REORIENTASI FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN,

DAN PENGAWASAN DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD)

Oleh: Aceng Roni Sya’bana, S.Pd*

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri

terpisah dari komunitasnya. Namun, justru dalam kehidupan komunitas

itu ia dihadapkan pada masalah baru: beda pendapat, silang sengketa,

atau bahkan konflik berkepanjangan yang berpotensi mengancam

kelangsungan hidupnya. Ditinjau dari satu sisi, sejarah perjalanan umat

manusia adalah kisah perselisihan dan konflik.

Manusia dihadapkan pada pilihan: 1) hidup terpisah dalam

kesendirian = irrasional dan menyalahi kodratnya atau 2) hidup dalam

dan bersama komunitasnya = rasional dan realistis. Pada kenyataannya

kita memilih alternatif kedua. Konsekuensi logisnya kita harus

mengikatkan diri pada komitmen menghadapi konflik dan mencari

format resolusi konflik yang konstruktif dan arif.

Pada hakikatnya, konsep Trias Politica dirumuskan untuk

memanej dan memecahkan konflik kepentingan antar individu dan

kelompok. Sejauh ini, konsep yang lahir dari latar setting sosial-politik

masyarakat Barat itu dipandang masih relevan dan oleh karena itu

digunakan –dengan berbagai penyesuaian disana sini– di hampir semua

negara modern dengan berbagai latar agama, budaya, sosial, politik,

dan ekonomi.

Distribusi wewenang dan tanggungjawab ke dalam tiga lembaga

pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berpijak pada asumsi

bahwa manusia –terlepas dari fithrah (citra asali)-nya yang suci–

cenderung dan berpeluang besar menyalahi fithrahnya itu dan tergoda

untuk menyalahgunakan kewenangan yang berada di tangannya.

Dengan demikian, pemisahan tiga lembaga utama pemerintahan itu

dimaksukan sebagai sarana saling kontrol dan mengimbangi (check and

balance) antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai lembaga yang keberadaannya merupakan prasyarat bagi

sebuah negara demokrasi, sudah seharusnya lembaga legislatif dapat

menjalankan ketiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan

pengawasan. Lembaga legislatif minus tiga fungsi di atas hanya akan

menghasilkan demokrasi formal-prosedural tanpa substansi yang justru

merupakan ruh dari demokrasi itu sendiri.

Demokrasi formal-prosedural merupakan praktik yang lazim

dalam sejarah masa lalu negara kita. Pada masa kekuasaan pemerintah

kolonial Belanda di awal abad ke-20 yang lalu, keberadaan Volksraad

(Dewan rakyat) tidak lebih dari sekedar simbol tanpa isi substantif,

wujudnya terlihat, tapi fungsinya tak terasa. Kondisi seperti ini tidak

jauh berbeda dengan nasib lembaga legislatif pada zaman demokrasi

terpimpin Orde Lama dan Demokrasi Pancasila versi rezim Orde baru.

Orde Reformasi lahir sebagai koreksi atas berbagai

penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi selama masa Orde

Baru. Lembaga legislatif yang tidak berfungsi sebagai mestinya adalah

salah satu bentuk mencolok dan merupakan indikator telanjang dari

salah kelola negara oleh rezim yang berkuasa saat itu. Salah satu ciri

utama Orde Reformasi, di mana saat ini kita berada, adalah bersemai

dan tumbuhnya nilai, budaya, dan praktik demokrasi. Salah satu

indikatornya terlihat jelas dari semakin terberdayanya lembaga legislatif

dengan ketiga fungsi utamanya seperti disebutkan di atas.

Menyusun undang-undang, merancang anggaran belanja daerah,

dan memastikan efektivitas keberlangsungan pemerintahan daerah

(bahkan juga “penyalur aspirasi masyarakat”) bukanlah tugas yang

mudah dan sederhana. Terbukanya hambatan-hambatan demokrasi

yang memungkinkan lembaga legislatif menjalankan fungsinya tidak

secara otomatis menjamin berjalannya salah satu pilar trias politica itu.

Diperlukan prasayarat mutlak lainnya: kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang merupakan refresentasi dari rakyat yang diwakilinya.

Pada dasarnya, sejauh pengamatan saya, secara umum, lembaga

legislatif, terutama pada Daerah Tingkat I dan II, belum dapat

menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai dengan undang-undang

dan peraturan yang berlaku. Hal ini lebih disebabkan oleh, menurut

hemat saya, belum memadainya kualifikasi SDM kita sebagai lembaga

perwakilan rakyat. Akibatnya, fungsi-fungsi utama kita sebagai wakil

rakyat belum dapat diperankan secara maksimal. Meski kondisi ini, pada

tingkat tertentu, masih dapat ditolerir mengingat relatif barunya kita,

baik sebagai lembaga maupun individu, mendapat mandat sebagai

anggota dewan, namun untuk masa depan kita mesti mau, dan harus

mau, membuka diri untuk belajar dan dikoreksi.

Sebagai penutup, pada kesempatan yang langka ini saya ingin

menghimbau kita semua untuk terus konsisten kepada niat awal kita,

sambil terus memperbaharui niat itu kearah yang lebih baik, sebagai

wakil rakyat yang harus senantiasa memnunjukkan keberpihakan kita

kepada rakyat, terutama mereka yang tidak teruntungkan oleh struktur

yang tidak adil dan tidak berpihak kepada mereka. Singkatnya, fungsi

yang melekat pada diri kita sebagai wakil rakyat sudah seharusnya

diorientasikan kepada kepentingan rakyat yang kita wakili.

Selamat menunaikan tugas…! Semoga Tuhan senantiasa bersama kita.

[Penulis adalah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat /Anggota Komisi E,

dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Prov. Jawa Barat]