuda

yaan R.I

pada

UPTD

SKB

Belitung

tahun

2011.

Uang

penggan

ti

terdakw

a

Hardono

Hendrot

omo, S.

-

44

Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015

P-31 Nomor: 132/N.9.12.4/Ft.1/11/2017 An. Terdakwa M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI

6. Dugaan

penyimp

angan

dana

lembaga

pengelol

aan

dana

bergulir

atas

nama

Terdakw

a

SUWIDI

Anak

dari

YUK

CIN

P-31

Nomor:

B-

1074/N.

9.12.4/F

t.1/09/2

017

tanggal

13

Septem

ber

2017

2011.

An.

Terpidana :

Yudhi

Ricardo Bin

Ery Muchlis.

4. Dugaan

Tindak

Pidana

Korupsi dana

Program

Pemberdaya

an pemuda

kabupaten

Belitung

sebesar Rp.

2.000.000.00

0,- (dua

milyar

rupiah) pada

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

Kab.

Belitung.

An.

Terpidana

DULHADI,

S.Sos. Bin

MAHARAN

Pd.

Sebesar

Rp.

18.945.9

61,5

Uang

penggan

ti

terdakw

a

Syahril,

BA Bin

INAL.

Sebesar

Rp.

18.945.9

61,5

Denda

dari

terdakw

a

Hardon

o

Hendrot

omo, S.

Pd.

45

4.2. Saran-Saran

Untuk kedepannya kami berharap bisa lebih maksimal dalam merealisasikan

seluruh program dan rencana kinerja yang telah di gariskan oleh pimpinan Pusat

bisa berhasil dan berdaya guna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan

berkah dan Ridho –Nya bagi kita semua untuk melaksanakan semua program

Kinerja Kejaksaan yang sudah digariskan, Aamiin

Tanjungpandan, Januari 2018

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

SEKTI ANGGRAINI, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19731212 200003 2 004

46

LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 – 2019

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI

TUJUAN DAN SASARAN

KET Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisian, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja akan lebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari

Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional

Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan

Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan

SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Peningkatan Pra-penuntutan di Kejaksaan Agung.

Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan

Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung.

Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan.

Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, proporsional

Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai SOP dan peraturan yang berlaku

Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.

SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Penanganan perkara tindak pidana

Penanganan perkara pidum sesuai dengan

Meningkatkan penyelesaian penang

Jumlah Pengendalian penggunaan upaya

SOP Penanganan perkara pidum sesuai

Peningkatan Upaya hukum,

47

hasil penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.

khusus secara berkualitas dan profesional

KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

anan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan

hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan

petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Eksekusi dan Eksaminasi

Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional

Penanganan perkara pidsus sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

SOP Penanganan perkara pidsus sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Jumlah perkara tin dak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat

Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional

Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan.

SOP Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan

48

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari

SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional

Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku

Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas mau pun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat

49

Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional

Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada peme rintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ke tentuan perundang- undangan yang berlaku

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan

SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata

Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan.

Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan

Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK

Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari

Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional

Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu mencipta kan suasana kondusif yang dapat mendukung keber hasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan

Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Intelijen.

SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen

Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung

Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen

Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung

Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu

Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik di Kejaksaan Agung

Terlaksananya kegiatan koordinasi

Kegiatan koordinasi dilaksanakan

Terselesaikannya Penanganan

SOP Penanganan Penyelidikan/

Penanganan Penyelidikan/

50

dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada

Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari

Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen

Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengem-bangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.

Meningkatkan pelayanan penyusunan perundang-undangan dan kerjasama hukum

Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri

SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusun rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.

Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP

Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP

Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai

Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/

51

penyelesaian perkara

Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI

Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetap oleh Jaksa Agung

Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya

Penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang

SOP peranan pengawasan dalam rangka menidaklanjuti Lapdu untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan

Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

Peningkatan Pengawasan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.

52

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang di tindaklanjuti

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti

Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti

Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti

Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah

Meningkatkan pelaksanaan pelaporan Kinerja secara akuntabel,

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh

Memberikan pelayanan publik secara professional

Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan perencanaan anggaran,

Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru

Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mendukung tugas-

Perencanaan, Pengembangan Manajemen,

53

transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program quickwins guna Pengimplementasian program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatur Kejaksaan.

satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal

dengan ketentuan yang berlaku

pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

tugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI

Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian

Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja

Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka me wujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat

Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)

Sistem Informasi Manajemen

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masya rakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.

Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi management terutama pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan

Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen ter-utama pengimplementasian program quikwins

Pelaksanaan penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tersusunnya peraturan/ dokumen sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.

Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.

Pelaksanaan pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print) melalui stuktur organisasi Kejaksaan

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari

54

yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.

melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai.

Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat

dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI

Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan

Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI

Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI

Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan

Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Pening katan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit

Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru

Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

55

memadai Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum

Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki

Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan

Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan

Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi

Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerja dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum

Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat

Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan professional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta

Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

56

LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

* Indeks Reformasi Birokrasi 0 Laporan

* Indeks WBK dan WBBM 0 Laporan

* Kapabilitas APIP 0 Laporan

* Opini BPK 0 Laporan

* Persentase Keuangan Negara Yang Dikembalikan Melalui Jalur Pidana dan Perdata %

* Persentase Keuangan Negara Yang Diselamatkan Melalui Jalur Pidana dan Perdata %

* Presentase Keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial Terhadap AGHT Tertentu Di Bidang Pidana Khusus, Pidana

Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (KEJARI/CABJARI)

%

Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

0 Laporan

57


* Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Khusus Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan

Lengkap (P21) dan Dilimpahkan Pada Proses Tahap II (WILAYAH I)

%

* Presentase Putusan Pengadilan (in kracht van gewsjdezaak) Yang Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa (executable)

%

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri

0 Kasus

Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam

Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

0 Perkara

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri

0 Perkara

Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I

0 Perkara

* Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan

Lengkap (P21)

%

* Presentase Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

(in kracht van gewisjdezaak) dan Adanya Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi Yang Terkait Dalam Penyelesaian

Penanganan Perkara (conviction rate).

%

Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan


0 Perkara

58


Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri

0 Perkara

Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan


0 Perkara

Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 0 media

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri (Non Litigasi)

0 Perkara

Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksan Negeri 0 Kegiatan

59

LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017

PEMBINAAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

PERSENTASE

(%) PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

* Indeks

Reformasi

Birokrasi

1 0 0 % Perencanaan, Pengembangan Manajemen,

Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data

serta Pemantauan dan Penilaian

0 0 0

%

Laporan Laporan

* Indeks WBK

dan WBBM

1 0 0 %

Laporan Laporan

* Kapabilitas

APIP

1 0 0 %

Laporan Laporan

* Opini BPK 1 0 0 %

60

Laporan Laporan

DATUN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE


ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Penanganan dan

Penyelesaian Perkara Perdata

dan Tata Usaha Negara


Negara Yang

Dikembalikan Melalui

Jalur Pidana dan Perdata

85 0 0 % Penanganan dan


0 0 0 %

% (2

Perkara

Datun.)

Perkara

Datun.


Negara Yang

Diselamatkan Melalui

Jalur Pidana dan Perdata

85 0 0 %

% (2 Perkara

Datun.)

Perkara Datun.

Layanan Informasi dan 12 12 100 % Penanganan dan 6.576.000.000 10.088.961.651 153.4

61

Pelayanan Hukum Gratis media media


dan Tata Usaha Negara di

Kejati, Kejari dan Cabjari

%

Perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara yang

diselesaiakan di

Kejaksaan

Tinggi/Kejaksaan

Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri (Non

Litigasi)

3 0 0 %

Perkara Perkara

INTELIJEN

SASAR

AN INDIKATOR KINERJA

TARG

ET

REALISA

SI

PERSENTA

SE (%) PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

PAGU REALISAS

I %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program

Penyelidikan/Pengamanan/Pengga

langan Kasus Intelijen

* Presentase Keberhasilan 90 0 0 % Penanganan 0 5.578.530.07 0 %

62

Operasi Intelijen Yustisial

Terhadap AGHT Tertentu Di

Bidang Pidana Khusus, Pidana

Umum, Perdata dan Tata Usaha

Negara (KEJARI/CABJARI)

% (3

LHK.)

LHK. Penyelidikan/Pengamanan/Pengga

langan di Kejati, Kejari dan Cabjari

5

Laporan hasil kegiatan

Penyelidikan/pengamanan/pengga

langan kasus intelijen di


Kejaksaan Negeri

1 2 200 %

Laporan Laporan

Lembaga yang telah diberi

Penerangan Hukum pada


Kejaksan Negeri

2 19 950 % Penerangan dan Penyuluhan

Hukum

24.633.840.0

00

30.417.567.1

15

123.

5 %

Kegiata

n

Kegiatan

PIDSUS



ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Penyelesaian Perkara Pidana

63

Khusus, Pelanggaran Ham yang

Berat dan Perkara Tindak Pidana

Korupsi

* Presentase Penyelesaian

Berkas Perkara Tindak Pidana

Khusus Sampai Dengan Berkas

Perkara Dinyatakan Lengkap

(P21) dan Dilimpahkan Pada

Proses Tahap II (WILAYAH I)

90 3 150 % Penanganan Perkara Tindak

Pidana Korupsi dan Tindak Pidana

Khusus Lainnya di Kejati, Kejari

dan Cabjari

0 0 0

%

% (2

Perkara

korupsi.)

Perkara

korupsi.

* Presentase Putusan

Pengadilan (in kracht van

gewsjdezaak) Yang Berhasil

Dilaksanakan Oleh Jaksa

(executable)

90 1 100 %

% (1

Perkara)

Perkara

Kasus Tindak Pidana Korupsi

yang Diselesaikan Pada Tahap

Penyelidikan di Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri

1 1 100 %

Kasus Kasus

Pelaksanaan eksekusi perkara

tindak pidana korupsi/tindak

pidana khusus lainnya terpidana

tidak ditahan dalam Rumah

Tahanan di kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri, dan Cabang

1 3 300 %

Perkara Perkara

64

Kejaksaan Negeri

Perkara Tindak Pidana Korupsi

yang Diselesaikan Pada Tahap

Penyidikan di Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri

1 1 100 %

Perkara Perkara

Perkara Tindak pidana korupsi

yang diselesaikan Pada Tahap

Pra Penuntutan dan Penuntutan

di Kejaksaan Negeri/Cabang

Kejaksaan Negeri Wilayah I

2 3 150 %

Perkara Perkara

PIDUM



ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Penyelesaian Perkara Pidana

Umum

* Presentase Penyelesaian Berkas 90 127 201.6 % Penanganan Perkara Pidana 0 28.348.638.294 0

65

Perkara Tindak Pidana Umum

Sampai Dengan Berkas Perkara

Dinyatakan Lengkap (P21)

% (63

Perkara)

Perkara Umum di Kejaksaan

Tinggi/Kejaksaan Negeri dan


%

* Presentase Terbuktinya Perkara

Tindak Pidana Umum Berdasarkan

Putusan Pengadilan Berkekuatan

Hukum Tetap (in kracht van

gewisjdezaak) dan Adanya

Kesepakatan/Konsesus Antar

Instansi Yang Terkait Dalam

Penyelesaian Penanganan Perkara

(conviction rate).

90 128 673.7 %

% (19

Perkara

pidum.)

Perkara pidum.

Pengendalian penggunaan upaya

hukum, eksaminasi dan pelaksanaan

eksekusi di Kejaksaan


Kejaksaan Negeri

60 134 223.3 %

Perkara Perkara


Diselesaikan Dalam Tahap



Kejaksaan Negeri

60 128 213.3 %

Perkara Perkara


Diselesaikan Dalam Tahap Pra


60 130 216.7 %

Perkara Perkara

66


Kejaksaan Negeri

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip...

Documents