DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN................................................................ i

HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................. ii

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM..................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... iv

HALAMAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI. ........................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................... vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................... ix

DAFTAR ISI ............................................................................................ x

ABSTRAK ................................................................................................ xiii

ABSTRACT................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah .......................................................... 6

1.4 Tujuan penelitian ..................................................................... 7

1.4.1 Tujuan Umum ................................................................. 7

1.4.2 Tujuan Khusus ............................................................... 7

1.5 Manfaat Penelitian ................................................................... 8

1.5.1 Manfaat Teoritis .............................................................. 8

1.5.2 Manfaat Praktis ............................................................... 8

1.6 Landasan Teoritis ................................................................... 8

1.7 Metode Penelitian .................................................................... 13

1.7.1 Jenis Penelitian ............................................................... 13

1.7.2 Jenis Pendekatan ............................................................. 14

1.7.3 Sifat Penelitian ................................................................. 15

1.7.4 Sumber Data Hukum ....................................................... 15

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum .................................. 16

1.7.6 Teknik Analisis Data Hukum .......................................... 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI,

PERLINDUNGAN HUKUM, DAN MAIN HAKIM SENDIRI

2.1 Tinjauan Umum Viktimologi ................................................... 19

2.1.1 Pengertian Viktimologi .................................................... 19

2.1.2 Hak dan Kewajiban Korban ............................................. 22

2.1.3 Tipologi Korban ............................................................... 25

2.1.4 Ruang Lingkup Viktimologi ............................................. 26

2.1.5 Manfaat Viktimologi ........................................................ 27

2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum ...................................... 30

2.3 Tinjauan Umum Main Hakim Sendiri ....................................... 34

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

MAIN HAKIM SENDIRI

3.1 Peranan Korban dalam Terjadinya Main Hakim Sendiri ........... 38

3.2 Perlindungan Hukum yang Diberikan Polres Bangli Terhadap

Korban Main Hakim Sendiri ..................................................... 39

BAB IV UPAYA POLRES BANGLI DALAM PENANGANAN

MAIN HAKIM SENDIRI

4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri di

Wilayah Bangli ........................................................................ 46

4.2 Upaya Polres Bangli dalam Menangani Main Hakim Sendiri .... 47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .............................................................................. 52

5.2 Saran ....................................................................................... 53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Fenomena main hakim sendiri yang hampir terjadi di seluruh wilayah

indonesia memberikan pandangan mengerikan bagi yang melihatnya. Dewasa ini

main hakim sendiri secara kualitatif meningkat tajam dan muncul permasalahan

yang berakhir dengan kekerasan yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa

yang banyak. Tulisan ini menggambarkan mengenai bentuk perlindungan hukum

terhadap korban main hakim sendiri di wilayah Polres Bangli. Tulisan ini

merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan dan sumber data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang

diberikan oleh Polres Bangli yakni: menerima laporan atau pengaduan dari

keluarga korban yang tujuanya adalah mengumpulkan barang bukti, memberikan

konseling terhadap korban, Pemberian informasi berkaitan dengan pemeriksaan

atau perkembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak

kekerasan. Serta melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani

main hakim sendiri di wilayah Polres Bangli.

Kata Kunci : Viktimologi, Perlindungan Hukum, Korban, Main Hakim

Sendiri

ABSTRACT

Vigilantism that almost occurred in all regions of Indonesia provides a

horrible sight to the viewer. Today vigilante is qualitatively increased sharply and

emerges issues that lead to violence that cause harm and even fatalities. This

paper draws on forms of legal protection for victims of vigilante in the region of

Bangli Police. This paper is an empirical legal research using case studies and

data sources. Conclusion of this research is the form of the legal protection

provided by BangliPolice namely: to receive reports or complaints from the

victim's family that aim is to collect evidence, provide counseling for victims,

information provision related to the examination or the development of the case

and arrestthe perpetrators of violence. And by conducting preventive and

repressive efforts in addressing vigilantism in the region of Bangli Police.

Keywords: Victimology, Legal Protection, Victim, Vigilantism

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sementara itu,

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap harkat dan

martabat manusia dalam Negara hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada

pancasila dan bersumber pada pancasila.1

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya

menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup

berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.2

Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil,

sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia ciptaan

manusia berupa normanorma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa

yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang

1 Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju

Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 16 2 Jhonny Ibrahim, 2005, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, h. 1

dan dianjurkan untuk dilakukan.3 Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari

hukum adalah ketertiban, dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai

keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk

mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan

berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah.

Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang

secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar

mewujudkan kepribadiannya secara utuh yang dengan itu ia dapat

mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas

dikehendakinya.4 Fungsi hukum untuk memberikan perlindungan yaitu terhadap

kepentingan manusia. Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar

kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Hukum dapat berlangsung secara

normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum

dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui

penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Setiap orang

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Bagaimana hukumnya itulah yang harus yang harus berlaku. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum

masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan

bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam

kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan

3 12 Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.

21 4 Jhonny Ibrahim, op.cit, h. 2

kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau

peraturan perundangundangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang

timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk

menyelesaikan perkara tersebut.

Hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan

sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksitensial

manusia dalam hidup bermasyarakat.5 Hukum harus selalu ditegakan guna

mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam

pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demokrasi merupakan suatu hal yang bersifat sakral pada mulanya, tetapi

dampak yang di timbulkan mengkaburkan tujuan sakral tersebut. Main hakim

sendiri adalah akibat dari proses sakral itu, seperti yang terjadi dari rangkaian

peristiwa di Bangli. Main hakim sendiri di Bangli hingga kini masih sering kali

muncul ke permukaan, bahkan sampai merenggut korban jiwa, meskipun awalnya

hanya dipicu masalah sepele. Akibatnya, main hakim sendiri tidak bisa

dihindarkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban.

5 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h. 60

Kehidupan masyarakat sekarang ini sering terjadi perilaku yang

menyimpang disebabkan sudah melonggarnya ikatan norma-norma sosial yang

sering kali disalah gunakan dan norma hukum tidak dijadikan sebagai pedoman

berperilaku dan berinteraksi sosial. Proses penegakan hukum yang bertumpu pada

hukum pidana, negara melalui organ-organya mempunyai hak atau kewenangan

untuk menjatuhkan pidana (ius puniendi). Disini jika terjadi tindak pidana, maka

terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi

sanksi pidana. Korban, tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili

oleh Negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal

dengan perbuatan terdakwa.

Ketika melihat permasalahan yang terjadi seperti tindakan main hakim

sendiri yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia memberikan pandangan

mengerikan bagi yang melihatnya. Dewasa ini main hakim sendiri secara

kualitatif meningkat tajam dan muncul permasalahan yang berakhir dengan

kekerasan yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa.

Sebagian besar kasus yang terjadi berawal dari kesenjangan-kesenjangan

dalam masyarakat yang telah lama tidak tertangani. Melihat dan mendengar

komentar para pemerhati dan tokoh-tokoh masyarakat yang hangat membicarakan

masalah ini tergambar bahwa hal tersebut yang terjadi disebabkan karena

berkembangnya ketidakpastian-ketidakpastian dalam masyarakat. Tetapi disini

yang paling mencolok adalah adanya ketidakpastian hukum yang sekarang ini.6

6 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media, Jakarta,

h. 4

Perkembangan teknologi yang pesat telah memacu proses globalisasi di

berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, komunikasi, budaya, politik dengan

semakin meningkatnya tuntutan-tuntutan terhadap keterbukaan, demokratisasi,

penghormatan dan perlindungan.7 Hal ini lebih diarahkan pada sisi penindakan

berupa pemulihan keadaan, khususnya sisi keamanan dan kestabilan, karena main

hakim sendiri itu telah menimbulkan ketidaktentraman dan ketertiban dalam

masyarakat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap setiap

tindakan sewenang-wenang, artinya tiap-tiap orang berhak memperoleh

perlindungan hukum, dan disisi lain tiap-tiap orang juga harus patuh pada hukum

yang berlaku. Hukum harus memberikan keadilan, kerena hukum adalah aturan

hukum umum sehingga hukum harus memberikan keadilan dan perlindungan

hukum bagi pelaku maupun korban kejahatan tanpa membeda-bedakan. Dalam

rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan

dimanfaatkan pandangan-pandangan viktimologi sebagai dasar orang bersikap dan

bertindak melakukan pelayanan tersebut.

Peraturan perundang-undangan pidana mengakibatkan kurangnya

pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Peran dan

posisi korban di dalam proses pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pidana di Indonesia lebih banyak diposisikan dalam kualitas saksi.

Sehingga proses persidangan lebih mengarah kepada kepentingan penjatuhan

7 Ibid, h. 6

sanksi pidana dari pada kepentingan korban secara luas, dan apa yang menjadi

kepentingan korban sering terabaikan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian

dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan skripsi yang akan diberi judul

tentang: Tinjauan Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Main Hakim Sendiri (Di Wilayah Polres Bangli).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Bangli

terhadap korban main hakim sendiri di Bangli?

2. Bagaimana upaya Polres Bangli dalam penanganan main hakim sendiri

sebagai upaya untuk melindungi korban di wilayah Polres Bangli?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Agar suatu masalah tidak keluar dari pokok permasalahan, maka dalam

penulisan skripsi ini ruang lingkup masalahnya hanya dibatasi pada : bentuk

perlindungan hukum yang diberikan Polres Bangli terhadap korban main hakim

sendiri di Bangli dan upaya Polres Bangli dalam penanganan main hakim sendiri

sebagai upaya untuk melindungi korban.

1.4. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus

memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun

tujuannya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ;

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman

sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri di wilayah

Polres Bangli.

1.4.2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum tersebut, penelitian ini secara spesifik diharapkan

mampu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang

diberikan oleh Polres Bangli terhadap korban main hakim sendiri di

Bangli.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Bangli dalam

penanganan main hakim sendiri sebagai upaya untuk melindungi korban di

wilayah Polres Bangli.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, terutama menegenai

upaya aparat penegak hukum dalam penanganan main hakim sendiri.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara luas tentang apa

saja perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dan memberikan

sumbangan bagi hukum positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan

pertimbangan bagi seluruh aparat penegak hukum yang terkait permasalahan ini.

1.6. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum

umum atau teori khusus, aturan hukum, norma-norma, asas-asas hukum, konsep-

konsep hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas

permasalahan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran

ilmu hukum yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran. Teori adalah

seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal

untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan

kontribusi parsial bagi teori yang lebih umum.8

8 Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2007, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, h.

29

Penulisan skripsi ini menggunakan landasan teori yang terdiri dari teori

dan konsep sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada saat yang sama hukum itu merupakan pencerminan dan sekaligus

juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas, hukum

merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial.9

Dengan demikian hukum harus diberdayakan agar masyarakat percaya dan

mengakui kekuatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di

masyarakat, sehingga kehidupan berjalan dengan aman dan tertib.

Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung,

perbuatan melindungi. Unsur-unsur terhadap makna perlindungan yaitu adanya

jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak dan terhindar dari diskriminasi dan

ada jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain.10

Menurut Satijipto

Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.11

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu

9 Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 260 10 I Made Suwitra, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di

Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Logoz Publishig, Bandung, h. 61 11Satijipto Raharjo, op. cit, h. 54.

tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain

pihak.12

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan

dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan

konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai

asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dahulu

apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti

konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui

infrastruktur penitensier yaitu hakim, petugas lembaga pemasyarakatan,

dan sebagainya. Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud

keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam

kerangka hubungan antar manusia dan masyarakat.

- Adanya argumen kontrak sosial, tarhadap kejahatan dan melarang tindakan

yang bersifat pribadi, dan argument solidaritas sosial bahwa negara harus

menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan/apabila warga

negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat

berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal

ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melaului

pengaturan hak.

- Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu

penyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana,

12 Satijipto Raharjo, op.cit, h. 53

memulihkan keseimbangan dan mendapatkan rasa damai dalam

masyarakat. 13

Pengkajian korban diarahkan untuk melengkapi data statistik kriminal

resmi. Hal ini dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang

berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan

dengan perpijak dari perspektif korban.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perhatian terhadap korban harus

dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal, dalam hal ini

jelaslah dan perlu di garisbawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum

terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam

upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang

merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam

masyarakat.14

Mencermati berbagai masalah dan sebab-sebab yang melatarbelakangi

meletusnya main hakim sendiri dapat diketahui bahwa faktor penyebabnya sangat

kompleks, karena tidak hanya menyangkut persoalan yuridis, tetapi juga

menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu

dalam menyikapi hal tersebut diperlukan berbagai perspektif yang integral untuk

menganlisanya. Penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan,

penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh massa merupakan

13C. Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban Suatu Pespektif Viktimologi dan

Kriminologi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 112 14 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan

dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, h. 91

penyelesaian yang sepihak, ironisnya justru penyelesaian konflik ini oleh

masyarakat modern.

Berbagai macam perselisihan besar maupun kecil diselesaikan menurut

cara-cara mereka sendiri baik oleh pihak-pihak berselisih maupun lingkungan

dimana mereka berada.

2. Teori Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan

demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok

yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

sosial. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha

untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyatan. Proses ide-ide inilah yang

pada hemat saya merupakan merupakan hakekat dari penegakan hukum. 15

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan

hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan itu.16

Penegakan hukum dilakukan

dengan menata dan menyempurnakan kembali fungsi dan peranan organisasi

lembaga hukum, profesi serta badan peradilan, membina sikap perilaku

kemampuan dan keterampilan aparatur negara terutama para penegak hukum dan

pelaksana hukum, maka penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-

15 Satjipto Rahardjo, op.cit, h. 15 16 Satjipto Rahardjo, op.cit, h. 24

pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak untuk menciptakan dan

mempertahankan kedamaian.17

Teori ini harus bertujuan menegakkan keadilan,

bantuan, dan ganti rugi pada korban, serta menciptakan strategi pencegahan yang

lebih efektif dalam mengurangi penderitaan dan banyaknya terjadi korban. Sistem

peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu dipokuskan pada pelaku dan

kurang sekali memperhatikan korban, yang sering terjadi adalah bahwa terlibatnya

korban dalam sistem peradilan pidana hanya meningkatkan rasa ketidak-

berdayaannya serta prustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya

hukum yang cukup.

1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.18

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

penelitian hukum empiris yang menggunakan studi kasus empiris berupa perilaku

masyarakat, namun ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum empiris merupakan penelitian yang beranjak dari adannya kesenjangan

17 Yusrizal, 2012, Kapita Selekta, Hukum Pidana dan Kriminologi, PT. Sofmedia,

Jakarta, h.62 18 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, h.

35

antara das solen dengan das sein atau antara teori dan dunia realita.19

Penelitian

empiris diperlukan untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum terhadap

korban main hakim sendiri.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta,

pendekatan kasus dan pendekatan kualitatif. Pendekatan fakta dilakukan dengan

melihat keadaan nyata di wilayah penelitian, yang dalam hal ini adalah di wilayah

Bangli terkait dengan main hakim sendiri. Pendekatan fakta ini, merupakan data

primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian

sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan hukum terhadap korban.

Pendekatan kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif

dan mendetail, dalam hal ini pendekatan kasus dilakukan dengan melihat kasus-

kasus main hakim sendiridi wilayah Polres Bangli.

Pendekatan kualitatif, adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu data yang diberikan

oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.20

19 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Denpasar Bali, h. 67 20 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192

1.7.3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi yang saya angkat ini adalah sifat penelitan

deskriptif, karena termasuk berisi penelitian hukum, untuk menggambarkan secara

tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, kelompok tertentu, untuk menentukan ada

atau tidaknya suatu hubungan dari teori-teori maupun asas-asas yang terdapat

dalam perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri.

1.7.4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini di

dapatkan dengan penelitian lapangan yang menghasilkan data primer dan

penelitian kepustakaan yang menghasilkan data sekunder.

1. Data hukum primer

Data primer adalah suatu data yang bersumber dari penelitian lapangan

yaitu, penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti

untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari

Polres Bangli.

2. Data hukum sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, literatur dan hasil-hasil karya yang ada kaitanya dengan materi dalam

penelitian ini serta untuk menyempurnakan data lapangan. Bahan hukum ini

terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang diperoleh dengan cara

mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara umum berlaku dan disesuaikan

dengan pokok permasalahan yang dikaji.

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti dari buku buku atau literatur-

literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat

para ahli hukum.

- Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini

adalah:

a. Teknik studi kepustakan

Data kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari

buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis hukum atau

pandangan ahli hukum terkait dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam skripsi ini.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah merupakan proses interaksi dan komunikasi

serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada

yang diwawancarai. Dalam hal ini akan diterapkan teknik wawancara yaitu

usaha mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

informan maupun responden. Wawancara ini dilakukan dengan cara

terarah, guna mencapai data yang jelas sehingga lebih mudah untuk

menganalisis dengan mengembangkan data yang dihasilkan wawancara

tersebut. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan dimana dua orang atau

lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dapat dipandang sebagai

metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang

dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan tujuan penyelidikan.21

1.7.6. Teknik Analisis Data Hukum

Adapun teknik pengolahan data hukum yaitu setelah bahan hukum

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan beberapa teknik analisis yaitu:

1. Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti menguraikan

secara apa adanya terhadap suatu kondisi berdasarkan pada alasan-alasan

yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin

yang terkait dengan permasalahan.

2. Teknik argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari

pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

21 Sutrisno Hadi, 1979, Metodelogi Research, Gajah mada University Press, Yogyakarta,

h. 193

Berdasarkan hal tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara

sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu

dengan bahan hukum yang lain.