1.1 LATAR BELAKANG

Proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Penjaga Laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard menuju kepada tahap pengesahan

belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan, meskipun langkah-langkah yang

telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

dalam proses pembahasan RPP dimaksud telah memenuhi kelaziman dan ketentuan

yang berlaku, serta telah mendapatkan persetujuan (paraf) dari Menteri Perhubungan,

Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kelautan dan

Perikanan, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, akan tetapi

belum bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu pembahasan internal di Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagaimana dimaksud pada surat

Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-875/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2013 tanggal 25 Juli

2013 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaga Laut dan Pantai (Sea

and Coast Guard).

Disamping itu, upaya-upaya revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan dan usulan Rancangan Undang-Undang Kelautan menambah

referensi bahwa tampaknya belum ada komitmen yang kuat untuk mempercepat

pembentukan Badan Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Mensikapi perkembangan yang belum pasti ini, alangkah baiknya pembenahan internal

dilakukan terhadap potensi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang dimiliki saat

ini secara bertahap. Pengembangan pangkalan PLP dipersiapkan dengan langkah-

langkah alternatif yang pantas diaplikasi. Oleh karena itu, Direktorat Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai (KPLP) kemudian menyusun suatu telahaan yang diberi judul

Bab 1 1

“KAJIAN/STUDI REVITALISASI PANGKALAN PLP”, Melalui Pengembangan Pangkalan

Penjagaan Laut Dan Pantai”.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan studi ini mengacu pada perundang-undangan yang berlaku

diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008) Tanggal 7 Mei 2008 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 2002 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan studi ini adalah untuk memberikan langkah-langkah alternatif

untuk revitalisasi Direktorat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui

pengembangan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) sebagai potensi internal yang

dimiliki.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan masukan kepada pimpinan

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengantisipasi hasil akhir dari proses

pembahasan RPP Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Bab 1 2

1.4 LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kajian ini akan mencakup langkah-langkah pengembangan Pangkalan PLP

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui kaji ulang terhadap klasifikasi, jumlah,

penataan jalur komando dan koordinasi dan masalah sumber daya manusia pangkalan

PLP.

1. Klasifikasi Pangkalan PLP,

a. Kondisi eksisting terkait alur pelayaran di luar batas dlkp/dlkr

b. Data primer

c. Data sekunder

d. Rencana

2. Penyesuaian Jumah Pangkalan PLP dan Instalasinya.

a. Data primer

b. Data sekunder

c. Efektivitas jumlah pangkalan

d. Kebutuhan jumlah pangkalan dan instalasi

3. Penataan Jalur Komando dan Koordinasi.

a. Audit perundang-undangan terkait

b. Data primer

c. Efektivitas kelembagaan

4. Pemenuhan Sumber Daya Manusia.

a. Data Primer

b. Data sekunder

c. Efektivitas sdm

d. Kebutuhan sdm

1.5 KELUARAN

1.5.1 Indikator Keluaran (Kualitatif)

Hasil Kajian langkah-langkah pengembangan Pangkalan PLP.

1. Rencana klasifikasi pangkalan

2. Kebutuhan jumlah pangkalan dan instalasi

3. Efektivitas kelembagaan

4. Optimalisasi SDM

Bab 1 3

1.5.2 Keluaran (Kuantitatif)

Laporan Konsep Revitalisasi Pangkalan PLP. Laporan terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan. Antara lain memuat:

Review Kerangka Acuan Kerja, metodologi, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,

Mobilisasi Personil, Organisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kerja

selanjutnya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja

sejak SPMK diterbitkan sebanyak 25 (dua puluh lima) buku laporan.

2. Laporan Antara. Antara lain memuat:

Hasil kegiatan survei, hasil identifikasi data dan perencanaan program awal yang

menggambarkan hasil sementara pelaksanaan kegiatan. Laporan harus diserahkan

selambat-lambatnya 65 (enam puluh lima) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak

25 (dua puluh lima) buku laporan.

3. Konsep Laporan Akhir. Memuat:

Semua hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam

kontrak. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 85 (delapan puluh lima0

sejak SPMK diterbitkan sebanyak 25 (dua puluh lima) buku laporan dan penyimpan

multimedia

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat semua hasil pelaksanaan yang telah diperbaiki/

disempurnakan sesuai hasil masukan dalam laporan draft akhir. Laporan harus

diserahkan selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja sejak SPMK diterbitkan

sebanyak 25 (dua puluh lima) buku laporan dan penyimpan multimedia (jika

diperlukan)

5. Ringkasan Eksekutif

Memuat ringkasan/resume hasil pelaksanaan. Laporan harus diserahkan selambat-

lambatnya 105 (seratus lima) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 25 (dua

puluh lima) buku laporan dan penyimpan multimedia.

Bab 1 4

1.6 LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan di lokasi Wilayah operasional Pangkalan PLP:

1. Wilayah Indonesia Barat di Tanjung Priok (Provinsi DKI Jakarta) dan Tanjung Uban

(Provinsi Kepulauan Riau)

2. Wilayah Indonesia Tengah di Tanjung Perak (Provinsi Jawa Timur)

3. Wilayah Indonesia Timur di Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) dan Tual (Provinsi

Maluku).

Bab 1 5

Gambar 1.1 Lokasi Kegiatan

Bab 1 6