daftar isi · 2020. 1. 23. · bab i pendahuluan 1.1. latar belakang 1.2. landasan hukum 1.3....

88
1 DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………….......................................... 2 1. Latar Belakang…………………………....…………………………………... 2 2. Landasan Hukum ...…………………………………………………………… 3 3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 5 4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 6 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN 2017....................................................................................................................... 6 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ………………………………………………................ 6 2. Analisis Kinerja Pelayanan PD................................................................... 7 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……….............. 11 4. Review Terhadap Rancangan Awal PD……………………………………. 12 5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat................................... 32 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………… 50 1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional ...................................................... 50 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang .......................................................... 60 3. Indikator Kinerja PD ....……………………………………........................... 71 4. Matrik Program Prioritas …………………………………………………….. 71 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …………………………………………. 72 BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………………………….. 88

Upload: others

Post on 14-Mar-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

1

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………….......................................... 2

1. Latar Belakang…………………………....…………………………………... 2

2. Landasan Hukum ...…………………………………………………………… 3

3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 5

4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN

2017.......................................................................................................................

6

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD ………………………………………………................

6

2. Analisis Kinerja Pelayanan PD................................................................... 7

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……….............. 11

4. Review Terhadap Rancangan Awal PD……………………………………. 12

5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat................................... 32

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………… 50

1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional ...................................................... 50

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang ..........................................................

60

3. Indikator Kinerja PD ....……………………………………........................... 71

4. Matrik Program Prioritas …………………………………………………….. 71

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …………………………………………. 72

BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………………………….. 88

Page 2: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan berdurasi 1 (satu) tahun PD, Renja-PD disusun

dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra-

OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-PD memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kabupaten Pemalang sebagai kota yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan

yang dinamis terus berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kunci peningkatan dan

pencapaiannya terletak dari sistem perencanaan yang handal. Pelaksanaan pembangunan akan

sesuai harapan apabila melalui perencanaan disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar

ruang antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan dan pengawasan serta

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai satu-satunya Unit Organisasi yang bertanggung jawab

di bidang Pembinaan dan Pengembangan sektor Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan di

Kabupaten Pemalang maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kinerja perlu disusun

Rencana Kerja (Renja PD).

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini diharapkan setiap aparat Dinas Koperasi

dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang lebih mampu meningkatkan

kinerjanya dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan

di bidang industri dan perdagangan dan lebih mampu memberikan sumbangan secara optimal

terhadap sasaran-sasaran pembangunan di daerah secara keseluruhan. Dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah telah mendasari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 – 2021 dan memperhatikan priorotas pembangunan

daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja

Page 3: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

3

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

Page 4: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2013 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2016 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2032;

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

23. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 050/683/Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja

(RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja PD Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pemalang Tahun 2019 ini pada dasarnya merupakan rencana implementasi dan

operasionalisasi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan perdagangan

Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2019, dengan tujuan untuk mengefektifkan

penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat dan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pemalang

dalam setahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 adalah :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

2. Menjadi satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan

UMKM, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pemalang;

Page 5: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

5

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika Penyusunan Renja PD Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan

Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PEMALANG TAHUN LALU (2017)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

Page 6: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

6

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra Perangkat

Ddaerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat

Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan

program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra

Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

melaksanakan 15 Program 91 Kegiatan untuk mencapai 7 sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Capaian IKU Diskoperindag Tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Target

Capaian

Tahun 2017

Realisasi

Capaian Tahun

2017

KET

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya peran dan

kualitas koperasi dan

UMKM

Prosentase Koperasi Aktif (%) 71 72,99 tercapai Tk

Capaian 102,80%

Prosentase Koperasi Sehat (%)

1. Kategori Sehat (%) 30 38,64

Tercapai dg tk

capaian 128,80%

Meningkatnya jumlah dan

daya saing produk UMKM

dalam pengembangan

ekonomi daerah

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Unit

Usaha)

14.874 19.453 Tercapai dengan tk

capaian 130,78 %

Meningkatnya

pengembangan dan

jaringan infrastruktur UMKM

Meningkatnya Pertumbuhan

IKM yang berbahan baku

lokal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah

Prosentase Pertumbuhan IKM (%)

6,10

6,14 Tercapai dengan

Tk. Capaian

100,49%

Meningkatnya kualitas dan

daya saing IKM

Cakupan kelompok IKM yang dibina 65 68 Tercapai dg Tk.

Capaian 105,65%

Meningkatnya daya saing

produk IKM di pasar global

jumlah IKM yang telah mengikuti promosi produk

(Unit/produk)

27 30 Tercapai dg tk.

Capaian 111,11%

Meningkatnya peran usaha

di sektor perdagangan

dalam menggerakan

pertumbuhan ekonomi

daerah

Prosentase pertumbuhan kontribusi sektor

pergadangan terhadap PDRB (%)

4,45 7,40 Tercapai dg Tk

capaian 166,29%

jumlah sidang tera ulang (lokasi) 32 32 Tercapai 100%

Jumlah kelompok pedagang (Formal dan informal)

yang dibina (kelompok)

16 16 Tercapai 100%

Meningkatnya kualitas

pasar daerah melalui

pembangunan, rehabilitasi

dan revitalisasi pasar

meningkatnya jumlah pasar sehat 2 1 tingkat capaian

50%

Penjelasan :

Page 7: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

7

1. Prosentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2017 Jumlah Koperasi di Kabupaten Pemalang ada 574 Koperasi dari jumlah tersebut

yang masuk dalam kategori koperasi aktif adalah 419 koperasi atau sebesar 72,99 %, sedangkan

target kinerja prosentase koperasi aktif di tahun 2017 yaitu sebesar 71 %, hal ini berarti untuk tingkat

capaian koperasi aktif dapat mencapai target. Sisanya sebesar 155 koperasi (27,01 %) masuk kategori

tidak aktif. Prosentase koperasi aktif tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,33 % dibanding tahun

lalu yaitu sebesar 72,66 %. Hal ini dikarenakan program pembinaan koperasi selain dari APBD Kab.

Pemalang juga mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah selain itu adanya

Peraturan Perundangan yang mewajibkan calon penerima bantuan/hibah harus berbentuk Badan

hukum maka banyak pendirian koperasi baru di tahun 2017, sehingga jumlah koperasi aktif di

kabupaten Pemalang bias naik cukup signifikan.

2. Prosentase Koperasi Sehat

Dari penilaian tingkat kesehatan terhadap koperasi yang mempunyai unit KSP/USP yang dilaksanakan

pada tahun 2017 mendapatkan hasil sebagai berikut : kategori koperasi sehat adalah 38,64%,

koperasi cukup sehat 59,09 % dan koperasi tidak sehat atau dalam pengawasan sebesar 2,27 %,

target prosentase koperasi sehat pada tahun 2017 adalah sebesar 30 % sedangkan tingkat capaian

38,64 % sehingga tingkat tingkat indikator capaian mencapai 128,80 %. Sedangkan bila dibandingkan

dengan capaian koperasi sehat pada tahun lalu (2016) sebesar yang sebesar 38,16% dan di di tahun

2017 sebesar 38,64% berarti hal ini ada sedikit peningkatan kualitas koperasi dari cukup sehat

menjadi sehat dibandingkan tahun yang lalu yaitu ada kenaikan sebesar 0,48%.

3. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Target pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2017 adalah sebesar 14.874

Unit Usaha sedangkan realisasinya adalah sebanyak 19.453 Unit Usaha, sehingga tingkat capaian

target sebesar 130,78% jumlah tersebut meningkat sebanyak 4.579 Unit usaha dibandingkan dengan

tahun lalu. Hal ini berarti jumlah usaha mikro dan kecil atau sektor informal di masyarakat

menunjukkan ada perkembangan yang cukup menggembirakan dan tumbuh dengan pesat.

4. Prosentase Pertumbuhan IKM

Pada tahun 2016 jumlah unit usaha IKM adalah 12.764 unit usaha dan pada akhir tahun 2017 naik

menjadi 13.548 unit usaha atau ada pertumbuhan sebesar 784 unit usaha (tumbuh 6,14%) dari target

pertumbuhan tahun 2017 sebesar 6,10%, sehingga untuk pertumbuhan IKM pada tahun 2017 telah

mencapai target sebesar 100,66%.

5. Cakupan Kelompok IKM yang dibina

Cakupan kelompok IKM yang dibina merupakan persentase kelompok IKM yang mendapat pembinaan

Pemda terhadap total kelompok IKM yang ditargetkan akan dibina, dalam tahun 2017 Diskoperindag

akan membina / mentargetkan 20 % dari kelompok sasaran 150 IKM yang akan dibina selama 5

tahun, sehingga target sasaran pembinaan kelompok IKM per tahun adalah 20% X 150 IKM = 30

Kelompok IKM, pembinaan yang dilakukan berupa ; pelatihan, kursus/magang di luar daerah, bantuan

sarana produksi, sarana kemasan, pemasaran, manajemen usaha, akses permodalan serta

pembinaan langsung ke sentra IKM melalui monitoring, evaluasi dan sosialisasi.

Dalam tahun 2017 dari Target Pembinaan IKM 20% (30 IKM) Realisasi Pembinaan tercapai 32

Kelompok IKM atau realisasinya tercapai (32/150 X 100%) = 21,33% (tercapai) dengan tingkat capaian

sebesar 21,33% / 20% = 106,65 %.

6. Jumlah IKM yang telah mengikuti promosi produk

Tiap tahun Diskoperindag mentargetkan untuk mengikutsertakan produk IKM dalam setiap kegiatan

pameran dan promosi dagang baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional dengan

harapan agar produk tersebut makin dikenal serta mampu bersaing dan diterima oleh pasar global

sehingga bisa meningkatkan devisa negara dan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan

pengrajin.

Dalam tahun 2017 target IKM yang mengikuti promosi produk 27 IKM dan Realisasinya adalah 30 IKM,

atau realisasi tingkat capaian IKM yang mengikuti promosi dalah 30/27 x 100%= 111,11 %.

7. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Page 8: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

8

Dalam tahun 2017 Target prosentase pertumbuhan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

sebesar 4,45% dan realease terakhir yang kami terima dari BPS realisasi pertumbuhan kontribusi

sektor perdagangan terhadap PDRB adalah 7,40 % atau tingkat capaian sebesar 166,29%. Hal ini

berarti sektor perdagangan ada pertumbuhan dan perkembangan yang cukup s ignifican dalam

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab. Pemalang.

8. Jumlah sidang tera ulang (lokasi)

Target 32 lokasi, realisasi 32 lokasi, Tk. Capaian 100%

Sidang Tera Ulang terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten

Pemalang dilaksanakan di 32 Lokasi yang meliputi pasar, rumah sakit, SPBU, SPPBE, Agen-agen

LPG, di Kecamatan-kecamatan, di lokasi-lokasi pelaku usaha yang memiliki UTTP; misal Batching

Plant, Rice Mill, Toko Emas dsb. Sedangkan dalam tahun 2017 jumlah UTTP yang ditera ulang

sejumlah 9.002 unit.

9. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Formal

Target 16 Kelompok, Realisasi 16 Kelompok, Tk. Capaian 100%

Sasaran pembinaan Kelompok pedagang/pelaku usaha formal dan informal yang dilakukan oleh

Diskoperindag dalam tahun 2017 sebanyak 16 kelompok yaitu; SPPBE, Agen LPG 3 kg, Pangkalan

LPG 3 kg, Distributor Pupuk, Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi, PKL Alun-alun, PKL di GCC, PKL di

Taman Patih Sampun, Toko Modern, Kel. Pedagang Pasar Tradisional, SPBU, PKL di Lingkungan

Sekolah, Kelompok Pedagang Jasa, Kelompok Usaha Ekspor, Kelompok Usaha Produk Unggulan,

dan Kelompok Usaha Reparatir UTTP.

10. Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi dan direvitalisasi menuju pasar sehat (unit)

Dalam tahun anggaran 2017 sebenarnya Diskoperindag telah memasang anggaran untuk

merevitalisasi 3 pasar daerah yaitu Revitalisasi a). pasar Randudongkal senilai Rp. 20.145.000.000,-

dari Dana DAU (APBD Kab. Pemalang), b). Rehabilitasi pasar Beji senilai Rp. 852.000.000,- dari dana

DAK penugasan kementrian Perdagangan RI, c). Revitalisasi Pasar Paduraksa sebesar Rp.

6.000.000.000,- dari dana TP (Tugas Pembantuan) Kementerian Perdagangan RI, dengan harapan

agar tingkat indikator capaian lebih dari 100% meskipun target kita per tahun hanya 2 unit pasar.

Namun demikian dalam proses Lelang Umum melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) ada 2 kegiatan

Lelang Umum untuk pasar Paduraksa dan Randudongkal mengalami gagal lelang meskipun telah

diulang sampai 3 kali tidak ada pemenangnya (tidak memenuhi syarat) sehingga dari rencana

merevitalisasi 3 pasar daerah di tahun 2017 hanya berhasil merevitalisasi 1 pasar menuju pasar sehat

yaitu pasar Beji.

Pada tahun anggaran 2017, Diskoperindag menetapkan target PAD sebelum perubahan sebesar

Rp.6.500.000.000,- (enam milyard lima ratus juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar

Rp.6.825.000.000,-. (enam milyard delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Sedangkan realisasi s/d tgl 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.233.226.010,- (tujuh milyar dua

ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sepuluh rupiah) dengan tingkat capaian

realisasi PAD sebesar 105,98 % atau ada over target sebesar 5,98% hal ini ada peningkatan capaian

PAD dari tahun lalu (2016) tk capaian sebesar 97,73 %.

Sedangkan pada pelaksanaan Anggaran Belanja TA 2017 dari anggaran sebesar Rp 38.301.337.750,-

(tiga puluh delapan milyar tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah) dan realisasinya adalah sebesar Rp 17.151.969.453,- (Tujuh belas milyar seratus lima puluh

satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tingkat

capaian realisasi anggaran sebesar 44,78 %.

Hal ini disebabkan ada 1 kegiatan pembangunan fisik melalui Lelang Umum dengan Kode Rek. 18.03

Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk, dengan output kegiatan Revitalisasi Pasar

Page 9: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

9

Randudongkal senilai Rp. 20.145.000.000,- (dua puluh milyar seratus empat puluh lima juta)

mengalami gagal lelang, meskipun telah diulang.

Sebenarnya jikalau nilai anggaran yang gagal lelang sebesar Rp. 20.145.000.000,- tidak ikut dihitung

dalam realisasi capaian yaitu (Rp 38.301.337.750,- dikurangi Rp. 20.145.000.000,- = Rp.

18.156.337.750,- maka tk capaian realisasi anggaran Diskoperindag adalah sebesar 94,47 %.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil

evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan Rencana Capaian Tahun 2018 dapat dilihat pada

Tabel. 2.1.

Page 10: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

10

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018

KABUPATEN PEMALANG

Nama Perangkat Daerah : Diskoperindag Kabupaten Pemalang

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangk

at Daerah) Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja PD tahun 2017

Realisasi Renja PD tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

2 Dinas UMKM Perindag

2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi

100 % 100 % 100 % 100 % 95.40 100 % 100 % 100 %

2 11 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar yang diregister

6500 surat

2000 surat, 4 kegiatan

2000 surat dan 1 kegiatan

1 kegiatan, 3.000 surat

95.41 3000 surat dan 1 kegiatan

3000 surat dan 1 kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air yang terpenuhi

60 bulan

12 bulan, 16 pasar

17 lokasi selama 1 tahun

1 Tahun, 17 lokasi

77.33 17 lokasi selama 1 tahun

17 lokasi selama 1 tahun

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah

60 bulan

12 bulan, 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 97.94 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 11: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

11

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diperpanjang perijinan kendaraan dinas

309 kendaraan

57 unit 55 unit 55 unit 59.73 55 unit 55 unit

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 97.36 24 bulan 24 bulan

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan

60 bulan

12 bulan ,18 orang, 12 bulan

25 orang dan 1 paket

24 orang, dan 1 paket

99.99 24 bulan 25 orang dan 1 paket

24 bulan 25 orang dan 1 paket

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersdia

32 jenis

8 jenis 5 jenis 5 jenis 100 13 jenis 13 jenis

10 Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

5 paket 1 paket, 12 bulan

1 paket 1 paket 99.91 2 paket 2 paket

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan karcis retribusi kebutuhan pasar daerah

30 jenis 2 paket 1 paket 1 paket 99.35 1 paket 1 paket

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor

5 paket 60 bulan

1 paket, 12 bulan

1 paket selama 1 tahun

1 paket, selama 1 tahun

99.12 1 paket selama 1 tahun

1 paket selama 1 tahun

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

25 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100 10 jenis 10 jenis

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 93.25 24 bulan 24 bulan

16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor (gula, teh, kopi, dll

60 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun 99.89 24 bulan 24 bulan

17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah konsumsi (makan, minum, snak) untuk

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 98.05 24 bulan 24 bulan

Page 12: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

12

kegiatan dinas

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang diikuti

1751 kali 952 kali 2750 kali 720 kali 98.65 2750 kali 2750 kali

19 Penyediaan Jasa Keamanan

Jumlah tenaga keamanan

60 bulan 16 orang, 12 bulan

12 orang dan 1 paket

21 orang, dan 1 paket

100 27 orang dan 1 paket

27 orang dan 1 paket

2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi

94.84

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3 unit 1 sepeda motor

3 kendaraan roda 2, dan 2 truck sampah, 1 mobil box

3 kendaraan roda 2, dan 2 truck sampah, 1 mobil box

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC, Kipas angin

34 jenis 9 jenis 5 unit 5 unit 98.61 5 unit 5 unit

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi kerja/rapat, kursi kerja eselon IV, meja kerja

18 jenis 1 paket 1 paket 99.27 1 paket 1 paket

11 Pengadaan komputer dan perlengkapannya

Jumlah laptop, printer

10 unit 10 unit 15 printer, 4 laptop, 1 pc

94.55 10 unit 10 unit

13 Pengadaan peralatan kerja

34 jenis 6 jenis 5 unit 1 scanner, 15 filling cabinet

87.14 5 unit 5 unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

5 unit 1 unit, 1 ruang 1 unit, 1 tahun

1 unit, 1 tahun

99.36 1 unit, 1 tahun 1 unit, 1 tahun

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

Jumlah mobil jabatan

5 unit 1 unit, 12 bulan

1 unit 1 unit 82.86 1 unit 1 unit

Page 13: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

13

jabatan

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional ( kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat)

140 unit 56 unit 55 unit 55 unit 94.41 55 unit 55 unit

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

30 jenis 1 paket, 12 bulan

15 unit 1 paket 89.50 15 unit 15 unit

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja

45 jenis 10 unit 2 paket 100 10 unit 10 unit

2 11 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang tersedia

97.80

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja

400 buku 10 buku 1 kegiatan 1 kegiatan 99.95 1 kegiatan 1 kegiatan

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

57 buku 10 buku 10 buku 10 buku 98.97 20 buku 20 buku

3 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran

Jumlah prognosis keuangan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 95.52 2 kegiatan 2 kegiatan

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

50 buku 10 buku 10 buku 1 kegiatan 99.95 20 buku 20 buku

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 94.50 1 kegiatan 1 kegiatan

Page 14: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

14

2 11 9 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas

96.45

1 Penyusunan data base perencanaan SKPD

Jumlah data base perencanaan

5 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 98.07 1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaanyang tersusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LKjIP)

35 dokumen

7 dokumen 7 dokumen 100 buku 95.15 14 dokumen 14 dokumen

2 11 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100

2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil yang memiliki IUMK

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah Koperasi yang ber NIK dan QR

100

3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang memperoleh IUMK/ Jumlah UMKM yangmendapatkan pendampingan pengurusan IUMK

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan

6 Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha Kecil Menengah

Lomba Evaluasi keberpihakan bupati terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diikuti

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan

Page 15: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

15

8 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan manajemen dan pemasaran

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlahkoperasi yang mengikuti sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan

3 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase pemantauan dan pengawasan kepokmas, tera ulang UTTP, dan peredaran barang dan jasa di masyarakat dalam kondisi aman dan terkendali

92.29

2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

terfasilitasinya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan tersedianya biaya operasional BPSK

80 20 kasus, 12 bulan

15 pengaduan selama 1 tahun

15 kasus 99.54 15 pengaduan selama 1 tahun

15 pengaduan selama 1 tahun

3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS), Pemantauan pupuk bersubsidi, LPJ bersubsidi, Perda Mihol

72 12 kali, 130 kali, 32 kali, 33 kali

3 kegiatan 122 kali, 24 kali, 24 kali, 12 kali, 1 kegiatan

83.27 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 16: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

16

4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Jumlah sidang tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), Pengawasan ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), Pembentukan Pasar tertib ukur, Pengadaan Peralatan kemetrologian

32 25.000 UTTP, 14 Kec., 1 lokasi, 1 kegiatan

25000 UTTP

45 kali, 15 kali, 1 kegiatan

98.80 25000 UTTP 25000 UTTP

2 7 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Persentase Pertumbuhan IKM

1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah pelatihan ketrampilan dan teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi setempat

10 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 98.50 6 IKM 6 IKM

2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Jumlah IKM potensial klaster yang terbina

10 kegiatan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 99.69 6 kegiatan 6 kegiatan

3 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang diajukan

3 dokumen

- 1dokumen 1 dokumen 96.47 1 dokumen 1 dokumen

Page 17: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

17

7 Penyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat

Pasar rakyat menjelang hari raya Idhul Fitri

10 kegiatan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 6 kegiatan 6 kegiatan

8 Partisipasi Pameran Produk Unggulan Daerah di tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Jumlah pameran produk unggulan daerah di tingkat regional dan nasional yang diikuti

10 kegiatan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 99.96 6 kegiatan 6 kegiatan

9 Fasilitasi Program program penunjang kegiatan Dekranasda

Jumlah Kegiatan Rakenas Dekranas yang diikuti oleh Dekranasda Kabupaten Pemalang

10 kegiatan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 97.66 6 kegiatan 6 kegiatan

Jumlah pameran produk unggulan kerajinan yang diiukuti

Kegiatan Kunjungan Kerja Dekranasda Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh Dekranasda Kabupaten Pemalang

tersedianya barang-barang kerajinan showroom dekranasda

10 Partisipasi dan Fasilitasi Kegiatan Lomba Rancang Busana

Jumlah kegiatan lomba rancang busana

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 96.44 3 kegiatan 3 kegiatan

11 Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan

100 orang

20 0rang 20 0rang 20 0rang 100 20 0rang 20 0rang

Page 18: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

18

Elektronika perbengkelan elektronika

12 Pembinaan dan Ketrampilan Pendukung Program Desa Binaan PKK

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi kader PKK di Desa binaan PKK

5 Desa 100 IKM

1 Desa 20 IKM 1 Desa 20 IKM

1 Desa 20 IKM

77.40 2 Desa 40 IKM

1 Desa 40 IKM

14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG

100 orang

20 orang 20 orang 20 orang 100 60 orang 60 orang

15 Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pembuatan makanan dari bahan lokal di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari

75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 100 30 lokasi 30 lokasi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tata boga di Desa Surajaya Kec. Pemalang

Jumlah peserta pelatihan pengemasan produksi makanan khas Moga di Desa Moga Kec. Moga

Jumlah peserta yang mengikuti

Page 19: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

19

pelatihan pembuatan kripik mangga di Desa Nyamplungsari Kec.Petarukan

17 Pelatihan ketrampilan untuk pengembangan kemampuan IKM

200 orang

40 orang 40 orang 46 orang 100 60 orang 60 orang

18 Pembinaan fasilitasi kemasan IKM

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi IKM

150 orang

30 orang 30 orang 20 orang 100 60 orang 60 orang

19 Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di tempat kerja bagi IKM

120 orang

25 orang 20 orang 20 0rang, 4 hari

100 1 kegiatan 1 kegiatan

20 Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan motivasi usaha ( AMT ) bagi IKM

150 orang

25 orang 25 IKM 25 orang, 5 hari

100 40 orang 40 orang

21 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan bangunan dan kimia

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sablon di Desa Karangsari Kec.Pulosari

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 96.12 2 kegiatan 2 kegiatan

22 Pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 15 orang 100 3 kegiatan 3 kegiatan

- 23 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan dan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan

200 orang

40 orang - - - 60 kegiatan 60 kegiatan

Page 20: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

20

perkebunan pembinaan keterampilan IKM hasil hutan dan perkebunan

24 Pembinaan fasilitasi merek bagi IKM

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan fasilitasi merk

100 orang

20 orang 20 orang 20 orang 99.70 60 orang 60 orang

25 Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan perekayasaan

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin, dan perekayasaan.

200 orang

20 orang, 5 hari

20 orang 20 orang, 5 hari, 20 orang, 5 har

100 60 orang 60 orang

26 Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan gambar sarung menggunakan print/komputer di Kelurahan Beji Kec.Taman.

200 orang

40 orang, 6 hari

20 orang, 3 hari; 20 orang, 3 hari; 20 orang, 5 hari

20 orang, 3 hari; 20 orang, 3 hari; 20 orang, 5 hari

99.97 60 orang 60 orang

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan batik tulis "AYU" di Desa Tegalsari Timur Kec.Ampelgading

27 Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kerajinan dari bambu di Desa Pasir Kec.Bodeh

100 orang

40 orang, 5 lokasi, 25 hari

20 orang, 3 hari; 20 orang, 3 har;20 orang, 3 har

20 orang, 3 hari; 20 orang, 3 har;20 orang, 3 har

100 60 orang, 3 hari; 60 orang

60 orang, 3 hari; 60 orang

Jumlah peserta

Page 21: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

21

yang mengikuti pelatihan pembuatan sapu glagah di Desa Belik Kec.Belik

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan sapu glagah di Desa Beluk Kec.Belik

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan gerabah di Desa Lowa Kec. Comal

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan suvenir limbah plastik di Desa Rembul Kec. Randudongkal.

2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk

99.60

3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan

Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi peningkatan

15 Kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 99.18 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 22: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

22

Menengah kemitraan

5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Jumlah UMKM yang mengikuti pameran produk UMKM

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 99.15 3 kegiatan 3 kegiatan

6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah wirausaha Pemula serta calon wirausaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan

7 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Jumlah manajer/pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi

250 koperasi

30 koperasi 25 kop 25 koperasi, 4 hari, 25 koperasi

100 65 kop 65 kop

10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan 60 laporan

12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 36 laporan 36 laporan

2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah LKM Koperasi dan UKM

90.55

Cakupan bina UMKM

5 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah laporan hasil monitoring koperasi penerima / pengguna modal kerja dana bergulir

60 laporan

12 laporan 12 laporan 12 laporan 99.79 36 laporan 36 laporan

6 Pengembangan sarana pemasran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah kegiatan akses pemasaran bagi koperasi dan UMK

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 89 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 23: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

23

9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah promosi produk

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegitan 99.31 3 kegiatan 3 kegiatan

10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

Jumlah wirausaha OVOP yang mengikuti workshop

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 99.90 3 kegiatan 3 kegiatan

Laporan hasil Studi lapangan UMKM OVOP di luar Kab. Pemalang

3 6 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Peningkatan nilai eksport komoditi perdagangan

99.67

2 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Sosialisasi informasi peluang pasar ekspor

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegitan 99.60 3 kegiatan 3 kegiatan

4 Pengembangan data base informasi potensi unggulan

Data alat ukur timbang dan perlengkapannya

5 kegiatan

1 kegiatan0 1 kegiatan 1 kegiatan 99.74 3 kegiatan 3 kegiatan

8 Membangun jejaring dengan eksportir

terbangunnya penguatan jejaring perdagangan dengan eksportir

9 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha

Pameran produk unggulan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99.64 3 kegiatan 3 kegiatan

20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

terselenggaranya pembinaan, monitoring PAD

Page 24: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

24

daerah serta penyediaan barang cetakan retribusi pasar guna intensifikasi PAD

3 7 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Cakupan IKM yang dibina

IKAH 3 (Vitanas, garam, helm)

99.35

1 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan depot air minum dan monev IKM

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 98.67 2 kegiatan 2 kegiatan

2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan bulu mata di Kelurahan Kebondalem Kec. Pemalang

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99.77 3 kegiatan 3 kegiatan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan woodcraft posdaya Matahari Desa Wanarata Kec. Bantarbolang.

3 6 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Persentase pasar daerah dalam kondisi baik dan terpelihara

3 Pengembangan pasar dan distribusi

Jumlah pasar daerah yang

70,58 (12/17)

4 kali

16 pasar daerah

16 pasar daerah

27.40 16 pasar daerah

16 pasar daerah

Page 25: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

25

barang/produk memenuhi kriteria pasar sehat

Jumlah pasar daerah yang direhab

17

4 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Jumlah lembaga/usaha yang mengikuti sosialisasi kerjasama kemitraan

19 50 orang 1 kegiatan 1 kegiatan

5 Pengembangan pasar lelang daerah

Keikutsertaan UKM dalam pasar lelang komoditi agro tingkat regional dan operasional SRG

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99.71 3 kegiatan 3 kegiatan

6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah monitoring perdagangan kayu antar pulau

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99.95 3 kegiatan 3 kegiatan

7 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

8 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Jumlah pasar daerah yang direhab / dipelihara

18 Pasar daerah

16 pasar, 12 bulan

16 pasar daerah

16 pasar daerah

99.96 16 pasar daerah

16 pasar daerah

pemenuhan kebutuhan administrasi pasar daerah

Pembinaan administrasi keuangan dan monev pendapatan

Page 26: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

26

pasar daerah

Jumlah barang cetakan

9 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah

Jumlah kegiatan pasar murah menjelang hari raya Idul Fitri 2018

2 1 kegiatan 1 kegiatan 3 lokasi 99.67 1 kegiatan 1 kegiatan

2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase Koperasi Aktif

74 98.27

Prosentase KSP/USP Koperasi sehat

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

50 30 orang, i kegiatan

50 UKM 36 Orang 100 50 UKM 50 UKM

5 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah UMKM Calon debitur KUR-SIKP

100 KSP 20 KSP/USP/KJKS/ UJKS

20 KSP/USP/KJKS/ UJKS

20 KSP/USP/KJKS/ UJKS

100 40 KSP 40 KSP

Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS yang mengikuti penilaian kesehatan

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi

7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Jumlah koperasi tidak aktif yang mendapatkan pembinaan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 3 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah pengelola atau pengurus

Page 27: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

27

koperasi yang mengikuti AMT

Jumlah laporan hasil monev terhadap koperasi primer tingkat kabupaten

8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Jumlah pengurus PKK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti pelatihan pra koperasi

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 82.20 3 kegiatan 3 kegiatan

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah kegiatan monitoring RAT Koperasi

5 kegiatan

1 kegiatan 11 kegiatan 1 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan

Verifikasi dan Validasi data koperasi dan UKM

100

10 Pengembangan SDM pengelola koperasi jasa keuangan berbasis kompetensi

berekembangnya SDM pengelola koperasi baerbasis kompetensi

3 6 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Jumlah lokasi penjualan pedagang kaki lima

1 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

5 kegiatan

2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 28: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

28

asongan dan asongan

5 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.

Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan

3 7 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah IKM yang telah mengikuti promosi produk

93.40

Jumlah klaster industri yang berkembang

1 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial

Jumlah wilayah/lokasi yang mengikuti pendataan dan pemutakhiran data IKM

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 3 kegiatan 3 kegiatan

2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Data sentra industri, brosur, leaflet dll yang tersusun

5 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 86.04 3 kegiatan 3 kegiatan

Page 29: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.3 Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2017.

NO

IND

SPM/

STAND

NAS

IKK 2017

TARGET RENSTRA OPD REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI Ket

TH

2017

(N-2)

TH

2018

(N-1)

TH

2019

(N-n)

TH

2020

(N+1)

TH

2017

(N-2)

TH

2018

(N-1)

TH

2019

(N-n)

TH

2020

(N+1)

1 Jumlah Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

14.87

4

15.76

6

16.74

4

17.79

0

14.86

0

0 16.74

4

17.79

0

2 Jumlah LKM Koperasi

dan UMKM

15 17 20 20 15 0 20 20

3 Jumlah UMKM yang

telah mengikuti

pameran promosi

produk

20 20 20 20 20 0 20 20

4 Prosentase koperasi

aktif

71 72 73 74 69,96 0 73 74

5 Prosentase KSP/ USP

koperasi sehat

30 30 30 30 31,62 0 30 30

6 Cakupan bina UMKM 275 300 325 350 200 0 325 350

7 Jumlah sidang tera

ulang(lokasi)

32 32 32 32 32 0 32 32

8 Jumlah pasar

tradisional dan modern

yang diawasi

72 72 72 72 72 0 72 72

9 Prosentase kasus

yang diselesaikan

melalui BPSK

65 70 75 75 60 0 75 75

10 Jumlah pasar lelang

dan promosi dagang

yang diikuti

8 8 9 9 8 0 9 9

11 Nilai eksport (ribu

US$)

12.00

0

12.25

0

12.50

0

12.75

0

11.58

6

0 12.50

0

12.75

0

12 Jumlah kelompok

pedagang ( formal dan

informal) yang dibina

16 17 18 19 68 0 18 19

13 Jumlah pasar daerah 17 18 18 18 17 0 18 18

14 Jumlah pasar daerah

yang memenuhi

kriteria pasar sehat

2 2 2 2 0 0 2 2

15 Lokasi PKL yang

tertata

3 4 4 5 3 0 4 5

16 Pertumbuhan IKM (%) 5,8 6,1 6,7 7,0 5,47 0 6,7 7,0

17 Persentase industri

kecil dan menengah

99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98

18 Jumlah industri yang

telah memenuhi

standar kelayakan

produksi

1 2 2 - 1 0 2 -

19 Jumlah industri yang

mengalami

peningkatan kualitas

klaster

2 3 4 4 2 0 4 4

20 Jumlah produk IKM 25 25 27 27 25 27 27 27

Page 30: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

30

NO

IND

SPM/

STAND

NAS

IKK 2017

TARGET RENSTRA OPD REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI Ket

TH

2017

(N-2)

TH

2018

(N-1)

TH

2019

(N-n)

TH

2020

(N+1)

TH

2017

(N-2)

TH

2018

(N-1)

TH

2019

(N-n)

TH

2020

(N+1)

yang telah

terpromosikan

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari tabel diatas sebagai berikut :

1. Prosentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2017 Jumlah Koperasi di Kabupaten Pemalang ada 574 yang semula di Tahun 2016

sejumlah 567 Koperasi atau ada pertumbuhan Koperasi baru sejumlah 7 Koperasi dari jumlah tersebut

yang masuk dalam kategori kopertasi aktif adalah 419 Koperasi atau sebesar 72,99%, sedangkan

target kinerja prosentase koperasi aktif di tahun 2017 yaitu sebesar 71%, hal ini berarti untuk tingkat

capaian koperasi aktif dapat mencapai target (target 71 % sedangkan realisasi 72,99%) dengan tingkat

pencapaian target sebesar 102,80%. Sisanya sebesar 155 koperasi ( 27,01%) masuk kategori tidak

aktif. Prosentase koperasi aktif tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibanding tahun lalu

yaitu sebesar 72,66%.

2. Prosentase Koperasi Sehat

Dari penilaian tingkat kesehatan terhadap koperasi yang mempunyai unit KSP/USP yang dilaksanakan

pada tahun 2017 mendapatkan hasil sebagai berikut; kategori koperasi sehat adalah 38,64%, koperasi

cukup sehat 59, 09% dan koperasi tidak sehat atau dalam pengawasan sebesar 2,27%, target

prosentase koperasi sehat pada tahun 2017 adalah sebesar 30% capaian 38,64% sehingga tingkat

indikator capaian mencapai 128,80%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian koperasi sehat pada tahun lalu (2016) target 30 %

capaian 38,16 atau tingkat capaian sebesar 127,20% ada sedikit peningkatan sebesar 1,60% untuk

target indikator capaian, hal ini berarti ada terjadi peningkatan kualitas koperasi yang sehat dari

tingkat capaian tahun lalu meskipun peningkatannya hanya sebesar 1,60%.

3. Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)

Pada tahun 2016 jumlah unit usaha IKM adalah 12.764 unit usaha dan pada akhir tahun 2017 naik

menjadi 13.548 unit usaha atau ada pertumbuhan sebesar 784 unit usaha (tumbuh 6,14%) dari target

pertumbuhan tahun 2017 sebesar 6,10%, sehingga untuk pertumbuhan IKM pada tahun 2017 telah

mencapai target sebesar 100,66%.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Tantangan dan hambatan:

Beberapa tantangan/hambatan yang masih dihadapi dalam pembangunan sektor Koperasi,

UMKM, Industri dan Perdagangan di Pemalang adalah :

1. Rendahnya daya saing produk UMKM dan IKM.

2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi IKM

dan UMKM

3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan rendahnya koperasi kategori sehat.

4. Belum adanya lokasi yang representatif untuk pengenalan produk unggulan daerah..

5. Masih rendahnya ketrampilan para pengrajin.

Page 31: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

31

6. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan IKM di Kabupaten Pemalang.

7. Persaingan perdagangan dunia yang semakin tajam dan adanya blok perdagangan global

seperti AFTA, NAFTA, APEC, MEE dan MEA.

8. Kondisi pasar daerah yang masih berkesan kumuh dan becek sehingga belum mampu bersaing

dengan pasar modern yang dikelola secara profesional.

9. Belum adanya pasar daerah yang masuk kategori pasar sehat dan menjadi ikon Pemalang.

10. Rata-rata umur pasar daerah yang melebihi 20 tahun sehingga kondisinya kurang layak untuk

usaha.

11. Menurunnya nilai dan komoditi eksport non migas dari Kabupaten Pemalang.

12. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam mengemban tugas pokok dan

fungsi pelayanan OPD.

13. Belum optimalnya harmonisasi kebijakan antara Pusat dengan daerah termasuk didalamnya

antar sektor kegiatan sehingga berpengaruh terhadap kepastian berusaha dan pada gilirannya

rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

14. Perilaku konsumen yang cenderung lebih menyukai produk impor dengan alasan mutu, desain

dan harga daripada mencintai produk dalam negeri.

15. Banyak tumbuhnya pasar modern dengan manajemen yang baik, dapat berpengaruh terhadap

keberadaan pasar rakyat / tradisonal.

Peluang dan kekuatan:

Peluang dan kekuatan yang ada di hadapan kita dalam mengembangkan ekonomi adalah:

1. Semakin terbukanya pasar bagi produk daerah sebagai dampak globalisasi perdagangan dunia.

2. Semakin berkembangnya jaringan pemasaran produk olahan hasil pertanian dan non pertanian.

3. Bervariasinya ragam dan mutu produk unggulan daerah.

4. Pengembangan bahan baku lokal bagi industri daerah.

5. Berkembangnya ekonomi kreatif di masyarakat.

6. Tersedianya kemudahan bagi para pelaku usaha memanfaatkan perkembangan teknologi

komunikasi.

7. Terbukanya kerjasama yang baik sektor industri dan perdagangan antar daerah.

8. Kemampuan teknis aparatur Diskoperindag yang cukup berpengalaman dalam pembinaan IKM

dan UMKM.

Dari berbagai adanya faktor-faktor keterbatasan baik yang bersifat internal maupun eksternal

maupun peluang/kesempatan yang ada, maka dapat diidentifikasi yang menjadi isu-isu penting yang

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai satu-satunya Unit Organisasi yang bertanggung jawab

di bidang Pembinaan dan Pengembangan sektor Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan di

Kabupaten Pemalang.

Isu – isu penting yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kemampuan daya saing UMKM baik dari segi ketrampilan maupun produk.

2. Masih tingginya koperasi yang tidak aktif dan kurang sehat.

Page 32: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

32

3. Belum adanya lokasi yang representatif untuk pengenalan produk unggulan daerah.

4. Masih rendahnya keterampilan para pengrajin.

5. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan IKM di Kabupaten Pemalang.

6. Kondisi Pasar rakyat yang rata-rata berumur lebih dari 20 tahun sehingga belum mampu

bersaing dengan pasar modern yang dikelola secara profesional.

7. Belum adanya pasar daerah yang masuk kategori pasar sehat dan menjadi ikon Pemalang.

Dengan teridentifikasinya isu-isu penting tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam

menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan yang akan

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

dalam rangka mengatasi isu-isu strategis guna mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi OPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Renstra OPD

dan RPJMD pada tahun perencanaan, hal ini dilakukan agar target dan indikator capaian serta

kebutuhan pendanaan dapat terealisasi sesuai yang telah ditetapkan, disamping itu juga harus

mempertimbangkan beberapa usulan yang berkembang dari masyarakat dan hal-hal kemendesakan

yang muncul dalam proses perencanaan.

Beberapa target/sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Nilai LKjIP CC

2 Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM

1. Prosentase Koperasi sehat (%) 2. Prosentase Koperasi Aktif (%)

30 73

3 Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dalam pengembangan ekonomi daerah

1. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Unit Usaha)

2. Jumlah LKM Koperasi dan UMKM 3. Jumlah UMKM yang telah mengikuti

pameran promosi 4. Cakupan Bina UMKM

16.744

20 20

325

4. Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

2. Jumlah sidang tera ulang 3. Jumlah kelompok pedagang (formal

dan non formal yang dibina) 4. Jumlah pasar (tradisional dan modern )

yang diawasi 5. Persentase kasus yang diselesaikan

melalui BPSK 6. Jumlah pasar lelang dan promosi

dagang yang diikuti 7. Nilai Eksport (ribu US$) 8. Jumlah pasar daerah

4.55

32 18

72

75

9

12.500 18

5. Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisai pasar

1. Persentase pasar daerah yang direvitalisasi

2. Lokasi PKL yang tertata

47.05

4

6. Meningkatnya pertumbuhan IKM yang berbahan baku local guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase pertumbuhan IKM

6.7

Page 33: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

33

7. Meningkatnya kualitas dan daya saing IKM

Cakupan IKM yang dibina 20

8. Meningkatnya daya saing IKM di pasar global

1. Jumlah IKM yang telah mengikuti promosi produk

2. Jumlah klaster industri yang berkembang

22

4

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.

2. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan

kegiatan sebesar Rp. 40.248.000.000,- dan belum dapat dibandingkan karena KUA / PPAS

APBD 2019 belum ditetapkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019.

Page 34: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

34

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pemalang

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Diskop Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran tiap

bulan

12 bulan 1.698.144.100 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Diskop Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran tiap

bulan

12 bulan 1.698.144.100

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat masuk

yang teregistrasi

12 bulan 44.000.000 Penyediaan jasa

surat menyurat

tersedianya

pelayanan jasa surat

menyurat dan

kearsipan selama 1

tahun

12 bulan 44.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah biaya jasa

listrik, telepon, air dan

internet

12 bulan 138.000.000 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

tersedianya

kebutuhan sumber

daya air, listrik dan

telekomunikasi dinas

12 bulan 138.000.000

Penyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah

Jumlah laporan

inventarisasi barang

daerah

12 bulan 43.071.000 Penyediaan jasa

jaminan barang

milik daerah

tersedianya jasa

barang milik daerah

12 bulan 43.071.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

yang diperpanjang

perijinan kendaraan

dinas

12 bulan, 55

unit

15.050.000 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

12 bulan, 55

unit

15.050.000

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah laporan

keuangan sesuai

pedoman dan tepat

waktu

12 bulan 34.352.400 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

tersedianya kegiatan

jasa administrasi

keuangan

12 bulan 34.352.400

Page 35: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

35

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah tenaga

kebersihan daerah

serta alat dan bahan

kebersihan

12 bln, 26

orang, 1 paket

197.500.000 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

tersedianya tenaga

kebersihan untuk

dinas dan pasar

daerah serta alat dan

bahan kebersihan

12 bln, 26

orang, 1

paket

197.500.000

Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis

kantor yang

disediakan

1 paket 47.000.000 Penyediaan alat

tulis kantor

tersedianya ATK dan

kebutuhan cetak

operasional kantor

1 paket 47.000.000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah karcis

retribusi kebutuhan

pasar daerah

1 paket 156.000.000 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

tersedianya barang

cetakan karcis

retribusi PAD pasar

daerah

1 paket 156.000.000

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalansi listrik

penerangan

bangunan kantor

12 bulan 15.000.000 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya

komponen peralatan

listrik untuk

kebutuhan

operasional dinas

12 bulan 15.000.000

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

1 paket 6.000.000 Penyediaan

peralatan rumah

tangga

tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga kantor

1 paket 6.000.000

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan

12 bulan 12.500.000 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

untuk dinas

12 bulan 12.500.000

Penyediaan bahan

logistik kantor

Jumlah bahan logistik

kantor (gula, teh,

kopi, dll)

12 bulan 18.000.000 Penyediaan bahan

logistik kantor

tersedianya

kebutuhan logistik

untuk kantor

12 bulan 18.000.000

Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah konsumsi

(makan, minum,

snak) untuk kegiatan

12 bulan 65.202.500 Penyediaan

makanan dan

minuman

tersedianya makanan

dan minuman untuk

kegiatan dinas, rapat,

12 bulan 65.202.500

Page 36: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

36

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dinas buka puasa petugas

serta pengamanan

kantor dan pasar

daerah/besar

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

dan ke luar daerah

Jumlah kegiatan

koordinasi dan

konsultasi yang diikuti

2400 kali, 12

bulan

732.500.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

dan ke luar daerah

terselenggaranya

keikutsertaan dalam

mengikuti kegiatan

rakor baik ke pusat,

provinsi, kab/kota,

maupun dalam

daerah

2400 kali, 12

bulan

732.500.000

Penyediaan Jasa

Keamanan

Jumlah tenaga

keamanan

14 orang dan

1 paket

163.900.000 Penyediaan Jasa

Keamanan

tersedianya jasa

keamanan dan

perlengkapan untuk

dinas dan pasar

daerah

14 orang

dan 1 paket

163.900.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya kondisi

sarana dan prasarana

dalam kondisi baik

setiap bulan

12 bulan 192.780.100 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terpenuhiny

a kondisi sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik setiap

bulan

12 bulan 192.780.100

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor (AC)

4 unit 12.841.000 Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

tersedianya

perlengkapan gedung

kantor, AC, Sound

system, dll

4 unit 12.841.000

Pengadaan komputer

dan perlengkapanya

Jumlah Laptop

8 unit 25.589.100 Pengadaan

komputer dan

perlengkapanya

tersedianya komputer

dan perlengkapan

8 unit 25.589.100

Page 37: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

37

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

1 unit, 1 tahun 50.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

terpeliharanya

gedung kantor

dengan baik

1 unit, 1

tahun

50.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah mobil jabatan

1 unit, 12

bulan

42.800.000 Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

terpeliharanya mobil

jabatan

1 unit, 12

bulan

42.800.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional

55 unit 41.550.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda 2

dan roda 4

55 unit 41.550.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

15 unit 20.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

15 unit 20.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan yang

tersedia

60 % 70.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan yang

tersedia

60 % 70.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja OPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja

1 kegiatan 15.000.000 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

OPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja OPD

1 kegiatan 15.000.000

Penyusunan

pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 semester 15.000.000 Penyusunan

pelaporan

keuangan

tersusunnya laporan

keuangan semesteran

2 semester 15.000.000

Page 38: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

38

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

semesteran

Penyusunan

pelaporan prognosis

realisasi anggara

Jumlah laporan prognosis keuangan

1 kegiatan 10.000.000 Penyusunan

pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

tersusunnya

prognosis laporan

keuangan

1 kegiatan 10.000.000

penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 kegiatan 15.000.000 penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

tersusunnya laporan

keuangan tahunan

1 kegiatan 15.000.000

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 bulan 15.000.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

terselenggaranya

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

kegiatan dinas

12 bulan 15.000.000

Program

peningkatan

perencanaan dan

penganggaran OPD

Prosentase jenis

dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang

tersedia

640 % 157.075.000 Program

peningkatan

perencanaan dan

penganggaran

OPD

Prosentase jenis

dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang

tersedia

640 % 157.075.000

Penyusunan data

base perencanaan

OPD

Jumlah data base perencanaan

1 kegiatan 57.500.000 Penyusunan data

base perencanaan

OPD

tersusunnya data

base perencanaan

1 kegiatan 57.500.000

Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

penganggaran OPD

Jumlah dokumen perencanaanyang tersusun

1 kegiatan 99.575.000 Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

penganggaran OPD

tersusunnya dokumen

perencanaan dan

penganggaran dinas

1 kegiatan 99.575.000

Program penciptaan

iklim usaha Usaha

Kecil Menengah yang

konduksif

Jumlah Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

16744 unit 260.000.000

Program penciptaan

iklim usaha Usaha

Kecil Menengah

yang konduksif

Jumlah Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

16744 unit 260.000.000

Sosialisasi kebijakan Jumlah sosialisasi 1 kegiatan 25.000.000 Sosialisasi terselenggaranya 1 kegiatan 25.000.000

Page 39: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

39

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tentang Usaha Kecil

Menengah

kebijakan UMKM kebijakan tentang

Usaha Kecil

Menengah

sosialisasi kebijakan

UMKM

Fasilitasi kemudahan

formalisasi badan

usaha Usaha Kecil

Menengah

Sosialisasi fasilitasi

formalisasi badan

usaha bagi UMKM

1 kegiatan 50.000.000 Fasilitasi

kemudahan

formalisasi badan

usaha Usaha Kecil

Menengah

terselenggaranya

fasilitasi formalisasi

badan usaha bagi

UMKM

1 kegiatan 50.000.000

Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

Sosialisasi fasilitasi

pengembangan

usaha kecil

menengah

1 kegiatan 50.000.000 Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

Terselenggaranya

sosialisasi

pengembangan

usaha kecil

menengah

1 kegiatan 50.000.000

Fasilitasi

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

Jumlah pelatihan

ketrampilan UMKM

1 kegiatan 135.000.000 Fasilitasi

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

UMKM

1 kegiatan 135.000.000

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Jumlah kegiatan

monitoring, evaluasi

dan pembinaan

UMKM di Kab.

Pemalang

50 kali 50.000.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

terlaksananya

kegiatan monitoring,

evaluasi dan

pembinaan UMKM di

Kab. Pemalang

50 kali 50.000.000

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM 325 Orang

175.000.000

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM 325 Orang

175.000.000

Memfasilitasi

peningkatan

kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HARKOP Tingkat Prov Jateng

1 kegiatan 85.000.000 Memfasiltasi

peningkatan

kemitraan usaha

bagi Usaha Mikro

terciptanya jaringan

usaha kemitraan

UMKM

1 kegiatan 85.000.000

Page 40: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

40

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menengah Kecil Menengah

Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan

Jumlah kegiatan

pelatihan

kewirausahaan bagi

UMKM

20 UKM 70.000.000 Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan

terselenggaranya

kegiatan pelatihan

kewirausahaan bagi

UMKM

20 UKM 70.000.000

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Jumlah monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru

1 kegiatan 20.000.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

terselenggaranya

kegiatan monev

umkm

1 kegiatan 20.000.000

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah LKM

Koperasi dan UKM

dan Jumlah UMKM

yang telah mengikuti

pameran promosi

produk

20 unit 395.000.000

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jumlah LKM

Koperasi dan UKM

dan Jumlah UMKM

yang telah mengikuti

pameran promosi

produk

20 unit

Pengembangan

sarana Pemasaran

Produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

Sarana Pemasaran

Produk UMKM

1 kegiatan 310.000.000 Pengembangan

sarana Pemasaran

Produk Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Terwujudnya sarana

pemasaran produk

UMKM

1 kegiatan 310.000.000

Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah laporan hasil

monitoring koperasi

penerima / pengguna

modal kerja dana

bergulir

1 kegiatan 75.000.000 Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah laporan hasil

monitoring koperasi

penerima / pengguna

modal kerja dana

bergulir

1 kegiatan 75.000.000

Pengembangan

sarana pemasaran

produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

berkembangnya

akses pemasaran

bagi UMKM

1 kegiatan 310.000.000

Pengembangan

sarana pemasaran

produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

berkembangnya

akses pemasaran

bagi UMKM

1 kegiatan 310.000.000

Pengembangan FGD OVOP 1 kegiatan 85.000.000 Pengembangan berkembangnya 1 kegiatan

Page 41: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

41

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kebijakan dan

program peningkatan

ekonomi lokal

Kabupaten Pemalang

kebijakan dan

program

peningkatan

ekonomi lokal

ekonomi lokal

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

a. Persentase

koperasi aktif ,

b. Persentase

KSP/USP

koperasi sehat

a. 73 %,

b. 30 %

280.000.000 Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

a. Persentase

koperasi aktif ,

b. Persentase

KSP/USP

koperasi sehat

a. 73%,

b. 30 %

280.000.000

Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan

koperasi berprestasi

Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penilaian Kesehatan koperasi

100 koperasi 90.000.000 Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan

koperasi berprestasi

terselenggaranya

pengawasan,

pembinaan dan

penilaian kesehatan

koperasi

100 koperasi 90.000.000

Penyebaran model-

model pola

pengembangan

koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/AMT bagi pengurus Koperasi

1 kegiatan 105.000.000 Penyebaran model-

model pola

pengembangan

koperasi

terselenggaranya

pembinaan guna

meningkatkan

koperasi aktif

1 kegiatan 105.000.000

Rintisan penerapan

teknologi

sederhana/manajeme

n modern pada jenis

usaha koperasi

Pelatihan pra koperasi bagi Kader PKK

1 kegiatan 45.000.000 Rintisan penerapan

teknologi

sederhana/manaje

men modern pada

jenis usaha

koperasi

terselenggaranya

kegiatan penunjang

PKK/pra koperasi

1 kegiatan 45.000.000

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Pemalang

100 koperasi 40.000.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

termonitornya

koperasi yang

melaksanakan RAT

100 koperasi 40.000.000

Perdagangan

Page 42: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

42

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

a. Jumlah sidang

tera ulang

(lokasi),

b. Jumlah pasar

(tradisional dan

modern) yang

diawasi,

c. Persentase kasus

yang diselesaikan

melalui BPSK

a. 32 lokasi,

b. 72 unit,

c. 70 %

390.000.000 Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

d. Jumlah sidang

tera ulang (lokasi),

e. Jumlah pasar

(tradisional dan

modern) yang

diawasi,

f. Persentase kasus

yang diselesaikan

melalui BPSK

d. 32 lokasi,

e. 72 unit,

f. 70 %

390.000.000

Peningkatan

pengawasan

peredaran barang dan

jasa

Jumlah Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)

72 lokasi 190.000.000 Peningkatan

pengawasan

peredaran barang

dan jasa

terselenggaranya

pengawasan barang

kepokmas, barang

subsidi, wajib SNI

yang beredar di

masyarakat

72 lokasi 190.000.000

Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Jumlah sidang tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

32 lokasi tera

ulang dan 1

unit gedung

metrologi

200.000.000 Operasionalisasi

dan pengembangan

UPT kemetrologian

daerah

terselenggaranya

sidang tera ulang dan

pendirian gedung

metrologi legal

32 lokasi

tera ulang

dan 1 unit

gedung

metrologi

200.000.000

Program

peningkatan dan

pengembangan

ekspor

Nilai Ekspor

12500 ribu

US$

195.000.000 Program

peningkatan dan

pengembangan

ekspor

Nilai Ekspor

12500 ribu

US$

195.000.000

Pengembangan

informasi peluang

pasar perdagangan

luar negeri

Sosialisasi informasi peluang pasar ekspor

1 kegiatan 20.000.000 Pengembangan

informasi peluang

pasar perdagangan

luar negeri

terselenggaranya

pengembangan

informasi peluang

pasar eksport

1 kegiatan 20.000.000

Pengembangan data

base informasi

potensi unggulan

Sosialisasi pemasaran produk unggulan secara online

1 kegiatan 50.000.000 Pengembangan

data base informasi

potensi unggulan

terdatanya usaha

perdagangan di Kab.

Pemalang

1 kegiatan 50.000.000

Page 43: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

43

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi program

pengembangan

ekspor dengan

instansi terkait

/asosiasi /pengusaha

Promosi pengenalan produk unggulan

1 kegiatan 125.000.000 Koordinasi program

pengembangan

ekspor dengan

instansi terkait

/asosiasi

/pengusaha

terlaksananya

koordinasi dengan

instansi terkait

pengembangan

eksprort

1 kegiatan 125.000.000

Program

peningkatan

efisiensi

perdagangan dalam

negeri

a. Jumlah kelompok

pedagang (formal

dan informal)

yang dibina,

b. Jumlah pasar

daerah ,

c. Jumlah pasar

daerah yang

memenuhi kriteria

pasar sehat

a. 17

kelompok,

b. 18 unit,

c. 2 unit

32.180.000.000 Program

peningkatan

efisiensi

perdagangan

dalam negeri

a. Jumlah kelompok

pedagang (formal

dan informal)

yang dibina,

b. Jumlah pasar

daerah ,

c. Jumlah pasar

daerah yang

memenuhi kriteria

pasar sehat

a. 17

kelompok,

b. 18 unit,

c. 2 unit

32.180.000.000

Pengembangan pasar

dan distribusi

barang/produk

Jumlah pasar daerah / pasar rakyat yang direhabilitasi

33.000.000.000

Pengembangan pasar

dan distribusi

barang/produk

Jumlah pasar daerah / pasar rakyat yang direhabilitasi

33.000.000.000

terlaksananya

pengembangan dan

rehabilitasi pasar

daerah

17 pasar

daerah

3.000.000.000 terlaksananya

pengembangan dan

rehabilitasi pasar

daerah

17 pasar

daerah

3.000.000.000

Revitalisasi pasar

daerah menuju pasar

sehat ( Prioritas

RPJMD) kelanjutan

pembangunan pasar

Randudongkal dan

Pasar Unggas

2 pasar 28.000.000.000 Revitalisasi pasar

daerah menuju pasar

sehat ( Prioritas

RPJMD) kelanjutan

pembangunan pasar

Randudongkal dan

Pasar Unggas

2 pasar 28.000.000.000

Page 44: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

44

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pembangunan sarana

prasarana penunjang

Pujasera

1 lokasi 2.000.000.000 pembangunan sarana

prasarana penunjang

Pujasera

1 lokasi

Pengembangan

kelembagaan

kerjasama kemitraan

berkembangnya

kelembagaan

paguyuban pedagang

pasar

17 kelompok 120.000.000

Pengembangan

kelembagaan

kerjasama

kemitraan

berkembangnya

kelembagaan

paguyuban pedagang

pasar

17 kelompok 120.000.000

Pengembangan pasar

lelang daerah

Keikutsertaan UKM dalam pasar lelang komoditi agro tingkat regional

2 kegiatan, 8

kali ikut

promosi

120.000.000 Pengembangan

pasar lelang daerah

terselenggaranya

pengembangan pasar

lelang agro dan

operasionalisasi gudang

SRG

2 kegiatan, 8

kali ikut

promosi

120.000.000

Peningkatan sistem

dan jaringan informasi

perdagangan

Jumlah monitoring perizinan perdagangan

1 kegiatan 20.000.000 Peningkatan sistem

dan jaringan

informasi

perdagangan

meningkatnya

jaringan informasi

perdagngan

1 kegiatan 20.000.000

Kegiatan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Perdagangan

Jumlah sarana dan prasarana pasar daerah yang dipelihara / direhab

17 pasar dan

1 Puja sera

selama 12

bulan

1.800.000.000 Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perdagangan

tersedianya biaya

pemeliharaan dan

operasional 17 pasar

dan 1 pujasera

17 pasar

dan 1 Puja

sera selama

12 bulan

1.800.000.000

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pasar Murah

Jumlah kegiatan pasar murah

1 kegiatan 240.000.000 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pasar Murah

terselenggaranya

pasar murah

menjelang hari raya

idul fitri tahun 2018

1 kegiatan 240.000.000

Program pembinaan

pedagang kakilima

dan asongan

Lokasi PKL yang

tertata

4 lokasi 55.000.000

Program

pembinaan

pedagang kakilima

dan asongan

Lokasi PKL yang

tertata

4 lokasi 55.000.000

Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin

Penyuluhan peningkatan disiplin

1 kegiatan 20.000.000 Kegiatan

pembinaan

terselenggaranya

penyuluhan pedagang

1 kegiatan 20.000.000

Page 45: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

45

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pedagang kakilima

dan asongan.

pedagang kaki lima dan asongan

organisasi

pedagang kakilima

dan asongan

dan kaki lima

Kegiatan pengawasan

mutu dagangan

pedagang kakilima

dan asongan.

Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

1 kegiatan 35.000.000 Kegiatan

pengawasan mutu

dagangan

pedagang kakilima

dan asongan.

terawasinya mutu

dagangan pedagang

kaki lima

1 kegiatan 35.000.000

Perindustrian Perindustrian

Program

pengembangan

industri kecil dan

menengah

a. Pertumbuhan

IKM,

b. Persentase

industri kecil dan

menengah

a. 6.7 %,

b. 99.98 %

1.200.000.000 Program

pengembangan

industri kecil dan

menengah

c. Pertumbuhan IKM,

d. Persentase

industri kecil dan

menengah

c. 6.7 %,

d. 99.98 %

1.200.000.000

Pembinaan industri

kecil dan menengah

dalam memperkuat

jaringan klaster

industri

Jumlah kegiatan

pameran tingkat

regional dan nasional

2 event 33.000.000 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry

keikutsertaan

kegiatan pameran

tingkat regional dan

nasional

2 event 33.000.000

Penyusunan

kebijakan industri

terkait dan industri

penunjang industri

kecil dan menengah

Dokumen tentang

pembangunan

industry

1 dokumen 30.000.000 Penyusunan

kebijakan industri

terkait dan industri

penunjang industri

kecil dan menengah

tersusunnya dokumen

tentang

pembangunan industri

1 dokumen 30.000.000

Penyelenggaraan dan

Partisipasi Kegiatan

Pasar Rakyat

Jumlah kegiatan

pasar rakyat

menjelang hari raya

idul fitri 2018

1 kegiatan 220.000.000 Penyelenggaraan

dan Partisipasi

Kegiatan Pasar

Rakyat

terselenggaranya

pasar rakyat

menjelang hari raya

idul fitri 2018

1 kegiatan 220.000.000

Fasilitasi Program

program penunjang

kegiatan Dekranasda

Jumlah kegiatan

penunjang

Dekranasda

1 kegiatan 225.000.000 Fasilitasi Program

program penunjang

kegiatan

Dekranasda

terfasilitasinya

kegiatan penunjang

Dekranasda

1 kegiatan 225.000.000

Partisipasi dan Kegiatan Lomba 3 kegiatan 140.000.000 Partisipasi dan terselenggaranya 3 kegiatan 140.000.000

Page 46: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

46

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fasilitasi Kegiatan

Lomba Rancang

Busana

Rancang Busana Tingkat Kabupaten

Fasilitasi Kegiatan

Lomba Rancang

Busana

kegiatan lomba

rancang busana di

tingkat Kabupaten dll

Pembinaan dan

Ketrampilan

Pendukung Program

Desa Binaan PKK

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi kader PKK

1 desa 20 IKM 30.000.000 Pembinaan dan

Ketrampilan

Pendukung

Program Desa

Binaan PKK

terselenggaranya

pembinaan pelatihan

ketrampilan di desa

binaan PKK

1 desa 20

IKM

30.000.000

Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan

bagi Masyarakat Mitra

Desa Binaan P2MBG

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG

2 lokasi 80.000.000 Pembinaan dan

Pelatihan

Ketrampilan bagi

Masyarakat Mitra

Desa Binaan

P2MBG

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

di desa binaan

P2MBG

2 lokasi 80.000.000

Pelatihan Ketrampilan

Pengolahan Makanan

Jumlah pelatihan

ketrampilan

pengolahan makanan

di Kab. Pemalang

6 lokasi 80.000.000 Pelatihan

Ketrampilan

Pengolahan

Makanan

terlaksananya

pelatihan ketrampilan

pengolahan makanan

di Kab. Pemalang

6 lokasi 80.000.000

Pembinaan fasilitasi

kemasan IKM

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kemasan bagi IKM pangan dan non pangan

20 IKM 45.000.000 Pembinaan fasilitasi

kemasan IKM

terfasilitasinya sarana

kemasan produk IKM

20 IKM 45.000.000

Pembinaan dan

pelatihan di tempat

kerja bagi IKM

Jumlah peserta

kegiatan magang IKM

di luar daerah

1 kegiatan 200.000.000 Pembinaan dan

pelatihan di tempat

kerja bagi IKM

terlaksananya

kegiatan magang IKM

di luar daerah

1 kegiatan 200.000.000

Pembinaan dan

pelatihan ketrampilan

bahan bangunan dan

Jumlah peserta

pelatihan ketrampilan

bahan bangunan dan

3 lokasi, 60

IKM

62.000.000 Pembinaan dan

pelatihan

ketrampilan bahan

terlaksananya

pelatihan ketrampilan

bahan bangunan dan

3 lokasi, 60

IKM

62.000.000

Page 47: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

47

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kimia kimia bangunan dan kimia kimia

Pembinaan dan

pelatihan industri

logam, mesin dan

perekayasaan

Jumlah peserta

pelatihan ketrampilan

mekanik motor dan

mobil

3 kegiatan, 60

IKM

30.000.000 Pembinaan dan

pelatihan industri

logam, mesin dan

perekayasaan

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

mekanik motor dan

mobil

3 kegiatan,

60 IKM

30.000.000

Fasilitasi

pengembangan

industri tekstil dan

produk tekstil

Jumlah peserta

pelatihan ketrampilan

tenun, batik,

menjahit/konveksi

3 kegiatan, 60

IKM

50.000.000 Fasilitasi

pengembangan

industri tekstil dan

produk tekstil

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

tenun, batik,

menjahit/konveksi

3 kegiatan,

60 IKM

50.000.000

Fasilitasi

pengembangan

industri aneka

kerajinan

Jumlah peserta

pelatihan ketrampilan

kerajinan rakyat

3 lokasi, 60

IKM

50.000.000 Fasilitasi

pengembangan

industri aneka

kerajinan

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

kerajinan rakyat

3 lokasi, 60

IKM

50.000.000

Page 48: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

48

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat dengan tujuan mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar daerah antar ruang antar waktu antar proses perencanaan yang terintegrasi yaitu memadu

serasikan antara program pemerintah pusat, provinsi, sasaran RPJMD Kabupaten, Renstra OPD

maupun usulan program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, kelompok

masyaraka, hasil Musrenbang, Forum OPD, Konsultasi publik , Reses anggota dewan, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Dinas/instansi terkait yang diarahkan ke Dinas Koperasi

dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, hal ini dilakukan agar proses

pembangunan bisa berjalan secara effektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan kehendak

rakyat. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

TABEL 2.5 :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO PROG/KEG LOKASI USULAN BESARAN CATATAN

1 Pelatihan Ketrampilan

Pengolahan Makanan

Desa Belik Kec.Belik Pelatihan Pengolahan

Nanas

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

2 Pelatihan Ketrampilan

Pengolahan Makanan

Desa Blendung Kec.

Ulujami

Pelatihan Pembuatan

Aneka Kue

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

3 Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan

bahan bangunan dan

kimia

Ds.Pakembaran

Kec.Warungpring

Pelatihan Pertukangan

Kayu

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

4 Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan

bahan bangunan dan

kimia

Desa Losari Kec.

Ampelgading

Pelatihan olahan melati 1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

5 Fasilitasi

Pengembangan

Industri Tekstil dan

Produk Tekstil

Desa Kalisaleh Kec.

Belik

Pelatihan Ketrampilan

Menjahit

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

6 Fasilitasi

Pengembangan

Industri Tekstil dan

Desa Mangli Kec.

Randudongkal

Pelatihan Bordir 1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

7 Fasilitasi

Pengembangan

Industri Aneka

Kerajinan

Desa Penggarit Kec.

Taman

Pelatihan Pembuatan

Kesed dari limbah

sampah

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

8 Fasilitasi

Pengembangan

Industri Aneka

Desa Tlagasana Kec.

Watukumpul

Pelatihan pembuatan

kesed

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

Page 49: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

49

NO PROG/KEG LOKASI USULAN BESARAN CATATAN

Kerajinan

9 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Walangsanga

kec. Moga

Pelatihan Anyaman

bambu

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

10 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Cangak

Kecamatan Bodeh

Pelatihan Kerajinan

bambu

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

11 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Pegongsoran

Kec. Pemalang

Pelatihan Pembuatan

Kerajinan dari bahan

bambu

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

12 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Pedagung Kec.

Bantarbolang

Pelatihan Anyaman

Bambu

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

13 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Peguyangan

Kec. Bantarbolang

Pelatihan Ukir Kayu 1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

14 Fasilitasi Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Desa Susukan Kec.

Comal

Pelatihan Kerajinan

Kayu (Kitchen Set)

1 kelompok Usulan Prioritas I

Musrenbang 2018

15 Pelatihan Ketrampilan

Pengolahan Makanan

Kecamatan Belik Pelatihan Olahan

Nanas

1 kelompok Aspirasi Dewan

Page 50: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

50

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional sebagai landasan Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Koperasi,

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai

tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan

ideologis yang bersumber pada Pancasila 1 Juni 1945, TRISAKTI dan pembukaan UUD 1945.

Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa

bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa;

menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial

yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-

royong.

TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa

dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik,

berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi

basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landaan kebijakan nasional masa depan.

TRISAKTI mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan..

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Propinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2015 -2019.

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019 dengan

memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan

merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM

Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-

2019 diarahkan untuk: meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan

UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”)dan berdaya saing.

Strategi :

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam

RPJMN tahun 2015-2019 yaitu;

i. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

ii. peningkatan akses pembiayaandan perluasan skema pembiayaan;

iii. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

iv. penguatan kelembagaan usaha; dan

v. kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Page 51: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

51

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun

berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan didalam RPJMN 2015-2019 yaitu:

i. Dimensi Pembangunan Manusia;

ii. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan

iii. Dimensi Pemerataan

Tujuan dan sasaran :

Tujuan dan Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019. Akan

dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan

pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jatidirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan

UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi,

intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor

perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif

lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan

kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan

perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung oleh

peran dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian 2015 – 2019

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi

pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

Industri Prioritas

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009

ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri

prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri

pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;

4. Industri Alat Transportasi;

5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);

6. Industri Pembangkit Energi;

7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;

8. Industri Hulu Agro;

9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan

Page 52: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

52

10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Sasaran:

Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi

TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA)

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran

pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana

serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.. Sebagai pelaksanaan dari

amanah UU tersebut, Pemerintah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

(RIPIN) yang sesuai dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas (NAWA CITA) Presiden

terpilih tahun 2014 – 2019.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi

industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka

penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat

dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan

tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta

mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif

fiskal dan non-fiskal

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan

investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan Rencana

Strategi Kementerian Perindustrian 2015 – 2019

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan

pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, memberdayakan industri dalam negeri melalui

pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan

meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan sdm dari

dalam negeri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 1) Produk

industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah

memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi,

konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari

sasaran ini adalah: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi

Beberapa negara di kawasan Asia dan Eropa menghendaki adanya perjanjian liberalisasi

perdagangan yang lebih maju daripada perjanjian multilateral maupun regional dengan

Indonesia. Untuk itu, lahirlah berbagai kesepakatan FTA dengan Indonesia baik yang telah

diberlakukan seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak tahun

Page 53: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

53

2008, maupun yang sedang dalam proses negosiasi seperti Indonesia-EFTA Comprehensive

Partnership Agreement (IE-CEPA), Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-India CECA,

Indonesia-Korea CEPA, serta Indonesia-EU CEPA

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung

pertumbuhan industri nasional

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan

prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diiperlukan

oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri.

Sasaran Strategis 8 : Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel,

tembaga, migas)

Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi

kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; meningkatkan atau

menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; atau mempunyai kaitan dengan

kepentingan pertahanan serta keamanan negara

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan

pelatihan

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional

yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Saat ini, kondisi tenaga kerja Indonesia masih

menghadapi permasalahan tingkat kompetensi dan produktivitas kerja yang rendah. Sementara

itu tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan

komoditi tetapi akan segera memasuki pasar bebas tenaga kerja yang akan diberlakukan di

regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak

yang dilakukan.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi

SDM industri

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja

industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri

kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri.

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui

penyelenggaraan sistem informasi industri nasional

Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk menjamin

ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi, mempercepat

pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan

penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat

waktu.

3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Arah kebijakan

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama

2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional

3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor

Page 54: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

54

4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional

5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)

6. Meningkatkan Perlindungan konsumen

7. Meningkatkan Efesiensi Sistem Distribusi & Logistik

8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan

STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 2015 – 2019

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama

o Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, Pengamanan dan optimalisasi

akses pasar ekspor, Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan

hambatan perdagangan.

o Pengoptimalan instrumen perdagangan internasional, trade remedy, untuk melindungi

pasar dalam negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri.

o Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam

menghadapi tantangan global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora

internasional.

2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional

o Diplomasi perdagangan berdasarkan region (region based).

o Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui

program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur,

Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui

Promosi dan “Nation Branding”.

o Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses

pasar produk Indonesia.

o Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan AEC

2015.

o Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi

produk bernilai tambah.

o Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di

negara tujuan ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri.

3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor

o Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi

dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan

Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan

“Nation Branding”.

o Peningkataan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio

ekspor jasa terhadap PDB.

o Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor non migas serta peningkatan

efisiensi ekonomi dan produktivitas.

o Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan

dukungan terhadap KEK

4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional

Page 55: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

55

o Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri

o Optimalisasi pemanfaatan PBK sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga

yang transparan

5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM

o Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM)

6. Meningkatkan Perlindungan Konsumen

o Efektivitas Pengawasan Barang/Jasa dan Tertib Ukur.

o Pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen.

o Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

o Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

7. Meningkatkan Efisiensi Sistem dan

o Optimalisasi pemanfaatan PL dan SRG sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual

dan alternatif pembiayaan

o Integrasi perdagangan antar wilayah.

o Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi

langsung dan tidak langsung

8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan

o Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu

perijinan ekspor dan impor sesuai SLA.

o Pengembangan sistem perijinan secara online melalui integrasi Inatrade, INSW, dan

ASW

o Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.

o Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan

SKA preferensi, Self Certification.

o Meningkatkan peran Kemendag dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang

kondusif.

o Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

o Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.

o Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal/bahan baku, penolong dan

pengelolaan impor produk pangan.

o Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN

PROGRAM AKSI JOKOWI – JK

Pembangunan Pasar Tradisional sebanyak 5000 pasar dalam 5 tahun

Melalui mekanisme DAK TA 2015:

1. Setiap daerah dapat mempergunakan alokasi pasar maksimal untuk 3(tiga) lokasi;

2. Pembangunan Baru dan Perluasan hanya untuk los, tidak diperkenankan untuk

membangun kios;

Melalui mekanisme DAK Tahun Selanjutnya:

1. Indikator Teknis sebagai dasar penentuan daerah penerima

2. Lokasi pembangunan sarana perdagangan (pasar, gudang, metrologi) harus sudah

ditentukan terlebih dahulu

Page 56: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

56

3. Fokus pada outcome

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pentingnya efektifitas dan efisiensi perencanaan kegiatan

Faktor penentu terdiri dari

• Kebijakan DAK secara umum

• Arah pembangunan sektor perdagangan nasional

• Serta adanya keterbatasan sumber daya baik material maupun non-material

2. Dukungan dari pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan DAK Sarana

Perdagangan melalui :

• Memberikan prioritas bagi pelaksanaan dan penganggaran di daerah bagi DAK Sarana

Perdagangan;

• Mengalokasikan dana pendamping dan penunjang sesuai ketentuan serta memberikan

komitmen pelaksanaan kegiatan pendukung DAK Sarana Perdagangan;

• Memahami peraturan dalam pedoman teknis serta melaksanakan kegiatan sesuai ruang

lingkup yang diatur dalam Juknis;

• Melakukan pelaporan berkala pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan;

• Memberikan dukungan bagi proses Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK

yang dilakukan bersama oleh oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu , Kemendagri,

dan Kemendag.

• Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perdagangan akan melaksanaan kegiatan

Monev dengan peserta dari Provinsi , setiap Provinsi diharapkan menyampaikan hasil

kegiatan Monev di Provinsi masing-masing

4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi UMKM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas

kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong

penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap

koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan

peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi

2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jawa Tengah melalui

peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui

pengembangan Produk unggulan Daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM,

perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber

daya manusia KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja

guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran di Jawa Tengah. Afirmatif dari misi

ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

Page 57: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

57

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari

pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada

pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur

Pembina KUMKM yang profesional serta peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan

Koperasi dan UMKM.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai

tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan strategi

dan kebijakan umum untuk tiap misi pembangunan :

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

Strategi :

a. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi

b. Penanganan Koperasi Tidak Aktif

c. Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku

d. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi

Kebijakan :

a. Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan BH/AD Koperasi dan Pembubaran

Koperasi

b. Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Penyehatan Koperasi

c. Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

d. Pengembangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi

2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.

Strategi :

a. Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah, melalui pengembangan Desa Mandiri

OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi peningkatan sarana produksi OVOP, serta

pengembangan ketrampilan teknis melalui magang dan bimbingan teknis.

b. Peningkatan permodalan KUMKM di Jawa Tengah, melalui fasilitasi temu pembiayaan,

pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha, serta mendorong pembentukan

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

c. Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk KUMKM, melalui pameran dan

promosi dengan memanfaatkan UMKM Center serta PLUT – KUMKM, penyediaan

layanan klinik usaha, peningkatan kualitas desain produk KUMKM.

Kebijakan :

a. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam pengembangan produk OVOP melalui

sistem demplot, fasilitasi peningkatan sarana produksi OVOP, serta pengembangan

ketrampilan teknis melalui magang dan bimbingan teknis.

Page 58: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

58

b. Meningkatkan akses permodalan KUMKM kepada Lembaga Keuangan melalui fasilitasi

temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha, serta mendorong

pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

c. Meningkatkan jaringan pemasaran dan usaha Produk KUMKM dengan memanfaatkan

UMKM Center serta PLUT – KUMKM, penyediaan layanan klinik usaha, peningkatan

kualitas desain produk KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Strategi :

a. Menyelenggarakan bimibingan dan pendampingan bagi Calon Wirausaha Baru (Angkatan

Kerja Baru)

b. Menyelenggarakan Temu Bisnis dan Pemagangan Kerja

Kebijakan :

a. Pengembangan Inkubator Bisnis

b. Pengembangan Klinik Bisnis pada Pusat Layanan Usaha Terpadu

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

yang kompeten Strategi :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus/Pengelola KUMKM

Kebijakan :

Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola Koperasi dan UMKM melalui

pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada

pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

Strategi :

a. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan

KUMKM

b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur

Kebijakan :

a. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Koperasi dan UMKM

b. Penyertaan diklat aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan

RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2013-2018

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah, adalah

sebagai berikut ;

1) Meningkatkan kontribusi sektor Industri dalam perekonomian daerah dengan sasaran:

meningkatkanya sektor kontribusi industri terhadap PDRB dan meningkatnya

pertumbuhan industri

2) Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor.

Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar

dalam negeri, dan sasaran yang akan dicapai adalah : meningkatnya nilai aekspor non

migas dan menurunnya impor produk konsumsi.

Page 59: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

59

3) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, dengan

Tujuan : Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak

konsumen, hal ini perlu agar masyarakat terhindar dari bahan bahan berbahaya yang

dikonsumsi. Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang akan dicapai adalah

menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar dan terwujudnya

sistem distribusi yang efektif dan effisien.

b. Strategi dan Kebijakan DINPERINDAG Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra diperlukan strategi yaitu langkah-langkah

yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi yang

akan ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

(1) Strategi 1 :peningkatan daya saing produk industri;

Strategi ini ditempuh untuk mencapai sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri

terhadap PDRB dan Meningkatnya pertumbuhan industri. Adapun kebijakan yang

ditempuh adalah ; Penguatan struktur industri, pengembangan kemitraan usaha

industri dan peningkatan kualitas kelembagaan.

(2) Strategi 2: Perluasan pasar ekspor non tradisional;

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran: meningkatnya nilai ekspor non

migas. Adapun kebijakan yang ditempuh adalah diversifikasi pasar ekspor,

peningkatan standar dan mutu produk ekspor dan peningkatan promosi luar negeri

(3) Strategi 3: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran: menurunnya impor produk

konsumsi. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang angka pengenal impor dan

pencanangan gerakan “ Aku Cinta (produk) Indonesia”.

(4) Strategi 4: Peningkatan pengawasan barang dan jasa.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran: menurunnya peredaran barang

dan jasa yang tidak sesuai standar. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk

mendukung strategi ini adalah Fasilitasi pembentukan lembaga sengkete konsumen

(BPSK), peningkatan tertib ukur, peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib, dan

peningkatan pengawasan perlindungan konsumen.

(5) Strategi 5: Pengendalian harga barang pokok dan strategis.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran: Terwujudnya sistem distribusi

yang effektif dan effisien. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi

ini adalah pengembangan jaringan distribusi, kontinyuitas pemantauan harga, dan

peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Pemalang tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur;

2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan penumbuhan UMKM / IKM untuk memperluas

kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Page 60: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

60

3. Peningkatan sumberdaya pelaku usaha melalui pelatihan ketrampilan, bantuan peralatan

sarana produksi, jaringan akses pemasaran dan permodalan;

4. Peningkatan daya kretatifitas, inovasi dan daya saing UMKM;

5. Peningkatan kegiatan monitoring pengawasan peredaran barang dan jasa yang

diperdagangankan, uji alat ukur timbang dan perlengkapannya, label barang dan kondisi

Barang Dalam Keadaan Terbungkus;

6. Mengadakan promosi produk UMKM, di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

7. Peningkatan kualitas sarana prasarana pasar daerah menuju pasar sehat melalui

pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi/revitalisasi pasar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Pemalang

Tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan

pencapaian kondisi yang diinginkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pemalang.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan umum yang prima dan

peningkatan kualitas SDM aparatur dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas SDM aparatur dari segi ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan

perilaku (attitude).

2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM;

b. Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM.

c. Terbangunnya gedung PLUT/Sarana prasarana produk unggulan daerah.

3. Meningkatkan pasar rakyat / pasar daerah yang sehat dan representatif dalam menunjang

kontribusi PAD, dengan sasaran :

a. Revitalisasi dan rehabilitasi pasar daerah menuju pasar sehat

b. Terbangunnya pasar pagi, pasar unggas, burung dan ikan

4. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam ketersedian distribusi barang, fasilitasi promosi

produk dengan sasaran :

a. Meningkatnya mutu dan keamanan produk serta perlindungan konsumen

b. Ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang cukup

5. Meningkatkan pertumbuhan IKM dan industri – industri potensial sebagai daya ungkit

pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasaran;

a. Meningkatnya jumlah, kualitas dan pendapatan IKM

b. Meningkatnya daya saing produk IKM

Page 61: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

61

Tabel. 3.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Diskoperindag Tahun 2016-2021

NO. Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program / Kegiatan

1. Mengembangkan

ekonomi kerakyatan

dan kedaulatan pangan

berbasis sumberdaya

lokal untuk

menanggulangi

kemiskinan dan

pengangguran

Meningkatkan peran koperasi

dan UMKM dalam

pembangunan ekonomi di Kab.

Pemalang

Meningkatnya peran

Koperasi dan UMKM

dalam menumbuhkan

perekonomian di Kab.

Pemalang

Mendorong penguatan kelembagaan

kelompok usaha masyarakat dan LKM

menjadi koperasi

Fasilitasi pelayanan pendirian

koperasi, perubahan BH/AD

Koperasi

Program Peningkatan

kuantitas dan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Pembinaan koperasi tidak aktif menjadi aktif Pembinaan koperasi,

pembubaran koperasi tidak aktif

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Meningkatkan kualitas koperasi sesuai

dengan dengan peraturan yang berlaku

Pengawasan dan pengendalian

koperasi, penilaian kesehatan

Koperasi, pemeringkatan kop.

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya daya

saing UMK dalam

pengembangan

ekonomi di daerah

Pengembangan UMK yang berbasis OVOP

Lokal) dan UMK secara selektif.

Peningkatan, kualitas SDM

UMKM, kemampuan manajemen,

akses permodalan, jaringan

pemasaran, sarana dan

prasarana.

Program Penciptaan

Iklim Usaha kecil

menengah yg kondusif.

2 Mewujudkan Industri

Kecil Menengah/ IKM

yang tangguh, berdaya

saing dan mandiri

Meningkatkan industri kecil dan

menengah yang tangguh,

berdaya saing dan mandiri dan

berbahan baku lokal

Meningkatknya

pertumbuhan IKM dari

5,5% di Th 2015

menjadi 7,3 % di Th

2021

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

usaha serta alih teknologi produksi

Pembinaan , pelatihan

ketrampilan, kursus, magang di

sentra-sentra yang telah maju

serta bantuan peralatan

Program kemampuan

industri berbasis

tehnologi.

Program Peningkatan

kapasitas Iptek dalam

sistem produksi.

Page 62: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

62

NO. Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program / Kegiatan

Meningkatkan manajemen usaha dan akses

pemasaran, daya saing usaha.

Peningkatan kualitas SDM

pengrajin melalui pelatihan

motivasi berusaha, fasilitasi

pameran dan kemitraan.

Program

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Mendorong tumbuhnya wirausaha baru,

industri kreatif dan inovatif, sertifikasi,

standarisasi industri

Fasilitasi pelayanan klinik usaha,

sertifikasi merk, HaKI, SNI,

produk halal, sarana kemasan,

dan pelatihan kewirausahaan.

Program Penataan

Struktur Industri.

Program

Pengembangan Sentra-

sentra industri Potensial

3 Mewujudkan usaha

perdagangan sebagai

penggerak utama

perekonomian

masyarakat di Kab.

Pemalang.

Meningkatkan iklim berusaha

yang kondusif dalam

menggerakan sektor riil untuk

mempercepat pertumbuhan

ekonomi daerah.

Meningkatnya peran

usaha di sektor

perdagangan sebagai

penggerak utama dalam

pertumbuhan

perekonomian daerah.

Meningkatkan ketersediaan kebutuhan

pokok masyarakat yang cukup dan arus

distribusi barang yg lancar dan terkendali.

Pembinaan, pengawasan dan

monitoring terhadap barang/jasa

yang beredar di masyarakat, tera

ulang dan metrologi legal.

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan.

Tertatanya tempat berusaha pedagang dan

kaki lima.

Fasilitasi dan pelayanan penataan

tempat berusaha pedagang dan

kaki lima yang lebih representatif.

Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima

dan Asongan.

Optimalisasi Gudang dengan Sistem Resi

Gudang ( SRG )

Fasilitasi dan optimalisasi peran

dan fungsi SRG dalam

peningkatan kesejahteraan

masyarakat/gapoktan.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri.

Mendorong tumbuhnya usaha baru, promosi

dagang, kerjasama kemitraan, jaringan

akses pemasaran, peningkatan pangsa

pasar dan eksport non migas.

Fasilitasi akses pemasaran,

jaringan perdagangan, promosi

dagang, kemitraan dengan

eksportir.

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Eksport. Program

Peningkatan Kerjasama

Page 63: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

63

NO. Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program / Kegiatan

Perdagangan

Internasional.

4. Terwujudnya pasar

daerah yang bersih,

sehat, aman dan

nyaman.

Meningkatkan peran pasar

daerah yang representatif dan

sehat sebagai sentra usaha

masyarakat.

Meningkatnya jumlah

pasar sehat di

Kabupaten Pemalang

per Tahun 2 pasar

sehat.

Meningkatkan kualitas dan daya saing pasar

daerah dalam menghadapi tumbuhnya

pasar modern.

Pembangunan pasar,

Rehabilitasi,Revitalisasi, renovasi

pasar daerah yang kurang

representatif.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri.

Meningkatkan PAD dan Retribusi Daerah

dari kegiatan pasar.

Fasilitasi peningkatan pelayanan

keamanan, ketertiban dan

kebersihan di pasar daerah.

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah.

Page 64: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

64

Tabel. 3.2. Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yang terkait dengan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Nasional Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

(1) (2) (3)

1. Bidang pembangunan ekonomi sesuai Tri Sakti

dan Nawa Cita

a. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

b. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

di pasar Internasional, sehingga bangsa Indonesia

bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

c. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan

kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan. Dengan

fokus meliputi:

a. Peningkatan kewirausahaan baru dan

keterampilan/kecakapan hidup pemuda.

2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan

daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi

pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus:

a. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan

daerah didukung rekayasa teknologi;

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta

penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya

saing Koperasi dan UMKM;

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan

pangan berbasis sumberdaya lokal untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dengan

fokus:

a. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah

yang kondusif;

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil;

c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

d. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi;

e. Perlindungan konsumen dan Pengamanan

Perdagangan;

f. Peningkatan dan pengembangan ekspor;

g. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

h. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

i. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;

j. Pengembangan industri kecil dan menengah;

k. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

l. Penataan Struktur Industri;

m. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

2. Keberlanjutan penanganan peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya

antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa,

a. Pembangunan PLUT/Rest Area/produk unggulan

Page 65: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

65

Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Nasional Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

(1) (2) (3)

daerah.

b. Revitalisasi pasar-pasar daerah.

c. Pembangunan pasar kota, pasar unggas/burung/

ikan.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

mendukung pelayanan publik,

Page 66: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

66

Tabel III.4. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Renja PD Tahun 2019 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pemalang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Program Tahun

2019

Kerangka Pendanaan

Tahun 2019

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui

pelayanan umum yang prima

Meningkatnya kualitas SDM

Aparatur baik skill, knowledge

maupun attitude.

Peningkatan kualitas

pelayanan dan kepuasan

masyarakat

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Pengadaan peralatan kerja 12 Bulan 192.780.100,-.

Meningkatkan peran koperasi dan

UMKM dalam pembangunan

ekonomi di Kab. Pemalang

Meningkatnya peran Koperasi

dan UMKM dalam

menumbuhkan perekonomian

di Kab. Pemalang

Persentase koperasi aktif Program Peningkatan

kualitas kelembagaan

koperasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi.

73 % 280.000.000,-

Persentase KSP/USP sehat Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi

30 % 90.000.000

Penyebaran model model pola

pengembangan koperasi

45.000.000

Rintisan penerapan teknologi

sederhana / manajemen modern pada

jenis usaha koperasi

45.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.000.000

Terbangunnya gedung PLUT

dan produk unggulan daerah

1 lokasi Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

Pengembangan jaringan infrastruktur

UMKM

1 lokasi 1.000.000.000

Meningkatnya daya saing

produk UMKM

Jumlah usaha mikro kecil

dan menengah

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil dan Menengah

yang Kondusif

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha

Kecil Menengah

16.744 Unit 25.000.000

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan

usaha kecil menengah

50.000.000

Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan UMKM

15.000.000

Page 67: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

67

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Program Tahun

2019

Kerangka Pendanaan

Tahun 2019

Fasilitasi pengembangan usaha kecil

menengah

135.000.000

Cakupan bina UMKM Program Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

UMKM

Memfasilitasi kemitraan usaha bagi

UMKM

300 orang 85.000.000

Fasilitasi sarana promosi hasil produksi 30.000.000

Pelatihan Kewirausahaan 70.000.000

Pelatihan manajemen pengelolaan

kop/KUD

30.000.000

Jumlah LKM Kop dan UMKM Program pengembangan

sistim pendukung usaha

bagi UMKM

Pemantauan dana pemerintah bagi

UMKM

17 Unit 75.000.000

Pengembangan klaster bisnis 20.000.000

Jumlah UMKM yg telah

mengikuti pameran produk

Penyelenggaraan promosi produk

UMKM

20 Unit 30.000.000

Peningkatan ketrampilan usaha

produktif UMKM

50.000.000

Meningkatkan peran pasar daerah

yang representatif dan sehat

sebagai sentra usaha masyarakat

Meningkatnya jumlah pasar

sehat di Kabupaten Pemalang

Tiap tahun membangun 2

pasar sehat

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Pengembangan pasar dan distribusi

barang/ produk

2 pasar 14.000.000.000

Terbangunnya pasar unggas Pengembangan pasar dan distribusi

barang/ produk

1 unit 10.500.000.000

Jumlah pasar lelang dan

promosi dagang

Pengembangan pasar lelang daerah 8 kali 120.000.000

Page 68: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

68

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Program Tahun

2019

Kerangka Pendanaan

Tahun 2019

Pemeliharaan sarana dan prasarana

perdagangan

500.000.000

Meningkatkan iklim berusaha yang

kondusif dalam menggerakan sektor

riil untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatnya peran usaha di

sektor perdagangan sebagai

penggerak utama dalam

pertumbuhan perekonomian

daerah

Jumlah, tera ulang, kasus

BPSK dan pembinaan yang

dilakukan

Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan perdagangan

Fasilitasi permasalahan pengaduan

konsumen.

32 lokasi Tera ulang

dan 60 % kasus

BPSK

-

Operasionalisasi dan pengembangan

UPT kemetrologian

200.000.000

Program peningkatan dan

pengembangan eksport

Koordinasi pengembangan eksport

dengan instansi terkait

75.000.000

Ketersediaan dan keamanan

barang kebutuhan pokok

masyarakat yang beredar

Jumlah pasar/ produk yang

terawasi dan ketersediaan

informasi harga

Program perlivvndungan

konsumen dan

pengamanan perdagangan

Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

72 lokasi 150.000.000

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Pengembangan kelembagaan

kerjasama kemitraan

40 % 100.000.000

Sosialisasi peningkatan penggunaan

produk dalam negeri

40.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah 150.000.000

Lokasi PKL yang tertata Program pembinaan

pedagang kaki lima dan

asongan

Kegiatan pengaawasan mutu dagangan

pedagang kaki lima dan asongan

4 lokasi 50.000.000

Page 69: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

69

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Program Tahun

2019

Kerangka Pendanaan

Tahun 2019

Meningkatkan industri kecil dan

menengah yang tangguh, berdaya

saing dan mandiri dan berbahan

baku lokal

Meningkatknya pertumbuhan

IKM dari 5,5% di Th 2015

menjadi 7,3 % di Th 2021

Jumlah pertumbuhan IKM Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

6,7 % 2.500.000.000

Jumlah klaster indust yg

berkembang

Pembinaan IKM dalam memperkuat

jaringan klaster industri

4 klaster 350.000.000

Penyelenggaraan pasar rakyat 40.000.000

Fasilitasi program penunjang

Dekranasda

350.000.000

Partisipasi Lomba rancang busana 100.000.000

Cakupan kelompok IKM yang

dibina

Pelatihan PKK, P2MBG, Pengolahan

Makanan, pelatihan Elektronika,

Pelatihan di lingk bahan baku rokok,

pelatihan di tempat kerja, pelatihan

AMT, bahan bangunan, pelatihan hasil

kelautan, pelatihan hasil hutan dan

perkebunan, pelatihan logam,

perbengkelan, tekstil dan produk tekstil,

pelatihan hasil kerajinan, dll

30 kelompok ( 20%

dari 150 Kel yg akan

dibina)

1.200.000.000

Meningkatnya daya saing

produk IKM

Jumlah produk IKM yang

memenuhi standar

Program peningkatan

kapasitas Iptek sistem

Produksi

Pengembangan sistem teknologi

industri

2 IKM 40.000.000

Penguatan kemampuan industri

berbasis teknologi

60.000.000

Program Pengembangan

Industri Kecil dan

menengah

Fasilitasi Kemasan IKM 100.000.000

Page 70: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

70

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

Target Kinerja

Program Tahun

2019

Kerangka Pendanaan

Tahun 2019

Jumlah produk IKM yang

terpromosikan

Partisipasi Pameran Produk Unggulan

Daerah

27 produk 150.000.000

Jumlah industri yg memenuhi

standar kelayakan produksi

Program Peningkatan

kemampuan tehnologi

industri

Pembinaan kemampuan teknologi 2 IKM 100.000.000

Pengembangan dan pelayanan

teknologi Industri

250.000.000

Jumlah klaster yg

berkembang

Program Penataan Industri Penyediaan sarana dan prasarana

klaster industri

3 IKM 75.000.000

Pembinaan keterkaitan industri hulu

dan hilir

75.000.000

Program Pengembangan

sentra – sentra industri

potensial

Penyediaan sarana informasi yg dapat

diakses masyarakat

40 % 100.000.000

Penyediaan Sarana promosi produk

unggulan

50.000.000

Page 71: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

71

3.3 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No Bidang urusan/indikator Target Capaian

Tahun 2019

1. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi sehat

Kategori Sehat (%)

30

2. Perdagangan

6.1. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB

4,55

3. Perindustrian

7.1. Persentase pertumbuhan IKM (%) 6,7

3.4 Matrik Program Prioritas Kinerja OPD Yang Mengacu pada Sasaran RPJMD 2016-2021

Prioritas Bidang urusan/sasaran indikator Target Capaian

Tahun 2019

1. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pendirian Pusat

Layanan Usaha

Terpadu/PLUT

(center expo, rest

area dan PLUT)

Penyiapan Kelembagaan dan

Pengelolaan/manajemen PLUT

Pengurugan lahan parkir di GCC

Kerjasama dengan pihak ketiga

dalam pengelolaan GCC

3 kegiatan

2. Bidang Perdagangan/Pasar

Pembangunan Pasar

Pagi Pml

Study kelayakan/ dok lingkungan

Sosialisasi dan Pengurugan Pasar Pagi

Pml

2 kegiatan

Pembangunan Pasar

Unggas

Pengadaan konstruksi (lanjutan)

1 kegiatan

Revitalisasi Pasar

Daerah

Sosialisasi dan relokasi

Pengadaan konstruksi pembangunan

pasar

Revitalisasi 2 pasar

daerah

BAB IV

Page 72: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

72

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

tahun 2016-2021. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2019. Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

tahun 2019 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan

baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan

provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.Rencana Kerja ini

memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikanoleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan

rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang

digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun

2019 adalah sebagai berikut:

Page 73: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

73

TABEL: 4.1 MATRIK RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TH 2020

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DINAS KOPERASI,

UMKM, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

DISKOPERINDAG 40.294.000.000 69.332.000.000

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan administrasi

perkantoran tiap bulan

DISKOPERINDAG 12 bulan 1.698.144.900 APBD 60% 1.628.000.000

Penyediaan jasa surat

menyurat

tersedianya pelayanan

jasa surat menyurat

dan kearsipan selama 1

tahun

DISKOPERINDAG 12 bulan 44.000.000 APBD 3000 surat

dan 1

kegiatan

48.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

tersedianya kebutuhan

sumber daya air, listrik

dan telekomunikasi

dinas

DISKOPERINDAG 12 bulan 138.000.000 APBD 17 lokasi

selama 1

tahun

220.000.000

Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

tersedianya jasa

barang milik daerah

DISKOPERINDAG 12 bulan 43.071.000 APBD 1 kegiatan 30.000.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

DISKOPERINDAG 12 bulan, 55

unit

15.050.000 APBD 55 unit 30.000.000

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

tersedianya kegiatan

jasa administrasi

DISKOPERINDAG 12 bulan 34.352.400 APBD 1 kegiataan 30.000.000

Page 74: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

74

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

keuangan

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

tersedianya tenaga

kebersihan untuk dinas

dan pasar daerah serta

alat dan bahan

kebersihan

DISKOPERINDAG 12 bln, 26

orang, 1

paket

197.500.000 APBD 25 orang

dan 1 paket

230.000.000

Penyediaan alat tulis

kantor

tersedianya ATK dan

kebutuhan cetak

operasional kantor

DISKOPERINDAG 1 paket 47.000.000 APBD 1 paket 55.000.000

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

tersedianya barang

cetakan karcis retribusi

PAD pasar daerah

DISKOPERINDAG 1 paket 156.000.000 APBD 1 paket 230.000.000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya komponen

peralatan listrik untuk

kebutuhan operasional

dinas

DISKOPERINDAG 12 bulan 15.000.000 APBD 1 paket

selama 1

tahun

20.000.000

Penyediaan peralatan

rumah tangga

tersedianya

perlengkapan dan

peralatan rumah tangga

kantor

DISKOPERINDAG 1 paket 6.000.000 APBD 1 paket 7.500.000

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

untuk dinas

DISKOPERINDAG 12 bulan 12.500.000 APBD 1 tahun 25.000.000

Penyediaan bahan logistik

kantor

tersedianya kebutuhan

logistik untuk kantor

DISKOPERINDAG 12 bulan 18.000.000 APBD 12 bulan 20.000.000

Page 75: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

75

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Penyediaan makanan dan

minuman

tersedianya makanan

dan minuman untuk

kegiatan dinas, rapat,

buka puasa petugas

serta pengamanan

kantor dan pasar

daerah/besar

DISKOPERINDAG 12 bulan 65.202.500 APBD 3000 dus 75.000.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi di dalam

dan ke luar daerah

terselenggaranya

keikutsertaan dalam

mengikuti kegiatan

rakor baik ke pusat,

provinsi, kab/kota,

maupun dalam daerah

DISKOPERINDAG 2400 kali, 12

bulan

732.000.000 APBD 2000 kali 400.000.000

Penyediaan Jasa

Keamanan

tersedianya jasa

keamanan dan

perlengkapan untuk

dinas dan pasar daerah

DISKOPERINDAG 14 orang dan

1 paket

163.900.000 APBD 17 orang

dan 1 paket

208.000.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya kondisi

sarana dan prasarana

dalam kondisi baik

setiap bulan

DISKOPERINDAG 12 bulan 192.780.100 APBD 12 bulan 960.000.000

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

DISKOPERINDAG 2 unit - APBD 12 bulan 225.000.000

Pembangunan Gedung

Kantor

DISKOPERINDAG 1 unit - -

Page 76: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

76

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

tersedianya

perlengkapan gedung

kantor, AC, Sound

system, dll

DISKOPERINDAG 12.841.000 APBD 150.000.000

Pengadaan Peralatan

kantor

DISKOPERINDAG - APBD

Pengadaan Meubeleur - 50.000.000

Pengadaan komputer dan

perlengkapanya

tersedianya komputer

dan perlengkapan

DISKOPERINDAG 8 unit 25.589.100 APBD 1 paket 175.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

terpeliharanya gedung

kantor dengan baik

DISKOPERINDAG 1 unit, 1 tahun 50.000.000 APBD 5 unit 150.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan

terpeliharanya mobil

jabatan

DISKOPERINDAG 1 unit, 12

bulan

42.800.000 APBD 1 unit 80.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda 2 dan

roda 4

DISKOPERINDAG 55 unit 41.550.000 APBD 55 unit 90.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

DISKOPERINDAG 15 unit 20.000.000 APBD 15 unit 40.000.000

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

yang tersedia

DISKOPERINDAG 60 % 70.000.000 APBD 40% 100.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

tersusunnya laporan

capaian kinerja OPD

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 15.000.000 APBD 1 kegiatan 20.000.000

Page 77: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

77

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

ikhtisar realisasi kinerja

OPD

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

tersusunnya laporan

keuangan semesteran

DISKOPERINDAG 2 semester 15.000.000 APBD 2 kegiatan 20.000.000

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi

anggara

tersusunnya prognosis

laporan keuangan

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 15.000.000 APBD 1 kegiatan 13.000.000

penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

tersusunnya laporan

keuangan tahunan

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 15.000.000 APBD 1 kegiatan 20.000.000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

terselenggaranya

monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan

dinas

DISKOPERINDAG 12 bulan 15.000.000 APBD 100 kali 20.000.000

Program peningkatan

perencanaan dan

penganggaran OPD

Prosentase jenis

dokumen

perencanaan dan

penganggaran yang

tersedia

DISKOPERINDAG 60 % 157.075.000 APBD 40% 125.000.000

Penyusunan data base

perencanaan OPD

tersusunnya data base

perencanaan

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 57.500.000 APBD 1 kegiatan 65.000.000

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran OPD

tersusunnya dokumen

perencanaan dan

penganggaran dinas

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 99.575.000 APBD 1 kegiatan 60.000.000

Program penciptaan

iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang

konduksif

Jumlah Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

DISKOPERINDAG 16.744 unit 250.000.000

APBD 40% 430.000.000

Page 78: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

78

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sosialisasi kebijakan

tentang Usaha Kecil

Menengah

terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 25.000.000 APBD 1 kegiatan 50.000.000

Fasilitasi kemudahan

formalisasi badan usaha

Usaha Kecil Menengah

terselenggaranya

fasilitasi formalisasi

badan usaha bagi

UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 50.000.000 APBD 1 kegiatan 75.000.000

Perencanaan, koordinasi,

dan pengembanan Usaha

Kecil Menengah

terselenggaranya

kegiatan UP2K (PKK)

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 40.000.000 APBD 30 UP2K 45.000.000

Fasilitasi pengembangan

Usaha Kecil Menengah

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 135.000.000 APBD 20 UMKM 90.000.000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

terlaksananya kegiatan

monitoring, evaluasi

dan pembinaan UMKM

di Kab. Pemalang

DISKOPERINDAG 50 kali 50.000.000 APBD 50 kali 40.000.000

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM DISKOPERINDAG 300 Orang

175.000.000

APBD 400 Orang 375.000.000

Memfasiltasi peningkatan

kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

terciptanya jaringan

usaha kemitraan

UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 85.000.000 APBD 1 kegiatan 150.000.000

Fasilitasi pengembangan

sarana promosi hasil

produksi

terfasilitasinya sarana

promosi produk UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan - APBD 1 kegiatan 55.000.000

Page 79: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

79

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan

terselenggaranya

kegiatan pelatihan

kewirausahaan bagi

UMKM

DISKOPERINDAG 20 UKM 70.000.000 APBD 20 UMKM 60.000.000

Pelatihan manajemen

pengelolaan

Koperasi/KUD

terselenggaranya

pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi

DISKOPERINDAG 25 kop 75.000.000 APBD 25 kop 85.000.000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

terselenggaranya

kegiatan monev umkm

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 20.000.000 APBD 60 kali 25.000.000

Program Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Jumlah LKM

Koperasi dan UKM

dan Jumlah UMKM

yang telah mengikuti

pameran promosi

produk

DISKOPERINDAG 37 unit 395.000.000 APBD 40 unit 150.000.000

Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

terpantaunya

penggunaan modal

kerja dana bergulir bagi

koperasi

DISKOPERINDAG 40 kop - APBD 40 kop 95.000.000

Pengembangan sarana

pemasaran produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

berkembangnya akses

pemasaran bagi UMKM

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 310.000.000

APBD 1 kegiatan 55.000.000

Pengembangan kebijakan

ekonomi local

FGD OVOP Kabupaten Pemalang

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 85.000.000 APBD 1 kegiatan 85.000.000

Page 80: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

80

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

c. Persentase

koperasi aktif ,

d. Persentase

KSP/USP koperasi

sehat

DISKOPERINDAG c. 73 %,

d. 30 %

340.000.000 APBD 100 % 295.000.000

Pembinaan, pengawasan,

dan penghargaan

koperasi berprestasi

terselenggaranya

pengawasan,

pembinaan dan

penilaian kesehatan

koperasi

DISKOPERINDAG 100 koperasi 90.000.000 APBD 100 kop 200.000.000

Penyebaran model-model

pola pengembangan

koperasi

terselenggaranya

pembinaan guna

meningkatkan koperasi

aktif

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 105.000.000 APBD 1 kegiatan 50.000.000

Rintisan penerapan

teknologi

sederhana/manajemen

modern pada jenis usaha

koperasi

terselenggaranya

kegiatan penunjang

PKK/pra koperasi

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 45.000.000 APBD 1 kegiatan 20.000.000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

termonitornya koperasi

yang melaksanakan

RAT

DISKOPERINDAG 100 koperasi 40.000.000 APBD 100 kop 25.000.000

Perdagangan

Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

a. Jumlah sidang tera

ulang (lokasi),

b. Jumlah pasar

(tradisional dan

modern) yang

DISKOPERINDAG a. 32 lokasi,

b. 72 unit,

c. 70 %

390.000.000 APBD a. 32 lokasi,

b. 72 unit,

c. 70 %

390.000.000

Page 81: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

81

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

diawasi,

c. Persentase kasus

yang diselesaikan

melalui BPSK

Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan

jasa

terselenggaranya

pengawasanbarang

kebutuhan pokok

masyarakat, barang

bersubsidi, wajib SNI

yang beredar di

masyarakat

DISKOPERINDAG 72 lokasi 190.000.000 APBD 80 225.000.000

Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

terselenggaranya

pemantauan UTTP

kemetrologian di Kab.

Pemalang

DISKOPERINDAG 32 lokasi tera

ulang dan 1

unit gedung

metrologi

200.000.000 APBD 35 lokasi

tera ulang

dan 1 unit

gedung

metrologi

440.000.000

Program peningkatan

dan pengembangan

ekspor

Berkembangnya

upaya peningkatan

dan pengembangan

ekspor

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 195.000.000 APBD 1 kegiatan 245.000.000

Pengembangan informasi

peluang pasar

perdagangan luar negeri

terselenggaranya

pengembangan

informasi peluang

pasar eksport

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 20.000.000 APBD 1 kegiatan 150.000.000

Page 82: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

82

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Pengembangan data base

informasi potensi

unggulan

terdatanya usaha

perdagangan di Kab.

Pemalang

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 50.000.000 APBD 3 kegiatan 100.000.000

Koordinasi program

pengembangan ekspor

dengan instansi terkait

/asosiasi /pengusaha

terlaksananya

koordinasi dengan

instansi terkait

pengembangan

eksprort

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 125.000.000 APBD 1 kegiatan 125.000.000

Program peningkatan

efisiensi perdagangan

dalam negeri

a. Jumlah kelompok

pedagang (formal dan

informal) yang dibina,

b. Jumlah pasar

daerah ,

c. Jumlah pasar

daerah yang

memenuhi kriteria

pasar sehat

DISKOPERINDAG a. 17

kelompok,

b. 18 unit,

c. 2 unit

35.180.000.000 APBD 1 kegiatan 53.705.000.000

Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

terlaksananya

pengembangan

rehabilitasi pasar

daerah/pasar rakyat

DISKOPERINDAG 17 pasar

daerah

33.000.000.000 APBD 17 pasar

daerah

33.000.000.000

Revitalisasi pasar

daerah menuju pasar

sehat ( Prioritas

RPJMD) kelanjutan

pembangunan pasar

Randudongkal dan

DISKOPERINDAG 2 pasar 20.000.000.000 APBD 5 pasar 45.500.000.000

Page 83: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

83

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Pasar Unggas

Pengembangan

kelembagaan kerjasama

kemitraan

berkembangnya

kelembagaan

paguyuban pedagang

pasar

DISKOPERINDAG 17 kelompok 120.000.000 APBD 19 kelompok 130.000.000

Pengembangan pasar

lelang daerah

terselenggaranya

pengembangan pasar

lelang agro dan

operasionalisasi

gudang SRG

DISKOPERINDAG 2 kegiatan, 8

kali ikut

promosi

120.000.000 APBD 5 kegiatan, 9

kali ikut

promosi

120.000.000

Peningkatan sistem dan

jaringan informasi

perdagangan

meningkatnya jaringan

informasi perdagangan

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 20.000.000 APBD 1 kegiatan 20.000.000

Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Perdagangan

tersedianya biaya

pemeliharaan dan

operasional 17 pasar

dan 1 pujasera

DISKOPERINDAG 17 pasar

selama 12

bulan

1.800.000.000 APBD 17 pasar

selama 12

bulan

1.800.000.000

Fasilitasi

Penyelenggaraan Pasar

Murah

terselenggaranya pasar

murah menjelang hari

raya idul fitri tahun

2018

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 240.000.000 APBD 1 kegiatan 240.000.000

Program pembinaan

pedagang kakilima dan

asongan

Lokasi PKL yang

tertata

DISKOPERINDAG 4 lokasi 55.000.000 APBD 4 lokasi 110.000.000

Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin

terselenggaranya

penyuluhan pedagang

DISKOPERINDAG 1 lokasi 20.000.000 APBD 1 lokasi 20.000.000

Page 84: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

84

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

pedagang kakilima dan

asongan.

dan kaki lima

Kegiatan pengawasan

mutu dagangan pedagang

kakilima dan asongan.

terawasinya mutu

dagangan pedagang

kaki lima

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 35.000.000 APBD 1 kegiatan 35.000.000

Perindustrian

Program pengembangan

industri kecil dan

menengah

a. Pertumbuhan IKM,

b. Persentase industri

kecil dan menengah

DISKOPERINDAG a. 6.7 %,

b. 99.98 %

1.200.000.000 APBD 1 kegiatan 1.200.000.000

Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam

memperkuat jaringan

klaster industry

keikutsertaan kegiatan

pameran tingkat

regional dan nasional

DISKOPERINDAG 2 event 33.000.000 APBD 2 event 33.000.000

Penyusunan kebijakan

industri terkait dan industri

penunjang industri kecil

dan menengah

tersusunnya dokumen

tentang pembangunan

industri

DISKOPERINDAG 1 dokumen 30.000.000 APBD 1 dokumen 80.000.000

Penyelenggaraan dan

Partisipasi Kegiatan Pasar

Rakyat

terselenggaranya pasar

rakyat menjelang hari

raya idul fitri 2018

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 220.000.000 APBD 1 kegiatan 73.000.000

Fasilitasi Program

program penunjang

kegiatan Dekranasda

terfasilitasinya kegiatan

penunjang Dekranasda

DISKOPERINDAG 6 lokasi 200.000.000 APBD 6 lokasi 185.000.000

Partisipasi dan Fasilitasi

Kegiatan Lomba Rancang

Busana

terselenggaranya

kegiatan lomba

rancang busana di

DISKOPERINDAG 3 kegiatan 140.000.000 APBD 3 Kegiatan 155.000.000

Page 85: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

85

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

tingkat Kabupaten dll

Pembinaan dan

Ketrampilan Pendukung

Program Desa Binaan

PKK

terselenggaranya

pembinaan pelatihan

ketrampilan di desa

binaan PKK

DISKOPERINDAG 1 desa 20

IKM

30.000.000 APBD 1 desa 20

IKM

45.000.000

Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan bagi

Masyarakat Mitra Desa

Binaan P2MBG

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan di

desa binaan P2MBG

DISKOPERINDAG 2 lokasi 30.000.000 APBD 2 lokasi 60.000.000

Pelatihan Ketrampilan

Pengolahan Makanan

terlaksananya pelatihan

ketrampilan

pengolahan makanan

di Kab. Pemalang

DISKOPERINDAG 6 lokasi 80.000.000 APBD 6 lokasi 190.000.000

Pelatihan ketrampilan

untuk pengembangan

kemampuan IKM

terlaksananya pelatihan

ketrampilan

pengembangan IKM

DISKOPERINDAG 2 kegiatan, 40

IKM

60.000.000 APBD 2 kegiatan,

40 IKM

70.000.000

Pembinaan fasilitasi

kemasan IKM

terfasilitasinya sarana

kemasan produk IKM

DISKOPERINDAG 20 IKM 45.000.000 APBD 20 IKM 60.000.000

Pembinaan dan pelatihan

di tempat kerja bagi IKM

terlaksananya kegiatan

magang IKM di luar

daerah

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 200.000.000 APBD I Kegiatan 80.000.000

Pembinaan dan pelatihan

ketrampilan bahan

bangunan dan kimia

terlaksananya pelatihan

ketrampilan bahan

bangunan dan kimia

DISKOPERINDAG 3 lokasi, 60

IKM

62.000.000 APBD 3 lokasi, 60

IKM

95.000.000

Page 86: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

86

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Pembinaan dan pelatihan

industri logam, mesin dan

perekayasaan

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

mekanik motor dan

mobil

DISKOPERINDAG 3 kegiatan, 60

IKM

30.000.000 APBD 3 kegiatan,

60 IKM

95.000.000

Fasilitasi pengembangan

industri tekstil dan produk

tekstil

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

tenun, batik,

menjahit/konveksi

DISKOPERINDAG 3 kegiatan, 60

IKM

50.000.000 APBD 3 kegiatan,

60 IKM

95.000.000

Fasilitasi pengembangan

industri aneka kerajinan

terselenggaranya

pelatihan ketrampilan

kerajinan rakyat

DISKOPERINDAG 3 lokasi, 60

IKM

50.000.000 APBD 3 lokasi, 60

IKM

95.000.000

Program peningkatan

kemampuan teknologi

industry

Jumlah industri yang

telah memenuhi

standar kelayakan

produksi

DISKOPERINDAG 1 unit - 1 unit 160.000.000

Pembinaan kemampuan

teknologi industry

terlaksananya industri

yang memenuhi

standar kelayakan

produksi

DISKOPERINDAG 1 kegiatan - APBD 1 kegiatan 75.000.000

Pengembangan dan

pelayanan teknologi

industry

berkembangnya

industri pedesaan yang

berbasis teknologi tepat

guna

DISKOPERINDAG 5 kegiatan,

100 IKM

- APBD 5 kegiatan,

100 IKM

85.000.000

Program penataan

industry

Jumlah klaster

industri yang

berkembang

DISKOPERINDAG 3 klaster 50.000.000 APBD 3 klaster 60.000.000

Page 87: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

87

Kode

Urusan

Kode Program/

Kegiatan

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Keluaran

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan dana/pagu

Indikatif (Rp.)

Penyediaan sarana

maupun prasarana klaster

industry

pengembangan klaster

industri di masyarakat

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 50.000.000 APBD 1 kegiatan 60.000.000

Program pengembangan

sentra-sentra industri

potensial

Jumlah produk IKM

yang telah

terpromosikan

DISKOPERINDAG 27 produk 125.000.000 APBD 27 produk 250.000.000

Pembangunan akses

tranportasi sentra-sentra

industri potensial

tersusunnya data

sentra dan IKM di Kab.

Pemalang

DISKOPERINDAG 1 kegiatan 50.000.000 APBD 1 kegiatan 125.000.000

Penyediaan sarana

informasi yang dapat

diakses masyarakat

tersedianya data dan

informasi IKM, produk

IKM, produk unggulan,

leaflat, brosur dll

DISKOPERINDAG promosi 27

produk 75.000.000

APBD promosi 27

produk 125.000.000

Page 88: DAFTAR ISI · 2020. 1. 23. · BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dari Dinas Koperasi dan

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 ini disusun dengan tujuan agar dapat

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja tahunan untuk menjamin keterkaitan,

konsistensi dan menjaga sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,

Pengawasan Program dan Kegiatan serta merupakan dokumen perencanaan taktis, strategis

dinas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berpedoman kepada visi dan

misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang pada RKPD Kab Pemalang tahun 2018.

Dokumen ini berisi program, kegiatan, alokasi dana indikatif yang disusun

berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan

dan penganggaran terpadu, pagu indikatif sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan

kebutuhan pembangunan masyarakat.

Renja PD Diskoperindag Tahun 2019 ini merupakan program kerja lanjutan dengan

melakukan beberapa penyesuaian dengan pelaksanaan desentralisasi dalam rangka otonomi

daerah. Rencana Kerja ini lebih daiarahkan sebagai pedoman kegiatan secara umum,

sedangkan kegiatan di tingkat bidang/sekretaris dan seksi-seksi/sub bagian telah dijabarkan

dalam job discription/uraian tugas pada masing-masing satker dinas.

Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dimungkinkan akan terjadi dinamika dan

perkembangan pembangunan yang harus diakomodir, oleh sebab itu sebagai konsekuansi

diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Koperasi dan UMKM

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja

Diskoperindag Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja

ini bisa memberikan dorongan motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di

bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan sehingga dapat mewujudkan UMKM yang

tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Pemalang, Juli 2018

Kepala Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pemalang

Drs. HEPI PRIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19631211 199203 1 006