(laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip kkip...
TRANSCRIPT
L A K I P (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2012
i
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) TA. 2012 telah diselesaikan dengan baik. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat KKIP dalam pengelolaan anggaran di Tahun Anggaran 2012. Dalam mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, Pusat KKIP telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun administratif. Pada Tahun 2012 Kepala Pusat KKIP telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Pusat KKIP. LAKIP ini berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja di Pusat KKIP telah dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun berikutnya. Berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kinerja di bidang kepatuhan perkarantinaan, bidang kerjasama perkarantinaan dan informasi perkarantinaan mendorong Pusat KKIP untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tantangan ke depan dan hambatan selama ini. Dalam penetapan kinerja direncanakan untuk mencapai target yang terukur agar dapat meningkatkan kinerja, untuk selanjutnya dievaluasi untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. Berdasarkan Rencana Strategis Pusat KKIP tahun 2010-2014 yang merupakan acuan untuk pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi, pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 merupakan periode pelaksanaan tahap ke-3 dimana pencapaian kinerja diwujudkan berdasarkan Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Pusat KKIP. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menunjukkan pencapaian dan evaluasi kinerja, masalah dan hambatan sebagai umpan balik bagi perencanaan pada tahap berikutnya.
Jakarta, Desember 2012 Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
CATUR PUTRA BUDIMAN
ii
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR ………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………… iii I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………………………………………………… 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ……………. 1.3 Organisasi dan Tata Kerja …………………………………… 1.4 Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas …………………….
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi …………………………………………………… 2.2 Tujuan dan Sasaran …………………………………………. 2.3 Analisis Lingkungan Strategik ………………………………. 2.4 Program dan Kegiatan ……………………………………….
III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja …………………………………… 3.2 Analisis Kinerja ………………………………………………. 3.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………………………... 3.4 Hambatan dan Kendala ……………………………………... IV. PENUTUP LAMPIRAN . 1. Penetapan Kinerja …………………………………………… 2. Pengukuran Kinerja …………………………………………. 3. Daftar Pegawai Pusat KKIP 2012 ………………………….. 4. Struktur Organisasi Pusat KKIP 2012 ………………………
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) dalam mendukung Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan /OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sebagai pendukung terhadap suksesnya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak aman dikonsumsi telah direfleksikan berupa program dan kegiatan Pusat KKIP sebagai upaya pencapaian visi dan misi.
Dalam rangka menjalankan tupoksi tersebut, pada tahun 2012 Pusat KKIP telah melakukan berbagai kegiatan yang tertuang dalam masing-masing bidang di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, yaitu: Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan.
Capaian sasaran-sasaran strategis Pusat KKIP, berupa: (a) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan intergritas petugas karantina; (b) Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian; dan (c) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional.
Kebijakan teknis di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan untuk mendukung efektifitas kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak layak dikonsumsi, antara lain berupa: pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, kesepakatan hasil negosiasi kerjasama internasional maupun nasional, pembuatan dan aplikasi update aplikasi IT, pengembangan jaringan dan infrastruktur sistem informasi Badan Karantina Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:
Kebijakan di bidang Kepatuhan Perkarantinaan ditempuh melalui kegiatan: (a) pre-emptif untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang perkarantinaan; (b) preventif dimaksudkan untuk meniadakan niat dan kesempatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan; dan (c) penegakan hukum (represif) merupakan upaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan. Dalam tahun 2012, untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan di bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Pusat KKIP telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi dengan menghasilkan output berupa pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagai berikut: (1) Dokumen Kebijakan: Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 tentang Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam membina kesadaran masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (2) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Mekanisme Operasional Pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang
iv
karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati; (3) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Peraturan Menteri Pertanian); Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian; (4) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian, Disamping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen terkait lainnya yang dihasilkan di bidang kepatuhan perkarantinaan, yaitu: (a) Dokumen Keputusan Kepala Badan Nomor: 1953/Kprs/OT.160/L/ 10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati; (b) Dokumen draft Pedoman Umum Penanganan Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati; (c) Dokumen Draft Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Dokumen Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
Ruang lingkup Kerjasama Perkarantinaan meliputi kerjasama multilateral, regional, bilateral dan nasional. Kebijakan kerjasama multilateral dimaksudkan untuk memperkuat dan optimalisasi peran serta Badan Karantina Pertanian di bidang SPS dalam mendukung perdagangan internasional. Kebijakan kerjasama regional dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang SPS antar beberapa Negara dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama bilateral dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antar Negara mitra dagang dalam rangka harmonisasi SPS untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama nasional dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam tahun 2012, output yang dihasilkan dari Bidang Kerjasama Perkarantinaan berupa: (a) Rumusan kebijakan kerjasama SPS dan (b) Rumusan kebijakan kerjasama internasional dan nasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, dengan rincian sebagai berikut: a) Kerjasama SPS: (1) Dokumen Draft Notifikasi Indonesia; (2) Dokumen Bahan
Sidang Komite SPS; (3) Dokumen Data Permasalahan SPS di UPT dan instansi terkait; (4) Dokumen Kompilasi Peraturan Perkarantinaan (Compilation on Import Quarantine Regulations of Indonesian Trading Partners); (5) Dokumen SPS News Letter;
b) Kerjasama Internasional dan Nasional: (1) Dokumen Posisi DELRI; (2) Dokumen Pertemuan BIMP EAGA; (3) Dokumen Pertemuan WGAFFC; (4) Dokumen Tindak lanjut CIQS-BIMP EAGA; (5) Dokumen Kerjasama Operasional Karantina di Bandara/ Rumusan Workshop Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi dan Stakeholder di Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.
Disamping itu, bidang kerjasama perkarantinaan juga mengahasilkan 7 (tujuh) dokumen tambahan lainnya, yaitu: (a) Dokumen elektronik Indonesia National Trade Repository (INTR) yang tersedia di website INSW; (b) Dokumen Komoditas Wajib Periksa Karantina berdasarkan Draft Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012; (c) Dokumen Hasil Seminar Implementasi SPS Measures on Animal and Safety Issues; (d) Kompilasi Peraturan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dalam versi Bahasa Inggris; (e) Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pengembangan Karantina Pertanian di Perbatasan; (f) Dokumen Kompilasi Notifikasi Negara Mitra Dagang; (g)
v
Dokumen Kompilasi Hasil Pertemuan Internasional (Multilateral, Regional, dan Bilateral).
Kebijakan di Bidang Informasi Perkarantinaan dimaksudkan untuk memfasilitasi sistem informasi Badan Karantina Pertanian berbasis Teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan. Kebijakan tersebut diatas bertujuan untuk: (a) Tersedianya pusat data Badan Karantina Pertanian; (b) Jejaring kerjasama Sistem Informasi antar instansi dan atau antar negara; (c) Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi; (d) Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi. (Tahapan dalam Grand Design Teknologi Informasi Badan Karantina Pertanian) Dalam tahun 2011, Bidang Informasi Perkarantinaan menghasilkan output berupa: (a) Aplikasi informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati; (b) Dokumen sistem dan prosedur informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati dengan rincian sebagai berikut:
a) Aplikasi informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, berupa: (1) Update dan Penyempurnaan Aplikasi SIM KP (empat aplikasi); (2) Pengembangan Aplikasi SIM KP (dua aplikasi); (3) Pembuatan Aplikasi SIM Tata Kelola Karantina (empat aplikasi); (4) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Masyarakat (dua aplikasi); (5) Pengintegrasian Aplikasi SIM (5 aplikasi)
b) Sistem dan prosedur informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, berupa: (1) Dokumen Peningkatan SDM UPT Barantan di Bidang Informasi Teknologi; (2) Dokumen Pokja dan Kajian Sistem Informasi Perkarantinaan; (3) Dokumen Dinamisasi Konten Website; (4) Dokumen Master Plan IT Barantan (sebelumnya Manual Aplikasi); (5) Dokumen Penambahan Kapasitas Layanan Internet; (6) Dokumen Sistem dan Prosedur SIM KP.
Dalam penetapan kinerja (PK) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan mempunyai sasaran strategis berupa: (1) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina dengan indikator kinerja berupa jumlah rumusan kebijakan rekomendasi pengawasan dan penindakan; (2) Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian dengan indikator (a) Jumlah rumusan kebijakan rekomendasi kerjasama di bidang SPS dan (b) Jumlah rumusan kebijakan dan rekomendasi kerjasama perkarantinaan antar instansi terkait; dan (3) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional, dengan indikator (a) Jumlah system aplikasi dan (b) Jumlah dokumen system dan prosedur informasi perkarantinaan pertanian. Target Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan meliputi: bidang kepatuhan perkarantinaan 3 dokumen, bidang kerjasama perkarantinaan 10 dokumen, dan bidang informasi perkarantinaan 5 aplikasi dan 6 dokumen. Pada akhir tahun 2011, pengukuran
vi
kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan mengukur target dan realisasi kinerja, sebagai berikut:
1) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina, diukur kinerjanya dengan target penyelesaian 3 dokumen. Pada akhir tahun ini, terdapat 4 dokumen yang telah disusun dan 1 diantaranya ditetapkan secara formal. Di samping itu, meskipun bukan merupakan kebijakan teknis wasdak dihasilkan pula 3 (tiga) dokumen tambahan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan perkarantinaan.
2) Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian, diukur kinerjanya dengan target penyelesaian 10 (sepuluh) dokumen, kemudian pada akhir tahun ini 10 dokumen tersebut sudah dihasilkan dari kegiatan kerjasama internasional maupun nasional serta di bidang SPS sebagai acuan komitmen dan tindak lanjut implementasi selanjutnya. Di samping itu, dihasilkan 7 (tujuh) dokumen tambahan lainnya, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati skala nasional, bilateral, regional dan multilateral.
3) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kjinerja manajemen dan operasional diukur kinerjanya dengan target penyelesaian 5 aplikasi dan 6 dokumen. Pada akhir tahun 2011, aplikasi dan dokumen tersebut sudah diselesaikan sebanyak 5 aplikasi dan 6 dokumen serta disosialisasikannya kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian untuk digunakan dalam pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan. Disamping itu juga tercapai peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian dengan adanya kerjasama pertukaran data perijinan dengan instansi terkait (SIP dan SRPP), peningkatan user PPK Online, dan peningkatan penggunaan jaringan VPN di UPT KP dan Pusat Barantan, sehingga presentase kinerja mencapai 100%.
Kendala dalam peningkatan kinerja di bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan adalah: (a) Struktur organisasi Bidang Kepatuhan Perkarantinaan/Pengawasan dan Penindakan belum cukup memadai untuk mewujudkan fungsi kepatuhan internal dan eksternal; (b) Jumlah dan kompetensi SDM di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan belum optimal; (c) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan. Kendala dalam peningkatan kinerja di bidang Kerjasama Perkarantinaan adalah: (a) Kurangnya peran serta instansi dan stakeholder terkait SPS dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian; (b) Proses komunikasi dalam rangka harmonisasi SPS dan akselerasi ekspor komoditas pertanian membutuhkan waktu yang lama; (c) Kompetensi di bidang negosiasi SPS kurang. Kendala dalam peningkatan kinerja di bidang Informasi Perkarantinaan adalah: (a) Jumlah dan Kompetensi SDM di bidang Informasi terbatas; (b) Infrastruktur
vii
Teknologi Informasi di Kantor Pusat dan UPT belum standar; (c) Pemanfaatan Sistem Informasi di lingkup Badan Karantina Pertanian belum optimal.
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam upaya mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masuknya ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian, berkewajiban melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan, dan pelaksanaan kerjasama serta pengelolaan informasi perkarantinaan. Dengan meningkatnya peran Badan Karantina Pertanian sebagai instrumen SPS dalam perdagangan internasional, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program Badan Karantina Pertanian, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal melalui kerjasama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang terangkum dalam program dan kegiatan tahun 2011. Kinerja yang optimal dari seluruh Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu: (1) Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina
tumbuhan yang dapat di implementasikan; (2) Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama perkarantinaan; (3) Tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama
operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan seta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan;
(4) Prosentase peningkatan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat Badan Karantina Pertanian.
Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian, kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat nasional dan internasional serta pengguna jasa karantina.
2
1.2. Kedudukan tugas, fungsi, dan kewenangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai berikut: 1. Kedudukan
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. Tugas Pokok 1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, di bidang pengawasan dan
penindakan perkarantinaan, dan pelaksanaan kerjasama serta pengelolaan informasi perkarantinaan;
2. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
3. Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaan;
4. Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksnakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan
evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; 2. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan 3. Pengelolaan informasi perkarantinaan.
1.3. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan selama tahun 2012 dibantu oleh unsur-unsur: Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan, dan Bidang Informasi Perkarantinaan. Secara rinci, struktur organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan terdapat pada Lampiran 4.
1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas
1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan; 7. Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian.
3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung dan mensinergiskan program Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2010-2014 yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan Badan Karantina Pertanian pada 2010–2014, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menetapkan rencana strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2010–2014 dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Badan Karantina Pertanian. 2.1. Visi dan Misi
1. Visi Visi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: “Mendukung Badan Karantina Pertanian Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta keamanan pangan”.
Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut :
Tangguh: Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.
Terpercaya: Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.
2. Misi Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian, maka Misi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: a. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi
dalam mendukung Badan Karantina Pertanian dalam Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan
4
karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar;
b. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam memfasilitasi perdagangan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; dan
c. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan Citra dan Kualitas Layanan Publik.
2.2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan Tujuan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2010-2014 adalah: a. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik
internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar;
b. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian;
c. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan Citra dan Kualitas Layanan Publik.
2. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu sasaran strategis Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, sasaran strategis Bidang Kerjasama Perkarantinaan, dan sasaran strategis Bidang Informasi Perkarantinaan. a. Sasaran Strategis Bidang Kepatuhan Perkarantinaan:
Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina. Indikator Kinerja: Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan yang dapat di implementasikan. Rencana Aksi: a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan penindakan. b) Penyusunan program kegiatan di bidang kepatuhan perkarantinaan.
b. Sasaran Strategis Bidang Kerjasama Perkarantinaan: Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. Indikator Kinerja: Jumlah dokumen kerjasama
5
Rencana Aksi: a) Penyusunan konsep kerjasama multilateral, regional, bilateral dan
nasional. b) Peningkatan fasilitasi (informasi, dokumentasi dan pembiayaan) dalam
rangka kerjasama (multilateral, regional, bilateral dan nasional) di bidang perkarantinaan hewan, perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
c. Sasaran Strategis Bidang Informasi Perkarantinaan: Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati. Indikator Kinerja: Jumlah aplikasi system informasi perkarantinaan dan keamanan hayati. Rencana Aksi: a) Pembuatan aplikasi system informasi perkarantinaan dan kekamanan
hayati. b) Peningkatan pelayanan sistem informasi perkarantinaan di bidang
perkarantinaan hewan, perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
2.3. Analisis Lingkungan Strategik
Dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat berdampak pada kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian.
a. Faktor Internal
Kekuatan : Beberapa kekuatan yang dimiliki Pusat KKIP dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Bidang Kepatuhan;
a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat KKIP diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati;
b) Pusat KKIP merupakan unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
c) Pusat KKIP telah memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Intelijen Karantina;
d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional yang cukup untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
e) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat KKIP mendapat alokasi anggaran dari APBN yang tertuang dalam DIPA Karantina Pertanian;
6
f) Adanya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
g) Dukungan dari instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan, dalam hal ini POLRI, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.
2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan;
a) Badan Karantina Pertanian sebagai National Enquiry Point dan Notification Body SPS-WTO;
b) Badan Karantina Pertanian sebagai koordinator sektor karantina BIMP EAGA;
c) Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NPPO dan National Authority dalam forum IPPC/CPM dan APPPC;
d) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair ASEAN pada Working Group on SPS-TBT dalam ASEAN-Korea Free Trade Area;
e) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair dalam kerjasama Indonesia-Australia WGAFFC;
f) Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu dari 3 (tiga) unsur CIQ yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di pintu-pintu pemasukan internasional (bandara dan pelabuhan internasional);
g) Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi petugas karantina pertanian;
h) Kerjasama dengan Ditjen Postel dalam operasional karantina terhadap barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan Kilat;
i) Tersedianya APBN untuk melaksanakan fasilitasi kerjasama perkarantinaan.
3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Kebijakan masih tersentralisasi dari kantor pusat sehingga meskipun
rentang kendali sangat luas (menjangkau 52 UPT) namun efektivitas kebijakan masih dapat dikendalikan;
b) Penanganan TI terfasilitasi dalam struktur organisasi; c) Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu Kebijakan Prioritas
Badan Karantina Pertanian; d) Organisasi (Badan Karantina Pertanian) sudah terintegrasi antara
karantina hewan dan karantina tumbuhan; e) Sudah memiliki infrastruktur TI yang memadai dengan dukungan jaringan
VPN; f) Pengiriman data dari UPT ke Pusat sudah secara electronis dan Pusat
telah memiliki sistem olah data elektronik (Executive Information System); g) Terbangunnya Inhouse System Karantina Pertanian yang sudah
terintegrasi, baik lingkup internal maupun lingkup eksternal (Kementerian Pertanian, Negara Mitra Dagang, NSW, dll).
Kelemahan 1) Bidang Kepatuhan;
a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat KKIP masih kurangnya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati;
b) Tugas dan fungsi Pusat KKIP sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkap dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
7
c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
d) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat KKIP;
e) Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
f) Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan yang belum optimal.
2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan;
a) Masih rendahnya integritas dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional;
b) Masih kurangnya kesadaran dari instansi terkait untuk menotifikasikan draft peraturan perundangan terkait SPS ke Sekretariat SPS-WTO;
c) Masih kurangnya kesadaran dan kemampuan internal Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait dalam mengkaji draft peraturan negara mitra dagang yang dinotifikasikan oleh Sekretariat SPS-WTO;
d) Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
e) Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penambahan disesuaikan dengan beban kerja;
f) Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional;
g) Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang arti penting Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK serta pangan segar yang tidak aman konsumsi.
3) Bidang Informasi Perkarantinaan;
a) Sebaran pegawai berdasarkan ketersediaan SDM berbasis TI belum ada, di samping kesiapan infrastruktur TI yang belum mengacu pada kebutuhan organisasi;
b) Pembangunan sistem informasi masih secara parsial, dan belum terintegrasi secara baik;
c) Pelaksanaan TI di Badan Karantina Pertanian belum mempunyai payung hukum dan belum ada prosedur pelayanan karantina baku yang ditetapkan;
d) Organisasi dan SOP bidang informasi yang tersusun belum terimplementasi secara optimal;
e) Keragaman tingkat komitmen, konsistensi melaksanakan kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan TI Badan Karantina Pertanian;
f) Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data masih lemah karena belum membudayanya pemanfaatan TI.
8
b. Faktor Eksternal Peluang
1) Bidang Kepatuhan; a) Juklak/Juknis Penyidikan di bidang Perkarantinaan hewan, tumbuhan dan
keamanan hayati dipergunakan sebagai instrument teknis dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati;
b) Adanya fokus Pemerintah terhadap Badan Karantina Pertanian, melalui peningkatan kepatuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang bersih dan transparan;
c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait terhadap kewenangan karantina melalui tindakan pengawasan dan penindakan yang sinergis terhadap instansi Penegak Hukum;
d) Peningkatan kerjasama dengan instansi Penegak Hukum dalam hal penyidikan.
2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan;
a) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas pertanian unggulan; b) Kebijakan free trade area dalam perdagangan global; c) Kebijakan hambatan perdagangan global yang telah bergeser dari
penetapan tarif dan kuota menjadi persyaratan teknis (SPS dan TBT); d) Adanya kewajiban dalam SPS Agreement bagi negara maju untuk
memberikan technical assistance bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan SPS yang ditetapkan;
e) Meningkatnya pemahaman instansi terkait dan stakeholder mengenai arti penting karantina dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK serta pangan segar yang tidak aman dikonsumsi dan memfasilitasi ekspor.
3) Bidang Informasi Perkarantinaan;
a) Sistem informasi Badan Karantina Pertanian sudah terintegrasi dalam sistem INSW;
b) Infrastruktur jaringan sudah menggunakan provider yang handal; c) Pengguna jasa sudah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan
karantina impor secara online (PPK Online); d) Meningkatnya kebutuhan pertukaran data dan informasi perkarantinaan; e) Tuntutan pengguna jasa akan pelayanan prima karantina (transparan,
akuntabel dan terukur). Tantangan 1) Bidang Kepatuhan;
a) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan, sehingga menimbulkan peluang terhadap terjadinya pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
b) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan akibat HPHK dan OPTK, karena tidak sesuai dengan aturan perkarantinaan;
c) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), terbitnya SPI, UU Administrasi Negara, UU Pelayanan Publik; dan tingkat kepatuhan masyarakat;
d) Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi); e) Pemberantasan korupsi; f) Fungsi otonomi daerah; g) Kebijakan global 'Climate Change'; h) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade
Agreement-FTA), antara lain Indonesia-China; Indonesia-Korea; Indonesia-Jepang yg telah berlangsung pada tahun 2010, sebagai tantangan dalam pengawasan lalu lintas ekspor-impor.
9
2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan;
a) Meningkatnya arus perdagangan global yang tidak mengenal batas negara;
b) Meningkatnya persyaratan SPS yang ditetapkan negara mitra; c) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (free trade area); d) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam menotifikasikan draft peraturan
terkait SPS; e) Meningkatnya kebutuhan ketertelusuran (traceability) terhadap komoditas
pertanian yang diperdagangkan; f) Banyaknya pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang belum bisa
dijaga oleh petugas karantina.
3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Kebijakan pengembangan TI Badan Karantina Pertanian belum bisa
mengimbangi perkembangan dan tuntutan globalisasi ekonomi; b) Stabilitas jaringan TI di UPT tertentu masih terkendala; c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup Badan Karantina Pertanian
dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya (maintenance) belum optimal;
d) Instansi terkait perijinan belum mempunyai sistem perijinan secara elektronis;
e) Perbedaan platform aplikasi yang difasilitasi oleh instansi lain dengan aplikasi Badan Karantina Pertanian.
2.4. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Pusat KKIP, yaitu Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan dengan penjabaran kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut: a) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan
1. Penyusunan Mekanisme Operasional Pengawasan dan Penindakan Lingkup Badan Karantina Pertanian;
2. Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992;
3. Fasilitasi Administrasi PPNS dan Intelijen; 4. Bimbingan Teknis Penyidikan Pelanggaran Pidana Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1992; 5. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyidikan Pelanggaran Pidana
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992; 6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Pre-emptif; 7. Penyusunan Pedoman Pre-emptif terhadap Pengawasan dan Penindakan
Perkarantinaan; 8. Bimbingan Teknis Tindakan Pre-emptif di UPT; 9. Pemantauan dan Evaluasi Tindakan Pre-emptif di UPT; 10. Penyusunan Pedoman Profiling Pengguna Jasa; 11. Bimbingan teknis tindakan preventif di UPT; 12. Pemantauan dan Evaluasi tindakan preventif di UPT; 13. Penyusunan Rencana Kerja Pusat KKIP; 14. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan
Pengawasan; 15. Kompilasi Dokumen Kewasdakan; 16. Pembinaan Pusat KKIP; 17. Rapat Teknis Regional dan Nasional; 18. Koordinasi dan Kepanitiaan Pusat KKIP; 19. Penyusunan Lakip Pusat KKIP; 20. Penyusunan Laporan Tahunan Pusat KKIP;
10
21. Sekretariat Komisi Ahli;
b) Bidang Kerjasama Perkarantinaan 1. Penyusunan Posisi DELRI 2. Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Perkarantinaan 3. Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri 4. Pertemuan Internasional ‘The 3rd Heads of Quarantine BIMP-EAGA
Meeting’ 5. Pertemuan WGAFFC ke-16 di Indonesia 6. Penyusunan SOP Karantina di Kawasan BIMP-EAGA 7. Evaluasi MoU Barantan dengan Instansi Terkait 8. Workshop Kerjasama Operasional Perkarantinaan di Pintu-Pintu
Pemasukan dan Pengeluaran 9. Penyusunan Draf Notifikasi Indonesia 10. Pembahasan Notifikasi Negara Mitra 11. Penyusunan Bahan Sidang Komite SPS 12. Pembahasan Hasil dan Tindak Lanjut Sidang Komite SPS 13. Koordinasi SPS dengan Instansi Terkait 14. Pengumpulan Data Permasalahan SPS di UPT dan Instansi Terkait di
Daerah 15. Seminar Implementasi SPS Measures on Animal and Safety Issues 16. Penyusunan Compilation on Import Quarantine Regulation of Indonesian
Trading Partner 17. Compilation of Indonesian Quarantine Regulation 18. SPS News Letter
c) Bidang Informasi Perkarantinaan
1. Update Inhouse System Badan Karantina Pertanian 2. Update Sistem Informasi Manajemen Laboratorium UPT 3. Update Aplikasi Laboratorium PSAT 4. Pengembangan Aplikasi Fungsional 5. Pembuatan Aplikasi Keuangan Internal 6. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan 7. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Badan Karantina Pertanian
Terintegrasi (Linux Version) 8. Pembuatan Aplikasi Elektronik Book Pengawasan Keamanan Hayati
Hewani 9. Pembuatan Aplikasi Sistem Pengiriman Data Perijinan Elektronik 10. Pembuatan Aplikasi Registrasi SAB Online 11. Pengintegrasian Sistem Informasi dengan Perijinan Instansi Terkait 12. Pengintegrasian Sistem Informasi Laboratorium dengan Inhouse System 13. Pembuatan E-Cert Ekspor dengan Negara Lain 14. Sosialisasi Eplaq (Integrasi Perijinan Online) 15. Sosialisasi Aplikasi Fungsional Karantina Hewan 16. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Badan Karantina Pertanian 17. Bimbingan dan Evaluasi IT di UPT Badan Karantina Pertanian 18. Evaluasi Hasil Laporan Elektronik (Karantina Tumbuhan dan Karantina
Hewan) 19. Pokja Integrasi dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media Pembawa 20. Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Hasil Uji Lab antar UPT KP
Lingkup Badan Karantina Pertanian 21. Penyusunan Master Plan IT Badan Karantina Pertanian Terintegrasi
11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja kegiatan di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian kinerja di masing masing bidang. Rincian tingkat capaian kinerja diuraikan dalam Lampiran 2. Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap bidang ditentukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan, dengan kisaran sebagai berikut : A. Sangat Berhasil : 100 % B. Berhasil : 80 – 100 % C. Cukup Berhasil : 60 – 79 % D. Belum Berhasil : 0 – 59 % Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1) Jumlah kebijakan teknis pengawasan dan penindakan nilai capaian 100 % (3
Dokumen); 2) Meningkatnya kerjasama perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati 100 %
(10 Dokumen) dan 100% tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan;
3) Meningkatnya pengelolaan sistem informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati 100 % (5 Aplikasi dan 6 Dokumen) dan tercapainya lebih dari 10% peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian.
3.1. Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tahun 2011, dengan indikator sasaran sebagai berikut: 3.1.1. Uraian Sasaran 1
Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina. Indikator Kinerja Jumlah kebijakan teknis pengawasan dan penindakan.
Hasil Beberapa kebijakan di bidang kepatuhan perkarantinaan yang telah dihasilkan pada tahun 2012, yaitu: 1) Dokumen Kebijakan: Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor: 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 tentang Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam membina kesadaran masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;
2) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Mekanisme Operasional Pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengeasan keamanan hayati;
3) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Peraturan Menteri Pertanian); Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian;
4) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian;
12
Disamping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen lain terkait kebijakan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepatuhan perkarantinaan, yaitu: 1) Dokumen Keputusan Kepala Badan Nomor: 1953/Kprs/OT.160/L/
10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati;
2) Dokumen draft Pedoman Umum Penanganan Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati;
3) Dokumen Draft Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Dokumen Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) di Tempat Pemriksaan Fisik Terpadu (TPFT);
Dalam perjalanannya Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, menghasilkan beberapa dokumen hasil kegiatan (output) terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang kepatuhan perkarantinaan, yaitu; 1) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Penyalahgunaan Sistem Informasi di
BBKP Surabaya terhadap importasi kulit garaman; 2) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi adanya Pungutan di luar PNBP di
BBKP Tanjung Priok; 3) Dokumen laporan hasil verifikasi terhadap hasil temuan Inspektorat
Jenderal di BBKP Belawan, terkait dengan pungutan di luar PNBP; 4) Dokumen Laporan Hasil penanganan kasus dugaan importasi daging
asal india di wilayah kerja BBKP Soekarno-Hatta; 5) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi wotel berisikan anggur di
BBKP Tanjung Priok; 6) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi Sapi Bibit di BBKP
Tanjung Priok dan BKP Kelas I Lampung; 7) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi bawang di Dumai, BKP
Kelas I Pekanbaru; 8) Dokumen Laporan Hasil koordinasi penanganan tindak pidana di SKP
Kelas I Bengkulu.
3.1.2. Uraian Sasaran 2 Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian. Indikator Kinerja 1) Jumlah rumusan kebijakan rekomendasi kerjasama di bidang SPS; 2) Jumlah rumusan kebijakan dan rekomendasi kerjasama
perkarantinaan antar instansi terkait Hasil 1) Dokumen Draf Notifikasi Indonesia. 2) Dokumen Bahan Sidang Komite SPS 3) Dokumen Data Permasalahan SPS di UPT dan instansi terkait. 4) Dokumen Kompilasi Peraturan Perkarantinaan (Compilation on Import
Quarantine Regulations of Indonesian Trading Partners) 5) Dokumen SPS News Letter 6) Dokumen Posisi DELRI 7) Dokumen Pertemuan BIMP EAGA 8) Dokumen Pertemuan WGAFFC
13
9) Dokumen Tindak lanjut CIQS-BIMP EAGA (SOP Karantina di Kawasan BIMP-EAGA)
10) Dokumen Kerjasama Operasional Karantina di Bandara (Rumusan Workshop Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi dan Stakeholder di Pelabuhan Laut dan Bandar Udara)
Selain hasil tersebut, dihasilkan pula dokumen-dokumen terkait peningkatan kerjasama perkarantinaan hewan dan tumbuhan dan keamanan hayati. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1) Dokumen elektronik Indonesia National Trade Repository (INTR) yang
tersedia di website INSW 2) Dokumen Komoditas Wajib Periksa Karantina berdasarkan Draft Buku
Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 3) Dokumen Hasil Seminar Implementasi SPS Measures on Animal and
Safety Issues 4) Kompilasi Peraturan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
dalam versi Bahasa Inggris 5) Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pengembangan Karantina
Pertanian di Perbatasan 6) Dokumen Kompilasi Notifikasi Negara Mitra Dagang 7) Dokumen Kompilasi Hasil Pertemuan Internasional (Multilateral,
Regional, dan Bilateral)
3.1.3. Uraian Sasaran 3 Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional. Indikator Kinerja 1) Jumlah sistem aplikasi; 2) Jumlah dokumen sIstem dan prosedur informasi perkarantinaan
pertanian. 3) Peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi dan akses
informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian.
Hasil 1) Update dan Penyempurnaan Aplikasi SIM KP
a) Update Inhouse System Barantan KH b) Update Inhouse System Barantan KT c) Update Sistem Informasi Manajemen Laboratorium UPT KP d) Update Aplikasi Laboratorium PSAT
2) Pengembangan Aplikasi SIM KP a) Pengembangan Aplikasi Fungsional KH b) Pengembangan Aplikasi Fungsional KT
3) Pembuatan Aplikasi SIM Tata Kelola Karantina a) Pembuatan Aplikasi Keuangan Internal b) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan c) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Barantan Terintegrasi d) Pembuatan Aplikasi Elektronik Book Pengawasan Keamanan
Hayati Hewani
4) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Masyarkat a) Pembuatan Aplikasi Sistem Pengiriman Data Perijinan Elektronik b) Pembuatan Aplikasi Registrasi SAB Online
5) Pengintegrasian Aplikasi SIM a) Pengintegrasian Sistem Informasi dengan Perijinan Instansi Terkait
14
b) Pengintegrasian Sistem Informasi Laboratorium Dengan Inhouse System
c) Pembuatan E-Certificate Ekspor Dengan Negara Lain 6) Dokumen Peningkatan SDM UPT Barantan
a) Sosialisasi Aplikasi Eplaq (terkait perijinan elektronik/SIP) b) Sosialisasi Aplikasi Fungsional c) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen
7) Dokumen Pokja dan Kajian Sistem Informasi Perkarantinaan a) Pokja Integrasi dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media Pembawa b) Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Hasil Uji Lab. Antar UPT KP
Lingkup Barantan 8) Dokumen Dinamisasi Konten Website 9) Dokumen MasterPlan IT Barantan (revisi dari Manual Aplikasi) 10) Dokumen Penambahan Kapasitas Layanan Internet
Penambahan kapasitas penerimaan data melalui jaringan internet 2 Mbps di Kantor Pusat
11) Dokumen Sistem dan Prosedur SIM KP Biaya Langganan Jaringan VPN Barantan (1 tahun)
Dengan adanya kegiatan bidang informasi tersebut diatas, maka terjadi peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Dari sisi kerjasama dengan instansi terkait, telah termanfaatkannya aplikasi pertukaran data perijinan pertanian (SIP dan SRPP). Dari sisi pengguna jasa, terjadi peningkatan pengguna Permohonan Pemeriksaan Online (PPK) dari tahun sebelumnya (2010) yang berjumlah 2.107 user menjadi 3.753 user pada tahun 2011. Dari sisi unit kerja lingkup Badan Karantina pertanian, telah terbangun dan termanfaatkannya jaringan Virtual Private Network (VPN) yang menghubungkan seluruh UPT KP Barantan dengan Pusat Barantan.
3.2. Analisis Kinerja
Apabila kita melihat sasaran-sasaran dan capaiannya yang ada pada sub bab 3.1. yaitu: 1) Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas
karantina; 2) Meningkatnya kerjasama perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. 3) Meningkatnya pengelolaan system informasi perkarantinaan dan pengawasan
keamanan hayati.
Maka capaian-capaian sasaran tersebut telah mengarah pada: 1) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik
internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar;
2) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian;
3) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan Citra dan Kualitas Layanan Publik.
15
Apabila kita melihat strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah: 1) Dalam melakukan kajian teknis untuk output berupa kebijakan dan
pedoman/manual senantiasa mencari dan mengumpulkan referensi yang berstandar internasional dan up to date. Kemudian dilakukan penyusunan dan pembahasan yang melibatkan para pakar dari instansi yang terkait. Alur muara dari sasaran tersedianya kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk ,menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati antara lain melalui output dan hasil kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat di implementasikan;
b) Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama perkarantinaan; c) Tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama
operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan seta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan;
d) Prosentase peningkatan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat Badan Karantina Pertanian.
2) Hasil dari beberapa rumusan kebijakan/system aplikasi yang telah terbit
disosialisasikan secara intensif baik dilingkup internal Badan Karantina Pertanian serta instansi terkait, pengguna jasa karantina pertanian maupun masyarakat secara umum.
3) Pada tahun 2012 Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
telah melakukan penyusunan rumusan kebijakan dan pembuatan/pengembangan/update aplikasi sebagai berikut: 1) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor:
1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 tentang Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam membina kesadaran masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;
2) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Mekanisme Operasional Pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengeasan keamanan hayati;
3) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Peraturan Menteri Pertanian); Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian;
4) Dokumen Rumusan Kebijakan (Draft Keputusan Kepala Badan); Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian
5) Dokumen Keputusan Kepala Badan Nomor: 1953/Kprs/OT.160/L/ 10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati;
6) Dokumen draft Pedoman Umum Penanganan Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati;
7) Dokumen Draft Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Dokumen Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) di Tempat Pemriksaan Fisik Terpadu (TPFT);
8) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Penyalahgunaan Sistem Informasi di BBKP Surabaya terhadap importasi kulit garaman;
9) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi adanya Pungutan di luar PNBP di BBKP Tanjung Priok;
16
10) Dokumen laporan hasil verifikasi terhadap hasil temuan Inspektorat Jenderal di BBKP Belawan, terkait dengan pungutan di luar PNBP;
11) Dokumen Laporan Hasil penanganan kasus dugaan importasi daging asal india di wilayah kerja BBKP Soekarno-Hatta;
12) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi wotel berisikan anggur di BBKP Tanjung Priok;
13) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi Sapi Bibit di BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas I Lampung;
14) Dokumen Laporan Hasil penanganan importasi bawang di Dumai, BKP Kelas I Pekanbaru;
8) Dokumen Draft Notifikasi Indonesia; 9) Bahan Sidang Komite SPS; 10) Data Permasalahan SPS di UPT dan instansi terkait; 11) Kompilasi Peraturan Perkarantinaan (Compilation on Import Quarantine
Regulation of Indonesian Trading Partners); 12) SPS News Letter; 13) Dokumen Posisi DELRI; 14) Dokumen Pertemuan BIMP EAGA; 15) Dokumen Pertemuan WGAFFC; 16) Dokumen Tindak lanjut CIQS-BIMP EAGA (SOP Karantina di Kawasan
BIMP-EAGA); 17) Dokumen Kerjasama Operasional Karantina di Bandara (Rumusan
Workshop Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi dan Stakeholder di Pelabuhan Laut dan Bandar Udara);
18) Update Inhouse System Barantan 19) Update Sistem Informasi Manajemen Laboratorium UPT KP 20) Update Aplikasi Laboratorium PSAT 21) Pengembangan Aplikasi Fungsional KH 22) Pengembangan Aplikasi Fungsional KT 23) Aplikasi Keuangan Internal 24) Aplikasi Sistem Informasi Persuratan 25) Aplikasi Sistem Informasi Barantan Terintegrasi 26) Aplikasi Elektronik Book Pengawasan Keamanan Hayati Hewani 27) Aplikasi Sistem Pengiriman Data Perijinan Elektronik 28) Aplikasi Registrasi SAB Online 29) Pengintegrasian Sistem Informasi dengan Perijinan Instansi Terkait 30) Pengintegrasian Sistem Informasi Laboratorium dengan Perijinan Instansi
terkait 31) Pembuatan E-Certificate Ekspor Dengan Negara Lain 32) Dokumen Peningkatan SDM IT UPT Barantan (Sosialisasi Aplikasi Eplaq,
Sosialisasi Aplikasi Fungsional, Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen) 33) Dokumen Pokja dan Kajian Sistem Informasi Perkarantinaan ( Pokja
Integrasi dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media Pembawa, Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Hasil Uji Lab Antar UPT KP Lingkup Barantan)
34) Dokumen Dinamisasi Konten Website 35) Dokumen MasterPlan IT Barantan 36) Dokumen Penambahan Kapasitas Layanan Internet 37) Dokumen Sistem dan Prosedur SIM KP (VPN)
Dari sekian banyak rumusan kebijakan dan sistem aplikasi yang telah dipersiapkan, beberapa sudah dapat diimplementasikan di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Adapun rumusan kebijakan/sistem aplikasi yang lain belum berimplentasi karena perlu kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, baik SDM, sarana dan prasarana dalam melaksanakan rumusan kebijakan atau system aplikasi yang sudah disusun.
17
4) Pelaksanaan kegiatan program di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan public awareness antara lain melalui: kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, seminar/workshop, simulasi kegiatan, jumpa pers dan pertemuan-pertemuan baik internal, instansi terkait, maupun masyarakat/stakeholder. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.
5) Untuk mewujudkan kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas
perumusan kebijakan teknis perkarantinaan dan keamanan hayati Badan Karantina Pertanian melalui bidang Kerjasama Perkarantinaan senantiasa menjalin hubungan dengan instasi/intitusi terkait baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tercapai suatu komitmen kerjasama. Strategi untuk pencapaian sasaran telah dilakukan kegiatan antara lain: a) Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama nasional, bilateral, regional dan multilateral, fasilitasi kehadiran pada agenda-agenda pertemuan internasional b) Koordinasi kerjasama CIQS dan antar instansi.
6) Untuk mendukung mewujudkan adanya SDM yang berkualitas, kompeten dalam
jumlah yang memadai dilingkup Badan Karantina Pertanian, Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinan senantiasa melakukan beberapa strategi: a) Melakukan kegiatan pelatihan/simulasi di bidang pengawasan dan penindakan kepada PPNS karantina pertanian; b) Melakukan Pelatihan system informasi berbagai aplikasi kepada operator aplikasi di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; c) Melakukan analisis jabatan sehingga dapat diketahui keperluan jumlah SDM dimasing-masing bidang di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; d) Secara aktif mengirimkan SDM karantina untuk berpartisipasi pada training diluar negeri.
7) Untuk mewujudkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung
strategi, maka telah dilakukan strategi kegiatan-kegiatan: a) Melakukan tata hubungan kerja antara kantor pusat dengan UPT maupun antar UPT khususnya di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan; b) Melakukan penyusunan kelengkapan SOP dan rincian tugas staf sehingga dicapai budaya kerja yang baik dan efektif/efisien; c) Melakukan inventarisasi dan evaluasi peraturan perundangan perkarantinaan.
8) Untuk mewujudkan adanya sarana operasional serta teknologi dan sistem
informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina telah dilakukan strategi antara lain: a) Pemenuhan berdasarkan skala prioritas terhadap infrastruktur (sarana dan prasarana) sebagai pendukung terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; b) Pemenuhan dan penyempurnaan infrastruktur Sistem Informasi melalui berbagai aplikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan; c) Penyempurnaan berbagai aplikasi system data perkarantinaan dalam rangka mendukung program Badan Karantina Pertanian menjadi organisasi yang memiliki system data dan informasi yang cepat dan akuntabel.
9) Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengendalian intern telah dilakukan
beberapa strategi: a) Ikut berpartisipasi melakukan kegiatan Sistem pengendalian Intern (SPI) di seluruh satker Badan Karantina Pertanian oleh setiap Satuan Pelaksana SPI dan telah menghadiri koordinasi SPI oleh inisiasi dari Inspetorat Jenderal Kementerian Pertanian; b) Melakukan verifikasi dan proses lanjutan terhadap laporan-laporan/pengaduan baik dari internal maupun
18
dari masyarakat; c) Melakukan penyusunan laporan kinerja yang berkualitas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun 2012 pada awal perjanjian kontrak kinerja mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 9.903.870.000,-, kemudian mengalami perubahan dikarenakan adanya revisi (penghematan) menjadi sebesar Rp. 9.739.920.000,-. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebesar Rp ………………….,- sehingga presentase realisasi tersebut sebesar ………. %, dengan perincian sebagai berikut:
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi Sisa (Rp)
Awal Akhir (Rp) (%)
Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina.
3.269.710.000 3.106.023.432 95
Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian.
3.376.410.000 2.854.042.765
Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional.
TOTAL 9.739.920.000
3.4. Hambatan dan Kendala
Pelaksanaan kinerja pembangunan perkarantinaan melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantianan tahun 2012 masih ditemui beberapa hambatan maupun berbagai bentuk permasalahan, diantaranya sebagai berikut: 3.4.1. Kegiatan peningkatan kepatuhan perkarantinaan dan pengawasan
keamanan hayati:
a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat KKIP masih kurangnya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati;
b) Tugas dan fungsi Pusat KKIP sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkap dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Intelijen Karantina belum mencapai kondisi yang optimal yang kompeten dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
19
d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
e) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat KKIP;
f) Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
3.4.2. Kegiatan peningkatan kerjasama perkarantinaan dan pengawasan
keamanan hayati:
a) masih rendahnya integrasi dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional;
b) kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
c) sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penambahan disesuaikan dengan beban kerja;
d) masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional.
3.4.3. Kegiatan peningkatan sistem informasi perkarantinaan dan
pengawasan keamanan hayati:
a) Sebaran berdasarkan ketersediaan SDM berbasis TI belum ada, di samping kesiapan infrastruktur TI yang belum mengacu pada kebutuhan organisasi;
b) Pembangunan sistem informasi masih secara parsial, dan belum terintegrasi secara baik;
c) Pelaksanaan TI di Badan Karantina Pertanian belum mempunyai payung hukum dan belum ada prosedur pelayanan karantina baku yang ditetapkan;
d) Organisasi dan SOP bidang informasi yang tersusun belum terimplementasi secara optimal;
e) Keragaman tingkat komitmen, konsistensi melaksanakan kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan TI Badan Karantina Pertanian;
f) Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data masih lemah karena belum membudayanya pemanfaatan TI.
20
BAB IV. PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2012 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Pusat Kepatuhan Kerjsama dan Informasi Perkarantinaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka mendukung program Badan Karantina Pertanian untuk pembangunan pertanian. Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, belum dapat disajikan secara sempurna namun setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Aspek perkarantinaan pada hakekatnya adalah salah satu dari tujuan perlindungan negara terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati, oleh karena itu program-program strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang maksimal tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Kiranya LAKIP Tahun 2012 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Badan Karantina Pertanian pada masa yang akan datang.
21
LAMPIRAN
22
31
Lampiran 3. Daftar Pegawai Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.
NO NAMA/NIP PANGKAT, GOL RUANG
JABATAN
1 Dr.Ir CATUR P. BUDIMAN, M. Agric. NIP: 19551277 198003 1 001
Pembina Utama Muda, IV/D
Kepala Pusat KKIP
2 Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaan
3 Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaan
4 Drh. ZAENAL ABIDIN NIP. 19601229 198803 1 002
Pembina Tk. I, IV/B Kepala Bidang Informasi Perkarantinaan
5 Kepala Sub Bidang
Kepatuhan
Perkarantinaan Hewan
6 KARSAD,.STP. MP NIP: 19640425 198703 1 002
Pembina, IV/A Kepala Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan
7 KARTINI RAHAYU, S.IP NIP. 19750408 200112 2 002
Penata, III/c. Kepala Sub Bidang Sanitary dan Phytosanitary
8 Drh. TATIT DIAH R. M.Si NIP. 19761201 200312 2 001
Penata, III/c. Kepala Sub Bidang Kerjasama
9 ICHWANDI, STP. MP NIP. 19740504 199803 1 002
Penata Tk I., III/d Kepala Sub Bidang Sistem Informasi
10 Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi
11 RATNA, SE NIP: 19590324 198403 2 001
Penata Tk I., III/d PUMK Pusat KKIP
12 SUNANJAYA, SH NIP: 19750907 199905 1 001
Penata, III/c. Fungsional Umum
13 M. BUDI DHARMA, S.Sos, SP NIP:19741025 200003 1 001
Penata, III/c. POPT Ahli
14 PUSPA PENI DWI IRAWATI, SH. NIP: 19711205 200212 2 001
Penata, III/c. Fungsional Umum/Arsiparis
15 MUCHAJAR, SH. NIP: 19720111 200212 1 003
Penata, III/c. Fungsional Umum
16 ERWIN DABUKE, S.Sos NIP: 19730606 200212 1 001
Penata, III/c. Fungsional Umum/PPNS Karantina
17 DRH. APRIS BENIAWAN Penata Muda Tk I, III/b. Fungsional Medik
32
NIP: 19820508 200801 1 012
Veteriner
18 FAJAR YUDHA KUSUMAH NIP: 19840712 200312 1 004
Pengatur Muda Tk. I, II/b.
Fungsional Umum
19 HEPPY SEJAHTERA T., SP. NIP. 19751125 200112 1 001
Penata, III/c Fungsional Umum
20 drh. AGUS JAELANI NIP. 19821212 200901 1 007
Penata Muda Tk.I, III/b Fungsional Medik Veteriner
21 ENDANG SUMARNA NIP. 19570516 198003 1 003
Penata Muda Tk.I, III/b Fungsional Umum
22 DESTIRA MAULIDASARI, SE NIP. 19841213 200912 2 004
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
23 ELPI KUSMALASARI, Amd. NIP. 19810807 200501 2 001
Pengatur Tk.I, II/d Fungsional Umum
24 ROBERT MARPAUNG, S.Pt. NIP. 19700730 200312 1 001
Penata Muda Tk.I, III/b Fungsional Umum
25 FITRI UJIYANI, SP., M.Si. NIP. 19800906 200501 2 002
Penata Muda Tk.I, III/b POPT Ahli
26 AGUS KRISTIYANTO, S.Sos. NIP. 19710811 200003 1 001
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
27 ANDRI PURWIJONO NIP. 19710427 199403 1 002
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
28 RUDI SUPRIYADI, A.Md. NIP. 19661206 200112 1 001
Pengatur Tk.I, II/d Fungsional Umum
29 drh. SRIYANTO, M.Si. NIP. 19700815 200112 1 001
Penata Tk. I, III/d Fungsional Medik Veteriner
30 LOUIS MAHANDRY, SP. NIP. 19770322 200112 1 001
Penata, III/c Fungsional Umum
31 M. NURMAN, S.Kom. NIP. 19780323 200604 1 019
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
32 SUKARDI NIP. 19680701 200003 1 001
Pengatur, II/c Fungsional Umum
33 IBNU HADI SANTOSO NIP. 19790427 200312 1001
Pengatur Muda Tk. I, II/b
Fungsional Umum
34 drh. HERI YULIANTO, MM. NIP. 19770728 200501 1 001
Penata, III/c Fungsional Medik Veteriner
35 drh. RIRIN SETYOWATI, MM. Penata Muda TK. I, Fungsional
33
NIP. 19771230 200801 2 012
III/b Medik Veteriner
36 BUDI EKO PRASETYO, S.Sos. NIP. 19750503 200003 1 001
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
37 AGUNG RAKHMAT R., SP. NIP. 19761201 200902 1 003
Penata Muda, III/a Fungsional POPT
38 RETNA YETY B., ST. NIP. 19810302 200912 2 002
Penata Muda, III/a Fungsional Umum
39 SLAMET HARTANTO NIP. 19711118 199803 1 001
Pengatur TK. I, II/d Fungsional Umum
Lampiran 4. Struktur Organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
Lampiran 4. Struktur Organisasai
KEPALA PUSAT KKIP
BIDANG KEPATUHAN
PERKARANTINAAN
BIDANG KERJASAMA
PERKARANTINAAN
BIDANG INFORMASI
PERKARANTINAAN
SUB BIDANG KEPATUHAN
PERKARANTINAAN
HEWAN
SUB BIDANG KEPATUHAN
PERKARANTINAAN
TUMBUHAN
SUB BIDANG SANITARI
DAN FITOSANITARI
SUB BIDANG KERJASAMA
SUB BIDANG SISTEM
INFORMASI
SUB BIDANG PELAYANAN
INFORMASI