pemerintahan kampung 2016
TRANSCRIPT
PEMERINTAHAN KAMPUNG
By : Aira Hafnizar, SPKantor Camat BendaharaKabupaten Aceh Tamiang
DASAR HUKUM UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1979 UU Nomor 22 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19
Tahun 2009
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Pemerintahan
KampungBERDASARKAN:
1. Keislaman;2. Kepastian Humum;3. Tertib Penyelenggaraan
Pemerintahan;4. Tertib Kepentingan umum;5. Keterbukaan;6. Demokrasi;7. Pemberdayaan Masyarakat;8. Profesionalitas;9. Akuntabilitas;10. Efisiensi;11. Efektivitas; dan12. Keadilan;
Sumber: Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2009
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG
DATOK PENGHULU MDSK
SEKKAM
KAUR PEMERINTAHAN
KAUR PRMBANGUNANKAUR UMUM
KADUS
MASYARAKAT
TUGAS DAN WEWENANG DATOK PENGHULU
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama MDSK;
Menetapkan Qanun Kampung yang telah mendapat persetujuan MDSK;
Menyusun APB Kampung ;
Membina kehidupan masyarakat Kampung;
Membina perekonomian Kampung; Mengoordinasikan pembangunan Kampung secara
partisipatif; Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
TUGAS TOK IMAM KAMPUNG
Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat.Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran Mesjid.Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama tuhe adat; dan; Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.
• Pelaksana unsur-unsur ketatausahaan dan administrasi umum
• Pelaksana koordinasi kegiatan yang dilakukan kepala kampung
• Pelaksana bahan pengolahan data dan perumusan program
• Pelaksana pemantauan dan pelayanan masyarakat
• Pelaksana program kerja tahunan dan pelaporannya
• Pelaksana tugas lain sesuai tugas yang diberikan
TUGAS SEKRETARIS KAMPUNG
Membantu sekretaris Kampung dalam memberikan pelayanan masyarakatMelaksanakan ketatausahaan sesuai bidang masing-masing
Melaksanakan pencatatan,pengumpulan,pengolahan data yang terkait dengan tugas masing-masing
Tugas Kepala Urusan (Kaur)
Sebagai pelaksana tugas Datok Penghulu dalam wilayah kerjanyaMelaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanyaMelaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya
TUGAS KEPALA DUSUN
FUNGSI DAN WEWENANG MDSK:
Mengayomi adat istiadat; Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; Membentuk Qanun Kampung bersama
Datok Penghulu; Membentuk panitia pemilihan Datok
Penghulu; Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Datok Penghulu; dan Mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan Kampung;
TUGAS MDSK
Membahas dan menyetujui APBKampung; Membahas dan menyetujui Qanun Kampung ; Mengawasi pelaksanaan pemerintahan
Kampung; Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;
Merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu;
Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta; dan
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
QANUN KAMPUNG
Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan
materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan
kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan
Dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMK;
Tim Penggerak PKK Kampung; Karang Taruna; Organisasi Pemuda; Organisasi Wanita; Lembaga Sosial Masyarakat; Lembaga Adat di Kampung; dan Lembaga kemasyarakatan
lainnya;
BERUPA:
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT MELIPUTI :
memfasilitasi penyusunan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu;
memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung;
memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang diserahkan kepada Kampung;
memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
memfasilitasi pelaksanaan tugas Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
LANJUTAN…. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum
adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung.;
memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
membina lembaga adat di Kampung;
Interaksi NEGARA – KAMPUNG/DESA (Desentralisasi)
DAERAH / NEGARA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
Kampung memberdayaka
n Daerah / Negara
Kampung/Desa kuat = Daerah
kuat !! Mature Model (Desentralisasi)
TIPOLOGI KAMPUNG/DESA DI INDONESIA
Tipe Desa Deskripsi DaerahAda adat, tetapi tidak ada desa.
Adat sangat dominan. Desa administratif tidak punya pengaruh
Papua
Tidak ada adat,tetapi ada desa
Pengaruh adat sangat kecil. Desa modern sudah tumbuh kuat.
Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera
Integrasi antaradesa dan adat.
Adat (tradisionalisme) dan desa modernisme) sama‐sama kuat.Terjadi kompromi keduanya.
Sumatera Barat
LANJUTAN...Tipe Desa Deskripsi Daerah
Dualisme/Konflikantara adat dengan desa
Pengaruh adat (tradisionalisme) jauh lebih kuat ketimbang desa.Terjadi dualisme kepemimpinan lokal. Pemerintahan desa tidak efektif.
Bali, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku.
Tidak ada desatidak ada adat
Kelurahan sebagai unit administratif (local state government). Tidak ada demokrasi lokal.
Wilayah perkotaan
TERIMA KASIH