x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN …………………………………………………………. i

HALAMAN SAMPUL DALAM …………………………………………………………. ii

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ……………………………. iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ……………………………... iv

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI …………………..…… v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… vi

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………………. ix

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… x

ABSTRAK ……………………………………………………………………………….. xiii

ABSTRACT …………………………………………………………………………… xiv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………... 1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………… 1

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………… 5

1.3 Ruang Lingkup Masalah ……………………………………………………… 6

1.4 Originalitas Penelitian …………………………………………………………. 7

1.5 Tujuan Penelitian …………………………………………………………… 11

1.5.1 Tujuan Khusus ………………………………………………………… 11

1.5.2 Tujuan Umum …………………………………………………………. 11

1.6 Manfaat Penelitian …………………………………………………………… 11

1.6.1 Manfaat Teoritis ………………………………………………………... 12

1.6.2 Manfaat Praktis ..………………………………………………………... 12

1.7 Landasan Teoritis …………………………………………………………… 12

1.8 Metode Penelitian …………………………………………………………… 19

xi

1.8.1 Jenis Penelitian …………………………………………………………. 19

1.8.2 Jenis Pendekatan ………………………………………………………... 20

1.8.3 Bahan Hukum/Data ……………………………………………………. 22

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………………………………… 23

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum …………………………………………. 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, PENGGUNA

JASA, DAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE ………...

25

2.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab ……………………………… 25

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab ……………………………………………. 25

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab ……………………………………….. 27

2.2 Pengertian Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi dan Hak-Hak Hukum ……….. 32

2.2.1 Pengertian Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi ……………………... 32

2.2.2 Hak-Hak Hukum Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi ……………… 37

2.3 Pengertian Transportasi Berbasis Aplikasi Online ……………………………. 39

2.3.1 Jenis-Jenis Transportasi …………………………………………………. 41

2.3.2 Pihak-Pihak dalam Transporasi Berbasis Aplikasi Online ……………... 44

2.3.3Hukum Positif yang Mengatur Tentang Transportasi Berbasis Aplikasi

Online …………………………………………………………………….

46

BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAKAI APLIKASI, PENYEDIA

JASA ATAU DRIVER, DAN PIHAK PENYEDIA LAYANAN APLIKASI

TRNASPORTASI ONLINE …………………………………………………...

49

3.1 Pihak Penyedia Sarana Aplikasi Transportasi Online dengan Penyedia Jasa atau

Driver ……………………………………………………………………………..

49

3.2 Pihak Penyedia Sarana Aplikasi Transportasi Onine dengan Pengguna Jasa atau

Pengguna Aplikasi ………………………………………………………………..

54

xii

3.3 Penyedia Jasa atau Driver dengan Pengguna Jasa atau Pengguna Aplikasi ……... 61

BAB IV TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL PENGGUNA JASA

MENGALAMI KECELAKAAN ……………………………………………...

66

4.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan ……. 66

4.1.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Perjanjian ………………………………... 66

4.1.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata …… 69

4.1.3 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ……………………………...

70

4.1.4 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen ………………………………………….

76

4.1.5 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ………………………………….

79

4.2 Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Pengguna Jasa …………………….. 81

BAB V PENUTUP …………………………………………………………………….. 83

5.1 Kesimpulan …………………………………………………………………….. 83

5.2 Saran …………………………………………………………………………… 84

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN SKRIPSI

xiii

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hal Pengguna Jasa

Transportasi Berbasis Aplikasi Online Mengalami Kecelakaan. Latar belakang diangkatnya

judul ini karena masih simpang siurnya pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan

pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online dan memerlukan suatu solusi baru

menentukan pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Adapun masalah yang diangkat

adalah hubungan hukum antara pengguna jasa jasa, penyedia jasa, dan pihak penyedia sarana

aplikasi transportasi berbasis online dan pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna jasa

mengalami kecelakaan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yaitu

norma kabur. Hasil dari analisa dari penelitian ini adalah, pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan tanggung jawab terletak pada penyedia jasa atau

driver namun pada perjanjian yang disepakati pengguna jasa juga dapat meminta pertanggungjawaban

kepada penyedia sarana aplikasi transportasi online.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna

jasa mengalami kecelakaan adalah penyedia jasa atau driver sedangkan pihak penyedia

sarana aplikasi transportasi dapat diminta tanggung jawabnya. Untuk kedepannya pengaturan

asuransi dalam klausul perjanjian pengangkutan sangat diperlukan untuk memudahkan

penentuan tanggung jawab dan pemudahan pemenuhan sehingga pengguna jasa mendapatkan

pelayanan maksimal.

Kata Kunci: Peratanggungjawaban, Pengangkutan, Aplikasi Online

xiv

ABSTRACT

The title of this research is the Private Liability In The Transport Service User

Experience-Based Online Application accident. Background lifted this title because they

maze of responsibility for the accident victim transport service users based online application

and requires a new solution determines who should be responsible. As for the issue raised is

the legal relationship between the service user services, service provider, and the provider of

online-based transport applications and those responsible if the service user had an accident.

The method used is a normative legal research methods are the norm blurred. The results of

the analysis of this study is, to the Act No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road

Transportation determine the responsibility lies with the service provider or the driver but on

the treaty agreed service users can also invoke the liability of providers of means of

transportation applications online.

The conclusion of this study is the responsible party in an accident when the service

user to a service provider or the provider of the driver while the vehicle transportation

applications can be requested responsibilities. For the future of insurance regulation in the

transport treaty clause is necessary to facilitate the determination of responsibility and

pemudahan fulfillment services so that users get maximum service.

Keyword : Liabiliy, Transportation, Online Application

xv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jasa pengangkutan atau layanan pengangkutan memberikan sumbangsih yang sangat

besar kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya pengangkutan sebagai

sarana penunjang mobilitas manusia dan barang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil

yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Sehingga sangat

diperlukan jasa pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan

pengangkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya kompetitif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi dalam sendi-sendi kehidupan juga

sangat mempengaruhi sektor pengangkutan dengan hadirnya moda transportasi yang

didukung jaringan (online). Moda transportasi online ini berbasis aplikasi yang

dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi.

Sebagai moda penyedia sarana aplikasi transportasi online, moda tranportasi ini digerakkan

oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi online yang

dapat diunduh di Play Store (untuk handphone android) atau di App Store (untuk handphone

berbasis ios seperti Iphone). Cara menikmatinya sangat mudah. Cukup dengan melakukan

pengisian biodata yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan

yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi

online maka pemakai aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan.

Dengan adanya pihak pengembang aplikasi transportasi ini, pemakai aplikasi (user)

merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif

dengan harga yang ditetapkan oleh moda transportasi konvensional (seperti ojek, bajaj, bus,

xvi

dan lain-lain). Selain itu, aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online ini, menjadi

lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai

pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun

pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau yang sering disebut

driver. Sehingga dengan adanya moda transportasi ini, memberikan alternatif, bukan hanya

kepada pemakai aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak memadai

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mengacu pada data yang dirilis oleh situs resmi

Go-Jek, jumlah mitra Go-Jek sudah melampaui angka 200.000 (dua ratus ribu), dengan

jumlah pelanggan yang sudah mencapai 8.000.000 (delapan juta).1 Sebuah pencapaian yang

luar biasa dan sempat menjadi headline diberbagai media massa baik dalam dan luar negeri

beberapa waktu yang lalu.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi online (contoh : Go-Jek, Grab-Car, dan

Uber) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa

angkutan atau driver dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuklah

perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online).

Yang dimaksud dengan perusahaan penyedia sarana aplikasi online adalah perusahaan yang

menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk

menghubungkan penyedia jasa atau driver dan pengguna usaha atau pengguna aplikasi dalam

hal ini adalah penyedia jasa angkutan dan pemakai aplikasi. Perusahaan ini seperti Go-Jek

pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan penyedia

jasa atau driver adalah orang perorangan maupun badan hukum yang memiliki modal berupa

kendaraan yang rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah menerima dan

melaksanakan order yang diberikan oleh perusahaan aplikasi berbasis aplikasi online baik

melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh pihak penyedia aplikasi.

1 Anonim, 2016, URL : http://go-jek.com/go-rakyat/, diakses tanggal 12 Juli 2016

xvii

Pengguna jasa atau pengguna aplikasi adalah orang perorangan yang mengunduh dan

menggunakan jasa aplikasi android berbasis transportasi seperti Go-Jek, GrabCar, Uber, dan

lain-lain.

Pengangkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia sarana aplikasi

transportasi online tidak seperti jasa pengangkutan biasanya yang pada dasarnya terdapat dua

pihak Para pihak dalam pengangkutan ini terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian

pengangkutan elektronik dan perjanjian kerja sama (partnership). Sebagaimana layaknya

suatu perjanjian yang merupakan pengejewantahan dari hubungan hukum yang bersifat

keperdataan, maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan

dipenuhi.

Eksistensi dari usaha perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online ini

termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.

Pengaturannya sangat terbatas hanya dalam penentuan tarif, akses data dan monitoring,

bentuk perusahaan, dan sistem pembayaran yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Menteri

Perhubungan ini juga hanya memberikan payung hukum terhadap eksistensi perusahaan

penyedia sarana aplikasi transportasi online yang menggunakan moda transportasi roda empat

saja. Hal ini didasari kecemasan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan di berbagai

media masa baik cetak maupun televisi tentang jaminan keselamatan moda transportasi roda

dua. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan juga mengatur kendaraan roda dua tidak diperbolehkan digunakan sebagai kendaraan

umum. Jelas sekali apabila dapat dikatakan perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi

online yang menggunakan roda dua sebagai armada pengangkutannya tidak memiliki

eksistensi di mata hukum.

xviii

Selain itu, dengan bentuknya sebagai pihak pengembang aplikasi dan bukan

transportasi, membuat publik semakin dibuat pusing dengan eksistensinya karena dapat

termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan juga dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan menyediakan jasa angkutan barang dan jasa. Terlepas

dari berbagai permasalahan regulasi di atas, yang paling utama adalah keselamatan daripada

pemakai aplikasi tersebut. Apabila terjadi kecelakaan, maka harus terdapat pihak yang

bertanggungjawab secara perdata karena kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian yang

dapat menganggu kelangsungan kehidupan pemakai aplikasi. Yang dimaksud dengan

pertanggungjawaban perdata adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sesuatu

perbuatan yang membawa kerugian kepada pihak lain.

Kekaburan kedudukan beserta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan

dipenuhi mengundang berbagai pertanyaan mengenai sistem pertanggungjawaban perdata

dalam hal pengguna jasa aplikasi ini mengalami kecelakaan. Agar para pihak yang terlibat

tidak melakukan lempar tanggung jawab sedangkan pengguna jasa aplikasi tidak menikmati

kepastian hukum dan keadilan dalam hal pemberian ganti rugi atas musibah yang di

alaminya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta alasan-alasan yang ada, maka

penulisan skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

DALAM HAL PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE

MENGALAMI KECELAKAAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas

pada penelitian ini adalah :

xix

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan pihak penyedia

sarana aplikasi transportasi online?

2. Siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna jasa mengalami

kecelakaan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pembatasan materi yang akan dibahas dalam tulisan karya ilmiah ini perlu ditentukan

secara tegas agar pembahasan yang diuraikan nantinya dapat terarah dan sesuai dengan

sasaran yang diinginkan. Maka dari itu, penulis memfokuskan ruang lingkup masalah pada

hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Pada rumusan masalah pertama, ruang lingkup permasalahannya adalah membahas

mengenai hubungan antara perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online

dengan penyedia jasa atau driver, perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi

online dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi, dan pengguna jasa atau

pengguna aplikasi dengan penyedia jasa atau driver. Dalam membahas hubungan ini,

maka penulis akan membahas bentuk daripada hubungan itu sendiri yang berupa

perjanjian kerjasama, dan perjanjian transaksi elektronik yang mengikat pengguna

jasa atau pengguna aplikasi dengan perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi

online. Dari pemikiran ini maka penulis akan mencoba merumuskan apa hak dan

kewajiban daripada pihak-pihak terkait yang dalam hal ini merupakan perusahaan

penyedia sarana aplikasi transportasi online, penyedia jasa atau driver, dan pengguna

jasa atau pengguna aplikasi. Selain itu penulis juga akan membandingkan dasar

perusahaan transportasi berbasis aplikasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan

xx

Umum Tidak Dalam Trayek dengan konsep perusahaan penyedia sarana aplikasi

transportasi online ini.

2. Rumusan masalah kedua, ruang lingkup permasalahannya adalah mengenai pihak

yang bertanggung jawab apabila penumpang mengalami kecelakaan saat

menggunakan jasanya. Pertama-tama penulis akan melihat bentuk tanggung jawab

perusahaan tersebut dalam konsep pertanggungjawaban yang ada dan diakui saat ini.

Selain itu, penulis akan melakukan studi mengenai pihak mana saja yang dapat

dimintai tanggung jawabnya apabila pengguna jasa atau pengguna aplikasi mengalami

kecelakaan. Dihubungkan pula dengan konsep perbuatan melawan hukum

sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 1365.

1.4 Originalitas Penelitian

Bahwa memang benar skripsi ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan di Universitas Udayana, melalui buku, peraturan perundang-undangan dan

internet. Sebelumnya telah dilakukan riset apakah ada penelitian dengan judul dan rumusan

masalah yang sama atau tidak. Hasilnya peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa

namun memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda. Berikut peneliti rangkum

beberapa judul penelitian dan rumusan masalah yang serupa dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Nomor Judul Penelitian Penulis Permasalahan

1 “Perlindungan Hukum Bagi

Penumpang Angkutan

Umum - Studi Pada

Ginanjar Hutomo Bangun,

Fakultas Hukum

Universitas Negeri

1. Adanya penarikan

tarif yang tidak sesuai

dengan tarif resmi.

xxi

Angkutan Umum Jurusan

Jatingaleh – Unnes ”.

Semarang, 2012. 2. Penumpang

angkutan umum yang

diturunkan di

sembarang tempat

dan tidak sesuai yang

dikehendaki.

3. Perilaku

pengangkut yang

mengangkut

penumpang melebihi

kapasitas maksimum

kendaraan.

4. Perlindungan

hukum bagi

penumpang yang di

alami dalam

menggunakan

angkutan umum.

2 “Perlindungan Konsumen

Bagi Pengguna Jasa

Angkutan Jalan Raya –

Studi Kasus Bus Trans

Jogja, Yogyakarta”

Fahimatul Ilyah, Fakultas

Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2014.

1. Apakah pelayanan

bus Trans Jogja

sudah memenuhi hak-

hak konsumen dan

memberikan

perlindungan sesuai

dengan Undang-

xxii

Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentan

Perlindungan

Konsumen?

2. Bagaimana upaya

hukum yang

ditempuh konsumen

yang dirugikan atas

pelayanan yang

diberikan bus Trans

Jogja?

3 “Pertanggung Jawaban

Hukum Terhadap

Pelanggaran Perijinan

Penyelenggaraan Angkutan

Orang Dalam Trayek-

Menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota

Surabaya”

Fangky Fri Anggara,

Fakultas Hukum

Universitas

Pembangungan Nasional

Veteran Jawa Timur

1. Bagaimana

prosedur perijinan

penyelenggaraan

angkutan umum

dalam trayek di kota

Surabaya?

2. Bagaimanakah

sanksi hukum

terhadap pelaku yang

melakukan

pelanggaran terhadap

perijinan

penyelenggaraan

angkutan orang

xxiii

dalam trayek (tidak

memiliki ijin trayek

dan menyalahi

trayek) menurut

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku di kota

Surabaya?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan secara

ilmiah terkait pengembangan hukum bisnis khususnya hukum perusahaan yang berhubungan

dengan jasa pelayanan transportasi yang berkembang akhir-akhir ini di masyarakat Indonesia

yaitu pada sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa atau pengguna aplikasi

transportasi online mengalami kecelakaan.

b. Tujuan Khusus

Terdapat beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengenalisis tentang hubungan antara para pihak

yang terkait yang diantaranya adalah pengguna jasa, penyedia layanan jasa, dan

perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pihak yang bertanggungjawab

apabila pengguna jasa mengalami kecelakaan.

xxiv

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari manfaat

teoritis maupun manfaat praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat dengan hasil

penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan memanfaatkannya. Adapun manfaat

teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi

ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan yang

bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi atau angkutan orang, khususnya pemahaman

teoritis mengenai pengaturan terhadap sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna

aplikasi transportasi online mengalami kecelakaan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi

konkrit kepada praktisi di bidang hukum bisnis maupun masyarakat pada umumnya dan

khususnya pengguna jasa aplikasi transportasi online. Selain itu penulisan ini diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan

sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa aplikasi transportasi online mengalami

kecelakaan.

1.7 Landasan Teoritis

Hubungan antara perusahaan transportasi berbasis aplikasi dengan penyedia jasa

adalah hubungan kemitraan (partnership) dan bukanlah hubungan perburuhan. Partnership

dalam kamus Black Law Dictionary diartikan sebagai “A voluntary association of two or

more persons who jointly own and carry on a business for profit”. Suatu usaha kemitraan

merupakan kombinasi terorganisir dua atau lebih orang untuk menjalankan suatu usaha

xxv

sebagai mitra pemilik atau mitra pengelola. (di sini, sebagaimana juga dalam bentuk

organisasi bisnis lainnya, membedakan organisasi bisnis dengan kelompok yang didirikan

untuk tujuan amal, sosial atau usaha non-riba lainnya).2 Selanjutnya John W. Head

mengemukakan suatu konsep kemitraan sebagai berikut :3

(1) Suatu kemitraan biasanya dapat diciptakan tanpa ataupun dengan sedikit formalitas,

dan umumnya tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah, walaupun

pendaftarannya pada instansi pemerintah yang berkaitan hampir selalu diperlukan;

(2) Sebagaimana dinyatakan di atas, setiap mitra bertanggungjawab penuh terhadap

kewajiban usaha kemitraan tersebut, dikenakan pengecualian di beberapa negara yang

mengadakannya (ternyata pengecualian terbesar merupakan pengaturan kemitraan

terbtas sebgaimana dibahas di bawah ini);

(3) Karena begitu banyaknya resiko tiap mitra usaha, hukum yang terkait biasanya

menuntut agar masing-masing mitra usaha memenuhi kewajiban mereka atas

pengaturan yang adil, kejujuran, dan tanggung jawab fidusia terjadap mitra lainnya,

dan tak satu mitrapun yang boleh memakai hak milik perusahaan untuk kepentingan

pribadi tanpa persetujuan dari semua mitra usaha lainnya;

(4) Penutupan usahadipicu oleh beberapa peristiwa, termasuk (i) kepailitan usaha, (ii)

penutupan sukarela atas usaha/operasi kemitraan tersebut, dan biasanya, (iii) adanya

perubahan dalam jumlah atau identitas para mitra, terkecuali perjanjian kemitraan

menetapkan suatu metode untuk menentukan bagaimana membayar ganti rugi bagi

mitra yang melepaskan diri (atau hak milik dari mitra yang sudah meninggal) dan

berapa yang harus ditagihkan terhadap mitra usaha yang baru.4

Hubungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan yang

mana mengatur hak dan kewajiban mitra yang mengikatkan dirinya. Pengertian kemitraan

2 John W. Head, 1999, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, ELIPS II, Jakarta, hal. 2.

4 Ibid.

xxvi

adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke

dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Pemasukan/kerjasama merupakan unsur mutlak untuk adanya partnership. Yang dapat

dimasukan bisa berupa uang, barang maupun tenaga kerja. Kemitraan dalam bisnis

transportasi online ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan antaran Perusahaan

Transportasi Berbasis Aplikasi Online dengan Driver (pengemudi). Menurut Andi Wijaya,

perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, berisi

klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara para pihak.5

Dihubungkan dengan perjanjian kemitraan dalam konteks Perusahaan Transportasi Berbasis

Aplikasi Online maka perjanjian kemitraan diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh

perusahaan angkutan umum dengan driver (pengemudi) yang berisikan klausul-klausul

tentang hak dan kewajiban tertenu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara para pihak.

Sedangkan hubungan yang terbentuk antara perusahaan penyedia sarana aplikasi

transportasi online dengan pengguna aplikasi atau jasa dituangkan dalam perjanjian

elektronik. Pengertian perjanjian elektronik mengacu kepada Pasal 1 angka 12 jo. Angka 4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

menyatakan bahwa sebuah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik,

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektonik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada

umumnya yang berbentuk tertulis dalam kertas. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU

5 Andika Wijaya, 2015, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 67.

xxvii

ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik dapat

juga digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kontrak lainnya yang dibuat dalam

kertas. Dalam perjanjian elektronik inilah yang akan menjadi dasar untuk meletakkan posisi

pertanggungjawaban pihak penyedia tranportasi berbasis aplikasi online apabila pengguna

aplikasi atau jasa mengalami kecelakaan.

Secara teoritis, jika kita berbicara mengenai tanggung jawab, maka setidaknya akan

menyinggung dua pengertian, yaitu tanggung jawab dalam pengertian responbility atau

tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung

jawab yuridis atau hukum. konsep tanggung jawab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Makna Responbility

Burhanuddin Salam memberikan pengertian bahwa responbility is having the

character of a free moral agent; capable of determining one’s acats; capable deterred by

consideration of sanction or consequences. (tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang

bebas moral; mampu menentukan tindakan seseorang; mampu ditentukan oleh

sanksi/hukuman atau konsekuensi.6 Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat kita ambil 2

(dua) kesimpulan :

a) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuatan; dan

b) Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan.

Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 (tiga) unsur yaitu :

a) Kesadaran (awareness). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata lain,

seseorang/perusahaan baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan

sadar tentang apa yang dilakukannya;

6 Burhanuddin Salam, 1997, Etika Sosial, Asas Dalam Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23.

xxviii

b) Kecintaan atau kesukaan (affection). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan,

dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada

kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar

kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab;

c) Keberanian (bravery). Berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhalasan, tidak ragu-

ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.

Jadi pada prinsipnya tanggung jawab dalam arti responbility lebih menekankan

pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk

menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas

moral tersebut. Dengan kata lain responbility merupakan tanggung jawab dalam arti sempit

yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral.

2. Konsep Tanggung Jawab Dalam Makna Liability

Tanggung jawab dalam pengertian liability dapat disamakan dengan tanggung

jawab dalam ranah hukum, dan dalam hal ini berupa tanggung jawab keperdataan. Secara

umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Kesalahan (liability based on fault);

b) Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);

c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability);

d) Tanggung jawab mutlak (strict liability);

e) Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).7

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa:

7 Celina, Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92

xxix

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas, kerusakan, pencemaran,

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggug jawab pelaku

usaha, meliputi :

a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan;

c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pertanggungjawaban perdata sebagaimana diuraikan diatas latar belakang

berhubungan terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain. Dalam konteks

skripsi ini pertanggunjawaban dimaksud apabila salah satu pihak (baik pihak penyedia sistem

penyedia sarana aplikasi transportasi online, pengguna jasa, dan penyedia jasa) mengalami

kerugian. Hukum perdata mengenalnya dengan istilah perbuatan melawan hukum atau

onrechtmatig daad.

Perbutan melawan hukum pengertiannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yang

menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut”. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan

hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.8

8 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

hal. 117.

xxx

Sehingga sudah menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian untuk

bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut, khususnya apabila pihak pengguna jasa

mengalami kecelakaan, harus terdapat kejelasan pihak mana yang seharusnya memiliki

tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis

penelitian hukum normatif.9 Dipilihnya jenis penelitian normatif karena penelitian ini

menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian

yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam praktek hukum.10

penelitian hukum normatif adalah jenis

penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat

biasa juga disebut Dogmatika Hukum (rechtsdogmatiek). Mochtar Kusumaatmadja dan

Koesnoe menyebutnya Ilmu Hukum Positif. Philip Hadjon menyebutnya Ilmu Hukum

Dogmatik. H. Ph. Visser’t Hooft menyebutnya Ilmu Hukum Praktikal. Bagaimana cara

kerjanya sebuah ilmu, artinya apa dan bagaimana metodenya, akan ditentukan oleh apa yang

dicari oleh ilmu itu, atau, dengan kata lain, apa visi dan misi dari ilmu yang bersangkutan,

dan terkait padanya apa yang menjadi persoalan pokok atau persoalan inti dalam ilmu

tersebut.11

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

9 Soerjono Soekanto, 1985, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, hal.

15

10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

11

Sulistyowati dan Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka

Obor Indonesia, Jakarta, hal. 142

xxxi

Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari adanya kekosongan

norma hukum yang berkaitan dalam permasalahan penelitian, sehingga didalam mengkajinya

lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Dimana belum terdapat pengaturan atau norma kosong mengenai sistem

pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi mengalami

kecelakaan di Indonesia.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian Hukum Normatif umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan,

yakni:

1. Pendekatan Kasus (The Case Approach)

2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach)

3. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach)

5. Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach)

6. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)12

Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (The Statue

Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan analisis

konsep hukum (Analitical & The Conseptual Approach). Pendekatan perundang-undangan

digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral dalam penulisan ini.13

Pendekatan perundang-undangan (The Statue

Approach) digunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang ada dalam mengetahui

pengaturan hukum yang mengatur sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa

12 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas

Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 75

13

Ibrahim Johny, 2006, Teori Metodologi & Penulisan Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang,

hal. 302.

xxxii

penyedia sarana aplikasi transportasi online mengalami kecelakaan. Pendekatan analisa

konsep hukum (Analitical & The Conseptual Approach) merupakan pendekatan yang

digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan yang jelas tentang sistem

pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi mengalami

kecelakaan.

1.8.3 Bahan Hukum/Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.14

Oleh karena penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan

dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya.

Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali

dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder

saja, jenis datanya menurut Amirudin dan Zainal Asikin (bahan hukum adalah):

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek);

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, literature, makalah, skripsi, tesis,

14 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja grafindo Persadar,

Jakarta, hal. 30.

xxxiii

dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian. Digunakan juga bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic search

yaitu melalui internet dengan cara copy atau download bahan hukum yang diperlukan.15

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan

kamus hukum.16

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam

penulisan ini yakni teknik kepustakaan (study document). Teknik kepustakaan ini dilakukan

dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara berurut dan sistematis sesuai dengan

permasalahan.17

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan sebagai

teknik analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, adalah:18

1. Teknik deskripsi, berupa uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-

proposisi hukum atau non hukum. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan

menggambarkan kondisi kekosongan norma yang mengatur mengenai pihak yang

bertanggung jawab dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online

mengalami kecelakaan.

2. Teknik argumentasi, berupa penilaian yang bersifat penalaran hukum. Teknik

argumentasi digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisis kondisi kekaburan norma

15 Ibid, hal. 31.

16

H Zainuddin Ali, 2009, Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.

17

Ibid.

18

Fakultas Hukum Universitas Udayana, op.cit. hal. 76

xxxiv

yang mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengguna jasa

transportasi berbasis aplikasi online mengalami kecelakaan.