KELOMPOK 10:Adrian Putra Manggala 2013130101

Belinda Stella 2013130195Agnes Pehulisa 2014130042Monica Adelia 2014130111Felicia Edina 2014130221

AUDITING DI SEKTOR PEMERINTAH

Suatu proses yang sistematik

Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan

oleh orang yang berkompenten dan independen

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang

berkepentingan

APA ITU AUDIT?

FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Fungsi PengawasanFungsi Pemeriksaan (Audit)

Lebih bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal

Dalam konteks penganggaran, fungsi ini dilakukan pada setiap tahapan penganggaran mulai dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi

Bertujuan untuk menjamin laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi ini biasanya berada pada tahap evaluasi atau pertanggungjawaban anggaran

JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK

AUDIT KEUANGANAUDIT KINERJA (OPERASIONAL)a. Audit Ekonomi dan Efisiensib. Audit Efektivitas

AUDIT UNTUK TUJUAN TERTENTUa. Audit Investigasib. Audit Ketaatan

AUDIT KEUANGANAudit Keuangan audit yang

menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.

Audit Keuangan dibagi menjadi

AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

AUDIT ATAS HAL YANGBERKAITAN DENGAN KEUANGAN

AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

AUDIT ATAS HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN

Mencakup berikut ini :1. Penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan2. Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan3. Sistem pengendalian / pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan maupun terhadap pengamanan kekayaan

AUDIT KINERJAAudit kinerja (performance audit) jenis

audit yang relatif baru dalam organisasi sektor publik. Audit ini merupakan perluasan dari audit keuangan , dalam hal tujuan dan prosedurnya.

Menurut SKPN, yang dimaksud dengan audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi :a. Audit Ekonomi

dan Efisiensi

b. Audit Efektivitas

A. Audit Ekonomi dan Efisiensi

konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah konsep kedua adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu

dapat disimpulkan bahwa ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan input. AUDIT EKONOMI dan EFISIENSI bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh , melindungi , menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien

B. Audit Efektivitas

Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas yang berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetakpan.

Audit Efektivitas mencakup penentuan:

-Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan/manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang-Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan-Apakah entitas yang telah diaudit telah menaati peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.

Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit

Kinerja

AUDIT KEUANGAN AUDIT KINERJAObjek audit: laporan

keuangan

Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum

Lebih bersifat kuantitatif – keuangan

Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi

Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan

Lebih bersifat kualitatif

Tidak terlalu analitisTidak menggunakan

indikator kinerja, standar, dan target kinerja

Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat

Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)

Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (post event)

Sangat analitisMembutuhkan

indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja

Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat 

Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu

Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang

AUDIT UNTUK TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu pemeriksan yang dilakukan untuk tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah

a. Audit Investigasi

b. Audit Ketaatan

A. Audit Investigasi

Audit investigasi kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi /indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan

Tujuan audit investigasi adalah 1. mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya 2. melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat

B. Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah auditan telah memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetapkan.

Contoh dari audit ketaatan adalah audit pajak penghasilan dengan tujuan apakah auditan telah memenuhi peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang

Ikhtisar jenis-jenis audit

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Keberadaan sebuah standar pemeriksaan sangat penting karena menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Patokan-patokan inilah yang akan mengarahkan pemeriksa di dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menjadi penilai apakah sebuah pemeriksaan telah dijalankan dengan baik atau tidak.

Sesuai dengan peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 bahwa SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

APA PERAN DARI SKPN?Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SKPN) memiliki kedudukan sebagai dasar untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara

Peran SKPN memberikan patokan / arahan per tahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa.

SKPN disusun untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Fungsi BPKMelakukan pengkajian, pada penyusunan

kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan

Perumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan pembangunan

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas

Melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan yang berjalan pada pemerintahan Indonesia.

FUNGSI BPKPPenyiapan rencana dan program;Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan/daerah, BUMN/ BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja

Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pengawasan

Pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasam untuk tujuan tertentu dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidan korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk menteri

Penyusunan laporan hasil pengawasanPelaksanaan urusan administrasi dan

dukungan teknik Isnpektorart Jenderal

Fungsi Eksternal Auditor pada Sektor Swasta:Membentuk dan menyatakan pendapat

atas laporan keuangan. Mendokumentasikan semua penilaian dan

simpulan yang telah di capai.Memastikan sifat cakupan tugas yang

dilaksanakan oleh pemeriksa Internal untuk manajemen dan memastikan apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi pemeriksaan internal dan bagaimana rekomendasi tersebut dibuktikan. 

Memastikan bahwa pekerjaan pemeriksaan internal dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor.

Memastikan apakah pekerjaan pemeriksa internal telah secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan. 

Menguji pekerjaan pemeriksa internal, termasuk pengujian kembali item yang telah diuji sendiri oleh pemeriksa internal, pengujian item yang sama serta observasi dari prosedur yang diikuti oleh pemeriksa internal.

Standar Akuntansi Pemerintahan

A. Pengertian

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan

Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas

LKPP dan LKPD

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah

B. Ketentuan UmumSAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP

C. Basis AkuntansiSAP Berbasis Akrual

• Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.• SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. • PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

D. Sistematika SAPPSAP terdiri dari 12 Pernyataan:

PSAP 01 : Penyajian Laporan KeuanganPSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis KasPSAP 03: Laporan Arus KasPSAP 04: Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 05: Akuntansi PersediaanPSAP 06: Akuntansi InvestasiPSAP 07: Akuntansi Aset TetapPSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP 09: Akuntansi Kewajiban

PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

PSAP 11: Laporan Keuangan KonsolidasianPSAP 12: Laporan Operasional (LO)

E. Perubahan SAPDalam hal diperlukan perubahan terhadap

PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari BPK. Rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. Rancangan perubahan PSAP disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan.

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih P

F. Proses Penyiapan SAP1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

3. Riset terbatas oleh Kelompok Kerja

4. Penulisan draft SAP oleh Kelompok Kerja

5. Pembahasan draft oleh Komite Kerja

6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

7. Peluncuran Draft Publikasian SAP

8. Dengar pendapat terbatas (limited hearing) dan dengar pendapat publik (public hearings)

9. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian

10. Finalisasi standar

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

G. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

konsep dasar penyusunan dan

pengembangan  SAP

dan merupakan acuan bagi 

dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalahyang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan(PSAP)

KSAPPenyusun laporan keuangan

Pemeriksa

Pengguna laporan keuangan

DEFIN

ISI

Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;

- penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;

- pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan

- para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual membahas :

tujuan kerangka konseptual;lingkungan akuntansi pemerintahan;pengguna dan kebutuhan informasi para

pengguna;entitas akuntansi dan entitas pelaporan;peranan dan tujuan pelaporan keuangan,

komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang

menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan

unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Perbandingan Komponen Laporan Keuangan

SAP PSAK Nomor 45 IPSAS

1. Neraca2. Laporan

Operasional3. Laporan Arus

KAS4. Laporan

Perubahan Ekuitas

5. Laporan Realisasi Anggaran

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7. Catatan atas Laporan Keuangan

1. Neraca2. Laporan

Aktivitas3. Laporan Arus

Kas4. Catatan atas

Laporan Keuangan

1. Neraca2. Laporan Arus

Kas3. Laporan Kinerja 4. Laporan

Perubahan Ekuitas

5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

DAFTAR PUSTAKAhttp://www.ksap.org/proses_lama.phphttp://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-

pemerintahan/http://www.bpkp.go.id/konten/1/tugas-dan-f

ungsi.bpkphttp://ekobuds.blogspot.co.id/2015/01/tuga

s-pengertian-audit-dan-jasa-audit.htmlhttp://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOL

DEREBOOK/Audit%20Sektor%20Publik.pdfhttp://www.wikiapbn.org/kerangka-konsept

ual-akuntansi-pemerintahan/http://blogging.co.id/tugas-bpk-badan-pem

eriksa-keuangan-fungsi-dan-wewenangnyahttp://www.bpkp.go.id/lampung/konten/179

8/Tugas-Wewenang-dan-Fungsi.bpkpHalim,Abdul .2014.Teori,Konsep dan

Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.Jakarta:Salemba Empat.