Created By:Akmaludin Maulana SidiqDarazat Pratama RuhiyatDewi Siti ParidaGumilar Setia RahayuHanifahRahman MulyawanSiti RohmahTita Rika Juniati

SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian sistem pemerintahan, antara lain: 1. Negara dan pemerintahan sangat saling

berhubungan.2. Pemerintah adalah salahsatu unsur

konstitutif.

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI

NEGARA

PENGERTIAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT :

1. pemerintah dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyaiweenang yang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri.

APAKAH YANG DIMAKSUD SISTEM PEMERINTAHAN?

KONSEP INI TERDIRI DARI DUA KATA YAITU SISTEM DAN

PEMERINTAHAN1. Pengertian Sistem

sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung dan bekerjasama satu sama lainnya. Untuk mewujudkan tujuan. Kegagalan satu bagian sistem adalah bekerjasama mengakibatkan gagalya sistem secara keseluruhan dalam mewujudkan tujuan

2. pengertian pemerintahan pemerintahan mengandung 3 kata yaitu: Perinea Pemerintah Pemerintahan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung dan bekerjasama satu sama lainnya dalam melakukan perbuatan, proses dan cara memerintah oleh pemerintah dalam suatu Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan kepentingan Negara.

MENURUT MONTESQIUEU, PEMERINTAH TERDIRI DARI

LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF (TRIAS POLITIKA)

1. Kekuasaan legislatif (legislative power) adalah kekuasaan membuat undang-undang.

2. Kekuasaan eksekutif (eksekutif power) adalah kekuasaan melaksanaka undang-undang.

3. Kekuasaan yudikatif (yudikatif power) adalah kekuasaan menegakkan undang-undang.

SECARA UMUM SYSTEM PEMERINTAHAN TERDIRI ATAS DUA

MACAM, YAITU:

1. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Yaitu sistem pemerintahan yang dilatar belakangi oleh pemerintahan yang bersifat otoriter. Dalam system ini eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Sifat serta rasa “ketergantungan” eksekutif terhadap legislatif ini berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Yang umumnya untuk mencapai keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislative, agar pemerintahan stabil.

Dengan kekuatan politik dalam parlemen tersebut, seorang pemimpin politik dapat memperoleh dukungan untuk membentuk kabinet baru. Seorang pemimpin kabinet disebut perdana menteri. Pemerintah (eksekutif) yang dibentuk dari parlemen ini dapat dijatuhkan pula oleh parlemen karena adanya mosi tidak percaya. Hal ini disebabkan karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan.Dalam keadaan seperti itu terpaksa harus dibentuk ekstra-parlementer, yaitu suatu kabinet yang dibentuk tanpa terikat kepada konstelasi politik dalam badan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala Negara dan kepala pemerintahan diduduki oleh dua figur yang berbeda. Hal ini menutup kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri (di Jerman disebut kanselir). Sementara jabatan kepala Negara biasanya dipegang oleh presiden atau raja. Presiden dipilih oleh rakyat, sedangkan raja merupakan kedudukkan yang diwarisi secara turun-temurun.

CIRI-CIRI POKOK PEMERINTAHAN PARLEMENTER

1. kabinet dipimpin oleh perdana menteri.2. para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula

tidak seluruhnya, mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet.3. ketua kabinet bertanggungjawab pada parlemen.4. sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala Negara dengan

saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

BERIKUT ADALAH CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN SITEM

PEMERINTAHAN PARLEMENTER

1. Prancis 2. Inggris3. India

2. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Dalam sistem pemerintahan ini, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti.

Legislatif tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan Presiden karena lemahnya dukungan politik atau ketidakefektifan kinerja pemerintah.

Apabila terjadi perselisihan antara eksekutif dan legislatif, maka yang akan memutuskannya adalah badan yudikatif.

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya dia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, di Amerika Serikat presiden dapat dijatuhkan melalui “impeachment”.

4. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif

CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN SITEM

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL1. Amerika Serikat

2. Pakistan

3. Indonesia

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN

PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL

No. Sistem Pemerintahan

Kelebihan Kelemahan

1. Parlementer Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus-menerus.

Pemerintahan tidak stabil, akibatnya pemerintah bisa jatuh setiap saat.

2. Presidensial Penyalahgunaan kontrol oleh parlemen dapat dihindari, karena pemerintahan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen.

Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar.

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

INDONESIA

MENURUT UUD’45 NASKAH ASLI

Sistem Pemerintahan menurut UUD’45 Naskah Asli adalah Presidensial. Lembaga Negara yang meenjalankan kedaulatan rakyat sehari-hari adalah DPR-RI. Menurut UUD’45 naskah asli:

a. Eksekutif : Presiden dan Menteri-menteri

b. Legislatif : Presiden dan DPR-RI

c. Yudikatif : MA

MENURUT KRIS 1949

Sistem Pemerintahan menurut KRIS 1949 adalah Parlementer.

1. Eksekutif : Presiden dan Menteri-menteri

2. Legislatif : Pemerintah, DPR, dan Senat

3. Yudikatif : MA

MENURUT UUDS’50

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS’50 adalah Parlementer.

a. Eksekutif : Pemerintahan dan DPR

b. Legislatif : Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri

c. Yudikatif : MA

MENURUT UUD’45 HASIL AMANDEMEN

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD’45 Hasil Amandemen adalah Presidensial.

a. Eksekutif : Presiden

b. Legislatif : Presiden dan DPR

c. Yudikatif : MA dan MK

d. Lembaga Inspektif : BPK