sistem pemerintahan desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung

pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya

agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel

serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah

dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan

pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu

berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan

administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan

dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya

didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan

kebenarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Apa pengertian sistem pemerintahan desa?

2. Bagaimana karakteristik desa?

3. Bagaimana struktur organisasi pemerintah desa?

4. Dari mana sumber pendapatan desa?

5. Apa lembaga pemerintahan desa?

Sistem Pemerintahan Desa 1

1.3 Tujuan

Tujuan dari disusunnya makalah ini adalah agar pembaca :

1. Dapat mengetahui pengertian sistem pemerintahan desa.

2. Dapat mengetahui karakteristik desa.

3. Dapat mengetahui struktur organisasi pemerintah desa.

4. Dapat mengetahui sumber pendapatan desa.

5. Dapat mengetahui lembaga pemerintahan desa.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Desa

A. Pengertian Sistem

Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsure yang

secara teratur saling berkaitan, susuan yang teratur dari pandangan

teori, asas atau metode.

Menurut Ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem

berasal dari bahasa Yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan”

artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi

keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”.

Menurut Prajudi dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Office

Management (1973:111) sistem adalah prosedur-prosedur yang

berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang dibuat

untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau

urusan.

Menurut Sumantri dalam bukunya Sistem Pemerintahan Negara-

Negara (1979:17) sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang

bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah

satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka

maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-

tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

B. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh

konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas

adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu

Negara.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang

memgang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti


sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni

aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.

C. Pengertian Desa

Kata “desa” berasal dari bahasa India, yakni “swadesi”yang berarti

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk

pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki

batas yang jelas (Yuliati dkk,2003:24).

Bouman (dalam Beratha,1982:26) mengemukakan desa:”Sebagai

sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak

beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang

termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya,

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-iktan keluarga yang rapat,

ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam pola Dasar

dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) meninjau

pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam

susunan tertib pemerintahan,sebagai berikut:”Desa atau dengan nama

aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum ber-

dasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula

“badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau

wilayah yang melingkunginya”.

Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 pengertian desa ditulis

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

D. Pengertian Sistem Pemerintahan Desa


Dari pengertian-pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan

desa, maka dapat dikemukakan pengertian Sistem Pemerintahan Desa,

yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang terdapat dalam Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat, sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku dengan

tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan

pelaksanaan berbagai keputusan. Atau suatu kebulatan atau keseluran

proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau

penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan,

keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan

publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2.2 Karakteristik Desa

a. Penduduk Desa

Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang

bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau

satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.

b. Daerah atau Wilayah Desa

Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas

alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok

atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif

tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.

c. Pemimpin Desa

Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya

pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala

Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.

d. Urusan atau Rumah Tangga Desa

Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau

yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi

daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman


dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan,

melainkan dari hukum adat yang berlaku.

2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sistem Pemerintahan Desa diatur

dalam Undang-Undang nomor 5 tahun

1979

a Pemerintahan desa terdiri atas

- Kepala desa

- Lembaga musyawarah desa

b Pemerintahan desa dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu

oleh perangkat desa.

c Perangkat desa terdiri atas :

- Sekretariat desa

- Kepala-kepala dusun

d Susunan organisasi dan tata kerja

pemerintahan desa dan perangkat

desa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e Peraturan daerah yang dimaksud dengan ayat (4) baru berlaku sesudah

ada pengesahan dari pejabat yang berwenang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981, sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5tahun 1979

- Peraturan daerah tingkat II/penjabaran

- Surat keputusan kepala daerah tingkat II (pelaksanaan)


A. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD

dapat dianggap sebagai "parlemen" di tingkat desa. BPD merupakan

lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga,

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau

pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun

dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan

berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap

jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu

oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1) Wewenang BPD antara lain:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa dan Peraturan Kepala Desa

- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

- Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh

desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

2) Hak dan kewajiban anggota BPD

Anggota BPD mempunyai hak :


1. Mengajukan rancangan peraturan desa

2. Mengajukan pertanyaan

3. Menyampaikan usul dan pendapat

4. Memilih dan dipilih

5. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala

peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan des.

3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat.

5. Memproses pemilihan kepala desa

6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,

kelompok dan golongan.

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

masyarakat setempat.

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam

melakukan suatu votting suara untuk membuat suatu keputusan

tidak terjadi jumlah suara yang sama, sehingga teradapat pemenang

dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

4) Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD : Pimpinan BPD

diplih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD

yang dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil


ketua diadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota tertua dan

dibantu oleh anggota termuda.

5) Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk

satu kali masa jabatan berikutnya. Yang berwenang untuk

menetapkan dan mengesahkan anggota BPD yaitu Bupati/walikota

melalui keputusan Bupati/walikota.

6) 5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPD yaitu:

a) Sebagai pelaksana proyek desa.

b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok

masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan

masyarakat lain.

c) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang,

barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

d) Menyalahgunakan wewenang.

e) Melanggar sumpah/janji jabatan dan peresmian anggota BPD

sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 ditetapkan

dengan keputusan bupati/ walikota.

B. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan

desa berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6

tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala

Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah

mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung

melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah

No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut :

Bertakwa kepada Tuhan YME

Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada

NKRI, serta Pemerintah


Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat

Berusia paling rendah 25 tahun

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

Penduduk desa setempat

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 tahun

Tidak dicabut hak pilihnya

Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali

masa jabatan

Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Kepala Desa, adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala

Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala

Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa

jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun

hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa tidak mendapatkan

uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Membina perekonomian desa;

c. Membina kehidupan masyarakat desa;

d. Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;

e. Mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa

f. Mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya

2) Kedudukan kepala desa adalah sebagai :

a Alat pemerintah

b Alat pemerintah daerah

c Alat pemerintah desa

3) Tugas kepala desa

a Menjalankan urusan rumah tangganya


b Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat

c Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong

royong

4) Fungsi kepala desa

a Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri

b Menggerakkan partisipasi masyarakat

c Melaksanakan tugas dari pemerinath diatasnya

d Keamanan dan ketertiban masyarakat

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah

diatasnya

5) Proses Pemilihan Kepala Desa Hingga Pemberhentiannya

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa

menurut PP No. 72 Tahun 2005

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta

Pemerintahan;

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 25 Tahun;

e. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa;

f. Penduduk desa setempat;

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;

h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekutan hukum tetap;

i. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10

tahun atau dua kali masa jabatan;

j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten/kota


Dalam pemilihan calon kepala harus adanya/dibentuk

kepanitiaan.

a. Anggota panitia tersebut dibentuk oleh BPD yang terdiri dari

unsur-unsur :

1. Unsur perangkat desa

2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatn

3. Tokoh masyarakat

b. Manfaat dari adanya panitia-panitia tersebut yaitu :

1. Membantu BPD di dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pemilihan kepala desa;

2. Membantu di dalam melakukan pemeriksaan identitas bakal

calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang telah

ditentukan;

3. Membantu di dalam pemungutan suara saat pemilihan

kepala desa;

4. Memberikan laporan yang jelas mengenai pelaksanan

pemilihan kepala desa kepada BPD;

5. Membantu di dalam menseleksi atau penjaringan bakal

calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dapat dilakukan di

desa di hadapan masyarakat. Karena pelaksanaan pemilihan kepala

desa harus dilakukan di depan masyarakat agar didalam pemilihan

tidak ada tindakan kecurangan, sehingga masyarakat bisa lebih

percaya bahwa kepala desa telah terpilih murni dari kemenangan

jumlah suara masyarakat.

Yang berhak melantik kepala desa adalah bupati atau walikota

yang disampaikan oleh BPD malalui camat. Pelantikan paling lama 15

hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.

Pelantikan dilaksanakan di depan masyarakat, selanjutnya sebelum

memangku jabatan kepala desa mengucapkan sumpah/janji jabatan.


Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun terhitung sejak tanggal

pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa

jabatan berikutnya. Yang mendasari kepala desa diberhentikan dari

masa jabatannya yaitu pasal 17 PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan

kepala desa berhenti karena :

1. Meninggal dunia

2. Pemutusan sendiri

3. Diberhentikan

Sementara itu kepala desa diberhentikan apabila :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut salama 6 bulan;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d. Dinyatakan melanggar janji/ sumpah jabatan;

e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;

f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

C. Sekretariat Desa

Kedudukan sekretaris desa

1. Urusan staf sebagai orang kedua

2. Memimpin sekretariat desa

3. Tugas sekretariat desa

a Memberikan pelayanan staf

b Memimpin administrasi desa

4. Fungsi sekretariat desa

a Kegaitan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan

b Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa

c Administrasi pendudukan

d Administrasi umum


e Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan

sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa

D. Kepala Urusan

1. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris

desa dalam bidang tugasnya

2. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang

tugasnya

3. Fungsi kepala urusan adalah

a Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas

b Pelayanan administrasi terhadap kepala desa

E. Kepala Dusun

1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa

di wilayahnya

2. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah

kerjanya

3. Fungsi kepala dusun adalah:

a Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

b Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya

c Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa

2.4 Sumber Pendapatan Desa

Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.

a Pendapatan asli desa yang meliputi :

1) Hasil Usaha Desa;

2) Hasil Kekayaan Desa;

3) Hasil Swadaya Dan Partisipasi;

4) Hasil Gotong Royong.


b Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan

retribusi daerah, serta dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat

daerah.

c Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

d Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah.

e Pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan

oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang

ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung

jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok

pertanggungjawabannya.

2.5 Lembaga Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Per musyawaratan Desa

(BPD). Badan ini berfungsi elindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil

penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah

untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya

rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa.

Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tugas

lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan

masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD),

Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan

pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD

umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota


masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam

merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain

itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan

pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat

mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa.

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di suatu desa.

Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah.

PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan,

dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan

keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan

beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis.Karang Taruna merupakan

salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan

organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan.

Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja

untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda

desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah, dapat

memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang

elektronika, kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa,

dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa

untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan

lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan

camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara

generasi muda.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sistem Pemerintahan Desa, yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang

terdapat dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sesuai perturan

perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan

kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai

keputusan.

Unsur-unsur dalam Karakteristik Desa yaitu Penduduk Desa, Daerah atau

Wuilayah Desa, Pemimpin Desa, dan Urusan atau Rumah Tangga Desa.

Sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Pendapatan asli desa,

bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi, sumbangan pihak ketiga, dan Pinjaman desa.

Lembaga dalam Pemerintah Desa adalah Lembaga Keamanan

Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang

Taruna, dan lain-lain.

3.2 Saran

Menurut saya diperlukan kesungguhan dalam penerapan pedoman dan

peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.


DAFTAR PUSTAKA

Aroel, 2012, Sistem Pemerintahan Desa,

http://chasperzone.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-desa.html.

Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

Bukhari, 2012, Sistem Pemerintahan Desa,

http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html.

Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

Hendry Kamanjaya, 2011, Sistem Pemerintahan Desa, http://hendry-

kamanjaya.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-desa.html. Diakses

pada tanggal 11 Desember 2013.

Inet, 2012, Pemerintahan Desa,

http://makalainet.blogspot.com/2012/05/pemerintahan-desa.html. Diakses pada

tanggal 11 Desember 2013.

Irwansyah,2012, Sistem Pemerintahan Desa, http://irwansyah-

hukum.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-desa_06.html. Diakses

pada tanggal 11 Desember 2013.

Jusmaliani, dkk. 2006. Masyarakat Indonesia. Jakarta : LIPI.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Supriady, Deddy. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di

Daerah

Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa


http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-desa_06.html

http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-desa_06.html

http://makalainet.blogspot.com/2012/05/pemerintahan-desa.html

http://hendry-kamanjaya.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-desa.html

http://hendry-kamanjaya.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-desa.html

http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html

http://chasperzone.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-desa.html

sistem pemerintahan desa

Education