renja pol pp 2014 fixed
DESCRIPTION
renja pol ppTRANSCRIPT
-
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM
TAHUN 2014
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu hal ini diharapkan juga dapat
meningkatkan daya saing yang ada didaerah. Oleh karena itu kebijakan yang disusun didaerah
pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat.
Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam
penuyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antar perencanaan pemerintah
pusat, provinsi dan antara pemerintahan daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah
mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan
yang diberikan, baik yang terkait dengan hubugan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,
pelayanan umum serta keuangan.
Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas
dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana
disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan taunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun
secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oeh pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
-
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Taun 2008 mengamatkan
bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sejalan dengan terbitnya undang-undang pemerintahan diatas, selanjutnya terbit pula
undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang turut memberi warna bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang
akhirnya mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun
Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang menjadi tolak ukur kinerja organisasi yang disusun
secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis
SKPD hingga kepada Rencana Kerja SKPD.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai salah satu SKPD tugas pokok dan
fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah
dibidang perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang
perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah harus
mampu merumuskan program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
yang melibatkan unsur semua pihak.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan membawahi seorang
Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Subbag, 4 (empat) orang Kepala Bidang, serta 8
(delapan)orang Kepala Seksi. `
1. Tugas Pokok
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
-
2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Batam mempunyai fungsi :
2.1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan
masyarakat;
2.2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwako;
2.3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;
2.4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
2.5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur
lainnya;
2.6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi
dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
2.7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai kewenangan
sebagai berikut :
1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan
kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala
daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
-
C. DASAR HUKUM
1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam;
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan di Kota Batam;
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota
Batam;
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di
Kota Batam;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota
Batam;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kota
Batam;
7. Surat Keputusan Bersama antara Walikota Batam dengan Ketua Otorita Batam Nomor :
KA.09/HK/III/2001 dan Nomor : 09/KA-KB/III/2001 tentang Penanggulangan Rumah
Liar dan Penyelamatan Daerah Tangkapan Air di Kota Batam;
8. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.36/HK/II/2002 tanggal 25 Februari 2002
tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Rumah Liar, Penertiban Rumah Liar,
Pedagang Kaki Lima, Perambah Hutan dan Penambangan Liar di Kota Batam;
9. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.133/BKD-PK/IX/2013 tanggal 18
September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota
Batam.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Susunan dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub bagian Program;
2. Sub bagian Keuangan; dan
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
-
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2. Seksi Kerjasama.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
2. Seksi Teknis Fungsional.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Satuan Linmas; dan
2. Seksi Potensi Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
E. URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN DI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BATAM
Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, maka uraian tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:
KEPALA SATUAN
Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan
Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perwako;
c. Melaksanakan kebijakan penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, serta penyelengaraan ketertiban
umum dan ketenteraman dengan aparat Kepolisian Negara Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mematuhi dan mentaati
penegakan Perda dan Perwako; dan.
-
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yag diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab
terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi kepegawaian , keuangan dan perencanaan, dan pelaporan Satpol PP.
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan,
kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Satpol PP;
c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Satpol PP;
d. Pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satpol PP; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Satpol PP;
c. Megelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala
Subbagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas , peningkatan
produktifitas dan pengembangan karir bawahan;
f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Mengelola penyusunan rencana dan program Satpol PP, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Satpol PP;
h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah
dinas di lingkup Satpol PP;
-
i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Satpol PP;
j. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi
dilingkup Satpol PP;
k. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Satpol PP;
l. Memantau kegiatan bawahan dilingkup kesekretariat;
m. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan
Satpol PP;
n. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Satpol PP;
o. Megelola administrasi dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
p. Mengelola administrasi dan penatausahaan kepegawaian Satpol PP;
q. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran,
pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan bendahara;
r. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada bendahara;
s. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Satpol PP kepada
Kepala Satuan;
t. Mengelola perencanaan dan program Satpol PP;
u. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran lingkup Satpol PP;
v. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan yang berkaitan
dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
w. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegitan kesekretariatan sesuai
ketentuan yang berlaku;dan
y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
1. Sub Bagian Program
1) Subbag Program dipimpin oleh seorang Kepal Subbag yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2) Subbag Program mempunyai tugas melaknanakan urusan perencanaan program Satpol
PP.
3) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana damaksud Subbag Program mempunyai
fungsi sebagai berikut:
-
a. Penyusunan perncanaan program Satpol PP;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program Satpol PP;
c. Pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan perencanaan proram Satpol PP;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Subbag Program mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:
a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan program;
b. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan
e. Menyusun rencana dan program kerja Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
f. Mengkonsep, mengkoreksi dan memparaf naskah dinas yang akan ditanda tangani
pimpinan di bidang Subagian Program;
g. Menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang Subbagian
Program;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang perencanaan program kepada
unit organisasi di lingkup Satpol PP;
i. Menyusun konsep rencana strategis Satpol PP;
j. Menyusun perencanaan tahunan Satpol PP dan perencanaan lainya;
k. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Satpol PP;
l. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Program, sesuai ketentuan yang berlaku;
n. Menyusun laporan tahunan kegiatan Satpol PP;
o. Menyusun konsep pembuatan profil Satpol PP Kota Batam;
p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yng berkaitan
dengan kegiatan perencanaan dan program Satpol PP dalam ragka pengambilan
keputusan/kebijakan;
q. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Program;
r. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh kepala Subbagian dalam rangka
menyusun rencana anggaran Satpol PP;
-
s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Satpol PP sesuai
ketentuan yang berlaku;dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan
1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan
Satpol PP.
3) Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai
nerikut:
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keuanggam;
b. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, penigkatan
produktivitas, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
f. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah yang akan ditandatangani
pimpinan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
g. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Satpol PP;
h. Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
keuangan Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP)
Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran
Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji
dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang dan Jasa;
j. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Menyiapkan Surat
Perintah Membayar (SPM) di lingkup Satpol PP;
-
k. Melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
l. Melaksanakan akuntansi keuangan Satpol PP;
m. Menyiapkan laporan keuangan Satpol PP;
n. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Satpol PP;
o. Mengkoordinasikan pelaksanaan, penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Guntutan Ganti Rugi (TPTGR);
p. Melaksanakan koordinasi/konsultsi masalah keuangan dengan satuan/unti kerja
lain yang terkait;
q. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Satpol PP;
r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Keuangan;
s. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan
dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan/kebijakan;
t. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas;
u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku;dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbaian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
urusan umum dan kepegawaian.
3) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum
dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan perencenaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan
masyarakat dan keprotokolan pelaksanaan tugas admnistrasi umum dan
kepegawaian.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
-
a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan menyusun rencana
dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas, dan pengembangan karir bawahan;
d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
e. Mengonsep, megoreksi, dan memaraf naskah yang akan ditanda tangani pimpinan
dalam lingkup tugasnya;
f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, teknis, pedoman dan
petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainya yang berkaitan dengan urusan
umum dan kepegawaian;
g. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggan yang meliputi mempersiapkan
rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta
kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi inventarisasi, mengatur
penggunaan, pemeliharaan dan pegurusan barang inventaris, menyusun laporan
pengelolaan barang dan melaksanan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan
usul penghapusan sarana dan prasarana;
i. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pelaksanaan surat-
menyurat, data, kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan melaksanakan
administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
j. Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai;
k. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi
pembuatan Daftar nominatif pegawai, file kepegawaian, Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku
penjagaan seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu
hukuman disiplin dan lain-lain;
l. Memperiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi
PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas
tugas/pensiun, prubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan;
-
m. Memproses cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersali, cuti alasan penting, cuti di luar
tanggung jawab negara, dan cuit sakit bagi PNS;
n. Memproses penerbitan keputusan kenaikan Gaji berkala PNS;
o. Mempersiapkan bahan prngusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi
pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi
Kesehatan (ASKES) dan Tabungan Perumahan (TAPERUM), Permintaan Kartu
Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) serta hal-hal
lain yang berhubungan dengan kesejhteraan pegawai;
p. Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, penidikan dan lain-lain yang
berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
q. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
r. Mempersiapkan bahan pembinaan pegawai;
s. Mempersiapkan surat perintah perjalana dinas;
t. Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
u. Melaksanakan fungsi kehumasan;
v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
w. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
x. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretris yang berkaitan
dengan kegiatan administrasi umu dan kepegawaian dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
y. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanaka tugas;
z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsunya.
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan
serta peyelidikan dan penyidikan.
-
3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai
sebagai berikut:
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengawasan dan
penyuluhan serta penyidikan dan penyelidikan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan
pengawasan dan penyuluhan serta peyelidikan dan penyidikan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pengawasan dan
penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Progam Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan lingkup
bidang tugasnya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran
ketertibam umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota;
c. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan
penyelidikan dan penyidikan dan pemeriksaan;
d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis
pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota;
e. Melaksanakan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota
dan Keputusan Walikota;
f. Melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalan rangka Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
g. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pengawasan dan
penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
-
i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengawasan
dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
j. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah;
k. Melaporkan kepada kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah.
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mepunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan.
3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
c. Pelaksaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah.
4) Dalam melaksankan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan;
b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
c. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan
dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
-
e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan relisasi anggaran
Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;
f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program
Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipinpin oleh seorang kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah.
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang
penyelidikan dan penyidikan;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidang Penyidikan dan Penyelidikan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang Penyelidikan dan Penyidikan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-
Undangan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik
Pegawai Negri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota;
b. Mempersiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negri
Sipil dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan
dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
d. Mempersiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
-
e. Mempersipakan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang
Peyelidikan dan Penyidikan;
f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang
penyelidikan dan penyidikan;
g. Mempersiapkan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelidikan dan penyidikan;
h. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi angaran
seksi penyelidikan dan penyidikan;
i. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program
Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di biang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan
ketahanan;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina ketenteraman,
ketertiban umum, dan ketahanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatanbiang ketenteraman, ketertiban umum, dan
ketahanan;dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan ketahanan;
b. Mengelola penyusunan rencana da program serta langkah-langkah operasional kerja
bidang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
-
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi,
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam ranga pelaksanaan tugas peningkatan
produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaksanakan tugas bawahan;
f. Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Bimbingan Masyarakat di bidang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengendaliakn dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang
kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting
Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
h. Mengendaliakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawalan Walikota dan Wakil
Walikota serta tamu-tamu penting berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
i. Mengendalikan dan mngevaluasi pelaksanaan dan penjagaan gedung dan aset penting
milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menghindari
penyalahgunaan;
j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan
massa serta patroli di lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
k. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan
penerapan perauran daerah dan peraturan kepala daerah lainya di lapanga sesuai
prosedur kerja yang berlaku;
l. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mobilisasi kegiatan bina
ketenteraman dan ketertiban umum;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan
serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkaitan dengan
kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan;
q. Melaporkan kepada Kepala Satuan setelah selesai melaksnakan tugas/penugasan;
r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertibanu
Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;dan
-
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
1. Seksi Operasi dan Pengendalian 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat.
2) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang bina ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta manajemen pencegahan.
3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bina ketenteraman dan
ketertiban umum;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bina ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seksi Operasi dan Pengendalian
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Kota
Batam;
b. Melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuahan
massa;
c. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di
bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
e. Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
-
f. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
g. Mengelola ketetapan kebijakan operasional di bidang bina ketenteraman dan
ketertiban umum;
h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ketenteraman dan ketertiban
umum;
i. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan, supervisi, dan
konsultasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi) di bidang bina
ketenteraman dan ketertiban umum;
j. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah Dinas, sekitar ruang kerja, lokasi
kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Walikota
dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
k. Mengelola pelaksanaan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota
serta tamu-tamu penting berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
l. Mengelola pelaksanaan penjagaan gedung dan asset penting milik Pemerintah
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
m. Mengelola pelaksanaan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan
massa serta patroli di lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
barlaku;
n. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ketenteraman dan ketertiban
umum;
o. Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Lembaga-lembaga lainya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah;
p. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang
menganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
q. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang
malukukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
r. Melakukan tindakan represif terhadap warga masyarakat atau badan huum
yang malakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah;
s. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
-
t. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukanya atau patut diduga adanya
tindakan pidana;
u. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukanya atau patut diduga adanaya
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
v. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data di bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;
w. Melaksanakan koordinasi dan konsutasi dengan satuan kerja terkait dalam
melaksnakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
x. Meberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan urusan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
y. Melaporkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
z. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Operasi dan Pengendalian;
aa. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup dan bidang
tugasnya.
2. Seksi Kerjasama 1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat.
2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kerjasama dan bina ketahanan.
3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
dibidang kerjasama;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama;dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
-
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
dalam melaksanakan tugas di bidang kerjasama;
b. Menyusun rencana dan program kerja serta rencana kegiatan operasi seksi
kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
f. Menyusun pedoman prosedur operasi kerjasama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data di bidang kerjasama;
h. Mengelola kebijakan di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. Mengelola ketetapan kebijakan operasional di bidang kerjasama dan
manajemen penanggulangan bencana;
j. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama;
k. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi, dan
konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di bidang bina ketahanan;
l. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ketahanan;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja terkait dalam
melaksanakan kegiatan;
n. Melaksanakan fasilitasi kegiatan bela negara (kekuatan cadangan nasional);
o. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas satuan (pembentukan dan
pendayagunaan);
p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertuban
Umum dan Ketenteraman Masyrakat yang berkaitan dengan kegiatan bina
ketahanan dalam rangka penambilan keputusan/kebijakan;
q. Melaporkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
-
r. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi
kerjasama;
s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan seksi kerjasama
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
1) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
2) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional Sumber
Daya Aparatur;
3) Untuk melaksanakn tugas Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelatihan dasar
dan teknis fungsional;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja pelatihan dasar dan
teknis fungsional Satpol PP; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan
dasar Satpol PP;
b. Melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
dasar dan/atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela
diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta
peningkatan fisik;
c. Menyajikan data dan informasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
-
d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang
pelatihan dasar dan teknis fungsional;
e. Menyusun laporan realisasi anggaran Bidang Sumber Daya Aparatur;
f. Menyusun laporan kinerja program Bidang Sumber Daya Aparatur;
g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; dan
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup
bidang tugasnya.
1. Seksi Pelatihan Dasar
1) Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
2) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pelatihan Dasar.
3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pelatihan dasar;
c. Pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;
b. Mempersipakan bahan penyusunan renccana program dan rencana kerja di bidang
pelatihan dasar;
c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan
dasar;
d. Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan
keterampilan Satpol PP;
e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris-bernaris,
pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan,
deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
-
f. Mempersiapkan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
g. Mempersiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar;
h. Mempersiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang pelatihan dasar;
i. Mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan
dasar;
j. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pelatihan
dasar;
k. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelatihan dasar;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Seksi Teknis Fungsional
1) Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biang Sumber Daya Aparatur.
2) Seksi Teknis Fungsinal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksaan
kebijakan di bidang Teknis Fungsional.
3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran di bidang Teknis
Fungsional;
c. Pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional;dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur Sesuai dengan
lingkup bidang tugasnya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang teknis fungsional;
c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian peaksanaan tugas dibidang teknis
fungsional;
-
d. Mempersiapkan bahan perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satpol PP; dan
e. Mempersipakan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan
keterampilan anggota Satpol PP;
f. Mepersiapkan bahan pengiriman data pesrta pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional Satpol PP;
g. Mepersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana
teknis Satpol PP;
h. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP;
i. Mempersipakna bahan komulatif nilai angka kredit dan mengsulkan penjenjangan
yang labih tinggi anggota Satpol PP;
j. Mempersipakan bahan penyajian data dan informasi di bidang teknis fungsional;
k. Mempersiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang teknis fungsional;
l. Mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang teknis fungsional;
m. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan anggaran srksi teknis fungsional;
n. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Teknis Fungsional;
dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Aparatur sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
pembinaan dan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat.
3) Untuk melAkasanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan
masyarakat;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
c. Penyelenggaraan prencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
bidang;
-
d. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat;
e. Pelaksanaan pembinaan pengembangan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan
masyarakat;
f. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
g. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan bina
ketahanan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang Perlindungan
Masyarakat dan bina ketahanann masyarakat;
b. Mengelola penyusunan rencana dan program serta langkah-langkah operasional kerja
bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun kebijakan di bidang penaggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan tenaga linmas;
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk prlaksanaan tugas kepada para kepala seksi,
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan rugas, penigkatan
produktivitas dan pengembangan kearir bawahan;
f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Merencanakan langkah-langkah operasional bidang Perlindungan Masyarakat;
h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai pelaksanaan tugas/penugasan;dan
i. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup bidang
tugasnya.
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat.
2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan
masyarakat.
-
3) Untuk mrlaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Mempersiapkan bahan runusan kebijakan teknis di bidang perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakt; dan
c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan
Masyarakat dan bina ketahanan masarakat.
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di
bidang Pelindungan Masyarkat dan bina ketahanan masyarakat.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Membian dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan; dan
e. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarkat
dan bina ketahanan masyarkat sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Potensi Masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Mempersipakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi
Masyarakat;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan recana program dan rencana kerja anggaran di
bidang Bina Potensi Masyarakat;
c. Mempersipakan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Bina Potensi
Masyarakat.
-
4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
mempuyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di
bidang Bina Potensi Masyarakat;
b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat guna menciptakan masyarakat yang
lebih berpotensi;
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Memantau, mengendalikan, megevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan:
dan
f. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
F. DATA PEGAWAI
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan kinerja guna
mencapai standar kinerja yang baik. Standar kinerja sangat ditentukan oleh kemampuan
sumber daya aparatur yang baik dari komposisi jumlah aparatur serta pengalaman dan
wawasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.
Di samping itu kemampuan maanajerial Kepala Satuan sebagai pimpinan unit kerja sangat
berperan penting dalam membina dan mengoptimalkan kinerja organisasi sesuai dengan
potenasi yang dimiliki.
Melihat kondisi saat ini, dengan jumlah pejabat dan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Batam hanya berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) personil tentunya masih kurang
dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Batam yang berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa, hal
ini tentunya yang menjadi tantangan bagi organisasi untuk mencapai kinerja terbaiknya. Pada
saat ini peran pembinaan sangat diperlukan serta upaya meningkatkan profesionalisme dalam
penyelesaian hambatan-hambatan juga sangat menentukan.
-
JUMLAH PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
1 ESELON II - - - - - - 1
2 ESELON III - - - - - - 5
3 ESELON IV - - - - - - 11
4 PENDIDIKAN S2 - - - - - - 4
5 PENDIDIKAN S1 - - - - - - 33
6 PENDIDIKAN D3 - - - - - - 10
7 PENDIDIKAN D2 - - - - - - 1
8 PENDIDIKAN SMA/PAKET C - - - - - - 231
9 PENDIDIKAN SMP - - - - - - 9
10 PENDIDIKAN SD - - - - - - 9
11 GOLONGAN IV - - - - - - 4
12 GOLONGAN III - - - - - - 27
13 GOLONGAN II - - - - - - 249
14 GOLONGAN I - - - - - - 17
15 LAKI-LAKI - - - - - - 302
16 WANITA - - - - - - 12
17 JUMLAH PNS - - - - - - 293
18 JUMLAH CPNS - - - - - - 4
19 JUMLAH HONOR KONTRAK - - - - - - 250
20 JUMLAH DAERAH - - - - - - 19
JUMLAH ANGGOTA SATPOL PP
KOTA BATAM550
G. KONDISI
Walaupun Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam
(DPRD) telah mengeluarkan berbagai Peraturan untuk mengatur masyarakat Kota Batam,
namun masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat,
diantaranya Perda tentang Kebersihan, Sosial, Kependudukan, Ketentuan Bangunan dan
Ketertiban Umum.
Banyaknya masyarakat yang melanggar aturan tersebut, bukan saja kesalahan
masyarakat semata, namun juga kurangya kesungguhan Pemerintah Kota Batam dalam
menegakkan dan menerapkan Peraturan Daerah maupun Keputusan yang telah ditetapkan.
Sebagai akibat dari ketidakseimbangan tersebut, maka saat sekarang Kota Batam
menjadi semakin kurang tertib, kurang tertata rapi dan baik, semrawut, kemacetan lalu lintas
dan mulai timbulnya berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang
ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan baik kualitas maupun kuantitas.
-
Timbulnya berbagai bentuk kecenderungan yang sangat merugikan citra Kota Batam
sebagai pusat perdagangan, Pusat Industri dan Daerah Tujuan Wisata, karena lebih
disebabkan kurang adanya kebijakan antisipatif, seperti penyiapan lahan pemukiman yang
memadai guna menghindari muculnya Rumah-rumah Liar (Ruli) dan Kios-kios Liar (Kili).
Dari aspek kesejahteraan sosial lainnya cukup menonjol dan berkembang di Kota
Batam adalah masalah Gelandangan, Pengemis, berbagai sumbangan secara paksa dan
meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat, Percaloan
Taksi serta lapangan usaha lainnya yang sering menimbulkan konflik antar calo, dimana
sampai saat ini belum dapat dituntaskan secara baik.
Guna merespon tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks tersebut,
Pemerintah Kota Batam harus memiliki sistem manajemen yang handal, hal ini sangat
penting, karena permasalahan umum yang terjadi selama ini adalah rendahnya kualitas
manajemen Pemerintahan Kota, sehingga menjadikan rendahnya pelayanan publik sebagai
outcome dari sebuah kebijakan yang dihasilkan. Anggaran Publik dalam bentuk APBD yang
kurang efesien dan efektif dan kinerja sektor publik yang masih banyak mengecewakan
masyarakat dan Dunia Usaha, oleh karena kurang konsistensi dan implikasi positif, serta
adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah selama ini.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Batam bersama-sama
dengan masyarakat dan dunia usaha, secara bahu-membahu harus dapat melaksanakan
pembangunan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan, serta mampu menujukkan hasil
yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh komponen yang ada di Kota Batam ini secara
adil, merata dan proporsional.
H. PERMASALAHAN
Permasalahan yang ada pada saat akan datang hampir sama dengan apa yang kita
hadapi pada saat ini, akan tetapi Pemerintah Kota Batam mencoba untuk melakukan hal yang
terbaik dalam melaksanakan tugas, dan pada prinsipnya Pemerintah Kota Batam telah
memiliki berbagai macam bentuk kegiatan dimasa yang akan datang, dimana untuk mencapai
Visi dan Misi Kota Batam, perlu dukungan dari masyarakat pada umumnya dan dari Instansi
yang terkait pada khususnya, oleh karena itu Pemerintah Kota Batam khususnya Satuan Polisi
Pamong Praja memiliki rencana kinerja pada masa yang akan datang, yaitu :
-
1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah
dan Perlindunga Masyarakat sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal
dikarenakan jumlah personil yang hanya sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) orang
mulai dari Pimpinan.
2. Staf di lapangan dengan rincian penempatan tugas sebagai berikut :
1.1. Diperbantukan pada Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan serta Instansi vertikal
lainnya.
1.2. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam .
Agar Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan
Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dapat berjalan secara optimal dan
efisien, maka jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam kedepan
idealnya adalah 750 s/d 1000 Orang mengingat semakin pesatnya jumlah
pertumbuhan penduduk di Kota Batam.
3. Dalam melaksakan tugas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sangat rawan
terhadap kecelakaan kerja, baik dalam hal melaksanakan Pengawasan / Patroli, Penertiban
serta Pelakasanaan Pengamanan Unjuk Rasa, serta tugas-tugas lainya. Karena langsung
berhadapan dengan Masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah, untuk itu
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, pasal 7 ayat 2 maka Polisi Pamong Praja dapat diberikan Tunjangan Khusus
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Tingginya migrasi dari luar kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga
sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu
disediakan pihak pengelola, akibatnya masyarakat menempuh mendirikan bangunan
illegal di lahan kosong untuk tempat tinggal.
5. Banyaknya arus masyarakat yang bermigrasi ke Batam tidak didukung dengan
kemampuan (skills), sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa
mengemis dan sejenisnya di persimpangan jalan.
6. Pasca penertiban banyak masyarakat yang meminta ganti rugi, meminta kavling siap huni
dan lain sebagainya, sedangkan Pemerintah tidak menaggarkan untuk itu.
7. Adanya intervensi dari pihak ketiga dalam penertiban Rumah liar dan Kios liar.
-
8. Banyak pedagang yang berjualan di row jalan sehingga mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat harus didukung oleh instansi terkait.
9. Banyak pedagang yang akan direlokasi meminta tempat yang tidak sesuai dengan rencana
penataan kota.
10. Masih banyaknya tempat-tempat hiburan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan daerah.
-
BAB II
VISI DAN MISI
A. Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah Terwujudnya Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Serta Penegakan Peraturan Daerah Dan Perlindungan Masyarakat
Dalam Rangka Mendukung Visi Pemerintah Kota Batam.
Aktualisasi dari Visi tersebut dijabarkan secara detail dalam Misi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam, yaitu :
1. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional, Disiplin dan Handal dalam
pelaksanaan tugas.
2. Tegaknya Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
3. Terwujudnya rasa Aman, Tertib serta Kondusif di Kota Batam.
B. Tujuan
Setelah visi dan misi ditetapkan, maka tujuan akhir dan penyelenggaraan kegiatan yang
terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam.
C. Strategi
Dalam mencapai tujuan yang diinginkan ditempuh beberapa strategi pembangunan
dibidang Keamanan dan Ketertiban, antara lain kegiatan :
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
D. Kebijakan
Dalam Tahun Anggaran 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai
beberapa rencana anggaran kegiatan, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama.
-
Dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Batam, maka dalam peran dan kewenangannya dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,
memerlukan dukungan Aparat yang Handal, Terampil, Beriman dan Bertaqwa, serta
didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, sehingga tugas-tugas yang dilakukan
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
Mengingat sangat pentingya Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai salah satu
kriteria untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi guna mencapai kondisi yang
diinginkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terus - menerus mengembangkan
peran dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan
kearah perbaikan.
Untuk mewujudkan Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang professional, diperlukan
berbagai macam bentuk kegiatan kedisiplinan, guna meningkatkan kemampuan dan
keterampilan serta kesejahteraan personil sangat perlu diperhatikan, karena dengan
diperhatikannya kesejahteraan, maka Personil akan merasa tenang, senang dan tanpa beban
dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
-
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk SKPD Satpol PP Kota Batam adalah
sebagai berikut:
a. Program dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Indikator Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran.
Anggaran : Rp.5.615.224.630,00 ( lima milyar enam ratus lima belas juta
dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh
rupiah).
b. Program dan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana
dan Prasarana Pemerintah.
Kegiatan : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Indikator Sasaran : Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Aparatur.
Anggaran : Rp.715.770.469,04 (tujuh ratus lima belas juta tujh ratus tujuh
puluh ribu empat ratus enam sembilan koma nol empat
rupiah).
c. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dan Disiplin Aparatur.
Indikator Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Disiplin, Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja.
Anggaran : Rp.637.675.000,00 (enam ratus tig pulu tujuh juta enam ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).
d. Program dan Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Kegiatan : Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik
Pemerintah.
Indikator Sasaran : Jumlah Titik Lokasi Penertiban Ruli dan Kili Bangunan Yang
Bermasalah di Lahan Milik Pemerintah dengan Tim Terpadu.
Anggaran : Rp.385.463.308,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat
ratus enam puluh tuga ribu tiga ratus delapan rupiah).
-
Kegiatan : Razia Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Batam.
Indikator Sasaran : Jumlah Razia Perda yang Dilaksanakan.
Anggaran : Rp. 283.327.500,00 ( dua ratus delapan puluh tiga juta tiga
ratus dua puluh ujuh ribu lima ratus rupiah).
Kegiatan : Pengawasan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
Indikator Sasaran : Masyarakat/Badan Usaha yang Melakukan Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Anggaran : Rp.742.257.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua
ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Kegiatan : Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat).
Indikator Sasaran : Berkurangya Penyakit Masyarakat di Kota Batam.
Anggaran : Rp.325.587.500,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus
delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Kegiatan : Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah
Kota Batam.
Indikator Sasaran : Jumlah Jenis Unjuk Rasa yang Bersifat Anarkis yang Telah
Dikendalikan oleh Pemerintah.
Anggaran : Rp.1.280.232.500,00 ( satu milyar dua ratus delapan puluh
juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Kegiatan : Pengamanan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan
Ramadhan di Kota Batam.
Indikator Sasaran : Terlaksananya Ibadah Masyarakat Dengan Khusyu.
Anggaran : Rp.675.078.250,00 (enam ratus tujuh puuh lima juta tujuh
puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
-
Kegiatan : Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas.
Indikator Sasaran : Peningkatan Pengetahuan Anggota Linmas.
Anggaran : Rp.276.317.850,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus
tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
e. Program dan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Budaya Politik.
Kegiatan : Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif Dan Presiden.
Indikator Sasaran : Terlaksananya Pengamanan Pemilu.
Anggaran : Rp.700.049.950,00 (tujuh ratus juta empat puluh sembilan
ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
-
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KOTA BATAM
TAHUN 2014
Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 19 Kesatuan Bangsa dan dan Politik Dalam Negeri
1 19 1 19 26 001 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
1 19 1 19 26 001 001 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
Kota Batam 100 % 5.615.224.630,00
Penambahan Honor
Personil Tenaga
Kontrak
100 % 18.791.012.225,20
1 19
1 19 1 19 26 002 Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan
Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemerintah
1 19 1 19 26 002 001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Kebutuhan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
Pemerintah
Kota Batam 100 % 715.770.469,04 Penambahan
sarana/Eselonisasi 100 %
722.842.000,00
1 19
1 19 1 19 26 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1 19 1 19 26 003 001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya
kualitas, Disiplin,
Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas
Kota Batam 100 % 637.675.000,00 100 % 294.275.000,00
1 19 1 19 26 003 002 Sosialisasi, Workshop, Bimtek dan Diklat - - - - Kegiatan Baru 176 Orang 379.582.850,00
1 19 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1 19 1 19 26 016
1 19 1 19 26 016 002 Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik
Pemerintah
Terlaksananya
pembangunan di lokasi
lahan Milik
Pemerintah
Kota Batam 3 Kali Pelaksanaan
Penertiban 385,463,308,00
3 Kali Pelaksanaan
Penertiban 931.638.808,00
-
1 19 1 19 26 016 003 Razia Terhadap Pelanggaran Perda di Kota Batam
Terciptanya
Masyarakat Yang
Sadar Hukum Dalam
Bentuk Peraturan
Daerah
Kota Batam - 283,327,500,00 Pelaksanaan Razia 1.300.917.500,00
1 19 1 19 26 016 004 Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis
Pemerintah Kota Batam
Terkendalinya aksi
Massa yang bersifat
Anarkis dalam
Berunjuk Rasa
Kota Batam 250 Orang Personil
Pengamanan 1.280.232.500,00
250 Orang Personil
Pengamanan 2.155.037.500,00
1 19 1 19 26 016 005 Operasi Peyakit Masyarakat Berkurangnya
Penyakit Masyarakat Kota Batam
100 Orang Personil
yang melaksanakan 325.587.500,00
100 Orang Personil
yang melaksanakan 643.757.500,00
1 19 1 19 26 016 006 Pengawasan tempat Hiburan Malam selama bulan
Ramadhan
Terlaksananya Ibadah
Masyarakat Dengan
Khusu Kota Batam 30 hari 675.078.250,00 30 hari
807.178.250,00
1 19 1 19 26 016 007 Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Terciptanya ketertiban
Umum di Kota Batam Kota Batam
250 Orang yang
melaksanakan 742.257.500,00
250 Orang yang
melaksanakan
1.320.757.500,00
1 19 1 19 26 016 024 Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas
Peningkatan
pengetahuan Anggota
Linmas
Kota Batam 60 Orang 276.317.850,00 120 orang 1.251.928.400,00
Program Pengembangan Partisipasi Budaya Politik
1 19 1 19 26 015 005 Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan
Presiden
Terlaksananya
Pengamanan Pemilu Kota Batam 2352 TPS 700.049.950,00 -
-
1 19 1 19 26 015 Peningkatan Pengamanan Pemilihan Gubernur
Terlaksananya
Pengamanan Gubernur
yang aman, Tertib dan
Terkendali
Kota Batam - - 4112 TPS 2.447.035.500,00
1 19 1 19 26 015 Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota
Terlaksananya
Pengamanan Walikota
yang aman, Tertib dan
Terkendali
Kota Batam - - 4112 TPS 2.539.353.500,00
J U M L A H Rp.33.405.316.533,20
Batam, Maret 2014
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam,
H E N D R I,S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19671010 199002 1 005
-
BAB IV
PENUTUP
Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mendukung visi
Pemerintah Kota Batam sebagai Bandar dunia yang madani yang moderen dan menjadi
andalan pusat pertumbuhan perkonomian nasional. Kemajuan pembangunan di berbagai
bidang telah dicapai, dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat, namun
dalam mencermati kondisi, potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki,
mengharuskan seluruh Masyarakat bersama dengan Pemerintah Kota Batam harus
mengambil langkah-langkah, guna terus menata ulang berbagai bentuk kebijaksanaan
agar lebih diarahkan pada upaya pemulihan situasi dan kondisi antara Pemerintah, Dunia
Usaha dan Masyarakat itu sendiri.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan
yang diharapkan dapat memberikan arahan dalam melakukan perencanaan pembangunan
dimasa yang akan datang. Dengan ditetapkanya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 ini, diharapkan kegiatan
yang terkait dengan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang semakin lebih baik.
Demikian rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dari
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, untuk dapat dijadikan sebagai Panduan dan
Arahan dalam melaksanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
Batam, Januari 2014
Kasat Pol PP Kota Batam,
H E N D R I, S.Sos.
PEMBINA TK.I
NIP. 19671010 199002 1 005